Bab 3 awal pers kls xii

20,216 views
19,970 views

Published on

Ringkasan materi PKn kls.XII

Published in: Education
0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
20,216
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
616
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 3 awal pers kls xii

  1. 1. BAB 3 PERANAN PERS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DEMOKRATIS
  2. 2. <ul><li>Pers ( bahasa Belanda) </li></ul><ul><li>Press ( Bahasa Inggris ) = “tekan” atau “cetak” </li></ul><ul><li>Definisinya = “media massa cetak” </li></ul><ul><li>Menurut Oemar Seno Adji : </li></ul><ul><li>a. Pers dalam arti sempit : penyiaran pikiran, gagasan atau berita-berita dengan kata tertulis </li></ul><ul><li>b. Pers dalam arti luas : Semua media massa baik tertulis maupun lisan </li></ul>
  3. 3. <ul><li>UU No. 40 Tahun 1999 tentang : Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik </li></ul><ul><li>Menurut Ilmu Komunikasi, Pers yaitu : </li></ul><ul><li>1. Usaha percetakan / penerbitan </li></ul><ul><li>2. Usaha pengumpulan </li></ul><ul><li>3. Penyiaran melalui surat kabar, majalah, radio & TV </li></ul><ul><li>4. Orang-orang yang bergerak dalam penyiaran berita </li></ul><ul><li>5. Media Penyiaran berita </li></ul>
  4. 4. PERKEMBANGAN ETOS PERS DI INDONESIA <ul><li>Jaman Belanda : </li></ul><ul><li>1884 : Nederlandsch Indie </li></ul><ul><li>1885 : Bianglala </li></ul><ul><li>1856 : Soerat Kabar Bahasa Melajoe </li></ul><ul><li>1910 : Surat Kabar Medan Prijaji </li></ul><ul><li>Jaman Orde Lama </li></ul><ul><li>1950 – 1959 : PNI : Suluh Indonesia </li></ul><ul><li> MAsyumi : harian Abadi </li></ul><ul><li> NU : Duta masyarakat </li></ul><ul><li> PKI : Harian rakyat </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Orde Baru : Harian KAMI, API, Tri Sakti </li></ul><ul><li>Reformasi : Kebebasan Pers : KOmpas, Republika, Tempo dll </li></ul><ul><li>ETOS PERS </li></ul><ul><li>Di awal kemerdekaan : etos pers didasarkan pada perjuangan membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajah </li></ul><ul><li>1950 – 1960 : Etos pers nyaris hancur, pers digunakan untuk menghancurkan /menfitnah lawan </li></ul><ul><li>Awal Orba : Pers bersifat fakta & Opini ( hanya beberapa tahun ) </li></ul><ul><li>Reformasi : kebebasan pers </li></ul>
  6. 6. FUNGSI PERS DALAM MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS <ul><li>FUNGSI PERS </li></ul><ul><li>Pasal 3 UU No.40/1999 Fungsi Pers adalah : </li></ul><ul><li>Pers nasional mempunyai fungsi sbg media informasi, pendidikan, hiburan & kontrol sosial </li></ul><ul><li>Berfungsi sbg Lembaga ekonomi </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Media informasi : memberi berbagai informasi </li></ul><ul><li>Fungsi pendidikan : memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan </li></ul><ul><li>Fungsi menhibur : contoh karikatur, cerber, cerpen </li></ul><ul><li>Fungsi kontrol sosial : memperbaiki keadaaan melalui tulisan, unsur-unsurnya: </li></ul>
  8. 8. <ul><li>1. Social participation (keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan) </li></ul><ul><li>2. Social Responsibility (pertanggungjawaban pem. thd rakyat) </li></ul><ul><li>3. Social Support (dukungan rakyat thd pem) </li></ul><ul><li>4. Social Control ( kontrol masy. Thd tindakan pemerintah ) </li></ul>
