Lingkungan Pemerintahan Daerah (Haris Faozan, 2008)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Lingkungan Pemerintahan Daerah (Haris Faozan, 2008)

on

  • 3,886 views

Melakukan pencermatan terhadap lingkungan pemerintahan daerah adalah sesuatu yang sangat penting dan sekaligus perlu untuk menjadi concern bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap ...

Melakukan pencermatan terhadap lingkungan pemerintahan daerah adalah sesuatu yang sangat penting dan sekaligus perlu untuk menjadi concern bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap eksistensi dan keberlangsungan pemerintahan suatu daerah, yang pada prinsipnya bervariasi antara pemerintahan daerah yang satu dengan yang lain. Mengamati perkembangan lingkungan pemerintahan daerah dalam beberapa tahun terakhir, tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh pihak terkait dituntut untuk bertindak lebih antisipatif dan cerdas, serta bekerja lebih keras, agar seluruh lingkungan tersebut dapat dikelola secara lebih bijak dan optimal sehingga tujuan pemerintahan daerah dapat tercapai.

Statistics

Views

Total Views
3,886
Views on SlideShare
3,883
Embed Views
3

Actions

Likes
0
Downloads
80
Comments
0

1 Embed 3

http://www.docshut.com 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Lingkungan Pemerintahan Daerah (Haris Faozan, 2008) Document Transcript

  • 1. HARIS FAOZANB ahasan lingkungan pemerintahan daerah dalam bab ini terkait dengan lingkungan stratejik pemerintahan daerah yang secara langsung dan signifikan memberikan dampak kepada eksistensi pemerintahan daerah pada umumnya1. Melakukan pencermatanterhadap lingkungan pemerintahan daerah adalah sesuatu yang sangatpenting dan sekaligus perlu untuk menjadi concern bagi pihak-pihak yangberkepentingan (stakeholders) terhadap faktor-faktor lingkungan yangberpengaruh terhadap eksistensi dan keberlangsungan pemerintahan suatudaerah, yang pada prinsipnya bervariasi antara pemerintahan daerah yangsatu dengan yang lain. Mengamati perkembangan lingkungan pemerintahan daerah dalambeberapa tahun terakhir, tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh pihak terkait1 Terminologi “ekologi” dalam konteks ekologi pemerintahan daerah dalam tulisan inidiartikan sama dengan ekologi pemerintahan maupun ekologi administrasi negara. Halini dilakukan mengingat kemiripan konten dan/atau konteks antara pemerintahandaerah, pemerintahan, dan administrasi negara meskipun domain ketiganya memilikikapasitas masing-masing.
  • 2. Lingkungan Pemerintahan Daerahdituntut untuk bertindak lebih antisipatif dan cerdas, serta bekerja lebihkeras, agar seluruh lingkungan tersebut dapat dikelola secara lebih bijakdan optimal sehingga tujuan pemerintahan daerah dapat tercapai. Pembahasan mengenai lingkungan (ecology), dapat merujuk padabeberapa referensi, baik di dalam lingkungan administrasi negara maupunlingkungan pemerintahan. Fred W. Riggs (1961) adalah pakar pertamayang membukukan konsep dan aplikasi ekologi terkait dengan bahasanini, dengan judul bukunya ”The Ecology of Public Administration”. DiIndonesia, bahasan tentang ekologi administrasi negara ditulis oleh S.Pamudji pada tahun 1983 dalam buku ”Ekologi Administrasi Negara”.Kemudian pada tahun 2003, Inu Kencana Syafiie menulis ”EkologiPemerintahan” sebagai buku teks bagi mahasiswa. Dalam penulisan bukutersebut, Syafiie cukup banyak merujuk tulisan S. Pamudji dalam”Ekologi Administrasi Negara”. Sementara itu, penulis lain yangmenyinggung mengenai ekologi pemerintahan adalah Taliziduhu Ndraha(2003) dalam bukunya ”Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)” Jilid 2. Perlu diketahui bahwa beberapa referensi yang mengupas mengenaiekologi atau lingkungan administrasi negara atau pemerintahan tidakmenunjukkan kesamaan antara satu penulis dengan penulis lainnya. Haldemikian