PERATURAN                     MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                             REPUBLIK INDONESIA            ...
26.   Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar     Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia...
316. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang    Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran    Negara Re...
4                                  MEMUTUSKAN:Menetapkan :     PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                ...
5(3)   Pengadaan peralatan laboratorium dan buku referensi sebagaimana      dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan b ...
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUN...
II.   KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN      1. DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan        SMK ...
e. Kepatutan,     yaitu     penjabaran      program/kegiatan      DAK     Bidang             Pendidikan    Menengah       ...
Adapun situs pendataan online:            http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id.     B. Kriteria Khusus:        1. Rehab...
B. Pelaksanaan        Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 diatur        sebagai berikut:         1. Semu...
VII.    KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIAYAI DAK DAN PEMENUHANNYA        A. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK:         ...
C. Pemerintah Kabupaten/Kota   1. Menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya      10% (sepuluh persen) da...
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan        kegiatan DAK dengan mengacu pada Surat Edaran Bers...
G. Komite Sekolah        Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan        Menteri Pendidikan Nasio...
b. Panitia Pembangunan Sekolah menyerahan hasil pekerjaan yang     dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil...
pelaksanaan program DAK kepada Menteri Pendidikan dan            Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah.   ...
2. Pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kegiatan dengan tidak              berpedoman pada petunjuk teknis ini serta p...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013

28,281 views

Published on

Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013

Published in: Education
4 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
  • terima kasih, sangat membantu pak untuk menambah wawasan sesama guru
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Alat Peraga sma,dak sma 2013,produk dak sma 2013,dak smk 2013,dak sma 2013,alat lab ipa sma,alat lab kimia sma,laboratoriujm kimia sma,laboratoriujm kimia smk
    ALAT PERAGA DAK SD-SMP-SMA/SMK 2013 SESUAI JUKNIS
    Peraturan Mendikbud Nomor 12 tahun 2013 tentang juknis DAK dikdas Tahun Anggaran 2013
    Untuk informasi RAB dan Produk Alat Peraga yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Untuk Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP / SMPLB).
    Pemesanan Hub :
    CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP.
    PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN.
    Workshop : Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000.
    Showroom & Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000.
    Phone : +62 21 55701397 / +62 21 55702265 / Fax : +62 21 55741107 /
    Hp:0813.8053.7399./ 0813.18913674 PIN BB.276B6C52 / 2A8A5E31
    http://www.asakaprima.com/
    Email :asakaprima@gmail.com
    yahoo ID:dutamedia89
    RAB DAK SD 2013
    http://www.ziddu.com/download/22004549/RABDAKSD2013.xlsx.html
    RAB DAK SMP 2013
    http://www.ziddu.com/download/22004575/RABALPERSMPDAK2013.xlsx.html
    RAB DAK SMP 2013
    http://www.ziddu.com/download/22534713/RABALATLABSMADAK2013FIX.xlsx.html
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Dana insentif daerah 2013, RAB DID 2013, DANA DAERAH INSENTIF 2013, sarana DID 2013, PAKET DANA INSENTIF DAERAH, ALAT PERAGA DID 2013

    Alat Peraga sma,dak sma 2013,produk dak sma 2013,dak smk 2013,dak sma 2013,alat lab ipa sma,alat lab kimia sma,laboratoriujm kimia sma,laboratoriujm kimia smk
    ALAT PERAGA DAK SD-SMP-SMA/SMK 2013 SESUAI JUKNIS
    Peraturan Mendikbud Nomor 12 tahun 2013 tentang juknis DAK dikdas Tahun Anggaran 2013
    Untuk informasi RAB dan Produk Alat Peraga yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Untuk Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP / SMPLB).
    Pemesanan Hub :
    CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP.
    PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN.
    Workshop : Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000.
    Showroom & Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000.
    Phone : +62 21 55701397 / +62 21 55702265 / Fax : +62 21 55741107 /
    Hp:0813.8053.7399./ 0813.18913674 PIN BB.276B6C52 / 2A8A5E31
    http://www.asakaprima.com/
    Email :asakaprima@gmail.com
    yahoo ID:dutamedia89
    RAB DAK SD 2013
    http://www.ziddu.com/download/22004549/RABDAKSD2013.xlsx.html
    RAB DAK SMP 2013
    http://www.ziddu.com/download/22004575/RABALPERSMPDAK2013.xlsx.html
    RAB DAK SMP 2013
    http://www.ziddu.com/download/22534713/RABALATLABSMADAK2013FIX.xlsx.html
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • sampai bulan juli dak kota metro belum ada beritanya.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
28,281
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
765
Comments
4
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013

