• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Bj habibi   detik-detik yang menentukan
 

Bj habibi detik-detik yang menentukan

on

  • 7,501 views

 

Statistics

Views

Total Views
7,501
Views on SlideShare
7,462
Embed Views
39

Actions

Likes
0
Downloads
200
Comments
0

5 Embeds 39

http://idrisdaulat.com 27
http://pentyaulia.com 6
http://sukmajaya.pbb-depok.org 3
http://www.pickpdf.com 2
http://pbb-depok.org 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Bj habibi   detik-detik yang menentukan Bj habibi detik-detik yang menentukan Document Transcript

    • Bacharuddin Jusuf Habibie Detik-Detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi THC Mandiri
    • Detik-Detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi Penulis: Bacharuddin Jusuf Habibie Desain Kulit: Anom Hamzah Layout: M. Ilyas Thaha Foto kulit: Harian Umum Republika/Sekneg Cetakan Pertama September 2006 Cetakan Kedua September 2006 Diterbitkan oleh: THC Mandiri Jl Kemang Selatan No. 98 Jakarta 12560 - Indonesia Tel: 6221 7817211, Fax: 6221 7817212 www.habibiecenter.or.id, E-mail: thc@habibiecenter.or.idPerpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi / Bacharuddin Jusuf Habibie. -- Jakarta, THC Mandiri, 2006. 549 hlm. ; 15 x 21 cmISBN: 979-99386-6-X 1. Demokrasi. 321.8 Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.
    • Daftar Isi Pengantar i Prolog 1 Menjelangbab 1 Pengunduran Diri Pak Harto 31bab 2 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi 69 Antara 100 Hari Pertamabab 3 dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI 159 Seratus Hari Sebelumbab 4 Pemilihan Presiden ke-4 RI 301 Epilog 447 Lampiran 510 Akronim 523 Glosari 529 Indeks 536 Biodata 546
    • Pengantar Sejumlah buku sudah terbit dan mengungkapkansejarah politik kontemporer Indonesia, khusus masalahirnya reformasi yang ditandai dengan mundurnyaPresiden Soeharto dari gelanggang politik di Indonesia.Buku-buku tersebut —beberapa di antaranya ditulis olehpelaku sejarah— telah membantu kita menelaah sejarahperpolitikan di Indonesia, dalam sebuah kurun waktutertentu. Tetapi, sejujurnya, buku yang ditulis secaradeskriptif dengan berbagai sumber-sumber utama dansekunder itu, belum lengkap mengungkapkan apa yangsebetulnya telah terjadi. Dengan kehadiran buku Detik-Detik YangMenentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi,ditulis oleh Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden ke-3 RI,semakin melengkapi khazanah sejarah politik kontemporerIndonesia. Bacharuddin Jusuf Habibie, salah seorang pelakuutama sejarah pada masa lahirnya reformasi di Indonesia.Fakta yang dihadirkan dalam buku ini otentik, berdasarkancatatan dan pengalaman pribadi pelaku sejarah yangbelum pernah diungkapkan. Fakta yang ada, tidak diberi“hiasan” dan “warna”, tetapi disampaikan seperti apaadanya. Selain memberikan fakta-fakta sejarah, penulis punmelakukan analisis apa yang telah terjadi. Penulismemberikan penilaian dan penjelasan tentang langkah-langkah serta gagasan maupun keputusan penting yang i Pengantar
    • telah diambilnya dalam gaya penulisan inner dialog. Sebuahpercakapan dengan diri dan hati nuraninya dalammenghadapi sebuah peristiwa atau kejadian yangdihadapinya. Tidak hanya itu, beberapa bagian tulisan,disuguhkan berupa “dramatisasi” beberapa peristiwa,selain suspensi, dengan gaya khas penulisnya membuatpembaca buku ini seperti membaca sebuah novel. Dengan latar belakang profesi penulis sebagai insinyur,ditambah pengalaman sebagai salah seorang tokoh sentraldalam pemerintahan lebih dari dua dekade, BacharuddinJusuf Habibie, mendemonstrasikan secara unik, bahwapemikiran dan analisis yang menghasilkan kebijakanpenting pada masa-masa pemerintahannya, berlandaskansejumlah “model” yang dikembangkannya sendiri. Model-model itulah yang menuntun dan menjadi pegangannyadalam membuat analisis sebelum menentukan sebuahtindakan dan kebijakan. Kerena itu, pelaku sejarah iniyakin, tidak satu pun kebijakan yang diambilnya dilakukansecara acak atau random. Itulah sebabnya, BacharuddinJusuf Habibie melaksanakan tugas-tugasnya secarakonsisten dan konsekuen. Tindakan tersebut terbentuk olehmotivasi yang dilandasi nilai agama dan budaya yang telahmelekat pada dirinya. Nilai itu pula telah menjadi prinsiphidup dan menjadi karakter pribadinya. Dalam episode sejarah pemerintahannya, pelakusejarah selamat mentransformasi sistem kekuasaan otoriterke sistem demokrasi. Menyelamatkan negara dan bangsaIndonesia dari ancaman —seperti yang ditulis dalam bukuini— proses “Balkanisasi” dan “perang saudara”,sebagaimana yang terjadi pada beberapa negara danbangsa lain, yang harus membayar reformasi dandemokratisasi dengan amat mahal, pecah berkeping-kepingoleh perang saudara. Karena itu, tidak berlebihan untuk Detik-Detik yang Menentukan ii
    • mengatakan bahwa dalam sejarah politik di Indonesiareformasi telah terjadi, tetapi akan menjadi lain hasilnyatanpa kehadiran Bacharuddin Jusuf Habibie. Bacharuddin Jusuf Habibie baru mengungkapkansebagian kecil dalam buku ini. Sebagai pelaku utama sejarahpada masa kelahiran reformasi, ribuan halamanan lainnya—yang masih dalam bentuk tulisan tangan— masihdisimpannya dan hanya akan dikeluarkan pada suatu masakelak. Fakta dan ungkapan yang ada dalam buku ini, hanyalah“detik-detik” yang dianggap penting dan bisadipublikasikan, tanpa dampak politik yang akanmemengaruhi jalannya reformasi di Indonesia. Buku iniditulis berdasarkan catatan harian yang menjadikebiasaannya sejak kecil, serta laporan yang diterimanya. Mengenai judul buku “Detik-detik yang Menentukan: JalanPanjang Menuju Demokrasi”, menurut penulis dipilihberdasar pertimbangan bahwa semasa menjabat sebagaipresiden, penulis menyadari bahwa Indonesia sedangberada pada “persimpangan jalan”, suatu keadaan yangkritis, yang kalau ia mengambil kebijakan (jalan) yangsalah, akan dapat berakibat perang saudara ataubalkanisasi. Ia memilih suatu proses evolusi yang dipercepatdengan perencanaan yang matang, sebagai upayapenyelamatan bangsa dari situasi kritis tersebut. Penulis banyak mengambil keputusan yang tidakpopular, baik yang bersifat irreversible —seperti masalahTimor Timur, kemandirian Bank Indonesia, dsb.— maupunyang bersifat reversible. Keputusan tersebut diambil dengancepat dangan memperhitungkan sekecil mungkin risikoyang mungkin terjadi. Itulah mengapa Penulis memilihistilah “Detik-detik yang Menentukan”. Sementara “Jalan Panjang Menuju Demokrasi” dipilih iii Pengantar
    • karena apa yang dilakukannya tersebut merupakan bagianyang menentukan dari suatu proses demokratisasiIndonesia, yang masih dan akan terus berlangsung sampaitata-kehidupan yang dicita-citakan bangsa Indonesiaterapai. Isi buku ini —sebagai bagian dari catatan pribadi pelakusejarah— akan menjadi sebuah unit sejarah yang penting,bagian dari “mosaik” episode sejarah bangsa Indonesia yangpanjang dan berkelanjutan. Struktur buku ini terdiri dari dua bagian utama. Tulisaninti terdapat pada Bab I sampai dengan Bab IV, selebihnyaProlog dan Epilog. Bab I sampai Bab IV dibuat olehpenulisnya sebagai pelaku sejarah, sementara Prolog danEpilog, ditulis oleh sebuah tim, berdasarkan fakta dariberbagai sumber tertulis, serta pendapat dan analisis darisejumlah pelaku sejarah lain yang terlibat langsung dalamreformasi. Mengapa baru enam tahun lebih setelah masakepresidenannya Penulis mempublikasikan catatannya? Dari penjelasan penulis, diketahui ada dua alasanmengapa buku ini baru diterbitkan. Pertama, Penulis ingin agar buku ini dapat ikutmembantu terciptanya situasi kondusif bagi prosestranformasi bangsa menuju kehidupan demokrasi.Mengingat sebagian isinya dapat “mengganggu” apabiladiterbitkan terlalu dini, maka penulis memilih waktu yangtepat untuk menerbitkannya, yaitu tatkala proseskonsolidasi demokrasi bangsa telah semakin mantap, yangantara lain ditandai dengan terlaksananya pemilihanpimpinan (nasional dan daerah) secara langsung olehrakyat, melalui pemilihan yang jujur dan adil. Kedua, sebagaimana diketahui, kurang dari sebulansetelah menyelesaikan tugas sebagai presiden, penulis Detik-Detik yang Menentukan iv
    • bersama keluarga mendirikan The Habibie Center (THC),suatu lembaga kajian yang mandiri dan non-politik sebagaiwahana untuk —bersama-sama dengan para koleganya—ikut mengawal proses transformasi bangsa menuntaskanreformasi. Itulah sebabnya THC memfokuskan kegiatannyapada kajian dan advokasi bagi tegaknya kehidupandemokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Begitubesarnya harapan penulis pada lembaga yang didirikannyaini, sampai-sampai penulis menunda beberapa bulan untukmengantar istrinya berobat ke Jerman, guna meyakinkanlembaga yang didirikannya itu telah benar-benar berfungsisebagaimana yang diharapkan. Dan THC inilah —melaluisalah satu sayap kegiatannya, PT THC Mandiri— yangdipercaya penulis untuk menerbitkan buku ini. Melalui penerbit, penulis menyampaikan penghargaandan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalampenulisan buku ini. Terutama kepada tim editor: AndiMakmur Makka dan Ahmad Watik Pratiknya, serta kepadatim “reader” yang juga memberi masukan untuk penulisanProlog dan Epilog, yaitu: Satrio B. Joedono, Muladi, DewiFortuna Anwar, Abdul Malik Fadjar, Sofian Effendi,Haryanto Dhanutirto, Wardiman Djojonegoro, Umar Juoro.Terima kasih penulis juga disampaikan kepada RyaasRasyid, Quraish Shihab, Hermawan K. Dipojono, HidayatNurwahid, Robert Elson, dan Bilveer Singh.Begitu pulakepada segenap staf The Habibie Center yang telah turutberpartisipasi mempersiapkan penerbitan buku ini Buku ini disumbangkan kepada khazanah sejarahIndonesia. Namun, penulis berkeinginan pula mengetahui,bagaimana reaksi orang lain mengenai apa yang telahdiungkapkannya. Dengan harapan, buku ini akan memberimotivasi dan stimulus bagi siapa pun untuk menuliskanpula apa yang mereka ketahui dan alami pada masa-masa v Pengantar
    • bersejarah tersebut. Dengan demikian, terbukalah lebihbanyak prespektif yang akan memperkaya penulisansejarah Indonesia khususnya masa reformasi. Kami menyadari, buku ini belumlah sempurna, karenaitu, kami mengharapkan masukan dan saran dari pembacauntuk lebih menyempurnakannya pada edisi-edisimendatang.Terima kasih.Penerbit Detik-Detik yang Menentukan vi
    • PrologP rahara kembali menghantam bangsa Indonesia dalam siklus 30 tahunan. Kemelut politik pada pertengahan dekade 1960-an kembali berulang menjadi krisis multidimensional yang diawalidengan adanya krisis moneter pada pertengahan 1997. Salah urus kenegaraan memasuki tahun 1960-an, telahmembawa Indonesia dalam kesulitan ekonomi yang sangatberat. Inflasi mencapai 650 persen. Korupsi merajalela.Barang kebutuhan pokok sehari-hari mengalami kelangkaandi mana-mana. Kondisi buruk tersebut diperparah oleh krisispolitik yang akhirnya memuncak pada tragedi nasionaldengan korban jiwa banyak orang pada tanggal 30September 1965. Melalui usaha keras disertai bantuan negara-negaradonor, Indonesia akhirnya berhasil bangkit kembali. Selamatiga dasawarsa berikutnya, Indonesia menikmatipertumbuhan ekonomi yang mengesankan, bahkan disebutsebagai Negara Asia Berkinerja Tinggi oleh Bank Dunia. Memasuki dasawarsa 1990-an, pemerintahan Orde Barumulai menampakkan kekurangan-kekurangannya yangmendapat kritik tajam, karena pemerintahan yang terlalusentralistis, serta munculnya korupsi, kolusi, dan nepotismesecara signifikan. Tetapi, semua kritik tersebut tidak 1 Prolog
    • mendapat perhatian yang serius dari pemerintahan saat itu.Sementara dalam pembangunan perekonomian di Indonesia,tampak pertumbuhan yang sangat pesat, bahkan dalamlaporan tahunan 1997, Bank Dunia masih meramalkanpertumbuhan ekonomi Indonesia pada tingkat rata-rata 7,8persen. Dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, padapertengahan 1997, timbullah krisis moneter di mana situasisemakin tidak terkontrol dan berkembang menjadi krisismultidimensional berkepanjangan di berbagai bidang.Efeknya sangat menyengsarakan rakyat. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia adalah efekdomino dari krisis serupa yang dimulai dengan menurunnyanilai mata uang Thailand baht terhadap dolar AS pada 2Juli 1997, dari 24,7 baht per dolar AS menjadi 29,1 baht perdolar AS. Puncak krisis moneter di Thailand tersebut adalahpenutupan 56 dari 58 lembaga keuangan utama pada 8Desember 1997. Krisis penurunan nilai mata uang bath diikuti negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur lainnya, sepertiFilipina, Malaysia, Indonesia, dan Korea Selatan. Negara-negara ini diperkirakan memiliki struktur perekonomiantidak jauh berbeda dengan Thailand. Krisis memicu pelarianmodal asing dari negara-negara tersebut, membuat sistemperbankan di negara-negara tersebut ambruk satu demi satu. Di Indonesia, tanda-tanda adanya krisis terjadi padaminggu kedua Juli 1997, ketika kurs rupiah merosot dariRp2.432 per dolar AS menjadi sekitar Rp3.000 per dolar AS.Bank Indonesia berusaha membuat sejumlah kebijakandengan melebarkan rentang kendali rupiah, namun krisismoneter, yang diikuti dengan semakin menipisnya tingkatkepercayaan, membuat nilai rupiah semakin sulit dikontrol. Langkah Presiden Soeharto mengundang Dana Moneter Detik-Detik yang Menentukan 2
    • Internasional (IMF), untuk membantu krisis pada 8 Oktober,tidak banyak membantu. Kebijakan pemerintah menutup 16bank membuat pelaku usaha semakin hilang arah. Nilairupiah semakin terperosok pada level Rp5.097 per dolar AS.Pada 8 Januari 1998, rupiah semakin lemah menjadi Rp9.800per dolar AS dan mencapai Rp11.050 pada akhir Januari1998. Dampak krisis moneter mengakibatkan sistem perbankandi Indonesia tidak berfungsi dengan baik dalam waktu cukuplama, sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhansektor riil dan dunia usaha. Kegiatan bisnis mengalamistagnasi. Persediaan barang, khususnya kebutuhan bahanpokok, mengalami hambatan, baik untuk kebutuhandomestik maupun ekspor. Krisis pangan dan penyediaansembako (sembilan bahan pokok) pun tidak dapat dihindari. Macetnya dunia usaha mengakibatkan perusahaanmelakukan pemutusan hubungan kerja, semakinmemperbanyak jumlah pengangguran yang meningkat sejak1995. Di samping itu, Indonesia juga dihadapkan padapertambahan 3,2 juta jiwa angkatan kerja baru tiap tahun.Mereka yang tidak tertampung dalam dunia formal akhirnyabergerak di sektor informal dengan produktivitas yangrendah. Krisis moneter itu menyebabkan peningkatan jumlahpengangguran terbuka, dari 4,68 juta orang pada 1997,menjadi 5,46 juta orang pada 1998. Demikian pula jumlahsetengah pengangguran, meningkat dari 28,2 juta jiwa pada1997 menjadi 32,1 juta jiwa pada 1998. Pertambahan jumlahpenganggur dan setengah penganggur tersebutmengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat,selanjutnya berimplikasi pada krisis sosial di berbagai bidangdan memengaruhi keamanan masyarakat. Ekses lebih jauh, masyarakat mulai resah dan takut akan 3 Prolog
    • kenyataan-kenyataan yang telah menimpa mereka. Ternyatapemerintah bukan saja tidak berhasil memberantas korupsi,justru sebaliknya malah menyuburkannya. Ini terjadi dalamlingkungan pemerintahan pusat dan daerah, dari lapisjabatan tertinggi sampai yang paling bawah. Kolusi yangmenyuburkan monopoli telah melebarkan jurang antarakaya–miskin, karena hanya sekelompok orang saja yangmenikmati kesempatan dan fasilitas-fasilitas khusus dibidang ekonomi, sementara bagian terbesar rakyat tetaphidup di bawah garis kemiskinan. Konsentrasi pembangunanpun masih banyak di Jawa, sementara daerah-daerah luarJawa tetap saja tertinggal. Globalisasi dan perkembangan masyarakat dunia yangtransparan dan sarat informasi, mendorong berlangsungnyaperubahan-perubahan pesat, telah memicu banyakperubahan di dunia. Rakyat Indonesia menanggapinyadengan menuntut kebebasan, transparansi, keadilan,demokrasi, dilandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia,tanggung jawab asasi, serta keamanan umat manusia (humansecurity) dalam waktu sesingkat-singkatnya. Rakyat sudah memiliki lebih banyak kebebasan,transparansi lebih besar, lebih berani, tetapi sekaligus jugamakin kebingungan, lebih pesimistis tentang masa depanmereka, bahkan lebih abai. Ketidakpastian adalah akibat dari perubahan-perubahancepat seperti itu dan ketidakpastian pulalah yang mengubahkredibilitas politik maupun ekonomi. Kecemasan masyarakat itu akhirnya terefleksikan dalamaksi-aksi unjuk rasa, terutama dimotori kalangan mahasiswa.Pada mulanya, belum terdengar tuntutan agar Presidenmengundurkan diri. Namun selanjutnya, semakin tampakdukungan rakyat kepada pemerintah mulai surut. Akhirnya,unjuk rasa bukan lagi menuntut perubahan politik dan Detik-Detik yang Menentukan 4
    • ekonomi, melainkan menuntut perubahan kepemimpinannasional. Sejak itu, dari hari ke hari, tuntutan agar PresidenSoeharto mengundurkan diri semakin nyaring. Pada malam resepsi HUT Golkar ke-33 20 Oktober 1997,Presiden Soeharto tidak serta-merta menerima pencalonankembali dirinya oleh Golkar menjadi Presiden (periode 1998-2003). Pencalonan Golongan Karya ini sangat penting,mengingat Golkar memiliki 567 kursi dari 1000 kursi di MPR.Pemilihan Umum tahun 1997 menempatkan Golkar sebagaipemenang dengan 74,51 persen, sehingga memperoleh 325kursi di DPR. Sesuai ketentuan perundangan yang ada,maka Fraksi Golkar di MPR kemudian mendapat tambahan242 kursi, sehingga menjadi 567 kursi atau 56,7 persen. Seperti diketahui, sistem politik yang berlaku saat itumenjadikan Presiden mempunyai kekuasaan yang amatbesar. Sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar dan sebagaiPresiden, Presiden Soeharto mengendalikan Fraksi Golkardan Fraksi ABRI di DPR maupun Fraksi Golkar, Fraksi ABRI,dan Utusan Daerah di MPR, melalui seorang KoordinatorHarian Keluarga Besar Golkar dan beberapa orangkoordinator harian pengganti. Dengan demikian, di DPR Presiden dapatmengendalikan 400 kursi (325 kursi Fraksi Golkar dan 75kursi Fraksi ABRI) atau sebesar 80 persen; dan di MPRmengendalikan 829 kursi (576 kursi Fraksi Golkar, 113 kursiFraksi ABRI dan 149 kursi Utusan Daerah) atau sebesar 83persen. Dengan konsep Keluarga Besar Golkar tersebut,memang presiden mempunyai pengaruh yang amat besardan amat menentukan tiap keputusan yang dibuat oleh DPRmaupun MPR. Meskipun demikian, Presiden Soeharto meminta agarproses pencalonannya kembali dicek lagi, apakah benarsemua jajaran Keluarga Besar Golkar menghendaki dirinya 5 Prolog
