DAFTAR KOREKSI FISKAL                                                                                                NON- ...
20 Biaya seminar, penataran, diklat di dalam negeri                                                        Psl 6 (1) UU PP...
42 Jasa konstruksi   a Pelaksanaan konstruksi                                                     PPh Final Pasal 4(2)    ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan

34,937

Published on

Published in: Economy & Finance
41 Comments
74 Likes
Statistics
Notes
  • Pak Hengky datanya sangat bermanfaat sekali buat, bisa tolong kirimkan ke otio.hardi@gmail.com terima kasih sangat banyak pak hengky :)
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Pak Hengky , materinya sangat bermanfaat. Bila berkenan bisa tolong kirimkan emailnya ke saya dong pak, ummi.rahmawati@ymail.com. Terimaakasih sebanyak banyaknya ya pak.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • pak, boleh minta Filenya untuk belajar, mohon diemailkan ke alamat MASBENZ_11@YAHOO.COM terimakasih.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Pak, sama boleh minta file ,doc nya? ini email saya, bilitomulya@gmail.com
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Pak boleh minta filenya kah? tolong diemail ke qomeva08@gmail.com. Top Urgent nich, untuk lapor SPT 2014. terima kasih sebelumnya....
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
34,937
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
41
Likes
74
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan

  1. 1. DAFTAR KOREKSI FISKAL NON- DENO BEBAN USAHA DEDUCTABL KETERANGAN DASAR HUKUM DUCTABLE EBiaya yang dikeluarkan untuk menagih, mendapatkan dan memeliharapenghasilan 1 Prinsip Realisasi Pasal 28 KUP 2 Konservatif/ PenyisihanBiaya yang dikeluarkan untuk menagih, mendapatkan dan memeliharapenghasilan yang bukan objek PPh atau pengenaan PPh Final 1 Gaji/ Upah PPh Pasal 21 Psl 6 UU PPh 2 Tunjangan PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 PER-57/2009 3 PPh yang dibayar perusahaan Psl 9.h UUPPh 4 Premi asuransi Jiwa Pegawai Dibayar Perusahaan PPh Pasal 21 Psl 9.d UUPPh 5 Premi Asuransi Jiwa untuk Pemilik/ Pemegang Saham dan keluarganya Psl 9.d UUPPh 6 Iuran Jamsostek a Jaminan Kecelakaan Kerja PPh Pasal 21 PP No 76/2007 b Jaminan Kematian PPh Pasal 21 Psl 9.d UUPPh c Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PPh Pasal 21 d Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek PP No 76/2007 - Dibayar Perusahaan PPh Pasal 21 PER-57/2009 - Dibayar Pegawai (Pengurang untuk menghitung PPh Pasal 21) PPh Pasal 21 Psl 9.d UUPPh 7 Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang disahkan Menteri Keuangan a Dibayar Perusahaan PPh Pasal 21 Psl 6.c UU PPh b Dibayar Pegawai (Pengurang untuk menghitung PPh Pasal 21) PPh Pasal 21 Psl 9.d UUPPh 8 Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang belum disahkan Menteri Keuangan 9 Tunjangan Hari Raya PPh Pasal 21 PER-57/200910 Uang Lembur PPh Pasal 21 PER-57/200911 Pengobatan a Cuma-Cuma (langsung ke RS atau Poliklinik perusahaan) Psl 9.e UUPPh b Penggantian Pengobatan PPh Pasal 21 Psl 6.a UU PPh c Tunjangan Pengobatan PPh Pasal 21 Psl 6.a UU PPh12 Pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan (sembako, dll) Psl 9.e UUPPh13 Pemberian makan/ minum kepada crew kapal/ pesawat dalam perjalanan PMK 83/200914 Pemberian Natura / kenikmatan a Penyediaan makanan/ minuman bagi seluruh karyawan/direksi/ komisaris PMK 83/2009 di