mungkin disebabkan oleh cara pandang atau latar belakangyang berbeda. Fred W. Riggs dalam The Ecology of PublicAdministration (1961), misalnya, menuliskan bahwa faktor-faktorekologis administrasi negara di Amerika Serikat terdiri atas: economicfoundation, social structures, communication network,ideological/symbol patterns, dan political system. Sementara itu menurutS. Pamudji (1983) menyatakan bahwa ekologi administrasi negaraIndonesia meliputi 1) faktor-faktor yang beraspek alamiah (trigatra) yangterdiri atas (a) lokasi dan posisi geografi, (b) keadaan dan kekayaan alam,dan (c) keadaan dan kemampuan penduduk; dan 2) faktor-faktoryang beraspek kemasyarakatan yang mencakup (a) ideologi dan politik,(b) ekonomi, (c) sosial budaya, dan (d) militer (pertahanan dankeamanan). Di pihak lain, penulis yang mengupas ekologi pemerintahan adalahInu Kencana Syafiie (2003) yang membagi ekologi pemerintahan kedalam dua aspek yaitu 1) aspek alamiah yang mempunyai trigatra, yaitu(a) geografi, (b) kependudukan, dan (c) kekayaan alam, dan 2) aspekkemasyarakatan yang mempunyai pancagatra, yaitu (a) politik, (b) |2
  • 3. Lingkungan Pemerintahan Daerahekonomi, (c) budaya, (d) agama, dan (e) pertahanan keamanan.Tampaknya, referensi yang secara khusus membahas ekologi ataulingkungan pemerintahan daerah di Indonesia belum dijumpai. Oleh karena itu, pembahasan mengenai lingkungan pemerintahandaerah dalam bab ini dapat dijadikan referensi baru bagi pihak-pihakyang berkepentingan. Tentunya, uraian substansi materi tentanglingkungan pemerintahan daerah memiliki karakter yang lebih khusus dancakupannya lebih sempit dibandingkan dengan ekologi atau lingkunganpemerintahan atau administrasi negara. Sebelum membahas lebih jauh mengenai lingkungan pemerintahandaerah, perlu terlebih dahulu memberikan batasan tentang pengertianlingkungan pemerintahan daerah2. Kata ”lingkungan (environment)”dalam konteks ini diartikan sebagai keadaan sekitar yang mengelilingisuatu makhluk hidup (organism) atau suatu kehidupan3. Terkait denganhal tersebut maka lingkungan memiliki faktor-faktor (environmentalfactors) yang mampu mempengaruhi makhluk hidup yang dikelilinginya.Dalam hubungannya dengan lingkungan pemerintahan daerah, dimanapemerintahan daerah sebagai organisma, maka environmental factorsyang relevan tersebut perlu dicermati. Environmental factors yangrelevan terhadap pemerintahan daerah biasa disebut dengan faktor-faktorekologis (ecological factors). Dikaitkan dengan kata ”lingkungan” maka pengertian lingkunganpemerintahan daerah adalah keadaan sekitar yang mampu mempengaruhikinerja sistem multiproses yang dilakukan oleh pemerintah daerah(gubernur/walikota/bupati beserta jajarannya dan DPRD) dalammelindungi masyarakat daerah dan memenuhi kebutuhan dan harapanmasyarakat daerah akan seluruh jasa-publik dan layanan sipil. Namun demikian, secara umum dapat dipaparkan bahwa lingkunganpemerintahan daerah di Indonesia dapat diperinci ke dalam 5 lingkungan2 Dalam bab ini tidak digunakan terminologi ”ekologi pemerintahan daerah”sebagaimana beberapa referensi yang telah disebut sebelumnya. Hal ini dilakukankarena terminologi ”lingkungan” dalam konteks ini tidak banyak mengandung maknatersirat dan tentunya lebih mudah dipahami karena bersifat eksplisit. Selain itu cukupbanyak referensi yang secara langsung menyebut “lingkungan” untuk menjelaskan halyang memiliki konteks seperti ini.3 Lihat S. Pamudji (1983). Ekologi Administrasi Negara (edisi pertama). Bumi Aksara.Jakarta. |3
