SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
Pembelaan Negara




        Di susun oleh :



Nama          : HARITS WIGUNA

Kelas         : 2EA21

NPM           : 13210146

TUGAS        : MAKALAH



  Universitas Gunadarma


             2012
Kata Pengantar
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan makalah Pembelaan Negara.

Makalah ini disusun untuk melengkapi salah satu tugas pendidikan kewarganegaraan,sesuai
dengan ketentuan yang telah diberikan oleh bapak Sri waluyo sebagai dosen pengajar.dengan
adanya makalah ini diharapkan mahasiswa dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab
dalam kehidupan bernegara.serta mapu menjagadan mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia
dari berbagai ancaman baik dari internal maupun eksternal. dan Akhirnya semoga makalah ini
bermanfaat bagi saya dan para pembaca nya,mohon maaf apabila terdapat kekurangan
penyusunan makalah ini.




                                                                Jakarta, Mei 2012

                                                                   Hormat saya




                                             II
DAFTAR ISI

JUDUL ……………………………………………………………………………………… I
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………. II
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………… III
BAB 1 PENDAHULUAN …………………………………………………………………… 1

     1.1 LATAR BELAKANG MASALAH……………………………………………… 1

     1.2 HAKIKAT NEGARA….....…………………………………..………………….. 2

     1.3 HAKIKAT WARGA NEGARA…..………………………….. ………………… 3

BAB II PEMBAHASAN……………………………………...………………………………6

     2.1 PENGERTIAN BELA NEGARA …………...………………………………….. 6

     2.2 INSTRUMEN HUKUM PEMBELAAN NEGARA …………………………....7

     2.3 PENTINGNYA USAHA PEMBELAAN NEGARA …………………………... 8

     2.4 BENTUK – BENTUK USAHA PEMBELAAN NEGARA ……………………9

     2.5 PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA …………………. 9

BAB III PENUTUP

PENUTUP…………………………………………………………………………………..10

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………….11




                             III
BAB I

                                       PENDAHULUAN




1.1 Latar Belakang Masalah



Seperti yang kita ketahui, untuk mencapai kemerdekaan, Bangsa Indonesia harus mengalami perjuangan
yang amat panjang dan luar biasa beratnya paling sedikit tiga setengah abad lamanya bangsa Indonesia
berjuang untuk merebut kekerdekaan dari tangan penjajah, dengankorban yang luar biasa banyaknya.
Itulah pengorbanan yang harus diberikan dalam suatu perjuangan, yang pada akhirnya berhasil membawa
bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan.

Kemerdekaan yang telah kita miliki harus dijaga dan dipertahankan, jika kita tidak ingin direbut kembali.
Sebab, meskipun bangsa Indonesia telah merdeka, bukan berarti terlepas dari segala benutuk ancaman,
gangguan, hambatan, dan tantangan. Oleh karena itu, kita sebagai warga Negara harus menjaga keutuhan
bangsa dan membela Negara dari masalah apapun. Usaha bela Negara dapat dilaksanakan dalam berbagai
bidang dan bentuk. Bukan hanya dalam ancaman fisik, tetapi juga nonfisik. Bukan hanya terhadap
ancaman militer, tetapi juga ancaman nonmiliter.

Sebelum kita membahas upaya warga Negara dalam membela Negara, terlebih dahulu kita akan
membahas tentang hakikat Negara dan hakikat warga Negara.




                                                   1
1.2 Hakikat Negara

Istilah Negara dalam bahasa lain seperti staat (Belanda), state (Inggris), etat (Prancis). Negara merupakan
organisasi suatu bangsa. Sedangkan kata „Negara‟ berasal dari bahasa Sansekerta „nagara‟ atau „nagari‟
yang berarti kota.

Sifat – sifat Negara antara lain sebagai berikut:

    a. Memaksa, artinya Negara memiliki kekuasaan memaksa agar perundang – undangan ditaati.

    b. Monopoli, artinya Negara memiliki monopoli dalam menetapkan tutjuan bersama dari
       masyarakat.

    c. Menyeluruh, bermakna mencakup semua. Maksudnya, peraturan perundang – undangan yang
       dibuat Negara berlaku untuk semua warga Negara tanpa kecuali.

Unsur – unsur berdirinya suatu bangsa meliputi empat unsur, yaitu:

    1. Memiliki rakyat

    2. Memiliki wilayah

    3. Ada pemerinyah yang berdaulat

    4. Ada pengakuan dari Negara lain

        Tiga syarat pertama disebut dengan syarat de facto (mutlak) disebut juga unsure konstitutif,
        sedangkan syarat keempat disebut dengan syarat de jure (hukum internasional) atau unsur
        deklaratif.

Tujuan Negara Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV, yaitu:

    1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

    2. Memajukan kesejahteraan umum

    3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

    4. Melaksanakan ketertiban dunia

Fungsi Negara dapat dikelompokkan menjadi:

    1. Melaksanakan penertiban

    2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran

    3. Fungsi pertahanan

    4. Menegakan keadilan

                                                       2
1.3 Hakikat Warga Negara



Penduduk Indonesia yaitu setiap orang yang tinggal di wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu,
terdiri dari WNI dan WNA.

   1. Penduduk dan warga Negara

Orang – orang yang berada didalam suatu wilayah Negara tertentu, belum tentu merupakan penduduk
Negara tersebut. Artinya, orang – orang yang berada dalam suatu wilayah Negara tertentu ada yang
berstatus penduduk ada pula yang bukan penduduk Negara tersebut.

Penduduk Negara (warga Negara) adalah mereka yang berdasarkan hukum menjadi anggota suatu
Negara.

Penduduk bukan warga Negara (orang asing) adalah mereka yang belun menjadi warga Negara secara
hukum. Naturalisali adalah pewarganegaraan yang diperoleh warga Negara asing setelah memenuhi
syarat dalam undang – undang.

   2. Asas kewarganegaraan.

Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dikenal dua asas, yakni asas ius sanguinis dan asas ius
soli.

Asas ius sanguinis (keturunan), asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan atau
pertalian darah. Artinya, yang menentukan kewarganegaraan seseorang yaitu kewarganegaraan orang
tuanya. Contoh: seseorang yang lahir di Negara X yang orang tuanya warga Negara Y, maka ia adalah
warga Negara Y.

Asas ius soli (tempat kelahiran), asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut Negara tempat
ia dilahirkan. Contoh: seseorang yang lahir di Negara X adalah warga Negara X, meskipun orang tuanya
warga Negara Y.

