Your SlideShare is downloading. ×
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Tanyajawab pemberdayaan

2,389

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,389
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
109
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. 2
  • 2. DAFTAR ISIPendahuluan ...................................................................................................................... 2PNPM Mandiri ..................................................................................................................... 6Tanya Jawab Seputar PNPM Mandiri ..................................................................... 10Lampiran:Matriks Program PNPM Mandiri .............................................................................. 20DAFTAR TABELTabel 1. Data Penduduk Miskin dan Pengangguran Terbuka dalam Rentang 1996-2007 ................................................................ 2Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 1996 - 2007 ................................................................................. 3 1
  • 3. PENDAHULUAN K emiskinan dan pengangguran merupakan persoalan besar yang dihadapi oleh setiap bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2008 adalah 35 juta atau 15,4% dari total populasi. Sedangkan jumlah pengangguran dari tahun ke tahun juga terus bertambah, disebabkan tidak seimbangnya jumlah antara penyediaan lapangan kerja baru dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pasca krisis ekonomi tahun 1997, jumlah pengangguran terus meningkat tiap tahunnya. Dalam kurun waktu 1997-2008, jumlah tersebut hanya dua kali mengalami penurunan, yakni pada tahun 2007 dan 2008. Tabel 1. Data Penduduk Miskin dan Pengangguran Terbuka dalam Rentang 1996-2008 Tahun Pengangguran Terbuka Kemiskinan Jumlah (juta orang) % Jumlah (juta orang) % 1996 4.4 4.9 34.5 17.7 1997 4.2 4.7 - - 1998 5 5.5 49.5 24.2 1999 6 6.4 47.9 23.4 2000 5.8 6.1 38.7 19.1 2001 8 8.1 37.9 18.4 2002 9.1 9.1 38.4 18.2 2003 9.9 9.7 37.3 17.4 2004 10.3 9.9 36.1 16.7 2005 11,9 11,2 35.1 16.0 2006 10,9 10,3 39.3 17.7 2007 (Tw I-III) 10,5 9,8 37,2 16,6 2008 9,4 8,5 35,0 15,4 Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia hidup di perdesaan. Komposisi ini relatif tidak berubah dalam sepuluh tahun terakhir. Secara lengkap, komposisi penduduk miskin di Indonesia berdasarkan lokasi tempat tinggal dalam rentang tahun 1996-2008 diperlihatkan pada tabel 2.2
  • 4. Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 1996 - 2008Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Desa Total Kota Desa Nasional1996 9,60 24,90 34,50 13,70 19,90 17,701998 17,60 31,90 49,50 21,90 25,70 24,201999 15,60 32,30 47,90 19,40 26,00 23,402000 12,30 26,40 38,70 14,60 22,30 19,102001 8,60 29,30 37,90 9,80 24,80 18,402002 13,30 25,10 38,40 14,50 21,10 18,202003 12,20 25,10 37,30 13,60 20,20 17,402004 11,50 24,60 36,10 12,60 19,50 16,602005 12,40 22,70 35,10 11,37 19,51 15,972006 14,49 24,81 39,30 13,47 21,81 17,752007 13,56 23,61 37,17 12,52 20,37 16,582008* 12,77 22,19 34,96 11,65 18,93 15,42* BPS Maret 2008Kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari rendahnya pendapatanmasyarakat, namun juga ditandai oleh berbagai masalah multidimensi.Belum meratanya pembangunan khususnya di perdesaan dan luar Jawamenyebabkan kurangnya akses masyarakat miskin di perdesaan terhadapsumber daya produktif dan lapangan pekerjaan di perdesaan sehinggamenyebabkan tingginya angka pengangguran terbuka di perdesaan ataumenjadi bagian dari kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan juga terkaitdengan terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasardan keberdayaan mereka untuk menjangkau layanan tersebut sehinggarentan untuk jatuh miskin pada saat terjadi guncangan ekonomi ataubencana lainnya.Dengan dimensinya yang luas dan kompleks, kemiskinan perlu ditanganisecara komprehensif dan sistemik. Faktor-faktor penyebab yangdipengaruhi begitu banyak variabel, baik yang bersifat internal maupunglobal, dan bersifat dinamis dari waktu ke waktu membutuhkan upayapenanggulangan kemiskinan yang harus terus diperbaharui. Pemecahan 3