  • 4. Lingkungan Pemerintahan Daerahutama, yaitu lingkungan alamiah, lingkungan politik administratif,lingkungan sosial budaya, lingkungan ekonomi, dan lingkungan teknologiinformasi. Yang disebut terakhir --teknologi informasi-- dipandangsebagai faktor lingkungan yang sama pentingnya dengan faktor-faktorlingkungan lainnya, mengingat eksistensi teknologi informasi di era kinimenjadi hal yang patut diperhitungkan oleh setiap pemerintah daerah. Gambar dibawah ini menunjukkan bahwa masing-masing lingkunganberpengaruh terhadap pemerintahan daerah menunjukkan inter-face, dandi dalamnya terdapat hubungan saling mempengaruhi. Hal demikianmemberikan pengertian bahwa setiap lingkungan mampu memberikandampak terhadap lingkungan yang lainnya. Lebih dari itu, masing-masinglingkungan mampu mempengaruhi eksistensi pemerintahan daerah,terutama kinerjanya. Lingkungan dalam kondisi demikian bisa menjadiancaman maupun peluang. Oleh karena itu, masing-masing lingkunganharus dapat dikelola dengan baik sehingga seluruh lingkunganberpengaruh tersebut pada akhirnya justru dapat memberikan kontribusipositif terhadap eksistensi pemerintahan daerah. Lingkungan Lingkungan Alamiah Politik Administratif PEMERINTAHAN DAERAH Lingkungan Teknologi Informasi Lingkungan Lingkungan Ekonomi Sosial Budaya Gambar 3.1. Inter-relasi Lingkungan Pemerintahan Daerah |4
  • 5. Lingkungan Pemerintahan Daerah Merujuk pada uraian terdahulu, pada hakekatnya penyelenggaraanpemerintahan daerah berinteraksi dengan sistem-sistem lain yangmerupakan faktor-faktor lingkungan yang saling mempengaruhi dandipengaruhi oleh sistem pemerintahan daerah tersebut. Adapun beberapa faktor-faktor lingkungan pemerintahan daerahdiantaranya meliputi: (a) Lingkungan Alamiah; (b) Lingkungan PolitikAdministratif; (c) Lingkungan Sosial Budaya; Lingkungan Ekonomi ; dan(d) Lingkungan Teknologi Informasi. 1. Lingkungan AlamiahSalah satu topik yang menjadi concern dunia dalam dua dekade terakhiradalah issue kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu pembahasanlingkungan alamiah pada bagian ini memfokuskan pada faktorlingkungan alam secara fisik termasuk di dalamnya kekayaan alam suatudaerah. Faktor penduduk akan dibahas dalam lingkungan sosial budaya.Sedangkan faktor geografi suatu daerah tidak dijadikan pokok bahasanmeskipun nantinya secara tidak langsung akan sedikit disinggung. Permasalahan lingkungan hidup dalam konteks nasional merupakanpermasalahan kolektif bangsa yang harus juga ditangani secara kolektif,baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, politisi, maupun wargamasyarakat bangsa. Dalam konteks daerah, permasalahan lingkunganhidup harus juga ditangani secara sinergis oleh pemerintah daerah,masyarakat daerah, politisi lokal, dan bahkan oleh pemerintah pusat danpolitisi pusat. Hal demikian bisa dipahami karena permasalahanlingkungan hidup di suatu daerah merupakan bagian tak terpisahkan daripermasalahan lingkungan hidup secara nasional yang harus ditanganisecara serentak, sinergis, dan berkesinambungan. Hal demikianmemberikan catatan bahwasanya konsep-konsep yang terkait denganpembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam skalanasional perlu terus dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihakterkait dimaksud. Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yangdapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankankebutuhan yang akan diperlukan oleh generasi mendatang. Implikasi darikonsep pembangunan berkelanjutan adalah perlunya sejak jauh-jauh haridiambil langkah-langkah untuk mengurangi tekanan eksploitasi sumber |5
  • 6. Lingkungan Pemerintahan Daerahdaya alam, mengembangkan teknologi yang lebih adaptif dengan kondisiekologi, serta membangun dan menjamin terciptanya akses yangseimbang ke sumber-sumber alam yang terbatas jumlahnya. KomisiBruntland, sebagaimana dikutip dari dokumen Departemen Tenaga Kerjadan Transmigrasi (2004) Sebagai contoh konsep Pembangunan Berkelanjutan adalahpengelolaan hutan yang menjadi salah satu tema penting dalam forumWorld Summit on Sustainable Development (WSSD). Dalam hal ini,pengelolaan hutan tersebut memiliki perspektif luas yang mencakuppengelolaan hutan