Sehubungan dengan asas – asas kewarganegaraan ini, kenyataannya seseorang bias tidak mempunyai
kewarganegaraan (apatride) atau mungkin mempunyai kewarganegaraan ganda (bipatride). Hal ini
dimungkinkan karena ada Negara yang menggunakan asa ius sanguinis (keturunan), tetapu ada pula
Negara yang menggunakan asas ius soli (tempat kelahiran).



                                                   3
3. Stelsel kewarganegaraan

Selain asas kewarganegaraan tersebut, untuk menentukan kewarganegaraan seseorang digunakan juga
sistem stelsel. Sistem stelsel terdiri dari stelsel aktif dan stelsel pasif.

Stelsel aktif, dimaksudkan bahwa untuk mendapatkan status kewarganegaraan, seseorang harus
melakukan tidakan – tindakan hukum tertentu secara aktif. Misalnya, dengan mengajukan permohonan
dan mengurus segala persyaratannya.

Stelsel pasif, ialah seseorang yang dengan sendirinya dianggap menjadi warga Negara tanpa melakukan
suatu tindakan hukum tertentu.

Hak opsi, adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (stelsel aktif).

Hak repodiasi, adalah untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif).

    4. Warga Negara

UUD 1945 pasal 26 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Yang menjadi warga Negara ialah orang – orang
bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagi
warga Negara”.

Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 2, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan orang- orang bansa Indonesia asli adalah
orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Berdasarkan Undang – Undang ini Pasal 4, Warga Negara Indonesia adalah:

    a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang – undangan dan/atau berdasarkan perjanjian
       Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum Undang – Undang ini berlaku sudah
       menjadi warga Negara Indonesia.

    b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia.

    c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan seorang
       ibu warga Negara asing.

    d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan seorang ibu
       warga Negara Indonesia.

    e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia, tetapi
       ayahnya tdak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan
       kewarganegaraan kepada anak tersebut.

    f.   Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari
         perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara Indonesia.

    g. Anak yang lahir di luar pekawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia.
h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara asing yang diakui
      oleh ayah warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anank
      tersebut berusia 18(delapan belas) tahun atau belum kawin.

   i.   Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status
        kewarganegaraan ayah dan ibunya.

   j.   Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan
        ibunya belum diketahui.

   k. Anak yang baru lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak
      mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

   l.   Anak yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia dari seorang ayh dan ibu warga Negara Indonesia
        yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan
        kepada anak yang bersangkutan.

   m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya,
      kemudian ayah atau ibunya meninggal sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji
      setia.

Selanjutnya Pasal 7 Undang – Undang ini menegaskan, bahwa: Setiap orang yang bukan Warga Negara
Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Apabila orang asing ini ingin menjadi Warga Negara
Indonesia, maka mereka harus melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi, yakni tata cara bagi
orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan (Pasal 1 ayat 3
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006).




                                                   5
BAB II

                                         PEMBAHASAN



2.1 Pengertian Bela Negara

Bela Negara menurut UU No 3 tahun 2002 adalah sikap dan perilaku warga Negara yang di jiwai oleh
kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945
dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Pembelaan Negara merupakan hak dan
kewajiban setiap warga Negara. Berikut ini adalah landasan hukum pembelaan Negara, antara lain:

   a. Pembukaan UUD 1945 alinea IV

   b. UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan 1 dan pasal 30 ayat 1 dan 2

           -   Isi dari pasal 27 ayat 3 UUD 1945 (hasil amandemen)

               “ setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya            pembelaan
               Negara”.

           -   Isi dari pasal 27 ayat 1 UUD 1945

               “segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib
               menjunjung hukum dan pemerintah”

           -   Isi dari pasal 30 ayat 1 UUD 1945

               “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan
               Negara”

           -   Isi dari pasal 30 ayat 2 UUD 1945

               “usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan
               kemanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat
               sebagai kekuatan pendukung”

   c. Tap No VI/MPR/2000tentang pemisahan TNI dan POLRI

   d. Tap No VII tentang peran TNI dan POLRI

   e. UU No 3 tahun 2002 tentang pertahan Negara pasal 9 ayat 1

       “segala warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara yang diwujudkan
       dalam penyelenggaraan pertahanan Negara”

             Sistem pertahanan Negara adalah sistem pertahanan rakyat semesta (sishanrata) artinya
       melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana dan seluruh
wilayah sebagai sattu kesatuan. Berikut ini adalah komponen pertahanan Negara yaitu, antara
       lain:

       a. Komponen utama yaitu TNI yang bertugas mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan
          wilayah, meelindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer
          selain perang, ikut aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia.

       b. Komponen cadangan yaitu sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk digunakan
          seperti, pensiunan TNI, resimen mahasiswa, SAR, dll.

       c. Komponen pendukung yaitu sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk
          meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen lain.

                                                  6

 Selain ada komponen dan landasan tentang pembelaan Negara, ada juga ancaman-ancaman terhadap
bangsa dan Negara yaitu:

           a. Ancaman militer dalam bentuk:

           -   Agresi, berupa penggunaan kekuasaan bersenjata terhadap kedalatan Negara. Seperti
               kegiatan invasi, bombardemen, blockade, dll.

           -   Pelanggaran wilayah

           -   Spionase

           -   Sabotase

           -   Aksi terror

           -   Pemberontakanbersenjata

           -   Perang saudara

           b. Ancaman nonmiliter, seperti

           -   Ancaman terhadap ideology

           -   Ancaman terhadap budaya

           -   Ancaman terhadap ekonomi

           -   Dampak globalisasi



     2.2 Instrumen Hukum Pembelaan Negara

Khusus yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara, upaya bela Negara dan warganya diatur
dalam beberapa ketentuan berikut.
a. Undang – Undang Dasar 1945

Upaya bela Negara diatur dalam Pasal 27 Ayat (3), dan Pasal 30 Ayat (1) dan (2). Pasal 27 Ayat (3)
berbunyi, “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Pasal 30
Ayat (1) berbunyi, “Tiap – tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan Negara”. Sementara Ayat (2) berbunyi, “Usaha pertahanan dan keamanan Negara
dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan
pendukung”.

    b. UU RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara merupakan pengganti UU. No. 20 Tahun 1982
tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Dalam UU RI
No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Ayat (2).

Pasal 9 Ayat (1) berbunyi, “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara
yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara”. Sementara Ayat (2) berbunyi,
“Keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
diselenggarakan melalui empat hal berikut.

    a. Pendidikan kewarganegaraan.

    b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.