  • 5. masalah kemiskinan juga tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui kebijakan yang terpusat dan berjangka pendek, melainkan memerlukan pendekatan yang terpadu, terencana, berkesinambungan, dan menuntut keterlibatan berbagai pihak. Untuk perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, pemerintah menetapkan tiga jalur strategi pembangunan, yakni: • Pro-Pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui upaya menarik investasi, ekspor dan bisnis, termasuk perbaikan iklim investasi; • Pro-Lapangan Kerja, untuk menciptakan lapangan kerja termasuk di dalamnya menciptakan pasar tenaga kerja dan fleksibel dan menciptakan hubungan industri yang kondusif; dan • Pro-Masyarakat Miskin, untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan, memperluas akses terhadap layanan dasar, dan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan, ekonomi pedesaan. Untuk koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah mengelompok- kan (cluster) program-program penanggulangan kemiskinan tersebut berdasarkan segmentasi masyarakat miskin penerima program sebagai berikut: PENANGGULANGAN KEMISKINAN BANTUAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI JAMINAN SOSIAL PRODUKTIF4
  • 6. Cluster pertama adalah kelompok program-program bantuan dan jaminansosial yang ditujukan terutama bagi masyarakat termiskin di antara yangmiskin. Termasuk di dalamnya adalah berbagai program pelayanan dasarseperti penyaluran beras bersubsidi (raskin) dan jaminan kesehatan(Jamkesmas); pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adatterpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; bantuansosial untuk masyarakat rentan serta korban bencana alam dan sosial;bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin yang memenuhipersyaratan (Program Keluarga Harapan/PKH); serta peningkatankapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA).Cluster kedua adalah kelompok program-program yang bertujuan untukmemberdayakan masyarakat melalui Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri. Mereka yang tidak termasuk atau sudah lepasdari cluster 1 didorong dan difasilitasi untuk dapat mengoptimalkan potensiyang mereka dan lingkungan mereka miliki.Sedangkan cluster ketiga ditujukan bagi mereka yang sudah/tidak masukke dalam kategori penerima cluster 1 dan 2 karena dinilai memiliki matapencaharian atau usaha yang cukup untuk dapat membiayai kebutuhandasar mereka, namun tetap perlu ditingkatkan. Termasuk dalam cluster iniadalah program-program bantuan bagi UMKM, baik berupa bantuanmodal atau pun peningkatan kapasitas, dan Kredit Usaha Rakyat.Secara kelembagaan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)memberikan arah dan melakukan koordinasi keseluruhan upayapenanggulangan kemiskinan. Di daerah, koordinasi penanggulangankemiskinan dilakukan oleh TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.Buku pegangan ini untuk selanjutnya difokuskan pada penjelasanmengenai PNPM Mandiri. 5
  • 7. PNPM MANDIRI P NPM Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pen- dampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Program-program yang tercakup dalam PNPM Mandiri adalah program-program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan ciri-ciri: a) menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat; b) melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat; dan c) kegiatan program dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat. Ini didasarkan pada peta kemiskinan dan kondisi pengangguran di Indonesia yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya. PNPM Mandiri dapat dikategorikan atas: a. PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masya- rakat berbasis kewilayahan, seperti PNPM Perdesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Daerah tertinggal dan Khusus (P2DTK), PNPM Infrastruktur Perdesaan (PPIP), dan PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). b. PNPM-Penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. Termasuk dalam PNPM Penguatan adalah Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP) dan sebagainya. Harmonisasi melalui PNPM akan dilaksanakan hingga tahun 2015, sejalan dengan target MDGs. Rentang waktu yang cukup panjang ini diharapkan6