tempat kerja b Di daerah tertentu : Sepanjang fasilitas tsb tidak tersedia yaitu : x Perumahan karyawan x Peribadatan x Pelayanan kesehatan x Pendidikan karyawan/ keluarganya x Pengangkutan bagi karyawan dan keluarganya x Olahraga bagi karyawan dan keluarganya, tdk tsmk golf, boating, pacuan kuda. c Dalam rangka dan berkaitan dengan pelaksanaan kerja - Beban antar jemput karyawan - Penyediaan makan/ minum untuk crew kapal/ pesawat d Untuk keamanan dan keselamatan kerja yang diwajibkan, misalnya pakaian dan perlengkapan kerja, seragam pabrik, satpam/ hansip, dll e Berkenaan dengan situasi lingkungan - Pakaian seragam pegawai hotel/penyiar TV - Makanan tambahan bagi operator komputer/ pengetik - Makanan/ minuman Cuma-Cuma bagi pegawai restoran15 Pembebanan yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dengan cara Pasal 6 (1) penyusutan sesuai Pasal 11 UU PPh no 10/ 1994 UU PPh16 Cuti pegawai a Diberikan uang cuti PPh Pasal 21 Penj Psl 6(1)a b Tunjangan cuti PPh Pasal 21 UU PPh17 Perjalanan Dinas S-260/PJ.313/1998 a Didukung bukti yang sah b Lumpsum tidak didukung buklti sah c Lumpsum dianggap honor pegawai PPh Pasal 21 d Honor/ uang saku PPh Pasal 21 e Fiskal Luar Negeri dibayar perusahaan, merupakan PPh Ps 25, dibayar dengan SSP, ditulis atas nama karyawan qq nama perusahaan dengan NPWP perusahaan atau dengan tanda bukti FLN f Biaya piknik/ rekreasi18 Bonus atas prestasi kerja yang dibebankan pada tahun berjalan PPh Pasal 21 PER-57/200919 Pembagian bonus, tantiem, gratifikasi, jasa produksi yang dibebankan pada PPh Psl 23 / final Psl 9(1) UU PPh laba ditahan (Reatained earning) (kpd pmgng saham)
  2. 2. 20 Biaya seminar, penataran, diklat di dalam negeri Psl 6 (1) UU PPh21 Honor/ uang saku pegawai yang mengikuti kursus/ diklat di dlm negeri tsb PPh Pasal 21 Psl 6 (1) UU PPh22 Bea siswa a Ada hubungan istimewa dengan pemegang saham, komisaris, direksi, pengurus. PMK 154/2009 b Tidak ada hubungan istimewa dengan pemegang saham, direksi, pengurus. Psl 6. g UU PPh Penj. Psl 6 UU PPh23 Sumbangan uang kepada karyawan PPh Pasal 2124 Kendaraan perusahaan yang dibawa pulang dan dikuasai pegawai a Penyusutan b Biaya reparasi Dibiayakan 50% KEP 220/PJ/2002 c Bahan Bakar/ Oli d dan lain-lain25 Kendaraan atau Bus antar jemput karyawan a Penyusutan Dibiayakan seluruhnya KEP 220/PJ/2002 b Biaya reparasi26 Hondphone/ voucher/pengisian pulsa HP terkait jabatan dan pekerjaan Dibiayakan 50% KEP 220/PJ/200227 Mess untuk transit, diklat (sementara) a Penyusutan b eksploitasi28 Sewa rumah pegawai yang diberi tunjangan sewa PPh Pasal 4(2) Penj. Psl 6 (1) UU29 PPh sewa rumah yang dibayar perusahaan PPh30 Diberikan uang sewa rumah PPh Pasal 2131 Upah pesangon a Dibayar bulanan / berkala PPh Pasal 21 PER-57/2009 b Dibayar sekaligus32 Upah harian, satuan, mingguan, borongan ke orang pribadi PPh Pasal 21 PER-57/200933 Imbalan ke pegawai yang merupakan pemegang saham a Gaji yang wajar PPh Pasal 21 b Imabalan di atas kewajaran PPh Pasal 23 Psl 9(1) UU PPh c Deviden terselubung, berupa : PPh Pasal 23 Psl 9(1)a Premi asuransi jiwa Biaya listrik, telp rumah pribadi Biaya pemeliharaan mobil pribadi PBB rumah pribadi Keperluan pribadi Pembagian laba langsung/ tidak langsung Psl 9(1) hrf j UU34 Gaji yang dibayarkan ke anggota sekutu Persekutuan, CV, Firma PPh35 Beban Bunga a Biaya Bunga untuk memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak Psl 6 (1) UU PPh b Bunga atas pinjaman yang digunakan untuk membeli saham yang sudah beredar