Hukum Ekonomi, Bisnis danLembaga Keuangan Syariah
SILABI KULIAH• Tujuan Perkuliahan  – Mahasiswa memahami hukum normatif dan    positif yang berkaitan dengan ekonomi, bisni...
MATERI KULIAH•   Pendahuluan•   Pengertian Hukum Ekonomi, Bisnis dan Lembaga Keuangan Syariah•   Bisnis Syariah•   Struktu...
PENDAHULUAN: Hukum MaterilHukum materil ekonomi syariah saat ini adalah fiqh para fuqaha’, fatwa DSN yang sudah dan    bel...
Fenomena BaruSelama ini kewenangan PA menyangkut sengketa di      antara orang Islam, tetapi dalam sengketa    ekonomi sya...
Syariat Islam Sbg Hukum HidupPerkembangan hukum ekonomi syariah adalah  indikator hukum Islam atau syariah sebagai     huk...
PENGERTIAN HUKUM EKONOMI         SYARIAH
Hukum Ekonomi Syariah• Hukum ekonomi syariah kontemporer  merupakan gabungan antara reformasi  hukum ekonomi konvensional ...
Nama Lain• Hukum ekonomi syariah juga  dikenal dengan nama hukum bisnis  syariah, fiqh at-tijari wa al-  mu’amalat, kitab ...
LATAR BELAKANG• Geliat pemikiran dan praktek ekonomi Islam belakangan  ini sedang mencuat. Hal ini muncul sebagai reaksi  ...
• Menurut kesimupulan Abdul Wahhab Khallaf, paling  sedikit ada 10 ayat hukum dalam al-Qur’an yang  berisikan norma-norma ...
• al-Fanjari secara eksplisit menyebutkan satu demi satu ke-  21 ayat ekonomi yang dimaksudkannya, yaitu:   –   al-Baqarah...
Kitab Hadis• Kitab hadis yang dimaksudkan adalah Bulughul Maram  min Adillatil Ahkam, karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-  Asqa...
• Bab as-syuruth al-buyu` wa-ma nuhiya `anhu (bab tentang  syarat-syarat jual-beli dan hal-hal yang terlarang dari  padany...
• Bab as-shuluh (bab tentang perdamaian), atau  reconciliation (4 buah hadis).• Bab al-hawalah wad-dhaman (bab tentang pem...
• Bab as-syuf`ah (bab tentang hak pilihan untuk membeli  harta yang dimiliki secara bersekutu), atau option to  buy neighb...
• Bab al-waqf (bab tentang wakaf), atau mortmain  (3 hadis);• Bab al-hibah, wa-al-`umra, wa-ar-ruqba (bab  tentang hibah, ...
• Selain kitab hadis Bulugh al-Maram yang disebutkan di  atas, masih banyak lagi buku-buku hadis lainnya —  terutama hadis...
Kitab Fiqh• Pembahasan ekonomi Islam/Syariah akan semakin  terasa meluas dan mendalam tatkala kita membaca  literatur-lite...
• Selain kitab-kitab fikih yang membahas berbagai persoalan  hukum Islam dalam bentuknya yang bersifat umum dan  komprehen...
UNDANG-UNDANG yang terkaitdengan Lembaga Ekonomi dan Bisnis            Syariah
Penjelasan Pasal 49 UU No. 3/2006• Penjelasan Pasal 49 UU No. 3/2006 membagi ekonomi syariah  kpd 11 macam dan salah satun...
Sejarah PerUUan• Legislator pada mulanya hanya berpikir ttg bank  syariah. tetapi setelah didalamkan pandangan  ternyata l...
. . . lanjutan• Penyelasan Umum UU No. 19/2008 Tentang Surat  Berharga Syariah Indonesia atau Sukuk Negara  menyatakan: ”K...
. . . lanjutan• “Selain itu, transaksi dalam keuangan Islam  sesuai dengan syariah harus terlepas dari  unsur larangan ber...
Bisnis Syariah• Bisnis berasal dari kata Inggeris business.• Sebuah bisnis, disebut juga firm atau enterprise,  adalah seb...
. . . lanjutan• Kata ‘bisnis’ secara etimologi berhubungan  dgn keadaan busy (sibuk), paling kurang  mempunyai tiga penggu...
. . . lanjutan• Bisnis dapat digolongkan kpd bisnis pertanian  (agriculture) dan pertambangan (mining) atau bisnis  finans...
. . . lanjutan• Sedangkan bisnis syariah adalah  dunia usaha yang dilakukan  berdasarkan prinsip2 syariah. Bisnis  syariah...
Tijarah• Bisnis dalam kajian fiqh disebut tijarah  (perdagangan).• Tijarah : “penukaran harta melalui jual-beli  untuk tuj...
. . . lanjutan• Tijarah juga dikenal dengan nama al-bay’ (jual  beli), “yaitu penukaran harta dengan harta  untuk tujuan m...
. . . lanjutan• Tijarah= coomerce atau perdagangan (trade) atau  produksi berhubungan dgn pertukaran barang  dan pelayanan...
FALSAFAH BISNIS• BISNIS KONVENSIONAL              • BISNIS ISLAMI  – Market Driven :                  – Bisnis harus memil...
BEKERJA & BISNIS                           BEKERJA                           (al-’Amal)Mendapatan Harta                   ...
KERANGKA BISNIS ISLAMI                      ALLAH             IBADAH             RIDLO              RIDLO             RIDL...
KERANGKA PEMASARAN DALAM BISNIS            ISLAMI                       ALLAH              IBADAH             RIDLO       ...
PRINSIP DASAR PEMASARAN DALAM BISNIS                ISLAMI                 RIDLO ALLAH                 EXCHANGE           ...
PEMASARAN• Perhatikan olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya  di dunia perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu ...
CREATING DEMAND : MELAKUKAN EDUKASI PASAR MELALUI PROMOSI           HALAL & TOYYIB                                 PROMO  ...
CREATING DEMAND• Activating Needs, hendaknya diarahkan pada  dorongan suara hati yang bersumber dari asma’ul  husna     • ...
SISTEM BISNIS ISLAMI        INPUT :                                         OUT-PUT :Enterpreneurship               PROSES...
ORGANISASI BISNIS ISLAMI   •Refleksi sifat-sifat Allah = 99 asma’ul husna Allah          •Refleksi fungsi akal dalam bisni...
FIQH MUAMALAH UNTUK BISNIS         SYARIAH
PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH ISLAM     Bidang yang diperbolehkan syari’ah                    Tadlis            Bidang yang dil...
PENYEBAB TRANSAKSI DILARANG                             Penyebab dilarangnya                                  transaksi   ...
HARAM ZATNYATransaksi dilarang karena obyek yang ditransaksikan jugadilarangMisalnya: minuman keras, bangkai (kecuali ikan...
HARAM SELAIN ZATNYA1.   Tadlis (melanggar prinsip “an taraddin minkum”     Setiap transaksi dalam Islam harus dilandasi pa...
HARAM SELAIN ZATNYAb. Taghrir (Gharar)Gharar adalah situasi dimana terjadi incomplete information karena adanya   ketidakp...