    • kembali menjadi presiden. Dalam sambutan tanpa teks,Presiden Soeharto menanggapi pencalonan itu dengan ceritaperwayangan tentang seorang prabu (raja) yang akan turundari singgasana dan siap menjadi pandito. Rakyat membaca siratan kisah tersebut sebagai isyaratbahwa Presiden Soeharto tidak mau dicalonkan kembalisebagai presiden pada periode berikutnya. Karena itu, setelahterpilih kembali dalam Sidang Umum MPR 11 Maret 1998,dalam setiap demonstrasi mahasiswa di kota-kota besar diJawa, seruan pengunduran diri Presiden mulai terdengar. Kegalauan masyarakat juga terungkap dalampemberitaan media massa. Jika media massa sebelumnyadibatasi oleh berbagai ketentuan dalam pemberitaan,sekonyong-konyong menampakkan keberanian danindependensinya. Media massa mulai bebas menurunkanpemberitaan dan opini yang menyuarakan aspirasi rakyat.Euforia pers nasional tersebut kian mendapat tempat,dengan adanya kebijakan lunak dari pemerintah, seiringdengan tuntutan reformasi. Rangkaian aksi kerusuhan mencapai puncaknya ditandaidengan meletusnya Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Padawaktu itu, mahasiswa Universitas Trisakti sedangmelancarkan aksi unjuk rasa, namun mereka dihadang olehaparat keamanan, dan terjadilah bentrokan yangmenewaskan empat orang mahasiswa akibat tembakanpeluru tajam. Tragedi ini menjadi bagian pemicu bagirangkaian kerusuhan yang lebih besar pada tanggal 13-15Mei. Kerusuhan juga berlangsung di beberapa daerah, telahmenimbulkan korban ratusan jiwa dan harta benda. Aksi-aksi kekerasan massa, perusakan, pembakaran, penjarahan,hingga tindakan asusila, menimbulkan kesedihan dan lukayang mendalam bagi bangsa Indonesia. Aksi kekerasan itu Detik-Detik yang Menentukan 6
    • adalah perbuatan di luar dugaan, karena dilakukan sesamarakyat Indonesia yang sebelumnya terkenal dengankeramahan dan kesantunannya. Ketika puncak peristiwa kerusuhan ini terjadi, PresidenSoeharto sedang berada di Kairo, Mesir, untuk mengadakanpertemuan G-15 pada tanggal 13-14 Mei l998. Melihat semuaperistiwa yang memilukan ini, Wakil Presidenmenyampaikan pernyataan keprihatinan pemerintah yangamat mendalam dan seruan kepada masyarakat agarmenahan diri. Pernyataan dan seruan ini dibacakan di IstanaWakil Presiden pukul 23.00 pada hari Rabu malam. Di Jakarta, korban-korban akibat kerusuhan telahberjatuhan. Pemerintah Daerah Tangerang mencatat lebihseratus jenazah hangus terbakar di sebuah komplekspertokoan. Pemda Bekasi juga menemukan puluhan mayatkorban kerusuhan. Pusat Penerangan ABRI melaporkanjumlah korban jiwa mencapai 500 orang. Belum lagi korbankerusuhan yang terjadi di Surakarta Jawa Tengah danbeberapa daerah lain, diperkirakan korban melebihi jumlahtersebut. Gubernur DKI Jaya, Sutiyoso, kepada persmengumumkan, sedikitnya 4.939 bangunan rusak dibakar,1.119 mobil pribadi hangus, angkutan umum 66 buah, dan821 sepeda motor hangus terbakar. Rumah penduduk yangterbakar mencapai 1.026 buah. Jumlah bank yang dirusaksebanyak 64, terdiri 313 kantor cabang, 179 kantor cabangpembantu, dan 26 kantor kas. Total kerugian fisik bangunanditaksir mencapai 2,5 triliun rupiah lebih, belum termasukisinya. Kerugian akibat kerusuhan Mei 1998 jauh lebih burukdibandingkan kerusuhan Malapetaka 15 Januari 1974(Malari) di Jakarta yang telah merusak 144 bangunan ataudibandingkan Kasus 27 Juli 1996, yang menghancurkan 7 Prolog
    • puluhan bangunan dan kendaraan senilai 100 miliar rupiah,belum termasuk korban jiwa. Tersangka kerusuhan tersebut mencapai sekitar 1.000orang yang sempat ditangkap aparatur. Mereka adalah parapelaku kerusuhan dan pejarahan di Jakarta dan sekitarnya. Setelah Presiden Soeharto selesai mengikuti KonferensiTingkat Tinggi (KTT) kelompok G-15 di Kairo Mesir, 13–14Mei 1998, Presiden Soeharto mengadakan acara silaturahmidengan masyarakat Indonesia di Kairo. Sebagaimanadikutip beberapa media, Presiden Soeharto mengatakan, bilarakyat tidak lagi memberi kepercayaan dirinya sebagaipresiden, maka ia siap mundur dan tidak akanmempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata.Ia selanjutnya akan mengundurkan diri dan mendekatkandiri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan keluarga, anak-anak, dan cucu-cucu. Namun, Presiden Soeharto menekankan bahwa semuaitu harus dilakukan secara konstitusional, sebab jikadilakukan secara inkonstitusional, berarti mengkhianatiPancasila dan UUD ‘45. Soeharto mengungkapkankeputusannya tersebut dalam bahasa Jawa yang terkenaldengan istilah lengser keprabon mandeg pandito. Istilah inibermakna, berhenti dari jabatan yang diemban dankemudian beralih menjadi pandito. Selesai KTT G-15 di Kairo Mesir, pada tanggal 15 Meil998, Presiden Soeharto kembali ke tanah air dan mendaratdi lapangan Halim Perdanakusuma di Jakarta, subuh dinihari. Menjelang siang hari, Presiden Soeharto menerima WakilPresiden B.J. Habibie dan sejumlah pejabat tinggi negaralainnya. Presiden Soeharto meminta laporan perkembanganterakhir mengenai keadaan tanah air, dan menjelaskanpemberitaan mengenai keinginannya untuk mundur. Detik-Detik yang Menentukan 8
    • Sabtu, 16 Mei l998, pukul 09.00, Presiden Soehartomenerima delegasi guru besar Universitas Indonesia yangdipimpin oleh Rektor UI Asman Budisantoso di JalanCendana Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Kepala Negaramenegaskan bahwa menjadi presiden bukanlahkeinginannya, tetapi sebagai wujud rasa tanggung jawabsebagai mandataris MPR. Tujuan pertemuan dengan sejumlah guru besarUniversitas Indonesia tersebut adalah penyampaian hasilsimposium “Kepedulian UI terhadap Tatanan Masa DepanIndonesia”. Dalam pertemuan tersebut, hadir Wakil PresidenB.J. Habibie, para menteri koordinator, dan Sekretaris Negara. Pertemuan selesai pukul 10.45. Presiden Soehartoselanjutnya menerima pimpinan DPR yang sebelumnyasudah berada di Jalan Cendana untuk mengadakan rapatkonsultasi dengan Presiden. Pertemuan dengan pimpinan DPR, yang terdiri atasHarmoko (ketua), Ismail Hasan Metareum, Fatimah Ahmad,Syarwan Hamid, Abdul Gafur (wakil) dan Sekretaris JenderalDPR RI, Afif Maroef dimulai pukul 11.00. Presiden Soeharto mengawali pertemuan ini denganmenanggapi pemberitaan pers, yang menjelaskan bahwa iasiap mundur dari jabatan presiden, adalah tidak benar. Apayang telah menjadi berita utama media ternyata tidak sesuaidengan maksudnya. Bantahan serupa sebelumnya memangtelah dikemukakan oleh Menteri Penerangan Alwi Dahlan. Menurut Alwi, Presiden Soeharto tidak pernahmengatakan “akan mundur”. Menpen selanjutnyamengulangi kata demi kata apa yang telah diucapkan PresidenSoeharto di Kairo tersebut. Presiden, jelas Alwi, mengatakan,“Kalau masyarakat tidak lagi memberikan kepercayaan,sebenarnya tidak ada masalah. Kalau tidak percaya ya sudah.Saya tidak akan mempertahankan dengan kekuatan senjata.” 9 Prolog
    • Alwi melanjutkan pernyataan Presiden Soeharto, “Sayabarangkali tidak dipercaya oleh rakyat, saya akan menjadipandito, akan mendekatkan diri dengan Tuhan. Membimbinganak-anak supaya menjadi orang yang baik, kepadamasyarakat bisa memberikan nasihat, bagi negara tut wurihandayani.” Pada awalnya, Pimpinan DPR bermaksud mengadakanklarifikasi atas pernyataan Presiden Soeharto di Kairo, tentangkeinginannya siap mundur sebagai Presiden. Tetapi, materikonsultasi itu berubah dan Pimpinan DPR menyampaikandua hal. Pertama, Dewan akan menyampaikan AgendaReformasi. Kedua, Dewan menyampaikan aspirasi masyarakatyang datang ke DPR. Dalam pertemuan antara Presiden Soeharto danPimpinan DPR tersebut, Presiden mengenakan safari coklat,tampak ceria dan tidak terlihat adanya tanda-tandakelelahan walau ia baru saja tiba di Jakarta dari Kairo. Harmoko, yang berbicara atas nama Pimpinan DPR/MPR, menyampaikan sejumlah tuntutan reformasi yangsemakin mengalir deras. Tuntutan reformasi itu pada intinyadapat disimpulkan menjadi tiga hal. Pertama, perlunyamelaksanakan reformasi total. Kedua, menyampaikankeinginan rakyat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.Ketiga, mendesak dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR. Dalam pertemuan dengan Pimpinan DPR yangberlangsung 1 jam 30 menit tersebut, Presiden Soehartoselanjutnya meminta penilaian DPR. Ia juga bertanya,apakah DPR dengan fraksi-fraksinya juga menilai dirinyaakan mengundurkan diri. Presiden Soeharto menambahkan, ia mengerti adanyakegelisahan rakyat dan adanya kerusakan. Karena itu, iamenegaskan akan melindungi harta benda rakyat, aset Detik-Detik yang Menentukan 10
    • nasional, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa,Pancasila dan UUD ‘45. Untuk melaksanakan janji-janjinya tersebut, PresidenSoeharto menegaskan tiga hal. Pertama, mempersilakankelanjutan jalannya reformasi. Kedua, memperbaiki kinerjapemerintahan dengan melakukan reshuffle kabinet. Danterakhir, Presiden akan menggunakan wewenang untukmelindungi keamanan rakyat dengan Tap MPR No. 5/1998. Menanggapi penjelasan Presiden Soeharto tersebut,Ketua DPR Harmoko menanyakan tentang aspirasi rakyatyang menghendaki pengunduran diri Presiden. Presiden Soeharto pun menjawab, “Ya, itu terserah DPR.Kalau Pimpinan DPR/MPR menghendaki, ya saya mundur,namun memang tidak ringan mengatasi masalah ini.” Harmoko pun langsung merespons, apakah hal tersebuttidak sebaiknya dilakukan oleh Fraksi MPR, sebab FraksiMPR lah yang mengangkat Presiden. Menanggapi usulan Ketua DPR tersebut, PresidenSoeharto menjawab, “Tidak perlu, karena anggota DPR yangberanggotakan 500 orang, sudah mencerminkan anggotaMPR.” Pernyataan Presiden Soeharto kepada rombonganPimpinan DPR, kurang lebih sama dengan yang sudahdisampaikan kepada delegasi pimpinan UniversitasIndonesia, di tempat yang sama. Presiden Soeharto sudah mengatakan, jika rakyatmemang menginginkan dia diganti, ia mempersilakan, asaldilakukan secara konstitusional, dan hal itu sepenuhnyaberada di tangan DPR/MPR. Jabatan yang diembannyasekarang, tegas Soeharto, tidak atas kemauan sendiri, tetapiatas kehendak rakyat yang disalurkan melalui DPR/MPR,sehingga semuanya terserah kepada DPR. Seusai pertemuan, Harmoko mendapat berbagai 11 Prolog
    • pertanyaan dari pers. Namun, di depan pers Harmoko hanyamenjelaskan tanggapan Presiden bahwa reformasi akanjalan terus, akan ada reshuffle kabinet, dan akan digunakanTap MPR No. 5/1998 untuk melindungi rakyat. Adapun tentang pernyataan pengunduran diri Presiden,tidak dikemukakan Harmoko, karena hal tersebut belumdibahas dengan fraksi-fraksi. Namun, media khususnyasurat kabar yang terbit sore, telah memberitakan bahwaPresiden Soeharto akan mengundurkan diri jika adapermintaan dari rakyat dan permintaan itu harus disalurkanmelalui DPR. Berita media tersebut dikutip dari pernyataandelegasi UI.Ahad, 17 Mei l998 Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita, sebelum menemuiPresiden Soeharto di Jalan Cendana, memaparkan kepadapers, bahwa di DKI Jakarta sedikitnya terdapat lima ratussatuan usaha yang mengalami gangguan. Jika satu usahamenyerap 10 pekerja, maka akan terdapat 50.000 orang yangmengalami gangguan, belum termasuk keluarganya. Ketika bertemu Presiden Soeharto, Menko Ekuin datangbersama Menhankam/Pangab, Wiranto; Mentamben,Kuntoro Mangkusubroto; Menteri Perhubungan, Giri Suseno;Menperindag, Muhammad Hasan; Gubernur BI, SjahrilSabirin; Kepala Bulog, Beddu Amang; Gubernur DKI Jakarta,Sutiyoso; dan Pangdam Jaya, Mayjen TNI SjafrieSjamsoeddin. Ginandjar menambahkan, kerugian material kerusuhanitu, juga menyebabkan terganggunya sistem perekonomian,terutama dalam jangka panjang. Kerusuhan tidak hanyamengganggu pusat perdagangan besar, tapi juga kegiatanhulu hingga hilir. Detik-Detik yang Menentukan 12
    • Sebelum terjadi kerusuhan selama beberapa hari terakhiritu, dunia perbankan sedang mengalami kesulitan besar,akibat sejumlah bank ditutup. Pemerintah telahmenempatkan sejumlah bank di bawah pengawasan BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Menurut Gubernur BI, Sjahril Sabirin, ada 501 kantorbank dan 220 ATM mengalami kerusakan akibatpembakaran, perusakan, dan penjarahan. Pada 14 dan 15Mei, sejumlah bank tidak bisa beroperasi, sehingga BImeniadakan kliring. Tetapi Bank Indonesia kondisinya sudahnormal dan mulai beroperasi secara penuh sejak Senin, 18Mei 1998. Sementara itu, untuk mengantisipasi kekhawatiran akankelangkaan bahan pokok kebutuhan sehari-hari, pemerintahmengimbau agar masyarakat tidak membeli barang secaraberlebihan, setelah pada beberapa hari terakhir munculkelangkaan bahan pokok, akibat tertutupnya sejumlah besartoko-toko. Isu kelangkaan bahan kebutuhan pokok sehari-hari ini semakin menggelisahkan rakyat. Untuk menghilangkan kegelisahan tersebut,Menperindag Bob Hasan mengumumkan bahwa pemerintahakan menjamin persediaan barang, dan mengimbaumasyarakat untuk tidak memborong berbagai kebutuhansehari-hari. Tetapi, masyarakat sudah terlanjur panik.Mereka tetap membeli bahan kebutuhan pokok secaraberlebihan. Susu bubuk untuk bayi dan beberapa barangkebutuhan pokok keseharian menghilang dari toko danpusat-pusat perbelanjaan. Sementara itu, Menteri Pertambangan KuntoroMangkusubroto menjelaskan kerugian yang dideritaPertamina akibat rusaknya sejumlah pompa bensin di Jakarta.Kendati demikian, papar Kuntoro, Pertamina dan PLN tetapmenjamin penyediaan BBM serta listrik bagi masyarakat. 13 Prolog
    • Akibat berbagai kerusuhan yang terjadi, rodaperekonomian mengalami kemacetan. Warga negara asingmenjadi takut tinggal di Indonesia, terutama Jakarta.Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkanagar 8.000 warganya di Jakarta segera meninggalkanIndonesia pada Jumat, 15 Mei 1998. Juru bicara KedutaanBesar Amerika Serikat di Jakarta mengumumkan, bila warganegara mereka tidak memperoleh kursi di penerbangankomersial, akan dibantu dicarikan alternatif transportasi. Pemerintah Jerman juga telah melarang warganya yanghendak berwisata ke Bali dan wilayah Indonesia. Laranganserupa, juga dikeluarkan pemerintah Taiwan, China,Australia, dan Filipina. Sebuah peristiwa langka selama pemerintahan PresidenSoeharto terjadi keesokan harinya. Menteri Pariwisata, Seni,dan Budaya, Abdul Latief melakukan langkah mengejutkanpada Ahad, 17 Mei 1998. Ia mengajukan surat pengundurandiri kepada Presiden Soeharto dengan alasan masalahkeluarga, terutama desakan anak-anaknya. Rapat Menteri bidang Polkam juga digelar menanggapimeluasnya gejolak aksi unjuk rasa pada 17 Mei 1998.Gelombang aksi unjuk rasa tersebut menuntut penurunanharga BBM, penurunan harga kebutuhan pokok, danpenurunan Presiden Soeharto. Rapat merekomendasikanpenurunan harga BBM dan komoditas lainnya kepadaPresiden, dan tidak menyarankan perombakan kabinet.Namun, rapat menko akhirnya juga meminta petunjukPresiden untuk mengatasi perkembangan yang cenderungsemakin memburuk.Senin, 18 Mei 1998 Sejak pagi, Gedung DPR/MPR mulai dipadati Detik-Detik yang Menentukan 14
    • mahasiswa dan berbagai unsur masyarakat. Jumlah merekasemakin banyak di siang hari. Tuntutan reformasi totaltermasuk pengunduran diri Presiden Soeharto semakinmengeras disuarakan mahasiswa dari seluruh penjuru tanahair. Pimpinan DPR yang telah berkumpul di dalam gedungmengadakan rapat untuk menyampaikan sebuahKeterangan Pers. Keputusan ini diambil setelah mencermatikeadaan semakin panas dan sangat membahayakankesatuan bangsa. Setelah berjam-jam merundingkan konsep redaksionaldan mengonsultasikannya dengan pimpinan fraksi,“Keterangan Pers” tersebut akhirnya dibacakan oleh KetuaDPR RI Harmoko. Ia didampingi Wakil Ketua SyarwanHamid (FABRI), Abdul Gafur (FKP), Ismail Hasan Metareum(FPP) dan Fatimah Achmad (FPDI). Keterangan Pers Ketua DPR/MPR tersebut selengkapnyasebagai berikut: Keterangan Pers Ketua DPR/MPR Pimpinan dewan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) telah mempelajari dengan cermat dan sungguh-sungguh perkembangan dan situasi nasional yang sangat cepat yang menyangkut aspirasi masyarakat tentang reformasi, termasuk Sidang Umum MPR dan pengunduran diri Presiden. Untuk membahas masalah tersebut, direncanakan esok harinya, tanggal 19 Mei 1998, pimpinan dewan akan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan fraksi-fraksi, dan hasilnya akan disampaikan kepada Presiden Soeharto. Mekanisme tersebut ditempuh sesuai dengan peraturan Tata Tertib DPR karena dalam mengambil keputusan pimpinan dewan harus bersama-sama pimpinan fraksi-fraksinya. 15 Prolog
    • Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Pimpinan dewan menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan serta mewujudkan keamanan dan ketertiban supaya segala sesuatu dapat berjalan secara konstitusional. Keterangan pers Pimpinan DPR/MPR disambutgemuruh hadirin yang terdiri atas wartawan danmahasiswa. Kejadian ini kemudian ditayangkan melaluisiaran televisi, sehingga langsung mendapatkan tanggapandari fraksi-fraksi di DPR. Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) HamzahHaz mengatakan bahwa soal permintaan Presiden Soehartomundur juga merupakan aspirasi FPP. Sedangkan FraksiPartai Demokrasi Indonesia (FPDI), menurut Ketua FraksiFPDI Budi Hardjono, telah menerima masukan dari berbagaipihak. Budi menjelaskan FPDI sepakat meminta PresidenSoeharto mempertimbangkan untuk mengundurkan diri,dengan penuh hormat dan dilaksanakan secarakonstitusional demi kepentingan bangsa dan negara. Pukul 19.50, sebagai reaksi atas keterangan pers pimpinanDPR/MPR, pimpinan ABRI, melalui Menhankam/PangabJenderal Wiranto menyampaikan pernyataan pers sebagaitanggapan pernyataan pers pimpinan DPR/MPR. Iamengadakan jumpa pers di Jakarta pada malam harinya,dihadiri wartawan asing dan dalam negeri. Hadir antara lain para Kepala Staf ABRI: KSAD JenderalTNI Subagyo; KSAL, Laksamana TNI Arief Kusharyadi;KSAU, Marsekal TNI Sutria Tubagus; Kapolri, Jenderal Pol. Detik-Detik yang Menentukan 16
    • Dibyo Widodo; Pangkostrad, Letjen TNI Prabowo Subianto;dan Danjen Kopassus, Mayjen TNI Muchdi PR. Hadir jugaSekjen Dephankam, Kapuspen, Kadispenad, Kadispenau,Kadispenal, dan Kadispenpolri. Isi lengkap pernyataan pers ABRI yang dibacakanJenderal Wiranto di Jalan Merdeka Barat adalah sebagaiberikut: Saudara-saudara sekalian, Masih hangat dalam ingatan kita peristiwa pembakaran dan penjarahan massal yang dilakukan secara kalap oleh masyarakat yang lupa diri, termakan ajakan, hasutan, dan dorongan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Akibat dari kejadian itu, kita saksikan sungguh sangat menyedihkan, di samping korban jiwa ditambah angka kerugian material yang sangat tinggi, kita juga masih merasakan akibat berantai dari kejadian tersebut dalam waktu yang cukup lama. Betapa berat dan mahal risiko dari sebuah komunitas yang sudah kehilangan kontrol sesaat atas dirinya, mengingkari agama, mengingkari hukum dan etika. Belum dingin bara api yang melalap bangunan pemerintah, toko- toko, dan rumah penduduk, belum selesai para keluarga meratapi para familinya yang menjadi korban kerusuhan massa. Mereka terdorong oleh arus kebebasan yang berlebihan sehingga mengganggu kebebasan orang lain, bahkan mengancam keselamatan jiwa, harta masyarakat, dan fasilitas umum. Oleh karena itu, ABRI sebagai bhayangkari negara yang tetap konsisten akan peranannya sebagai stabilisator yang berarti membela dan menjaga konstitusi serta stabilitas nasional, mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan dalam rambu- rambu hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan tidak terpengaruh dan terhasut untuk 17 Prolog