  • 8. akan menghasilkan modal kemandirian di daerah agar keberlanjutan dalambentuk program lain setelah program ini selesai dan dapat diwujudkan.Harmonisasi program-program PNPM Mandiri pada tahun 2007 sampaidengan tahun 2008 merupakan tahap transisi yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 2007-2008 Transisi 2009 - 20151. Harmonisasi program-program PNPM melalui: • Di masing-masing desa/kelurahan > Fokus pada lokasi PNPM Inti untuk kecamatan terbentuk lembaga keswadayaan dan desa miskin sebagai acuan lokasi PNPM- masyarakat yang dibentuk dan Penguatan. ditetapkan oleh masyarakat sendiri. > Integrasi prinsip, mekanisme dan prosedur melalui pengembangan Pedoman Umum dan • Sinkronisasi proses perencanaan pedoman pelaksanaan (pengaduan masyarakat, partisipatif masyarakat ke dalam monitoring & evaluasi, pengelolaan data dan perencanaan pembanguan informasi, serta strategi komunikasi) daerah. > Sinkronisasi pedoman terknis operasional tiap • Memperkuat integrasi dan program dengan pedoman PNPM Mandiri sinergi PNPM-Inti dan PNPM- Penguatan, termasuk2. Koordinasi pelaksanaan melalui Tim Pengendali pendanaannya. PNPM Nasional, serta Tim Koordinasi PNPM Provinsi dan Kabupaten/Kota • Melakukan integrasi MIS untuk kegiatan monitoring dan3. Mengidentifikasi dan mengintegrasikan PNPM- evaluasi yang lebih baik Penguatan yang berasal dari Departemen Teknis ke dalam PNPM-Inti. • Meningkatkan kualitas dan kapasitas Pemerintah Derah4. Memperbaiki kualitas dan mobilisasi fasilitatorRangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melaluikomponen kegiatan sebagai berikut: 1. Pengembangan Masyarakat, mencakup serangkaian kegiatan membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber- daya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. 7
  • 9. Untuk mendukung kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung pembelajaran masyarakat, pengembangan dan operasional relawan sebagai penggerak masyarakat; pendampingan, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. 2. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), merupakan dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin. 3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal, merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya. 4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program, meliputi kegiatan- kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengem- bangan program. PNPM Mandiri mengembangkan kerangka pemantauan dan evaluasi, pengelolaan informasi dan pengaduan masyasarakat, serta strategi komunikasi dan sosialisasi sebagai instrument harmonisasi para pengelola program di berbagai program dan wilayah. Melalui PNPM Mandiri dan berbagai upaya harmonisasi dan sinergi antar program, diharapkan kapasitas masyarakat dapat meningkat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan8
  • 10. terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan-nya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besardari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikankesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. 9
  • 11. TANYA JAWAB SEPUTAR PNPM MANDIRI 1 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN APA SAJA YANG DIJALANKAN OLEH PEMERINTAH? Program-program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah dapat dikategorikan dalam tiga kelompok (cluster), yakni: a. Pertama, adalah program-program perlindungan sosial yang secara langsung ditujukan bagi masyarakat yang paling miskin di antara yang miskin. Kelompok masyarakat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga tanpa diberikan bantuan sosial kondisi mereka akan semakin sulit. Termasuk dalam program ini adalah subsidi minyak tanah, Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). b. Kedua, adalah program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Melalui pemberdayaan, diharap- kan masyarakat dapat berperan sebagai subyek pembangunan dan secara mandiri mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan- nya. Program-program dalam kelompok ini diharmonisasi dan dikoordinasikan dalam payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri (PNPM Mandiri) c. Ketiga, adalah berbagai program kredit mikro dan penguatan/ pembinaan usaha kecil dan mikro yang secara berkesinambungan melanjutkan keberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandiriannya. Termasuk di dalam kelompok ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program dana bergulir untuk kegiatan produktif skala mikro.10