HARAM SELAIN ZATNYA2. Melanggar prinsip “la tazhlimuna wa la tuzhlamun”    Jangan menzalimi dan jangan dizalimi           ...
HARAM SELAIN ZATNYAb. Rekayasa Pasar dalam demand (Bai’ Najasy)Rekayasa pasar dalam demand terjadi bila seorang    produse...
HARAM SELAIN ZATNYAd. RibaDalam ilmu fiqh dikenal jenis riba:1) Fadl (riba buyu’) riba karena pertukaran barang sejenis y...
RINGKASAN MENGENAI RIBATipe Riba        Faktor penyebab      Cara Menghilangkan Faktor PenyebabRiba Fadl        Gharar (un...
HARAM SELAIN ZATNYAe. Risywah  Menyuap orang lain untuk meloloskan atau  memudahkan urusan yang bersangkutan
TIDAK SAH/LENGKAP AKADNYASuatu transaksi yang tidak termasuk dalam kategori haram li dzatihi maupun haram li    ghairihi, ...
TEORI PERTUKARAN &          PERCAMPURANBerdasarkan tingkat kepastian hasil yang   diperoleh, kontrak bisnis dapat dibedaka...
TEORI PERTUKARAN DALAM ISLAMNatural Certainty Contracts/teori pertukaran, adalahkontrak dalam bisnis yang memberikan kepas...
TEORI PERTUKARAN                ‘AYN (aset riil) BI ‘AYN (aset                riil)   OBYEK        ‘AYN (aset riil) BI DAY...
TEORI PERTUKARAN                                    JENIS BEDA                                      upah tenaga kerja yang...
TEORI PERTUKARAN                                    Naqdan                                                         Salam  ...
TEORI PERTUKARAN                                                    Jenis sama                                            ...
TEORI PERCAMPURAN DALAM ISLAMNatural Uncertainty Contracts/teori percampuran adalah kontrakdalam bisnis yang tidak memberi...
TEORI PERCAMPURAN                ‘AYN BI ‘AYN    OBYEKPERCAMPURAN      ‘AYN BI DAYN                 DAYN BI DAYN          ...
TEORI PERCAMPURAN  ‘AYN BI                    ‘AYN BI                          DAYN BI   ‘AYN                       DAYN  ...
Regulasi Perbankan SyariahDalam UU Perbankan Indonesia
Perkembangan Landasan         Hukum      UU No 7/92 tentang PerbankanPP No 72/92 tentang Bank         UU No 10/98 tentang ...
DASAR PEMIKIRAN•untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatyang tidak mau dilayani oleh bank dengan sistembunga•mengoptim...
Landasan HukumBank Indonesia adalah otoritas pengawasan perbankan(termasuk perbankan syariah):Pasal 29 (1) (UU.No.7/1992 s...
Bank Umum dan BPR SyariahPasal 1 ayat 3 (UU.No.7/1992 sbgmn diubah dg) UU No.10 /  1998:  Bank Umum: bank yang melaksanaka...
Bank Umum dan BPR SyariahPasal 6 huruf m UU No.10 Tahun 1998:   “… Pokok-pokok ketentuan yang   ditetapkan oleh Bank Indon...
Pendirian Bank SyariahPasal 16 UU No.10 Tahun 1998:Persyaratan dan tatacara pendirian bankumum dan BPR Syariah ditetapkan ...
Pendirian Bank SyariahPendirian Bank Syariah1. Izin Prinsip2. Izin UsahaKonversi Bank Konvensional Menjadi BankSyariah1. I...
Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh Bank         Umum Konvensional PBI No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang Peruba...
Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh Bank         Umum Konvensional Pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) dengan cara:  – Me...
Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh Bank         Umum Konvensional    Pembukaan Kantor Cabang Pembantu    Syariah (KCPS)   ...
Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh    Bank Umum Konvensional  Pembukaan Unit Syariah (US)  – Merupakan bagian dari KC atau...
Kegiatan Usaha dan Produk Bank SyariahPasal 6, 7 dan 13 UU No.7 Tahun 1992sbgmn telah diubah dlm UU No.10 Tahun1998 mengat...
Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah  Pasal 1 angka 13 UU No.10 Th.1998 ttng Perbankan:  Prinsip Syariah adalah aturan p...
Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah                       (BU)  PBI No. 7/35/PBI/2005 perubahan atas No. 6/24/PBI/2004 ...
Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah                         (BU)c.melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan   berdas...
Kegiatan Usaha dan Produk Bank                    Syariah (BU)h. menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang   di...
Kegiatan Usaha dan Produk Bank                  Syariah (BU)Psal 37 :1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaks...
Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah                       (BU)Pasal 381. Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan  ...
Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah  PBI No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang  BPR Berdasarkan Prinsip Syariah ...
Kegiatan Usaha dan Produk Bank SyariahPasal 36• BPRS dilarang mengubah kegiatan usahanya  menjadi BPR Konvensional.• BPRS ...
Dewan Pengawas Syariah (DPS)                      danDewan Syariah Nasional (DSN)Dalam rangka menjaga kegiatan usaha bank ...
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan        Dewan Syariah Nasional (DSN)•   DPS wajib mengikuti fatwa dari DSN•   DPS adalah d...
PENUTUP•   UU No.10 Tahun 1998:    – mengakomodir legalitas hukum baik dari aspek kelembagaan dan      kegiatan usaha bank...
PENUTUP•   Standarisasi dalam penerapan akuntansi dan audit bank Syariah    yang diperlakukan secara khusus sebagaimana di...
Dewan Pengawas SyariahUntuk memastikan usaha ekonomi   atau bisnis syariah sesuai rinsip syariah di Indonesia, telah diben...
. . . lanjutan   Pasal 109 UU No. 40/2007: (1) Perseroan yg menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain ...
. . . lanjutan  Pasal 32 UU No. 21/2006: (1) DPS wajib  dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum   Konvensional yang memilik...
Permasalahan DPS a.l.Di antara permasalahan DPS: perannya yang terbatas dlm mengawasi praktek keuangan syariah karena angg...
. . . lanjutan  Hakim harus teliti melihat praktek perjanjian berdasarkan prinsip syariah     dalam kasus yang diajukan ke...
Contoh KasusAntara lembaga keuangan Islam di Dubai (Emirat     Arab) sbg Pihak I dan sebuah perusahaan  farmasi di Banglad...
. . . lanjutanSetelah kontrak berjalan, perusahan farmasi   kemudian tidak mau melunasi cicilan dgn pertimbangan bunga ter...
LPS Sudan LPS yang cukup bagus misalnya terdapat di Sudan dengan nama Hay’ah ar-Riqabah asy-   Syari’iyyah. Bila ditemukan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hukum ekonomi stain ta

3,616 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,616
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
73
Actions
Shares
0
Downloads
105
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hukum ekonomi stain ta

  1. 1. Hukum Ekonomi, Bisnis danLembaga Keuangan Syariah
  2. 2. SILABI KULIAH• Tujuan Perkuliahan – Mahasiswa memahami hukum normatif dan positif yang berkaitan dengan ekonomi, bisnis dan lembaga keuangan syariah meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, pasar modal syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun lembaga keuangan syariah.