    • melakukan berbagai tindakan yang nyata-nyata hanya akan mengeruhkan suasana, bahkan tergiring untuk berhadapan dengan aparat keamanan, ABRI mengingatkan bahwa bangsa yang tidak menghormati dan mengingkari konstitusinya, niscaya tidak akan pernah tenang. Bahkan akan sangat mudah terjerumus ke dalam lembah kehancuran. Maka bagi pihak yang ingin menghasut, mendorong rakyat untuk bertindak anarkis, saya serukan agar memikirkan dan menghentikan kegiatannya itu. Saudara-saudara sekalian, Terhadap pernyataan pimpinan DPR RI yang baru saja kita dengarkan bersama, maka ABRI berpendapat dan memahami bahwa pernyataan pimpinan DPR RI agar Presiden Soeharto mengundurkan diri adalah sikap dan pendapat individual, meskipun disampaikan secara kolektif. Sesuai dengan konstitusi, pendapat seperti itu tidak memiliki ketetapan hukum. Pendapat DPR harus diambil oleh seluruh anggota dewan melalui Sidang Paripurna DPR. ABRI masih berpendapat bahwa tugas dan kewajiban mendesak pemerintah yang menjadi tangung jawab Presiden adalah melaksanakan reshuffle kabinet, melaksanakan reformasi secara menyeluruh, dan mengatasi krisis. Ini penting dilakukan agar bangsa Indonesia segera dapat keluar dari masa krisis ini. Agar reformasi yang hendak dilakukan dapat berjalan dengan baik, ABRI menyarankan agar dibentuk Dewan Reformasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan masyarakat, terutama kampus dan tokoh-tokoh kritis. Dewan ini akan berdampingan dengan DPR dan bekerja sama secara intensif.Selasa, 19 Mei l998 Mengantisipasi semakin maraknya aksi demonstrasi, baikdi gedung DPR/MPR maupun di berbagai penjuru tanah Detik-Detik yang Menentukan 18
    • air, pimpinan DPR mengadakan Pertemuan Konsultasidengan pimpinan fraksi sekitar pukul 09.00. Rapat tersebutdilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPR, karena seluruhkeputusan pimpinan dewan harus bersama-sama denganpimpinan fraksi. Dari jajaran pimpinan DPR hadir Harmoko,Abdul Gafur, Ismail Hasan Metareum, Fatimah Achmad, danSyarwan Hamid. Hasil rapat memutuskan mendesakPresiden Soeharto mengundurkan diri secara konstitusional. Pada saat yang sama, pada tanggal 19 Mei 1998, daripukul 09.00 hingga pukul 11.32, di Ruang Jepara, IstanaMerdeka, Presiden Soeharto mengundang sejumlah tokoh.Pertemuan tersebut disiarkan langsung melalui jaringantelevisi. Pertemuan konsultasi pimpinan DPR dan pimpinanfraksi terpaksa ditunda sebentar untuk mendengarkanpenjelasan Presiden Soeharto melalui siaran televisi. Para tokoh masyarakat yang diundang hadir berasal darikalangan cendekiawan dan ulama. Mereka adalah: KetuaUmum PB Nahdlatul Ulama (PB NU), K.H. AbdurrahmanWahid; budayawan, Emha Ainun Najib; Direktur YayasanParamadina, Nurcholish Madjid; Ketua Majelis UlamaIndonesia (MUI), K.H. Ali Yafie; H. Abdul Malik Fajar danH. Sutrisno Muhdam (Muhammadiyah); K.H. CholilBaidlowi (DDII); K.H. Ma’ruf Amin dan H. Ahmad Bagja(NU); serta Pembantu Asisten Khusus Mensesneg Yusril IhzaMahendra. Pertemuan ini juga dihadiri beberapa pejabatABRI. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Soehartomengemukakan bahwa jabatan presiden bukanlah hal yangmutlak. Karena itu, menurut Presiden Soeharto, tidakmasalah jika ia harus mundur. Hanya saja, ia mengingatkanapakah dengan kemundurannya sebagai presiden akanmembuat keadaan genting akan segera bisa diatasi. 19 Prolog
    • Presiden masih sangsi apakah pengganti —yang sesuaidengan konstitusi yaitu Wakil Presiden— dapat melanjutkantugas-tugasnya. Bahkan, papar Presiden Soeharto, tidaktertutup kemungkinan penggantinya kelak bakal didemooleh para demonstran. Karena itu, ia tetap memutuskanuntuk meneruskan tugasnya sampai selesai. Nurcholish Madjid mengatakan, bahwa PresidenSoeharto sempat berkelakar, “Saya ini kapok jadi presiden.” Hal itu, ungkap Cak Nur, dikatakan Pak Harto sampaitiga kali. Pernyataan Pak Harto tersebut, menurut Cak Nur,dalam bahasa orang Jombang, bukannya kapok tapi tuwuk(kekenyangan). Presiden Soeharto juga mengumumkan akanmelaksanakan pemilihan umum (pemilu) secepat-cepatnya,berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru. Iajuga menegaskan, tidak bersedia lagi dicalonkan sebagaipresiden. Pada kesempatan itu, Presiden Soeharto mengemukakanakan segera membentuk Komite Reformasi yang bertugasmenyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susunan danKedudukan MPR, DPR, dan DPRD, UU Anti-Monopoli, danUU Anti-Korupsi, sesuai dengan keinginan masyarakat. Anggota komite terdiri atas unsur masyarakat,perguruan tinggi, dan para pakar. Presiden mengambilkeputusan ini setelah mendengar saran-saran dan pendapatdari para ulama, tokoh-tokoh masyarakat dari berbagaiorganisasi kemasyarakatan, dan ABRI. Keputusan membentuk Komite Reformasi, menurutPresiden Soeharto, demi untuk menyelamatkan negara danbangsa, pembangunan nasional, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta persatuan dan kesatuan bangsa.Kebijakan tersebut, lanjut Presiden, sesuai dengan wewenangyang diberikan oleh MPR. Sebagai Presiden Mandataris Detik-Detik yang Menentukan 20
    • MPR, Soeharto lebih lanjut berjanji akan melaksanakan danmemimpin reformasi nasional secepat mungkin. Presiden Soeharto juga mengatakan akan mengubahsusunan Kabinet Pembangunan VII menjadi KabinetReformasi. Adapun tentang Sidang Umum MPR, Presidenmenjelaskan akan melaksanakan pada tahun 2000 denganagenda memilih Presiden dan Wakil Presiden baru.Selanjutnya Presiden Soeharto menegaskan bahwa dirinyatidak akan bersedia lagi untuk dicalonkan menjadi Presiden. Seusai pertemuan dengan para tokoh masyarakat,Presiden Soeharto membacakan pernyataan sebagai berikut: Hari ini saya mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh ulama dan tokoh masyarakat dan juga pimpinan ABRI. Antara lain, saya minta beberapa pandangan dan nasihat untuk menghadapi keadaan negara yang sama-sama telah kita alami dan kita bersama telah mengetahui sekarang. Tentu semua ini adalah keprihatinan bagi kita yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keselamatan negara dan bangsa ini. Antara lain, ada keinginan-keinginan agar saya mundur dari kedudukan sebagai Presiden. Bagi saya, sebetulnya mundur tidaknya itu tidak jadi masalah. Yang perlu kita perhatikan apakah dengan kemunduran saya kemudian segera keadaan ini akan bisa diatasi. Sebab, bagi saya soal kedudukan presiden adalah bukan hal yang mutlak. Saudara-saudara tentu juga ingat proses pemilihan dan pelantikan presiden pada waktu saya akan dicalonkan menjadi Presiden untuk 1998-2003 oleh kekuatan sosial politik dan disampaikan kepada fraksi-fraksi dalam MPR. Sebelumnya saya sudah mengatakan apakah benar rakyat Indonesia masih percaya pada saya, karena saya sudah 77 tahun. Saya minta supaya dicek benar-benar semuanya itu. Dan ternyata semua kekuatan sosial politik: PPP, PDI, Golkar maupun ABRI mengatakan memang benar sebagian besar 21 Prolog
    • rakyat masih menghendaki saya sebagai Presiden untuk masa bakti 1998−2003. Baiklah, kalau demikian, tentu saya berterima kasih dengan rasa tanggung jawab. Jadi, saya terima bukan karena kedudukan, tetapi karena tanggung jawab, lebih-lebih pada saat kita menghadapi kesulitan akibat berbagai krisis tersebut. Rasanya kalau saya meninggalkan begitu saja, lantas bisa dikatakan, tinggal gelanggang colong playu. Artinya meninggalkan keadaan yang sebenarnya saya masih harus turut bertanggung jawab. Karena itu, pada waktu itu, sekali lagi saya terima dengan rasa tanggung jawab semata-mata terhadap negara dan bangsa Indonesia. Sekarang, ternyata baru saja timbul suara yang tidak seluruhnya mendukung dan percaya. Mereka telah melakukan unjuk rasa bahwa mereka sudah tidak percaya lagi kepada saya, sehingga lantas mengajukan tuntutan supaya saya mundur. Bagi saya, mundur itu sekali lagi tidak masalah, karena saya sudah punya pendirian untuk tidak menjadi Presiden dan saya bertekad ngamandito. Dalam arti, saya akan mendekatkan diri dengan Tuhan, kemudian mengasuh anak- anak dengan sebaik-baiknya supaya menjadi warga negara yang baik. Kepada masyarakat saya akan memberikan nasihat, kepada negara dengan sendirinya tut wuri handayani, menggunakan segala apa yang kita miliki untuk membantu negara. Sekarang, kalau tuntutan pengunduran diri itu saya penuhi secara konstitusional, maka harus saya serahkan kepada Wakil Presiden. Kemudian timbul apakah ini juga merupakan jalan penyelesaian masalah dan tidak akan timbul lagi masalah baru. Nanti jangan-jangan Wakil Presiden juga lantas harus mundur lagi. Kalau begitu terus- menerus dan itu menjadi preseden atau menjadi kejadian buruk dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dengan sendirinya negara dan bangsa kita akan kacau, seolah-olah tidak mempunyai landasan dalamDetik-Detik yang Menentukan 22
    • menjamin kehidupan kita dalam berbangsa danbermasyarakat. Sedangkan kita memiliki dasar Pancasila dan UUD ‘45,berarti kita memiliki konstitusi. Kalau konstitusi itu olehsetiap warga negara dan kita tidak dipegang teguh, tentunegara dan bangsa akhirnya akan menjadi tidak langgengberdirinya. Bahkan mungkin ganti-berganti yangkemungkinan juga berakibat ada yang setuju dan ada yangtidak, yang berarti pula akan mengakibatkan pertentanganyang lebih tajam, mungkin sampai pada perang saudara,dan lain sebagainya. Kalau ini terjadi, siapa yang rugi, tentu juga bangsa kitasendiri. Sedangkan negara RI yang diproklamasikan pada17 Agustus 1945, kemudian dengan diiringi lahirnyaPancasila dan UUD ‘45 sehari sesudahnya, merupakanwarisan dari pejuang-pejuang kita yang telah gugur, untukdijadikan landasan yang baik bagi bangsa kita yang sangatmajemuk dalam kehidupan berbangsa, bernegara, danbermasyarakat, sehingga negara Republik Indonesia benar-benar akan terus-menerus dapat dipertahankan, dan kita bisahidup sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan jugadiakui oleh bangsa-bangsa yang lain. Sekali lagi bahwa soal mundur bagi saya tidak masalah.Hanya masalahnya, rasa tanggung jawab saya. Perludipikirkan bagaimana negara dan bangsa kita. Jadi, sayaandai kata belum mengambil keputusan mundur, tidak, tapibagaimana agar dengan kemunduran saya ini negara danbangsa benar-benar tetap terjaga. Konstitusi kita tetap bisadilaksanakan dengan sebaik-baiknya, berarti bahwaPancasila dan UUD ‘45 pun juga akan tetap dilaksanakan. Karena itulah, saya harus mengambil langkah yangtidak meninggalkan konstitusi, tapi yang bisa digunakansebagai landasan untuk menyelesaikan persoalan,mengatasi berbagai krisis kepercayaan. Perusakan-perusakan yang terjadi akhir-akhir ini dengan sendirinyamenambah kemampuan bangsa dan negara menjadi lebih 23 Prolog
    • kecil. Sehingga, untuk mengadakan rehabilitasi apalagi kelanjutan pembangunan, membutuhkan ketenangan, membutuhkan kesiapan untuk perencanaan maupun juga pelaksanaannya. Untuk itulah, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, kita harus memikirkan betul-betul agar ada satu fase yang bisa menjamin kelangsungan negara dan bangsa, di mana tidak menimbulkan kerusuhan, tapi apa yang diinginkan, ialah reformasi dan sebagainya itu, bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hendaknya kita benar-benar meresapkan, pikirlah nasib negara dan bangsa Indonesia, pikirlah keselamatan rakyat dan bangsa Indonesia. Jangan sampai karena emosi tidak terkendali, kemudian bangsa kita akan menjadi lebih miskin dan lebih menderita. Sedangkan, cita-cita perjuangan kita untuk memproklamasikan negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD ‘45 adalah untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan dan membangun agar masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu benar-benar akan bisa terwujud. Sekali lagi, maksud saya dalam mengambil jalan yang saya kemukakan tadi, semata-mata untuk menyelamatkan negara dan bangsa. Segala sesuatu harus kita laksanakan berdasarkan konstitusi kita. Saya harapkan, semuanya itu dapat dimengerti dan tidak perlu lagi khawatir, saya tidak akan mempertahankan untuk menjadi Presiden, sama sekali tidak. Ada yang mengatakan, apabila saya tidak menjadi presiden, kembali menjadi anggota masyarakat biasa, saya masih bisa berguna bagi masyarakat dan bangsa, dan masih banyak pengabdian yang bisa saya berikan. Jadi demikianlah ada juga yang mengatakan terus terang saja dalam bahasa Jawanya, tidak menjadi presiden tidak akan patheken. Kembali menjadi warga negara biasa tidak kurang terhormatDetik-Detik yang Menentukan 24
    • daripada presiden asalkan bisa memberikan pengabdiankepada negara dan bangsa. Jadi jangan dinilai saya sebagai penghalang, tidak samasekali. Semata-mata karena tanggung jawab saya untukmembuat keselamatan bangsa dan negara, kita harusmengambil langkah-langkah yang konstitusional, tetapi jugadiridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan menempuhjalan yang benar. Saya mengharap semua pernyataan saya bisa dimengertioleh rakyat seluruhnya, sehingga lantas hentikanlah segalakegiatan yang akhirnya membawa akibat penderitaan rakyatkita. Hentikanlah menghasut, dan lantas mendorong rakyatuntuk berbuat salah. Sebenarnya, rakyat tidak mempunyaijiwa untuk berbuat salah, tapi jika sampai rakyat berbuatsalah, itu karena dihasut, didorong sampai lantas lupa. Danmemang ini harus kita akhiri, karena bisa memengaruhinama dan martabat pada bangsa kita. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian para wartawandan juga saudara-saudara ulama. Setelah mendengar saran-saran dan pendapat dari paraulama, tokoh-tokoh masyarakat, berbagai organisasikemasyarakatan, dan pendapat dari Angkatan BersenjataRepublik Indonesia (ABRI), maka untuk menyelamatkannegara dan bangsa, pembangunan nasional, Pancasila danUndang-Undang Dasar 1945, serta persatuan dan kesatuanbangsa, saya mengambil keputusan, sesuai denganwewenang yang diberikan oleh Majelis PermusyawaratanRakyat (MPR), sebagai Presiden mandataris MPR, saya akanmelaksanakan dan memimpin reformasi nasional secepatmungkin. Untuk itu, saya akan membentuk Komite Reformasi, yanganggota-anggotanya terdiri atas tokoh masyarakat dan parapakar dari dunia perguruan tinggi. Tugas komite ini segera menyelesaikan UU Pemilu, UUKepartaian, UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR danDPRD, Undang-Undang Anti-Monopoli, Undang-Undang 25 Prolog
    • Anti-Korupsi, dan lainnya sesuai dengan keinginan masyarakat. Pemilihan Umum akan dilaksanakan secepat-cepatnya, berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang baru. Melaksanakan Sidang Umum MPR hasil pemilihan tersebut, antara lain untuk menetapkan GBHN, memilih presiden dan wakil presiden, dan ketetapan-ketetapan lainnya. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan bersedia lagi untuk dicalonkan sebagai Presiden. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang sangat berat karena berbagai krisis, di bidang ekonomi, politik, dan hukum, maka saya segera melaksanakan reshuffle kabinet, sehingga Kabinet Pembangunan VII berubah menjadi kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi. Saya minta ABRI menjaga kewaspadaan dan keselamatan nasional, menciptakan keamanan dan ketertiban, bersama-sama dan bergandengan tangan dengan seluruh masyarakat. Kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban peristiwa Trisakti dan keluarga korban kerusuhan yang terjadi. Semoga arwah para korban diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya. Kepada sanak keluarga korban kiranya diberikan kekuatan iman dan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas dukungan masyarakat dalam melaksanakan reformasi nasional yang sedang kita laksanakan. Semoga Allah melindungi bangsa dan negara Republik Indonesia. Demikian pernyataan Presiden Soeharto yang disiarkanmelalui televisi. Sementara itu, di Gedung DPR/MPR, setelah pesertapertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR dan pimpinan Detik-Detik yang Menentukan 26
    • fraksi menyaksikan pernyataan tertulis Presiden Soehartomelalui televisi, pertemuan itu dilanjutkan. Hasil pertemuan konsultasi pimpinan DPR dan pimpinanfraksi akan disampaikan langsung kepada Presiden Soeharto.Keputusan ini dilakukan karena DPR menginginkan adanyakesetaraan fungsi dan peranan dengan lembaga tingginegara, yaitu Presiden. Kepekaan DPR sangat dibutuhkansaat itu untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuankonsultasi itu adalah sebagai berikut: Mengenai Reformasi. Bahwa aspirasi masyarakat dantuntutan masyarakat mengenai reformasi dilakukan secaramenyeluruh, sebagaimana diserap oleh dewan dilaksanakansecara berkelanjutan. Untuk itu dewan mempercepatpelaksanaan agenda reformasi itu. Kesimpulan awalmenambahkan reformasi dalam bidang politik, ekonomi, danhukum yang akan diimplementasikan dalam masa sidangini. Mengenai Pengunduran diri Presiden. Berkenaan denganadanya aspirasi dari masyarakat yang menghendaki Presidenmengundurkan diri, sebagaimana yang telah disampaikanpimpinan dewan kepada Presiden, fraksi-fraksi sepenuhnyadapat memahami dan sepakat untuk dilaksanakan secarakonstitusional. Hasil konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksitersebut pada tanggal 19 Mei l998, hari itu juga disampaikanpimpinan DPR kepada masyarakat melalui konperensi pers.Hasil konsultasi tersebut, membenarkan dan mengukuhkanketerangan pers pimpinan dewan yang disampaikan padatanggal l8 Mei, sehari sebelumnya. Sekitar pukul 10.00, di Istana Wakil Presiden, beberapastaf Wakil Presiden juga menyaksikan pertemuan PresidenSoeharto dengan para tokoh masyarakat di layar televisi. 27 Prolog
