• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Tugas makalah (budaya demokrasi)
 

Tugas makalah (budaya demokrasi)

on

  • 44,314 views

 

Statistics

Views

Total Views
44,314
Views on SlideShare
44,312
Embed Views
2

Actions

Likes
8
Downloads
475
Comments
1

2 Embeds 2

http://walhiaceh.org 1
https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • tankyou for help me
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Tugas makalah (budaya demokrasi) Tugas makalah (budaya demokrasi) Document Transcript

    • BUDAYA DEMOKRASI Di susun oleh : Nama : HARITS WIGUNA Kelas : 2EA21 NPM : 13210146 TUGAS : MAKALAH Universitas Gunadarma 2012
    • Kata PengantarPuji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan hidayah Nya sehingga penulisdapat menyelesaikan makalah Budaya Demokrasi.Makalah ini disusun untuk melengkapi salah satu tugas pendidikan kewarganegaraan,sesuaidengan ketentuan yang telah diberikan oleh bapak Sri waluyo sebagai dosen pengajar.denganadanya makalah ini diharapkan mahasiswa dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawabdalam kehidupan bernegara.serta memahami mengenai budaya demokrasi. dan Akhirnya semogamakalah ini bermanfaat bagi saya dan para pembaca nya,mohon maaf apabila terdapatkekurangan penyusunan makalah ini. Jakarta, Mei 2012 Hormat saya I
    • DAFTAR ISIJUDUL ………………………………………………………………………………… IKATA PENGANTAR …………………………………………………………………. IIDAFTAR ISI …………………………………………………………………………… IIIBAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………… 11.1 LATAR BELAKANG MASALAH………………………………………………….11.2 PRINSIP – PRINSIP DEMOKRASI YANG BERLAKU SECARA UNIVERSAL...2BAB II PEMBAHASAN…………………………………………………………………52.1 BUDAYA DEMOKRASI............................................................................................52.2 PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA……………………………...62.3 AZAS UTAMA DEMOKRASI PANCASILA……………………………………...82.3 AZAS UTAMA DEMOKRASI PANCASILA……………………………………...92.4 SIKAP MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH……………………………..102.5 PERWUJUDAN DEMOKRASI PANCASILA DI BERBAGAI KEHIDUPAN…..11BAB III PENUTUP……………………………………………………………………..12DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………...13 III
    • BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang MasalahSebelum kita mencoba membahas budaya demokrasi, perlu kita ketahui bersama tentang macam– macam demokrasi. Berdasarkan cara penyampaian kehendak rakyatnya, kita dapatmembedakan demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalahsitem pemerintahan dimana rakyat secara langsung turut serta dalam menetapkan garis – gariskebijakan pemerintahan yang baik dalam pembuatan undang – undang. Sedangkan demokrasitidak langsung adalah sistem demokrasi dimana aspirasirakyat disalurkan melalui lembagaperwakilan rakyat.Di Negara modern dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan semakin kompleksnyapermasalahan kenegaraan serta dengan berbagai kesibukan warga negaradalam menuntutpemenuhan kebutuhan hidup dan profesionalisme sebagai negarawan, maka demokrasi yangditerapkan adalah demokrasi perwakilan/ tidak langsung.Pelaksanaan demokrasi perwakilan adalah melalui Pemilihan Umum, yang termasuk salah satubudaya demokrasi Negara kita. Oleh sebab itu, pemilu merupakan salah satu cirri dari demokrasi,bahkan dikatakan sebagai pesta demokrasi. 1
    • 1.2 Prinsip – Prinsip Demokrasi yang Berlaku Secara UniversalIstilah demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratein yang berartimemerintah atau kratos yang berarti pemerintah. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan rakyatdengan kata lain sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat.Pertama kali demokrasi diterapkan di kota Athena adalah demokrasi langsung. Akan tetapi,demokrasi langsung tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terutama masa sekarang. Olehkarena itu, untuk zaman sekarang diterapkanlah demokrasi perwakilan.Tokoh – tokoh yang mempunyai andil besar dalam memperjuangkan demokrasi, misalnya JohnLocke (dari Inggris), Montesquieu (dari Prancis), dan Presiden Amerika Serikat (AbrahamLincoln).  John LockeBeliau menganjurkan perlu adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Negara, yaitu: 1. Kekuasaan legislative, yaitu kekuasaan pembuat undang – undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang – undang. 3. Kekuasaan federative, yaitu kekuasaan untuk menetapkan perang dan damai, membuat perjanjian atau persekutuan (aliansi) dengan Negara lain, atau membuat kebijaksanaan atau perjanjian dengan semua orang atau badan diluar negeri.  MontesquieuBeliau berpendapat kekuasaan Negara yang dalam melaksanakan kekuasaan atau kedaulatan atasnama selruh rakyat untuk menjamin kepeningan rakyat harus terwujud dalam pemisahanlembaga – lembaga Negara. Kekuasaan tersebut adalah: 1. Kekuasaan legislative. 2. Kekuasaan eksekutif. 3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang – undang oleh badan – badan peradilan. 2
