• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Debirokrasi dan Deregulasi
 

Debirokrasi dan Deregulasi

on

  • 3,118 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,118
Views on SlideShare
3,118
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
27
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Debirokrasi dan Deregulasi Debirokrasi dan Deregulasi Presentation Transcript

    • Program Pascasarjana Magister Ilmu HukumFakultas Hukum Universitas Indonesia Mata Kuliah Birokrasi & Good Governance. Dosen Tri Hayati SH., MH. Kebijakan Debirokrasi dan Deregulasi Dalam Mewujudkan Good Governance Grahat Nagara (Absen 6 Reguler/ NPM 1106030965) 14 Maret 2012
    • • Debirokratisasi ?? Semakin banyaknya tugas atau kebutuhan yang dijabarkan pada semakin banyaknya orang maka akan dijawab dengan semakin besar spesialisasi. Dengan adanya spesialisasi tersebut diharapkan adanya profesionalisme. Kecenderungannya memang pemborosan, tapi ini mendorong pada spesialisasi. Melihat dari kedua masalah tersebut, permasalahannya bukan soal pada menggelembungnya tenaga. Tetapi bagaimana tenaga tersebut maksimal.• Ketika bicara masalah deregulasi maka larinya masalah legislatif. Tadi dipaparkan di latar belakang perlunya debirokratisasi dan deregulasi. Terkait permasalahan disini sebenarnya simpel saja, kriterianya apa yang perlu di deregulasi dan apa yang tidak? 2
    • • Tapi mungkin penekanan kepada debirokratisasi dan deregulasi tersebut kurang. Adanya korelasi debirokratisasi dan deregulasi dengan kinerja? 3
    • Latar belakang: Pernyataan tentang birokrasi • Jumlah PNS terlalu banyak sehingga • Penelitian World Bank pada tahun tidak hanya menimbulkan sistem 1983 menjelaskan bahwa negara- birokrasi yan terlalu panjang tetapi negara yang memiliki tingkat regulasi juga menyebabkan biaya ekonomi tinggi termasuk Indonesia, terjadi tinggi. Komisi XI DPR RI, 28 Juni indeks distorsi harga yang tinggi dan 2011. kinerja produk domestik bruto yang rendah. • Perlu ada moratorium dalam penerimaan pegawai negeri sipil hingga proses penataan ulang • Berbagai penelitian juga menyebutkan terhadap nomenklatur yang ada bahwa birokrasi di Asia Tenggara selesai. Marzuki Alie, 28 Juni 2011. terlalu rumit dan sangat menghambat pembangunan ekonomi dan • Hanya 5% pegawai negeri sipil yang penciptaan demokrasi dan memiliki kapasitas. Menteri kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan Aparatur Negara, 29 Februari 2012. Birokrasi digambarkan begitu gemuk sehingga justru menyebabkan berbagai masalah. 4
    • Latar belakang: Pernyataan tentang birokrasi Permasalahan dalam birokrasi mengerucut pada berbagai Inefisiensi dan upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui beban ekonomi diantaranya deregulasi dan debirokratisasi. tinggi Regulasi terlalu Deregulasi menghambat (bottlenecking) Privatisasi Debirokratisasi Birokrasi yang Depolitisasi koruptif Pelaksanaan yang Pfeffer dan Salancik (1978) berkomentar bahwa: “in climate of otoriter non social values that stress participation and democracy, partisipatif bureaucracy with their centralized structure of authority and control are anachronistic” 5
    • Perumusan permasalahan Apakah debirokratisasi dan deregulasi menyelesaikan masalah-masalah dalam birokratisasi dan mencapai good governance (??) 6
    • Kerangka •Birokrasi Dalam Teori dan Praktik •Deregulasi dan Debirokratisasi dan Tantangannya 7
    • Pengantar More harm was done in the 20th century by faceless bureaucrats than tyrant dictators. Kutipan dari Dennis Prager (Kolumnis) menggambarkan bagaimana birokrat yang seharusnya menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik justru merugikan masyarakat. 8