  1. 1. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013 perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
  2. 2. 26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496 );7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  3. 3. 316. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 119);20. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;21. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah aliyah(SMA/MA);24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013.
  4. 4. 4 MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2013. Pasal 1DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 digunakan untukmembiayai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan urutan priotitas:a. penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran;b. rehabilitasi ruang belajar rusak berat; dan/atauc. pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan. Pasal 2(1) Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diprioritaskan untuk seluruh peserta didik kelas X tahun pelajaran 2013/2014 sesuai dengan kurikulum 2013.(2) Rehabilitasi ruang belajar rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b termasuk dengan perabotnya.(3) Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas: a. pengadaan peralatan laboratorium; b. pengadaan buku referensi; c. pembangunan laboratorium; dan d. pembangunan perpustakaan. Pasal 3Proporsi penggunaan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013untuk penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum2013 sebesar 15% sampai dengan 25%, rehabilitasi ruang belajar rusak beratsebesar 40% sampai dengan 50%, dan pengadaan sarana dan prasaranapeningkatan mutu pendidikan sebesar 30% sampai dengan 40% dari total paguanggaran. Pasal 4(1) Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota menggunakan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Rehabilitasi ruang belajar rusak berat termasuk perabotnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan pembangunan laboratorium dan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan d dilaksanakan secara swakelola oleh panitia pembangunan sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. 5. 5(3) Pengadaan peralatan laboratorium dan buku referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan b dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota menggunakan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMKdilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini. Pasal 6Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri inidiatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah. Pasal 7Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2013 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TTD. MOHAMMAD NUH
  6. 6. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2013 PETUNJUK TEKNISI. KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan Menengah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan menengah yang belum mencapai standar pendidikan atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan menengah. Alokasi DAK Bidang Pendidikan setiap daerah dan pedoman umum DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi dan pedoman umum DAK tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013. Alokasi DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK sebesar Rp. 4.016.520.000.000 (empat triliun enam belas milyar lima ratus dua puluh juta rupiah). Setiap Kabupaten/Kota penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana yang diterima. 1
  7. 7. II. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN 1. DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK dialokasikan untuk menunjang program Pendidikan Menengah Universal yang bermutu dan merata. 2. Sasaran program DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 dialokasikan untuk SMA dan SMK negeri dan swasta. 3. DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK digunakan untuk kegiatan dengan urutan prioritas: a. penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013; b. rehabilitasi ruang belajar rusak berat termasuk perabotnya; dan c. pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan 1) pengadaan peralatan laboratorium; 2) pengadaan buku referensi; 3) pembangunan laboratorium; dan 4) pembangunan perpustakaan. 4. Besarnya alokasi rehabilitasi ruang belajar untuk tiap sekolah dapat berbeda sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisis tingkat kerusakan bangunan yang telah disahkan oleh instansi berwenang. 5. Sekolah harus memanfaatkan dana yang telah diterima secara optimal. Bila seluruh pekerjaan rehabilitasi ruang belajar yang disepakati sudah selesai tetapi masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk merehabilitasi prasarana lain sesuai prioritas sekolah. 6. Asas umum dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 meliputi: a. Efisien, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Menengah harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Efektif, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Menengah harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; c. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Menengah; d. Akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah dapat dipertanggungjawabkan; 2
