Mengenal Gratifikasi

1,803 views

Published on

Merupakan salah satu materi dalam sosialisasi Program PLN BERSIH yang dijalankan oleh PT Perusahaan Listrik Negara dalam meningkatkan Good Corporate Governance dan mendukung program Kementerian BUMN dalam mewujudkan BUMN BERSIH.

Published in: News & Politics
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,803
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
143
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mengenal Gratifikasi

  1. 1. oleh: Galih H. Baskoro AWARENESS PROGRAM PLN BERSIH
  2. 2. Mengenal tentang Gratifikasi Definisi & Aspek hukumnya
  3. 3. 1 Definisi Gratifikasi 2 Aspek Hukum 3 Bentuk-bentuk Gratifikasi 4 Pelaporan Gratifikasi Menurut Pasal 12 B UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Ancaman hukum bagi penerima dan sanksi bagi pemberi Gratifikasi Contoh nyata bentuk gratifikasi yang dapat terjadi dalam bisnis Bagaimana tata cara pelaporan tindak gratifikasi
  4. 4. Penjelasan Pasal 12 B UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
  5. 5. Gratifikasi dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas atau kewajiban.
  6. 6. Aspek Hukum (UU 31/ 1999 jo. UU 20/ 2001 pasal 12 B dan 12C) 1 Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara 2 Menerima gratifikasi 3 Berhubungan dengan jabatan & berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya 3 Penerimaan gratifikasi tidak dilaporkan kepada KPK dalam 30 HK sejak diterimanya gratifikasi
  7. 7. Pegawai Negeri • Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian • Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana • Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah UU No 31/1999 Jo. UU No 20/2001 Penyelenggara Negara • • • • • Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara Pejabat negara pada lembaga tinggi negara Menteri Gubernur Pejabat Negara yang lain sesuai dengan peraturan ketentuan perundangan yang berlaku : Duta Besar, Wagub, Bupati/Walikota
  8. 8. PENYELENGGARA NEGARA Pejabat Lain yang memiliki fungsi strategis : 1. Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural BUMN dan BUMD 2. Pimpinan BI 3. Pimpinan Perguruan Tinggi 4. Pejabat Eselon Satu dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer 5. Jaksa 6. Penyidik 7. Panitera Pengadilan 8. Pimpinan Proyek atau Bendahara Proyek UU No 28/1999
  9. 9. Ancaman hukum Penerima • Pidana Penjara Seumur hidup atau 4 -20 tahun • Pidana Denda Rp 200 - Rp 1 miliar Sanksi bagi Pemberi • Pidana Penjara 3 tahun • Pidana Denda Rp 150 juta
  10. 10. Pengecualian Sanksi Hukum Gratifikasi Sanksi hukum tidak berlaku, jika lapor Komisi Pemberantasan Korupsi UU 31/1999 jo. UU No. 20/2001 Pasal 12C ayat (1)
  11. 11. Contoh bentuk Gratifikasi : 1 2 3 4 5 Uang “terima kasih” dari Pemenang Lelang Voucher belanja dan tiket tamasya ke LN dari Vendor Mobil untuk perkenalan kepada pejabat baru Uang “lelah” kepada petugas perijinan Fasilitas pemeriksaan kesehatan (pengobatan) gratis kepada seorang PN/keluarganya.
  12. 12. Cara Pelaporan Gratifikasi Gedung KPK Lantai 1 Jl. H.R.Rasuna Said, Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan Alamat email Pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
  13. 13. Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi Pasal 16, 17 & 18 UU No.30/2002 Lapor (tertulis) Peg. Negeri/Penyelenggara Negara Waktu 30 HK sejak diterima Ps. 12 C, UU No.20/2001 30 HK 7 HK sejak ditetapkan status 13
  14. 14. Melalui mekanisme Secara internal Whistle Blowing System (WBS) Kepdir No. 021.E/DIR/2012
  15. 15. TERIMAKASIH Prepared By: Galih H. Baskoro

×