  • 12. APA YANG DIMAKSUD DENGAN PNPM INTI DAN PNPM PENGUATAN? 2PNPM Inti merupakan program pemberdayaan masyarakat yang berbasiskewilayahan, mencakup Program Pengembangan Kecamatan (PPK),Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), ProgramPengembangan Insfrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), ProgramPercepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) danProgram Pengembangan Infrastuktur Perdesaan (PPIP).Sedankan PNPM Penguatan adalah program-program pemberdayaanmasyarakat berbasis sektoral, kewilayahan serta khusus untuk men-dukung penaggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkaitpencapaian target sektor tertentu. Termasuk dalam PNPM Penguatanadalah Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP),Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP), Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan PenyehatanLingkungan Berbasis Masyarakat dan lain sebagainya (Pamsimas) danlain sebagainya. APA YANG DIMAKSUD DENGAN HARMONISASI DALAM PNPM MANDIRI? 3Harmonisasi program adalah sinkronisasi dan keterpaduan tujuan, prinsip,dan kebijakan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, danpengendalian program-program penanggulangan kemiskinan berbasispemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, harmoni-sasi menjadi kunci keberhasilan sebab sebelumnya PNPM Mandiri terdiridari beberapa program pemberdayaan yang terpisah, yang dilakukan olehbeberapa departemen teknis. Dengan latar belakang, sasaran, metode,dan tujuan yang berbeda tersebut, maka sukses tidaknya PNPM Mandiriakan sangat ditentukan oleh harmonisasi program yang dilakukan. 11
  • 13. 4 BAGAIMANA TAHAP-TAHAP HARMONISASI DILAKUKAN? Harmonisasi awal adalah tahap transisi (tahun 2007- 2008), meliputi: a. Harmonisasi dan integrasi prinsip, mekanisme dan prosedur ke dalam pedoman, peraturan pelaksanaan, dan petunjuk teknis. b. Harmonisasi lokasi oleh Tim Pengendali melalui: • penetapan kecamatan dengan prioritas penanganan desa/ke- lurahan tertinggal serta desa/kelurahan dengan jumlah penduduk miskin besar dan dengan tingkat pelayanan dasar rendah; • pengarahan program-program pemberdayaan masyarakat lainnya ke lokasi-lokasi tersebut. c. Pengelolaan program-program PNPM Mandiri oleh lembaga keswadayaan masyarakat di masing-masing desa/kelurahan yang dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat di setiap desa/kelurahan. Harmonisasi mulai tahun 2009 dan selanjutnya merupakan tahap pelembagaan, meliputi langkah-langkah berikut: a. Masing-masing kecamatan PNPM Mandiri mendapatkan alokasi BLM dan bantuan teknis, yang pemanfaatannya diprioritaskan kepada masyarakat miskin dan daerah tertinggal. b. Komponen BLM dan bantuan teknis PNPM Mandiri dianggarkan melalui: • Pendanaan yang bersumber dari APBN dibebankan pada bagian anggaran dan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga ke dalam jenis belanja barang untuk bantuan teknis. Sedangkan untuk BLM dialokasikan ke dalam jenis belanja bantuan sosial. • Pendanaan daerah yang berasal dari APBD untuk mendukung program dan kegiatan bersama PNPM Mandiri dialokasikan dan disusun oleh Pemerintah Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.12
  • 14. Penentuan lebih lanjut pemanfaatan dana BLM tersebut diatur dalam petunjuk teknis masing-masing program. c. Harmonisasi Perencanaan Partisipatif PNPM Mandiri ke dalam sistem perencanaan reguler (yang dimulai dari Musrenbang desa/ kelurahan dan penyusunan RKP desa/ kelurahan), dengan arahan sebagai berikut: • Kegiatan masyarakat yang tidak dapat didanai oleh PNPM Mandiri dimasukkan dalam Daftar Kegiatan Prioritas hasil Musrenbang desa/ kelurahan untuk diusulkan dalam Musrenbang di kecamatan, forum SKPD, dan Musrenbang di kabupaten/ kota. • Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, kegiatan yang dimaksud di atas diprioritaskan dalam rencana kerja SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk pe- nyusunan RAPBD. • Pada setiap proses Musrenbang kecamatan dan kabupaten/kota harus ada keterwakilan masyarakat untuk mengawal dan menegaskan usulannya secara langsung. • Hasil Musrenbang kabupaten/kota di informasikan kembali kepada masyarakat oleh perwakilan masyarakat tersebut di atas melalui pertemuan di kecamatan dan di desa/kelurahan dan melalui media atau saluran informasi lainnya. SIAPA YANG TERLIBAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PNPM DI TINGKAT PUSAT, PROPINSI, KABUPATEN, DAN KECAMATAN? 5Di tingkat pemerintah pusat, pengendalian PNPM Mandiri dilakukan olehTim Pengendali PNPM Mandiri yang diketuai oleh Menko BidangKesejahteraan Rakyat. Tim ini terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksanadari berbagai kementerian/lembaga terkait, dengan masing-masingtanggungjawabnya sebagai berikut: • Koordinasi pengendalian PNPM Mandiri: Kantor Kementerian Koordinasi Kesra. 13