  3. 3. MATERI KULIAH• Pendahuluan• Pengertian Hukum Ekonomi, Bisnis dan Lembaga Keuangan Syariah• Bisnis Syariah• Struktur Bisnis dan Lembaga Keuangan Syariah• Peraturan dan Operasional bank syariah,• Peraturan dan Operasional lembaga keuangan mikro syariah,• Peraturan dan Operasional asuransi syariah dan reasuransi syariah,• Peraturan dan Operasional pegadaian syariah,• Peraturan dan Operasional pasar modal syariah,• Peraturan dan Operasional obligasi syariah atau sukuk• Peraturan dan Operasional pembiayaan syariah,• Peraturan dan Operasional dana pensiun lembaga keuangan syariah.
  4. 4. PENDAHULUAN: Hukum MaterilHukum materil ekonomi syariah saat ini adalah fiqh para fuqaha’, fatwa DSN yang sudah dan belum diposivitivisasi oleh BI dan sedikit peraturan perundang-undangan. Diharapkan putusan hakim berdasarkan istinbath al-hukm dan ijtihad terbatas dan penggunaan metode tarjih dapat mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dalam bidang ini sebagai judge’s making law. 4
  5. 5. Fenomena BaruSelama ini kewenangan PA menyangkut sengketa di antara orang Islam, tetapi dalam sengketa ekonomi syariah juga menyangkut non-muslim yang menundukkan diri kepada akad-akad berdasarkan prinsip2 syariah. Gejala ini juga menunjukkan keluasan dan keluwesan syariah seperti disinggung oleh al-Qardhawi. Akad adalah konstitusi bagi para pihak, yang menjadi fokus pertama penyelesaian semua sengketa ekonomi syariah. Ada kesamaan kontrak dalam sistem hukum Islam dengan sistem hukum lain, misalnya sistem common law. 5
  6. 6. Syariat Islam Sbg Hukum HidupPerkembangan hukum ekonomi syariah adalah indikator hukum Islam atau syariah sebagai hukum yang hidup di negeri ini. Hukum ekonomi syariah dipakai oleh pelaku ekonomi, mendapat perhatian dari lembaga keuangan, keulamaan, peradilan dan pemerintah, tetapi dilihat dari minimnya peraturan perundang- undangan dalam bidang ini mendapat resepsi yang lamban dari legislator Indonesia. 6
  7. 7. PENGERTIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
  8. 8. Hukum Ekonomi Syariah• Hukum ekonomi syariah kontemporer merupakan gabungan antara reformasi hukum ekonomi konvensional dan fiqh mu’amalat modern.• Tidak mengherankan bila bidang ini merupakan suatu yang baru bagi peradilan Indonesia mengingat minimnya peraturan perundang- undangan dan prakek peradilan. 8
  9. 9. Nama Lain• Hukum ekonomi syariah juga dikenal dengan nama hukum bisnis syariah, fiqh at-tijari wa al- mu’amalat, kitab al-amwal wa al- buyu’,• Hukum keuangan syariah dan Islamic law of commerce and trade. Serupa tapi tak sama. 9
  10. 10. LATAR BELAKANG• Geliat pemikiran dan praktek ekonomi Islam belakangan ini sedang mencuat. Hal ini muncul sebagai reaksi terhadap praktek ekonomi konvensional yang telah menjadikan masalah ekonomi.• Islam ssebagai agama yang komprehensi dan universal, tentu memiliki konsep-konsep dasar dan praktik ekonomi.• Terlebih lagi adalah yang berkaitan dengan hukum ekonomi, ajaran Islam sangat sarat dengan hukum Islam• Indikator lain tentang kepedulian Islam terhadap persoalan ekonomi dan keuangan, ialah kenyataan yang menunjukkan bahwa di dalam al-Qur’an, yang menjadi sumber utama dan pertama hukum Islam, terdapat sejumlah ayat yang mengatur persoalan-persoalan hukum ekonomi dan keuangan (ayat al-iqtishadiyyah wa-al-maliyyah).
  11. 11. • Menurut kesimupulan Abdul Wahhab Khallaf, paling sedikit ada 10 ayat hukum dalam al-Qur’an yang berisikan norma-norma dasar hukum ekonomi dan keuangan• Mahmud Syauqi al-Fanjari dalam konteks yang agak luas memprakirakan ayat-ayat ekonomi dan keuangan dalam al-Qur’an berjumlah 21 ayat yang secara langsung terkait erat dengan soal-soal ekonomi.• Berlainan dengan Khallaf yang sama sekali tidak menunjukkan ayat-ayat mana saja yang ia maksud dengan 10 ayat al-iqtishadiyyah wa-al-maliyyah di atas,
  12. 12. • al-Fanjari secara eksplisit menyebutkan satu demi satu ke- 21 ayat ekonomi yang dimaksudkannya, yaitu: – al-Baqarah (2): 188, 275 dan 279; – An-Nisa (4): 5 dan 32; – Hud (11): 61 dan 116; – Al-Isra’ (17): 27; – An-Nur (24): 33; – Al-Jatsiyah (45): 13; – Adz-Dzariyat (51): 19; – An-Najm (53): 31; – Al-Hadid (57): 7; – Al-Hasyr (59): 7; – Al-Jumu`ah (62): 10; – Al-Ma`arij (70): 24 dan 25; – Al-Ma`un (107): 1, 2, dan 3.
  13. 13. Kitab Hadis• Kitab hadis yang dimaksudkan adalah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani (733 – 852 H).• Dalam kitab Bulugh al-Maram, yang telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa (di antaranya Inggris dan Indonesia) dan telah disyarah (dikomentari) oleh sejumlah pensyarah, ini terdapat kitabul-buyu` (kitab perdagangan) yang memuat 192 hadis hukum tentang ihwal ekonomi dan bisnis yang dikemas ke dalam beberapa bab. Selengkapnya adalah sebagai berikut:
  14. 14. • Bab as-syuruth al-buyu` wa-ma nuhiya `anhu (bab tentang syarat-syarat jual-beli dan hal-hal yang terlarang dari padanya), atau conditions of business transactions and those which are forbidden (46 hadis);• Bab al-khiyar (bab tentang hak memilih pelaku akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya), atau reconditional bargains (3 hadis);• Bab ar-riba (bab tentang riba), atau usury (18 hadis);• Bab ar-rukhshah fil-`araya wa-bai`il-ushuli watstsimar (kelonggaran tentang berbagai pinjaman dan jual-beli pepohonan dan buah-buahnya), atau licence regarding the sale of `Araya and the sale of trees and fruits (7 hadis);• Bab as-salam wal-qardhi war-rahni (bab tentang jual-beli salam, pinjam-meminjam dan gadai), atau payment in advance, loan and pledge (10 hadis);• Bab at-taflis wa-al-hajr (bab tentang pailit dan penahanan harta seseorang), atau insolvency and seizure (10 hadis);
  15. 15. • Bab as-shuluh (bab tentang perdamaian), atau reconciliation (4 buah hadis).• Bab al-hawalah wad-dhaman (bab tentang pemindahan hutang dan tanggungan/jaminan pembayaran hutang), atau transference of a debt to another and surety (4 hadis);• Bab as-syirkah wal-wakalah (bab tentang Persekutuan dan perwakilan), atau partnership and agency (8 hadis);• Bab al-iqrar (bab tentang – pernyataan – pengakuan), confession (1 hadis);• Bab al-`ariyah (bab tentang pinjaman), atau loan (5 hadis);• Bab al-ghashb (bab tentang mengganggu hak orang lain), atau wrongful appropriation (6 hadis);
  16. 16. • Bab as-syuf`ah (bab tentang hak pilihan untuk membeli harta yang dimiliki secara bersekutu), atau option to buy neighbouring property (6 hadis);• Bab al-qiradh (bab tentang peminjaman modal kepada orang lain dengan motif bagi untung antara pemilik modal dan yang menggunakan modal), atau giving someone some property to trade with, the profit being shared between the two but any loss falling on the property (2 hadis);• Bab al-masaqah wal-ijarah (bab tentang pemeliharaan kebun dan upah atau gaji), atau tending palm-trees and wages (9-10 hadis);• Bab Ihya’ al-mawat (bab tentang penggarapan/pengelolaan tanah tidak bertuan), atau bringing barren lands into cultivation (5-6 hadis);
  17. 17. • Bab al-waqf (bab tentang wakaf), atau mortmain (3 hadis);• Bab al-hibah, wa-al-`umra, wa-ar-ruqba (bab tentang hibah, umra dan penjaga upahan), atau gifts, life-tenancy, and giving property which goes to the survivor (11 hadis); Bab al-luqathah bab tentang luqatah), atau finds (6 hadis);• Bab al-fara’idh (bab tentang kewarisan), atau shares inheritance (13 hadis);• Bab al-washaya (bab tentang wasiat), atau wills (6-7 hadis);• Bab al-wadi`ah (bab tentang penitipan), atau trust (satu hadis).