    •  Abraham LincolnBeliau berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, danuntuk rakyat (democracy is government of the people, by the people, and for the people). Adadua asas pokok tentang demokrasi, yaitu: 1. Pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan. 2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia.Syarat – syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah Rule OfLaw, adalah: 1. Perlindungan konstitusional. 2. Adanya badan peradilan yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi. 6. Pendidikan kewarganegaraan (civic education).Ciri – ciri Negara yang menganut demokrasi adalah: 1. Adanya lembaga perwakilan rakyat sebagai majelis yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat. 2. Untuk menentukan anggota majelis tersebut dilaksanakan pemilihan umum dalam jangka waktu tertentu. 3. Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau majelis itu yang bertugas mengawasi pemerintah. 3
    • 4. Susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam undang – undang dasar Negara.Berikut adalah nilai – nilai demokrasi, yaitu: 1. Menyelesaikan pertikaian – pertikaian secara damai dalam masyarakat secara damai dan sukarela. 2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam masyarakat yang selalu berubah. 3. Pergantian penguasa secara teratur. 4. Penggunaan paksaan sedikit mungkin. 5. Pengakuan dan penghormatan terhadap niali keanekaragaman. 6. Menegakkan keadilan. 7. Memajukan ilmu pengetahuan. 8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.Berdasarkan perubahan UUD 1945 pasal 1 Ayat 2, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dandilaksanakan menurut undang – undang dasar”. Hal ini berarti kedaulatan tidak lagidilaksanakan spenuhnya oleh MPR. Selanjutnya pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi,“Indonesia adalah merupakan Negara Hukum”. Lembaga – lembaga Negara berdasarkan UUD1945 adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi.Dengan semangat era reformasi kita sepakat untuk tidak melakukan amandemen pembukaanUUD1945, maka demokrasi yang ditetapkan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. 4
    • BAB II PEMBAHASAN2.1 Budaya DemokrasiDemokrasi berasal dari bahasa latin yaitu demos (rakyat) dan cratos (pemerintahan). Demokrasiberarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kedaulatan berada ditangan rakyat.Demokrasi pancasila berarti demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur pancasila. Berikut inimerupakan azas-azas atau prinsip Negara demokrasi yaitu: Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan Supremasi hukumNegara demokrasi juga mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut: Memiliki lembaga perwakilan rakyat Ada pemilu untuk memilih wakil rakyat Ada lembaga yang mengawasi pemerintahan Pemerintahan berdasarkan hukum (konsitusi)Demokrasi berdasarkan partisipasi rakyat dibagi 2 yaitu: a. Demokrasi langsung b. Demokrasi tidak langsung 5
    • Demokrasi berdasarkan hubungan lembaga Negara (sistem pemerintahan) terbagi atas: a. Demokrasi parlementer, bercirikan: Tanggung jawab pemerintah ditangan cabinet (menteri) Kebinet dipimpin perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) Kedudukan parlemen dibawah dan tergantung parlemen Berlaku dalam Negara republic atau monarki konstitusional b. Demokrasi presidensial, bercirikan: Tanggung jawab pemerintah ditangan presiden Menteri diangkat dan di berhentikan oleh presiden Presiden berkedudukan sebagai kepala Negara dan kepala pemerintah2.2 Perkembangan Demokrasi di Indonesia a. Tahun 1945-1949 berlaku UUD 1945 sistem demokrasi perlementer dengan maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 b. Tahun 1949-1959 berlaku konstitusi RIS (27 desember 1949-15 agustus 1950) dan UUD sementara 1950 (15 agustus 1950-5 juli 1959) 6
    • sistem demokrasi parlementer (liberal) akibat yang ditimbulkanpartai politik mengutamakan kepentingan golongancabinet silih berganti dalam waktu singkatkehidupan politik tidak stabilpembangunan terhambatc. Tahun 1959-1965 (Orde Baru)berlaku UUD 1945sistem demokrasi terpimpin penyimpangan yang terjadipengangkatan presiden seumur hiduprangkap jabatanpembubaran partai politikd. tahun 1965-1998berlaku UUD 1945sistem demokrasi pancasila penyimpangan yang terjadikekuasaan presiden sangat besarterjadi kolusi, korupsi dan nepotisme 7