  • 15. • Perencanaan dan Pengembangan kebijakan serta monitoring dan evaluasi: Bappenas • Pembiayaan: Departemen Keuangan • Sosialisasi dan komunikasi: Depkominfo • Pelaksanaan dan pembinaan teknis: masing-masing departemen Teknis terkait. Sedangkan di tingkat daerah, Tim Koordinasi PNPM Mandiri Propinsi terdiri dari pejabat instansi terkait dan berada di bawah koordinasi TKPKD Propinsi. Sedangkan Tim Koordinasi PNPM Mandiri kabupaten/kota terdiri dari pejabat instansi terkait dan berada di bawah koordinasi TKPKD kabupaten/kota. Di setiap propinsi dan kabupaten, hanya akan ada satu Tim Koordinasi PNPM Mandiri. Untuk itu Gubernur dan Bupati/Walikota, selaku penanggungjawab TKPKD propinsi dan kabupaten membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi PNPM Mandiri di wilayahnya masing-masing dengan diketuai oleh Bappeda. Tim tersebut bertugas mengkoordinir, memantau, memfasilitasi bantuan teknis dari dinas sektoral, memediasi penyelesaian masalah dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh program- program di bawah PNPM Mandiri. 6 DARI MANA SUMBER DANA PNPM MANDIRI BERASAL DAN BAGAIMANA PENGELOLAANNYA? Sebagian besar dana bersumber dari APBN kementerian/lembaga. Kementerian/lembaga mengalokasikan anggaran untuk komponen bantuan teknis dan BLM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran operasional satker pelaksana PNPM Mandiri baik di pusat, provinsi, maupun di kabupaten/ kota. Penetapan pejabat satker dikoordinasikan dengan gubernur atau Bupati/Walikota dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.14
  • 16. Selain itu, diperlukan juga dana daerah untuk mendukung kegiatanbersama PNPM Mandiri, mencakup pelaksanaan koordinasi, komponenBLM dana pendamping, dan bantuan teknis untuk mendampingipelaksanaan BLM. Dana daerah tersebut dituangkan dalam dokumenAPBD Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan dianggarkan sepanjangdibutuhkan untuk pelaksanaan PNPM Mandiri. Dalam pelaksanaannya,Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan satker yang mendukungpelaksanaan pengendalian dan koordinasi lingkupnya masing-masingserta tugas rutin Tim Koordinasi PNPM Mandiri provinsi dan kabupaten/kota yang bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.Secara umum, besaran dana APBD untuk mendukung pelaksanaan PNPMMandiri adalah 20 – 50% dari total biaya yang dibutuhkan, bergantungdari kapasitas fiskal masing-masing daerah.PNPM Mandiri juga memperoleh dukungan dari berbagai donor, baikberupa hibah maupun pinjaman. Untuk mengkoordinasikan dukunganhibah dari berbagai donor, dibentuk Badan Fasilitas Pendukung PNPMMandiri (PNPM Support Facility/PSF), yang diketuai oleh Deputi BidangKemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Bappenas. KEGIATAN APA SAJA YANG DAPAT DIDANAI MELALUI PNPM MANDIRI? 7Pada prinsipnya adalah kegiatan yang bermanfaat bagi warga dandiusulkan melalui perencanaan partisipatif PNPM Mandiri dan dituangkandalam rencana kerja masyarakat, mencakup antara lain: • Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya; • Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini; 15
  • 17. • Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs; • Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik. Dana ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan, melanggar hukum, dimanfaatkan untuk kepentingan politik, segelintir pihak, atau penerima manfaatnya sebagian besar bukan kelompok miskin. 8 BAGAIMANA BLM DIKELOLA OLEH MASYARAKAT? Prinsip dasar pengelolaan dana BLM PNPM Mandiri adalah swakelola masyarakat. Dana BLM yang telah masuk ke rekening kolektif masyarakat menjadi kekayaan dan milik sepenuhnya masyarakat penerima dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara bertanggung jawab, sesuai prinsip dan prosedur masing-masing program, dan Negara melepaskan segala hak dan kewajiban terhadap dana tersebut. 9 BAGAIMANA PELAKSANAAN KEGIATAN PNPM MANDIRI OLEH MASYARAKAT? Kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri pada prinsipnya dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat. Di desa/kelurahan, kegiatan tersebut dikelola oleh lembaga keswadayaan masyarakat dibantu oleh tim-tim khusus yang dibentuk sesuai kebutuhan melalui musyawarah masyarakat desa/ kelurahan. Pada pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri, apabila dibutuhkan barang/ jasa yang tidak dapat disediakan secara swadaya maka dilakukan16