  18. 18. • Selain kitab hadis Bulugh al-Maram yang disebutkan di atas, masih banyak lagi buku-buku hadis lainnya — terutama hadis-hadis hukum – yang hampir atau bahkan semuanya memuat hadis-hadis tentang ekonomi dan keuangan (al-hadits al-iqtishadiyyah wa-al-maliyyah).• Terutama di dalam kitab-kitab hadis yang tergabung dalam kelompok kutub as-sunan – berikut syarahnya – semisal:• Sunan al-Awza`i, karya besar al-Imam Abdurrahman bin Amr al-Awza`i (88 – 157 H),• Sunan Abi Dawud, karya monumental al-Imam al-Hafizh Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy`ats as-Sijistani al-Azdi (202 – 275 H),• Sunan an-Nasa’i, karya terpopuler al-Hafizh Abu Abdirrahman bin Dinar an-Nasa’i (214/215-303 H),• Sunan at-Tirmidzi, karangan ternama al-Imam al-Muhaddits Abu `Isa Muhammad bin `Isa bin Saurah at-Tirmidzi (209- 279 H),• Sunan ad-Dar Quthni, karya besar al-Imam al-Kabir Ali bin Umar ad-Dar Quthny (305 – 385 H) dan lain-lain.
  19. 19. Kitab Fiqh• Pembahasan ekonomi Islam/Syariah akan semakin terasa meluas dan mendalam tatkala kita membaca literatur-literatur Islam yang lain terutama dalam berbagai kitab fiqih (hukum Islam) yang jumlahnya tidak lagi puluhan apalagi belasan; akan tetapi, telah mencapai ratusan dan bahkan ratusan ribu.• Hampir atau bahkan semua kitab fikih — terutama yang bersifat umum dan berukuran tebal apalagi berjilid-jilid — pasti membahas persoalan muamalah khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan
  20. 20. • Selain kitab-kitab fikih yang membahas berbagai persoalan hukum Islam dalam bentuknya yang bersifat umum dan komprehensif, juga teramat banyak kitab-kitab fikih – klasik maupun kontemporer – yang secara spesifik membahas ihwal ekonomi-bisnis dan keuangan ala Islam secara khusus.• Perhatikan misalnya karya Abi Abdul Qasim bin Salam (1408 H/1988 M), Kitab al-Amwal, dan buah pena Ahmad Isa Asyur, al-Fiqh al-Muyassar fil-Mu`amalat [t.t.]. Yang pertama merepresentasikan karya-karya fikih keuangan klasik; sedangkan yang kedua, mewakili kitab-kitab fikih ekonomi kontemporer.• Pendeknya, hukum ekonomi Islam sebagaimana dapat ditelusuri dalam berbagai literatur yang ada dan tersedia, memiliki jangkauan yang sangat luas.• Hanya saja, bagaimana cara kita menggali dan mengembangkan norma-norma hukum ekonomi Islam yang terserak-serak di dalam berbagai literatur dimaksud, inilah tantangan yang harus dijawab dan dicarikan solusinya.
  21. 21. UNDANG-UNDANG yang terkaitdengan Lembaga Ekonomi dan Bisnis Syariah
  22. 22. Penjelasan Pasal 49 UU No. 3/2006• Penjelasan Pasal 49 UU No. 3/2006 membagi ekonomi syariah kpd 11 macam dan salah satunya adalah bisnis syariah.• 10 macam ekonomi syariah yang juga ) sebenarnya juga adalah bisnis syariah – bank syariah, – lembaga keuangan mikro syariah, – asuransi syariah, – reasuransi syariah, – reksadana syariah, – obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, – sekuritas syariah, – pembiayaan syariah, – pegadaian syariah, dan – dana pensiun lembaga keuangan syariah – Bisnis syariah. 22
  23. 23. Sejarah PerUUan• Legislator pada mulanya hanya berpikir ttg bank syariah. tetapi setelah didalamkan pandangan ternyata lembaga ekonomi syariah yang sudah mulai tumbuh di Indonesia mencapai 10 macam. Untuk mengcover semua bidang yang mungkin lahir di masa depan, maka dimasukkan tambahan terakhir berupa bisnis syariah, diharapkan dapat mencakup semua jenis usaha berbasis syariah .• 11 bidang tsb menyangkut harta, kekayaan dan uang secara umum, maka juga dinamakan hukum keuangan, dan ini juga didukung oleh perundang- undangan. 23
  24. 24. . . . lanjutan• Penyelasan Umum UU No. 19/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Indonesia atau Sukuk Negara menyatakan: ”Keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan.• Oleh karena itu, sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syariah Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits serta Ijma’, instrumen pembayaran syariah harus selaras dan memenuhi prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, thayyib, dan maslahat. “ 24
  25. 25. . . . lanjutan• “Selain itu, transaksi dalam keuangan Islam sesuai dengan syariah harus terlepas dari unsur larangan berikut: – (1) Riba, yaitu unsur bunga atau return yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang (money for money); – (2) Maysir, yaitu unsur spekulasi, judi, dan sikap untung-untungan; dan – (3) Gharar, yaitu unsur ketidakpastian yang antara lain terkait dengan penyerahan, kualitas, kuantitas, dan sebagainya . . .” 25
  26. 26. Bisnis Syariah• Bisnis berasal dari kata Inggeris business.• Sebuah bisnis, disebut juga firm atau enterprise, adalah sebuah organisasi yang diakui secara hukum, dirancang untuk menyediakan barang2 dan pelayanan untuk konsumen.• Pemilik dan pelaksana bisnis memiliki sebuah tujuan utama yaitu menerima atau mengembangkan keuntungan finansial sbg imbalan kerja dan menanggung resiko. 26
  27. 27. . . . lanjutan• Kata ‘bisnis’ secara etimologi berhubungan dgn keadaan busy (sibuk), paling kurang mempunyai tiga penggunaan, tergantung kpd cakupannya. – (1) berarti perusahaan tertentu atau korporasi, – (2) penggunaan umum menunjuk kpd sektor pasar tertentu seperti bisnis musik dan agribisnis, dan – (3) dlm pengertian luas termasuk semua kegiatan oleh komunitas pensuplai barang2 dan pelayanan. 27
  28. 28. . . . lanjutan• Bisnis dapat digolongkan kpd bisnis pertanian (agriculture) dan pertambangan (mining) atau bisnis finansial, termasuk bank dan perusahaan2 yang menghasilkan keuntungan melalui investasi dan manajemen modal; atau bisnis informasi, hak milik intelektual (intellectual property), termasuk studio2 film, penerbit, perusahaan2 perangkat lunak; atau bisnis pabrik2 atau bisnis perumahan atau pekerjaan pengecer dan distributor atau bisnis pelayanan atau jasa hiburan; atau bisnis transportasi. pelayanan publik seperti listrik, pengolahan sampah dll 28