    • Sementara itu, Wakil Presiden B.J. Habibie sedang menerimatamu didampingi Sekretaris Wakil Presiden, para AsistenWakil Presiden, Akbar Tandjung dan Abdul Latief. Tiba-tiba salah seorang asisten Wakil Presidenmemberitahu B.J. Habibie tentang pertemuan di IstanaMerdeka tersebut. Pertemuan segera dihentikan. WakilPresiden bersama para tamu, asisten, serta Akbar Tandjunglangsung melihat dan mendengarkan keterangan Presidentersebut. Penjelasan Presiden Soeharto di depan pers disambutkekecewaan oleh para pejabat dan staf Wakil Presiden,bahkan Asisten Wakil Presiden Ahmad Watik Pratiknyamengatakan Pak Harto telah “mengkhianati” B.J. Habibiesekaligus mengabaikan berlakunya Pasal 8 UUD 1945,karena tidak memercayai Wakil Presiden, dan disampaikansecara terbuka kepada masyarakat bahwa Presiden sangsiapakah Wakil Presiden dapat melanjutkan tugas-tugasnya,apakah tidak akan menjadi sasaran demonstrasi, apakahnanti juga harus mengundurkan diri. Malam harinya, B.J. Habibie yang sekaligus menjabatsebagai Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar,menghadap Presiden Soeharto di Jalan Cendana pada pukul20.30 untuk membahas berbagai keadaan yang telahberkembang. Sebelumnya, sekitar pukul 18.00, B.J. Habibie telahmenerima telepon dari Ketua DPR/MPR Harmoko yang jugamenjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Harmokomenjelaskan hasil pertemuan antara pimpinan DPR danpimpinan fraksi lainnya. Intinya, demi persatuan dankesatuan bangsa, secara arif dan bijaksana, Presiden Soehartosebaiknya mengundurkan diri. Wakil Presiden B.J. Habibie pun bertanya kepadaHarmoko, apakah keputusan tersebut sudah pernah Detik-Detik yang Menentukan 28
    • dibicarakan dengan Presiden Soeharto. Ternyata hal tersebutbelum dilakukan Harmoko, karena pernyataan tersebutbersifat pribadi dan sulit untuk melakukan hubungandengan Presiden Soeharto. Karena itulah, Harmoko mengaku perlu meneleponWakil Presiden B.J. Habibie, agar hal tersebut disampaikankepada Presiden Soeharto. Selain itu, melalui Wakil Presiden,Harmoko mengharapkan kesediaan Presiden meluangkanwaktu untuk mendengarkan penjelasan langsung darinya. Menanggapi permintaan Harmoko tersebut, B.J. Habibiemenyarankan agar Harmoko dan Abdul Gafur selakupimpinan Golkar dan pimpinan DPR memberikan laporantertulis kepada Presiden Soeharto selaku Ketua DewanPembina Golkar. Usulan B.J. Habibie itu pun disetujuiHarmoko. 29 Prolog
    • Hr. Republika Mahasiswa dan masyarakat di Ibukota di halaman Gedung DPR/MPR 18 Mei 1998 Hr. RepublikaMassa yang memenuhi jalanan Ibukota pasca Soeharto lengser
    • Sekneg. Upacara Pelantikan Presiden B.J. Habibie, 21 Mei 1998 di Istana NegaraHr. Republika Pengambilan Sumpah Presiden B.J. Habibie, 21 Mei 1998 di Istana Negara
    • Sekneg.Mantan Presiden Soeharto meninggalkan Istana Negara, 21 Mei 1998 Sekneg. Pelantikan Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan, 23 Mei 1998
    • Sekneg. Bersama para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan di depan Istana NegaraSekneg. Meninjau daerah kerusuhan di Jakarta
    • bab 1 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto Kekuasaan adalah amanah dan titipan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, bagi mereka yang percaya atas eksistensi-Nya. Bagi mereka yang tidak percaya atas eksistensi-Nya, kekuasaan adalah amanah dan titipan rakyat. Pemilik Kekuasaan tersebut, tiap saat dapat mengambil kembali milik Nya dengan cara apa saja.SRabu, 20 Mei l998 aya sedang mempersiapkan materi untuk dilaporkan kepada Presiden sesuai rencana di rumah pribadi Cendana, pukul 19.30 pada tanggal 20 Mei 1998. Bahan masukan saya peroleh dari SekretariatKoordinator Harian Keluarga Besar Golkar. Perlu saya sampaikan bahwa Keluarga Besar Golkarterdiri dari Golkar, ABRI, dan Utusan Daerah. Masing-masing diwakili oleh Ketua Golkar, Panglima ABRI (Pangab),dan Menteri Dalam Negeri. Jabatan sebagai KoordinatorHarian Keluarga Besar Golkar, saya emban untuk keduakalinya yakni pada tahun 1993 dan 1998. Dalam mekanisme politik saat itu, peran KoordinatorHarian Keluarga Besar Golkar amat menentukan. TugasKoordinator Harian bertujuan untuk menyukseskanpelaksanaan rencana Sidang MPR pada awal Maret 1998, 31 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto
    • Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada bulanSeptember 1998 yang didahului oleh Musyawarah Daerah(Musda) Golkar di tiap provinsi dan dimulai bulan April 1998sampai September 1998. Biasanya Koordinator Harianbekerja sama dengan seorang atau beberapa orangKoordinator Harian Pengganti. Keputusan untukmengangkat saya sebagai Koordinator Harian KeluargaBesar Golkar tahun 1998 tanpa pengganti, saya terima padatanggal 31 Desember 1997 malam hari. Keadaan yang tidak menentu dan kritis sebagai akibatkrisis ekonomi moneter di Thailand, di Indonesia sudah mulaiterasa sejak bulan Agustus 1997. Dalam keadaan yang tidakmenentu dan kritis itu, timbul pertanyaan pada diri saya,mengapa justru saya yang mendapat kehormatan dankepercayaan untuk menjadi Koordinator Harian tanpaPengganti? Saya tidak pernah berhasil mendapat jawabanatas pertanyaan ini, begitu pula alasan dan maksudtujuannya. Presiden serta Presiden yang baru terpilih, sebelum dansetelah Sidang Umum MPR berhasil diselesaikan, bersamaKoordinator Harian, mengambil kebijakan politik setelahmempelajari masukan dan pandangan tiga jalur KeluargaBesar Golkar. Demikian pula penyusunan KabinetPembangunan yang dibentuk setelah Sidang Umum (SU)MPR, adalah hasil penilaian dan analisis Presiden terpilihbersama Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar. Sepertiyang telah saya alami pada tahun 1993, bukan WakilPresiden terpilih yang diajak Presiden terpilih untuk bersamamenyusun Kabinet Pembangunan, melainkan KoordinatorHarian Keluarga Besar Golkar. Kunjungan saya ke kediaman Presiden Soeharto diCendana, adalah dalam posisi sebagai Koordinator HarianKeluarga Besar Golkar dan bukan sebagai Wakil Presiden. Detik-Detik yang Menentukan 32
    • Kunjungan itu bersifat rutin dan biasanya dilaksanakan ditempat dan waktu yang sama. Sewaktu saya sedang mempelajari laporan masukandari tiga jalur, sekitar pukul 17.00 pada tanggal 20 Mei l998,ADC Kolonel (AL) Djuhana, datang ke ruang kerja sayamelaporkan bahwa Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmitaminta berbicara melalui telepon. Ginandjar juga menjabat sebagai salah satu SekretarisKoordinator Harian Golkar di samping Akbar Tandjung,Rahardi Ramelan, Giri Suseno, Letnan Jenderal Gatot danibu Sulasikin Murpratomo. Karena saya sedang menilai keadaan di lapangan danmengecek data masukan Keluarga Besar Golkar (ABRI,Utusan Daerah dan Golkar), keinginan GinandjarKartasasmita berbicara dengan saya, saya kaitkan dengankemungkinan adanya koreksi data yang sudah saya miliki. Ternyata laporan yang saya peroleh, adalah pernyataanbahwa Menko Ekuin bersama 13 menteri yang berada dalamkoordinasinya, tidak bersedia lagi untuk duduk di dalamKabinet Reformasi yang anggotanya sedang disusun. Tetapi,sebagai anggota Kabinet Pembangunan VII, mereka akantetap melaksanakan tugas masing-masing, sampai KabinetReformasi terbentuk. Pertanyaan saya singkat, “Apakah Anda sudahbicarakan dengan Bapak Presiden?” Jawaban Ginandjar, “Belum, tetapi keputusan itu sudahditandatangani bersama sebagai hasil rapat kami diBappenas dan sudah dilaporkan secara tertulis, kepadaBapak Presiden, melalui Tutut, putri tertua Pak Harto.” Demikian Ginandjar Kartasasmita. Saya bertanya, “Mengapa harus begini?” Empat belas menteri tersebut adalah: Akbar Tandjung,A.M. Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno, 33 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto
    • Haryanto Dhanutirto, Justika Baharsjah, KuntoroMangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, RahardiRamelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo,Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng. Saya juga bertanya kepada Ginandjar, siapa saja menteriyang tidak hadir? Ginandjar kemudian menyebut satu persatu nama menteri tersebut. Saya katakan, supaya hasil rapatdisampaikan juga kepada mereka, agar pendapat merekabisa didengar. Setelah menerima laporan Ginandjar, saya sampaikankepada ADC bahwa sementara saya tidak mau diganggulagi. Sekitar pukul 17.45, ADC melaporkan, bahwa MenteriKeuangan Fuad Bawazier terus mendesak untuk melaporkansesuatu yang penting. Melalui telepon Fuad Bawazier bertanya, “Apakah isuyang berkembang, bahwa Pak Habibie bermaksudmengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, benar?” Saya jawab, “Isu tersebut tidak benar. Presiden yangsedang menghadapi permasalahan multikompleks, tidakmungkin saya tinggalkan. Saya bukan pengecut!” Fuad Bawazier menjawab bahwa ia sendiri tidak yakinberita itu benar, karena itu, ia ingin langsung mendengarpenjelasan dari saya. Kemudian saya balik bertanya kepadaFuad Bawazier mengenai rapat yang diadakan oleh MenkoEkuin Ginandjar Kartasasmita di Bappenas. Jika belum tahu,saya minta ia menghubungi Menko Ekuin untuk mendengarhasil rapat tersebut. Saya kemudian berangkat ke kediaman Presiden di JalanCendana. Sekitar pukul 19.30, saya tiba di Cendana, dandipersilakan menunggu sebentar. Pak Harto sedangmenerima mantan Wakil Presiden Sudharmono. Siti Hediyati Prabowo, putri kedua Pak Harto, istri Detik-Detik yang Menentukan 34
    • Prabowo Subianto, Panglima Komando Cadangan StrategisAngkatan Darat (Kostrad) menemani saya. Pada kesempatanitu saya bertanya, “Mengapa Prabowo yang sejak tiga harisaya cari tidak datang ke Kuningan? Apakah dia sedangberada di luar negeri?” Siti Hediyati Prabowo menyampaikan bahwa suaminyaberada di dalam negeri dan pesan saya akan segeradisampaikan kepada yang bersangkutan. Setelah pertemuan Pak Sudharmono dengan Pak Hartoselesai, saya dipersilakan masuk ke ruang kerja presiden.Sambil membuka sehelai kertas besar yang berisi nama-namaanggota Kabinet Reformasi, Pak Harto menyatakan agarsaya bersama beliau mengecek ulang nama-nama tersebut. Kesempatan itu saya manfaatkan untuk mengusulkanbeberapa perubahan. Karena ada perbedaan pandanganmenyangkut beberapa nama, maka terjadilah perdebatanyang cukup hangat. Saya menyadari bahwa Pak Hartomempunyai alasan tersendiri yang sudah diapertimbangkan. Sebaliknya saya juga mempunyai alasanyang rasional dan sesuai aspirasi masyarakat yangberkembang. Akhirnya, karena tidak ada titik temu, makasaya persilakan Pak Harto memutuskan apa yang terbaik,karena penyusunan anggota kabinet adalah hak prerogatifpresiden. Akhirnya Kabinet Reformasi terbentuk. Tidak beberapa lama kemudian, Pak Harto memanggilMenteri Sekretaris Negara, Saadilah Mursyid, untuk segeramembuat Keputusan Presiden mengenai Susunan KabinetReformasi yang baru saja dibentuk. Menurut rencana, esok harinya, hari Kamis tanggal 21Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden didampingi oleh WakilPresiden akan mengumumkan susunan Kabinet Reformasi.Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 22 Mei l998, paraanggota Kabinet Reformasi akan dilantik Presiden Soeharto 35 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto
    • yang didampingi pula oleh Wakil Presiden. Semuanya agardipersiapkan sesuai prosedur yang berlaku, demikianinstruksi Presiden. Saadilah Mursyid meninggalkan ruang kerja itu,sementara saya dan Pak Harto masih berada di ruangantersebut meneruskan pembicaraan. Setelah mempersilakan saya meminum teh, Pak Hartomenyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 1998,ia bermaksud mengundang Pimpinan DPR/MPR untukdatang ke Istana Merdeka. Pernyataan Pak Harto tersebutsaya sambut dengan menyampaikan bahwa pertemuan itusudah lama mereka nantikan. Pimpinan DPR/MPR inginlangsung dapat memberi pendapat dan penilaian mengenaikehendak rakyat. Begitu pula mengenai keadaan di lapanganyang sedang berkembang dan berubah tiap detik. Pak Harto tampaknya sama sekali tidak memerhatikanucapan saya dan mengatakan, bahwa ia bermaksudmenyampaikan kepada Pimpinan DPR/MPR untukmengundurkan diri sebagai Presiden setelah KabinetReformasi dilantik. Namun yang menjadi pertanyaan saya saat itu adalah,Pak Harto sama sekali tidak menyampaikan alasan mengapabeliau mundur, padahal baru saja disusun KabinetReformasi, bahkan setelah melalui dialog yang cukup seru.Demikian pula Pak Harto sama sekali tidak menyinggungmengenai kedudukan Wakil Presiden selanjutnya. Menyadari cara berfikir Pak Harto yang telah saya kenalpuluhan tahun, tidak disebutnya kedudukan Wakil Presidentersebut jelas mempunyai alasan tertentu. Apa yangsebenarnya dikehendaki Pak Harto tentang saya? Apakahsaya juga diminta ikut mundur? Pertanyaan ini munculkarena pernyataan Pak Harto sehari sebelumnya di hadapansejumlah tokoh masyarakat seolah “meragukan” Detik-Detik yang Menentukan 36
    • kemampuan saya. Demikian sejumlah pertanyaanberkecamuk di benak saya. Saya tahu persis Pak Harto sangat menyadari, bahwaPresiden dan Wakil Presiden tidak dipilih sebagai satu paket.Sebagaimana UUD ‘45 menyatakan bahwa jikalau Presidenberhalangan melaksanakan tugasnya, maka Wakil Presidenberkewajiban untuk melanjutkan. Keinginan Pak Harto, untuk lengser dan mandito ataumundur sebagai Presiden, menjadi seorang negarawansangat saya pahami dan hormati. Namun, apakah dengancara demikian pelaksanaanya? Beberapa saat saya diam, dengan harapan mendapatpenjelasan mengenai alasan beliau mundur, serta beberapapertanyaan yang mengganggu pikiran tersebut. Namunternyata tidak diberikan. Walaupun saya sangat memahamiKetetapan MPR mengenai kedudukan dan kewajibanpresiden dan wakil presiden, saya terpaksa bertanya, “PakHarto, kedudukan saya sebagai Wakil Presiden bagaimana?” Pak Harto spontan menjawab, “Terserah nanti. Bisa hariSabtu, hari Senin, atau sebulan kemudian, Habibie akanmelanjutkan tugas sebagai Presiden.” Jawaban Pak Harto sungguh di luar dugaan saya. Segeramuncul dalam pikiran saya, bukankah kevakuman dalampimpinan negara dan bangsa tidak boleh terjadi? Jikalaudemikian yang dikehendaki Pak Harto, tidakkah hal itu tidaksesuai dengan UUD ‘45 dan Ketetapan MPR? Bagaimana kedudukan saya, sebagai Koordinator HarianKeluarga Besar Golkar tanpa pengganti? Begitulah, dalamsuasana pertemuan yang “tidak lazim”, serta suasana dilapangan yang tidak menentu dan cukup mengkhawatirkan,muncul berbagai pertanyaan yang amat mengganggupikiran saya. Untuk mengakhiri suasana pembicaraan yang tidak 37 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto
    • mengenakkan tersebut, maka saya mengalihkanpembicaraan dengan mengajukan pertanyaan, “Apakah PakHarto sudah menerima surat pernyataan dari Menko EkuinGinandjar Kartasasmita dan empat belas menteri di bawahkoordinasi Menko Ekuin?” Pak Harto menyampaikan bahwa ia sudah dengar dariTutut, tetapi belum membaca suratnya. Kemudian Pak Hartomengulurkan tangannya untuk saya jabat, sebagai isyaratbahwa ia menghendaki diakhirinya pertemuan tersebut. Pak Harto memeluk saya, dan mengatakan agar sayasabar dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Pak Hartojuga meminta agar saya menyelesaikan masalah Ginandjardan kawan-kawan dengan baik. Saya mengatakan, “Akan saya usahakan, dan semuanyaini tidak tepat dan tidak perlu terjadi.” Pak Harto mengatakan, “Laksanakan tugasmu danwaktu tidak banyak lagi.” Saya segera meninggalkan ruang kerja Pak Harto,dengan perasaan yang tidak menentu dan pikiran yangdipenuhi tanda tanya. Bukan sekali ini saya berbedapendapat dengan orang yang amat saya hormati ini. Bahkanmungkin perbedaan pendapat yang terjadi sebelumnya, jauhlebih “seru”. Namun, keadaan yang saya alami malam itusungguh berbeda! Pertama, karena Pak Harto seolahmeninggalkan “misteri” pertanyaan menyangkut masalahbangsa yang tidak sederhana; dan kedua, karena hal ituterjadi pada saat bangsa ini sedang mengalami keadaan yangamat kritis. Di dalam mobil, dalam perjalanan ke Kuningan, sayatugaskan ADC Kolonel (AL) Djuhana segera berhubungandengan empat Menko dan semua menteri di bawahkoordinasi Menko Ekuin, dan meminta agar mereka hadir Detik-Detik yang Menentukan 38
    • pada Sidang Ad Hoc Kabinet Terbatas di kediaman saya diKuningan mulai pukul 22.00. Dalam perjalanan dari Cendana ke Kuningan, sayapanjatkan doa dengan bahasa yang tulus, dengan getaranhati dan jiwa, ikhlas datang dari hati sanubari saya sebagaiberikut: “Tuhan, berilah Pak Harto kekuatan dan petunjuk mengambil jalan yang benar dalam memimpin bangsa Indonesia sesuai kehendak-Mu. Berilah Pak Harto, kesabaran dan kesehatan yang beliau butuhkan. Ampunilah segala dosa Pak Harto, yang sengaja ataupun tidak sengaja.” Saya lanjutkan dengan doa untuk diri saya dalam bahasayang tulus, ikhlas pula sebagai berikut: “Oh Tuhan, saya tidak bertanya mengapa, kenapa, dan bagaimana, semua ini dapat terjadi. Karena saya berkeyakinan bahwa semua ada artinya, yang sekarang saya belum memahami tetapi kelak saya ketahui. Jikalau saya diperkenankan memohonkan sesuatu, maka berilah saya kekuatan, kesabaran untuk menghadapi semuanya dengan tenang dan menyelesaikan semua persoalan demi kepentingan seluruh bangsa Indonesia dengan baik. Berilah saya petunjuk untuk mengambil jalan yang benar, sesuai kehendakmu. Ampunilah dosa saya.” Sambil memanjatkan doa tersebut, saya dalam keadaanseperti dihipnotis tiba di Kuningan dan disambut oleh salahseorang Asisten Wakil Presiden, Jimly Asshiddiqie, yangmengantar saya ke pendopo. Di pendopo, saya tergeletakduduk beberapa menit dan seolah-olah dalam keadaantrance. Kemudian saya masuk melalui ruang makan, di manaistri saya sedang membaca kitab suci Alquran. Di kamartidur, setelah mengambil wudhu dan melaksanakan shalat,saya mengucapkan doa yang sama seperti di dalam mobil. 39 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto
    • Doa tersebut berulang kali saya ucapkan dan berselingandengan membaca Al-Faatihah, Al-Ikhlash, Al-Falaq dan An-Naas. Sekitar pukul 21.45, istri saya datang ke kamar tiduruntuk menyampaikan bahwa di pendopo semua Menko danbanyak menteri hadir. Istri saya bertanya, “Ada apa?” Saya jawab, “Saya panggil mereka.” Dihadapan 4 menko dan 14 menteri yang hadir dipendopo, saya jelaskan bahwa Kabinet Reformasi telahdibentuk oleh Pak Harto dengan memerhatikan masukandari Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar. Esok harinya, tanggal 21 Mei 1998 Kabinet Reformasiakan diumumkan oleh Presiden. Pada hari Jumat tanggal22 Mei 1998, anggota kabinet akan dilantik oleh Pak Hartodi Istana Negara. Hari Sabtu tanggal 23 Mei 1998, Pak Hartoakan menerima Pimpinan DPR/MPR di Istana Merdeka danakan menyatakan mundur sebagai Presiden. Oleh karena beberapa Menteri dari KabinetPembangunan VII masih dibutuhkan untuk duduk dalamKabinet Reformasi, maka atas nama Pak Harto, saya mohonagar para menteri yang telah menandatangani pernyataanbersama tersebut dapat mempertimbangkan untuk menarikkembali pernyataan mereka dan ikut memperkuat KabinetReformasi. Penjelasan saya menimbulkan diskusi yang hangat dansekitar pukul 22.45, hasilnya dapat disepakati sebagaiberikut: Susunan Kabinet Reformasi diterima sebagai kenyataan. Menyetujui Keputusan Presiden ditandatangani oleh Pak Harto. Pelantikan dilaksanakan oleh Pak Habibie. Untuk melaporkan hasil Sidang Ad Hoc terbatas Kabinet Detik-Detik yang Menentukan 40
