Arahan dirjen ck#10 wiltim

  • 609 views
Uploaded on

Presentasi Dirjen Cipta Karya PU dalam Konreg Wilayah Timur di Bali

Presentasi Dirjen Cipta Karya PU dalam Konreg Wilayah Timur di Bali

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
609
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
23
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. A rahan Direktur Jenderal Cipta Karya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum Denpasar , 1 7 Maret 2011
  • 2. Outline
  • 3. Konsolidasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2011 Bagian 1
  • 4.
    • Koordinasi pelaksanaan kegiatan tahun 2011 telah/sedang/akan dilakukan Eselon II di propinsi (saat ini sudah dilakukan di 12 propinsi)*
    • Keterlambatan progres disebabkan oleh;
      • 1). Keterlambatan proses pelelangan (sebagian besar mulai bulan Februari 2011);
      • 2). Belum terpenuhinya Readiness Criteria (kesiapan lokasi, DED)
    • Progres saat ini 2 , 06 % (keuangan) dan 2 , 6 2% (fisik), diharapkan akhir bulan Maret 2011 progres keuangan dapat mencapai 6,71% dan fisik 7,06%
    • Rekomendasi untuk Kontrak Multiyear (Rp. 515,24 M) segera di proses pembayaran termijn-nya (mis: Prop. Bali, NAD, Jateng, Medan, Sulsel, dan DIY)
    • Untuk paket-paket yang sudah terkontrak agar segera menarik uang muka (20%)
    KONSOLIDASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2011 *) diantaranya 7 propinsi wilayah timur, yaitu: Prop. Bali, NTT, NTB, Papua, Kalsel, Sulut, & Sulsel
  • 5.
    • Pagu Ditjen Cipta Karya TA. 201 1 sebesar Rp 13,122 Triliun ,
    • Progres pelaksanaan kegiatan dengan status 17 Maret 201 1
    ALOKASI DANA DAN PROGRES PELAKSANAAN Uraian Rencana Rencana Realisasi Deviasi Terhadap Rencana Minggu II Maret (Minggu Ke II Maret 2011) (Akhir Maret 2011) (17 Maret 2011) Fisik 5,00% 7,06% 2,62% - 2 , 38 % Keuangan 4,64% 6,71% 2,06% - 2 , 58 % (Rp 608,407 M) (Rp 880,177 M) (Rp 270,846 M) Wilayah RM (Rp. x 1000) PHLN (Rp. x 1000) Pusat 2.5 55 . 461 . 701 412.965.927 Wilayah Barat 4. 480 . 807 . 937 1.894.373.323 Wilayah Timur 3.134.702.761 643.811.950
  • 6.  
  • 7. Progres pelaksanaan kegiatan Wilayah Timur status 17 Maret 201 1 PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN WILAYAH TIMUR Uraian Rencana Rencana Realisasi Deviasi Terhadap Rencana Minggu II Maret (Minggu Ke II Maret 2011) (Akhir Maret 2011) (17 Maret 2011) Fisik 6,52% 9,27% 2,34% - 4 , 18 % Keuangan 5,50% 8,14% 3,25% - 2,25 % (Rp 207,995 M) (Rp 307,536 M) (Rp 122,984 M)
  • 8.  
  • 9. RENCANA PAKET KEGIATAN TA. 2011 (STATUS: 1 7 MARET 2011) SATUAN KERJA PAGU DIPA KONTRAKTUAL PROSES LELANG TERKONTRAK PAGU JML PAKET PAGU JML PAKET PAGU JML PAKET DIT PAM 2.841.830.776,0 2 . 635 . 431 . 391,7 1.030 2.145.536.310,0 805 58.540.022,0 39 DIT PPLP 3.016.521.004,0 2.556. 628 . 656 ,0 87 3 1.4 45 . 608 . 420 ,0 5 72 88.713.782,0 33 DIT BANGKIM 2.928.148.064,0 2.255 . 113 . 760 ,0 1.85 6 8 39 . 158 .8 42 ,0 1.0 87 70 . 596 . 263 ,0 8 8 DIT PBL 1.437.665.506,0 785. 370 .139,0 8 12 3 75 . 974 . 00 7,0 50 1 38 . 974 . 679 ,0 33 DIT BINA PROGRAM 228.004.156,0 50 . 118 .269,0 2 22 3 6 . 956 .700,0 1 25 1.481.800,0 20 SETDITJEN 204.082.834,0 48.048.910,0 75 9.500.000,0 12 BPPSPAM 39.200.000,0 16.800.000,0 24 16.800.000,0 24 PROGRAM PEMBERDAYAAN - P2KP 1.021.533.848,0 - PPIP 730.600.000,0 - PAMSIMAS 240.817.500,0 - RISE 423.500.000,0 - OBA 10.152.000,0 13.122.055.688,0 8.34 7 . 511 . 126 ,0 4.8 92 4. 880 . 49 4. 105 ,0 3. 126 265.578.067 ,0 216
  • 10.  