  8. 8. e. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan f. Manfaat, berarti pelaksanaan program/kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.III. PERENCANAAN TEKNIS Mekanisme pengalokasian DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah merekapitulasi kebutuhan rehabilitasi ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, peralatan laboratorium, buku teks pelajaran dan buku referensi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bersama Provinsi; 2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah menyusun indek teknis program DAK tahun 2013; 3. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan sekolah penerima bantuan DAK.IV. KRITERIA SMA DAN SMK PENERIMA DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2013 A. Kriteria Umum: 1. Diprioritaskan bagi sekolah yang mempunyai jumlah siswa yang cenderung stabil atau meningkat; 2. Sekolah memiliki kepala sekolah definitif; 3. Khusus untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat harus memiliki izin operasional dan diprioritaskan bagi sekolah yang sudah memiliki status akreditasi; 4. Bangunan sekolah berada di atas lahan milik sendiri (milik Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri, milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti peralihan hak (akte jual beli, akte hibah dan/atau akte peralihan hak) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan 5. Sekolah telah mengisi data dalam sistem pendataan online yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. 3
  9. 9. Adapun situs pendataan online: http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id. B. Kriteria Khusus: 1. Rehabilitasi diperuntukkan bagi sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang belajar dilengkapi dengan analisis tingkat kerusakan bangunan yang disahkan oleh instansi berwenang. Rehabilitasi ruang belajar diprioritaskan untuk ruang belajar dengan tingkat kerusakan berat. Dalam hal terdapat ruang penunjang yang rusak berat dan menyatu dengan ruang belajar yang akan direhabilitasi maka ruang tersebut dapat disertakan dalam program rehabilitasi ruang belajar; 2. Pemberian bantuan pembangunan laboratorium diprioritaskan bagi sekolah yang belum mempunyai laboratorium dan memiliki lahan yang cukup untuk pembangunan laboratorium; 3. Pemberian bantuan pembangunan perpustakaan diprioritaskan bagi sekolah yang belum mempunyai perpustakaan dan memiliki lahan yang cukup untuk pembangunan perpustakaan; 4. Pemberian bantuan peralatan laboratorium diprioritaskan bagi sekolah yang belum mempunyai peralatan laboratorium; 5. Pemberian bantuan buku referensi diprioritaskan untuk sekolah yang belum mempunyai buku referensi atau yang dimilikinya kurang dari kebutuhan. 6. Penggandaan buku teks pelajaran diprioritaskan untuk seluruh peserta didik kelas X tahun pelajaran 2013/2014 sesuai dengan kurikulum yang berlaku.V. PENYALURAN DANA DAN PELAKSANAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2013 A. Penyaluran Dana: 1. DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (kabupaten/kota); 2. Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 4
  10. 10. B. Pelaksanaan Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 diatur sebagai berikut: 1. Semua proses pengadaan dilakukan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya; 2. Khusus pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar, pembangunan ruang perpustakaan dan ruang laboratorium yang termasuk konstruksi sederhana, dilakukan dengan proses swakelola oleh panitia pembangunan sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.VI. ACUAN PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2013 1. Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK dalam penggandaan buku teks pelajaran, rehabilitasi ruang belajar dan pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu SMA dan SMK mengacu pada standar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan acuan minimal dalam pelaksanaan DAK bidang pendidikan untuk SMA dan SMK. 3. Penggunaan dana untuk merealisasi program sebagaimana dimaksud pada butir 1 harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara, untuk itu perlu mempertimbangkan: a. kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah; b. kualitas; c. kemudahan perawatan; d. ketersediaan bahan dan alat; dan e. jangka waktu penggunaan (masa pakai/umur teknis). 4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013. 5
  11. 11. VII. KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIAYAI DAK DAN PEMENUHANNYA A. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK: 1. Administrasi kegiatan; 2. Penyiapan kegiatan fisik 3. Penelitian; 4. Pelatihan (kecuali pelatihan penggunaan alat yang diadakan dan disyaratkan); dan 5. Perjalanan dinas; B. Pemenuhan biaya yang tidak dapat dibiayai DAK Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK sebagaimana dimaksud pada huruf A, dibebankan pada APBD atau sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.VIII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB A. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah 1. Menyusun Kebijakan dan program pendidikan yang dibiayai melalui DAK; 2. Menyusun Petunjuk Teknis; 3. Melakukan Sosialisasi; 4. Melakukan Supervisi; 5. Menerima Laporan. B. Pemerintah Provinsi Pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 1. Mengkoordinasikan sosialisasi pelaksanaan DAK bagi kabupaten/kota sebagai tindak lanjut sosialisasi di tingkat pusat dengan mengundang narasumber dari institusi yang relevan; 2. Melaksanakan supervisi dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan DAK di Kabupaten/Kota; 3. Menerima laporan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan 4. Melaporkan hasil analisis supervisi dan monitoring pelaksanaan program DAK kepada Menteri Pendidkan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah. 6
  12. 12. C. Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 2. Dana pendamping yang disediakan oleh pemerintah daerah digunakan untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan, biaya lelang, IMB, dan biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan; 3. Menetapkan nama-nama SMA dan SMK penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 dalam Keputusan Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat; 4. Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat Kabupaten/Kota. 5. Melaporkan rangkuman pelaksanaan program DAK tahun 2013 kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri.D. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 1. Membuat rencana alokasi jumlah SMA dan SMK yang akan menerima program DAK tahun 2013 dengan mempertimbangkan data kebutuhan yang terbaru; 2. Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah; 3. Melakukan sosialisasi kegiatan DAK bidang pendidikan kepada seluruh sekolah; 4. Mengusulkan nama-nama SMA dan SMK sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2013 kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan; 5. Melaksanakan kegiatan program DAK sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya serta bertanggung jawab mutlak atas pengadaan barang/jasa yang diadakan; 7
