Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan

39,689
-1

Published on

Published in: Economy & Finance
46 Comments
83 Likes
Statistics
Notes
  • Terima kasih pak atas meteri yang sangat bermanfaat ini. bila berkenan mohon dikirmkan ke email saya sevtiandini@gmail.com. terima kasih Pak Hengky ;;)
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Terima kasih Pak Hengky, informasi yang bapak berikan sangat bermanfaat, kiranya apabila bapak berkenan, mohon kirimkan materi ini ke email saya novylia.saputro@outlook.com. Sekali lagi terima kasih Pak Hengky :)
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • sangat bermanfaat informasi yang telah di berikan, mohon kiranya apabila berkenan dapat di kirimkan ke email saya tommylaper@yahoo.com, terima kasih Pak Hengky
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Terima kasih pak atas meteri yang sangat bermanfaat ini. bila berkenan mohon dikirmkan ke email saya degauss_r42@yahoo.com. terima kasih Pak Hengky
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • terima kasih atas informasi yg cukup bagus ini, bisa gak dikirmkan ke email saya di lukmanff@gmail.com, terima kasih pak hengky
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
39,689
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
46
Likes
83
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan

  1. 1. DAFTAR KOREKSI FISKAL NON- DENO BEBAN USAHA DEDUCTABL KETERANGAN DASAR HUKUM DUCTABLE EBiaya yang dikeluarkan untuk menagih, mendapatkan dan memeliharapenghasilan 1 Prinsip Realisasi Pasal 28 KUP 2 Konservatif/ PenyisihanBiaya yang dikeluarkan untuk menagih, mendapatkan dan memeliharapenghasilan yang bukan objek PPh atau pengenaan PPh Final 1 Gaji/ Upah PPh Pasal 21 Psl 6 UU PPh 2 Tunjangan PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 PER-57/2009 3 PPh yang dibayar perusahaan Psl 9.h UUPPh 4 Premi asuransi Jiwa Pegawai Dibayar Perusahaan PPh Pasal 21 Psl 9.d UUPPh 5 Premi Asuransi Jiwa untuk Pemilik/ Pemegang Saham dan keluarganya Psl 9.d UUPPh 6 Iuran Jamsostek a Jaminan Kecelakaan Kerja PPh Pasal 21 PP No 76/2007 b Jaminan Kematian PPh Pasal 21 Psl 9.d UUPPh c Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PPh Pasal 21 d Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek PP No 76/2007 - Dibayar Perusahaan PPh Pasal 21 PER-57/2009 - Dibayar Pegawai (Pengurang untuk menghitung PPh Pasal 21) PPh Pasal 21 Psl 9.d UUPPh 7 Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang disahkan Menteri Keuangan a Dibayar Perusahaan PPh Pasal 21 Psl 6.c UU PPh b Dibayar Pegawai (Pengurang untuk menghitung PPh Pasal 21) PPh Pasal 21 Psl 9.d UUPPh 8 Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang belum disahkan Menteri Keuangan 9 Tunjangan Hari Raya PPh Pasal 21 PER-57/200910 Uang Lembur PPh Pasal 21 PER-57/200911 Pengobatan a Cuma-Cuma (langsung ke RS atau Poliklinik perusahaan) Psl 9.e UUPPh b Penggantian Pengobatan PPh Pasal 21 Psl 6.a UU PPh c Tunjangan Pengobatan PPh Pasal 21 Psl 6.a UU PPh12 Pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan (sembako, dll) Psl 9.e UUPPh13 Pemberian makan/ minum kepada crew kapal/ pesawat dalam perjalanan PMK 83/200914 Pemberian Natura / kenikmatan a Penyediaan makanan/ minuman bagi seluruh karyawan/direksi/ komisaris PMK 83/2009 di tempat kerja b Di daerah tertentu : Sepanjang fasilitas tsb tidak tersedia yaitu : x Perumahan karyawan x Peribadatan x