Kode etik
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kode etik

on

  • 1,100 views

dalam slide ini akan di jelaskan pengertian, fungsi dan pasal - pasal dalam kode etik

dalam slide ini akan di jelaskan pengertian, fungsi dan pasal - pasal dalam kode etik

semoga bermanfaat !!!

Statistics

Views

Total Views
1,100
Views on SlideShare
1,100
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
30
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Kode etik Kode etik Presentation Transcript

  •  Apa Itu Kode? Kode adalah tanda (kata-kata, tulisan) ygdisepakati untuk maksud tertentu (untukmenjamin kerahasiaan berita, pemerintah,dsb) Apa itu Etik? Etik adalah norma dan asas yg diterima olehkelompok tertentu sbg landasan tingkahlaku.
  •  Apa itu Kode Etik? Kode etik merupakan suatu bentuk aturan tertulisyang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkanprinsip-prinsip moral yang ada & dan pada saatdibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alatuntuk menghakimi segala macam tindakan yangsecara umum dinilai menyimpang dari kode etik. Panduan moral dan etika kerja yang disusun danditetapkan organisasi profesi : dokter, pengacara,guru, jurnalis dan lain – lain.
  •  Apa itu jurnalistik? Jurnalistik adalah adalah bidang profesi yangmengusahakan penyajian informasi tentang kejadiandan atau kehidupan sehari-hari (pada hakikatnyadalam bentuk penerangan, penafsiran dan pengkajian)secara berkala, dengan menggunakan sarana-saranapenerbitan yang ada Apa itu Kode Etik Jurnalistik? Kode Etik Jurnalistik adalah acuan moral yangmengatur tindak-tanduk seorang wartawan. Kode EtikJurnalistik bisa berbeda dari satu organisasi keorganisasi lain, dari satu koran ke koran lain.
  • Memiliki pengertian yangsama dengan istilah …kode kehormatan, DeklarasiHak – Hak Dan Kewajiban,piagam - piagam kewajibanprofesional, prinsip -prinsip, standar dan lain –lain.
  •  Kode etik mempunyai sanksi yang bersifat moralterhadap anggota kelompok tersebut Daya jangkau suatu kode etik hanya tertuju kepadakelompok yang mempunyai kode etik tersebut Kode etik dibuat dan di susun oleh lembaga /kelompok profesi yang bersangkutan sesuai denganaturan organisasi itu dan bukan dari pihak luar.
  •  memperlihatkan kepada publik suatu karya jurnalistik >>Kode etik inipula sebagai penuntun seorang wartawan dalam melakukan tugasnya,baik dalam peliputan suatu berita atau menulis dan menyiarkan beritatersebut. Bidang ilmu >> menyajikan berita kepada masyarakat yang merunjukkepada aturan yang di patuhi atau di jadikan patokan dalammencari,menyusun,dan menyajikan berita. Menimbang prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, kewajiban terhadap dirinyadan kewajiban terhadap orang lain Menentukan bagi dirinya sendiri bagaimana ia akan hidup, bagaimana iaakan melaksanakan pekerjaan kewartawanannya, bagaimana ia akanberpikir tentang dirinyasendiri dan tentang orang lain, bagaimana ia akanberperilaku dan bereaksi terhadap orang-orang serta isu-isu di sekitarnya. mengatur hubungan antaranggota untuk menumbuhkan kolektivitas dansifat eksternal mengatur hubungan kolektivitas dengan masyarakat luas.Agar dapat berfungsi dengan semestinya
  •  Alat control social, yaitu tidak hanya megaturhubungan antara sesame anggota seprofesi, tetapi jugadapat juga mengatur hubungan antara anggotaorganisasi profesi tersebut dengan masyarakat. Mencegah adanya control dan campur tangan pihaklain, termasuk pemeritnah atau kelompok masyarakattertentu.
  • INDONESIA Pertama kali KEWI( Kode Etik WartawanIndonesia ) di rumuskandi Bandung 1 September1999 Kode Etik JurnalistikIndonesia tahun 2003 Kode Etik tahun 2006 =pengganti KEWI tahun2000 Kode KehormatanInternasionalJurnalistik yangditerima di KongresInternationalFederation ofJournalists diBordeaux, April 1954 Kode Berita PBBINTERNASIONAL
  •  WartawanIndonesiabersikapindepen-den,menghasil-kan beritayangakurat,berimbang, dan tidakberitikadburuk. Penafsiran• a. Independen berarti memberitakanperistiwa atau fakta sesuai dengansuara hati nurani tanpa campur tangan,paksaan, dan intervensi dari pihak laintermasuk pemilik perusahaan pers. b. Akurat berarti dipercaya benar sesuaikeadaan objektif ketika peristiwaterjadi. c. Berimbang berarti semua pihakmendapat kesempatan setara. d. Tidak beritikad buruk berarti tidakada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugianpihak lain.