  29. 29. . . . lanjutan• Sedangkan bisnis syariah adalah dunia usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip2 syariah. Bisnis syariah adalah usaha bisnis yang dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan sebesar- besarnya tetapi dengan memperhatikan prinsip halal-haram. 29
  30. 30. Tijarah• Bisnis dalam kajian fiqh disebut tijarah (perdagangan).• Tijarah : “penukaran harta melalui jual-beli untuk tujuan mendapatkan keuntungan.”• Perdagangan: kegiatan ekonomi yg sah secara Islam bila dilakukan dgn cara yang halal. – “Wahai orang2 yang beriman! Jangan kalian memakan harta saudaramu dengan cara berdasarkan kebatilan kecuali melakukan tijarah (perdagangan) saling kerelaan di antara kalian.” (an-Nisa’ 29). 30
  31. 31. . . . lanjutan• Tijarah juga dikenal dengan nama al-bay’ (jual beli), “yaitu penukaran harta dengan harta untuk tujuan memiliki dan menguasainya.”• Keduanya adalah penukaran harta dengan harta, tetapi pada tijarah, penekanan adalah pada mendapatkan keuntungan, walaupun dalam kenyataan tidak selalu mendapatkan keuntungan. 31
  32. 32. . . . lanjutan• Tijarah= coomerce atau perdagangan (trade) atau produksi berhubungan dgn pertukaran barang dan pelayanan dari produsen kpd konsumen akhir.• Commerce terdiri dari sesuatu yang bernilai ekonomi seperti barang2, pelayanan, informasi atau uang antara dua atau lebih benda.• Commerce pada dasarnya untuk menunjukkan kegiatan jual-beli, sedangkan trade menunjuk kpd pertukaran jenis barang tertentu, misalnya perdagangan gula (sugar trade) atau perdagangan saham pasar bursa (trade on the stock-exchange) dll. 32
  33. 33. FALSAFAH BISNIS• BISNIS KONVENSIONAL • BISNIS ISLAMI – Market Driven : – Bisnis harus memiliki nilai • Target Market ibadah, menjadi rahmatan • Customer Needs lil ‘alamin, untuk • Integrated Marketing mendapatkan Ridlo Allah • Profit through Customer – Sasaran Profit, Satisfaction Satisfaction (ridlo Customer) harus dibingkai Ridlo Allah • G = f (p, s, …) R
  34. 34. BEKERJA & BISNIS BEKERJA (al-’Amal)Mendapatan Harta Mengembangkan Harta (Akhdu al-mal) (Tanmiyatul al-mal) BISNIS Usaha Sendiri) Usaha Bersama (Syirkah)
  35. 35. KERANGKA BISNIS ISLAMI ALLAH IBADAH RIDLO RIDLO RIDLOSTAKEHOLDE COMPANY CUSTOMER R RAHMAT RAHMAT
  36. 36. KERANGKA PEMASARAN DALAM BISNIS ISLAMI ALLAH IBADAH RIDLO RIDLO RIDLO STAKEHOLDE COMPANY CUSTOMER R RAHMAT RAHMAT Creating Values & Market PERNIAGAAN = PEMASARAN
  37. 37. PRINSIP DASAR PEMASARAN DALAM BISNIS ISLAMI RIDLO ALLAH EXCHANGE Satisfaction NEEDS VALUES CREATING
  38. 38. PEMASARAN• Perhatikan olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu rizki (HR. Ahmad)• Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu (An Nisaa’ : 29)• Barang siapa yang memelihara silaturrahmi, maka Allah akan menganugerahkan rizki yang melimpah dan umur panjang (Al-Hadis)
  39. 39. CREATING DEMAND : MELAKUKAN EDUKASI PASAR MELALUI PROMOSI HALAL & TOYYIB PROMO DESIRED Needs STATE WantsDESIRED STATEPROMO
  40. 40. CREATING DEMAND• Activating Needs, hendaknya diarahkan pada dorongan suara hati yang bersumber dari asma’ul husna • Activating needs hendaknya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan produk/values yang halal dan toyyib• Metode dan cara melakukan edukasi pasar hendaknya didasarkan nilai-nilai : Siddiq – Amanah - Tabligh
  41. 41. SISTEM BISNIS ISLAMI INPUT : OUT-PUT :Enterpreneurship PROSES : ProfitKeahlian SDI Penerapan PertumbuhanSumber Daya Ilmu Sustainability ManajemenModal Berkah Manajemen Operasi/ Produksi; Keuangan, SDI, Pemasaran & Strategik
  42. 42. ORGANISASI BISNIS ISLAMI •Refleksi sifat-sifat Allah = 99 asma’ul husna Allah •Refleksi fungsi akal dalam bisnis = pengembangan 12 fungsi baku perusahaan Fungsi Khusus F7 F6 F4 F2FungsiUmum F8 F11 F0 S0 S0 = Jml F9 Penjualan; Pendapatan & Laba F10 F5 F3 F1 F0=Transaksi; F1=Perebutan Pelanggan; F2=Produk; F3= Perenc Pemasaran; F4=Pernc. Produk; F5=Riset Pasar & pemasaran; F6= Riset Produk; F7=Personalia; F8=peralatan & perbekalan; F9= Manj. keuangan; F10=Akuntansi; F11=Inti manajemen
  43. 43. FIQH MUAMALAH UNTUK BISNIS SYARIAH
  44. 44. PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH ISLAM Bidang yang diperbolehkan syari’ah Tadlis Bidang yang dilarangTaghrir Riba syari’ah Persaingan tidak sempurna Ikhtikar & bai’ najasy
  45. 45. PENYEBAB TRANSAKSI DILARANG Penyebab dilarangnya transaksi Haram zatnya Haram selain Tidak sah akadnya zatnya1. Darah 1. Tadlis 1. Rukunnya tidak2. Bangkai (kecuali ikan terpenuhi & belalang) 2. Ikhtikar 2. Syarat tidak3. Daging babi 3. Bai’ Najasy terpenuhi4. Binatang yang 4. Taghrir (Gharar) disembelih tidak 3. Terjadi Ta’alluq menyebut asma Allah 5. Riba 4. Terjadi “2 in 1”5. Khamer (minuman keras) 6. Risywah
  46. 46. HARAM ZATNYATransaksi dilarang karena obyek yang ditransaksikan jugadilarangMisalnya: minuman keras, bangkai (kecuali ikan dan belalang),babiTransaksi barang atau jasa yang demikian ini tetap haramwalaupun akad jual-belinya sah.Contoh:Pembelian minuman keras dengan akad murabahah melaluiBank Syari’ah.(Zat barangnya haram, namun akadnya sah)
  47. 47. HARAM SELAIN ZATNYA1. Tadlis (melanggar prinsip “an taraddin minkum” Setiap transaksi dalam Islam harus dilandasi pada prinsip kerelaan kedua pihak yang bertransaksi Mereka harus memiliki informasi yang sama tentang barang/jasa yang diperjual belikan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan Unknown to one party dalam bahasa fiqh disebut tadlis. Tadlis terjadi karena empat hal: a. Kuantitas  pengurangan timbangan b. Kualitas  penyembunyian kecacatan obyek c. Harga  memanfaatkan ketidaktahuan harga pasar d. Waktu penyerahan  penjual tidak mengetahui secara pasti barang akan diserahkan kepada pembeli
  48. 48. HARAM SELAIN ZATNYAb. Taghrir (Gharar)Gharar adalah situasi dimana terjadi incomplete information karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.Taghrir terjadi bila kita merubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.Gharar/taghrir terjadi karena empat hal, yaitu:1) Kuantitas  kasus ijon2) Kualitas  menjual sapi masih dalam perut induknya3) Harga  pengambilan margin 20% untuk 1 tahun atau 40% untuk 2 tahun4) Waktu penyerahan  menjual barang hilang seharga Rp. X dan disetujui oleh pembelinya