                                                7

    c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib.

    d. Pengabdian sesuai dengan profesi.



      2.3 Pentingnya Usaha Pembelaan Negara

Pada tanggal 17 agustus 1945 indonesia menyatakan kemerdekaannya, melalui proklamasi kemerdekaan
yang dibacakan oleh Ir. Soekarno atas nama Bangsa Indonesia.dengan adanya proklamasi kemerdekaan
Indonesia tersebut, maka secara De facto bangsa Indonesia telah merdeka, berdiri sejajar dengan negara-
negara merdeka lain di dunia.

Untuk mencapai kemerdekaan tersebut, bansa Indonesia harus mengalami perjuangan yang amat panjang
dan luar biasa beratnya. Ratusan, ribuan dan mungkin lebih korban yang meninggal dunia dari perjuangan
merebut kemerdekaan ini, belum termasuk korban raga dan korban harta.

Perjuangan yang gigih dan pengorbanan yang luar biasa dari para pejuang telah mengantarkan kita
menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan yang kita miliki sekarang harus dijaga dan pertahankan
karena meskipun Indonesia sudah merdeka, bukan berarti terlepas dari segala bentuk ancaman, gangguan.
Hambatan, dan tantangan (AGHT). Berdasarkan pandangan hidup tersebut, bangsa Indonesia dalam
penyelengaraan pertahanan Negara menganut prinsip-prinsip berikut ini:
a. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan
   kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala
   ancaman.

b. Pembelaan Negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan Negara
   merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga Negara.

c. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan
   kedaulatannya.

d. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif.

e. Bentuk pertahanan Negara bersifat semesta dalam arti elibatkan seluruh rakyat dan
   segenap sumber daya nasional.

f.   Pertahanan Negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,
     kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional
     dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.




                                      8
2.4 Bentuk – Bentuk Usaha Pembelaan Negara



         1. Upaya bela Negara terhadap ancaman militer.

         2. Upaya bela Negara terhadap ancaman penyalahgunaan Narkoba.

         3. Upaya bela Negara terhadap ancaman KKN.

         4. Upaya bela Negara terhadap ancaman perusakan lingkungan.

         5. Upaya bela Negara terhadap ancaman kemiskinan.

         6. Upaya bela Negara terhadap ancaman kebodohan.

         7. Upaya bela Negara tehadap ancaman lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa.

         8. Upaya bela Negara terhada ancaman budaya asing yang negative.

         9. Upaya bela Negara tuntuk mengharumkan nama Bangsa Indonesia di mata dunia.



     2.5 Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara

         1. Sebagai anggota keluarga

Upaya dari setiap anggota keluarga untuk saling berbagi, saling mendukung, saling menolong,dan saling
mengasihi satu sama lain merupakan sikap yang dapat menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam
keluarga. Upaya menjaga ketentraman dan kedamaian keluarga ini sudah merupakan bentuk partisipasi
dalam upaya pembelaan Negara di lingkungannya.

         2. Sebagai Pelajar

Partisipasi dalam upaya bela Negara bagi pelajar dapat diwujudkan dangan cara belajar dengan tekun dan
penuh semangat yntuk memperdalam iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketekunan
belajar tersebut akan berhasil mewujudkan generasi yang cerdas, beriman, bermoral, berwawasan luas,
dan terampil untuk membangun bangsa dan Negara di masa datang.
3. Bentuk partisipasi warga Negara dalam upaya bela Negara melalui:

                -        Pendidikan kewarganegaraan

                -        Pelatihan dasar kemiliteran wajib

                -        Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib

                -        Pengabdian sesuai profesi.

TNI merupakan alat pertahanan Negara, bertugas:

                 -       Mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah

                 -       Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa

                 -       Melaksanakan operasi militer selain perang

                 -       Ikut aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia

Polri merupakan alat keamanan Negara, bertugas:

                     -     Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

                     -     Mengayomi masyarakat dan memberikan perlindungan hukum.




                                                      9
BAB III

                                              PENUTUP



Upaya membela Negara warag Negara sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan upaya
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman dan serangan musuh,
melainkan merupakan upaya warga Negara mempertahankan dan memajukan bangsa Indonesia di segala
bidang, baik dari luar maupun dari dalam Negara kita sendiri.

Kemerdekaan yang telah kita miliki harus dijaga dan dipertahankan. Sebab, meskipun bangsa
Indonesiamtelah merdeka, bukan berarti terlepas dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan
tantangan (AGHT). Setiap Negara pasti akn menghadapi segala macam bentuk AGHT tersebut, besar
ataupun kecil. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita semua warga Negara Indonesia, untuk terus
menjaga dan mempertahankan keutuhan serta kemerdekaan Negara kesatuan Republik Indonesia tercinta
ini. Kita bela dan pertahankan Negara kita dari segala bentuk gangguan dan ancaman, baik yang berasal
dari dalam maupun luar negeri.




                                                   10
DAFTAR PUSTAKA



Kansil, C.S.T. 2001. Ilmu Negara (Umum dan Indonesia). Jakarta: PT Pradya Paramita.

Lemhanas. 2001. Pendidikan kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

Syarbani, Syahrial, MA. 2002. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Ghalia

       Indonesia.

Undang – Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.




                                             11

More Related Content

What's hot

Tugas makalah ppkn
Tugas makalah ppknTugas makalah ppkn
Tugas makalah ppknGerbangIlmu
 
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARAPPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARAKhakimatulRoyani
 
Bab ii esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pe...
Bab ii esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pe...Bab ii esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pe...
Bab ii esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pe...Syaiful Ahdan
 
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaanIndonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaanRefikaAN
 
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaKedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaFaza Fuadina
 
Indonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara KesatuanIndonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara KesatuanSMK 10 NOPEMBER
 
KEBANGKITAN NASIONAL
KEBANGKITAN NASIONALKEBANGKITAN NASIONAL
KEBANGKITAN NASIONALDian Agatha
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...bulan purnama
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraRizza Magfira
 
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar NegaraBAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar NegaraRisdiana Hidayat
 
Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara
Pilar kehidupan berbangsa dan bernegaraPilar kehidupan berbangsa dan bernegara
Pilar kehidupan berbangsa dan bernegaraDino Zeta
 
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasilaKedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasilaSawah Dan Ladang Ku
 
Cita cita dan tujuan bangsa Indonesia
Cita cita dan tujuan bangsa IndonesiaCita cita dan tujuan bangsa Indonesia
Cita cita dan tujuan bangsa IndonesiaFirda Mawaddah Aulia
 
Identitas nasional
Identitas nasionalIdentitas nasional
Identitas nasionalGozali Ghozi
 
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptx
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptxppt Pkn_Rifki Arohman.pptx
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptxRifkiArohman
 
Makalah Nasionalisme
Makalah NasionalismeMakalah Nasionalisme
Makalah NasionalismeMichant Lhoo
 
power point bela negara
power point bela negarapower point bela negara
power point bela negaraputrireza
 

What's hot (20)

Tugas makalah ppkn
Tugas makalah ppknTugas makalah ppkn
Tugas makalah ppkn
 
Ideologi
IdeologiIdeologi
Ideologi
 
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARAPPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
 
Bab ii esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pe...
Bab ii esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pe...Bab ii esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pe...
Bab ii esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pe...
 