  •  Penafsiran Cara-cara yang profesional adalah: a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber; b. menghormati hak privasi; c. tidak menyuap; d. menghasilkan berita yang faktual dan jelassumbernya; e. rekayasa pengambilan dan pemuatan ataupenyiaran gambar, foto, suara dilengkapi denganketerangan tentang sumber dan ditampilkan secaraberimbang; f. menghormati pengalaman traumatik narasumberdalam penyajian gambar, foto, suara; g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakanhasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; h. penggunaan cara-cara tertentu dapatdipertimbangkan untuk peliputan berita investigasibagi kepentingan publik.
  • Penafsiran a. Menguji informasi berarti melakukan check and rechecktentang kebenaran informasi itu. b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaankepada masing-masing pihak secara proporsional. c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan.Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yangberupa interpretasi wartawan atas fakta. d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimiseseorang.
  •  Pasal 4 WartawanIndonesiatidakmembuatberitabohong,fitnah,sadis, dancabul.Penafsiran a. Bohong berarti sesuatu yang sudahdiketahui sebelumnya oleh wartawan sebagaihal yang tidak sesuai dengan fakta yangterjadi. b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yangdilakukan secara sengaja dengan niat buruk. c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenalbelas kasihan. d. Cabul berarti penggambaran tingkah lakusecara erotis dengan foto, gambar, suara,grafis atau tulisan yang semata-mata untukmembangkitkan nafsu birahi. e. Dalam penyiaran gambar dan suara dariarsip, wartawan mencantumkan waktupengambilan gambar dan suara.
  •  Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkanidentitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkanidentitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.Penafsiran a. Identitas adalah semua data dan informasi yangmenyangkut diri seseorang yang memudahkan oranglain untuk melacak. b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16tahun dan belum menikah.
  •  Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesidan tidak menerima suap.Penafsiran a. Menyalah-gunakan profesi adalah segala tindakanyang mengambil keuntungan pribadi atas informasiyang diperoleh saat bertugas sebelum informasitersebut menjadi pengetahuan umum. b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang,benda atau fasilitas dari pihak lain yangmempengaruhi independensi.
  • Penafsirana. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkanidentitas dan keberadaan narasumber demi keamanannarasumber dan keluarganya.b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaranberita sesuai dengan permintaan narasumber.c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau datadari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpamenyebutkan narasumbernya.d. “Off the record” adalah segala informasi atau data darinarasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
  • Penafsirana. Prasangka adalah anggapan yang kurang baikmengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
  •  Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumbertentang kehidupan pribadinya, kecuali untukkepentingan publik.Penafsiran a. Menghormati hak narasumber adalahsikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segikehidupan seseorang dan keluarganyaselain yang terkait dengan kepentinganpublik.
  •  Pasal 10 WartawanIndonesia segeramencabut,meralat, danmemperbaikiberita yangkeliru dan tidakakurat disertaidenganpermintaanmaaf kepadapembaca,pendengar, danatau pemirsa.Penafsiran a. Segera berartitindakan dalam waktusecepat mungkin, baikkarena ada maupuntidak ada teguran daripihak luar. b. Permintaan maafdisampaikan apabilakesalahan terkait dengansubstansi pokok.