dalam dimensi pembangunan ekonomi, sosial, budayadan perlindungan lingkungan hidup. Isu utama yang dibahas meliputiantara lain: menghidupkan kembali komitmen politik pada tingkat palingtinggi mengenai pengelolaan hutan berkelanjutan; peningkatan kontribusisektor kehutanan dalam upaya pengentasan kemiskinan; peningkatanpertumbuhan ekonomi; peningkatan lapangan kerja; pembangunanpedesaan serta peningkatan kesejahteraan umat manusia4. Contoh lain Pembangunan Berkelanjutan adalah apa yamg disebutdengan Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean DevelopmentMechanisme/CDM), yang juga merupakan salah satu kontribusi negaraberkembang (seperti Indonesia) dalam mengatasi pemanasan global(global warming). Melalui mekanisme CDM, Pemerintah Indonesia –tentu termasuk pemerintah darah – dapat melaksanakan proyek-proyekyang didanai oleh negara-negara Annex-1 (Negara Maju) dalam rangkamengurangi emisi gas buang ke udara. Salah satu proyek tersebut adalahpenanaman kembali lahan-lahan gundul yang diakibatkan pembalakanliar (illegal logging) selama beberapa tahun terakhir. Proyek “PenanamanSatu Juta Pohon” merupakan contoh upaya Indonesia dalam rangkamengatasi global warming. Dalam kaitan ini, tentunya peran serta dan kerjasama pemerintahdaerah sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan pembangunanberwawasan lingkungan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi“ujung tombak” bagi pemeliharaan lingkungan di sekitarnya, dan bukansebaliknya, justru malah menjadi pelopor kerusakan lingkungan didaerahnya.4 Sri Murniningtyas et al., Milestone: Kehutanan dalam Forum Global World Summit onSustainable Development (WSSD). |6
  • 7. Lingkungan Pemerintahan Daerah Menyimak uraian di atas, tampaknya masalah kerusakan lingkunganhidup menjadi pemicu bencana alam di penjuru tanah air akhir-akhir ini.Kondisi demikian tentunya memberikan gambaran bahwa lingkunganalamiah merupakan ecological factor penting bukan saja bagi eksistensipemerintahan daerah, tetapi juga pemerintahan pusat dalam mengembantugas dan fungsinya. 2. Lingkungan Politik AdministratifLingkungan politik administratif dalam konteks ini ditekankan padapenentuan titik berat kebijakan dalam pemberian otonomi daerahberdasarkan perkembangan peta kekuatan politik nasional di sekitarpemerintahan daerah5. Lingkungan politik administratif pemerintahandaerah di Indonesia menunjukkan dinamika tersendiri yang bisa diamatidari perkembangan kebijakan tentang pemerintahan daerah. Sejarahperkembangan pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaantahun 1945, dapat ditilik melalui perubahan-perubahan konsep otonomiyang diaplikasikan. Peraturan perundangan mengenai pemerintahan daerah sejakkemerdekaan hingga saat ini, yaitu (1) UU No. 1 Tahun 1945, (2) UU No.22 tahun 1948, (3) UU No. 1 Tahun 1957, (4) Penetapan Presiden(Penpres) No. 6 Tahun 1959, (5) UU No. 18 Tahun 1965, (6) UU No. 5Tahun 1974, (7) UU No. 22 Tahun 1999, dan terakhir (8) UU No. 32Tahun 2004. Karakteristik yang melekat pada konsep otonomi daerah didalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah diatas adalah tentang titik berat kebijakan dalam pemberian otonomidaerah. Titik berat kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasidiimplementasikan secara silih berganti. Perubahan kebijakan tersebutsecara signifikan dipengaruhi oleh peta kekuatan politik nasional yangberkembang dalam kurun waktu tersebut. Sebuah dasar umum dibentuknya suatu pemerintahan daerah dalamsuatu negara dengan wilayah yang luas adalah dikarenakan tidakmungkinnya pengelolaan pemerintahan yang efisien dan efektif jika5 Dalam konteks ini perlu dipahami bahwa yang turut menentukan gerakperkembangan otonomi daerah bukan semata-mata ditentukan dan atau dipengaruhioleh proses politik elit dalam menentukan suatu Undang-Undang tentang PemerintahanDaerah, tetapi juga berbagai kebijakan pelaksanaannya (PP dan Perpres) yangditerbitkan. |7