Pelayanan kesehatan x Pendidikan karyawan/ keluarganya x Pengangkutan bagi karyawan dan keluarganya x Olahraga bagi karyawan dan keluarganya, tdk tsmk golf, boating, pacuan kuda. c Dalam rangka dan berkaitan dengan pelaksanaan kerja - Beban antar jemput karyawan - Penyediaan makan/ minum untuk crew kapal/ pesawat d Untuk keamanan dan keselamatan kerja yang diwajibkan, misalnya pakaian dan perlengkapan kerja, seragam pabrik, satpam/ hansip, dll e Berkenaan dengan situasi lingkungan - Pakaian seragam pegawai hotel/penyiar TV - Makanan tambahan bagi operator komputer/ pengetik - Makanan/ minuman Cuma-Cuma bagi pegawai restoran15 Pembebanan yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dengan cara Pasal 6 (1) penyusutan sesuai Pasal 11 UU PPh no 10/ 1994 UU PPh16 Cuti pegawai a Diberikan uang cuti PPh Pasal 21 Penj Psl 6(1)a b Tunjangan cuti PPh Pasal 21 UU PPh17 Perjalanan Dinas S-260/PJ.313/1998 a Didukung bukti yang sah b Lumpsum tidak didukung buklti sah c Lumpsum dianggap honor pegawai PPh Pasal 21 d Honor/ uang saku PPh Pasal 21 e Fiskal Luar Negeri dibayar perusahaan, merupakan PPh Ps 25, dibayar dengan SSP, ditulis atas nama karyawan qq nama perusahaan dengan NPWP perusahaan atau dengan tanda bukti FLN f Biaya piknik/ rekreasi18 Bonus atas prestasi kerja yang dibebankan pada tahun berjalan PPh Pasal 21 PER-57/200919 Pembagian bonus, tantiem, gratifikasi, jasa produksi yang dibebankan pada PPh Psl 23 / final Psl 9(1) UU PPh laba ditahan (Reatained earning) (kpd pmgng saham)
  2. 2. 20 Biaya seminar, penataran, diklat di dalam negeri Psl 6 (1) UU PPh21 Honor/ uang saku pegawai yang mengikuti kursus/ diklat di dlm negeri tsb PPh Pasal 21 Psl 6 (1) UU PPh22 Bea siswa a Ada hubungan istimewa dengan pemegang saham, komisaris, direksi, pengurus. PMK 154/2009 b Tidak ada hubungan istimewa dengan pemegang saham, direksi, pengurus. Psl 6. g UU PPh Penj. Psl 6 UU PPh23 Sumbangan uang kepada karyawan PPh Pasal 2124 Kendaraan perusahaan yang dibawa pulang dan dikuasai pegawai a Penyusutan b Biaya reparasi Dibiayakan 50% KEP 220/PJ/2002 c Bahan Bakar/ Oli d dan lain-lain25 Kendaraan atau Bus antar jemput karyawan a Penyusutan Dibiayakan seluruhnya KEP 220/PJ/2002 b Biaya reparasi26 Hondphone/ voucher/pengisian pulsa HP terkait jabatan dan pekerjaan Dibiayakan 50% KEP 220/PJ/200227 Mess untuk transit, diklat (sementara) a Penyusutan b eksploitasi28 Sewa rumah pegawai yang diberi tunjangan sewa PPh Pasal 4(2) Penj. Psl 6 (1) UU29 PPh sewa rumah yang dibayar perusahaan PPh30 Diberikan uang sewa rumah PPh Pasal 2131 Upah pesangon a Dibayar bulanan / berkala PPh Pasal 21 PER-57/2009 b Dibayar sekaligus32 Upah harian, satuan, mingguan, borongan ke orang pribadi PPh Pasal 21 PER-57/200933 Imbalan ke pegawai yang merupakan pemegang saham a Gaji yang wajar PPh Pasal 21 b Imabalan di atas kewajaran PPh Pasal 23 Psl 9(1) UU PPh c Deviden terselubung, berupa : PPh Pasal 23 Psl 9(1)a Premi asuransi jiwa Biaya listrik, telp rumah pribadi Biaya pemeliharaan mobil pribadi PBB rumah pribadi Keperluan pribadi Pembagian laba langsung/ tidak langsung Psl 9(1) hrf j UU34 Gaji yang dibayarkan ke anggota sekutu Persekutuan, CV, Firma PPh35 Beban Bunga a Biaya Bunga untuk memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak Psl 6 (1) UU PPh b Bunga atas pinjaman yang digunakan untuk membeli saham yang sudah beredar atau untuk melakukan akuisisi saham milik pemegang saham (penyerahan dalam negeri) bagi PT DN, BUMN/BUMD, Koperasi,yayasan Psl 6 (1) hrf a UU - Dibebankan pada tahun yang bersangkutan PPh - Dikapitalisasi pada harga perolehan saham c Biaya bunga atas pinjaman untuk melakukan penyertaan pada perusahaan yang baru didirikan atau mengambil right issue d Biaya bunga selama masa konstruksi, tidak boleh dibebankan pada th ybs SE-20/PJ/1994 jo SE-217/ tetapi menambah harga perolehan aktiva tetap PJ.42/1994 e Biaya bunga jika ada penghasilan bunga deposito/ tabungan yang sudah PP 138/2000 dikenakan PPh final, tidak semua biaya bunga dapat dibebankan SE-46/PJ.4/1995 f Biaya bunga atas pinjaman untuk keperluan pribadi Psl 9(1) UU PPh36 Pembayaran bunga kepada a Bank di Indonesia PPh Badan b Bukan bank PPh Pasal 23 c WPLN non tax treaty PPh Pasal 26 d WPLN tax treaty PPh Pasal 26 e pemegang saham/ hubungan istimewa dengan harga wajar PPh Pasal 23 f pemegang saham/ hubungan istimewa dengan harga tidak wajar (selisihnya) PPh Pasal 2337 Beban sewa selain tanah dan atau bangunan ke WPDN Pasal 6 UU PPh38 Beban sewa tanah/ bangunan kepada WP DN Pasal 6 UU PPh39 Biaya royalti kepada Pasal 6 (1) a WP dalam negeri PPh Pasal 23 UU PPh b WP Luar Negeri non tax treaty PPh Pasal 26 PMK 244/2008 c WP Luar Negeri tax treaty PPh Pasal 26 Pasal 6 (1)40 Jasa managemen WPDN, pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung PPh Pasal 23 UU PPh melaksanakan menagemen PMK 244/2008 Pasal 6 (1)41 Jasa teknik WPDN, pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi PPh Pasal 23 UU PPh yang berkenaan dengan pengalaman di bidang industri, perdaganagn, iptek PMK 244/2008
  3. 3. 42 Jasa konstruksi a Pelaksanaan konstruksi PPh Final Pasal 4(2) PP 40/2009 b Pengawasan konstruksi Sejak 1 Agust 08 c Perencaan konstruksi bersifat final43 Jasa konsultan, selain konsultan konstruksi PPh Pasal 23 PMK 244/200844 Pembayaran jasa ke Luar Negeri, seluruh pekerjaan dilakukan di luar negeri a WPLN non tax treaty PPh Pasal 26 b WPLN tax treaty SKD PPh Psl 2645 Beban litbang (R&D) dalam jumlah wajar untuk menemukan teknologi/ sistem baru bagi pengembangan perusahaan a dilakukan di Indonesia Pasal 6 (1) b dilakukan di LN Pasal 26 huruf f UU PPh Psl 9(10 huruf k UU46 Sanksi perpajakan : denda, bunga, kenaikan PPh47 PBB untuk tanah/ bangunan pabrik/ kantor48 PBB untuk tanah/ bangunan milik pribadi49 Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan : a Perolehan BKP/ JKP sesuai Pasal 6 b Masa manfaat lebih dari satu tahun dengan penyusutan c Perolehan BKP/ JKP sesuai dengan Pasal 9 d FP Standar yang tidak lengkap, tidak benar atau cacat sepanjang dapat dibuktikan telah dibayar50 Biaya entertainment a Tidak ada daftar nominatif SE-27/PJ22/1986 b Dibuat Daftar nominatif Penj Psl 4(3)51 Keperluan pegawai dibayar perusahaan UU PPh52 Biaya promosi Psl 9 (1).c a Didukung bukti sah UU PPh b Tidak didukung bukti53 Piutang tak tertagih Psl 9 (1).c a Penyisihan UU PPh b Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh54 Rugi selisih kurs a Kurs tengah BI akhirvtahun UU PPh b pada waktu pembayaran KMK 1169/55 SGU tanpa hak opsi KMK.01/199156 SGU dengan hak opsi KMK 1169/ a Penyusutan KMK.01/1991 b Bunga SGU c Jumlah pembayarn SGU57 Macam macam biaya a Tidak diperinci b Diperinci58 Sumbangan a bencana nasional Psl 6. i b penelitian dan pengembangan Psl 6. j c infrastruktur sosial Psl 6. k d fasilitas pendidikan Psl 6. l e pembinaan olah raga Psl 6. m

×