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaanIndonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
 
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaKedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
 
Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila sebagai Dasar NegaraPancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila sebagai Dasar Negara
 
Indonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara KesatuanIndonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara Kesatuan
 
KEBANGKITAN NASIONAL
KEBANGKITAN NASIONALKEBANGKITAN NASIONAL
KEBANGKITAN NASIONAL
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Menjaga dan Mempertahank...
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar NegaraBAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
 
Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara
Pilar kehidupan berbangsa dan bernegaraPilar kehidupan berbangsa dan bernegara
Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara
 
Makalah Tentang Bela Negara
Makalah Tentang Bela NegaraMakalah Tentang Bela Negara
Makalah Tentang Bela Negara
 
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasilaKedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasila
 
Cita cita dan tujuan bangsa Indonesia
Cita cita dan tujuan bangsa IndonesiaCita cita dan tujuan bangsa Indonesia
Cita cita dan tujuan bangsa Indonesia
 
Identitas nasional
Identitas nasionalIdentitas nasional
Identitas nasional
 
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptx
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptxppt Pkn_Rifki Arohman.pptx
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptx
 
Makalah Nasionalisme
Makalah NasionalismeMakalah Nasionalisme
Makalah Nasionalisme
 
power point bela negara
power point bela negarapower point bela negara
power point bela negara
 

Viewers also liked

Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraMakalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraOperator Warnet Vast Raha
 
Peranan Rhizobium dalam meningkatkan ketersediaan N dalam tanaman kedelai
Peranan Rhizobium dalam meningkatkan ketersediaan N dalam tanaman kedelaiPeranan Rhizobium dalam meningkatkan ketersediaan N dalam tanaman kedelai
Peranan Rhizobium dalam meningkatkan ketersediaan N dalam tanaman kedelaiAstri
 
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2Warnet Raha
 
Ancaman disintegrasi bangsa
Ancaman disintegrasi bangsaAncaman disintegrasi bangsa
Ancaman disintegrasi bangsavanyyyy
 
MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3
MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3
MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3Ervina Nurjanah
 
Infarto agudo al miocardio con elevacion del segmento ST
Infarto agudo al miocardio con elevacion del segmento STInfarto agudo al miocardio con elevacion del segmento ST
Infarto agudo al miocardio con elevacion del segmento STeddynoy velasquez
 
Mikro dan makro 2012
Mikro dan makro 2012Mikro dan makro 2012
Mikro dan makro 2012wardayadi007
 
Sourajit Aiyer - IFA WealthGram Magazine, Switzerland - Globalization in Indi...
Sourajit Aiyer - IFA WealthGram Magazine, Switzerland - Globalization in Indi...Sourajit Aiyer - IFA WealthGram Magazine, Switzerland - Globalization in Indi...
Sourajit Aiyer - IFA WealthGram Magazine, Switzerland - Globalization in Indi...South Asia Fast Track
 
Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 9Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 9fgousios
 
Follow upsystem
Follow upsystemFollow upsystem
Follow upsystemalroche
 
Being facebook webinar
Being facebook webinarBeing facebook webinar
Being facebook webinarKay Walten
 
Lead for trainers ls test2
Lead for trainers  ls test2Lead for trainers  ls test2
Lead for trainers ls test2brucesimpson
 
Variability in surface climate during the instrumental period
Variability in surface climate during the instrumental periodVariability in surface climate during the instrumental period
Variability in surface climate during the instrumental periodTim Osborn
 
Social Media: Benefits and Applications in Litigation
Social Media: Benefits and Applications in LitigationSocial Media: Benefits and Applications in Litigation
Social Media: Benefits and Applications in LitigationDavid Steinfeld, Esq.
 

Viewers also liked (20)

makalah Bela negara
makalah Bela negaramakalah Bela negara
makalah Bela negara
 
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraMakalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
 
Peranan Rhizobium dalam meningkatkan ketersediaan N dalam tanaman kedelai
Peranan Rhizobium dalam meningkatkan ketersediaan N dalam tanaman kedelaiPeranan Rhizobium dalam meningkatkan ketersediaan N dalam tanaman kedelai
Peranan Rhizobium dalam meningkatkan ketersediaan N dalam tanaman kedelai
 
Makalah jadi
Makalah jadiMakalah jadi
Makalah jadi
 
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 2
 
Ancaman disintegrasi bangsa
Ancaman disintegrasi bangsaAncaman disintegrasi bangsa
Ancaman disintegrasi bangsa
 
MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3
MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3
MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3
 
Infarto agudo al miocardio con elevacion del segmento ST
Infarto agudo al miocardio con elevacion del segmento STInfarto agudo al miocardio con elevacion del segmento ST
Infarto agudo al miocardio con elevacion del segmento ST
 
Mikro dan makro 2012
Mikro dan makro 2012Mikro dan makro 2012
Mikro dan makro 2012
 
Sgarbossa criterios diagnosticos y ekg Guia rapida
Sgarbossa criterios diagnosticos y ekg Guia rapida Sgarbossa criterios diagnosticos y ekg Guia rapida
Sgarbossa criterios diagnosticos y ekg Guia rapida
 
Sourajit Aiyer - IFA WealthGram Magazine, Switzerland - Globalization in Indi...
Sourajit Aiyer - IFA WealthGram Magazine, Switzerland - Globalization in Indi...Sourajit Aiyer - IFA WealthGram Magazine, Switzerland - Globalization in Indi...
Sourajit Aiyer - IFA WealthGram Magazine, Switzerland - Globalization in Indi...
 
Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 9Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 9
 
Chapter 2 scm
Chapter 2 scmChapter 2 scm
Chapter 2 scm
 
Athens government
Athens governmentAthens government
Athens government
 
Follow upsystem
Follow upsystemFollow upsystem
Follow upsystem
 
Being facebook webinar
Being facebook webinarBeing facebook webinar
Being facebook webinar
 
Lead for trainers ls test2
Lead for trainers  ls test2Lead for trainers  ls test2
Lead for trainers ls test2
 
Addendum Catalogue 2013
Addendum Catalogue 2013Addendum Catalogue 2013
Addendum Catalogue 2013
 
Variability in surface climate during the instrumental period
Variability in surface climate during the instrumental periodVariability in surface climate during the instrumental period
Variability in surface climate during the instrumental period
 
Social Media: Benefits and Applications in Litigation
Social Media: Benefits and Applications in LitigationSocial Media: Benefits and Applications in Litigation
Social Media: Benefits and Applications in Litigation
 

Similar to Tugas makalah ( pembelaan negara) harits

Tanggung jawab sebagai wsarga negara indonesia
Tanggung jawab sebagai wsarga negara indonesiaTanggung jawab sebagai wsarga negara indonesia
Tanggung jawab sebagai wsarga negara indonesiaOperator Warnet Vast Raha
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negaraMardiah Ahmad
 
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaHak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaRezy Marsellina
 
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 2
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 2X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 2
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 2Leonardus Munanto
 
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMakalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanPhoto Setudio Planet solo grand mall
 
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).docMateri+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).docIntanaisasalsabilaHz
 
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).docMateri+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).docIntanaisasalsabilaHz
 
MAKALAH_HUBUNGAN_NEGARA_DAN_WARGA_NEGARA.docx
MAKALAH_HUBUNGAN_NEGARA_DAN_WARGA_NEGARA.docxMAKALAH_HUBUNGAN_NEGARA_DAN_WARGA_NEGARA.docx
MAKALAH_HUBUNGAN_NEGARA_DAN_WARGA_NEGARA.docxAylaAzura4
 
Kwn bab ii
Kwn bab iiKwn bab ii
Kwn bab ii07051994
 
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganeanMakalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganeanmaryamanwar12
 
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganeanMakalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganeanmaryamanwar12
 
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganeanMakalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganeanmildamarmil
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNurHidayat164
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMakalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraWarnet Raha
 
Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warganegara IndonesiaHak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warganegara IndonesiaAstika Rahayu
 

Similar to Tugas makalah ( pembelaan negara) harits (20)

Tanggung jawab sebagai wsarga negara indonesia
Tanggung jawab sebagai wsarga negara indonesiaTanggung jawab sebagai wsarga negara indonesia
Tanggung jawab sebagai wsarga negara indonesia
 
Makalah hak & kewajiban warga negara
Makalah hak & kewajiban warga negaraMakalah hak & kewajiban warga negara
Makalah hak & kewajiban warga negara
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
 
Hal3
Hal3Hal3
Hal3
 
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaHak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya
 
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 2
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 2X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 2
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 2
 
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMakalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
 
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).docMateri+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
 
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).docMateri+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
 
Kelompok 5.pptx
Kelompok 5.pptxKelompok 5.pptx
Kelompok 5.pptx
 
Pkn hak_dan_kewajiban_negara
Pkn  hak_dan_kewajiban_negaraPkn  hak_dan_kewajiban_negara
Pkn hak_dan_kewajiban_negara
 
Hak dan kewajiban
Hak dan kewajibanHak dan kewajiban
Hak dan kewajiban
 
MAKALAH_HUBUNGAN_NEGARA_DAN_WARGA_NEGARA.docx
MAKALAH_HUBUNGAN_NEGARA_DAN_WARGA_NEGARA.docxMAKALAH_HUBUNGAN_NEGARA_DAN_WARGA_NEGARA.docx
MAKALAH_HUBUNGAN_NEGARA_DAN_WARGA_NEGARA.docx
 
Kwn bab ii
Kwn bab iiKwn bab ii
Kwn bab ii
 
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganeanMakalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
 
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganeanMakalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
 
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganeanMakalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
Makalah mata kuliah_pendidikan_kewarganean
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMakalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 
Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warganegara IndonesiaHak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
 

More from Rietz Wiguna

Harits daily activities
Harits daily activitiesHarits daily activities
Harits daily activitiesRietz Wiguna
 
Tugas job interview
Tugas job interviewTugas job interview
Tugas job interviewRietz Wiguna
 
Tugas Tulisan Kewirausahaan
Tugas Tulisan KewirausahaanTugas Tulisan Kewirausahaan
Tugas Tulisan KewirausahaanRietz Wiguna
 
Jenis jenis tenses
Jenis  jenis tensesJenis  jenis tenses
Jenis jenis tensesRietz Wiguna
 
Jenis jenis surat B.inggris
Jenis jenis surat B.inggrisJenis jenis surat B.inggris
Jenis jenis surat B.inggrisRietz Wiguna
 
Cerita sahabat ( etika bisnis)
Cerita sahabat ( etika bisnis)Cerita sahabat ( etika bisnis)
Cerita sahabat ( etika bisnis)Rietz Wiguna
 
Etika bisnis harits
Etika bisnis haritsEtika bisnis harits
Etika bisnis haritsRietz Wiguna
 
Etika Bisnis ( kritik iklan)
Etika Bisnis ( kritik iklan)Etika Bisnis ( kritik iklan)
Etika Bisnis ( kritik iklan)Rietz Wiguna
 
Tugas softskill harits materi
Tugas softskill harits materiTugas softskill harits materi
Tugas softskill harits materiRietz Wiguna
 
Harits wiguna materi softskill
Harits wiguna materi softskillHarits wiguna materi softskill
Harits wiguna materi softskillRietz Wiguna
 
Rekreasi ke sangkan resort aqua park
Rekreasi ke sangkan  resort aqua parkRekreasi ke sangkan  resort aqua park
Rekreasi ke sangkan resort aqua parkRietz Wiguna
 
Tugas softskill 1 Etika Bisnis
Tugas softskill 1   Etika Bisnis Tugas softskill 1   Etika Bisnis
Tugas softskill 1 Etika Bisnis Rietz Wiguna
 
Bangkitlah sang garuda
Bangkitlah sang garudaBangkitlah sang garuda
Bangkitlah sang garudaRietz Wiguna
 
Tulisan bahasa indonesia #2 tips mengurangi stres
Tulisan bahasa indonesia #2 tips mengurangi stresTulisan bahasa indonesia #2 tips mengurangi stres
Tulisan bahasa indonesia #2 tips mengurangi stresRietz Wiguna
 