  •  Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawabdan hak koreksi secara proporsional.Penafsiran a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok oranguntuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadappemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkankekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baiktentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yangperlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistikdilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etikjurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atauperusahaan pers.
  • 1. Pernyataan Internasional ini diproklamasikansebagai ukuran bagi pegangan profesionalwartawan yang bekerja mengumpulkan,mengirim, serta menyiarkan berita / informasidan melaporkan kejadian – kejadian.2. Menghormati kebenaran dan hak masyarakatpada Kebenaran adalah kewajiban utamawartawan
  • 3. Dalam melakukan kewajibannya ini dia akanmembela prinsip dua sila : kebebasan dalammencari dan menyiarkan berita serta hakmemberikan komentar dan kritik yang layak4. Wartawan hanya melaporkan apa yang sesuaidengan fakta – fakta yang asal – usulnyadiketahuinya. Dia tidak akan menyembunyikaninformasi yang penting dan dia tidak akanmemalsukan dokumen – dokumen.
  • 5. Dia hanya menggunakan cara – cara yanglayak untuk mendapatkan berita, foto,dan dokumen – dokumen.6. Setiap informasi yang telah disiarkan danternyata tidak benar akan dibetulkannyadengan sebaik – baiknya.7. Dia akan memegang teguh rahasiapekerjaannya dalam hubungannya dengansumber berita yang didapatkannyaberdasarkan kepercayaan.
  • 8. Dia akan menganggap sebagai pelanggaran –pelanggaran profesional yang besar hal –hal sebagaiberikut : plagiarisme, maki – makian, cercaan, tuduhan –tuduhan palsu, dan penerimaan sogok untuk menyiarkanatau tidak menyiarkan sesuatu.9. Setiap wartawan yang layak mendukung nama inimenganggap adalah menjadi kewajibannya untukmendukung prinsip – prinsip yang tersebut diatas. Didalam batas – batas hukum tiap – tiap negara, wartawanmengakui dalam bidang – bidang profesionalnya hanyayurisdiksi kolega - koleganya dan menolak setiap macamcampur tangan pemerintah atau orang lain.(Di terima oleh Kongres International federation ofJournalists di Bordeaux, April 1954 – naskah ini dikutipdari Mochtar Lubis , Pers dan Wartawan )
  •  Pemberitaan kasus Antasari yang melibatkanwanita bernama Rani oleh TV swasta Menurut Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)Pusat Tribuana Said, Selasa, saat diskusi Bedah Kasus KodeEtik Jurnalistik di Gedung Dewan Pers, indikasipelanggaran tersebut dapat dilihat dari pemberitaan yangkurang berimbang karena hanya menggunakanpernyataan dari pihak kepolisian saja.Selain itu, Tribuana menambahkan, narasumber yangdipakai hanya narasumber sekunder saja, misalnyakeluarga Rani dan tetangga Rani, bukan dari narasumberutama.
  •  Pasal yang dilanggar oleh divisi berita TVswasta dalam menyiarkan pemberitaanAntasari – Rani adalah Pasal 3: WartawanIndonesia selalu menguji informasi,memberitakan secara berimbang, tidakmencampurkan fakta dan opini yangmenghakimi, serta menerapkan asaspraduga tak bersalah. Dalam kasus di atas,wartawan TV One hanya menggunakanpernyataan dari pihak kepolisian, tidakmenggunakan data dari narasumberutama yaitu Antasari atau Rani.
  •  Kasus wawancara fiktif terjadi di Surabaya. Seorangwartawan harian di Surabaya menurunkan berita hasilwawancaranya dengan seorang isteri Nurdin M Top. Untukmeyakinkan kepada publiknya, sang wartawan sampaimendeskripsikan bagaimana wawancara itu terjadi. Karenaberasal dari sumber yang katanya terpercaya, hasilwawancara tersebut tentu saja menjadi perhatianmasyarakat luas. Tetapi, belakangan terungkap, ternyatawawancara tersebut palsu alias fiktif karena tidakpernah dilakukan sama sekali. Isteri Nurdin M Top kalaitu sedang sakit tenggorokkan sehingga untuk berbicarasaja sulit, apalagi memberikan keterangan panjang lebarseperti laporan wawancara tersebut. Wartawan dari harianini memang tidak pernah bersua dengan isteri orang yangdisangka teroris itu dan tidak pernah ada wawancara samasekali.
  •  Wartawan dalam kasus di atas melanggar Kode EtikJurnalistik Pasal 2 dan Pasal 4. Pasal 2 berbunyi: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugasjurnalistik. Pasal 4 berbunyi: Wartawan Indonesia tidak membuatberita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Wartawan tersebut tidak menggunakan cara yangprofessional dalam menjalankan tugasnya. Ia tidakmenyebarkan berita yang faktual dan tidak menggunakannarasumber yang jelas, bahkan narasumber yang digunakanadalah narasumber fiktif. Wawancara dan berita yangdipublikasikannya merupakan kebohongan. Tentu inimerugikan konsumen media. Pembaca mengkonsumsi mediauntuk memperoleh kebenaran, bukan kebohongan.Kredibilitas harian tempat wartawan tersebut bekerja jugasudah tentu menjadi diragukan.