    • Weber dan birokrasi mekanistik "From a purely technical point of view, a bureaucracy is capable of attaining the highest Pembagian kerja yang jelas, degree of efficiency, and is in this sense khususnya regulator (thinking) dan operator formally the most rational known means of (doing) exercising authority over human beings. It is superior to any other form in precision, in stability, in the stringency of its discipline, and Impersonalitas in its reliability. It thus makes possible a particularly high degree of calculability of results for the heads of the organization and for those acting in relation to it. It is finally Terkendali dan dapat superior both in intensive efficiency and in the dipastikan scope of its operations and is formally capable of application to all kinds of administrative tasks” 9
    • Max Weber. Bureaucracy, dalam Richard J. Stillman II,Teori Birokrasi Rasional-Legal, Weber 2000. Public Administration, Concepts and Cases. Houghton Mifflin Company Tipe Birokrasi Ideal, Max Weber Ada hirarki kewenangan dan jalur karir yang jelas Ada aturan yang jelas tentang perilaku, otoritas dan tanggung-jawab pegawai Manajemen birokrasi dikelola melalui prinsip umum yang lebih stabil dan mudah untuk dipelajari dan didasarkan fungsi dan spesialisasi Pegawai diterima atas dasar merit bukan ikatan kekrabatan (patrimonial) Birokrat bersifat impersonal Kegiatan birokrasi dilaksanakan secara teratur dan terus menerus dengan efisien Pelayanan publik Layanan publik yang menjamin yang rumit dan Birokratisasi ideal kepastian hukum begitu banyak dan efisien 10
    • Birokrasi dan penguasaan oleh Negara Pengurusan Terlihat bahwa di Indonesia dimensi keterlibatan administrasi publik begitu luasPenentuanKebijakan Pengelolaan Negara Penguasaan Tujuan konstitusional Negara Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Menjamin keadilan sosial; Melindungi segenap tumpah darah bangsa; Mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengawasan Pengaturan 11
    • Teori hukum birokratisasi (Parkinson) Apa yang akan terjadi….Birokrat akan menambah • Birokrat akan terus menambah subordinat, sehingga jumlah birokrat akan terussubordinat bertambah. • Ketika birokrat bertambah terlalu banyak sehingga “inflasi” menyebabkan pengeluaran yang lebih banyak ketimbang penerimaan yang didapat dari adanya penambahan birokrasi, maka nilai dari birokrat tersebut akan semakin rendah dan terjadi inefisiensi dalam birokrasi.Birokrat akan saling • Birokrat akan terus saling memberikan tugas dan fungsi.memberikan tugas • Artinya secara alamiah pertumbuhan birokrat berarti akan terjadi pertambahan birokrasi dan panjangnya rentang administrasi. • Penambahan rentang administrasi berarti penambahan rentang kendali. Kelemahan dalam rentang kendali ini akan menyebabkan terjadinya asymmetric information yang dapat mendorong perilaku koruptif diantara para birokrat. Sehingga menyebabkan biaya ekonomi dari jalannya pemerintahan dan pelayanan publik semakin mahal dan rumit. 12
    • Evers, Hans-Dieter. 1987. "The Bureaucratization of SoutheastRunaway bureaucratization (Evers, 1987) Asia." Comparative Studies in Society and HistoryMenurut Evers terjadi lonjakan birokrasi di beberapa negara di Asia Tenggara Meskipun Indonesia memiliki rasio yang rendah Rasio birokrat per 1000 penduduk dibandingkan penduduknya namun pertumbuhan birokrat Malaysia 40 melonjak paling tinggi. Thailand 19 Belanja biaya Antara tahun 69-85 jumlah birokrat birokrat Indonesia 10 meningkat, 80 kali lipat, 37% sementara penerimaan negara juga meningkat 90 kali lipat. 3,4 juta 515 ribu Sebesar 411 trilyun yaitu 37% 303 ribu 4,7 juta dari total APBN tahun 2011 dihabiskan untuk membiayai biroraksi (belanja pegawai) 1950 1970 1988 2012 Jumlah PNS dari tahun ke tahun 13
