Tugas makalah ( pembelaan negara) harits

32,227 views
31,869 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
32,227
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
424
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tugas makalah ( pembelaan negara) harits

  1. 1. Pembelaan Negara Di susun oleh :Nama : HARITS WIGUNAKelas : 2EA21NPM : 13210146TUGAS : MAKALAH Universitas Gunadarma 2012
  2. 2. Kata PengantarPuji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan hidayah Nya sehingga penulisdapat menyelesaikan makalah Pembelaan Negara.Makalah ini disusun untuk melengkapi salah satu tugas pendidikan kewarganegaraan,sesuaidengan ketentuan yang telah diberikan oleh bapak Sri waluyo sebagai dosen pengajar.denganadanya makalah ini diharapkan mahasiswa dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawabdalam kehidupan bernegara.serta mapu menjagadan mempertahankan kesatuan bangsa Indonesiadari berbagai ancaman baik dari internal maupun eksternal. dan Akhirnya semoga makalah inibermanfaat bagi saya dan para pembaca nya,mohon maaf apabila terdapat kekuranganpenyusunan makalah ini. Jakarta, Mei 2012 Hormat saya II
  3. 3. DAFTAR ISIJUDUL ……………………………………………………………………………………… IKATA PENGANTAR ………………………………………………………………………. IIDAFTAR ISI ………………………………………………………………………………… IIIBAB 1 PENDAHULUAN …………………………………………………………………… 1 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH……………………………………………… 1 1.2 HAKIKAT NEGARA….....…………………………………..………………….. 2 1.3 HAKIKAT WARGA NEGARA…..………………………….. ………………… 3BAB II PEMBAHASAN……………………………………...………………………………6 2.1 PENGERTIAN BELA NEGARA …………...………………………………….. 6 2.2 INSTRUMEN HUKUM PEMBELAAN NEGARA …………………………....7 2.3 PENTINGNYA USAHA PEMBELAAN NEGARA …………………………... 8 2.4 BENTUK – BENTUK USAHA PEMBELAAN NEGARA ……………………9 2.5 PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA …………………. 9BAB III PENUTUPPENUTUP…………………………………………………………………………………..10DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………….11 III
  4. 4. BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang MasalahSeperti yang kita ketahui, untuk mencapai kemerdekaan, Bangsa Indonesia harus mengalami perjuanganyang amat panjang dan luar biasa beratnya paling sedikit tiga setengah abad lamanya bangsa Indonesiaberjuang untuk merebut kekerdekaan dari tangan penjajah, dengankorban yang luar biasa banyaknya.Itulah pengorbanan yang harus diberikan dalam suatu perjuangan, yang pada akhirnya berhasil membawabangsa Indonesia mencapai kemerdekaan.Kemerdekaan yang telah kita miliki harus dijaga dan dipertahankan, jika kita tidak ingin direbut kembali.Sebab, meskipun bangsa Indonesia telah merdeka, bukan berarti terlepas dari segala benutuk ancaman,gangguan, hambatan, dan tantangan. Oleh karena itu, kita sebagai warga Negara harus menjaga keutuhanbangsa dan membela Negara dari masalah apapun. Usaha bela Negara dapat dilaksanakan dalam berbagaibidang dan bentuk. Bukan hanya dalam ancaman fisik, tetapi juga nonfisik. Bukan hanya terhadapancaman militer, tetapi juga ancaman nonmiliter.Sebelum kita membahas upaya warga Negara dalam membela Negara, terlebih dahulu kita akanmembahas tentang hakikat Negara dan hakikat warga Negara. 1
  5. 5. 1.2 Hakikat NegaraIstilah Negara dalam bahasa lain seperti staat (Belanda), state (Inggris), etat (Prancis). Negara merupakanorganisasi suatu bangsa. Sedangkan kata „Negara‟ berasal dari bahasa Sansekerta „nagara‟ atau „nagari‟yang berarti kota.Sifat – sifat Negara antara lain sebagai berikut: a. Memaksa, artinya Negara memiliki kekuasaan memaksa agar perundang – undangan ditaati. b. Monopoli, artinya Negara memiliki monopoli dalam menetapkan tutjuan bersama dari masyarakat. c. Menyeluruh, bermakna mencakup semua. Maksudnya, peraturan perundang – undangan yang dibuat Negara berlaku untuk semua warga Negara tanpa kecuali.Unsur – unsur berdirinya suatu bangsa meliputi empat unsur, yaitu: 1. Memiliki rakyat 2. Memiliki wilayah 3. Ada pemerinyah yang berdaulat 4. Ada pengakuan dari Negara lain Tiga syarat pertama disebut dengan syarat de facto (mutlak) disebut juga unsure konstitutif, sedangkan syarat keempat disebut dengan syarat de jure (hukum internasional) atau unsur deklaratif.Tujuan Negara Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV, yaitu: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Melaksanakan ketertiban duniaFungsi Negara dapat dikelompokkan menjadi: 1. Melaksanakan penertiban 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran 3. Fungsi pertahanan 4. Menegakan keadilan 2