  • 18. pengadaan barang/jasa oleh masyarakat melalui lembaga keswadayaanmasyarakat. Atas permintaan lembaga keswadayaan masyarakat, dinasteknis terkait dapat membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhantersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya lebih lanjutdiatur dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri dan petunjuk teknis masing-masing program. APA YANG DIMAKSUD DENGAN LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT? 10Lembaga keswadayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lainadalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan ditetapkan olehmasyarakat di setiap desa/kelurahan, yang berfungsi secara kolektif danbertanggungjawab terhadap pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri di desa/kelurahan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat melaluimusyawarah desa/kelurahan.Lembaga keswadayaan masyarakat tersebut bertanggungjawab atas,pengorganisasian, perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan PNPMMandiri di desa/kelurahan. Mekanisme dan prosedur pembentukanLembaga Keswadayaan Masyarakat dan pelaksanaan musyawarah antardesa/kelurahan tersebut diatur dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri danpetunjuk teknis masing-masing program, dengan mengacu kepadaperaturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam rangka kerjasama antar desa/kelurahan, forum musyawarah antardesa/kelurahan merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan dikecamatan pedesaan. Sedangkan untuk kecamatan di wilayah perkotaan,musyawarah antar kelurahan/desa dilakukan melalui Musrenbangkecamatan. 17
  • 19. 11 BAGAIMANA PELAKSANAAN PNPM MANDIRI DI LOKASI-LOKASI PERGANTIAN PROGRAM? Dalam rangka harmonisasi, dapat terjadi pergantian pengelola program di suatu lokasi kecamatan. Di lokasi-lokasi tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah berikut: • Serah terima konsultan/fasilitator antar program dengan difasilitasi Tim Koordinasi PNPM Mandiri, melalui penandatanganan berita acara serah terima. • Lokasi Program. Seluruh desa/kelurahan di kecamatan lokasi-lokasi pergantian program berhak berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan maupun Perkotaan. • Hasil proses perencanaan dari program sebelumnya supaya diperhatikan/ dipertimbangkan dan dimanfaatkan dalam proses perencanaan program pengganti. • Pelaku-pelaku Program yang terlibat termasuk pengurus lembaga/ unit di desa/kelurahan yang mengelola program sebelumnya, fasilitator desa, kader, relawan, anggota lembaga keswadayaan masyarakat, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), termasuk unit-unit pengelola kegiatan (UPK) lainnya yang pernah dibentuk harus diumumkan keberadaannya dan dipertimbangkan dalam proses pemilihan pelaku dan/atau pengelola lembaga keswadayaan masyarakat PNPM Mandiri perkotaan/perdesaan. • Setiap fasilitator pengganti wajib memfasilitasi dan memberikan bimbingan, serta pemeriksaan administrasi dan keuangan, sesuai dengan pedoman/petunjuk yang berlaku sehingga harapan/ kebutuhan masyarakat terpenuhi. • Kelompok-kelompok masyarakat penerima manfaat yang pernah mendapatkan pinjaman dari PNPM Mandiri atau program pemerintah lainnya harus didata dan diarsipkan dengan baik, mencakup keanggotaan dan kinerja pinjamannya. Kelompok-kelompok yang18
  • 20. tidak mengembalikan pinjaman atau masih dalam masa pengem- balian pinjaman tidak boleh mendapatkan pinjaman dari program PNPM Mandiri pengganti sampai semua pinjamannya lunas. • PNPM Mandiri memberi kesempatan bagi masyarakat menerapkan sanksi dalam pelaksanaan program sepanjang sanksi tersebut mendukung penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri. APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH LSM DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PNPM MANDIRI? 12Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di suatu wilayah sebenarnyapelaku potensial yang dapat turut mensukseskan program ini. Diantara-nya melakukan pengawasan program, advokasi program dan pember-dayaan masyarakat yang lebih efektif, quality assurance (jaminan kualitas)dari kegiatan fisik prasarana yang akan dan telah dilakukan, dan lainsebagainya. Sumber pendanaan untuk lembaga-lembaga non pemerintahitu diharapkan dari swadaya mereka sendiri atau dapat pula mengaksespendanaan dari berbagai donor. 19
