Bab 5 kedudukan warga negara baru

  • 2,983 views
Uploaded on

ringkasan Bab 5 PKn kelas X

ringkasan Bab 5 PKn kelas X

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,983
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
70
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. KEDUDUKAN WARGA NEGARA PKn Kelas X BAB 5
  • 2.
    • Q.S. Al Hujuraat : 10-13
    • ” Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.”
  • 3. A.KEDUDUKAN WARGA NEGARA & PEWARGANEGARAAN INDONESIA
    • Berdasarkan UUDN 1945 Pasal 26 ayat 1: “Yang menjadi WNI ialah orang2 Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yg disahkan dg UU sebagai WN “
  • 4. KONFERENSI MEJA BUNDAR 27 DESEMBER 1949 : PERSETUJUAN KEWARGANEGARAAN ANTAR NKRI & BELANDA
    • WNI adalah :
    • Penduduk asli Indonesia, yaitu mereka yang dulunya termasuk golongan bumiputra yg berdiam di wilayah Indonesia
    • Orang Indonesia, abdi negara Belanda, yang bertempat tinggal di Suriname atau antilent (koloni Belanda).
    • Orang Cina dan Arab yang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal sedikitnya enam bulan di Indonesia, jika dalam waktu dua tahun setelah 27 Desember 1949 tdk menolak kewarganegaraan Indonesia.
  • 5.
    • Orang Belanda yang dilahirkan di wilayah RI atau bertempat tinggal sedikitnya enam bulan di Indonesia, jika dalam waktu dua tahun setelah 27 Desember 1949 tdk menolak kewarganegaraan Indonesia.
    • Orang asing (abdi negara Belanda) bukan orang Belanda yang dilahirkan di wilayah RI atau bertempat tinggal sedikitnya enam bulan di Indonesia, jika dalam waktu dua tahun setelah 27 Desember 1949 tdk menolak kewarganegaraan Indonesia.
  • 6.
    • Menurut UU No. 62 Tahun 1958 & UU No.3 Tahun 1976, UU No.12 Tahun 2006, WNI adalah….
    • Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dg ngr lain seblm UU ini berlaku sdh mjd WNI
    • Anak lahir dari perkawinan yang sah dari ayah & ibu WNI
    • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah ayah WNI dan ibu WNA
    • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah ayah WNA dan ibu WNI
    • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah Ibu WNI dan tetapi ayahnya tdk mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kpd anak itu.
  • 7.
    • f. anak yg lahir dlm tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI
    • g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI
    • h. Anak yang lahir di luar perkawinan yg sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sbg anaknya (sbl 18 th)
    • i. Anak lahir di wilayah NRI yang waktu lahir tdk jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
  • 8.
    • j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah & ibunya tdk diketahui.
    • k. Anak yang lahir di wilayah NRI apabila ayah & ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
    • l. Anak yang dilahir di luar wilayah NRI dari seorang ayah dan ibu WNI yg krn ketentua dari ngr tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kpd anak ybs.
    • m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kdm ayah & ibunya meninggal dunia sbl mengucapkan sumpah & menyatakan janji setia.
  • 9. 2. PEWARGANEGARAA DI INDONESIA
    • C ara Pewarganegaraan(naturalisasi) menurut UU No.12 Tahun 2006 :
    • mereka harus mengajukan permohonan kepada menteri Kehakiman dan HAM dengan syarat :
    • 1. telah berusia 18 th atau sudah kawin.
    • 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah RI atau bertempat tinggal terakhir 5 tahun berturut-turut atau selama 10 tahun secara tidak berturut-turut
    • 3. Sehat jasmani & rohani
  • 10.
    • 4. Dapat berbhs Ind. Serta mengakui dasar ngr Pancasila dan UUDN RI 1945
    • 5. Tdk pernah dijatuhi pidana krn melakukan tindak pidana yg diancam dg pidana penjara 1 (satu) th atau lebih
    • 6. Jika dengan memperoleh kewgrn RI tdk mjd kewngan ganda
    • 7. Mempunyai pekerjaan & / atau berpenghasilan tetap
    • 8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas negara.
  • 11. B. AKIBAT PEWARGANEGARAAN
    • Akibat Hukum dari Pewargenegaraan dlm UU No.12 Th 2006 tentang kewarganegaraan, yaitu :
    • Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang WNI. ‘dengan sendirinya berlaku thd istrinya. Bila suami kehilangan kewarganegaraan RI, dg sendirinya kehilangan kewarganegaraan.
    • Anak yang belum berumur 18 Tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum keluarga dengan ayahnya sebelum ayahnya memperoleh kewarganegaraan RI, turut memperoleh kewarganegaraan RI.
  • 12.
    • 3. Kewarganegaraan RI yang diperoleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayahnya, jika anak itu belum berumur 18 tahun atau belum kawin.
    • c.Pewarganegaraan Istimewa.
    • Adalah pewarganegaraan yang diberikan oleh pemerintah atas persetujuan DPR dengan alasan kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara. Mereka tidak dikenakan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan biasa. Mereka hanya diharuskan mengucapkan sumpah atau janji setia.