  49. 49. HARAM SELAIN ZATNYA2. Melanggar prinsip “la tazhlimuna wa la tuzhlamun” Jangan menzalimi dan jangan dizalimi S2Praktek yang melanggar prinsip ini adalah:a. Rekayasa pasar dalam Supply (Ikhtikar) S1 - Mengupayakan adanya kelangkaan barang P” dengan menimbun atau entry barier P’ - Menjual harga lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan D - Mengambil keuntungan lebih dibandingkan keuntungan sebelum kejadian I dan II Q2 Q1
  50. 50. HARAM SELAIN ZATNYAb. Rekayasa Pasar dalam demand (Bai’ Najasy)Rekayasa pasar dalam demand terjadi bila seorang produsen/ pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual S1 produk akan naik.Cara ini dapat dilakukan dengan cara: P”1) Penyerbaran isu P’ D22) Melakukan order pembelian D13) Pembelian pancingan sehingga tercipta sentimen pasar, bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan Q1 Q2 melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali obyek yang sudah dibeli
  51. 51. HARAM SELAIN ZATNYAd. RibaDalam ilmu fiqh dikenal jenis riba:1) Fadl (riba buyu’) riba karena pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mistlan bi mistlin), sama kuantitasnya (sawa-an bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin).2) Nasi’ah (riba duyun)  riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul renturn bersama risiko (al ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al kharaj bi la dhaman). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya berjalannya waktu. Nasi’ah adalah memastikan sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti3) Qard dan Jahiliyah  hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang ditetapkan.
  52. 52. RINGKASAN MENGENAI RIBATipe Riba Faktor penyebab Cara Menghilangkan Faktor PenyebabRiba Fadl Gharar (uncertain Kedua belah pihak harus memastikan to both parties) faktor berikut: 1) Kuantitas; 2) Kualitas; 3) Harga; 4) Waktu penyerahanRiba Nasi’ah Return tanpa Kedua belah pihak membuat kontrak yang risiko, pendapatan merinci hak dan kewajiban masing-masing tanpa biaya untuk menjamin tidak adanya pihak manapun yang mendapatkan return tanpa menanggung risiko, atau menikmati pendapatan tanpa menanggung biayaRiba Jahiliyah Memberi pinjaman Jangan mengambil manfaat apapun dari sukarela secara akad kebaikan (tabarru) komersiil, karena Kalaupun ingin mengambil manfaat maka setiap pinjaman gunakan akad bisnis (tijarah), bukan akad yang mengambil kebaikan (tabarru) manfaat adalah riba
  53. 53. HARAM SELAIN ZATNYAe. Risywah Menyuap orang lain untuk meloloskan atau memudahkan urusan yang bersangkutan
  54. 54. TIDAK SAH/LENGKAP AKADNYASuatu transaksi yang tidak termasuk dalam kategori haram li dzatihi maupun haram li ghairihi, belum tentu serta merta menjadi halal.Sesuatu tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap.Suatu transaksi dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu atau lebih faktor berikut:1) Rukun dan syarat tidak terpenuhi  Rukun jual beli meliputi: (a) Pelaku; (b) Obyek; © Ijab-qabul. Syarat jual beli, tidak: (a) Menghalalkan yang haram; (b) Mengharamkan yang halal; © Menggugurkan rukun; (d) Bertentangan dengan rukun; (e) Mencegah berlakunya rukun2) Terjadi Ta’alluq  Terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan. Dengan maksud, berlakunya akad 1 tergantung pada akad ke 2. Dalam terminologi fiqh disebut bai’ al-’inah.3) Terjadi two in one  Satu transaksi mewadahi dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian. Dalam terminologi fiqh disebut: shafqatain fi al-shafqah. Two in one terjadi karena: (a) obyek sama; (b) pelaku sama; © jangka waktu sama. Bila salah satu dari faktor tersebut tidak ada maka tidak terjadi two in one
  55. 55. TEORI PERTUKARAN & PERCAMPURANBerdasarkan tingkat kepastian hasil yang diperoleh, kontrak bisnis dapat dibedakan menjadi1. Natural Certainty Contracts (Teori Pertukaran)2. Natural Uncertainty Contracts (Teori Percampuran)
  56. 56. TEORI PERTUKARAN DALAM ISLAMNatural Certainty Contracts/teori pertukaran, adalahkontrak dalam bisnis yang memberikan kepastianpembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalambentuk ini: Cash-flownya pasti atau sudah disepakati di awal kontrak Obyek pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harganya
  57. 57. TEORI PERTUKARAN ‘AYN (aset riil) BI ‘AYN (aset riil) OBYEK ‘AYN (aset riil) BI DAYN (asetPERTUKARAN keuangan) DAYN (aset keuangan) BI DAYN (aset keuangan) NAQDAN WAKTU (Sekarang/Tunai)PERTUKARAN GHAIRU NAQDAN (Masa YAD)
  58. 58. TEORI PERTUKARAN JENIS BEDA upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras Kasat Mata ‘AYN BI ‘AYN Kualitas dapat dibedakan Pertukaran kuda dengan kudareal asset (‘ayn) dengan real asset (‘ayn) JENIS SAMA Kasat Mata Kualitas tidak dapat dibedakan Jika tidak dapat dibedakan mutunya, pertukaran dibolehkan, jika: Sawa-an bi sawa-in (sama jumlahnya) Mistlan bi mistlin (sama mutunya) Yadan bi yadin (sama waktu penyerahannya)
  59. 59. TEORI PERTUKARAN Naqdan Salam Barang Order Al-Bai’ Istishna’ Mu’ajjal ‘AYN BI DAYNreal asset (‘ayn)dengan financial Ijarah asset (dayn) Jasa Al-Ijarah Ju’alah
  60. 60. TEORI PERTUKARAN Jenis sama Sawa-an bi sawa-in (sama jumlahnya) Uang Yadan bi yadin (diserahkan saat itu juga) Jenis Beda DAYN BI DAYN Yadan bi yadin (diserahkan saat itu juga)Pertukaran financial asset (dayn) dengan financial asset (dayn) Non-Uang Surat berharga
  61. 61. TEORI PERCAMPURAN DALAM ISLAMNatural Uncertainty Contracts/teori percampuran adalah kontrakdalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baikdari segi jumlah maupun waktunya. Tingkat returnnya bisa positif,negatif maupun nol.Kontrak-kontrak investasi ini secara sunatullah tidak menawarkan : Return yang tetap dan pasti. ` Sifatnya tidak fixed dan predetermined.Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi salingmencampurkan asetnya (baik real asset maupun financial assets)menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan.Dalam kontrak demikian ini, keuntungan dan kerugian ditanggungbersama.