  6. 6. 1.3 Hakikat Warga NegaraPenduduk Indonesia yaitu setiap orang yang tinggal di wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu,terdiri dari WNI dan WNA. 1. Penduduk dan warga NegaraOrang – orang yang berada didalam suatu wilayah Negara tertentu, belum tentu merupakan pendudukNegara tersebut. Artinya, orang – orang yang berada dalam suatu wilayah Negara tertentu ada yangberstatus penduduk ada pula yang bukan penduduk Negara tersebut.Penduduk Negara (warga Negara) adalah mereka yang berdasarkan hukum menjadi anggota suatuNegara.Penduduk bukan warga Negara (orang asing) adalah mereka yang belun menjadi warga Negara secarahukum. Naturalisali adalah pewarganegaraan yang diperoleh warga Negara asing setelah memenuhisyarat dalam undang – undang. 2. Asas kewarganegaraan.Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dikenal dua asas, yakni asas ius sanguinis dan asas iussoli.Asas ius sanguinis (keturunan), asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan ataupertalian darah. Artinya, yang menentukan kewarganegaraan seseorang yaitu kewarganegaraan orangtuanya. Contoh: seseorang yang lahir di Negara X yang orang tuanya warga Negara Y, maka ia adalahwarga Negara Y.Asas ius soli (tempat kelahiran), asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut Negara tempatia dilahirkan. Contoh: seseorang yang lahir di Negara X adalah warga Negara X, meskipun orang tuanyawarga Negara Y.Sehubungan dengan asas – asas kewarganegaraan ini, kenyataannya seseorang bias tidak mempunyaikewarganegaraan (apatride) atau mungkin mempunyai kewarganegaraan ganda (bipatride). Hal inidimungkinkan karena ada Negara yang menggunakan asa ius sanguinis (keturunan), tetapu ada pulaNegara yang menggunakan asas ius soli (tempat kelahiran). 3
  7. 7. 3. Stelsel kewarganegaraanSelain asas kewarganegaraan tersebut, untuk menentukan kewarganegaraan seseorang digunakan jugasistem stelsel. Sistem stelsel terdiri dari stelsel aktif dan stelsel pasif.Stelsel aktif, dimaksudkan bahwa untuk mendapatkan status kewarganegaraan, seseorang harusmelakukan tidakan – tindakan hukum tertentu secara aktif. Misalnya, dengan mengajukan permohonandan mengurus segala persyaratannya.Stelsel pasif, ialah seseorang yang dengan sendirinya dianggap menjadi warga Negara tanpa melakukansuatu tindakan hukum tertentu.Hak opsi, adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (stelsel aktif).Hak repodiasi, adalah untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif). 4. Warga NegaraUUD 1945 pasal 26 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Yang menjadi warga Negara ialah orang – orangbangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagiwarga Negara”.Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 2, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 TentangKewarganegaraan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan orang- orang bansa Indonesia asli adalahorang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerimakewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.Berdasarkan Undang – Undang ini Pasal 4, Warga Negara Indonesia adalah: a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang – undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum Undang – Undang ini berlaku sudah menjadi warga Negara Indonesia. b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia. c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan seorang ibu warga Negara asing. d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan seorang ibu warga Negara Indonesia. e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tdak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara Indonesia. g. Anak yang lahir di luar pekawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia.