  • 11. RENCANA PAKET KEGIATAN TA. 2011 - Wilayah Timu r (STATUS: 1 7 MARET 2011) SATUAN KERJA PAGU DIPA KONTRAKTUAL PROSES LELANG TERKONTRAK PAGU JML PAKET PAGU JML PAKET PAGU JML PAKET DIT PAM 1.154.601.100,0 1.134.865.916,0 429 1.081.692.977,0 3 89 3 7 .0 05 . 639 ,0 1 4 DIT PPLP 924.935.693,0 869.322.124,0 387 5 33 . 940 .245,0 26 9 53.281.433,0 2 7 DIT BANGKIM 679.170.995,0 616. 673 .772,0 84 6 38 4 .5 04 .042,0 46 5 66. 1 61. 51 3,0 8 0 DIT PBL 386.372.371,0 233. 80 8.819,0 36 5 146.588.325,0 2 13 20 . 629 . 370 ,0 32 DIT BINA PROGRAM 37.212.552,0 7. 235 .600,0 7 8 3.6 1 6.200,0 36 364.800,0 5 3.182.292.711,0 2.86 1 .9 06 .231,0 2. 105 2.1 50 . 341 .789,0 1.37 2 17 7 . 442 . 755 ,0 1 58
  • 12.  
  • 13. HASIL KONSOLIDASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2011 CATATAN PERMASALAHAN LOKASI/PAKET KEGIATAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT Keterlambatan Progres, diakibatkan oleh:
        • Masalah Administratif
        • Keterlambatan proses pelelangan
    NTB, NTT, Sulut, Sulsel, Kalsel, Bali Percepatan proses pelelangan
      • Proses Pembukaan Bintang
    • Sulsel (Pamsimas)
    • Kalsel (Pamsimas)
    • NTT (Pamsimas)
    Segera melengkapi syarat2 pembukaan bintang
      • Masalah Teknis
        • Belum dipenuhinya readiness criteria
    • Sulut (SPAM Tareran masih terkendala Lahan)
    • Sulsel (DED belum siap untuk beberapa paket Satker PBL & PLP)
    • Segera berkoordinasi dengan Bupati
    • Segera menyelesaikan DED
        • Revisi Lokasi
    • Kalsel (2 paket Minapolitan)
    • Kalsel (2 Lokasi Rusunawa)
    Segera dilakukan revisi lokasi
  • 14. Strategi Penyusunan Program Pembinaan dan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2012 Bagian 2
  • 15.
    • RPJMN 2010-2014 dan Renstra kementerian PU 2010-2014 (baseline)
      • Memenuhi kebutuhan dasar di kawasan permukiman untuk medorong daya saing wilayah, serta mewujudkan kawasan permukiman yang berpihak kepada MBR (RSH dan Rusuna), penataan kawasan kumuh, pengembangan perdesaan dan kawasan terpencil dan tertinggal
      • Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan teknis penyelenggaraan bangunan gedung & penataan lingkungan yang laik fungsi dan berkelanjutan
      • Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan sanitasi dalam rangka pemenuhan target MDG’s dengan mengembangkan alternatif sumber pembiayaan yang berkelanjutan serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaannya
      • Meningkatkan kinerja pelayanan air minum dalam rangka pemenuhan target MDG’s dengan mendorong peran serta seluruh pemangku kepentingan serta menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha untuk turut berperan aktif memberikan pelayanan air minum
      • Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam rangka mewujudkan good governance
    • Kebijakan Presiden RI untuk 6 Program Pro-Rakyat dalam rangka penurunan kemiskinan (inisiatif baru)
      • Program Rumah Sangat Murah (Rusunawa dan PSD-nya)
      • Kendaraan Angkutan Murah di Perdesaan
      • Program Air Bersih untuk Rakyat ( MDG’s dan 100% akses aman di tahun 2025 )
      • Listrik Murah dan Efisien
      • Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Nelayan (Perumahan, AM, & Sanitasi); dan
      • Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Terpinggirkan di Perkotaan (Perumahan, AM, & Sanitasi)
    Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Cipta Karya Tahun 2012
  • 16. Permasalahan Pelaksanaan yang Dihadapi AIR MINUM BANGKIM PLP PBL
      • Kurangnya perhatian Pemda pada sektor sanitasi
      • Rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi
      • Masih kurangnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor sanitasi
      • PIP2B belum dapat dioperasionalkan pada 2012, masih perlu dukungan peralatan dan penyelesaian pembangunan
      • RTBL belum menjadi pedoman
      • Masih sedikit Pemda yang menyelesaikan Perda Bangunan Gedung
      • DDUB tidak terealisasi sesuai komitmen
      • Beberapa Rusunawa belum dihuni
      • (mis: di DKI ada 19 TB tidak berpenghuni – kompas, 16/2/11)
      • Kurangnya komitmen Pemda terhadap MOU dalam penyediaan lahan dan PSD (listrik, air minum, dan jalan akses)
      • Penetapan desa sasaran PPIP mengalami keterlambatan
  • 17. Strategi Pembangunan Bidang Cipta Karya 2010 - 2014
    • Meningkatkan pembangunan PS permukiman yang dikaitkan dengan upaya perwujudan fungsi-fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Wilayah, dan Strategis Nasional (PKN, PKW, PKSN) serta perwujudan keterkaitan dengan wilayah di belakangnya (perdesaan).