  •  Ternyata tidak semua media jurnalistik di Indonesia telahpatuh pada Peraturan Dewan Pers tentang Kode EtikJurnalistik, semisal 2 televisi swasta dalam pemberitaansepakbola Nasional khususnya berkaitan dengan TimNasional Sepak Bola Indonesia (Timnas Indonesia).Seperti sudah diketahui bersama bahwa AFC dan FIFAyang menyatakan bahwa Timnas Indonesia adalahTimnas yang dikelola oleh Persatuan SepakbolaSeluruh Indonesia (PSSI), ternyata hal ini disesatkanoleh pemberitaan yang dilakukan oleh 2 televisi swastatersebut. Lebih parah lagi, 2 televisi swasta terkaitpemberitaan Bola Nasional ini diduga melanggar Kode EtikJurnailistik pasal 4 dalam penafsiran ayat (1) dan (2) yangmenyatakan bahwa:
  •  Adanya pemberitaan yang menyatakan bahwa Timnas Indonesiayang dibentuk oleh KPSI adalah Tim Nasional SepakbolaIndonesia. Hal ini merupakan indikasi atas kebohongan danfitnah atas keberadaan dan posisi Timnas Indonesia yang sahserta diakui oleh AFC/FIFA. Adanya kebohongan dan fitnah pemberitaan yang menyatakandengan memberikan label kepada La Nyalla Mataliti sebagaiketua umum PSSI hasil KLB di Ancol, padahal AFC maupun FIFAtidak mengakui adanya KLB Ancol. AFC dan FIFA hanyamengakui organisasi PSSI adalah yang dipimpin oleh DjoharArifin Husen. Pemberitaan terkait poin 1 dan 2 ini hingga sekarang terusdilakukan, terkahir kali pemberitaan ini adalah saat Kampiunhari Minggu (23/9/12) yang menyatakan bahwa TimnasIndonesia akan melanjutkan latihan di Australia denganmelakukan latih tanding bersama Klub-klub lokal Australia.
  •  Dalam Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Persmelalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat KeputusanDewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang KodeEtik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Persmenyatakan bahwa Penilaian akhir atas pelanggaran kodeetik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi ataspelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasiwartawan dan atau perusahaan pers. Repotnya adalah jikapelanggaran kode etik Jurnalistik ini didukung olehperusahaannya, hal ini berarti tidak akan mendapatkansanksi apapun. Oleh karenanya, seharusnya perusahaanpers tetap memegang pada prinsip-prinsip jurnalistik yangmencerdaskan bangsa, menyampaikan pemberitaan yangbenar, obyektif, dan sesuai fakta yang ada serta landasanmoral dan etika profesi sebagai pedoman operasionaldalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkanintegritas serta profesionalisme.
  •  1) Distorsi informasi: lazimnya dengan menambah atau mengurangiinformasi, akibatnya maknanya berubah. 2) Dramatisasi fakta palsu: dapat dilakukan dengan memberikanilustrasi secara verbal, auditif ataupun visual yang berlebihan mengenaisuatu objek. 3) Mengganggu privacy: hal ini dilakukan melalui peliputan yangmenggar hal-hal pribadi narasumber. 4) Pembunuhan karakter: dilakukan dengan cara terus menerusmenonjolkan sisi buruk individu/kelompok/organisasi tanpamenampilkan secara berimbang dengan tujuan membangun citranegatif yang menjatuhkan. 5) Eksploitasi seks: media menampilkan seks sebagai komoditassecara serampangan tanpa memerhatikan batasan norma dankepatuhan 6) Meracuni pikiran anak-anak: eksploitasi kesadaran berpikir anakyang diarahkan secara tidak normal pada hal-hal yang tidak mendidik. 7) Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power): mediamenyalahgunakan kekuatannya dalam mempengaruhi opini publikdalam suatu praktik mass deception (pembogongan massa). Dampaknegatif dari media berada dalam suatu bisnis yang bebas seperti
  • Di luar kode etik jurnalistik yang telah disusun masing-masing organisasi wartawan. Dewan Pers menyusun KodePraktik (Code of Practices) media sebagai upaya penegakanindependensi serta penerapan prinsip pers mengatursendiri (self regulated). Privasi Diskriminasi Akurasi Liputan Kriminalitas Pornografi Sumber Rahasia Hak Jawab dan Bantahan