  • 8. Lingkungan Pemerintahan Daerahhanya dilakukan dari Pusat. Alasan inilah yang kemudian menjadi dasarpertimbangan untuk membentuk pemerintahan daerah dengan kebijakandesentralisasi. Pada dasarnya desentralisasi dalam penyelenggaraanpemerintahan bukanlah desentralisasi administratif an sich, tetapi jugadesentralisasi di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Terkait dengan UU No. 32 Tahun 2004 sebagai peraturan perundang-undangan terkini yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahandaerah, materi muatannya yang mampu mempengaruhi eksistensipemerintahan daerah secara politik administratif, Materi mauatandimaksud, secara garis besar terdiri atas : (a) Tujuan dan PrinsipPenyelenggaraan Pemerintahan daerah; (b) Pembentukan Daerah danKawasan Khusus; (c) Pembagian Urusan Pemerintahan; (d) PemerintahanDaerah; (e) Perangkat Daerah; (f) Keuangan Daerah; (g) PeraturanDaerah dan Peraturan Kepala Daerah; (h) Kepegawaian Daerah; (i)Pembinaan dan Pengawasan; dan (j) Desa; yang dapat diilustrasikan padaGambar 3.2. Gambar. 3.2. Pokok-Pokok Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Yang secara Politik Administratif Berpengaruh Terhadap Eksistensi Pemerintahan Daerah Pembinaan dan Pengawasan Desa Tujuan dan Prinsip Kepegawaian Penyelenggaraan Daerah Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Pokok-Pokok Undang- Pembentukan Daerah Daerah Undang tentang dan Kawasan Khusus Pemerintahan Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Keuangan Daerah Perangkat Pemerintahan Daerah Daerah |8
  • 9. Lingkungan Pemerintahan Daerah 3. Lingkungan Sosial BudayaSama halnya dengan lingkungan alamiah maupun lingkungan politikadministratif sebagaimana diuraikan di muka, lingkungan sosial budayadi suatu daerah dapat juga menjadi ancaman maupun peluang bagipemerintahan daerah yang bersangkutan. Oleh karenanya hal tersebutmembutuhkan pengelolaan yang memadai dari pihak Pemerintah Daerahsehingga multi proses pemerintahan daerah mampu mencapai kinerjaoptimal dalam kerangka otonomi daerah yang tengah dikembangkan. Menurut Pamudji (1983) istilah sosial budaya merupakan katamajemuk terdiri atas kata ”sosial” dan ”budaya”. Kata “sosial” berkaitandengan kelompok-kelompok manusia, bagaimana susunan kelompok,perpindahan dari kelompok satu ke kelompok lain, dasar-dasarpenyusunan kelompok, dan sebagainya. Kata “budaya” berkaitan dengansegala macam karya manusia yang bersumber pada cipta, rasa, dan karsayang diwujudkan dalam beragam ilmu dan teknologi, beragam seni dankeindahan, dan bermacam ukuran/nilai etika, moral, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut Pamudji (1983) istilah sosial budaya memilikicakupan arti yang sangat luas dimana mencakup seluruh kehidupanbersama manusia dengan semua buah karyanya yang meliputi ilmupengetahuan dan teknologi, seperti ilmu pasti, ilmu alam, ilmu sosial(politik, pemerintahan, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya), teknologifisik dan teknologi sosial yang meliputi seni dan keindahan, ukuran/nilaietika dan moral. Kandungan lingkungan sosial budaya tersebut dengan demikianmewarnai kehidupan bersama manusia. Melihat kompleksitas kandunganlingkungan sosial budaya tersebut, maka tidak terbantahkan bahwasebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki berbagai ragam nilai,norma, tradisi, dan buah karya. Namun demikian tampaknya perludisadari bahwa dalam konteks kondisi pemerintahan daerah dewasa ini,lingkungan sosial budaya di suatu daerah tentunya terdiri ataskarakteristik positif maupun negatif yang patut diperhatikan. Pemahaman demikian menjadi penting karena keadaan sosial budayamasyarakat Indonesia masih digolongkan dalam kondisi transisi ataumenurut konsep Riggs (1964) disebutnya ”prismatic society” yang |9