Karangan ilmiah ( harits w)
Karangan ilmiah ( harits w)Karangan ilmiah ( harits w)
Karangan ilmiah ( harits w)Rietz Wiguna
 
Artikel sikap ilmiah harits wiguna
Artikel sikap ilmiah harits wigunaArtikel sikap ilmiah harits wiguna
Artikel sikap ilmiah harits wigunaRietz Wiguna
 
Tugas penalaran ( harits wiguna )
Tugas penalaran  ( harits wiguna )Tugas penalaran  ( harits wiguna )
Tugas penalaran ( harits wiguna )Rietz Wiguna
 
Artikel tulisan trend gadget dikalangan mahasiswa
Artikel tulisan trend gadget dikalangan mahasiswaArtikel tulisan trend gadget dikalangan mahasiswa
Artikel tulisan trend gadget dikalangan mahasiswaRietz Wiguna
 

More from Rietz Wiguna (20)

Harits daily activities
Harits daily activitiesHarits daily activities
Harits daily activities
 
Tugas job interview
Tugas job interviewTugas job interview
Tugas job interview
 
Tugas Tulisan Kewirausahaan
Tugas Tulisan KewirausahaanTugas Tulisan Kewirausahaan
Tugas Tulisan Kewirausahaan
 
Jenis jenis tenses
Jenis  jenis tensesJenis  jenis tenses
Jenis jenis tenses
 
Jenis jenis surat B.inggris
Jenis jenis surat B.inggrisJenis jenis surat B.inggris
Jenis jenis surat B.inggris
 
Cerita sahabat ( etika bisnis)
Cerita sahabat ( etika bisnis)Cerita sahabat ( etika bisnis)
Cerita sahabat ( etika bisnis)
 
Etika bisnis harits
Etika bisnis haritsEtika bisnis harits
Etika bisnis harits
 
Etika Bisnis ( kritik iklan)
Etika Bisnis ( kritik iklan)Etika Bisnis ( kritik iklan)
Etika Bisnis ( kritik iklan)
 
Tugas softskill harits materi
Tugas softskill harits materiTugas softskill harits materi
Tugas softskill harits materi
 
Harits wiguna materi softskill
Harits wiguna materi softskillHarits wiguna materi softskill
Harits wiguna materi softskill
 
Rekreasi ke sangkan resort aqua park
Rekreasi ke sangkan  resort aqua parkRekreasi ke sangkan  resort aqua park
Rekreasi ke sangkan resort aqua park
 
Tugas softskill 1 Etika Bisnis
Tugas softskill 1   Etika Bisnis Tugas softskill 1   Etika Bisnis
Tugas softskill 1 Etika Bisnis
 
Bangkitlah sang garuda
Bangkitlah sang garudaBangkitlah sang garuda
Bangkitlah sang garuda
 
Etika bisnis
Etika bisnisEtika bisnis
Etika bisnis
 
Etika bisnis
Etika bisnisEtika bisnis
Etika bisnis
 
Tulisan bahasa indonesia #2 tips mengurangi stres
Tulisan bahasa indonesia #2 tips mengurangi stresTulisan bahasa indonesia #2 tips mengurangi stres
Tulisan bahasa indonesia #2 tips mengurangi stres
 
Karangan ilmiah ( harits w)
Karangan ilmiah ( harits w)Karangan ilmiah ( harits w)
Karangan ilmiah ( harits w)
 
Artikel sikap ilmiah harits wiguna
Artikel sikap ilmiah harits wigunaArtikel sikap ilmiah harits wiguna
Artikel sikap ilmiah harits wiguna
 
Tugas penalaran ( harits wiguna )
Tugas penalaran  ( harits wiguna )Tugas penalaran  ( harits wiguna )
Tugas penalaran ( harits wiguna )
 
Artikel tulisan trend gadget dikalangan mahasiswa
Artikel tulisan trend gadget dikalangan mahasiswaArtikel tulisan trend gadget dikalangan mahasiswa
Artikel tulisan trend gadget dikalangan mahasiswa
 