  9. 9. PERANAN PERS <ul><li>Sesuai Pasal 6 UU No.40 Tahun 1999 </li></ul><ul><li>Pers melaksanakan peranan untuk : </li></ul><ul><li>a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui </li></ul><ul><li>b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi </li></ul><ul><li>c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar </li></ul><ul><li>d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum </li></ul><ul><li>e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran </li></ul>
  10. 10. MISI PERS <ul><li>Pers sebagai lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengumpulan dan penyebaran informasi mempunyai misi ikut mencerdaskan masyarakat, menegakkan keadilan dan memberantas kebatilan </li></ul><ul><li>Pers Pancasila </li></ul><ul><li>Pers yang melihat segala sesuatunya secara proporsional, mencari keseimbangan dalam berita atau tulisannya demi kepentingan semua pihak sesuai dengan konsensus demokrasi Pancasila </li></ul>
  11. 11. 3. KODE ETIK JURNALISTIK & PERS YANG BEBAS & BERTANGGUNG JAWAB
  12. 12. <ul><li>Kode Etik Jurnalistik </li></ul><ul><li>- Terdapat dalam Pasal 28 UUD 1945 : Kemerdekaan mengeluarkan pendapat </li></ul><ul><li>Negara berdasar Hukum </li></ul><ul><li>“ Wartawan Indonesia menjunjung tinggi & menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab” </li></ul>
  13. 13. b. Etika Pers <ul><li>Etika dari semua orang yang terlihat dalam kegiatan pers </li></ul><ul><li>Moral PErs : kewajiban, baik-buruk, benar & salah, tepat & tidak tepat bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers </li></ul>
  14. 14. c. Pers yang bebas & bertanggung jawab <ul><li>Kebebasan pers (freedom of the press) </li></ul><ul><li>“ Kebebasan berpikir & mengeluarkan pendapat ( freedom of the opinion and expression)” </li></ul><ul><li>Kebebasan berbicara (freedom of speech) </li></ul><ul><li>adalah hak asasi yang paling mendasar, diatur dalam : </li></ul><ul><li>1. pasal 28 UUD 1945 </li></ul><ul><li>2. UU No. 40 / 1999, Pasal 4 ayat 1 : </li></ul><ul><li> “ Kemerdekaan pers dijamin sbg hak asasi WN” </li></ul>
  15. 15. John C. Merrill (1989) : kebebasan pers sbg kondisi yang memungkinkan para pekerja pers memilih, menentukan & mengerjakan tugas sesuai dengan keinginan mereka ( Dalam Buku : The Dialectic in Journalism, Toward a responsibility Use of Press. )
  16. 16. B. SIKAP PEMERINTAH DALAM MENGENDALIKAN KEBEBASAN PERS DAN DAMPAK PENYALAHGUNAAN KEBEBASAN PERS <ul><li>Upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers </li></ul><ul><li>a. Pers Indonesia era Orde Baru </li></ul><ul><li>Ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia datang dari : </li></ul><ul><li>1. Pengusaha : Era Orba </li></ul><ul><li>2. Pemodal : Era Orba </li></ul><ul><li>3. Masyarakat : Era Reformasi </li></ul>
  17. 17. <ul><li>Konglomerasi, konsentrasi pasar serta pemusatan kepemilikan media memunculkan “Homogenisasi media”. Media hanya menyajikan isi dari satu sisi kepentingan, perspektif & “ideologi” (Jurnal Demokrasi & Ham, Vol 1, No.2, 200) </li></ul><ul><li>Senjata Orba untuk menekan pers adalah Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) </li></ul><ul><li>bila ada Pers yang menyerang pemerintah SIUPP-nya dicabut </li></ul>