  • 10. Lingkungan Pemerintahan Daerahbercirikan heterogenitas, tumpang-tindih, dan formalisme6. Meskipunkemunculan konsep prismatic society sudah cukup lama, namungambaran tersebut masih relevan ditempatkan pada konteks sosial budayadi Indonesia pada umumnya. Mungkin karakteristik prismatic societydimaksud cenderung berkurang atau mungkin dapat dibantah apabiladihadapkan pada lingkungan sosial budaya daerah perkotaan tertentu. Terkait dengan lingkungan sosial budaya, tampaknya pendapatDwiyanto dkk (2006) memiliki relevansi, dimana perbedaan antaradaerah rural dengan urban, kota besar dan kota kecil, maupun antarakabupaten dengan kota merupakan determinan penting dalammenjelaskan perbedan dinamika politik masyarakat. Oleh karenanya,menurut mereka dalam melihat aspek lokalitas suatu daerah perlu melihatelemen mendasar dari karakteristik penduduknya yaitu meliputi jumlah,kepadatan, dan tingkat heterogenitas. Dari ini tentunya dapat dipahami juga bahwa kompleksitaspermasalahan sosial budaya antara daerah pedesaan dan perkotaan, kotabesar dan kota kecil akan menunjukkan perbedaaan yang signifikan. Hallain yang patut diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam mencermatilingkungan sosial budaya adalah masalah tingkat pendidikan danpengetahuan masyarakat. Tingkat pendidikan dan pengetahuanmasyarakat yang relatif baik dapat dijadikan modal penting bagipemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang.Namun demikian, sebaliknya tingkat pendidikan dan pengetahuanmasyarakat yang relatif baik pada umumnya relatif lebih kritis terhadapkinerja pemerintah daerah, sehingga dengan demikian pemerintah daerahharus mampu menampung aspirasi dan berbenah diri. Dari uraian di atas tampak jelas bahwa lingkungan sosial budayanunjukkan kompleksitas tersendiri yang mampu mempengaruhi eksistensipemerintahan suatu daerah. Pemerintah daerah juga semestinya mampumembuat pengaruh terhadap lingkungan sosial budaya dimaksud agarmampu memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pemerintahan6 Heterogenitas diartikan sebagai keadaan yang tampaknya sama tetapi sesungghnyadi dalamnya menunjukkan keberagaman atau bahkan sesuatu yang rumit. Tumpangtindih diartikan sebagai sesuatu yang tampaknya otonom tetapi kenyataannya memilikiakar yang sangat dalam dan saling dipengaruhi oleh sistem politik, agama, ekonomidan sosial yang sudah ada jauh sebelumnya. Sedangkan formalisme diartikan sebagaisebuah bentuk, keadaan atau situasi yang sesungguhnya tidak menunjukkankenyataan yang sebenarnya. | 10
  • 11. Lingkungan Pemerintahan Daerahdaerah. Salah satu hal yang mungkin menjadi sangat penting adalahbagaimana menciptakan lingkungan sosial budaya yang memiliki dayatanggap terhadap keadaan daerahnya sendiri7. Karakteristik prismatic society yang masih melekat cukup kentaldalam lingkungan sosial budaya di tanah air tentu membutuhkanperubahan berkesinambungan menuju masyarakat modern yang beradabberdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ketidakmampuanmembangun masyarakat seperti itu, jelas akan menjadi bumerang bagieksistensi pemerintahan daerah secara umum. Hal demikian dapatdipahami, karena karakteristik prismatic society itu sendiri telahmengakar kuat di dalam tubuh organisasi pemerintah secara umum. Keadaan seperti ini yang kemudian menjadi permasalahan rumitdalam mengembangkan model pembangunan berbasis masyarakat(community based development model). Meskipun model pembangunanberbasis masyarakat telah cukup lama diperkenalkan di Indonesia tetapibelum mampu diterapkan secara optimal sehingga tingkat kesejahteraandan kemandirian masyarakat belum dapat didongkrak secara memadai. 