<ul><li>KELAS X </li></ul><ul><li>BAB II </li></ul><ul><li>“  SISTEM HUKUM &  </li></ul><ul><li>PERADILAN NASIONAL “ </li>...
A. SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL 1. SISTEM HUKUM <ul><li>Sistem adalah perangkat unsur yang saling berkaitan sehingg...
Hukum meliputi beberapa unsur :  <ul><li>Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat </li></ul><ul>...
Hukum mempunyai fungsi terhadap subjek hukum, yaitu : <ul><li>Selain itu, hukum mempunyai fungsi terhadap subjek hukum, ya...
2. Penggolongan Hukum <ul><li>Menurut isinya, hukum dapat dibedakan sebagai berikut : </li></ul><ul><li>1.  Hukum publik ,...
<ul><li>Menurut bentuknya, hukum dapat dibedakan sebagai berikut : </li></ul><ul><li>1. Hukum tertulis, yaitu hukum yang d...
<ul><li>Hukum tak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup  dan berkembang di masyarakat, tetapi tidak tertulis, seperti huk...
<ul><li>Menurut waktu berlakunya, hukum dapat  dibedakan sebagai berikut : </li></ul><ul><li>1.) Ius constitutum, yaitu hu...
Menurut cara mempertahankannya, hukum dapat dibedakan sebagai berikut : <ul><li>1.) Hukum material,  yaitu hukum yang memu...
<ul><li>F. Menurut sumbernya, hukum dapat dibagi sebagai  berikut : </li></ul><ul><li>1) Hukum Undang-Undang, yaitu hukum ...
<ul><li>Menurut Sifatnya, hukum dibedakan menjadi : </li></ul><ul><li>1) Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaa...
A. Hukum Publik <ul><li>Adalah hubungan antara negara dan warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Contoh Hukum publ...
<ul><li>Hukum tata negara dibagi menjadi dua (2) yaitu : </li></ul><ul><li>a. Dalam arti sempit ( hukum tata negara) </li>...
<ul><li>Hukum Pidana (bahasa belanda: Strafrecht) </li></ul><ul><li>Adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur sanksi a...
<ul><li>4. pidana denda </li></ul><ul><li>5. pidana tutupan </li></ul><ul><li>b. Hukuman tambahan, terdiri atas : </li></u...
<ul><ul><li>e. Hak menjalankan kekuasaan bapak </li></ul></ul><ul><ul><li>Hak menjalankan mata pencaharian tertentu </li><...
<ul><ul><li>5 .) Hukum Internasional </li></ul></ul><ul><ul><li>adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau...
Hukum Privat dapat dibedakan atas : <ul><li>Hukum perdata </li></ul><ul><li>Hukum dagang </li></ul><ul><li>Hukum adat </li...
<ul><li>Hukum perdata dalam arti sempit (hukum perdata) terdiri dari : </li></ul><ul><li>Hukum perseorangan (pribadi), kes...
<ul><li>Warisan dapat dibedakan menjadi : </li></ul><ul><li>Warisan ab Intesto, yaitu warisan yang terjadi karena ketentua...
<ul><li>2.)  Hukum Perikatan, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang at...
<ul><li>Religi magis, artinya seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari hal-hal gaib </li></ul><ul><li>K...
4. Hukum  Acara Perdata <ul><li>disebut hukum perdata formal adalah rangkaian peraturan yang berisi tat cara untuk menyele...
3. Peradilan Nasional <ul><li>Proses peradilan dilakukan dengan sederhana (mudah dipahami & tidak berbelit-belit), cepat (...
<ul><li>Pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara karena hukumnya tidak/kurang jelas, pengadilan wajib menggali dan mem...
<ul><li>Mahkamah Agung meliput i  badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan...
2. Lingkungan Peradilan Agama <ul><li>Tugas dan wewenang pengadilan agama pada pokoknya adalah memeriksa dan memutus sengk...
<ul><li>29 Desember 1989 diundangkan UU No.7 Tahun 1989, pengadilan agama sejajar dengan pengadilan yang lain, yaitu tidak...
<ul><li>Anggota militer </li></ul><ul><li>Ditetapkan sama dengan anggota militer </li></ul><ul><li>Anggota suatu golongan ...
<ul><li>4.  LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA </li></ul><ul><li>Pada 29 Desember 1986 diundangkan UU No.5 Tahun 1986 ...
