Bab 3 ham kls x retno

9,296 views

Published on

Rangkuman Bab 3 PKn Kelas X

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,296
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
809
Actions
Shares
0
Downloads
374
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • HAM
  • Bab 3 ham kls x retno

    1. 1. BAB 3 UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PERLINDUNGAN HAM
    2. 2. 3. Standar Kompetensi : Manampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM <ul><li>3.3 Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan internasional HAM </li></ul><ul><li>INDIKATOR : </li></ul><ul><li>1. Siswa mampu Mendeskripsikan instrumen Hukum HAM internasional </li></ul><ul><li>2. Siswa mampu Menunjukkan bentuk pelanggaran HAM internasional </li></ul><ul><li>3. Siswa mampu mendiskripsikan peradilan HAM internasional </li></ul><ul><li>  </li></ul>
    3. 3. I. Instrumen Hukum HAM internasional <ul><li>Lembaga-lembaga di PBB yang melindungi Hak Asasi Manusia adalah : </li></ul><ul><li>1. Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB </li></ul><ul><li>Komisi tinggi bertanggung jawab melakukan koordinasi hak asasi manusia melalui semua sistem PBB </li></ul><ul><li>2. Komisi Hak Asasi Manusia PBB </li></ul><ul><li>Komisi ini bertanggung jawab untuk melakukan kooordinasi semua aktivitas HAM di PBB untuk urusan pelanggaran HAM. Komisi ini terdiri dari 53 negara dan kantor Komisi Tinggi sebagai sekretariat pelaksanaan HAM. </li></ul>
    4. 4. <ul><li>3.Sub-Komisi PBB tentang pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kaum minoritas. </li></ul><ul><li>Peran Sub-Komisi ini termasuk membuat kajian dan rekomendari kepada komisi tentang pencegahan diskriminasi yang berhubungan dengan HAM. Sub-Komisi merupakan kelompok tambahan dalam komisi PBB tentang HAM yang terdiri dari 26 anggota ahli dibidang HAM. </li></ul>
    5. 5. <ul><li>Instrumen-instrumen Umum HAM Internasional, a.l : </li></ul><ul><li>Piagam PBB 1945 </li></ul><ul><li>Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia </li></ul><ul><li>Convention on Economic Sosial and Cultural Right </li></ul><ul><li>Convention on Civil and Political Right. </li></ul>
    6. 6. II. Bentuk pelanggaran HAM internasional <ul><li>Pelanggaran Hak Asasi manusia Internasional dapat berupa perampasan hak-hak suatu bangsa oleh bangsa lain melalui penjajahan, baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun politik. </li></ul><ul><li>Selain pelanggaran HAM yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain ada beberapa bentuk lain pelanggaran HAM secara Internasional, antara lain : </li></ul><ul><li>1. Kejahatan Genosida </li></ul>
    7. 7. Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mengahancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan Adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tesebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain.
    8. 8. Al Qur’an : Surat Al baqoroh(2) ayat 190 <ul><li>“ Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tdk menyukai orang-orang yang melampaui batas.” </li></ul>
    9. 9. <ul><li>III. PERADILAN HAM INTERNASIONAL </li></ul><ul><li>Tahun 1998 terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional ( The International Criminal Court) di Roma. </li></ul><ul><li>Beberapa contoh peradilan hak asasi internasional antara lain sebagai berikut : </li></ul><ul><li>1. Mahkamah Militer Internasional Nuremberg dan Tokyo, dibentuk untuk mengadili kejahatan perang yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Nazi dan para penjahat perang Jepang dalam PD I </li></ul>
    10. 10. <ul><li>2. Mahkamah Pidana Internasional untuk Yugoslavia, dibentuk untuk menginvestigasi, menuntut dan mengadili pelaku pelanggaran hak asasi manusia selama konflik bersenjata di Yugoslavia sejak tahun 1991. </li></ul><ul><li>*****************SELESAI************** </li></ul>
    11. 11. QUIZ <ul><li>Tuliskan 1 (satu) contoh instrumen HAM Internasional! </li></ul><ul><li>Apa yang dimaksud dengan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB ? </li></ul><ul><li>Jelaskan maksud dari kejahatan Genosida? </li></ul><ul><li>Tuliskan satu contoh peradilan hak asasi internasional! </li></ul>
    12. 12. Al Qur’an : Surat Albaqoroh(2) ayat 190 <ul><li>“ Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tdk menyukai orang-orang yang melampaui batas.” </li></ul>
    13. 13. B. Tahap-tahap Penyelidikan, Penangkapan dan Penahanan <ul><li>Penyelidikan </li></ul><ul><li>Pasal 1 UU No.26 Tahun 2000, Penyelidikan:”Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang”. </li></ul>