4. Lingkungan EkonomiEkonomi merupakan usaha manusia untuk memuaskan kebutuhannyadengan cara memproduksi, mendistribusikan, dan kemudianmengkonsumsi barang-barang dan jasa-jasa (Pamudji, 1983:115).Lingkungan ekonomi dalam konteks ini oleh karenanya diartikan sebagaikeadaan sekitar yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusiaakan barang-barang dan jasa-jasa. Oleh sebab itu, keberadaan lingkunganekonomi suatu daerah sangat mempengaruhi eksistensi kinerjapemerintahan daerah itu sendiri. Dapat dicermati bahwa lingkunganekonomi yang berkembang pada suatu daerah tertentu pada umumnyaakan dibarengi dengan intensitas aktivitas pemerintahan daerah yangberbanding lurus. Dan sebaliknya, pada kondisi lingkungan ekonomiyang tidak berkembang, di situ pula dapat dilihat bahwa aktivitaspemerintahan daerah kurang menunjukkan intensitas yang memadai.Tetapi yang perlu dipahami di sini adalah bahwa lingkungan ekonomiyang berkembang pada dasarnya dapat diciptakan.7 Referensi relevan dapat digali dari Agus Dwiyanto dkk (2006). Reformasi Birokrasi Publikdi Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. | 11
  • 12. Lingkungan Pemerintahan Daerah Di era otonomi daerah dewasa ini, pada umumnya dipersoalkanmengenai kekayaan sumber daya alam daerah. Tidak jarang terjadikonflik antar pemerintah daerah yang berbatasan hanya gara-garamasalah klaim kepemilikan sumber alam. Dari sini dapat ditarik benangmerah bahwasanya sumber daya alam sebagai bagian dari kekayaandaerah mengandung arti penting bagi pemerintah daerah. Selain dapat dikembangkan oleh pihak pemerintah daerah, kekayaansumber daya alam juga memberi peluang akan hadirnya penanam modal(investor) di daerah, baik dalam negeri maupun asing. Investasi dimaksudmampu menjadi penggerak ekonomi di daerah sehingga dengan demikianinvestasi merupakan kebutuhan utama. Merujuk pada Pasal 33 UUD1945, tampaknya keberadaan koperasi dan badan usaha milik pemerintahdaerah tidak dapat berbuat banyak dalam percaturan ekonomi di daerah.Kecenderungan dewasa ini tampaknya lebih menekankan padapentingnya kehadiran pihak swasta di daerah. Keadaan demikian bisadimaklumi karena menurut pandangan mereka (pemerintah daerah),swasta mampu mengelola usaha secara lebih profesoional dan lebihmenguntungkan secara finansial, dibandingankan dengan koperasi ataubadan usaha milik daerah. 5. Lingkungan Teknologi InformasiPerkembangan teknologi informasi berbasis komputer telah diakuikehebatannya. Banyak kalangan merasa sangat terbantu akan hadirnyainternet. Berbagai informasi di penjuru dunia dapat diakses kapan saja.Berbagai transaksi bisnis dapat dilakukan secara on-line, berkirim suratmenjadi sangat mudah sehingga menghemat banyak waktu dan biaya.Internet menjadi media komunikasi yang sangat dihandalkan, baik bagidunia bisnis maupun publik. Teknologi informasi berbasis komputer telah mempengaruhi banyakpihak, termasuk juga pemerintahan. Informasi berbasis teknologikomputer sudah merambah sangat intens hampir ke seluruh aspekkehidupan manusia di seluruh belahan dunia. Perkembangan teknologiinformasi dewasa ini telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa,berkembang sangat pesat dan bahkan sulit untuk dikendalikan(uncontrolable). Kecanggihan teknologi informasi dewasa ini jelasmenguntungkan bagi pihak-pihak yang jeli atas kemanfaatannya.Dikatakan oleh Michael Porter, sebagaimana dikutip Kartajaya dkk. | 12
  • 13. Lingkungan Pemerintahan Daerah(2004: 237): ”companies that anticipate the power of informationtechnology will be in control of events. Companies that do not respondwill be force to accept changes that others initiate and will findthemselves at a competitive advantages.”