C. SIKAP YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU <ul><li>Setiap warga negara berkewajiban menjaga ketentraman masy...
<ul><li>Menciptakan keselarasan </li></ul><ul><li>Mencerminkan sikap sadar hukum </li></ul><ul><li>Mencerminkan sikap patu...
<ul><li>Perilaku yang mencerminkan sikap patuh di sekolah antara lain : </li></ul><ul><li>Membayar SPP tepat pada waktunya...
<ul><li>Pejalan kaki wajib berjalan pada jalan yang telah disediakan </li></ul><ul><li>Membayar retribusi sampah dan parki...
D. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA <ul><li>1. Pada masa ORLA (Presiden Soekarno) </li></ul><ul><li>Badan Pemberan...
2. ORDE BARU <ul><li>Awal Orba Soeharto bertekad membasmi korupsi sampai akar-akarnya, kemudian dibentuk Tim Pemberantas K...
<ul><li>Tahun 1998 Akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri digantikan Wakil Presiden BJ Habibie,  yang mengeluarkan U...
<ul><li>Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, membentuk Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) dengan UU...
E. PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA <ul><li>Max Weber :Korupsi menurut persepektif keadilan atau...
<ul><li>Sistem Hukum yang berlaku </li></ul><ul><li>Seleksi Penerimaan Pegawai Negeri </li></ul><ul><li>Undang-Undang Koru...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas

14,043 views

Published on

Rangkuman materi PKn kls X Bab 2

Published in: Education
8 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
14,043
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
800
Actions
Shares
0
Downloads
927
Comments
8
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas

  1. 1. <ul><li>KELAS X </li></ul><ul><li>BAB II </li></ul><ul><li>“ SISTEM HUKUM & </li></ul><ul><li>PERADILAN NASIONAL “ </li></ul>Hendrastuti Retno H – SMA IT Nurul Fikri Depok Jabar
  2. 2. A. SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL 1. SISTEM HUKUM <ul><li>Sistem adalah perangkat unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk satu totalitas. </li></ul><ul><li>Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyrakat yang bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. </li></ul>Hendrastuti Retno H – SMA IT Nurul Fikri Depok Jabar
  3. 3. Hukum meliputi beberapa unsur : <ul><li>Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat </li></ul><ul><li>Peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi </li></ul><ul><li>Peraturan yang bersifat memaksa </li></ul><ul><li>Adanya sanksi yang tegas atas pelanggaran peraturan tersebut. </li></ul><ul><li>Ciri-ciri hukum : </li></ul><ul><li>Adanya perintah dan larangan </li></ul><ul><li>Perintah dan /atau larangan tersebut harus ditaati oleh semua orang. </li></ul>Hendrastuti Retno H – SMA IT Nurul Fikri Depok Jabar
  4. 4. Hukum mempunyai fungsi terhadap subjek hukum, yaitu : <ul><li>Selain itu, hukum mempunyai fungsi terhadap subjek hukum, yaitu sebagai berikut : </li></ul><ul><li>a. menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat </li></ul><ul><li>b. menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan dan kebenaran </li></ul><ul><li>c. menjaga tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat. </li></ul>Hendrastuti Retno H – SMA IT Nurul Fikri Depok Jabar
  5. 5. 2. Penggolongan Hukum <ul><li>Menurut isinya, hukum dapat dibedakan sebagai berikut : </li></ul><ul><li>1. Hukum publik , yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara yang menyangkut kepentingan umum </li></ul><ul><li>2. Hukum Privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan yang lain, yang menyangkut kepentingan perseorangan. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Menurut bentuknya, hukum dapat dibedakan sebagai berikut : </li></ul><ul><li>1. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan di dalam berbagai peraturan negara. Hukum tertulis terdiri atas : </li></ul><ul><li>a. Hukum tertulis yang dikodifikasikan (dibukukan), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. </li></ul><ul><li>Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap </li></ul><ul><li>b. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan (tidak dibukukan), seperti peraturan hak merek dagang dan peraturan tentang kepailitan </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Hukum tak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan berkembang di masyarakat, tetapi tidak tertulis, seperti hukum adat atau hukum kebiasaan. </li></ul><ul><li>Menurut tempat berlakunya, hukum dapat dibedakan sebagai berikut : </li></ul><ul><li>1.) Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu dan sekaligus merupakan produk dari negara tersebut </li></ul><ul><li>2.)Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum di dun ia internasional </li></ul><ul><li>3.)Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibedakan sebagai berikut : </li></ul><ul><li>1.) Ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini dalam suatu negara tertentu. </li></ul><ul><li>2.) Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang (yang dicita-citakan) </li></ul><ul><li>3.) Hukum asasi, yaitu hukum yang berlaku di mana- mana, dalam segala waktu, dan untuk semua bangsa di dunia. </li></ul>
  9. 9. Menurut cara mempertahankannya, hukum dapat dibedakan sebagai berikut : <ul><li>1.) Hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Contoh : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. </li></ul><ul><li>2.) Hukum formal, yaitu keseluruhan peraturan yang berisi tata cara untuk menyelesaikan suatu perbuatan yang melanggar hukum material. </li></ul>Hendrastuti Retno H – SMA IT Nurul Fikri Depok Jabar
  10. 10. <ul><li>F. Menurut sumbernya, hukum dapat dibagi sebagai berikut : </li></ul><ul><li>1) Hukum Undang-Undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan. </li></ul><ul><li>2) Hukum kebiasaan (adat), yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat). </li></ul><ul><li>3) Hukum Traktat, yaitu hukum yang terletak di dalam perjanjian antarnegara </li></ul><ul><li>4) Hukum Jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim sebelumnya </li></ul>
  11. 11. <ul><li>Menurut Sifatnya, hukum dibedakan menjadi : </li></ul><ul><li>1) Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. </li></ul><ul><li>2) Hukum yang mengatur (hukum pelengkap), yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat sendiri dalam satu perjanjian. </li></ul>
  12. 12. A. Hukum Publik <ul><li>Adalah hubungan antara negara dan warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Contoh Hukum publik adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana. </li></ul><ul><li>Hukum Tata negara ( bahasa Belanda : Staatsrecht). </li></ul><ul><li>adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur oraganisasi dari pada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertika l dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya. </li></ul>Hendrastuti Retno H – SMA IT Nurul Fikri Depok Jabar
  13. 13. <ul><li>Hukum tata negara dibagi menjadi dua (2) yaitu : </li></ul><ul><li>a. Dalam arti sempit ( hukum tata negara) </li></ul><ul><li>b. Dalam arti luas: - hukum tata negara </li></ul><ul><li> - hukum administrasi negara </li></ul><ul><li>Hukum Administrasi (Tata Usaha) Negara – HTUN </li></ul><ul><li>adalah himpunan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara pemerintah (tata usaha negara) dengan warga negaranya sehingga para pelaksana pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik </li></ul>Hendrastuti Retno H – SMA IT Nurul Fikri Depok Jabar
  14. 14. <ul><li>Hukum Pidana (bahasa belanda: Strafrecht) </li></ul><ul><li>Adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur sanksi atau hukuman khusus yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum yang berupa pelanggaran dan kejahatan </li></ul><ul><li>Dalam hukum pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 dikenal dua macam hukuman, yaitu : </li></ul><ul><li>a. Hukuman Pokok, terdiri atas : </li></ul><ul><li>1. Pidana mati </li></ul><ul><li>2. Pidana penjara : </li></ul><ul><li> (a) pidana seumur hidup </li></ul><ul><li> (b) pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang- kurangnya 1 tahun) </li></ul>
  15. 15. <ul><li>4. pidana denda </li></ul><ul><li>5. pidana tutupan </li></ul><ul><li>b. Hukuman tambahan, terdiri atas : </li></ul><ul><li>1. Pencabutan hak-hak tertentu, menurut pasal 35 KUHAP adalah : </li></ul><ul><li>Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu </li></ul><ul><li>Hak memasuki angkatan bersenjata </li></ul><ul><li>Hak memilih dan dipilih dalam pemilu </li></ul><ul><li>Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, dan hak menjadi wali </li></ul>