  • 21. LAMPIRAN MATRIKS PROGRAM PNPM MANDIRI No ItemsPrograms PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perkotaan 1 Coverage Area - Jumlah Provinsi 32 33 - Jumlah Kab/Kota 366* 245 - Jumlah Kecamatan (2008) 2835* 955 2 Besaran Bantuan Langsung Masyarakat - Kabupaten/Kota - Kecamatan 1.5 - 3 M selama 3 tahun - Kelurahan/Desa 150-500 juta (selama program berlangsung) 3 Pagu Indikatif (miliar) - 2008 4.300,20 1.414,75 - 2009 6.992,10 1.737,04 4 Sumber Pendanaan: 5 Kriteria Lokasi Program Kecamatan yang tidak bermasalah dalam PPK Kecamatan Perkotaan Kecamatan yang diusulkan Pemda dalam Kelurahan dengan dominan jumlah Masyarakat Pra skema kontribusi pendanaan Sejahtera Tinggi Kelurahan dengan KK miskin > 10% 6 Koordinasi Program - Tingkat Pusat Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Pengendali PNPM Mandiri - Tingkat Provinsi Tim Koordinasi PNPM Provinsi Tim Koordinasi PNPM Provinsi - Tingkat Kab/Kota Tim Koordinasi PNPM Kab/Kota Tim Koordinasi PNPM Kab/Kota 7 Executing Agency - Tingkat Pusat Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ditjen Cipta Karya Dep. PU Depdagri - Tingkat Provinsi BPMD Provinsi/Sejenisnya Dinas Cipta Karya Provinsi/Sejenisnya - Tingkat Kab/Kota BPMD Kab. Dinas Cipta Karya Kab/Kota/Sejenisnya - Tingkat Kecamatan Pemerintah Tingkat Kecamatan Pemerintah Tingkat Kecamatan - Tingkat Kelurahan/Desa - Pemerintah Tingkat Kelurahan20
  • 22. PNPM Mandiri DTK PNPM Mandiri IP PNPM Mandiri PISEW 8 26 9 32 177 32 186 497 237 1 - 5 milyar 2 milyar 500 juta - 1 milyar 1.5 milyar 250 juta 363,00 550 52.50 195,93 950 485.30 (1) APBN (2) APBD (3) Swadaya Masyarakat (4) Partisipasi Dunia UsahaDaerah Tertinggal secara ekonomi, sumber daya Desa Tertinggal Kabupaten eks. Proyek Pengembangan Prasaranamanusia, prasarana/ infrastruktur, kemampuan Perdesaan (P2D).keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas, dan Kabupaten di luar Pulau Jawa, Bali, Maluku, Iriankarakteristik daerah yang kurang mendukung. dan NAD,Daerah Khusus, mengalami bencana alam, Kabupaten di luar wilayah pengembangan PPKbencana sosial serta daerah yang ada di perbatasan dan P2DTK) serta program sejenis lainnya,dengan Negara lain. Kabupaten dengan alokasi anggaran pembangunan (APBD) per kapita yang kecil, Kabupaten dengan jumlah dan prosentase penduduk miskin yang besar,Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Pengendali PNPM MandiriTim Koordinasi P2DTK Pusat (Bappenas, KPDT, Tim Koordinasi Pusat (Menko Kesra dan Menko Tim Koord. Pisew Pusat (Bappenas, Dep PU,Depkeu, Depdagri, Depkes, Diknas, Menkokesra, Perekonomian) Sepdagri, Depkeu, Depkes, Depdiknas, KPDT)Dept PU, Depsos, Menkop dan UKM) Tim Pengarah Pusat (Menteri PU)Tim Koordinasi PNPM Provinsi Tim Koordinasi PNPM Provinsi Tim Koordinasi PNPM ProvinsiTim Koordinasi Propinsi (Ketua: Bappeda, Tim Pengarah Propinsi (TPPr) (Ketua: Tim Koordinasi Pisew Propinsi (Ketua: Bappedaanggota: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappeprop, Sekres: Dinas PU dan anggota dari Prop, dan anggota dari unsur Sekretariat DaerahDinas PU, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Prpinsi, Badan Pemberdayaan Masyarakat, DinasBadan PMD dan dinas/instansi lainnya ) Dinas-dinas terkait, masyarakat dan stakeholder PU/ nama lain, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, lainnya Dinas Pendidikan, Kanwil Dirjen Perbendaharaan, Dinas/badan/kantor terkait)Tim Koordinasi P2DTK Kabupaten (Ketua: Tim Pengarah Kabupaten (TPK) (Ketua: Bappeda, Tim Koordinasi Pisew Kabupaten (Ketua: BappedaBappeda, Anggota: Bagian Penyusunan Program Sekretaris: Kepala Dinas Bidang Pekerjaan Kabupaten, dan anggota dari unsur Sekretariatdan Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah, Dinas Umum/ Kimpraswil, dan anggota adalah Pemkab, Badan Pemberdayaan Masyarakat, DinasPekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Instansi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala PU/ nama lain, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan,Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Dinas/Instansi terkait serta masyarakat dan Dinas Pendidikan, Kantor PelayananPerdagangan, Badan PMD, KPPN, dan Dinas/ stakeholders lainnya Perbendaharaan Negara/KPPN, Dinas/badan/instansi lain yang terkait kantor terkait)Deputi Bidang Pembangunan Pedesaan Ditjen Cipta Karya Dep. PU Ditjen Cipta Karya, Dep. PU, Ditjen PMD Depdagri,Kementerian Negara Pembangunan Daerah Ditjen Bangda DepdagriTertinggalUPKD Provinsi Satuan Kerja Tingkat Provinsi Dinas Cipta Karya ProvinsiUPKD Kabupaten Satuan Kerja Tingkat Provinsi Dinas Cipta Karya Kab.UPK Kec. Pemerintah Tingkat Kecamatan Pemerintah Tingkat KecamatanTPK Pemerintah Tingkat Desa 21