. Keadaan demikian sesungguhnya telah disadari oleh segenap jajaranpemerintah pusat dan daerah lebih dari satu dekade lalu. Hal demikianditunjukkan melalui program pengembangan sistem informasiadministrasi negara melalui peningkatan fungsi koordinasi Bakotan dalampengembangan sistem informasi, pembentukan jaringan, pengembanganelectronic data interchange, pengembangan sumber daya manusia, sertapeningkatan sarana dan prasarana untuk perumusan kebijaksanaan danpemecahan masalah. Menurut Kristiadi (1993) pengembangan sistem informasi tersebutditujukan untuk dapat menyediakan informasi yang tepat, akurat, lengkapdan mutakhir bagi pengembangan manajemen nasional. Oleh karenanyasistem informasi yang dikembangkan berlingkup nasional, dalamhubungan jaringan yang mantap antara dan antar sektor maupun antaradan antar daerah. Sehubungan dengan hal itu, sistem informasi yang telahdikembangkan di berbagai instansi pemerintah baik di pusat maupundaerah (pada saat itu) akan diarahkan sebagai satu kesatuan yang utuh,saling terkait dan saling menunjang dalam rangka mewujudkan sisteminformasi administrasi negara8. Seiring dengan perkembangan yangterjadi, dunia publik maupun privat membutuhkan proses pengambilankeputusan yang kecepatannya berbanding lurus. Dalam kondisi sepertiini, teknologi informasi menjadi semakin signifikan dalam prosespengambilan keputusan. Kartajaya dkk. (2004) mengatakan bahwaakselerasi dan akurasi pengambilan keputusan sangat tergantung padaketersediaan data, fakta dan informasi real time yang mutlak didukungoleh kecepatan akses informasi. Untuk itulah kehadiran teknologi informasi sangat dibutuhkan.Sementara itu, penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diIndonesia pada umumnya, belum menunjukkan intensitas yang setara. Disatu sisi terdapat beberapa pemerintah daerah yang telah mencoba8 J.B. Kristiadi. Administrasi Pembangunan (21 Desember 1993), dalam kumpulan tulisanAdministrasi/Manajemen Pembangunan. 1994. | 13
  • 14. Lingkungan Pemerintahan Daerahmengoptimalkan keberadaan teknologi informasi, dan sementarapemerintah daerah lainnya belum memulainya. Tentunya ketertinggalan dan kegagapan teknologi seperti inidisebabkan oleh banyak faktor, bisa karena keterbatasan sumberdaya(finansial maupun manusia yang memiliki skills), bisa karena terdapatnyaaspek lain yang lebih prioritas, bisa juga karena ketidakpedualianterhadap kemajuan institusi dan daerah, dan bisa jadi karena maraknyapraktek-praktek korupsi sehingga anggaran yang ada tidak pernah cukupuntuk membangun sistem informasi. | 14
  • 15. Lingkungan Pemerintahan Daerah REFERENSIBryson, M. J. 1995. Strategic Planning for Public and Non Profit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organization Achievement (Revised Edition), Jossey-Bass Inc., San Francisco.Djamin, Awaloedin. 1994. Penyempurnaan Aparatur dan Administrasi Negara RI: Evaluasi Dasawarsa I dan Prospeknya, Yayasan Pembina Manajemen Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.Dwiyanto, Agus dkk. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.Kartajaya, Hermawan dkk. 2004. On Becoming a Customer-Centric Company-Transformasi TELKOM Menjadi Perusahaan Berbasis Pelanggan. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.Lembaga Administrasi Negara. 2004. SANKRI Buku III-Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pembangunan Sistem Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.Ndraha, Taliziduhu. 2003a. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1. Rineka Cipta, Jakarta.Ndraha, Taliziduhu. 2003b. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2. Rineka Cipta, Jakarta.Pamudji, S. 1983. Ekologi Administrasi Negara (edisi pertama). Bumi Aksara, Jakarta.Riggs, Fred W., 1961. The Ecology of Public Administration. Asia Publishing House, Bombay, London, New York.Riggs, Fred W., 1964. Administration in Developing Country, The Theory of Prismatic Society. Houghton Mifflin Company, Boston.Salam, Dharma Setyawan. 2004. Manajemen Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi). Penerbit Djambatan, Jakarta.Syafiie, Inu Kencana. 2003. Ekologi Pemerintahan. PT. Perca, Jakarta. | 15