  16. 16. <ul><ul><li>e. Hak menjalankan kekuasaan bapak </li></ul></ul><ul><ul><li>Hak menjalankan mata pencaharian tertentu </li></ul></ul><ul><ul><li>4 ) Hukum Acara Pidana </li></ul></ul><ul><ul><li>adalah peraturan-peraturan yang berisi tata cara penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana. Hukum acara pidana mengatur tentang proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan di persidangan, penuntutan, penjatuhan putusan (hukuman), dan pelaksanaan putusan (eksekusi). </li></ul></ul>
  17. 17. <ul><ul><li>5 .) Hukum Internasional </li></ul></ul><ul><ul><li>adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Jadi hukum internasional mengatur seluruh kepentingan antarnegara demi terwujudnya perdamaian dunia dan terjadinya kerjasama yang baik antar negara di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya </li></ul></ul><ul><ul><li>HUKUM PRIVAT </li></ul></ul><ul><ul><li>Disebut juga hukum sipil, yaitu keseluruhan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dan orang lain menyangkut kepentingan perseorangan (pribadi) </li></ul></ul>
  18. 18. Hukum Privat dapat dibedakan atas : <ul><li>Hukum perdata </li></ul><ul><li>Hukum dagang </li></ul><ul><li>Hukum adat </li></ul><ul><li>Hukum acara perdata </li></ul><ul><li>Ad.1 Hukum perdata </li></ul><ul><li> adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dan orang yang lain, menyangkut kepentingan perseorangan. </li></ul>
  19. 19. <ul><li>Hukum perdata dalam arti sempit (hukum perdata) terdiri dari : </li></ul><ul><li>Hukum perseorangan (pribadi), keseluruhan peraturan yang mengatur tentang subjek hukum </li></ul><ul><li>Hukum Keluarga, yaitu hukum yang mengatur hubungan yang timbul dari hubungan keluarga </li></ul><ul><li>Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur syarat-syarat dan tata cara yang harus dipenuhi untuk melagsungkan hubungan perkawinan </li></ul><ul><li>Hukum waris, yaitu hukum yang mengatur tentang harta benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia. </li></ul>
  20. 20. <ul><li>Warisan dapat dibedakan menjadi : </li></ul><ul><li>Warisan ab Intesto, yaitu warisan yang terjadi karena ketentuan undang-undang dan yang berhak menerima bagian warisan ialah mereka yang saling mempunyai hubungan darah </li></ul><ul><li>Warisan testamenter, yaitu warisan yang terjadi karena penunjukan sepihak dalam surat wasiat pada suatu atau lebih ahli waris oleh pewaris </li></ul><ul><li>e.) Hukum kekayaan, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Meliputi : </li></ul><ul><li>1. Hukum benda, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak. </li></ul>
  21. 21. <ul><li>2.) Hukum Perikatan, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi atau pihak yang lain wajib memenuhi sesuatu prestasi. </li></ul><ul><li>2. Hukum Dagang </li></ul><ul><li>perluasan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perikatan ( hukum persetujuan) </li></ul><ul><li>3. Hukum Adat </li></ul><ul><li>yaitu hukum yang tidak tertulis, yang di dalamnya memuat aturan-aturan hidup. Sifatnya : </li></ul><ul><li>a. Kebersamaan (komunal), makhluk sosial yang terikat dalam ikatan kemasyarakatan: tolong-menolong </li></ul>
  22. 22. <ul><li>Religi magis, artinya seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari hal-hal gaib </li></ul><ul><li>Konkret, artinya setiap tindakan atau perbuatan harus sesuai dengan kenyataan atau diucapkan, misalnya : kata “jual” </li></ul><ul><li>Visual, artinya hubungan hukum dianggap terjadi apabila didahului dengan suatu ikatan yang dapat dilihat atau berupa tanda, mis: Panjer </li></ul>Hendrastuti Retno H – SMA IT Nurul Fikri Depok Jabar
  23. 23. 4. Hukum Acara Perdata <ul><li>disebut hukum perdata formal adalah rangkaian peraturan yang berisi tat cara untuk menyelesaikan suatu perbuatan yang melanggar hukum perdata dalam arti luas. </li></ul><ul><li>Asas-asas pokok dari hukum acara perdata, sebagai berikut : </li></ul><ul><li>a. Hakim tidak dapat berbuat apa-apa </li></ul><ul><li>b. Sifat terbuka dalam peradilan </li></ul><ul><li>c. Mendengar kedua belah pihak </li></ul><ul><li>d. Perwakilan yang diwajibkan </li></ul><ul><li>e. Soal tidak bebas dari biaya untuk acara </li></ul><ul><li>f. Debat secara tulisan dan lisan </li></ul><ul><li>g. Pemberian alasan atas keputusan hakim </li></ul>