  8. 8. h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara asing yang diakui oleh ayah warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anank tersebut berusia 18(delapan belas) tahun atau belum kawin. i. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya belum diketahui. k. Anak yang baru lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia dari seorang ayh dan ibu warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.Selanjutnya Pasal 7 Undang – Undang ini menegaskan, bahwa: Setiap orang yang bukan Warga NegaraIndonesia diperlakukan sebagai orang asing. Apabila orang asing ini ingin menjadi Warga NegaraIndonesia, maka mereka harus melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi, yakni tata cara bagiorang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan (Pasal 1 ayat 3Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006). 5
  9. 9. BAB II PEMBAHASAN2.1 Pengertian Bela NegaraBela Negara menurut UU No 3 tahun 2002 adalah sikap dan perilaku warga Negara yang di jiwai olehkecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Pembelaan Negara merupakan hak dankewajiban setiap warga Negara. Berikut ini adalah landasan hukum pembelaan Negara, antara lain: a. Pembukaan UUD 1945 alinea IV b. UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan 1 dan pasal 30 ayat 1 dan 2 - Isi dari pasal 27 ayat 3 UUD 1945 (hasil amandemen) “ setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”. - Isi dari pasal 27 ayat 1 UUD 1945 “segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah” - Isi dari pasal 30 ayat 1 UUD 1945 “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara” - Isi dari pasal 30 ayat 2 UUD 1945 “usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung” c. Tap No VI/MPR/2000tentang pemisahan TNI dan POLRI d. Tap No VII tentang peran TNI dan POLRI e. UU No 3 tahun 2002 tentang pertahan Negara pasal 9 ayat 1 “segala warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara” Sistem pertahanan Negara adalah sistem pertahanan rakyat semesta (sishanrata) artinya melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana dan seluruh
  10. 10. wilayah sebagai sattu kesatuan. Berikut ini adalah komponen pertahanan Negara yaitu, antara lain: a. Komponen utama yaitu TNI yang bertugas mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, meelindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, ikut aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia. b. Komponen cadangan yaitu sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk digunakan seperti, pensiunan TNI, resimen mahasiswa, SAR, dll. c. Komponen pendukung yaitu sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen lain. 6 Selain ada komponen dan landasan tentang pembelaan Negara, ada juga ancaman-ancaman terhadapbangsa dan Negara yaitu: a. Ancaman militer dalam bentuk: - Agresi, berupa penggunaan kekuasaan bersenjata terhadap kedalatan Negara. Seperti kegiatan invasi, bombardemen, blockade, dll. - Pelanggaran wilayah - Spionase - Sabotase - Aksi terror - Pemberontakanbersenjata - Perang saudara b. Ancaman nonmiliter, seperti - Ancaman terhadap ideology - Ancaman terhadap budaya - Ancaman terhadap ekonomi - Dampak globalisasi 2.2 Instrumen Hukum Pembelaan NegaraKhusus yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara, upaya bela Negara dan warganya diaturdalam beberapa ketentuan berikut.
  11. 11. a. Undang – Undang Dasar 1945Upaya bela Negara diatur dalam Pasal 27 Ayat (3), dan Pasal 30 Ayat (1) dan (2). Pasal 27 Ayat (3)berbunyi, “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Pasal 30Ayat (1) berbunyi, “Tiap – tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dankeamanan Negara”. Sementara Ayat (2) berbunyi, “Usaha pertahanan dan keamanan Negaradilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatanpendukung”. b. UU RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan NegaraUU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara merupakan pengganti UU. No. 20 Tahun 1982tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Dalam UU RINo. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Ayat (2).Pasal 9 Ayat (1) berbunyi, “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negarayang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara”. Sementara Ayat (2) berbunyi,“Keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)diselenggarakan melalui empat hal berikut. a. Pendidikan kewarganegaraan. b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. 7 c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. d. Pengabdian sesuai dengan profesi. 