    • Pembangunan VII, saya menugaskan ADC untuk segeramenghubungkan saya dengan Presiden Soeharto. Namun, sangat saya sayangkan bahwa Pak Harto ketikaitu tidak berkenan berbicara dengan saya. Ia hanyamenugaskan Menteri Sekretaris Negara Saadilah Mursyiduntuk menyampaikan keputusan bahwa esok harinya pukul10.00 pagi, Pak Harto akan mundur sebagai Presiden. SesuaiUUD ‘45, Pak Harto menyerahkan kekuasaan dan tanggungjawab kepada Wakil Presiden RI di Istana Merdeka.Pengambilan sumpah Wakil Presiden menjadi Presiden akandilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Agung di hadapanpara Anggota Mahkamah Agung lainnya. Saya sangat terkejut dan meminta agar segera dapatberbicara dengan Pak Harto. Permintaan tersebut tidak dapatdikabulkan, dan ajudan Presiden menyatakan akandiusahakan pertemuan empat mata dengan Pak Harto diCendana besok pagi sebelum ke Istana Merdeka. Setelah pembicaraan melalui telepon dengan SaadilahMursyid selesai, saya kembali ke pendopo untuk menjelaskaninformasi yang baru saja saya peroleh. Semua terkejut mendengar berita tersebut. Kemudiansaya meminta agar para menteri yang hadir, dan juga paraAsisten Wakil Presiden yang berada di ruang sebelahpendopo, untuk memanjatkan doa kehadirat Allah SWT.Saya minta Jimly Asshiddiqie untuk memimpin doa. Istri sayajuga diminta untuk hadir. Setelah para menko dan menteri Kabinet Pembangunanbidang Ekuin meninggalkan Kuningan, saya langsung pergike ruang kerja. Dengan melalui internet, saya memantauperkembangan gerakan masyarakat di Indonesia padaumumnya, khususnya di Jakarta, dan reaksi luar negeriterhadap situasi di Indonesia yang terus memanas. Sementara itu, saya menerima telepon dari Ketua DPR/ 41 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto
    • MPR Harmoko yang menyampaikan bahwa ia dan parapimpinan DPR/MPR, bersama para Ketua Fraksi, dimintadatang ke Istana Merdeka besok pada tanggal 21 Mei 1998pukul 10.00 pagi. Ia menanyakan alasan undangan tersebut. Saya menjelaskan informasi dari Mensesneg danmemohon agar pimpinan DPR/MPR mengecek kembali,apakah keputusan Pak Harto untuk mengundurkan dirisebagai Presiden memiliki dasar hukum. ADC yang bertugas, Kol. (AL) Djuhana, melaporkanbahwa Panglima ABRI Jenderal Wiranto mohon waktu untukbertemu. Saya belum bersedia menerima siapa pun, karenaharus merenungkan keadaan tanah air yang sangatmemprihatinkan dan sudah di ambang pintu revolusi. Mencermati keadaan yang berkembang, saya teringatpesan Pak Harto pada hari Senin tanggal 28 Januari 1974,pukul 19.30 di ruang kerja Presiden di Cendana: Saya sudah menentukan, Habibie membantu saya untuk mempersiapkan kerangka tinggal landas bangsa Indonesia memasuki abad yang akan datang Saudara Habibie dapat berbuat apa saja dan insya Allah dalam batas kemampuan saya, akan saya selalu berusaha mengamankan kebijakan saudara Kepentingan rakyat harus saudara utamakan di atas kepentingan golongan, partai, kawan, keluarga, dan kepentingan saudara sendiri Tidak boleh terjadi suatu revolusi lagi di bumi Indonesia karena rakyat tidak dapat mengatasinya Yang dikehendaki rakyat adalah ketenteraman, masa depan, dan hari depan yang cerah bagi anak cucu mereka Yang susah diatur adalah pimpinan pada umumnya khususnya partai politik, karena itu, Habibie harus bekerja keras agar pada suatu hari dapat menjadi Detik-Detik yang Menentukan 42
    • panutan dan idola anak bangsa sebagai seorang profesional Mendengar penjelasan dan ucapan Pak Harto tersebut,saya memberanikan diri untuk bertanya, “Mengapa saya?Banyak orang yang lebih senior, lebih pintar, lebih pandaidan lebih berpengalaman dari diri saya. Mengapa harussaya?” Pak Harto meletakkan setumpuk surat dan dokumen diatas meja sambil berkata, “Ini semua informasi mengenaiDr. Habibie!” Pertemuan pertama dengan Pak Harto sebagai PresidenRepublik Indonesia malam itu berlangsung dua jam danmelahirkan beberapa gagasan nasional antara lain: Gagasan mengenai pembentukan Industri Pesawat Terbang sebagai ujung tombak Industri Strategis Gagasan mengenai pembentukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Gagasan mengenai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Setelah merenungkan kejadian 24 tahun sebelumnyatersebut, kemudian saya kembali pada persoalan yang sedangsaya hadapi. Pesan Pak Harto tersebut terus-menerusmemengaruhi dan mendominasi proses pemikiran sayadalam mencari jawaban yang tepat atas beberapapertanyaan yang terus timbul dalam diri saya. Mengapa Pak Harto memutuskan untuk segera meletakkan jabatan sebagai Presiden RI? Mengenal Pak Harto sebagai seorang pemimpin yang berpengalaman dan telah teruji dalam merencanakan dan melaksanakan strategi, maka timbul pertanyaan, 43 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto
    • “Mau ke mana Pak Harto? Dan bagaimana nasib bangsa?” Dinamika gerakan protes dan demo yang tidak menentu sangat tinggi dan memprihatinkan, tentunya berdampak negatif terhadap laju inflasi. Akibatnya free fall nilai rupiah sulit dihentikan, sehingga dapat terjadi, hiperinflasi yang mempersulit kehidupan pada umumnya dan khususnya meningkatkan penderitaan rakyat Hiperinflasi dapat pula mengakibatkan bangkrutnya perusahaan, pengangguran secara besar-besaran terjadi dan modal asing yang lari ke luar negeri bertambah. Akhirnya keadaan berkembang menjadi suatu khaos yang bersifat anarkis yang dapat bergulir menjadi revolusi Aliran ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperjuangkan terlaksananya program politik mereka masing-masing dan mengganti UUD ‘45, Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan konstitusi yang baru. Perang saudara dapat terjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia terancam eksistensinya. “Balkanisasi” Indonesia di ambang pintu Langkah kebijakan yang salah berakibat fatal, dan dapat memulai proses yang tidak kita ingini, berlangsung dengan kecepatan tinggi dan sulit dikendalikan lagi Perubahan tiap detik dengan permasalahan yang multidimensi dan multikompleks, terus terjadi dan terus berkembang Informasi dari Pak Harto mengenai inti permasalahan tidak saya miliki sedikit pun. Apa yang harus saya laksanakan, selain yang sudah diatur dalam UUD ‘45 dan Ketetapan MPR?Detik-Detik yang Menentukan 44
    • Penjelasan Pak Harto mengenai pengunduran dirinyasebagai Presiden RI, mungkin dapat saya peroleh padapertemuan empat mata yang sedang diatur oleh protokoldan ADC Presiden. Begitu pula, penjelasan dasar hukum pengunduran diriPak Harto, mungkin dapat saya peroleh dari hasil sidangPimpinan DPR/MPR dan Mahkamah Agung, besok pagi diIstana Merdeka, sebelum penyerahan resmi kekuasaan dariPresiden ke Wakil Presiden. Keadaan yang tidak menentu, ketidakstabilan politik danturunnya kredibilitas pemerintah adalah penyebab utama“krisis moneter”, “krisis-ekonomi”, dan “krisis politik”. Mengapa semuanya ini terjadi? Apa penyebabnya? Apa benar keadaan tidak menentu yang terjadi tersebutkarena “krisis moneter”, “krisis ekonomi”, dan “krisispolitik” adalah penyebab utama? Pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sekitar53 tahun yang lalu, yang menjadi pemersatu bangsaIndonesia adalah sejarah yang sama, yakni “dijajah selama350 tahun oleh penjajah yang sama”. Bukan budaya, bukan agama, bukan ras, dan bukankelompok etnik yang mempersatukan kita, tetapi nasibdijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Perasaan senasibakibat penjajahan Belanda tersebut adalah pemersatu danperekat bangsa. Karena itu, yang diproklamasikan sebagai wilayahRepublik Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda,wilayah Hindia Belanda. Kualitas kehidupan dan tingkat keterampilan rakyat,pada waktu itu, sangat rendah karena pengaruh dandampak negatif kolonalisme yang hanya menitikberatkanpada pembangunan prasarana ekonomi. Begitu pulapembangunan sumber daya manusia hanya diperuntukkan 45 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto
    • untuk mengelola dan mengambil keuntungan dari sumberdaya alam terbarukan dan tidak terbarukan. Politik aparat pemerintah yang dikendalikan olehkekuasaan penjajah mengutamakan ketertiban danpengamanan, demi untuk menekan biaya dalam pengambilankekayaan bangsa Indonesia, bagi pembangunan di Belanda. Lembaga-lembaga kebudayaan dan tradisional secarasistematis digerogoti demi kepentingan eksploatasi ekonomi.Lembaga-lembaga perekonomian dirancang untuk menjaminaturan-aturan perdagangan yang dipaksakan oleh kaumpenjajah. Oleh karena itu, keadaan masyarakat Indonesiamenjelang proklamasi kemerdekaan, tidak memiliki aparaturataupun lembaga administrasi dan birokrat yang dapatdiandalkan. Untuk mencegah terjadinya perpecahan bangsa Indonesiayang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, makaterpaksa pimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) melaksanakan kepemimpinan yang sifatnya otoriter. Walaupun pada waktu Proklamasi KemerdekaanRepublik Indonesia dalam Mukadimah UUD ‘45,menyebutkan nilai-nilai yang berakar pada hak asasimanusia, kebebasan, dan kemerdekaan, namun dalamkenyataannya belum dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Hal itu terjadi karena lebih dari 95 persen pendudukIndonesia pada waktu itu, masih buta huruf, dibandingsekarang yang kurang dari 15 persen. Selain pendidikan,kebutuhan dasar manusia seperti makanan bergizi, airminum, perawatan kesehatan, dan lapangan pekerjaanmenjadi perhatian utama. Dengan bantuan organisasi multilateral dan negara-negara maju, Indonesia untuk pertama kalinya sejak 1968,selama lebih dari tiga dasawarsa, mampu menciptakan danmenerapkan program pembangunan yang berkelanjutan. Detik-Detik yang Menentukan 46
    • Didukung oleh pengembangan sumber daya manusia,prasarana ilmu pengetahuan dan perekonomian, secarasistematis, transformasi Indonesia menjadi sebuah negaraindustri dimulai. Menjelang akhir abad milenium pertama, pengaruhindustri media massa dan proses globalisasi semuanyaberdampak positif pada proses pengembangan sumber dayamanusia di Indonesia. Proses keterbukaan dan demokratisasi, yangdikembangkan oleh pemerintah dan Pimpinan Nasional,terlalu lambat dibandingkan dengan tuntutan masyarakatIndonesia. Simbiosis antara pimpinan yang otoriter denganlingkungan yang sudah berjalan dan membudaya sejak 53tahun, mengakibatkan distorsi informasi politik yangmenurunkan kualitas kebijakan Presiden sebagai pusatkekuasaan. Sistem otoriter yang selama ini diterapkan, tidakmampu lagi mencegah dan mengatasi krisis demi krisis. Di sisi lain, keberhasilan sistem pendidikan ditambahdengan tersedianya sistem informasi yang terus berkembang,telah berhasil meningkatkan kualitas SDM. Kesadaran hak asasi manusia (HAM) dalam suatu sisteminformasi yang makin sempurna, walaupun belum dapatdiimbangi oleh kewajiban asasi manusia (KAM) baik globalmaupun regional, meningkatkan tuntutan masyarakat untukmemperoleh kebebasan total di atas kemerdekaan. Saya sangat menyadari bahwa tuntutan rakyat tersebutadalah wajar, karena kebebasan dan kemerdekaan tak dapatdipisahkan, bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama.Derivatif dari kebebasan dan kemerdekaan adalah antaralain hak asasi manusia dan demokrasi. Bagaimana dengan‘kewajiban asasi manusia’ yang harus mengimbangi hakasasi manusia? 47 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto
    • Sejarah telah membuktikan bahwa para entrepreneurpaling banyak lahir dan dapat berkembang menjadi ungguldan andal dalam suatu masyarakat yang bebas total (bebasdari dogma), merdeka, dan demokratis. Para entrepreneur adalah salah satu penggerak utamauntuk meningkatkan produktivitas dan daya saing suatumasyarakat. Oleh karena itu, adalah sangat wajar jikalaudalam era globalisasi dan informasi ini, tuntutan rakyatdipenuhi. Permasalahannya, bagaimana memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut tanpa mengakibatkan suatu revolusi atauperang saudara yang jelas merugikan rakyat? Ini harus disadari oleh semua pimpinan nasional, bahwahanya melalui suatu masa peralihan dengan pengorbananyang minimal dan dalam waktu sesingkat-singkatnya,kebebasan yang diimbangi oleh tanggung jawab harusdiberikan kepada rakyat. Namun, gerakan dan tuntutan masyarakat sudah tidaksabar menantikan kebebasan secara total. Presiden danpemerintah tidak mendapat kepercayaan yang diperlukan.Presiden Soeharto tidak memiliki kredibilitas lagi, dandemikian pula saya yang telah mendampingi Pak Hartoselama seperempat abad. Bukankah kredibilitas dan prediktabilitas, erat kaitannyadengan transparansi? Bukankah transparansi itumempermudah pengawasan? Bukankah pengawasan olehmasyarakat, erat kaitannya dengan kebebasan pers? Namun, apakah kebebasan pers dapat jugadisalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,untuk lebih mengeruhkan dan mempersulit penyelesaianmasalah multidimensi dan multikompleks? Pemikiran dan pertanyaan-pertanyaan tersebut, terusmemengaruhi proses kebijakan saya. Saya menyadari, Detik-Detik yang Menentukan 48
    • kebijakan apa pun yang saya ambil mengandung risiko. Olehkarenanya, risiko itu harus diperhitungkan. Setelah mempertimbangkan dan memerhatikanpemikiran tersebut, maka saya memutuskan untukmembenarkan setiap orang mengeluarkan pendapatnya,terlepas dari rasa takut. Saya berkeyakinan bahwa orang-orang dalam suatu masyarakat yang bebas bergerak danbebas mengeluarkan pendapat tanpa rasa takut, akanmampu meningkatkan produktivitas dan kualitasmasyarakatnya. Kita harus pandai-pandai belajar daripengalaman dan kesalahan masyarakat lain, yang melaluiproses reformasi dan proses demokratisasi yang panjang,sudah dapat menikmati produktivitas dan kualitas hidupyang tinggi. Oleh karena itu, saya memutuskan, agar supaya perssegera diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapatdengan segala konsekuensinya. Kelak rakyat akan menilaikualitas pemberitaan itu. Mereka yang membuatpemberitaan tidak bermutu, jelas tidak laku dan tidakmungkin dapat mempertahankan keberadaannya. Semuapemberitaan, harus sesuai UUD dan UU yang berlaku. Sejak Presiden RI Pertama dan dilanjutkan oleh PresidenRI Kedua, dari tahun 1945 sampai sekarang, selama 53tahun, beberapa kekuatan atau institusi yang sangatberpengaruh “dikendalikan” oleh Presiden. Kebiasaan yangsudah menjadi budaya kepemimpinan ini, jelas merugikanobjektivitas dan kualitas kebijakan. Institusi dan kekuatan yang dimaksud adalah: BankIndonesia, dunia pers, lembaga yudikatif (seperti MahkamahAgung, Hakim Agung, Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung),lembaga legislatif (DPR, MPR), dan ABRI. Selama saya menjadi Anggota Kabinet PembangunanIII, IV, V, VI dan VII, lebih dua puluh tahun lamanya, 49 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto
    • Gubernur Bank Indonesia dan Jaksa Agung selalu menjadianggota kabinet dan hadir pada semua sidang baik Paripurnamaupun Terbatas. Tradisi pelaksanaan sidang Kabinet Pembangunan, yangdipimpin oleh Presiden Soeharto hanya berlangsung sebulansekali. Para menteri dalam bidang ekonomi, keuangan danindustri, melaporkan mengenai inflasi, masalah lapangankerja, pangan, impor/ekspor dan sebagainya, kemudiandiakhiri dengan petunjuk Presiden. Petunjuk tersebutsebelumnya, telah dipersiapkan Presiden bersama paramenko dan menteri bersangkutan sebelum sidang dimulai. Tindak lanjutnya di bidang Ekuin, dipersiapkan oleh paramenko dan menteri dalam sidang koordinasi bidang ekonomiyang dipimpim oleh Menko Ekuin. Diskusi secara terbuka, dengan Presiden selama sidangberlangsung, tidak pernah terjadi. Apalagi dengan paramenteri yang bukan anggota Kabinet Bidang Ekuin. Selama20 tahun lamanya, saya selalu harus hadir pada hari Rabupertama tiap bulan mengikuti Sidang Kabinet TerbatasBidang Ekuin. Sebelum dan sesudah sidang Kabinet Terbatas, tiap saatpara menteri dapat bertemu untuk melaporkan danmembicarakan suatu masalah dengan Presiden. Demikianpula saya, pembahasan dengan Presiden tersebut, terbatasdalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yanglangsung atau tidak langsung terkait dengan bidang ekonomidan pembangunan. Tujuannya adalah agar kualitaskebijakan bidang ekonomi dan pembangunan menjadi tinggidan profesional, sehingga pertumbuhan dan stabilitasekonomi dapat terjamin berkesinambungan. Akibat sistem dan mekanisme tersebut, kedudukanPresiden semakin kuat, menentukan, dan cenderung otoriter.Feodalisme dalam bentuk baru lahir dan terus berkembang. Detik-Detik yang Menentukan 50
    • Bagaimana dengan pembangunan dalam bidang politik,bidang sosial, bidang budaya dan bidang-bidang yang bukanekonomi lainnya? Apakah masalah yang timbul dapat diselesaikan secarapragmatis dengan menghadap dan meminta arahan dariPresiden atau melalui suatu sidang paripurna yang hanyasatu kali setahun dilaksanakan tanpa diskusi? Bagaimanakualitas dan objektivitas kebijakan? Dapatkah sistem otoriterditerima masyarakat yang lebih berpendidikan dan dapatmenerima informasi melalui TV internasional dalam prosesglobalisasi yang terus berkembang? Pendekatan demikian, memang dalam keadaan normalberjalan lancar, meyakinkan dan menjadikan kedudukanPresiden sebagai pusat kekuasaan semakin kuat danmenentukan. Tradisi demikian, pada awal kemerdekaan dapatdipahami, karena memang diperlukan untuk memeliharapersatuan dan kesatuan bangsa yang multietnik,multiagama, dan multibudaya. Bhinneka Tunggal Ika atau “satu dalam kebinekaan”bukanlah secara kebetulan menjadi dasar kehidupan bangsa,tetapi benar mencerminkan kehidupan nyata masyarakat. Kenyataan bahwa 90 persen rakyat Indonesia belumdapat menikmati pendidikan minimum yang wajar ketikakemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17Agustus 1945, telah menjadi pertimbangan utama untukmenunda pemberian kebebasan total. Untuk mencegah perpecahan akibat siasat adu dombakaum penjajah, maka budaya gotong-royong di bumiIndonesia diterjemahkan seperti skenario di atas, yaituskenario yang menghasilkan suatu sistem yang otoriter. Selama 53 tahun di bawah dua Presiden yang otoriter,menyebabkan institusi kepresidenan semakin menjadi pusat 51 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto
    • keunggulan kekuasaan, walaupun Mukadimah UUD l945tidak menghendaki demikian. Dalam suatu masyarakat yangberbudaya feodal, maka institusi Presiden menjadi sangatberkuasa dan sakral. Apakah sistem dan budaya feodal, dengan institusiPresiden yang sakral masih dapat dipertahankan? Globalisasi dan pengaruh teknologi pada umumnya dankhususnya teknologi informasi dan teknologi pemberitaanterus berkembang. Ketergantungan antarmasyarakat danantarnegara terus berkembang pula. Dunia menjadi lebihtransparan. Saya berkeyakinan bahwa institusi Presiden itu tidak bolehmenjadi sakral dan tidak boleh menjadi sangat berkuasa.Bukankah cita-cita bangsa Indonesia adalah memberikankekuasaan itu pada rakyat? Bukankah arti Kedaulatan Rakyatdalam UUD ‘45 mencerminkan cita-cita tersebut? Institusi presiden dan presiden itu harus menjadi bagianterpadu dari masyarakat. Presiden tidak boleh ditakutikarena kekuasaannya, namun patut dihormati dandisayangi karena kebijakannya. Presiden dipilih untuk memimpin dan dalamkepemimpinannya dia datang untuk memberi dan tidakuntuk mengambil. Perilakunya harus transparan. Sikap rendah hati, sederhana dan berbudaya tidak adaartinya, jikalau tidak diikuti dengan transparansi dankeyakinan bahwa presiden itu datang untuk memberi dantidak untuk mengambil. Saya sangat sadari bahwa reformasi itu tidak saja terbataspada proses kebebasan, namun pula harus antara lain dapatmelaksanakan proses desakralisasi presiden. Mengembalikankekuasaan yang selama 53 tahun berada di tangan presidendan institusi presiden kepada pemiliknya, yaitu bangsa danrakyat Indonesia. Detik-Detik yang Menentukan 52
    • Bagaimana sikap mereka yang berada di sekitar presidendan yang sudah memiliki kemampuan dan kebiasaan untukbersinergi positif dengan presiden, sehingga dapat menikmatikedudukan istimewa dalam memanfaatkan kekuasaan? Apakah mereka rela mengorbankan keistimewaantersebut? Siapakah mereka ini? Jelas, mereka dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu,“kelompok kultural” dan “kelompok struktural”. Bukankahsaya ini termasuk dalam golongan struktural yang telahdianggap sebagai kroni Soeharto? Memang sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologiselama 20 tahun lamanya, saya bertanggung jawab untukpengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan danteknologi bagi pembangunan bangsa. Saya telah berusahamelaksanakan tugas sebaik-baiknya dan kelak, sejarahsendiri akan menilai. Adalah wajar jikalau kaum intelektual pada umumnyadan para elit politik khususnya, tidak memberi kepercayaandan memiliki prasangka negatif terhadap kepemimpinansaya. Saya mungkin dianggap sebagai kroni dan “kakitangan Soeharto” yang tidak memiliki wawasan dankemampuan sendiri, kecuali kemampuan mengikuti perintahdan petunjuk Pak Harto. Memang saya telah banyak belajar dari Pak Hartomengenai budaya kepemimpinan Indonesia, khususnyabudaya dan falsafah kepemimpinan Jawa. Saya berkeyakinan bahwa sulit memimpin bangsaIndonesia jikalau tidak memahami budaya kepemimpinanJawa. Ini tidak berarti bahwa tiap orang Jawa mengerti danmemahami budaya kepemimpinan Jawa. Saya banyakmengenal orang keturunan bukan Jawa yang sangatmengerti dan berperilaku kepemimpinan budaya Jawa.Sementara di lain pihak, saya mengenal pula keturunan asli 53 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto
    • Jawa yang sama sekali tidak memahami dan berperilakukepemimpinan budaya Jawa. Walaupun ibu yang melahirkan dan mendidik saya danistri yang mendampingi selama 36 tahun adalah orang Jawa,namun oleh karena proses pendidikan, proses pembudayaan,pekerjaan, dan kehidupan saya cukup lama berlangsung didunia peradaban Barat, maka tambahan pengetahuanselama 24 tahun dari Pak Harto mengenai kepemimpinan,telah memengaruhi proses pengambilan kebijakan saya. Ayah dan ibu, yang melahirkan saya atau orang tua saya,membentuk perilaku dan sifat saya. Para guru telah memberiketerampilan yang saya miliki. Pak Harto adalah salah satuguru dalam kehidupan saya. Tidak ada “bekas orang tua”dan tidak pula ada “bekas guru”. Orang tua tetap orangtua dan demikian pula guru tetap guru sepanjang masa.Maka, sebagai anak dan murid yang berbakti, saya akan selalumenjunjung tinggi kehormatan, nama dan selalu berusahamenjadi kebanggaan mereka. Namun, sangat saya sadari bahwa guru yang paling kuatmemengaruhi proses kebijakan saya adalah “otak sehat” sayasendiri. Akhirnya, untuk mengatasi kendala dan batasandalam melaksanakan implementasi segala kebijakan, tolokukur moral dan etika yang berakar pada ajaran agama sangatmenentukan pula. Kemampuan ini harus saya pelihara,andalkan, dan taati dalam proses penyelesaian masalah-masalah yang begitu kompleks dan bersifat multidimensi. Prasangka dan praduga negatif mengenai saya adalahwajar saja. Rakyat akan menilai dan sejarah mencatat. Olehkarena itu, saya harus berhati-hati dalam mengambilkebijakan untuk dapat memenuhi keinginan rakyat yangberaneka ragam, namun semuanya bermuara padakeinginan untuk mendapat kebebasan di atas kemerdekaanyang telah mereka miliki. Detik-Detik yang Menentukan 54
    • Adalah suatu kenyataan bahwa pada awalkemerdekaan, rakyat belum dapat diberi kebebasan karenakualitas pendidikan yang dapat dinikmati sangat minimumdan belum merata. Tetapi sekarang setelah 53 tahun merdekadan 85 persen sumber daya manusia Indonesia sudah dapatmembaca dan berbahasa Indonesia, adalah wajar jikalautuntutan kebebasan dalam segala bentuknya terusmeningkat. Dalam sejarah yang singkat setelah proklamasikemerdekaan 53 tahun yang lalu, dapat dicatat bahwa segalagerakan “ekstrem” baik kiri maupun kanan, “ekstremnasionalis” dan “ekstrem liberal” telah merugikan danmempersulit pelaksanaan persatuan dan kesatuan bangsademi suksesnya pembangunan. Segala usaha gerakan massa ke arah ekstrem harusdicegah. Yang paling baik adalah masyarakat Indonesiasendiri yang harus mengawasi dan mencegahnya. Pemberiankebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat adalahsalah satu cara yang tepat. Syukur alhamdullillah, dalam pemantauan saya yangmenyangkut pernyataan yang diucapkan ataupun tertulis,tidak ada yang mengandung ucapan ekstrem kiri maupunekstrem kanan. Semuanya tuntutan menfokuskan kepadaterlaksananya proses demokratisasi, proses transparansi, danantikorupsi, antikolusi, dan antinepotisme yang merupakantuntutan yang wajar dan sehat. Bagaimana sikap ABRI, khususnya TNI? Dapatkah TNImenerima tuntutan kebebasan, sebagai awal berakhirnyakedudukan eksklusivitas TNI dalam masyarakat? Mungkinkah pengambilan kekuasaan oleh ABRI?Bagaimana peran Pak Harto dan pengaruh Pak Nasutiondalam proses reformasi? Dari tiga Jenderal berbintang lima dalam sejarah 55 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto
    • Indonesia, yang masih hidup, adalah mereka berdua.Tentunya pengaruh Pak Harto dan Pak Nasution harusdiperhitungkan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbulpada proses pengambilan kebijakan, saya harus segerabertemu dan berkonsultasi dengan Pak Harto, yang menurutrencana dijadwalkan dapat berlangsung esok paginyasebelum ke Istana Merdeka. Sudah larut malam sekitar pukul 01.00, tanggal 21 Mei1998, ketika saya masih mengikuti perkembangan gerakanmassa melalui internet dan TV di ruang kerja saya, tiba-tibaistri saya, Ainun, muncul dan mengingatkan, agar saya segeratidur. Saya mengikuti saran istri dan segera mengganti bajudengan pakaian tidur. Ketika berbaring di tempat tidur,masih terdengar obrolan beberapa anggota pasukanpengamanan yang duduk di bawah jendela kamar tidur sayamenghadap pendopo. Walaupun hampir 20 jam saya belum beristirahat,ternyata pertanyaan dan pemikiran mengenai keadaan ditanah air terus berkembang, sehingga saya berdiri perlahan,untuk tidak mengganggu istri saya yang sedang tidur. Sayamenutup bantal dan guling dengan selimut untuk memberikesan seakan-akan saya berbaring di bawah selimut tersebut.Saya keluar ke tempat saya semula untuk menyusun catatanmengenai langkah-langkah awal dan dasar ataupun prinsip,sikap, dan kebijakan yang harus saya ambil. Kesimpulan yang saya ambil adalah: Saya harus banyak mendengar dan tidak boleh terbuka menceritakan kepada siapa saja apa yang akan saya rencanakan dan lakukan. Termasuk kepada istri, anak, adik, keluarga, kawan dekat, dan sebagainya saya harus tertutup. Ini adalah keputusan yang harus saya ambil Detik-Detik yang Menentukan 56
    • dan yang paling berat dilaksanakan karena bertentangandengan perilaku, karakter, dan sifat saya yang sangatbebas, terbuka, dan transparan;Saya mewarisi bentuk institusi kepresidenan yang sangatberkuasa dalam lingkungan dan budaya feodal. Hal iniharus segera saya akhiri, tanpa memberi kesan yangdapat disimpulkan sebagai “penguasa” yang lemah dantakut;Tahanan politik harus segera saya lepaskan dan tidakboleh lagi terjadi bahwa orang yang bertentangan denganpendapat atau rencana Presiden, harus dimasukkan kedalam penjara, kecuali mereka yang terbukti telahmelaksanakan tindakan kriminal;Kebebasan berbicara, kebebasan mengeluarkanpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan unjuk rasaharus segera dilaksanakan;Saya menyadari dan dapat mengerti, jikalau yang pernahdirugikan dalam masa Orde Baru menilai negatif, bahkanbersikap anti kepada saya karena kedudukan dankedekatan saya dengan kekuasaan selama hampir 25tahun lamanya, serta menganggap saya ikut bertanggungjawab atas terjadinya multikrisis yang kita hadapi. Olehkarena itu, sikap saya dalam menghadapi semuapersoalan harus arif dan toleran demi persatuan dankesatuan dua ratus juta lebih penduduk Indonesia;DPR dan MPR harus diberi legitimasi yang kuatberdasarkan pemilu yang demokratis. Dan kesempatanterbuka untuk mendirikan partai politik apa saja,diperbolehkan asal tidak melanggar UUD ‘45 danKetetapan MPR. Untuk itu saya harus berkonsultasidengan MPR;Sidang Istimewa MPR harus diselenggarakan dalamwaktu sesingkat-singkatnya untuk memberi dasar 57 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto
    • hukum bagi reformasi dan pemilu yang dibutuhkan. Hanya dengan demikian, suatu revolusi dan khaos, yang bisa memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat dicegah; Saya harus segera mengikutsertakan para teknokrat yang berpengalaman, bersama secara proporsional wakil semua fraksi di MPR bekerja sebagai satu tim dalam kabinet, yang dalam waktu sesingkat-singkatnya harus dibentuk; Semua kebijakan dan tindakan yang tepat dan berkualitas harus berlangsung rapi, transparan, dan konsisten dengan iktikad dan niat lebih cepat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, seiring dengan perubahan yang terus berkembang tiap detik; Kemungkinan terjadinya pengambil alih kekuasaan oleh anggota ABRI minimal, karena tidak ada anggota pimpinan ABRI yang memiliki kharisma yang dapat diterima oleh semua angkatan, darat, udara, laut, dan polisi, untuk memimpin bangsa; Semua dasar pemikiran, iktikad dan niat saya ini tidak boleh saya sampaikan kepada siapa pun juga, walaupun ditanya atau dipancing secara langsung atau tidak langsung. Tiba-tiba terdengar suara dari ruangan yang gelap, “PakHabibie, sudah hampir pukul 04.00 pagi dan Bapak belumtidur dan belum beristirahat, sementara acara Bapak sudahmulai pukul 07.00 pagi. Mohon Bapak beristirahat sejenak.” Ruangannya sangat gelap, karena tidak ada lampu yangmenyala kecuali sinar monitor komputer yang menerangiwajah saya. Lalu saya bertanya, “Siapa yang berbicara?” “Siap, Kolonel Hasanuddin, ADC Bapak,” sambilmenyinari wajahnya dengan lampu senter. Detik-Detik yang Menentukan 58
    • Saya bertanya, “Mengapa Kolonel belum tidur?” “Siap, lagi dinas dan mohon Bapak istirahat sejenak,”jawabnya. Saya segera beristirahat, demikian ucapan saya sambilmengakhiri catatan, dan berdiri untuk meninggalkan ruangkerja. Pertama kalinya dalam kehidupan saya, saya merasaseorang diri di dunia ini, dengan lingkungan yang ramahdan baik terhadap saya pribadi. Pergaulan yang baik dalam suatu sistem feodal, yangbertentangan dengan kepribadian saya yang biasanya bebasberpikir, bebas bergaul, bebas berbicara, menghormatipendapat orang lain walaupun berbeda dan “berseberangan”prinsip dalam arena politik. Tetapi, tetap saling menghormatidan bekerja dalam mencari apa yang paling menguntungkanbagi rakyat banyak tanpa meninggalkan nilai moral dan nilaietika yang berakar pada ajaran agama masing-masing. Setelah satu jam tidur, saya bangun untuk shalat Subuhbersama istri, kemudian saya mandi. Saya hanya dapat tidursekitar satu jam lamanya, namun tidur saya cukup nyenyak.Setelah berpakaian, saya langsung ke ruang kerja untukmemantau melalui internet dan TV, perkembangan gerakandan demo massa yang tiada henti. Gerakan-gerakan demonstrasi para mahasiswa bersamarakyat terus meningkat, mengakibatkan keadaan diIndonesia menjadi makin tidak menentu. Hal itumemengaruhi jatuhnya nilai rupiah secara cepat dan larinyamodal ke luar negeri. Sekitar pukul 06.45, ADC Kolonel (Udara) Iwan Sidimasuk ke ruangan dan melaporkan bahwa Pangab JenderalWiranto sudah siap menunggu di ruang tamu. Saya mintaagar mempersilakan Jenderal Wiranto menuju ke pendopo,karena saya menerimanya di sana. 59 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto
    • Di pendopo, pukul 06.50 sampai 07.25 Jenderal Wirantomelaporkan keadaan di lapangan yang tidak menentu dangerakan-gerakan demo yang terus meningkat. Sayamembaca dan menafsirkan keadaan demikian, sebagaituntutan rakyat untuk memperoleh “kebebasan total”. Memang, tiap manusia membutuhkan kebebasan di ataskemerdekaan atau kemerdekaan di atas kebebasan. Namun, bukankah kebebasan harus dibarengi dengantanggung jawab? Dan tanggung jawab harus diimbangi olehkewajiban? Dengan segala respek terhadap mereka yang berdemountuk membawa aspirasi rakyat, saya tidak benarkan nasibdan masa depan bangsa ini ditentukan oleh gerakan ataudemo di jalan, berapa juta pun mereka yang berdemonstrasidi jalan. Memang, demo itu adalah bagian dari demokrasi,namun bukankah ada wakil rakyat di DPR atau MPR. Jikalaupara anggota DPR dan MPR dianggap tidak memilikilegitimasi yang kuat, maka silakan melaksanakan pemiluyang baru sesuai dengan UU dan Ketetapan MPR yangberlaku. Yang benar adalah, kita patut dan wajar mendengar danmemerhatikan keinginan dan aspirasi pendemo, dan mencarijalan untuk memenuhi keinginan rakyat, sesuai dengan UUyang berlaku. Jikalau undang-undang dan peraturanpemerintah tidak menunjang, maka peraturan perundangantersebut harus disempurnakan. Semua ada caranya dan membutuhkan waktu. Sayasetuju, waktu yang dibutuhkan harus sesingkat-singkatnyadan mengandung risiko yang harus dapat diperhitungkan,diperkecil dan dikendalikan, tanpa mengorbankan sistemyang sudah dikembangkan selama 53 tahun. Setelah melaporkan hasil analisis keadaan di lapangan, Detik-Detik yang Menentukan 60
    • Pangab meminta pengarahan dan petunjuk. Petunjuk sayasebagai berikut: Rakyat diberikan kebebasan untuk berdemo, tetapi tidak dibenarkan merusak dan atau membakar; Fasilitas pengamanan Pak Harto sekeluarga yang sekarang diberikan agar tetap berfungsi seperti semula dan pelaksana pengamanan bertanggung jawab langsung pada Pangab; Saya tidak benarkan Presiden menerima perwira tinggi ABRI, termasuk Kepala Staf Angkatan, kecuali bersama atau atas permintaan Pangab. Jenderal Wiranto melaporkan bahwa ia telah menerimainpres yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto untukbertindak demi keamanan dan stabilitas negara jikalaukeadaan berkembang menjadi khaos dan tidak terkendali.inpres ini mungkin semacam “Supersemar” (Surat PerintahSebelas Maret), seperti halnya pada tahun 1966, di manaJenderal Soeharto diberi kewenangan oleh Presiden Soekarnountuk mengambil langkah-langkah penyelamatan negara.Ia menanyakan apa yang ia harus perbuat dengan inpresini? Saya teringat sekitar tujuh tahun yang lalu, sewaktu sayabersama anggota Kabinet Pembangunan dan PimpinanLembaga Tertinggi Negara, duduk di lantai Masjid Istiqlal,sambil menantikan kedatangan Presiden dan Wakil Presidenuntuk bersama melaksanakan shalat Id. Seorang mudaberpakaian kemeja batik dengan sopan menyapa saya daribelakang sambil berbisik, agar diperkenankan kelakmembantu saya dalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Saya bertanya, “Siapa Anda dan di manaAnda sekarang?” “Saya Wiranto, Pak.” 61 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto
    • “Wiranto siapa?” “Saya Wiranto, dulu ADC Presiden dan sekarangditugaskan sebagai Kepala Staf Pangdam Jaya membantuPak Hendropriyono.” Saya lalu menjawab, “Insya Allah, iktikad dan niat Andaakan dikabulkan Allah SWT.” Pada waktu itu, saya sangatterkesan dengan kejadian ini. Mengenang pengalaman saya tersebut dan setelahmendengar laporan Pangab, saya mengambil kesimpulanbahwa Jenderal yang saya hadapi ini “jujur”, “bermoral”,“beretika”, dan setia pada Sapta Marga dan SumpahPrajurit. Bukankah moral dan etika berakar pada agama? Oleh karena itu, saya menjawab pertanyaan Pangabdengan singkat, “Simpanlah Inpres tersebut, mungkinJenderal akan butuhkan.” Selanjutnya saya bersama dengan Pangabmempersiapkan pernyataan sikap ABRI yang akandibacakan oleh Jenderal Wiranto setelah pengambilanSumpah Presiden ke-3 RI oleh Ketua Mahkamah Agung diIstana Merdeka selesai. Saya tugaskan Pangab untuk langsung ke IstanaMerdeka, sambil saya mempersiapkan diri untuk pergi kekediaman Pak Harto, dengan harapan mendapatkanpenjelasan dan jawaban mengenai mengapa dan kenapasemua ini terjadi. Tetapi, kemudian saya mendapat berita bahwa PakHarto ternyata belum bersedia menerima saya, dan sayadipersilakan langsung saja berangkat ke Istana Merdeka. Protokol dan ADC Presiden berharap agar pertemuanempat mata dapat dilaksanakan di Istana Merdeka. Padapertemuan ini, saya berharap dapat memperoleh masukanmengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalammenghadapi dan menyelesaikan permasalahan nasional, Detik-Detik yang Menentukan 62
    • berdasarkan informasi dan masukan yang diperoleh PakHarto saat beliau belum mengundurkan diri sebagai Presiden.Pertemuan tersebut, adalah wajar dan normal. Didampingi Sintong Panjaitan, Ahmad Watik Pratiknya,Fuadi Rasyid, Jimly Asshiddiqie, dan perangkat pengamananWakil Presiden, sekitar pukul 08.30, saya berangkat ke IstanaMerdeka untuk menghadiri acara pernyataan pengundurandiri Presiden Republik Indonesia yang dilanjutkan denganPelantikan dan Pengambilan Sumpah Wakil PresidenRepublik Indonesia sebagai Presiden oleh Ketua MahkamahAgung dan disaksikan para anggota Mahkamah Agunglainnya. Ketika saya sampai di Istana Merdeka, ternyata belumada orang yang hadir dan saya dipersilakan duduk di kamartamu yang berhadapan dengan ruangan yang dikenalsebagai Ruangan Jepara. Saya duduk, sambil membacalaporan-laporan multikrisis yang masuk. Beberapa saat kemudian, Ketua Mahkamah Agung,Sarwata SH, dan para anggota Mahkamah Agung yangmenyertainya datang. Kepada Ketua Mahkamah Agung,saya bertanya apakah alasan dan cara pengambilan sumpahsah berdasarkan UUD dan Ketetapan MPR. KetuaMahkamah Agung menyatakan pengambilan sumpah itusah, karena hari ini adalah hari libur sehingga dapatdilaksanakan di hadapan para anggota Mahkamah Agungoleh Ketua Mahkamah Agung di Istana Merdeka danlangsung dapat disiarkan ke seluruh tanah air. Baru saja Ketua Mahkamah Agung selesai menjelaskan,para pimpinan DPR/MPR masuk ke dalam ruangan.Pertanyaan yang sama saya ajukan kepada Ketua DPR/MPRdan saya memperoleh jawaban yang sama. Ketua DPR/MPRmenyampaikan bahwa pimpinan DPR/MPR telahmembicarakan dalam rapat malam sebelumnya, dan 63 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto
    • menyimpulkan bahwa semua ini sah. Dengan demikian,dipandang dari segi hukum, penyerahan kekuasaan dariPresiden ke Wakil Presiden yang akan dilaksanakan beberapasaat lagi pada tanggal 21 Mei 1998, menurut UUD ‘45 danKetetapan MPR adalah sah. Tiba-tiba, Protokol dan ADC Presiden mempersilakanKetua dan para anggota Mahkamah Agung masuk ke RuangJepara. Saya langsung berdiri dan menyampaikan bahwasaya dijanjikan untuk dapat bertemu dengan PresidenSoeharto. Langsung ADC Presiden kembali ke Ruang Jeparadan hanya sekejap kemudian, ADC kembali hanyamempersilakan Ketua bersama para anggota MahkamahAgung masuk ke Ruang Jepara di mana Pak Harto berada. Saya merasakan diperlakukan “tidak wajar” danmenahan diri untuk tetap sabar dan tenang. Saya membacabeberapa ayat Alquran yang saya hafal. Setelah beberapawaktu berlalu, Ketua dan anggota Mahkamah Agung keluardari Ruang Jepara, dan ADC dan Protokol mempersilakanpimpinan DPR/MPR memasuki Ruangan Jepara untukbertemu dengan Pak Harto. Perasaan saya makin penuh dengan kekecewaan,ketidakadilan, dan “penghinaan”, sehingga kemudian sayamemberanikan diri untuk berdiri dan melangkah ke RuangJepara ingin bertemu langsung dengan Presiden Soeharto.Namun, baru saja saya berada di depan pintu Ruang Jepara,tiba-tiba pintu terbuka dan protokol mengumumkan bahwaPresiden Republik Indonesia memasuki ruang upacara. Sayatercengang melihat Pak Harto, melewati saya terusmelangkah ke ruang upacara dan “melecehkan” keberadaansaya di depan semua yang hadir. Betapa sedih dan perih perasaan saya ketika itu. Sayamelangkah ke ruang upacara mendampingi PresidenSoeharto, manusia yang saya sangat hormati, cintai, dan Detik-Detik yang Menentukan 64
    • kagumi yang ternyata menganggap saya seperti tidak ada.Saya melangkah sambil memanjatkan doa dan memohonagar Allah SWT memberi kekuatan, kesabaran, dan petunjukuntuk mengambil jalan yang benar. Dalam ruang upacara yang sudah penuh denganwartawan dalam dan luar negeri, saya dipersilakan berdiridi tempat yang sudah diberi tanda. Pak Harto langsung ditempat yang telah diatur, menempatkan dirinya, danmembaca pertimbangan pengunduran dirinya sebagaipresiden sebagai berikut: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. Sejak beberapa waktu terakhir saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi itu perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional. Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII, namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memerhatikan keadaan di atas saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan 65 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto
    • tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu dengan memerhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memerhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak dibacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI saya sampaikan di hadapan Saudara-saudara pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahim. Sesuai dengan pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Ir. B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945. Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII demisioner dan kepada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung RI. Untuk pertama kalinya saya mendengar, alasan PakHarto mengundurkan diri sebagai Presiden RI. Setelah Pak Harto selesai memberi keterangan danpenjelasan kepada bangsa Indonesia, protokol menyerahkankepada saya sebuah map dan saya dimohon membacasehelai kertas yang berisi sumpah kewajiban Presiden RI yangsudah dipersiapkan sebelumnya. Detik-Detik yang Menentukan 66
    • Bismillahirrahmanirrahim, Berdasarkan Pasal 9 UUD 1945 sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut: “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil- adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.” Semuanya berlangsung cepat dan lancar. Pak Hartomemberi salam kepada semua yang hadir termasuk saya.Tanpa senyum maupun sepatah kata, ia meninggalkanruang upacara. Menerima warisan institusi presiden sebagai pusatkeunggulan kekuasaan dan pusat perhatian masyarakatdalam suatu sistem yang feodal dengan segala permasalahandan tantangan, menyebabkan saya menjadi manusia yang“paling kesepian” dan “paling sendirian” di dalam suatulingkungan yang serba sibuk menghadapi multikomplekspermasalahan. Ketika itu saya sadari pula, bahwa institusi presiden,institusi wakil presiden dan institusi legislatif DPR & MPR,melalui koordinasi Keluarga Besar Golkar (menguasai hampir80 persen & 83 persen kursi) diwariskan untuk saya kuasaiseorang diri. Kenyataan ini, memberikan kepada saya “kekuasaanabsolut” sebagai presiden dan merangkap koordinator harianKeluarga Besar Golkar dalam suatu sistem yang “otoriter”dan lingkungan “feodal”. Kenyataan ini sangat membahayakan objektivitas dan 67 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto
    • kualitas proses demokratisasi. Karena Keluarga Besar Golkar(KBG) memiliki hampir 83 persen kursi di MPR dan presidenmerangkap sebagai koordinator harian KBG, maka untukmenghindari kolusi antara pemerintah dan DPR/MPR,presiden tidak dibenarkan merangkap sebagai koordinatorharian KBG. Detik-Detik yang Menentukan 68
    • Sekneg. Memimpin Sidang Kabinet Terbatas bidang Polkam Sekneg.Konsultasi Presiden dengan Pimpinan DPR RI, 28 Mei 1998 di Gedung DPR/MPR
    • Sekneg. Menghadiri Pertemuan Pimpinan Ekonomi Asia (AELM VI) di Malaysia, 18 November 1998Sekneg. Konferensi Tingkat Tinggi ke-6 ASEAN di Hanoi, 15-16 Desember 1998
    • 2 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah bab Multikompleks dan Multidimensi Seorang pemimpin di mana saja ia berada, harus berperilaku seperti “mata air” yang mengalirkan air bersih dan bergizi, sehingga semua kehidupan di sekitarnya dapat mekar dan berkembang. Perilaku seperti “mata air” yang mengalirkan racun akanS mematikan kehidupan sekitarnya. etelah upacara pengambilan sumpah selesai, saya segera kembali ke kediaman saya di Kuningan untuk melanjutkan pemantauan perkembangan gerakan demo yang terus meningkat dan menyusunpesan Presiden Republik Indonesia yang akan saya sampaikanmelalui TVRI pada malam hari. Pesan yang saya bacakanitu sebagai berikut: Pertama-tama saya mengajak seluruh rakyat Indonesia di manapun berada untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan iman dan kesabaran sehingga kita tabah menghadapi cobaan yang menimpa bangsa kita. Berbagai cobaan yang kita alami sekarang ini, merupakan ujian yang menuntut kesabaran dan kerja keras seluruh rakyat, sehingga bangsa kita dapat segera keluar dari krisis ekonomi dan politik yang dihadapi. Dengan pernyataan berhenti Bapak Haji Muhammad Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia berdasarkan 69 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • Pasal 8 UUD 1945, saya secara konstitusional telah menggantikan kedudukan sebagai Presiden dan telah mengucapkan Sumpah Presiden pada hari ini pukul 09.10, tanggal 21 Mei 1998. Aspirasi saudara-saudara dalam memperjuangkan reformasi secara menyeluruh yang saudara telah tunjukkan selama ini sudah bergulir dan usaha-usaha tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan menyusun Pemerintahan yang bertanggung jawab sesuai dengan kaidah kepemerintahan yang kita kehendaki bersama. Dengan segala kerendahan hati, saya menyadari tugas ini sangat berat. Oleh karena itu, agar tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, maka dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan. Saya mengharapkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama dapat keluar dari krisis yang sedang kita hadapi, yang hampir melumpuhkan berbagai sendi- sendi kehidupan bangsa. Perjuangan mahasiswa dalam mempercepat proses reformasi merupakan angin segar yang menghembus memasuki abad ke-21. Saya memerhatikan dengan sungguh- sungguh dinamika aspirasi yang berkembang dalam pelaksanaan reformasi secara menyeluruh, baik yang disampaikan oleh mahasiswa dan kaum cendekiawan, maupun yang berkembang dalam masyarakat serta di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Peningkatan kehidupan politik yang sesuai dengan tuntutan zaman dan generasinya, kepemerintahan yang bersih dan bebas dari inefisiensi dan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kehidupan ekonomi yang lebih memberi peluang berusaha secara adil, telah saya tangkap sebagai aspirasi rakyat. Untuk itu saya ingin menyampaikan komitmen saya pada aspirasi rakyat tersebut untuk melakukan reformasi secara bertahap dan konstitusional di segala bidang, meningkatkan kehidupan politik demokratis, mengikutiDetik-Detik yang Menentukan 70
    • tuntutan zaman dan generasinya, dan menegakkankepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD ’45. Berdasarkan hal itu, saya akan segera menyusun Kabinetyang sesuai dengan tuntutan zaman, aspirasi dan kehendakrakyat, yaitu Kabinet yang profesional dan memiliki dedikasiserta integritas yang tinggi. Tugas pokok Kabinet tersebut adalah menyiapkanproses reformasi:1. Di bidang politik antara lain dengan memperbaharui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN);2. Di bidang hukum antara lain meninjau kembali Undang- Undang Subversi;3. Di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian Undang-Undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Di samping itu, dalam bidang ekonomi, pemerintah jugaakan memberikan perhatian khusus terhadap AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN), revitalisasiLembaga Perbankan dan Keuangan Nasional, serta program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak.Di samping itu, pemerintah akan tetap melaksanakan semuakomitmen yang telah disepakati dengan pihak Luar Negeri,khususnya dengan melaksanakan program reformasiekonomi sesuai dengan kesepakatan dengan IMF.Pemerintah, akan tetap menjunjung tinggi kerja samaregional dan internasional, seperti yang telah dilaksanakanselama ini dan akan berusaha dalam waktu sesingkat-singkatnya mengembalikan dinamika pembangunan bangsaIndonesia yang dilandasi atas kepercayaan nasional daninternasional yang tinggi. Menyadari tugas-tugas berat dan mulia tersebut, sayadengan segala kerendahan hati membuka diri terhadap 71 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • semua masukan dan kritik dari masyarakat untuk mempercepat proses reformasi, menuju kesejahteraan Bangsa dan Negara yang kita cita-citakan bersama. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, saya sekali lagi mengharapkan dukungan sepenuhnya dari semua pihak. Kepada segenap potensi bangsa, marilah kita mengakhiri pertentangan-pertentangan yang ada di antara kita agar waktu yang sangat terbatas ini dapat dipergunakan secara efektif dalam rangka penyelesaian krisis yang sedang dihadapi. Akhirnya, izinkanlah saya menyampaikan satu dua patah kata terhadap Bapak Soeharto yang baru saja menyatakan berhenti sebagai presiden. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang luhur, kita tidak akan melupakan jasa serta pengabdian beliau yang bukan saja telah memimpin dengan selamat Republik Indonesia pada masa-masa sulit antara tahun 1965-1968, tetapi juga telah menyukseskan pembangunan nasional sampai tahap tinggal landas, yang mengantarkan sebagian besar kita ke taraf hidup yang lebih tinggi dibandingkan tiga dasawarsa yang telah lalu, sebelum kita diterpa oleh krisis yang melanda kawasan Asia. Oleh karena itu, atas nama pemerintah dan atas nama pribadi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Haji Muhammad Soeharto, atas segala jasa dan pengabdiannya kepada nusa dan bangsa. Saya percaya, bahwa rakyat Indonesia juga menghargai jasa dan pengabdian beliau. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan lindungan serta limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh bangsa Indonesia. Agar dapat mendahului segala polemik yang merugikanstabilitas politik dan prediktabilitas pemerintah, maka sayabermaksud dalam waktu sesingkat-singkatnya membentukkabinet untuk dapat segera menyelesaikan masalah politikdan ekonomi yang begitu kompleks. Detik-Detik yang Menentukan 72
    • Warisan prasarana presiden, wakil presiden danpemerintah selama 53 tahun, yang telah berkembangmenjadi pusat-pusat kekuasaan yang feodal dan otoriter,dalam waktu sesingkat-singkatnya harus diubah, agarbangsa secara demokratis dan transparan dapat dipimpin. Kenyataan bahwa sebagai Presiden merangkap WakilPresiden dan Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar,yang memiliki mayoritas suara di DPR dan MPR, adalahtidak sehat dan jelas tidak menguntungkan objektivitaspimpinan nasional dan kualitas reformasi. Karena itu, saya memutuskan untuk segera memulaiproses reformasi Golkar menjadi suatu partai politik dansekaligus membubarkan Keluarga Besar Golkar. Dengandemikian, Presiden dapat bertindak lebih objektif, bermoral,dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, keluarga,golongan, partai, kawan, dan sebagainya, kecualikepentingan rakyat. Langkah yang harus segera saya ambil adalah sebagaiberikut:1. Kabinet yang dibentuk harus terdiri dari wakil fraksi yang ada di DPR dan MPR, secara proporsional dan diusulkan oleh fraksi masing-masing. Mereka harus dapat bekerja sama sebagai satu tim yang profesional dan berjiwa patriotis;2. Lembaga tinggi dan tertinggi negara harus dijadikan institusi profesional, objektif, kuat, dan mandiri;3. Walaupun para anggota DPR dan MPR baru saja dipilih tahun yang lalu, saya berpendapat bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya sudah harus dilaksanakan pemilu untuk memberi legitimasi yang lebih kuat kepada DPR dan MPR. Untuk itu kesempatan harus diberikan kepada siapa saja untuk dapat mendirikan partai politik, asal tidak melanggar UUD ‘45 dan memenuhi kriteria yang 73 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • nanti disusun, ikut dalam pemilu yang akan datang;4. Saya harus segera berkonsultasi dengan pimpinan MPR dan DPR untuk dapat menentukan jadwal Sidang Istimewa MPR dan pemilu yang akan datang;5. Pada Sidang Istimewa MPR, ketetapan MPR harus disempurnakan menjadi dasar hukum reformasi dan pemilu dengan peserta partai politik yang tidak terbatas pada Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golkar saja. Presiden, gubernur, dan bupati hanya dapat dipilih langsung untuk dua periode saja, sesuai kriteria yang masih harus ditetapkan. Undang-undang ekonomi pasar seperti antimonopoli dan sebagainya, harus segera disusun;6. Demi objektivitas kebijakan dalam memimpin Kabinet Reformasi Pembangunan, saya tidak dapat menjabat sebagai koordinator harian Keluarga Besar Golkar. Pertanggungjawaban harus diberikan kepada rakyat dan tidak kepada Keluarga Besar Golkar. Oleh karena itu, saya memutuskan, dalam waktu sesingkat-singkatnya melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar di Jakarta untuk mereformasi Golkar menjadi partai politik dan membubarkan Keluarga Besar Golkar. Setelah menyampaikan pesan kepada bangsa Indonesiamelalui TVRI, saya mengundang enam tokoh terbaik bangsa,yang dikenal sebagai profesional, berdedikasi, dan setia padaperjuangan bangsa, ikut hadir pada pertemuan pembentukanKabinet Reformasi Pembangunan. Pertemuan pembentukan Kabinet ReformasiPembangunan, dimulai pukul 20.00 di kediaman saya, diKuningan. Tokoh-tokoh nasional tersebut adalah: WidjojoNitisastro, Hartarto Sastrosoenarto, Haryono Suyono, FeisalTanjung, Ginandjar Kartasasmita, Akbar Tandjung (sebagai Detik-Detik yang Menentukan 74
    • sekretaris Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar). Dalam pembukaan Sidang Pembentukan KabinetReformasi Pembangunan, saya mohon agar tokoh-tokohtersebut berkenan membantu dan menerima jabatan dalampemerintah sebagai Menko dan Akbar Tandjung sebagaiMenteri Sekretaris Negara, sedangkan Widjojo Nitisastrosebagai Penasihat Presiden. Saya sampaikan pula agar fraksi yang ada di DPR danMPR secara proporsional terwakili dalam kabinet. Paraanggota kabinet pada umumnya harus profesional dan dapatbekerja dalam satu tim yang harmonis dan dinamiskhususnya dengan para menko yang bersangkutan. Untukjabatan di mana harus ditempatkan seorang profesional yangberpengalaman dan teruji, maka yang bersangkutan tidakharus mewakili fraksi. Sementara sidang berlangsung, saya menerima beberapatamu di Kuningan, antara lain, Ketua Muhammadiyah,Amien Rais; Pangab, Jenderal Wiranto; dan Pangkostrad,Letnan Jenderal Prabowo semuanya memberi masukan. Dalam penyusunan anggota kabinet itu, nama KSAD,Jenderal Soebagio; Letnan Jenderal A.M. Hendropriyono; danLetnan Jenderal Junus Yosfiah diusulkan untuk menjadiPangab. Begitu pula harapan dan imbauan agar Menhankambersama para anggota kabinet lainnya segera dapatditentukan. Karena peran ABRI sangat menentukan, makadalam keadaan negara yang sangat labil, pilihan Pangab danMenhankam jikalau tidak tepat, dapat mengganggu stabilitaspolitik. Saya tidak boleh mengambil risiko sedikit pun. Kebijakan yang salah, akan mengakibatkan suaturentetan permasalahan yang berdampak negatif dalammempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya juga menerima banyak surat ucapan selamat, saran 75 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • dan usulan nama-nama anggota Kabinet ReformasiPembangunan. Surat yang patut saya sebutkan adalah suratdari Bapak Anwar Haryono, tokoh nasional dan tokoh umatIslam. Beliau menyampaikan selamat dan doa agar dalammenghadapi tantangan yang multikompleks dan tiap detikberubah, saya tetap diberi kekuatan dan petunjuk oleh AllahSWT untuk mengambil jalan yang benar. Setelah tiap anggota yang dicalonkan, kecualiMenhankam, melalui telepon menyatakan kesanggupanmereka untuk duduk dalam kabinet, akhirnya pada pukul01.30 Kabinet Reformasi Pembangunan terbentuk. Sebelum sidang pembentukan Kabinet ReformasiPembangunan ditutup, saya memohon agar para tokohmemberi masukan kepada tim khusus yang menyusun pidatopengantar Kabinet Reformasi Pembangunan. Anggota tim khusus adalah: Ahmad Watik Pratiknya Fuadi Rasyid Gunawan Hadisusilo Harjono Djojodihardjo Jimly Asshiddiqie Sofian Effendi. Khusus kepada Pak Widjojo Nitisastro, saya mohonuntuk mengecek pidato pengantar Presiden yang palingakhir sebelum saya cek dan baca. Pukul 01.45, pertemuandalam rangka pembentukan Kabinet ReformasiPembangunan saya tutup. Setelah itu, saya masuk ke ruang kerja, melalui internetdan televisi, saya kembali memantau dan mendengarkomentar dalam dan luar negeri mengenai perkembangandi Indonesia. Sementara itu, terus berkembang berita di dalam dan Detik-Detik yang Menentukan 76