atau untuk melakukan akuisisi saham milik pemegang saham (penyerahan dalam negeri) bagi PT DN, BUMN/BUMD, Koperasi,yayasan Psl 6 (1) hrf a UU - Dibebankan pada tahun yang bersangkutan PPh - Dikapitalisasi pada harga perolehan saham c Biaya bunga atas pinjaman untuk melakukan penyertaan pada perusahaan yang baru didirikan atau mengambil right issue d Biaya bunga selama masa konstruksi, tidak boleh dibebankan pada th ybs SE-20/PJ/1994 jo SE-217/ tetapi menambah harga perolehan aktiva tetap PJ.42/1994 e Biaya bunga jika ada penghasilan bunga deposito/ tabungan yang sudah PP 138/2000 dikenakan PPh final, tidak semua biaya bunga dapat dibebankan SE-46/PJ.4/1995 f Biaya bunga atas pinjaman untuk keperluan pribadi Psl 9(1) UU PPh36 Pembayaran bunga kepada a Bank di Indonesia PPh Badan b Bukan bank PPh Pasal 23 c WPLN non tax treaty PPh Pasal 26 d WPLN tax treaty PPh Pasal 26 e pemegang saham/ hubungan istimewa dengan harga wajar PPh Pasal 23 f pemegang saham/ hubungan istimewa dengan harga tidak wajar (selisihnya) PPh Pasal 2337 Beban sewa selain tanah dan atau bangunan ke WPDN Pasal 6 UU PPh38 Beban sewa tanah/ bangunan kepada WP DN Pasal 6 UU PPh39 Biaya royalti kepada Pasal 6 (1) a WP dalam negeri PPh Pasal 23 UU PPh b WP Luar Negeri non tax treaty PPh Pasal 26 PMK 244/2008 c WP Luar Negeri tax treaty PPh Pasal 26 Pasal 6 (1)40 Jasa managemen WPDN, pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung PPh Pasal 23 UU PPh melaksanakan menagemen PMK 244/2008 Pasal 6 (1)41 Jasa teknik WPDN, pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi PPh Pasal 23 UU PPh yang berkenaan dengan pengalaman di bidang industri, perdaganagn, iptek PMK 244/2008
  3. 3. 42 Jasa konstruksi a Pelaksanaan konstruksi PPh Final Pasal 4(2) PP 40/2009 b Pengawasan konstruksi Sejak 1 Agust 08 c Perencaan konstruksi bersifat final43 Jasa konsultan, selain konsultan konstruksi PPh Pasal 23 PMK 244/200844 Pembayaran jasa ke Luar Negeri, seluruh pekerjaan dilakukan di luar negeri a WPLN non tax treaty PPh Pasal 26 b WPLN tax treaty SKD PPh Psl 2645 Beban litbang (R&D) dalam jumlah wajar untuk menemukan teknologi/ sistem baru bagi pengembangan perusahaan a dilakukan di Indonesia Pasal 6 (1) b dilakukan di LN Pasal 26 huruf f UU PPh Psl 9(10 huruf k UU46 Sanksi perpajakan : denda, bunga, kenaikan PPh47 PBB untuk tanah/ bangunan pabrik/ kantor48 PBB untuk tanah/ bangunan milik pribadi49 Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan : a Perolehan BKP/ JKP sesuai Pasal 6 b Masa manfaat lebih dari satu tahun dengan penyusutan c Perolehan BKP/ JKP sesuai dengan Pasal 9 d FP Standar yang tidak lengkap, tidak benar atau cacat sepanjang dapat dibuktikan telah dibayar50 Biaya entertainment a Tidak ada daftar nominatif SE-27/PJ22/1986 b Dibuat Daftar nominatif Penj Psl 4(3)51 Keperluan pegawai dibayar perusahaan UU PPh52 Biaya promosi Psl 9 (1).c a Didukung bukti sah UU PPh b Tidak didukung bukti53 Piutang tak tertagih Psl 9 (1).c a Penyisihan UU PPh b Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh54 Rugi selisih kurs a Kurs tengah BI akhirvtahun UU PPh b pada waktu pembayaran KMK 1169/55 SGU tanpa hak opsi KMK.01/199156 SGU dengan hak opsi KMK 1169/ a Penyusutan KMK.01/1991 b Bunga SGU c Jumlah pembayarn SGU57 Macam macam biaya a Tidak diperinci b Diperinci58 Sumbangan a bencana nasional Psl 6. i b penelitian dan pengembangan Psl 6. j c infrastruktur sosial Psl 6. k d fasilitas pendidikan Psl 6. l e pembinaan olah raga Psl 6. m

×