2.3 Pentingnya Usaha Pembelaan NegaraPada tanggal 17 agustus 1945 indonesia menyatakan kemerdekaannya, melalui proklamasi kemerdekaanyang dibacakan oleh Ir. Soekarno atas nama Bangsa Indonesia.dengan adanya proklamasi kemerdekaanIndonesia tersebut, maka secara De facto bangsa Indonesia telah merdeka, berdiri sejajar dengan negara-negara merdeka lain di dunia.Untuk mencapai kemerdekaan tersebut, bansa Indonesia harus mengalami perjuangan yang amat panjangdan luar biasa beratnya. Ratusan, ribuan dan mungkin lebih korban yang meninggal dunia dari perjuanganmerebut kemerdekaan ini, belum termasuk korban raga dan korban harta.Perjuangan yang gigih dan pengorbanan yang luar biasa dari para pejuang telah mengantarkan kitamenjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan yang kita miliki sekarang harus dijaga dan pertahankankarena meskipun Indonesia sudah merdeka, bukan berarti terlepas dari segala bentuk ancaman, gangguan.Hambatan, dan tantangan (AGHT). Berdasarkan pandangan hidup tersebut, bangsa Indonesia dalampenyelengaraan pertahanan Negara menganut prinsip-prinsip berikut ini:
  12. 12. a. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.b. Pembelaan Negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan Negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga Negara.c. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya.d. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif.e. Bentuk pertahanan Negara bersifat semesta dalam arti elibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional.f. Pertahanan Negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. 8
  13. 13. 2.4 Bentuk – Bentuk Usaha Pembelaan Negara 1. Upaya bela Negara terhadap ancaman militer. 2. Upaya bela Negara terhadap ancaman penyalahgunaan Narkoba. 3. Upaya bela Negara terhadap ancaman KKN. 4. Upaya bela Negara terhadap ancaman perusakan lingkungan. 5. Upaya bela Negara terhadap ancaman kemiskinan. 6. Upaya bela Negara terhadap ancaman kebodohan. 7. Upaya bela Negara tehadap ancaman lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa. 8. Upaya bela Negara terhada ancaman budaya asing yang negative. 9. Upaya bela Negara tuntuk mengharumkan nama Bangsa Indonesia di mata dunia. 2.5 Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara 1. Sebagai anggota keluargaUpaya dari setiap anggota keluarga untuk saling berbagi, saling mendukung, saling menolong,dan salingmengasihi satu sama lain merupakan sikap yang dapat menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalamkeluarga. Upaya menjaga ketentraman dan kedamaian keluarga ini sudah merupakan bentuk partisipasidalam upaya pembelaan Negara di lingkungannya. 2. Sebagai PelajarPartisipasi dalam upaya bela Negara bagi pelajar dapat diwujudkan dangan cara belajar dengan tekun danpenuh semangat yntuk memperdalam iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketekunanbelajar tersebut akan berhasil mewujudkan generasi yang cerdas, beriman, bermoral, berwawasan luas,dan terampil untuk membangun bangsa dan Negara di masa datang.
  14. 14. 3. Bentuk partisipasi warga Negara dalam upaya bela Negara melalui: - Pendidikan kewarganegaraan - Pelatihan dasar kemiliteran wajib - Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib - Pengabdian sesuai profesi.TNI merupakan alat pertahanan Negara, bertugas: - Mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah - Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa - Melaksanakan operasi militer selain perang - Ikut aktif dalam pemeliharaan perdamaian duniaPolri merupakan alat keamanan Negara, bertugas: - Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat - Mengayomi masyarakat dan memberikan perlindungan hukum. 9
  15. 15. BAB III PENUTUPUpaya membela Negara warag Negara sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan upayamempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman dan serangan musuh,melainkan merupakan upaya warga Negara mempertahankan dan memajukan bangsa Indonesia di segalabidang, baik dari luar maupun dari dalam Negara kita sendiri.Kemerdekaan yang telah kita miliki harus dijaga dan dipertahankan. Sebab, meskipun bangsaIndonesiamtelah merdeka, bukan berarti terlepas dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dantantangan (AGHT). Setiap Negara pasti akn menghadapi segala macam bentuk AGHT tersebut, besarataupun kecil. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita semua warga Negara Indonesia, untuk terusmenjaga dan mempertahankan keutuhan serta kemerdekaan Negara kesatuan Republik Indonesia tercintaini. Kita bela dan pertahankan Negara kita dari segala bentuk gangguan dan ancaman, baik yang berasaldari dalam maupun luar negeri. 10
  16. 16. DAFTAR PUSTAKAKansil, C.S.T. 2001. Ilmu Negara (Umum dan Indonesia). Jakarta: PT Pradya Paramita.Lemhanas. 2001. Pendidikan kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.Syarbani, Syahrial, MA. 2002. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.Undang – Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen. 11

×