  62. 62. TEORI PERCAMPURAN ‘AYN BI ‘AYN OBYEKPERCAMPURAN ‘AYN BI DAYN DAYN BI DAYN NAQDAN WAKTUPERCAMPURAN GHAIRU NAQDAN
  63. 63. TEORI PERCAMPURAN ‘AYN BI ‘AYN BI DAYN BI ‘AYN DAYN DAYNMenyumbangkankeahlian Syirkah Jasa/keahlian (real asset) Percampuran financial asset ‘Abdan dicampur dengan uang (financial (dayn) dengan financial asset asset) Bentuk percampuran ini (dayn) disebut syirkah mudharabah Jika percampuran antara uang Seorang penyandang dana dengan uang dengan jumlah memberikan dana dan yang lain sama disebut syirkah memberikan reputasinya mufawadah; atau jumlah uang Bentuk percampuran ini disebut yang dipercampurkan syirkah wujuh jumlahnya berbeda disebut syirkah ‘inan.
  64. 64. Regulasi Perbankan SyariahDalam UU Perbankan Indonesia
  65. 65. Perkembangan Landasan Hukum UU No 7/92 tentang PerbankanPP No 72/92 tentang Bank UU No 10/98 tentang Berdasarkan Bagi Hasil perubahan UU 7/92 UU No 21/08 tentang Dicabut dg PP perubahan UU 10/98 30/99 BANK SYARIAH
  66. 66. DASAR PEMIKIRAN•untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatyang tidak mau dilayani oleh bank dengan sistembunga•mengoptimalkan peran sektor perbankan dalamrangka meningkatkan pemerataan pembangunan,pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangannasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat.
  67. 67. Landasan HukumBank Indonesia adalah otoritas pengawasan perbankan(termasuk perbankan syariah):Pasal 29 (1) (UU.No.7/1992 sbgmn diubah dg) UU No.10Th.1998 ttng Perbankan:Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh BankIndonesiaPasal 8 UU No.3/04 ttg Perubahan atas UUNo.23Th.1999 ttng Bank Indonesia:Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:a.Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneterb.Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaranc.Mengatur dan mengawasi bank.
  68. 68. Bank Umum dan BPR SyariahPasal 1 ayat 3 (UU.No.7/1992 sbgmn diubah dg) UU No.10 / 1998: Bank Umum: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Pasal 1 ayat 4 (UU.No.7/1992 sbgmn diubah dg) UU No.10 / 1998: BPR:bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  69. 69. Bank Umum dan BPR SyariahPasal 6 huruf m UU No.10 Tahun 1998: “… Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: a.Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah b.Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah; …”
  70. 70. Pendirian Bank SyariahPasal 16 UU No.10 Tahun 1998:Persyaratan dan tatacara pendirian bankumum dan BPR Syariah ditetapkan olehBank Indonesia– SK No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah– PBI No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 ttg Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konv menjadi Bank Umum Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.– No. 6/24/PBI/2004 ttg Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (mencabut SK No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah)– PBI No. 7/35/PBI/2005 perubahan atas No. 6/24/PBI/2004 ttg Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.– PBI No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah
  71. 71. Pendirian Bank SyariahPendirian Bank Syariah1. Izin Prinsip2. Izin UsahaKonversi Bank Konvensional Menjadi BankSyariah1. Izin Prinsip2. Izin Perubahan Kegiatan Usaha
  72. 72. Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh Bank Umum Konvensional PBI No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional: – Pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) – Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) – Unit Syariah (US)
  73. 73. Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh Bank Umum Konvensional Pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) dengan cara: – Membuka KCS baru – Mengubah KC konvensional menjadi KCS – Meningkatkan status KCPS menjadi KCS Wajib melaksanakan hal-hal sbb: – Membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) – Membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) – Menyediakan modal kerja: = 2 M untuk KCS di wilayah Jabotabek = 1 M untuk KCS di luar wilayah Jabotabek
  74. 74. Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh Bank Umum Konvensional Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) – Bertempat dan beralamat di KC atau KCP bank umum konvensional (tidak perlu membangun atau menyewa gedung kantor sendiri) – Menginduk kepada KCS dalam satu wilayah kerja BI (termasuk kliring) – Wajib mendapat izin dari BI – Menyediakan modal kerja minimal 500 J di wilayah Jabotabek dan 250 J di luar wilayah Jabotabek
  75. 75. Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh Bank Umum Konvensional Pembukaan Unit Syariah (US) – Merupakan bagian dari KC atau KCP konvensional – Transaksi Produk dan Jasa US dibukukan secara terpisah dari kegiatan konvensional – Wajib mendapat izin dari BI – Menyediakan modal kerja minimal 500 J di wilayah Jabotabek dan 250 J di luar wilayah Jabotabek – Dalam jangka waktu 3 tahun US harus sudah mengubah KC atau meningkatkan status KCP dimana US bertempat menjadi KCS
  76. 76. Kegiatan Usaha dan Produk Bank SyariahPasal 6, 7 dan 13 UU No.7 Tahun 1992sbgmn telah diubah dlm UU No.10 Tahun1998 mengatur kegiatan usaha bank secaraumumKhusus untuk bank syariah, kegiatan usahayang dapat dilaksanakan adalah yangsesuai dengan Prinsip Syariah
  77. 77. Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah Pasal 1 angka 13 UU No.10 Th.1998 ttng Perbankan: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)
  78. 78. Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah (BU) PBI No. 7/35/PBI/2005 perubahan atas No. 6/24/PBI/2004 ttg Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip SyariahPasal 36:Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalammelakukan kegiatan usahanya yang meliputi:a. melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain 1. giro berdasarkan prinsip wadi’ah; 2. tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah dan atau mudharabah; atau 3. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah;a. melakukan penyaluran dana melalui : 1. prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain: a) murabahah; b) istishna; c) salam; 2. prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain: a) mudharabah; b) musyarakah; 3. prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain: a) ijarah; b) ijarah muntahiya bittamlik; 4. prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh;
  79. 79. Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah (BU)c.melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: 1. wakalah; 2. hawalah; 3. kafalah; 4. rahn.d.membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah;e.membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;f. menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;g.memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
  80. 80. Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah (BU)h. menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;i. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi’ah yad amanah;j. melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah;k. memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah;l. memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;m. melakukan kegiatan usaha kartu debet, charge card berdasarkan prinsip syariah;n. melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah;o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.