  24. 24. 3. Peradilan Nasional <ul><li>Proses peradilan dilakukan dengan sederhana (mudah dipahami & tidak berbelit-belit), cepat (tidak berlarut-larut proses penyelesaiannya) dan biaya ringan (tidak membebankan pihak-pihak yang berperkara). (Pasal 4 ayat 2) </li></ul><ul><li>Di depan hukum, semua orang adalah sama (equality before the law). (Pasal 5) </li></ul><ul><li>Kebebasan kehakiman bersikap menunggu (pasif), hakim bersikap menunggu datangnya atau diajukan sebuah perkara. (Pasal 6 UU No.4 Tahun 2004) </li></ul>
  25. 25. <ul><li>Pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara karena hukumnya tidak/kurang jelas, pengadilan wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. ( Pasal 16 UU No.4 Tahun 2004) </li></ul><ul><li>Sidang pemeriksaan di Pengadilan adalah terbuka untuk umum , kecuali UU menentukan lain. Kehadiran pengunjung di persidangan merupakan “social control” (Pasal 19 ) </li></ul><ul><li>Terdakwa mempunyai hak ingkar (recusatie) yaitu hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan atau sedang mengadili perkaranya. ( Pasal 29) </li></ul>
  26. 26. <ul><li>Mahkamah Agung meliput i badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara . </li></ul><ul><li>B. PERANAN LEMBAGA-LEMBAGA PERADILAN </li></ul><ul><li>Lingkungan Peradilan Umum </li></ul><ul><li>Pengadilan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten, pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota propinsi. </li></ul><ul><li>Susunan pengadilan negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua dan wakil ketua), hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. </li></ul><ul><li>Ketua pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas, tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan juru sita di daerah hukumnya. </li></ul>
  27. 27. 2. Lingkungan Peradilan Agama <ul><li>Tugas dan wewenang pengadilan agama pada pokoknya adalah memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang harus diputus berdasarkan syariat Islam. </li></ul><ul><li>Perkara-perkara di pengadilan agama dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : </li></ul><ul><li>a. Perkara yang tidak mengandung sengketa </li></ul><ul><li>b. Permohonan fatwa pembagian warisan yang pada umumnya bukan merupakan sengketa </li></ul><ul><li>c. Perkara perselisihan pernikahan. </li></ul>
  28. 28. <ul><li>29 Desember 1989 diundangkan UU No.7 Tahun 1989, pengadilan agama sejajar dengan pengadilan yang lain, yaitu tidak memerlukan pengukuhan keputusan pengadilan negeri dan untuk melaksanakan keputusan telah tersedia juru sita. </li></ul><ul><li>Lingkungan Peradilan Militer </li></ul><ul><li>Susunan sidang Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi terdiri atas tiga orang hakim, seorang oditur, jaksa tentara, dan seorang panitera. </li></ul><ul><li>Peradilan Militer mempunyai wewenang memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer sebagai berikut: Seorang yang pada waktu melaksanakan kejahatan atau pelanggaran adalah : </li></ul>
  29. 29. <ul><li>Anggota militer </li></ul><ul><li>Ditetapkan sama dengan anggota militer </li></ul><ul><li>Anggota suatu golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai anggota militer </li></ul><ul><li>Seseorang yang menurut Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer </li></ul>
  30. 30. <ul><li>4. LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA </li></ul><ul><li>Pada 29 Desember 1986 diundangkan UU No.5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, tingkat pertama, banding dan kasasi </li></ul><ul><li>Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku </li></ul>
  31. 31. C. SIKAP YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU <ul><li>Setiap warga negara berkewajiban menjaga ketentraman masyarakat dan keamanan negara, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Hidup tertib dan teratur harus dibiasakan dan dilatih sejak kecil. </li></ul><ul><li>Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum, yaitu sebagai berikut : Perilaku yang diperbuat : </li></ul><ul><li>1. disenangi oleh masyarakat pada umumnya </li></ul><ul><li>2. tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan bagi orang lain </li></ul><ul><li>3. tidak menyinggung perasaan orang lain </li></ul>