  • 13. D. KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN
    • Jika :
    • Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
    • Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
    • Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang
  • 14.
    • Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
    • d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
    • e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia
    • Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
    • Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
  • 15.
    • h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
    • i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak.menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun itu berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan RI
  • 16.
    • Yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
  • 17. B. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA DLM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA
    • Hak Warga Negara
    • George Jellinek berpendapat bahwa setiap warga negara mempunyai empat status atau kedudukan hukum, yaitu sebagai berikut :
    • a. Status positif, yaitu status yang memberikan hak kepada warga negara untuk menuntut tindakan positif dari negara berupa perlindungan atas jiwa, hak milik, dan kemerdekaan.
    • b. Status negatif, yaitu status yang memberikan jaminan bahwa negara tidak akan campur tangan terhadap hak asasi warga ngr untuk mencegah tindakan
  • 18.
    • sewenang-wenang dari negara.
    • Status aktif, yaitu status yang memberikan hak kepada warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan.
    • Status pasif, yaitu status yang mewajibkan warga negara untuk taat dan tunduk pada negara.
    • Hak asasi manusia (sudah dibahas di bab III – HAM)
  • 19. 2. KEWAJIBAN WARGA NEGARA
    • Kewajiban warga negara dapat dikelompokkan menjadi kewajiban terhadap negara, kewajiban terhadap sesama, dan kewajiban terhadap diri sendiri. Setiap warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1. Adapun kewajiban warga negara adalah sebagai berikut :
    • Menjunjung tinggi dan mentaati perundang-undangan yang berlaku.
    • Membayar pajak, bea, dan cukai yang dibebankan negara kepadanya.
    • Membela negara dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.
  • 20.
    • Menyukseskan pemilu, baik sebagai peserta atau petugas penyelenggara.
    • Mendahulukan kepentingan negara/umum daripada kepentingan pribadi.
    • Melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan bangsa dan negara.
    • Kewajiban menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban nasional.
  • 21. C. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA TANPA MEMBEDAKAN RAS, AGAMA, GENDER, GOLONGAN, BUDAYA DAN SUKU
    • Prinsip Persamaan.
    • Hakikat sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah ingin mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, baik material maupun spiritual atau masyarakat adil dan makmur seutuhnya dengan cara mengabdikan segala kemampuan yang dimiliki secara gotong royong dan kekeluargaan dari semua pihak demi kesejahteraan bersama. Dengan demikian, persamaan kedudukan warga negara dapat terwujud.
  • 22. NILAI-NILAI KEADILAN SOSIAL A.L :
    • A. Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atas kemasyarakatan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia.
    • Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial kebudayaan, dan pertahanan keamanan.
    • Cita-cita masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
    • Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain.
  • 23.
    • Cinta akan kemajuan dan pembangunan.
    • Nilai sila kelima ini diliputi dan dijiwai oleh sila I, II, III dan IV.
    • SIKAP WARGA NEGARA DI BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN :
    • LINGKUNGAN KELUARGA
    • 1) membiasakan sikap gotong-royong dalam kegiatan-kegiatan keluarga.
    • 2) setiap anggota keluarga patuh kepada ketentuan keluarga dan menjaga keseimbangan antara hak & kewajiban.
    • 3) membiasakan diri bersikap hemat, sederhana, serta menabung.
  • 24.
    • B. LINGKUNGAN SEKOLAH
    • Menjaga kebersihan, keutuhan sarana belajar, dan sarana umum di sekolah.
    • Ikut kerja bakti dan gotong royong dalam memelihara kebersihan serta keindahan sekolah.
    • Hemat dalam menggunakan alat-alat pelajaran.
    • LINGKUNGAN MASYARAKAT
    • Ikut aktif dalam kegiatan gotong-royong bersama warga masyarakat untuk kepentingan bersama.
    • Aktif menggalakkan kegiatan koperasi di lingkungan masyarakat atau desa.
  • 25.
    • Menyumbang dan mengumpulkan dana sosial masyarakat untuk membantu warga yang mendapat musibah atau sakit.
    • LINGKUNGAN BANGSA DAN NEGARA
    • Melaksanakan pembangunan di segala bidang bagi seluruh rakyat Indonesia;
    • Melaksanakan delapan jalur pemerataan dengan adil dan jujur;
    • Mamajukan usaha koperasi.
    • ***SELESAI***