    • Johann Graf Lambsdorf, 2001. How Corruption in Government Affect PublicTeori principal-agent-client (Lambsdorff, 2001) Welfare. Center For Globalization and Europeanization of the Economy. Delegasi Principal Lisensi Self Interest Asymmetric Agent Information Kinerja Pajak&Iuran Client Asymmetry information akan memberikan Sebagaimana teori parkinson tersebut, peluang bagi terjadinya rent seeking bisa jadi penambahan jumlah birokrat behaviour diantara para birokrat. tadi justru menambah struktur. 14
    • Birokrasi dalam tata niaga kayu • Sebagai ilustrasi dalam sektor kehutanan. Ketika AMDAL B. SETOR IUPHHK- FAKB sebuah badan hukum melakukan proses IIUPHHK HA/HT/RE produksi untuk mengusahakan kayu, maka ia harus melewati proses birokrasi yang luar biasa rumit, dan bahkan cenderung tidak berjalan Pendirian Pengurusan SKSKB secara maksimal. Perusahaan Izin Usaha • Tidak hanya terlalu birokratis tetapi tata usaha Perencanaan Produksi Tata Usaha kayu ini justru mengakibatkan proses produksi Pengelolaan Kayu Kayu jauh lebih tidak efisien dengan hasil pengawasan yang tetap tidak maksimal. AKTA RKU LHP PENDIRIAN TDP RKT B. SETOR PSDH/DR SIUP BAGAN Industri KERJA Pengolahan 15
    • Kritik Herbert Simmons • Tidak mungkin tercapai tipe ideal birokrasi yang didefinisikan oleh Weber. Hal ini dikarenakan manusia pada dasarnya tidak mungkin Agus Dwiyanto (2011) bahwa konsep mencapai rasionalitas yang Weber yang formalistik dan mekanistik sempurna biner seperti mesin. ini tidak tepat diterapkan dalam pada negara transitif, yang memerlukan tipe pemerintahan yang dinamis dan dalam • Dengan rasionalitas terbatas lingkungan yang penuh turbulensi dan (bounded rationality) tidak mungkin membutuhkan respons yang cepat. dihasilkan tipe birokrasi yang ideal yang formalistik dan mekanistis. 16
    • Outline Birokrasi Dalam Teori dan Praktik Deregulasi dan Debirokratisasi dan Tantangannya 17
    • Pengantar corruptisima republica plurimae leges Menurut Tacitus (AD 56 – AD 117), semakin korup sebuah negara maka akan semakin banyak peraturan perundang-undangan yang diterbitkan (Annals III: 27). Tacitus sendiri merupakan seorang sejarawan dan senator Romawi Kuno. Pada saat itu Tacitus mengkritik kewenangan Kaisar untuk menerbitkan banyak aturan yang menurutnya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat . 18
    • Dosis birokrasi Weber dan dampaknya (Widyanto, 2011) Agus Dwiyanto, 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Prinsip Birokrasi Manfaat Penerapannya Sebelum Manfaat Penerapannya Setelah Weberian Melampaui Titik Optimalitas Melampaui Titik Optimalitas Hierarki  Memberikan batasan  Melembagakan budaya kewenangan paternalistik  Mempermudah koordinasi  Menimbulkan distorsi dan dan pengawasan asimetri informasi Formalisasi  Memandu penyelenggara  Mekanisme birokrasi terlalu pelayanan publik kaku  Meningkatkan kepastian  Menghambat terjadinya pelayanan perubahan dan proses kreatif Spesialisasi  Menyederhanakan proses  Pelayanan publik menjadi kerja berbelit-belit dan tidak efisien  Pengembangan  Membentuk ego sektoral dan profesionalisme individu Impersonalitas  Mendorong birokrat  Mematikan humanisme bertindak obyektif dan adil dalam pelayanan publik 19
