PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
GUNA MEWUJUDKAN SECARA NYATA
GOOD GOVERNANCE
Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita
Ketua Umum PP PERSADI
Pada Seminar Nasional PERSADI
Pekanbaru, 16 Juni 2007
1

I. PENDAHULUAN
Krisis Ekonomi dan Krisis Politik
Tuntutan Reformasi dan Paradigma
Baru Indonesia
PARADIGMA
BARU
POLITIK : Pemerintahan Dalam
Partisipasi Masyarakat :
Pembinaan politik Negeri : Pembangunan Daerah :
Pembangunan milik
e ba gu a
oleh masyarakat Kewenangan milik Pk
Prakarsa masyarakatkt
daerah sebagai
Pemerintah sebagai daerah (kecuali yang Orientasi regional
kesatuan masyarakat
Fasilitator di Pusat) Menjawab masalah
hukum
Dialogis, terbuka Pemisahan Pemerintah kunci daerah
Peranan maksimal
Dorongan lembaga dan DPRD
& tradisi DPRD mandiri
2

DEFINISI GOVERNANCE
THE EXERCISE OF POLITICAL POWERS TO MANAGE A
NATION’S AFFAIRS (THE WORLD BANK)
THE EXERCISE OF POLITICAL, ECONOMIC, AND
ADMINISTRATITIVE AUTHORITY TO MANAGE A NATIONS
AFFAIR AT ALL LEVELS (THE UNDP)
THE MANNER IN WHICH POWER IS EXERCISED BY THE
GOVERNMENTS IN THE MANAGEMENT OF A COUNTRY’S
SOCIAL AND ECONOMIC RESOURCES (CIDA)
KEPEMERINTAHAN
3

KONSEP DASAR GOOD GOVERNANCE :
SUATU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH,
DEMOKRATIS, DAN EFEKTIF.
SUATU GAGASAN DAN NILAI UNTUK MENGATUR POLA
HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH, DUNIA USAHA SWASTA,
DAN MASYARAKAT.
MASYARAKAT,
BANGSA, DAN
NEGARA
MASYARAKAT
VISI
PEMERINTAH
GOOD GOVERNANCE DUNIA USAHA
4

KARAKTERISTIK GOOD CIRI GOOD GOVERANCE
D E E
GOVERNANCE
(Bappenas)
(World Bank)
Vi i
Visionary
layanan publik yang efisien;
l blik fi i
sistem yudisial yang bebas; Openness and transparency
penghormatan atas hukum dan hak Participation
azasi manusia disemua tingkat
g
Accountability
bili
pemerintahan, dan penegakkannya;
h d kk
akuntabilitas penggunaan dana- Rule of law
dana politik;
Democracy
sistem pengawasan (auditor) publik
pg ( )p
Profesionalism and competency
yang independen;
pertanggungjawaban terhadap Responsiveness
lembaga perwakilan yang dipilih
Efficiency and Effectiveness
oleh rakyat.
y
Decentralization
struktur kelembagaan yang
pluralistik; Private sector and civil society
pers yang bebas; partnership
Commitment to reduce inequality
Commitment to environmental
protection
C
Commitment t f i market
it t to fair kt
5

NILAI DASAR GOVERNANCE
DEMOCRACY
DEVOLUTION
DECENTRALIZATION
DECENTR L Z T ON
PARTICIPATION
DISAGGREGATION
DIFFERENTIATION
ACCOUNTABILITY
6

Administratif
Desentralisasi
Pengambilan
Keputusan/
Politik
DIMENSI KEBIJAKAN DESENTRALISASI
(Robert Bennet, 1994)
7

LOGIKA DASAR DESENTRALISASI
Desentralisasi Otonomi
Maksimalkan
Kebijakan Publlik
j
Fungsi Pemerintahan:
1. Service
2. Regulasi
3. Empowerment
3E t
Kebutuhan Masyarakat
Logika Masy:
Cheaper
Kualitas Faster
1.
1 Legislation Better
2. Budget DPRD
Logika Pem:
3. Control
Dekat
Proses
P
4.
4 Filter Conflict
Tepat
Cepat
8

OTONOMI
SYARAT POLITIK: SYARAT TEHNIS:
Pengakuan
1.
1
Resources
Pluralisme. 1.
Structures
2.
2
L
Local self-
l lf
2.
Technology
government. 3.
Nt
Networkk
4.
Legitimasi.
3.
Leadership
5.
9

ARAH DESENTRALISASI POLITIK
UNTUK WARGA DAN WAKIL RAKYAT
LEBIH MEMILIKI KEKUASAAN DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK.
KONSEPNYA ADALAH UTK LEBIH
MEMBERIKAN POWER KEBIJAKAN DAN
LEGISLASI KEPADA DPRD dan WARGA
(Seldar Yilmaz, 2004)

DESENTRALISASI ADMINISTRASI
UNTUK REDISTRIBUSI
AUTHORITY, RESPONSIBILITY,
d
dan FINANCIAL RESOURCES
DIANTARA STRATA
PEMERINTAHAN (bisa fungsional
bisa stuktural)
(Rondinelli, 1999).