    • e. tahun 1998-sekarang berlaku UUD 1945 sistem demokrasi pancasila  landasan hukum demokrasi pancasila adalah sebagai berikut: pancasila sila keempat pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 : Negara berkedaulatan rakyat pasal 1 ayat 2 : kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD2.3 Azas Utama Demokrasi PancasilaAzas utama demokrasi pancasila, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.Musyawarah adalah pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalahbersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasar kan kebulatanpendapat. Jadi, musyawarah mufakat adalah pengambilan keputusan berdasarkan kehendakorang banyak (rakyat), seingga tercapai kebulatan pendapat. Musyawarah mufakat harusberrpangkal tolak pada hal: musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Pengambilan keputusan Harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. 8
    • Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepeningan rakyat. Keputusan rakyat yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.Pengambilan keputusan dalam demokrasi pancasila juga harus memperhatikan hal-hal berikutini: Pengambilan keputusan sejauh mungkin melalui musyawarah mufakat Apabila mufakat tidak tercdaapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak (voting).Mufakat tidak akan tercapai apabila terdapat perbedaaan pendapat yang tidak dapat didekatkanlagi dan musyawarah dibatasi oleh waktu. Proses dan mekanisme permusyawaratan harusmemiliki unsur-unsur yaitu: Kejelasan masalah Berkembang pendapat dengan alasan yang baik Cenderung bersepakat Dipimpin akal sehat dan hati nurani luhur serta rasa tanggung jawab Semua pihak tunduk dan taat pada hasil keputusan.Keunggulan demokrasi pancasila adalah adanya penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia danhak minoritas. Karena tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Nilai lebihmusyawarah mufakat adalah pembahasan masalah didasarkan rasa saling menghormati, sehinggapelaksanaan keputusan mudah dan di dukung semua anggota. 9
    • Demokrasi dapat dibedakan atas demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung(perwakilan). Sesuai sila ke-4 pancasila maka Indonesia menganut demokrasi perwakilan artinyarakyat dalam menjalankan kekuasaannya dilakukan melalui sistem perwakilan. Lembagaperwakilan rakyat terdiri atas: MPR sebagai penjelmaan rakyat, berkedudukan di ibu kota Negara DPR berkedudukan di ibu kota anegara DPRD tingkat I berkedudukan di propinsi DPRD tingkat II berkedudukan di kabupaten/kotamadya. Contoh-contoh pemilihan pemimpin secara demokrasi antara lain: Pemilihan presiden secara langsung atau oleh MPR Pemilihan gubernur oleh DPRD Tk I, kemudian diangkat oleh presiden melalui mendagri Pemilihan ketua partai politik atau organisasi kemasyarakatan Pemilihan kepala desa secara langsung Pemilihan ketua osis secara langsung atau perwakilan.2.4 Sikap Masyarakat dalam MusyawarahDalam bermusyawarah asyarakat harus mempunyai sikap berikut ini: Mengutamakan kepentingan rakyat dan persatuan kesatuan Diliputi semangat kekeluargaan Menghormati kebebasan mengemukakan pendapat Keputusan harus dapat dipertanggung jawabkan 10
    • Sikap-sikap ini harus diutamakan agar saat musyawarah tidak terjadi kericuhan dan agarmendapat keputusan yang tidak memberatkan salah satu pihak.2.5 Perwujudan Demokrasi Pancasila dalam Berbagai Kehidupan a. Keluarga Masalah keluarga dibahas secara musyawarah mufakat Menghormati pendapat anggota keluarga Mengakui perbedaan yang ada b. Sekolah Menghormati pendapat teman Barani menyampaikan gagasan atau pendapat Pemilihan Ketua OSIS c. Masyarakat Pemilihan kepala desa atau ketua RT/RW Rembug desa (musyawarah desa) menyangkut pembangunan desa. d. Bangsa dan Negara Pemilihan presiden Sidang umum MPR/DPR Pemilu lima tahun sekali 11
    • BAB III PENUTUPKeberhasilan penerapan sistem pemerintahan pada suatu Negara, belum tentu berhasil diterapkanpada Negara lain. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan paham dan ideology, yang palingpenting bagi kita sebagai bangsa Indonesia sejauhmana kita mampu menarik benang merahtentang esensi kehidupan berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara.Masalah perbedaab dalam kehidupan berdemokrasi adalah hal yang wajar, namunhendaknyapenyesuaiannya harus sesuai dengan prinsip – prinsip demokrasi, misalnya: denganargumentative, kesamaan hak, dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YangMaha Esa, masyarakat, bangsa, dan Negara, bahkan siap menanggung resiko apapun yang akanterjadi atas pernyataanya, siap mengakui kegagalan, sejalan dengan aturan yang berlaku, (tidakarogansi). 12
    • DAFTAR PUSTAKASumarsono, Drs. MBA, dkk. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.Depdiknas. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Kewarganegaraan (Citizenship). Jakarta: Puskurlitbang.Kaelan MS. 2000. Pendidikan Pancasila. Edisi Reformasi. Yogyakarta: Paradigma. 13