Tugas makalah ( pembelaan negara) harits

  • 1. Pembelaan Negara Di susun oleh : Nama : HARITS WIGUNA Kelas : 2EA21 NPM : 13210146 TUGAS : MAKALAH Universitas Gunadarma 2012
  • 2. Kata Pengantar Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah Pembelaan Negara. Makalah ini disusun untuk melengkapi salah satu tugas pendidikan kewarganegaraan,sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh bapak Sri waluyo sebagai dosen pengajar.dengan adanya makalah ini diharapkan mahasiswa dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara.serta mapu menjagadan mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia dari berbagai ancaman baik dari internal maupun eksternal. dan Akhirnya semoga makalah ini bermanfaat bagi saya dan para pembaca nya,mohon maaf apabila terdapat kekurangan penyusunan makalah ini. Jakarta, Mei 2012 Hormat saya II
  • 3. DAFTAR ISI JUDUL ……………………………………………………………………………………… I KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………. II DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………… III BAB 1 PENDAHULUAN …………………………………………………………………… 1 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH……………………………………………… 1 1.2 HAKIKAT NEGARA….....…………………………………..………………….. 2 1.3 HAKIKAT WARGA NEGARA…..………………………….. ………………… 3 BAB II PEMBAHASAN……………………………………...………………………………6 2.1 PENGERTIAN BELA NEGARA …………...………………………………….. 6 2.2 INSTRUMEN HUKUM PEMBELAAN NEGARA …………………………....7 2.3 PENTINGNYA USAHA PEMBELAAN NEGARA …………………………... 8 2.4 BENTUK – BENTUK USAHA PEMBELAAN NEGARA ……………………9 2.5 PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA …………………. 9 BAB III PENUTUP PENUTUP…………………………………………………………………………………..10 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………….11 III
  • 4. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Seperti yang kita ketahui, untuk mencapai kemerdekaan, Bangsa Indonesia harus mengalami perjuangan yang amat panjang dan luar biasa beratnya paling sedikit tiga setengah abad lamanya bangsa Indonesia berjuang untuk merebut kekerdekaan dari tangan penjajah, dengankorban yang luar biasa banyaknya. Itulah pengorbanan yang harus diberikan dalam suatu perjuangan, yang pada akhirnya berhasil membawa bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah kita miliki harus dijaga dan dipertahankan, jika kita tidak ingin direbut kembali. Sebab, meskipun bangsa Indonesia telah merdeka, bukan berarti terlepas dari segala benutuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Oleh karena itu, kita sebagai warga Negara harus menjaga keutuhan bangsa dan membela Negara dari masalah apapun. Usaha bela Negara dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang dan bentuk. Bukan hanya dalam ancaman fisik, tetapi juga nonfisik. Bukan hanya terhadap ancaman militer, tetapi juga ancaman nonmiliter. Sebelum kita membahas upaya warga Negara dalam membela Negara, terlebih dahulu kita akan membahas tentang hakikat Negara dan hakikat warga Negara. 1
  • 5. 1.2 Hakikat Negara Istilah Negara dalam bahasa lain seperti staat (Belanda), state (Inggris), etat (Prancis). Negara merupakan organisasi suatu bangsa. Sedangkan kata „Negara‟ berasal dari bahasa Sansekerta „nagara‟ atau „nagari‟ yang berarti kota. Sifat – sifat Negara antara lain sebagai berikut: a. Memaksa, artinya Negara memiliki kekuasaan memaksa agar perundang – undangan ditaati. b. Monopoli, artinya Negara memiliki monopoli dalam menetapkan tutjuan bersama dari masyarakat. c. Menyeluruh, bermakna mencakup semua. Maksudnya, peraturan perundang – undangan yang dibuat Negara berlaku untuk semua warga Negara tanpa kecuali. Unsur – unsur berdirinya suatu bangsa meliputi empat unsur, yaitu: 1. Memiliki rakyat 2. Memiliki wilayah 3. Ada pemerinyah yang berdaulat 4. Ada pengakuan dari Negara lain Tiga syarat pertama disebut dengan syarat de facto (mutlak) disebut juga unsure konstitutif, sedangkan syarat keempat disebut dengan syarat de jure (hukum internasional) atau unsur deklaratif. Tujuan Negara Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV, yaitu: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Melaksanakan ketertiban dunia Fungsi Negara dapat dikelompokkan menjadi: 1. Melaksanakan penertiban 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran 3. Fungsi pertahanan 4. Menegakan keadilan 2
  • 6. 1.3 Hakikat Warga Negara Penduduk Indonesia yaitu setiap orang yang tinggal di wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu, terdiri dari WNI dan WNA. 1. Penduduk dan warga Negara Orang – orang yang berada didalam suatu wilayah Negara tertentu, belum tentu merupakan penduduk Negara tersebut. Artinya, orang – orang yang berada dalam suatu wilayah Negara tertentu ada yang berstatus penduduk ada pula yang bukan penduduk Negara tersebut. Penduduk Negara (warga Negara) adalah mereka yang berdasarkan hukum menjadi anggota suatu Negara. Penduduk bukan warga Negara (orang asing) adalah mereka yang belun menjadi warga Negara secara hukum. Naturalisali adalah pewarganegaraan yang diperoleh warga Negara asing setelah memenuhi syarat dalam undang – undang. 2. Asas kewarganegaraan. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dikenal dua asas, yakni asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius sanguinis (keturunan), asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan atau pertalian darah. Artinya, yang menentukan kewarganegaraan seseorang yaitu kewarganegaraan orang tuanya. Contoh: seseorang yang lahir di Negara X yang orang tuanya warga Negara Y, maka ia adalah warga Negara Y. Asas ius soli (tempat kelahiran), asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut Negara tempat ia dilahirkan. Contoh: seseorang yang lahir di Negara X adalah warga Negara X, meskipun orang tuanya warga Negara Y. Sehubungan dengan asas – asas kewarganegaraan ini, kenyataannya seseorang bias tidak mempunyai kewarganegaraan (apatride) atau mungkin mempunyai kewarganegaraan ganda (bipatride). Hal ini dimungkinkan karena ada Negara yang menggunakan asa ius sanguinis (keturunan), tetapu ada pula Negara yang menggunakan asas ius soli (tempat kelahiran). 3
  • 7. 3. Stelsel kewarganegaraan Selain asas kewarganegaraan tersebut, untuk menentukan kewarganegaraan seseorang digunakan juga sistem stelsel. Sistem stelsel terdiri dari stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif, dimaksudkan bahwa untuk mendapatkan status kewarganegaraan, seseorang harus melakukan tidakan – tindakan hukum tertentu secara aktif. Misalnya, dengan mengajukan permohonan dan mengurus segala persyaratannya. Stelsel pasif, ialah seseorang yang dengan sendirinya dianggap menjadi warga Negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Hak opsi, adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (stelsel aktif). Hak repodiasi, adalah untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif). 4. Warga Negara UUD 1945 pasal 26 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Yang menjadi warga Negara ialah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagi warga Negara”. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 2, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan orang- orang bansa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Berdasarkan Undang – Undang ini Pasal 4, Warga Negara Indonesia adalah: a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang – undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum Undang – Undang ini berlaku sudah menjadi warga Negara Indonesia. b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia. c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan seorang ibu warga Negara asing. d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan seorang ibu warga Negara Indonesia. e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tdak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara Indonesia. g. Anak yang lahir di luar pekawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia.
  • 8. h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara asing yang diakui oleh ayah warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anank tersebut berusia 18(delapan belas) tahun atau belum kawin. i. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya belum diketahui. k. Anak yang baru lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia dari seorang ayh dan ibu warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Selanjutnya Pasal 7 Undang – Undang ini menegaskan, bahwa: Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Apabila orang asing ini ingin menjadi Warga Negara Indonesia, maka mereka harus melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi, yakni tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan (Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006). 5