    • Birokratisasi dan kinerja: relasi parabolik (Caiden, 1994) Ideal bureacratization Overbureaucratization 20
    • Overbirokrasi dan opsi penyelesaian Overbirokrasi Debirokratisasi Mekanisme layanan publik berbelit-beli Deregulasi Peluang terjadi korupsi Rendahnya pelayananan publik • Permasalahan tersebut diatas kemudian mengarahkan pada perlunya ada debirokratisasi dan deregulasi. 21
    • Reinventing bureaucracy (Osborne dan Plastrik) • Dalam Banishing Bureaucracy, Osborne dan Plastrik memperkenalkan apa yang dinamakan sebagai reinventing government (penciptaan ulang pemerintahan), yaitu: “The fundamental transformation of public systems and organizations to create dramatic increases in their effectiveness, efficiency, adaptability, and capacity to innovate. This transformation is accomplished by changing their purpose, incentives, accountability, power structure, and culture.” • Prijono Tjiptoherijanto, menyatakan reinventing government tersebut diarahkan pada perubahan birokrasi: Mencapai harapan Pengelolaan birokrasi masyarakat berbasis kualitas Bentuk organisasi yang Kewiraswastaan dalam tata sesuai dengan tujuan kelola pemerintah 22
    • Debirokratisasi dan deregulasi Debirokratisasi Deregulasi Bagaimana memperpendek jalur Deregulasi diarahkan bagaimana birokrasi dan mengembangkan mengurangi peraturan yang bersifat partisipasi publik dalam birokrasi. menghambat atau bottlenecking. a.Prosedur yang berliku-liku dibuat menjadi Sehingga deregulasi dipahami sebagai tidak berliku-liku; b.Prosedur yang pengaturan kembali, penataan kembali memerlukan biaya tinggi, menjadi prosedur peraturan perundang-undangan yang yang mantap, singkat sehingga biaya ringan; diakibatkan oleh berbagai sebab atau c. Prosedur yang sering menimbulkan alasan. Namun, seringkali dipahami bahwa kemacetan, diubah menjadi prosedur yang deregulasi merupakan usaha untuk melancarkan; d. Prosedur yang mengurangi atau menghapuskan berbagai komunikasinya sempit, diubah menjadi ketentuan dan intervensi yang berlebihan komunikasi sampai ke bawah (luas) dalam kegiatan atau aktivitas Pemerintahan 23
    • Good governance versi (UNDP dan KNKG) Good Legitimasi dan partisipasi Soffian Effendi menyatakan tiga Governance Visi strategis pilar dalam good governance: Principle oleh Kinerja UNDP Akuntabilitas Pemerintah Keadilan Good Public Demokrasi Masyarakat madani Governance oleh Transparansi Komite Nasional Akuntabilitas Dunia usaha Kebijakan Budaya Hukum Governance Kewajaran dan Kesetaraan 24
    • Contoh kasus deregulasi percapatan pembangunan hutantanaman industri• Berkaitan dengan peluang divestasi, merger, • Keputusan Menhut No. SK.45/Menhut- akuisisi dan rescheduling pinjaman DR 0% II/2004 tanggal 23 Januari 2004 untuk memberikan kepastian usaha bagi HPHTI berhubungan dengan penyederhanakan Patungan maupun HPHTI Murni sesuai dengan penyusunan penilaian dan pengesahan Keputusan Menteri Kehutanan No. RKT UPHHKT-HT. Keputusan Menteri SK.46/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2004 yang pada intinya menjamin kelangsungan tanggal 23 Januari 2004 dana talangan perusahaan induk terhadap menyederhanakan penyelesaian IUPHHK- perusahaan HPHTI Patungan. Perusahaan izin HT yang telah mendapat persetujuan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada prinsip permohonan tanpa pengesahan hutan tanaman/HPHTI Patungan dapat feasibility study (FS) oleh Departemen melakukan restrukturisasi saham atau Kehutanan rekomposisi saham atas pinjaman yang berupa dana talangan. Restrukturisasi Akselerasi 25