  81. 81. Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah (BU)Psal 37 :1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bank dapat pula : a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad sharf; b) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan; c) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan d) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.2) Bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama Bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.
  82. 82. Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah (BU)Pasal 381. Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan.2. Permohonan persetujuan atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.Pasal 391. Bank dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional.2. Bank dilarang mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional.
  83. 83. Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah PBI No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 34 BPRS wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian yang meliputi: – menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istishna, ijarah, salam, jual beli lainnya. – pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah dan bagi hasil lainnya. – melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan prinsip syariah. – Produk dan jasa baru wajib disetujui BI
  84. 84. Kegiatan Usaha dan Produk Bank SyariahPasal 36• BPRS dilarang mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR Konvensional.• BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional
  85. 85. Dewan Pengawas Syariah (DPS) danDewan Syariah Nasional (DSN)Dalam rangka menjaga kegiatan usaha bank syariahagar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilaisyariahPenjelasan UU No.10 Tahun 1998 Pasal 6 hurufm : Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan olehBank Indonesia memuat antara lain: a.Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah; b.Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah c.Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
  86. 86. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)• DPS wajib mengikuti fatwa dari DSN• DPS adalah dewan yang ditempatkan di Bank Syariah yang keanggotaannya ditetapkan berdasarkan rekomendasi DSN yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank.• Keanggotaan DPS harus mendapat persetujuan BI.• DSN merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI merupakan satu- satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa syariah terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga- lembaga keuangan di Indonesia
  87. 87. PENUTUP• UU No.10 Tahun 1998: – mengakomodir legalitas hukum baik dari aspek kelembagaan dan kegiatan usaha bank syariah dengan jelas – menjadi landasan yuridis yang kuat bagi perbankan dan para pihak yang berkepentingan.• UU No.23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004: – memberikan landasan hukum yang cukup kuat kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan Syariah.• Pengaturan hukum kegiatan usaha bank syariah secara “equal treatment regulations”. Namun demikian kadangkala terdapat pengaturan yang bersifat khusus terhadap kegiatan usaha bank syariah yang disesuaikan dengan karakter usaha bank Syariah.
  88. 88. PENUTUP• Standarisasi dalam penerapan akuntansi dan audit bank Syariah yang diperlakukan secara khusus sebagaimana ditentukan dalam standar internasional untuk akuntansi dan audit lembaga keuangan syariah yang diterbitkan oleh AAOIFI Bahrain.• Dalam kegiatan usaha bank syariah peranan DPS juga sangat penting dalam rangka menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.• DPS harus independen dan terdiri dari para pakar Syariah Muamalah yang juga memiliki pengetahuan dasar bidang perbankan.• Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari DPS wajib mengikuti fatwa DSN.• DSN merupakan badan independen yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa syariah terhadap produk dan jasa lembaga keuangan syariah di Indonesia.
  89. 89. Dewan Pengawas SyariahUntuk memastikan usaha ekonomi atau bisnis syariah sesuai rinsip syariah di Indonesia, telah dibentuk Badan Pengawas Syariah (LPS), antara lain melalui Undang-Undang No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No.21/2008 Tentang Perbankan Syariah. 89
  90. 90. . . . lanjutan Pasal 109 UU No. 40/2007: (1) Perseroan yg menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. (2) DPS sbgmana dimaksud pada ayat (1) terdiri atasseorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI. (3) DPS sbgmana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikannasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai prinsip syariah. 90
  91. 91. . . . lanjutan Pasal 32 UU No. 21/2006: (1) DPS wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. (2) DPS sbgmana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atasrekomendasi MUI. (2) DPS sbgmana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasikegiatan Bank agar sesuai dgn Prinsip Syariah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DPS sbgmana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PBI. 91
  92. 92. Permasalahan DPS a.l.Di antara permasalahan DPS: perannya yang terbatas dlm mengawasi praktek keuangan syariah karena anggota DPS pada umumnya adalah ahli syariah tetapi bukanlah praktisi keuangan syariah dan mereka tidak bekerja purna waktu. Juga disinyalir praktek yang tidak syariah dlm lembaga2 ini, misalnya melalui margin yang dipahami oleh sebagianpengamat sbg bentuk lain dari bunga atau riba yang terlarang dalam ekonomi syariah. 92
  93. 93. . . . lanjutan Hakim harus teliti melihat praktek perjanjian berdasarkan prinsip syariah dalam kasus yang diajukan ke pengadilan,missalnya bila ada gugatan pembatalan akad oleh pihak dlm hal akad tidak murni berdasarkan syariah. 93
  94. 94. Contoh KasusAntara lembaga keuangan Islam di Dubai (Emirat Arab) sbg Pihak I dan sebuah perusahaan farmasi di Bangladesh sbg Pihak II. melakukan akad mudharabah bagi pembelian sejumlah alat farmasi oleh Pihak I untuk Pihak II. Pihak I mendapat keuntungan bagi hasil dari pembelian ini dan Pihak II membayar ansuran hutang setiap bulan plus prosentasi keuntungan bagi hasil perbulan kepada Pihak I. 94
  95. 95. . . . lanjutanSetelah kontrak berjalan, perusahan farmasi kemudian tidak mau melunasi cicilan dgn pertimbangan bunga terselubung, karena itu perjanjian batal demi hukum. Pihak I membawa kasusnya ke pengadilan Inggeris sesuai bunyi kontrak. Akhirnya pengadilan London menerima gugatan tsb berdasarkanhukum umum, dan bukan prinsip syariat Islam yang tidak dikenal di pengadilan Inggeris,bahwa orang yang berhutang wajib membayar hutangnya sesuai syarat2 perjanjian. 95
  96. 96. LPS Sudan LPS yang cukup bagus misalnya terdapat di Sudan dengan nama Hay’ah ar-Riqabah asy- Syari’iyyah. Bila ditemukan praktek tidaksyariah, misalnya unsur bunga atau riba, maka bunga atau riba tsb tidak dibayarkan kepada pihak, tetapi disalurkan ke rekening khususmilik negara untuk tujuan dana kebajikan. Bila praktek tsb disebabkan karena pasal perundang-undangan tertentu, maka LPS mengusulkan perubahan pasal tsb kepada pemerintah dan DPR. 96

×