  • 23. LAMPIRAN MATRIKS PROGRAM PNPM MANDIRI No ItemsPrograms PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perkotaan 8 Konsultan - Tingkat Pusat National Management Consultant Konsultan Manajemen Pusat (KMP) Unit Penelitian dan Pengembangan (R&D) - Tingkat Provinsi Regional Management Unit Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) - Tingkat Kab/Kota Fasilitaor Kab. Dan Fasilitator Teknik Kab. Kordinator Kota/ Asisten Kota Mandiri - Tingkat Kec. Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik Asisten Kota (askot), tdd askot sosial, askot ekonomi, Kecamatan askot teknik - Tingkat Kelurahan. Fasilitator Desa, terdiri dari Tim Penulis Usulan Fasilitator Kelurahan dan Tim Pelaksana Kegiatan 9 Rasio Fasilitator - Fasilitator Kecamatan Tiap Kecamatan terdiri dari 1 F.Kec dan F Teknik Fasilitator Kelurahan, tdd fasilitator sosial, fasilitator Kec. ekonomi, fasilitator teknik - Fasilitator Kelurahan - 5 Fasilitator untuk 7 Kelurahan 10 Peruntukan Bantuan Open Menu, dengan prioritas sebagai berikut: Jenis bantuan: Open Menu untuk kegiatan sosial, a. Kegiatan pembangunan perbaikan ekonomi, dan lingkungan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan Kelompok sasaran bantuan teknis: pemerintah dan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM, masyarakat b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan Kelompok sasaran BLM: masyarakat miskin yang kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan diidentifikasi masyarakat sendiri dan disepakati pelatihan pengembangan ketrampilan bersama oleh masyarakat kelurahan masyarakat (pendidikan nonformal) Peruntukan BLM: stimulan untuk memberi c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ kesempatan masyarakat berlatih melaksanakan ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama pronangkis bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan Pemanfaatan BLM dana bergulir: di lokasi baru produksi berbasis sumber daya lokal (tidak maksimal 30% dan di lokasi lama maksimal 20% termasuk penambahan modal) d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) 11 Pencairan Dana BLM Pencairan dana dari rekening kolektif Bantuan Proses penyaluran dan pencairan dana BLM P2KP PPK (BPPK) yang dikelola Unit Pengelola dari pemerintah yang diwakili oleh PJOK secara Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan langsung ke masyarakat yang diwakili oleh BKM (TPK) di tingkat desa. 12 Keberlanjutan Keberlanjutan dan pelibatan pelaku yang telah Penguatan kapasitas LKM dan unit-unit ada melalui : Peningkatan kapasitas pelaku pengelolanya (UPK, UPL, UPS) secara teknis dan manajerial, Penyediaan Melembagakan sinergi PJM Pronangkis dengan sistem dan mekanisme, Penguatan perencanaan pembangunan reguler tingkat kelembagaan kelurahan Adanya sistem pemeliharaan Sistem pemeliharaan partisipatif Inventarisasi Best Practice Pengembangan media warga di tingkat kelurahan Pelatihan kepada tim pemeliharaan Pedoman Exit Strategy dan Penyiapan Tahap Terminasi *) Termasuk Papua dan Papua Barat22
  • 24. PNPM Mandiri DTK PNPM Mandiri IP PNPM Mandiri PISEWKonsultan Manajemen Nasional Konsultan Manajemen Pusat Konsultan Pendukung Tim Koordinasi dan Konsultan Manajemen AdvisoryKonsultan Manajemen Provinsi Konsultan Manajemen Provinsi KM. Provinsi dan KM. Provinsi TeknikKonsultan Manajemen Kabupaten Konsultan Manajemen Kabupaten KM. Kabupaten & AsistenFasilitator Kecamatan Fasilitator Kecamatan dan TPL.FD TPKM/Komite SekolahTiap Kecamatan terdiri dari 1 Fasilitator - Tiap Kecamatan terdiri dari 1 Fasilitator dan 1 TPL- 1 Fasilitator untuk 3 Desa -Open Menu dengan prioritas pemenuhan Infrastruktur (umum, jalan, air minum, irigasi, Infrastruktur (umum, jalan, air minum, irigasi,kebutuhan sosial dasar (pendidikan, kesehatan), sanitasi) sanitasi)infrastruktur, penguatan hukum, capacitybuilding, penciptaan iklim investasi, iklim usahaserta penyediaan dan pemeliharaan sarana danprasarana sosial ekonomi.Pencairan dana dari rekening kolektif Bantuan PPK Penerima Dana Bantuan Sosial Infrastrukturn Pencaiaran dana dilakukan dengan cara(BPPK) yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan Perdesaaan (DBS) untuk rehabilitasi dan Pelaksanaan Langsung ke Lembaga(UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di peningkatan infrastruktur dan sarana adalah Kemasyarakatan Desa (LKD)tingkat desa. masyarakat desa melalui rekening OMS/ Pokmas/ LKDPemanfaatan dan pelibatan pelaku yang telah ada Pengelolaan pemanfaatan, pemeliharaan dan Pemanfaatan dokumen perencanaan dan pengembangan diserahkan kepada masyarakat infrastruktur oleh Kelompok Pemanfaat dan sesuai hasil Musdes (oleh Kelompk Pemanfaat Pemelihara/KPP) dan Pemelihara/KPP)Adanya sistem pemeliharaan Adanya prinsip-prinsip pemeliharaan, Monitoring pelaksanaan Pisew Mandiri dengan pendanaan dari Pemda pasca program selama 2 tahunPelatihan kepada tim pemeliharaan Pelatihan Kelompk Pemanfaat dan Pemelihara/ Pelatihan Kelompk Pemanfaat dan Pemelihara/ KPP) KPP) 23

×