  18. 18. Kontrol pada masa Orba <ul><li>Kontrol pada pelaku bisnis (pemberian SIUPP secara selektif) </li></ul><ul><li>Kontrol terhadap individu & kelompok pelaku profesional (wartawan) </li></ul><ul><li>Kontrol terhadap isu pemberitaan </li></ul><ul><li>Kontrol terhadap sumber daya (resources) </li></ul><ul><li>Kontrol akses ke pers, dengan pencekalan terhadap tokoh-tokoh oposan </li></ul>
  19. 19. b. Pers Indonesia Pasca reformasi <ul><li>Pemerintah dalam kabinet reformasi pembangunan telah memberi jaminan tidak akan ada lagi pemberedelan pers </li></ul><ul><li>Masyarakat yang akan menilai sehingga maju mundurnya kehidupan pers sangat bergantung pada peran serta masyarakat </li></ul>
  20. 20. <ul><li>Kode Etik Jurnalistik (KEJ) : </li></ul><ul><li>1. Teori Libertarian : hak & kewajiban banyak </li></ul><ul><li>2. Teori Otoritarian : </li></ul><ul><li> lebih banyak kewajiban dari pada hak. </li></ul><ul><li>3. Teori Komunisme : </li></ul><ul><li>lebih banyak kewajiban dari pada hak. </li></ul><ul><li>4. Teori Tanggung-jawab sosial : </li></ul><ul><li>keseimbangan antara hak dan kewajiban. </li></ul>
  21. 21. 2. Dampak penyalahgunaan kebebasan media massa <ul><li>4 Komponen media massa : </li></ul><ul><li>Komponen pertama : </li></ul><ul><li>Pers sebagai lembaga dan media terkait dengan surat Izin Terbit, UUDN, UU Pers, KUHP, Perpajakan, perburuhan dll </li></ul><ul><li>Komponen kedua : </li></ul><ul><li>Komunikator= wartawan, khalayak penulis artikel, pemasang iklan (masyarakat maupun pemerintah) </li></ul>
  22. 22. <ul><li>c. Komponen ketiga : </li></ul><ul><li>Pesan yang harus disiarkan pers harus mengandung nilai yang membangkitkan perhatian dan memenuhi kepentingan khalayak pembaca </li></ul><ul><li>d. Kompenen keempat : </li></ul><ul><li>“ Komunikan”= khalayak pembaca, terdiri dari anggota masyarakat dan pemerintah </li></ul>
  23. 23. Tiga prinsip etika profesi <ul><li>Tanggung Jawab : </li></ul><ul><li> terhadap pekerjaan dan hasil pekerjaan </li></ul><ul><li>Keadilan : </li></ul><ul><li>tidak boleh melanggar hak orang lain, lembaga atau negara </li></ul><ul><li>Otonomi : </li></ul><ul><li>Kaum profesional diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya </li></ul>
  24. 24. Pelanggaran Pers <ul><li>Dalam UU Pers No.40 Tahun 1999, sanksi pidana denda sebesar Rp. 500 juta atau Rp. 100 juta </li></ul><ul><li>Masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemeberitaan Pers ditempuh dengan : </li></ul><ul><li>1. Prosedur hak jawab dan hak koreksi </li></ul><ul><li>2. Somasi, mengadu ke kepolisian, menuntut perusahaan pers yang menyiarkan berita tidak benar ke pengadilan </li></ul><ul><li>3. Unjuk rasa, ancaman, pengrusakan kantor redaksi, pemukulan wartawan </li></ul>
  25. 25. Surat-Surat AlQur’an yang isinya sesuai dengan pokok bahasan Pers <ul><li>Az Zumar(39) ayat 9 : </li></ul><ul><li>“ … Katakanlah: “ Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran” </li></ul><ul><li>Surat Al’alaq(96) ayat 1-5: </li></ul><ul><li>“ Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, Yang menciptakan. Dia telah menciptakan menusia dari segumpal darah. Bacalah! Dan Tuhanmu-lah yang Maha Pemurah. Yang telah mengajarkan (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” </li></ul><ul><li>Surat Al Mujaadalah ayat 11: </li></ul><ul><li>“ ... Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat…” </li></ul>

×