    • Contoh kasus deregulasi percapatan pembangunan hutantanaman industri • Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. Peningkatan Daya Tarik 47/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004, Investasi yang pada intinya menjelaskan bahwa perusahaan IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berbentuk perseroan terbatas dapat melakukan pengambilalihan atau akuisisi saham setelah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan. 26
    • Debirokrasi dan pembagian kewenangan terkait sektor kehutanan Penentuan Norma Standar dan Kriteria • Terjadi desentralisasi korupsi dan pengawasan hutan yang tidak maksimal. Pengendalian Perizinan • Fungsi pelayanan publik oleh pemerintahan sebagai prasyarat pengelolaan yang baik justru Pengendalian melemah. Perencanaan Usaha Pemerintah Pengawasan Tata Pemerintah Pusat Usaha Kayu Daerah Pengelolaan Privatisasi dan Penerimaan Negara Representasi 27
    • Debirokratisasi dan deregulasi Mengembangkan ekonomi Mendorong informal (underground berkembangnya usaha Tumpang tindih economy) regulasi tanpa mengorbankan pengawasan dan Menghasilkan Fungsi pengendalian desentralisasi korupsi perlindungan hak publik dan Pungutan liar dan pengawasan oleh Menyederhanakan ketidak pastian pemerintah birokrasi tanpa hubungan pusat melemah menghilangkan perlunya daerah pelayanan publik Menguatkan peran masyarakat dan swasta dalam tata kelola Otonomi daerah, dekonsentrasi, dan Deregulasi desentralisasi tata usaha dan pengawasan kayu kehutanan Debirokratisasi 28
    • Simpulan Memang birokrasi yang diharapkan oleh Weber, dengan 6 prinsip birokrasi tersebut tidak mudah diwujudkan. Disamping karena pelaksanaannya tidak semudah membalikkan telapak tangan di satu sisi secara teoritik juga ada kelemahan dalam birokrasi sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Parkinson maupun Herbert Simon. Untuk menyelesaikan hal tersebut, debirokrasi dan deregulasi sebagai opsi tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memperhatikan dampak maupun tujuan dari kebijakan tersebut. Pelaksanaan deregulasi dan debirokratisasi sekalipun memerlukan pencermatan yang mendalam terutama memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat luas. Deregulasi dan debirokratisasi jangan sampai justru menjadi bumerang yang merugikan. Penting oleh karena itu menentukan ukuran batasan-batasan kebijakan debirokratisasi dan deregulasi yang akan dikeluarkan. Secara a contrario tesis oleh Caiden sebenarnya sudah menjelaskan bahwa optimalisasi birokrasi merupakan persoalan menentukan dosis yang tepat dari birokrasi tersebut. 29
    • Simpulan• Dalam konteks deregulasi secara khusus harus dipastikan bahwa deregulasi tersebut: Mengedepankan kepentingan jangka panjang dan untuk kemaslahatan umum. Dalam konteks ini kebijakan deregulasi tersebut justru hanya untuk tujuan menguntungkan kepentingan pihak tertentu dan tidak memperhatikan dampaknya terhadap kerangka waktu jangka panjang. Kedua harus dipastikan bahwa deregulasi dan debirokrasi yang dilakukan kemudian tidak mengorbankan keadilan dan kepastian hukum. Seperti halnya karakteristik yang impersonal, debirokrasi dan deregulasi tersebut juga harus menghasilkan birokrasi yang tetap berpegangan pada peraturan perundang-undangan secara ketat namun secara seimbang juga dapat berubah sesuai dengan tujuan dari birokrasi itu sendiri. Namun demikian pembatasan ruang diskresi tersebut tetap juga memasukan elemen partisipasi publik ke dalamnya untuk memberikan safeguard berikutnya yaitu tranparansi. 30
    • Terima kasih dan hatur nuhun