    • Mengembangkan PS permukiman yang mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan dengan prioritas pada pusat-pusat produksi pangan dan kelancaran distribusi hasil produksi pangan.
    • Mengembangkan PS di daerah tertinggal, kawasan agropolitan, minapolitan, dan KTM sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan serta mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah.
    • Meningkatkan pembangunan PS permukiman yang memenuhi SPM, berbasis pemberdayaan dan membuka kesempatan kerja.
    • Mengembangkan PS permukiman yang menggunakan prinsip-prinsip green infrastructure, green building serta mengantisipasi perubahan iklim ( climate change ) untuk mewujudkan kawasan permukiman yang ramah lingkungan, termasuk RTH.
    • Meningkatkan dukungan terhadap 6 (enam) Koridor Ekonomi dan pembangunan infrastruktur permukiman
    • Mengembangkan PS permukiman yang dapat meningkatkan daya saing kota melalui pemanfaatan potensi lokal serta mendorong peran serta BUMN, BUMD, koperasi, dan swasta.
    • Meningkatkan pemenuhan komitmen Pemerintah Daerah terhadap; a). pentingnya penajaman RPIJM, b). DDUB, dan c). MOU untuk Rusunawa dan TPA Regional.
    • Memperkuat kelembagaan dalam pengelolaan infrastruktur terbangun di bidang Cipta Karya.
    • Mengembangkan pola dan alternatif pembiayaan untuk pembangunan di bidang Cipta Karya.
  • 18. Renstra Pembangunan Bidang Cipta Karya 2010 – 2014 KEGIATAN/SASARAN TARGET RENSTRA 2010-2014 REALISASI 2010 TARGET 2011 RENCANA 2012 ALOKASI (TRILIUN R p .) 2010 - 2014 2010 2011 2012
    • 1. Pengembangan Permukiman
    • Pembangunan Rusunawa
    • I nfrastruktur permukiman di Kws. Kumuh & MBR
    • PPIP
    • Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan, dan KTM
    270 TB 207 kws. 8.803 desa 205 kws. 40 TB 96 kws. 3.900 desa 55 kws. 70 TB 112 kws. 3.987 desa 70 kws. 70 TB 80 kws. 2.000 desa 63 kws. 11.677 2.277 4 .082 2.497
    • 2. P BL, Pengelolaan Gedung d an Rumah Negara
    • Pembinaan Bangunan Gedung
    • Revitalisasi Kws. dan RTH
    • PNPM Perkotaan (P2KP)
    33 prov. 517 kws. 10.948 kel. 33 prov. 143 kws. 8.230 kel. 33 prov. 207 kws. 10.948 kel. 33 prov. 121 kws. 10.948 kel. 9.570 2.157 2 .459 2.179
    • Pengembangan Sanitasi d an Persampahan
    • Pembangunan Persampahan
      • TPA
      • 3R
    • Pembangunan Air limbah
    • Sistem Off Site
    • Sistem On Site
    • Pembangunan drainase
    210 TPA 250 3R 11kab/kota 210 Kab/Kota 26 kab/kota 69 TPA 49 3R 9 kab/kota 27 Kab/kota 39 kab/kota 60 TPA 77 3R 13 kab/kota 35 Kab/kota 20 kab/kota 70 TPA 99 3R 11 kab/kota 40 kab/kota 34 kab/kota 14.074 1.517 3.016 3.294
    • 4. Pengembangan SPAM
    • Pembangunan SPAM untuk MBR
    • Pembangunan SPAM IKK
    • Pembangunan SPAM Kws. Khusus ( pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET)
    • Pembangunan SPAM Kws. Pel . perikanan
    • Pembangunan SPAM Perdesaan