  13. 13. 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK; 7. Menggandakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program DAK Bidang Pendidikan tahun 2013 yang telah ditetapkan Mendikbud dan mendistribusikan kepada seluruh sekolah penerima program DAK Bidang Pendidikan tahun 2013; 8. Melaporkan penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 kepada Kepala Daerah Bupati/Walikota dan Dinas Pendidikan Provinsi; 9. Mencatat hasil DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2013 sebagai aset daerah bagi sekolah negeri dan aset yayasan bagi sekolah swasta.E. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Terkait program DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 di tingkat Kabupaten/Kota.F. Satuan Pendidikan 1. Mencatat hasil pelaksanaan DAK bidang pendidikan menengah tahun anggaran 2013 sebagai inventaris sekolah; 2. Memanfaatkan bangunan/barang hasil pelaksanaan DAK untuk menunjang kegiatan belajar mengajar; 3. Merawat dan memelihara bangunan/barang hasil pelaksanaan DAK; 4. Membentuk panitia pembangunan sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 8
  14. 14. G. Komite Sekolah Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Terkait program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Menengah tahun Anggaran 2013 di tingkat sekolah.IX. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN A. Pelaporan Laporan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat sekolah, laporan Kabupaten/Kota, dan laporan pusat sesuai dengan peraturan perundangan: 1. Tingkat Sekolah a. Ketua Panitia Pembangunan Sekolah membuat laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir. 1) Laporan Mingguan Laporan mingguan merupakan laporan kemajuan pekerjaan fisik. 2) Laporan Bulanan Laporan bulanan meliputi laporan keuangan dan laporan fisik. 3) Laporan Akhir Laporan akhir meliputi laporan keuangan dan laporan fisik, disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan solusi yang ditempuh, serta melampirkan foto hasil rehabilitasi ruang belajar, pembangunan laboratorium dan pembangunan perpustakaan pada kemajuan pekerjaan 0%, 30%, 60% dan 100% dari total pelaksanaan kegiatan. Dalam laporan akhir, disertakan file foto kegiatan dalam CD. 9
  15. 15. b. Panitia Pembangunan Sekolah menyerahan hasil pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Kepala Sekolah. c. Kepala Sekolah melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan prasarana program DAK kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.2. Tingkat Kabupaten/Kota a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota merangkum laporan program pengadaan sarana oleh panitia/pejabat pengadaan dan pembangunan prasarana yang dilakukan oleh satuan pendidikan. b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan laporan akhir hasil pelaksanaan program DAK kepada Bupati/Walikota dan Dinas Pendidikan Provinsi. c. Bupati/Walikota menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan kepada: 1) Menteri Keuangan; 2) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Menteri Dalam Negeri. d. Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud huruf (c) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. e. Rincian pelaporan sebagaimana dimaksud huruf (c) mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).3. Tingkat Provinsi a. Menganalisis dan merangkum laporan pelaksanaan program DAK yang dikirimkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. b. Melaporkan hasil analisis laporan pelaksanaan program DAK Kabupaten/Kota dan hasil supervisi serta monitoring 10
  16. 16. pelaksanaan program DAK kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah. 4. Tingkat Pusat a. Menganalisis dan merangkum laporan pelaksanaan program DAK yang dikirimkan Bupati/Walikota dan Dinas Pendidikan Provinsi. b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK pada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri.B. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan 1. Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta institusi lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK). 2. Pengawasan. Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan program DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Inspektorat Daerah.C. Sanksi 1. Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana (Kabupaten/Kota, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11
  17. 17. 2. Pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kegiatan dengan tidak berpedoman pada petunjuk teknis ini serta peraturan perundangan lain yang terkait, merupakan penyimpangan yang akan dikenai sanksi hukum.X. KETENTUAN LAIN 1. Bagi Daerah yang terkena dan/atau dalam hal terjadi bencana alam, dana DAK Bidang Pendidikan Menengah dapat digunakan secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan daerah terkait dengan bidang pendidikan, setelah mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bencana alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Bagi kabupaten/kota yang alokasi peruntukan dana program DAK melebihi atau kurang dari persentase pagu anggaran komponen program yang sudah ditetapkan, dapat mengajukan usulan perubahan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Mekanisme pengajuan usulan perubahan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah; b. berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut. c. perubahan dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Telah diperiksa dan disetujui oleh : Kepala Biro Hukor Direktur Jenderal Dikmen Sesjen 12

×