  32. 32. <ul><li>Menciptakan keselarasan </li></ul><ul><li>Mencerminkan sikap sadar hukum </li></ul><ul><li>Mencerminkan sikap patuh terhadap hukum </li></ul><ul><li>Perilaku yang mencerminkan sikap patuh dalam kehidupan di lingkungan keluarga, antara lain : </li></ul><ul><li>Mematuhi perintah orang tua </li></ul><ul><li>Menghormati orangtua, kakak dan adik </li></ul><ul><li>Membantu ibu membersihkan rumah </li></ul><ul><li>Belajar di waktu yang telah ditentukan </li></ul><ul><li>Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. </li></ul>
  33. 33. <ul><li>Perilaku yang mencerminkan sikap patuh di sekolah antara lain : </li></ul><ul><li>Membayar SPP tepat pada waktunya </li></ul><ul><li>Mengikuti pelajaran sesuai jadwal yang berlaku </li></ul><ul><li>Berseragam sekolah sesuai dengan ketentuan </li></ul><ul><li>Menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya </li></ul><ul><li>Perilaku yang mencerminkan sikap patuh di lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain : </li></ul><ul><li>Mematuhi UU No.14 Tahun 1992 tentang lalu lintas </li></ul><ul><li>Memiliki KTP </li></ul><ul><li>Memiliki SIM bagi pengemudi kendaraan bermotor </li></ul>
  34. 34. <ul><li>Pejalan kaki wajib berjalan pada jalan yang telah disediakan </li></ul><ul><li>Membayar retribusi sampah dan parkir </li></ul><ul><li>Membayar Pajak </li></ul><ul><li>Mematuhi undang-undang hukum pidana </li></ul>
  35. 35. D. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA <ul><li>1. Pada masa ORLA (Presiden Soekarno) </li></ul><ul><li>Badan Pemberantasan korupsi berdasarkan UU Keadaan Bahaya dengan produknya diberi nama Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), dipimpin oleh A.H. Nasution dibantu Prof. Mohamad Yamin dan Roeslan Abdulgani </li></ul><ul><li>Salah satu tugas Paran adalah agar pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan (daftar kekayaan pejabat negara). Paran mendapat reaksi keras dari para pejabat, mereka minta formulir diserahkan ke Presiden bukan ke Paran. Sehingga Paran tdk dpt menjalankan tugasnya dan korupsi semakin merajalela. </li></ul>
  36. 36. 2. ORDE BARU <ul><li>Awal Orba Soeharto bertekad membasmi korupsi sampai akar-akarnya, kemudian dibentuk Tim Pemberantas Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. </li></ul><ul><li>Tahun 1970 Mahasiswa dan pelajar protes karena ketidakseriusan TPK. Perusahaan negara : Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan dianggap sebagai sarang korupsi. </li></ul><ul><li>Maraknya gelombang protes ditanggapi Soeharto dengan membentuk KOMISI EMPAT, yang dianggap bersih dan berwibawa, namun mendapat tantangan dari pejabat yang merasa tidak nyaman dengan komite ini </li></ul>
  37. 37. <ul><li>Tahun 1998 Akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri digantikan Wakil Presiden BJ Habibie, yang mengeluarkan UU No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pembentukan berbagai komisi : </li></ul><ul><li>KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) </li></ul><ul><li>KPPU ( Komisi Pengawas Persaingan Usaha) </li></ul><ul><li>Presiden berikutnya adalah Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), pada masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan Hakim Agung Andi Andojo </li></ul>
  38. 38. <ul><li>Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, membentuk Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) dengan UU No.31 Tahun 1999 dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan UU No.30 Tahun 2002. </li></ul><ul><li>Intruksi Presiden (Inpres) No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. </li></ul><ul><li>Demikian upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan pemerintah agar dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur. </li></ul>
  39. 39. E. PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA <ul><li>Max Weber :Korupsi menurut persepektif keadilan atau pendekatan hukum bahwa korupsi adalah mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. </li></ul><ul><li>Abdul Rahman Ibnu Khaldun : Sebab utama korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah. </li></ul><ul><li>PERAN SERTA WARGA NEGARA UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI : </li></ul><ul><li>1. Kontrol Sosial dari Masyarakat </li></ul>
  40. 40. <ul><li>Sistem Hukum yang berlaku </li></ul><ul><li>Seleksi Penerimaan Pegawai Negeri </li></ul><ul><li>Undang-Undang Korupsi </li></ul><ul><li>Akses bagi Masyarakat untuk Melapor </li></ul><ul><li>Sistem Pendidikan </li></ul><ul><li>======The End===== </li></ul>Hendrastuti Retno H – SMA IT Nurul Fikri Depok Jabar

×