    577 kws. 820 IKK 100 kws. 53 kws. 4.650 desa 65 kws. 169 IKK 18 kws. - 1.472 desa 81 kws. 170 IKK 23 kws. 10 kws. 1.283 desa 100 kws 169 IKK 2 0 kws. 10 kws. 500 desa 12.187 1.790 3.092 2.178 5. Pelayanan Manajemen 1.817 0.129 0.204 0.419 6. Penyusunan Kebijakan, Program & Anggaran, Kerjasama LN , Data Informasi & Evaluasi Kinerja 0.441 0.501 0. 228 0,085 7. P engembangan SPAM , Sanitasi, dan Persampahan 0.234 0.025 0.0 39 0,050 Total 50.00 8.397 1 3.122 10.703
  • 19. SKENARIO PENDANAAN RENSTRA 2010-2014 DITJEN CIPTA KARYA Usulan Inisiatif Baru TA. 2014 Rp. 8.154,84 M Usulan Inisiatif Baru TA. 2013 Rp. 7.365,01 M Usulan Inisiatif Baru TA. 2012 Rp. 6.521,45 M
    • KET :
    • SKENARIO MODERAT , INISIATIF BARU DALAM RANGKA MDG’S & PENYEDIAAN HUNIAN LAYAK BAGI MASYARAKAT MISKIN
  • 20. (DALAM MILYAR RUPIAH) U sulan RKP DJCK Tahun 2012 KET : *) Merupakan usulan Inisiatif Baru Tahun 2012 (a) Terdiri dari Penanganan Air Limbah On Site pada 40 Kab/Kota (72 Kawasan) sebesar Rp. 62 M dan Air Limbah Off Site untuk 11 kab/Kota sebesar Rp. 1.015 M (b) Terdiri dari dukungan Air Minum untuk: 1). Kawasan RSH/Rusuna dan Kawasan Kumuh; serta 2). Optimalisasi IKK (target 1.380.000 SR) (c) Terdiri dari Pembangunan SPAM Desa Berbasis Masyarakat (dengan sumber Air Baku relatif mudah) sebanyak 1.250 desa (unit cost 480 juta) dan Pembangunan SPAM Perdesaan Sulit Air Baku (perlu teknologi tinggi) untuk 381 desa (unit cost 750 juta).
  • 21. Upaya Peningkatan Kemanfaatan Infrastruktur Bagian 3
  • 22.
    • Segera memfungsikan sistem yang dibangun melalui penyelesaian proses Rounding Up
      • Fungsionalisasi bagian hilir SPAM terbangun yg belum didukung air baku (mis: Kab. Sinjai, Takalar, & Bone di Prop. Sulsel)
      • Optimalisasi SPAM (mis: Optimalisasi IKK Baula, Samaturu & Meluhu di Prop. Sultra)
      • Penyelesaian PS TPA agar dapat operasional (mis: TPA Buleleng, TPA Gianyar di Prop. Bali & TPA Kupang di Prop. NTT)
    • Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Unit Lain;
    • Percepatan penyerahan Aset.
    A. Fungsionalisasi Sistem
    • Peningkatan peran Satker Randal Provinsi sebagai kepanjangan tangan DJCK untuk memperpendek jangkauan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
    • Perancangan distribusi pegawai yang diperbantukan ke daerah, seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran dan beban kerja;
    • Terkait dengan Pemanfaatan pasca Konstruksi, perlu untuk membe n tuk unit pengelola infrastruktur (Unit pengelola PIP2B, UPTD Rusunawa, Unit Pengelola TPA, dll).
    B. Kelembagaan
  • 23. C. Pola dan Alternatif Pembiayaan
    • Perpres No. 67/2005
    • Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
    • Perpres No. 13/2010
    • Perubahan atas Perpres No. 67/2005
    • MOU Dirjen Cipta Karya dengan CFCD
    Perpres No. 29/2009 Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air MInum
    • PMK No. 168 & 169/PMK.07/2008
    • Hibah Daerah & Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah
    • Permen PU No. 18/PRT/M/2006
    • Petunjuk Teknis Pengendalian pengendalian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Cipta Karya
    • PP No. 2/2006
    • Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
    • PP No. 38/2007
    • Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
  • 24. Terima kasih