    14. 14. <ul><li>2. Penyidikan </li></ul><ul><li>Apabila dianggap cukup bukti-bukti permulaan atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelanggaran HAM, maka dilakukan penyidikan / Penindakan terhadap peristiwa tersebut. </li></ul><ul><li>Penangkapan dan Penahanan </li></ul><ul><li>Apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka. </li></ul>
    15. 15. c. Pemeriksaan di sidang pengadilan <ul><li>Acara Pemeriksaan </li></ul><ul><li>Pasal 27 UU No.26 Tahun 2000 : </li></ul><ul><li>“ Perkara pelanggaran ham yang berat diperiksa dan diputus oleh pengadilan hak asasi manusia …” </li></ul><ul><li>Penuntutan </li></ul><ul><li>Penuntutan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sebagai berikut </li></ul><ul><li>a. Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung </li></ul><ul><li>b. Jaksa Agung dapat mengangkat Penuntut Umum Ad Hoc yang terdiri dari unsur pemerintah maupun masyarakat </li></ul>
    16. 16. <ul><li>3. Ketentuan Pidana </li></ul><ul><li>diatur di dalam Bab 7 Undang-undang No.26 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut : </li></ul><ul><li>Pasal 36, menyatakan bahwa : </li></ul><ul><li>“ Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun paling singkat 10(sepuluh)tahun”. </li></ul>
    17. 17. <ul><li>D. Perlindungan Korban Pelanggaran HAM </li></ul><ul><li>Korban dan saksi dalam pelanggaran ham berat wajib mendapat perlindungan baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan ini harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara Cuma-Cuma. </li></ul><ul><li>Kepada ahli waris dapat diberikan kompensasi (imbalan yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. </li></ul>
    18. 18. <ul><li>Restitusi : ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa : </li></ul><ul><li>1. pengembalian harta milik </li></ul><ul><li>2. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan </li></ul><ul><li>3. penggantian biaya untuk tindakan tertentu </li></ul><ul><li>Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misal : kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain </li></ul>
    19. 19. TUGAS MANDIRI <ul><li>Carilah (down Load) di internet tentang : </li></ul><ul><li>a. Alamat Kantor Kom nas HAM </li></ul><ul><li>b. Nama Ketua Kom nas HAM </li></ul><ul><li>c. 2 (dua) kasus yang pernah ditangani oleh Kom nas HAM & KOMENTAR KALIAN ! </li></ul>
    20. 20. Instrumen Hukum dan Peradilan HAM <ul><li>Instrumen HAM </li></ul><ul><li>Hak Asasi manusia melekat secara kodrati sebagai anugerah Tuhan YME </li></ul><ul><li>HAM dalam berbagai kehidupan </li></ul><ul><li>HAM meliputi berbagai bidang : </li></ul><ul><li>a. Hak asasi pribadi (personal right), yaitu hak kemerdekaan memeluk agama, hak menyetakan pendapat, dan hak kebebasan berorganisasi atau berpartai </li></ul>
    21. 21. <ul><li>Hak asasi ekonomi (property rights atau hak milik), yaitu hak kebebasan memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual sesuatu serta mengadakan perjanjian atau kontrak </li></ul><ul><li>Hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan hukum pemerintahan (rights of legal equality) </li></ul><ul><li>Hak asasi politik (political rights), yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat. Setiap warga negara </li></ul><ul><li>Hak asasi sosial dan kebudayaa ( social and culture rights) hak memilih pendidikan dan memilih kebudayaan yang disukai </li></ul><ul><li>Hak asasi untuk mendapat perlakuan dan perlindungan hukum (procedural rights), seperti hak mendapat perlakuan yang wajar dan adil dalam penangkapan, peradilan dan pembelaan hukum. </li></ul>
    22. 22. <ul><li>Hak asasi manusia berdasarkan Pancasila </li></ul><ul><li>HAM menurut sila ke-1 “ KeTuhanan YME”: </li></ul><ul><li>mengandung pengakuan terhadap Tuhan YME dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing </li></ul><ul><li>HAM menurut sila ke-2 “ Kemanusiaan yang adil dan beradab”: </li></ul><ul><li>menghendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan ( human values ) </li></ul>
    23. 23. <ul><li>3. HAM menurut sila ke-3 “ Persatuan Indonesia”: keinginan bersatu dari suatu bangsa agar setiap orang menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu dari berbagai pihak </li></ul><ul><li>4.HAM menurut sila ke-4 “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. </li></ul><ul><li>Kedaulatan rakyat terwujud dalam bentuk hak asasi manusia sebagai berikut : </li></ul><ul><li>a. hak mengeluarkan pendapat </li></ul><ul><li>b. hak berkumpul dan mengadakan rapat </li></ul><ul><li>c. hak ikut serta dalam pemerintahan </li></ul><ul><li>d. hak menduduki jabatan </li></ul><ul><li>5. HAM menurut sila “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Warga negara memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosial </li></ul>

    ×