  • 9. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Bela Negara Bela Negara menurut UU No 3 tahun 2002 adalah sikap dan perilaku warga Negara yang di jiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Pembelaan Negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara. Berikut ini adalah landasan hukum pembelaan Negara, antara lain: a. Pembukaan UUD 1945 alinea IV b. UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan 1 dan pasal 30 ayat 1 dan 2 - Isi dari pasal 27 ayat 3 UUD 1945 (hasil amandemen) “ setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”. - Isi dari pasal 27 ayat 1 UUD 1945 “segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah” - Isi dari pasal 30 ayat 1 UUD 1945 “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara” - Isi dari pasal 30 ayat 2 UUD 1945 “usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung” c. Tap No VI/MPR/2000tentang pemisahan TNI dan POLRI d. Tap No VII tentang peran TNI dan POLRI e. UU No 3 tahun 2002 tentang pertahan Negara pasal 9 ayat 1 “segala warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara” Sistem pertahanan Negara adalah sistem pertahanan rakyat semesta (sishanrata) artinya melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana dan seluruh
  • 10. wilayah sebagai sattu kesatuan. Berikut ini adalah komponen pertahanan Negara yaitu, antara lain: a. Komponen utama yaitu TNI yang bertugas mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, meelindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, ikut aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia. b. Komponen cadangan yaitu sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk digunakan seperti, pensiunan TNI, resimen mahasiswa, SAR, dll. c. Komponen pendukung yaitu sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen lain. 6 Selain ada komponen dan landasan tentang pembelaan Negara, ada juga ancaman-ancaman terhadap bangsa dan Negara yaitu: a. Ancaman militer dalam bentuk: - Agresi, berupa penggunaan kekuasaan bersenjata terhadap kedalatan Negara. Seperti kegiatan invasi, bombardemen, blockade, dll. - Pelanggaran wilayah - Spionase - Sabotase - Aksi terror - Pemberontakanbersenjata - Perang saudara b. Ancaman nonmiliter, seperti - Ancaman terhadap ideology - Ancaman terhadap budaya - Ancaman terhadap ekonomi - Dampak globalisasi 2.2 Instrumen Hukum Pembelaan Negara Khusus yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara, upaya bela Negara dan warganya diatur dalam beberapa ketentuan berikut.
  • 11. a. Undang – Undang Dasar 1945 Upaya bela Negara diatur dalam Pasal 27 Ayat (3), dan Pasal 30 Ayat (1) dan (2). Pasal 27 Ayat (3) berbunyi, “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Pasal 30 Ayat (1) berbunyi, “Tiap – tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”. Sementara Ayat (2) berbunyi, “Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. b. UU RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara merupakan pengganti UU. No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Dalam UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Ayat (2). Pasal 9 Ayat (1) berbunyi, “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara”. Sementara Ayat (2) berbunyi, “Keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diselenggarakan melalui empat hal berikut. a. Pendidikan kewarganegaraan. b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. 7 c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. d. Pengabdian sesuai dengan profesi. 2.3 Pentingnya Usaha Pembelaan Negara Pada tanggal 17 agustus 1945 indonesia menyatakan kemerdekaannya, melalui proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Ir. Soekarno atas nama Bangsa Indonesia.dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut, maka secara De facto bangsa Indonesia telah merdeka, berdiri sejajar dengan negara- negara merdeka lain di dunia. Untuk mencapai kemerdekaan tersebut, bansa Indonesia harus mengalami perjuangan yang amat panjang dan luar biasa beratnya. Ratusan, ribuan dan mungkin lebih korban yang meninggal dunia dari perjuangan merebut kemerdekaan ini, belum termasuk korban raga dan korban harta. Perjuangan yang gigih dan pengorbanan yang luar biasa dari para pejuang telah mengantarkan kita menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan yang kita miliki sekarang harus dijaga dan pertahankan karena meskipun Indonesia sudah merdeka, bukan berarti terlepas dari segala bentuk ancaman, gangguan. Hambatan, dan tantangan (AGHT). Berdasarkan pandangan hidup tersebut, bangsa Indonesia dalam penyelengaraan pertahanan Negara menganut prinsip-prinsip berikut ini:
  • 12. a. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. b. Pembelaan Negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan Negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga Negara. c. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya. d. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. e. Bentuk pertahanan Negara bersifat semesta dalam arti elibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional. f. Pertahanan Negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. 8
  • 13. 2.4 Bentuk – Bentuk Usaha Pembelaan Negara 1. Upaya bela Negara terhadap ancaman militer. 2. Upaya bela Negara terhadap ancaman penyalahgunaan Narkoba. 3. Upaya bela Negara terhadap ancaman KKN. 4. Upaya bela Negara terhadap ancaman perusakan lingkungan. 5. Upaya bela Negara terhadap ancaman kemiskinan. 6. Upaya bela Negara terhadap ancaman kebodohan. 7. Upaya bela Negara tehadap ancaman lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa. 8. Upaya bela Negara terhada ancaman budaya asing yang negative. 9. Upaya bela Negara tuntuk mengharumkan nama Bangsa Indonesia di mata dunia. 2.5 Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara 1. Sebagai anggota keluarga Upaya dari setiap anggota keluarga untuk saling berbagi, saling mendukung, saling menolong,dan saling mengasihi satu sama lain merupakan sikap yang dapat menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga. Upaya menjaga ketentraman dan kedamaian keluarga ini sudah merupakan bentuk partisipasi dalam upaya pembelaan Negara di lingkungannya. 2. Sebagai Pelajar Partisipasi dalam upaya bela Negara bagi pelajar dapat diwujudkan dangan cara belajar dengan tekun dan penuh semangat yntuk memperdalam iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketekunan belajar tersebut akan berhasil mewujudkan generasi yang cerdas, beriman, bermoral, berwawasan luas, dan terampil untuk membangun bangsa dan Negara di masa datang.
  • 14. 3. Bentuk partisipasi warga Negara dalam upaya bela Negara melalui: - Pendidikan kewarganegaraan - Pelatihan dasar kemiliteran wajib - Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib - Pengabdian sesuai profesi. TNI merupakan alat pertahanan Negara, bertugas: - Mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah - Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa - Melaksanakan operasi militer selain perang - Ikut aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia Polri merupakan alat keamanan Negara, bertugas: - Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat - Mengayomi masyarakat dan memberikan perlindungan hukum. 9
  • 15. BAB III PENUTUP Upaya membela Negara warag Negara sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman dan serangan musuh, melainkan merupakan upaya warga Negara mempertahankan dan memajukan bangsa Indonesia di segala bidang, baik dari luar maupun dari dalam Negara kita sendiri. Kemerdekaan yang telah kita miliki harus dijaga dan dipertahankan. Sebab, meskipun bangsa Indonesiamtelah merdeka, bukan berarti terlepas dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT). Setiap Negara pasti akn menghadapi segala macam bentuk AGHT tersebut, besar ataupun kecil. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita semua warga Negara Indonesia, untuk terus menjaga dan mempertahankan keutuhan serta kemerdekaan Negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Kita bela dan pertahankan Negara kita dari segala bentuk gangguan dan ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 10
  • 16. DAFTAR PUSTAKA Kansil, C.S.T. 2001. Ilmu Negara (Umum dan Indonesia). Jakarta: PT Pradya Paramita. Lemhanas. 2001. Pendidikan kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum. Syarbani, Syahrial, MA. 2002. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Ghalia Indonesia. Undang – Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen. 11