KONSEKWENSI PENYELENGGARAAN
KEBIJAKAN DESENTRALISASI
a.
a TERBENTUKNYA DAERAH OTONOM;
b. TERWUJUDNYA OTONOMI DAERAH;
c. TERCIPTANYA HUBUNGAN ANTARA
PUSAT DAN DAERAH; DAN ANTAR
DAERAH DENGAN SIFAT :
1) HUBUNGAN KEWILAYAHAN;
2) HUBUNGAN KEWENANGAN/FUNGSI;
3) HUBUNGAN ADMINISTRASI DAN
ORGANISASI;
4) HUBUNGAN KEUANGAN; DAN
5) HUBUNGAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA
ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA.
12

BENTUK BENTUK DISTRIBUSI
BENTUK-BENTUK
POWER (DESENTRALISASI)
1. DEKONSENTRASI (INTERFACE
(
Dengan DESENTRALISASI)
2 DELEGASI
2.
3. DEVOLUSI
(Serdar Yilmaz, 2004)
(S d Yil
4.
4 PRIVATISASI (Bennet,
(Bennet 1994)

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN
D & OD (NORMATIVE)
2004 UU N 32 Th 2004 (decent)
No (d t)
UU No 22 Th 1999 (decent)
1999
1975 UU No 5 Th 1974 (decon)
1965 UU No 18 Th 1965 (decon)
PP No 6 Th 1959 (decon)
1959
UU No 1 Th 1957 (decent)
1957
UU No 22 Th 1948 (decon)
1948
UU No 1 Th 1945 (decon)
1945
Desentralisatie Wet 1903 (decon)
1903
14

PENGATURAN KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN)
Urusan Pemerintahan
Concurrent
Absolut
(Bersama)
1.
1 P th
Pertahanan;
2. Keamanan;
Kriteria Pembagian Urusan
3. Yustisi;
4. Politik Luar Negeri;
1. Externalitas (dampak)
5. Moneter; dan
2. Akuntabilitas (k d k t )
2 Ak t bilit (kedekatan)
6.
6 Agama.
A
3. Efisiensi (untung-rugi)
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Pusat
Urusan Pilihan
Urusan Wajib
(Potensi Unggulan)
(Pelayanan Dasar)
Mengacu pada
SPM
15

UPAYA PELEMBAGAAN DENGAN
UNSUR-UNSUR :
SISTEM NILAI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
INTERAKSI/KOMUNIKASI
INFORMASI DAN TEKNOLOGI
DAYA LENTUR VS PERUBAHAN (AKOMODASI)
SUMBERDAYA
ORGANISASI DAN HIRARKI
TIM/SDM DENGAN VISI DAN VITALITASNYA
BIAYA TRANSAKSI
NET WORKING
KOLABORATIF STAKEHOLDERS
16

ELEMEN DINAMIK
PARTISIPASI MASYARAKAT
GERAKAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN
KEMITRAAN DAN KEBUTUHAN
AKAN KETERBUKAAN
PEMERINTAH
17

PERMASALAHAN DALAM
IMPLEMENTASI UU 32 / 2004
FUNDAMENTAL
STRUKTURAL
POLITIS
L
SOSIAL BUDAYA
18

URAIAN MASALAH
Masalah-masalah Fundamental :
Meskipun merupakan amanat konstitusi, namun
penjabarannya belum sempurna
Nilai-nilai kepemerintahan dan kemasyarakatan (lihat
sejarah perjalanan desentralisasi menurut UU-nya,
rata-rata dekonsentrasi, jadi ada spirit yang dominan.
Indikasi il i il i f d li tik
I dik i nilai-nilai feodalistik yang seperti melekat
ti lkt
erat pada kultur bangsa (cirinya mau menang sendiri
dan sulit untuk sharing )
19

Masalah-masalah Struktural :
p
pembagian urusan dan kewenangan antara pusat dan
g g p
daerah masih belum tuntas
contohnya, semua undang-undang sektoral masih
bertentangan dengan undang-undang pemerintahan
daerah
Keberadaan Struktur departemen yang
mempertahankan k
t h k kewenangan serta k t dik i
t kontradiksi
perundangan (sektor kehutanan, pertanahan, dll).
Keberadaan sistem pemda yang selalu menunggu
p yg gg
juklak-juknis.
Tidak ada guidance yang continous dan consistent
(kurangnya PP dll sebagai aturan pelaksanaan UU
32/2004).
Lemahnya inisiatif dan inovasi di kalangan Pemda
Lemahnya pengawasan oleh Pemerintah Pusat.
20

Masalah-Masalah Politis :
Political Behaviour
(mix up antara eksekutif dan legislatif)
Arogansi sektor (pusat)
Arogansi kedaerahan (dalam penentuan pejabat, dll)
g ( p pj ,)
Masalah-Masalah Sosial Budaya:
y
Keragaman budaya dan sosial menyulitkan
g y y
pengaturan secara cepat dan mengakibatkan
masalah yang beragam menurut daerah
21

CONCLUDING REMARKS
Good
Governance
Good Local
Desentralisasi &
Otonomi Daerah Governance
22

Masalah ada di tingkat pusat ? Provinsi ?
Kabupaten/kota ?
Masalah ada di masyarakat ? Pemerintah ?
Politisi ?
Simpul masalah struktural atau fundamental ?
Mungkin lebih bersifat
Fundamental ?
23

DEWAN
OTONOMI PERWAKILAN
DAERAH DAERAH
24

DASAR PER IMBANGAN PEMBEN UKAN DPD
PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN
Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam
wadah NKRI.
Meneguhkan kesatuan kebangsaan seluruh
daerah.
Meningkatkan agregasi dan akomodasi
aspirasi dan kepentingan daerah-daerah
dalam perumusan kebijakan nasional.
p j
Mendorong percepatan demokrasi,
p
pembangunan dan kemajuan daerah secara
g j
berkeadilan dan berkesinambungan.
Mengawal otonomi daerah.
g
25

26 26