    • luar negeri bahwa saya tidak mampu bertahan lebih dari100 jam. Yang sedikit optimistis meramalkan bahwa sayatidak akan bertahan lebih dari 100 hari. Ada pula yang mempertanyakan, apakah kabinet dapatterbentuk? Apa konsep Habibie dalam menghadapi semuamasalah yang serba kompleks dalam keadaan yang tidakstabil dan tidak menentu? Saya dijadikan manusia yang tidak memiliki“kredibilitas”, karena berbagai pernyataan yang bernadamenghina dan mengolok, menyinggung perasaan siapa sajayang mengenal dan berkawan dengan saya. Hanya beberapa tokoh intelektual khususnya darikalangan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI),dari desa, pesantren mulai mengimbangi gerakan-gerakanyang penuh dengan kebencian terhadap diri saya dan OrdeBaru. Yang paling menyedihkan ialah bahwa paramahasiswa dan sebagian besar tokoh intelektual di dalamdan luar kampus berprasangka buruk terhadap saya. Karena berita-berita tidak konstruktif terus berkembang,saya mengambil kesimpulan bahwa saya tetap tidak bolehterbuka pada siapa pun juga termasuk istri, anak, keluarga,dan kawan dekat, bahkan kepada para anggota kabinet yangakan datang. Pada masa peralihan yang dinamis berkembang denganmulti permasalahan yang kompleks, reformasi menjadikontraproduktif jikalau keterbukaan dan transparansi segeraditerapkan. Hanya informasi seperlunya dan pada waktunya yangberkaitan dengan tugas masing-masing dapat saya berikankepada yang bersangkutan agar dapat menyelesaikan tugasdengan baik. Sebenarnya saya bermaksud memisahkan kedudukanPangab dan Menhankam. Pangab harus seorang jenderal dan 77 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • sebaiknya jabatan itu diberikan bergiliran kepada AngkatanDarat, Laut, dan Udara sedangkan Menhankam tidak perluanggota ABRI. Angkatan Darat, Laut, dan Udara harus mengamankandan memelihara kedaulatan Negara Kesatuan RepublikIndonesia, sepanjang masa dan mencegah terjadinya perangyang mengancam kedaulatan. Jikalau perang tersebut tidakdapat dihindarkan, maka perang harus dimenangkan. Polisi harus sepanjang masa memerangi kejahatan dankriminalitas serta bertanggung jawab untuk menegakkanhukum. Karena itu polisi harus dipisahkan dari ABRI danditempatkan di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri. Kedudukan Menhankam dapat diberikan kepadaseorang tokoh sipil dan tidak perlu dari kalangan militer. Untuk mencegah kebijakan yang berisiko tinggi denganmemerhatikan keadaan yang sangat kritis, tidak transparan,dan tidak menentu, maka saya berpendapat sebaiknyajabatan Menhankam dan Pangab sementara tetap dirangkap.Yang bertanggung jawab kepada Presiden hanya seorangsaja. Jikalau tokoh militer menjadi Menhankam/Pangab yangnama-namanya sudah disebut di atas, maka jelas kebijakantersebut akan melahirkan polemik baru. Kesan saya, JenderalWiranto itu jujur dan sebagai tokoh yang beragama memilikinilai moral yang tinggi. Selain itu, jabatan Menhankam/Pangab sudah dipangkunya sejak bulan Maret yang lalu.Dengan demikian polemik baru tidak akan terjadi. Esok paginya, satu jam sebelum saya berangkat ke IstanaMerdeka untuk mengumumkan nama para anggota KabinetReformasi Pembangunan, nama Menhankam/Pangab akansaya berikan kepada tim khusus yang mendapat tugasmenyusun Pidato Pengantar Pengumuman para AnggotaKabinet Reformasi. Detik-Detik yang Menentukan 78
    • Pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 1998 pukul 06.10, sayamenelepon Jenderal Wiranto dan menyampaikan bahwa sayatelah memutuskan untuk memintanya tetap menjadiMenhankam/Pangab dalam Kabinet ReformasiPembangunan. Ia mengucapkan terima kasih ataskepercayaan yang telah diberikan dan memohon petunjuk.Saya sampaikan agar ia melaksanakan tugas sesuaipengarahan yang kemarin telah saya berikan dan nantibertemu di Istana Merdeka. Dengan demikian, tidak benar bahwa saya reaktif danseenaknya dalam menentukan sebuah keputusan apalagikeputusan sangat penting seperti penentuan posisiMenhankam/Pangab. Namun, saya membiarkan parapengkritik yang tidak menyukai saya tetap bereaksidemikian. Yang pasti, saya memiliki program jelas. Hanyasaja, sampai detik-detik terakhir saya tidak mau berbicara,siapa yang akan menjadi Menhankam/Pangab. Tetapi, didalam hati saya, keputusan siapa yang pantas menjadiMenhankam/Pangab telah saya tetapkan. Tentang pemberian Instruksi Presiden (Inpres) kepadaMenhankam/Pangab dari Pak Harto, saya tetap berpikirpositif. Mungkin, keputusan Presiden Soeharto memangbenar. Kebijakan ini tetap dilandasi iktikad baik. Bisa sajasaya salah langkah, sehingga meledak revolusi di Indonesia.Dia dan saya bisa saja termasuk orang yang dapat menjadikorban seperti para jenderal yang menjadi korban dandimasukkan ke dalam sumur di Lubang Buaya. Kalau ituterjadi, bisa saja Menhankam/Pangab terpaksa bertindakuntuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Karena pemanfaatan inpres tersebut tidak dipersiapkanbersama saya, maka sebagai presiden, saya bisa sajamengatakan inpres itu sudah tidak berlaku. Saya dapatmembuat inpres yang lain. Tetapi sekarang, buat apa saya 79 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • mengubah inpres itu dalam keadaan yang gawat. ‘’SilakanPak Wiranto simpan saja,” begitu jawaban saya ketikaMenhankam/Pangab melaporkan adanya inpres itu. Kenapa saya bereaksi demikian? Karena, saya yakin, kalau Menhankam/Pangabmemang karakternya jelek, maka dia akan tidakmenyampaikan hal itu kepada saya. Faktanya, ia sampaikanjuga hal itu kepada saya. Itu yang saya pegang bahwa orangyang saya hadapi ini jujur. Sampai hari ini, saya berpendapatbahwa dia adalah orang yang bermoral, beretika, dan jujur.Itu yang jadi pegangan saya. Setelah saya membaca pidato hasil masukan paramenko, serta pengecekan oleh Pak Widjojo Nitisastro, makasaya menyampaikan nama Menhankam/Pangab kepada timkhusus. Saya kemudian berpikir mengenai Bank Indonesia.Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 1968 mengenaiBank Indonesia, BI adalah lembaga negara yang membantutugas Presiden di dalam melaksanakan kebijakan moneter,maka Gubernur Bank Indonesia dapat diartikan menjadi ex-officio anggota kabinet. Demikian pula dengan Jaksa Agung. Saya berpendapat justru untuk lebih produktifmembantu Presiden dalam melaksanakan pembangunan,maka baik Gubernur Bank Indonesia maupun Jaksa Agungtidak boleh menjadi anggota kabinet. Dengan demikian,segala kebijakan yang bersangkutan tidak dipengaruhipresiden dan menjadi lebih objektif dan profesional. Oleh karena itu, kepada tim khusus, saya sampaikan agarGubernur Bank Indonesia dan Jaksa Agung tidak masukdalam Kabinet Reformasi Pembangunan. Pada pidato pengantar saya pada pelantikan KabinetReformasi Pembangunan, saya tambahkan bahwa ekonomi Detik-Detik yang Menentukan 80
    • yang akan kita anut adalah ekonomi kerakyatan yangtentunya diatur oleh mekanisme pasar. Arti kerakyatan disini adalah sama seperti ekonomi pasar yang memerhatikandan berorientasi pada keadilan sosial. Perubahan tersebut mengambil waktu yang cukuppanjang sehingga hampir satu jam saya terlambat berangkatdari Kuningan menuju ke Istana Merdeka. Sekitar pukul 07.30, Sintong Panjaitan masuk ke ruangankerja untuk memohon agar saya menerima Danjen KopassusMayor Jenderal Muchdi P.R. bersama Mayor Jenderal KivlanZein yang membawa surat dari Pangkostrad dan dariJenderal Besar Abdul Haris Nasution. Saya bertanya apakah perlu saya terima sendiri? Sayabanyak pekerjaan dan bahan masukan yang harus saya bacadan nilai menumpuk. Saya meminta Jenderal Sintongmenerima surat-surat tersebut atas nama saya. Namun, hanya beberapa menit kemudian, SintongPanjaitan kembali ke ruang kerja saya dan menyarankanuntuk menerima surat tersebut, namun saya tidak bolehmelewati tanda yang sudah diberikan di pintu masuk. Saya beranjak dari depan komputer berjalan didampingiSintong Panjaitan ke pintu yang sudah ditentukan. Di depanpintu tersebut, saya menerima kedua jenderal yangmenyampaikan surat-surat yang segera saya baca. Setelahsaya selesai membaca, kedua jenderal mengucapkan,“Mohon petunjuk.” Saya menyampaikan singkat, “Sudah saya baca.” Pertanyaan tersebut diulangi lagi, “Mohon petunjuk,”dan jawaban saya singkat seperti semula, “Sudah sayabaca,” dan saya kembali ke ruang kerja. Yang menarik adalah surat dari Bapak Jenderal BesarNasution yang menyarankan agar KSAD Jenderal SubagioHadi Siswoyo diangkat menjadi Pangab dan Pangkostrad 81 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • Letjen Prabowo Subianto menjadi KSAD. Sekitar pukul 09.00, saya meninggalkan Kuningan menujuIstana Merdeka didampingi oleh perangkat keamananPresiden, ADC, Sintong Panjaitan, Ahmad Watik Pratiknya,Jimly Asshiddiqie, Gunawan Hadisusilo, dan Fuadi Rasyid.Saya memasuki Istana Merdeka dari pintu gerbang depansebelah barat. Di depan tangga, Pangab Wiranto menantikankedatangan saya dan memohon untuk diperkenankanmelaporkan keadaan di lapangan, tetapi hanya empat mata.Saya katakan bahwa saya tidak memiliki banyak waktu,karena sudah terlambat satu jam dan ini dapat menimbulkanspekulasi bahwa saya tidak berhasil membentuk KabinetReformasi Pembangunan. Saya persilakan Wiranto mengikutisaya ke ruang kerja Presiden di Istana Merdeka. Di ruang kerja Presiden, Pangab melaporkan bahwapasukan Kostrad dari luar Jakarta bergerak menuju Jakartadan ada konsentrasi pasukan di kediaman saya di Kuningan,demikian pula Istana Merdeka. Jenderal Wiranto mohonpetunjuk. Dari laporan tersebut, saya berkesimpulan bahwaPangkostrad bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Pangab. Bukankah ini bertentangan dengan petunjuk sayakemarin pada Pangab? Apakah mungkin ada skenario tersendiri mengenailaporan yang baru saja disampaikan oleh Pangab? Apakah tidak sebaiknya saya mengecek dahulu maksuddan tujuan laporan tersebut? Sikap saya selalu adalah percaya pada orang, namuncek lebih baik. Namun kendala waktu tidak memungkinkansaya untuk mengecek. Penilaian saya mengenai Pangabberdasarkan sikap dan perilaku Pangab adalah positif. Dilain pihak, saya harus tegas dan skenario seperti yangdilaporkan Pangab tidak boleh saya tolerir. Sambil melihat ke jam tangan, saya tegaskan kepada Detik-Detik yang Menentukan 82
    • Pangab, “Sebelum matahari terbenam, Pangkostrad harussudah diganti dan kepada penggantinya diperintahkan agarsemua pasukan di bawah komando Pangkostrad harussegera kembali ke basis kesatuan masing-masing.” Jenderal Wiranto bertanya, “Sebelum matahariterbenam?” Saya ulangi, “Sebelum matahari terbenam!” Jenderal Wiranto bertanya lagi, “Siapa yang akanmengganti?” Saya menjawab ringkas, “Terserah Pangab.” Sebelum Pangab meninggalkan ruang kerja Presiden, iamenyampaikan bahwa untuk mengamankan sayasekeluarga, ia sudah menginstruksikan untuk mendatangkanistri saya Ainun, dari kediaman saya di Kuningan menujuke Wisma Negara. Demikian pula Insana, istri Ilham, dengancucu saya Nadia dan Pasha, diterbangkan dengan helikopterdari Bandung ke Jakarta untuk bergabung. Ilham yangsebentar lagi mendarat di Bandara Sukarno Hatta akandibawa ke Wisma Negara. Sedangkan Thareq dan Widiaistrinya sedang dalam perjalanan. Semua keluarga sayasementara akan bergabung di Wisma Negara. Saya bertanya, “Untuk berapa lama kami harus tinggaldi Wisma Negara?” “Tergantung perkembangan keadaan,” jawab Pangab. Lalu saya minta Pangab meninggalkan saya, karena sayaharus mengecek sekali lagi Pidato Pengantar SusunanKabinet Reformasi Pembangunan. Setelah Pangab meninggalkan ruang kerja Presiden, sayamerenungkan sejenak mengenai keadaan sekitar keluargasaya. Saya bertanya kepada diri saya, “Mengapa keluarga sayaharus dikumpulkan di satu tempat? Apakah tidak lebihaman jikalau anak-anak dan cucu-cucu saya tinggal di 83 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • tempatnya masing-masing dan dilindungi oleh PasukanKeamanan Presiden? Mengapa harus dikumpulkan di satutempat?” Pertanyaan ini terus timbul di hati saya. Protokol mengingatkan saya sekali lagi bahwa parawartawan dalam dan luar negeri sudah menanti penjelasanmengenai Kabinet Reformasi Pembangunan yang sudahdibentuk. Isu telah beredar bahwa saya telah gagalmembentuk kabinet, seperti yang telah dialami oleh PakHarto. Ini semua tidak membantu menjadikan keadaan lebihtenang. Dampak nilai tukar rupiah terhadap dolar ASmenjadi lebih merugikan mata uang RI. Saya menyampaikan kepada protokol bahwa saya belumselesai mengecek kembali susunan kabinet dan katapengantar saya. Saya minta mereka agar bersabar sebentar. Setelah selesai dengan proses pengecekan, sayamemasuki ruang depan Istana Merdeka yang sudah penuhdengan wartawan dalam dan luar negeri. Pidato pengantar untuk memperkenalkan susunanKabinet Reformasi Pembangunan saya sampaikan sebagaiberikut: Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, seraya memohon kepada-Nya kekuatan dan iman serta kesabaran, sehingga bangsa Indonesia dapat segera keluar dari kesulitan yang kita hadapi, dan melanjutkan pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan kewajiban konstitusional yang saya emban sebagai Presiden, maka setelah saya mengucapkan sumpah kemarin, saya akan mengumumkan susunan kabinet. Kabinet ini dalam menjalankan tugasnya akan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 serta GBHN Detik-Detik yang Menentukan 84
    • 1998, yang dalam pelaksanaannya terus disesuaikan dengandinamika aspirasi rakyat yang senantiasa berkembang. Halini sejalan dengan semangat dan tekad bangsa Indonesia,sebagaimana tecermin dalam tuntutan reformasikonstitusional yang menyeluruh yang dipelopori olehmahasiswa dan generasi muda, maka kabinet yang akansaya umumkan ini saya beri nama KABINET REFORMASIPEMBANGUNAN. Kabinet Reformasi Pembangunan ini dalam waktu yangsesingkat-singkatnya akan mengambil kebijakan danlangkah-langkah proaktif untuk mengembalikan rodapembangunan, yang dalam beberapa bidang telahmengalami hambatan yang merugikan rakyat, khususnyarakyat kecil. Oleh karena itu, pusat perhatian KabinetReformasi Pembangunan adalah peningkatan kualitas,produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat, denganmemberi peranan kepada perusahaan kecil, menengah, dankoperasi, yang telah terbukti memiliki ketahanan ekonomiyang lebih kuat dalam menghadapi krisis. Selain mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ada beberapa pijakan yang sayagunakan untuk menyusun personalia kabinet. KabinetReformasi Pembangunan ini disusun untuk dapatmelaksanakan tugas pokok reformasi menyeluruh terhadapkehidupan ekonomi, politik, dan hukum guna menghadapiera globalisasi. Untuk itu, pertimbangan profesionalitas dankepakaran amat diperhatikan di samping pertimbanganpengalaman, dedikasi, integritas dan kekompakan kerja. Sebagai pembantu Presiden, para menteri jugamencerminkan berbagai unsur kekuatan sosial politik danmasyarakat, sehingga merupakan sinergi dari semua unsurkekuatan bangsa. Dengan demikian, kabinet ini terdiri atasunsur-unsur kekuatan bangsa, yaitu: Partai PersatuanPembangunan, Golongan Karya, Partai DemokrasiIndonesia, ABRI, unsur daerah, kaum intelektual danperguruan tinggi, serta lembaga swadaya masyarakat. 85 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • Sebagaimana yang saya kemukakan kemarin, kita akan mengembangkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari inefisiensi karena praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejalan dengan itu, saya juga menekankan dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa yang mampu memberikan arahan dan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, dalam rangka meningkatkan objektivitas dan menjamin kemandirian Bank Indonesia, maka dengan sengaja jabatan Gubernur Bank Indonesia tidak saya masukkan dalam kabinet, karena Bank Indonesia harus mempunyai kedudukan yang khusus dalam perekonomian, bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak manapun juga, berdasarkan undang-undang. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dengan memohon rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wata’ala, serta dukungan seluruh rakyat dan komponen bangsa, dengan ini saya sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air susunan Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai berikut:KABINET REFORMASI PEMBANGUNANMenteri Koordinator1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan : Jenderal TNI Feisal Tanjung2. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri : Ginandjar Kartasasmita3. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pemba- ngunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara : Hartarto Sastrosoenarto4. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan : Haryono Suyono Detik-Detik yang Menentukan 86
    • Menteri-menteri yang Memimpin Departemen5. Menteri Dalam Negeri : Letjen TNI Syarwan Hamid6. Menteri Luar Negeri : Ali Alatas7. Menteri Pertahanan Keaman- an/Panglima ABRI : Jenderal TNI Wiranto8. Menteri Kehakiman : Muladi9. Menteri Penerangan : Letjen TNI M. Yunus Yosfiah10. Menteri Keuangan : Bambang Subianto11. Menteri Perindustrian dan Perdagangan : Rahardi Ramelan12. Menteri Pertanian : Soleh Solahuddin13. Menteri Pertambangan dan Energi : Kuntoro Mangkusubroto14. Menteri Kehutanan dan Perkebunan : Muslimin Nasution15. Menteri Pekerjaan Umum : Rachmadi Bambang Sumadhijo16. Menteri Perhubungan : Giri Suseno Hadihardjono17. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya : Marzuki Usman18. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah : Adi Sasono19. Menteri Tenaga Kerja : Fahmi Idris20. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan : AM Hendropriyono21. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Juwono Sudarsono22. Menteri Kesehatan : Farid Anfasa Moeloek23. Menteri Agama : Malik Fajar24. Menteri Sosial : Justika Syarifudin BaharsjahMenteri Negara yang Mempunyai Tugas Tertentu25. Menteri Negara Sekretaris Negara : Akbar Tandjung26. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT : M. Zuhal 87 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • 27. Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM : Hamzah Haz28. Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN : Hasan Basri Durin29. Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman : Theo Sambuaga30. Menteri Negara Lingkungan Hidup : Panangian Siregar31. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN : Tanri Abeng32. Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas : Boediono33. Menteri Negara Peranan Wanita : Tuty Alawiyah34. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga : HR Agung Laksono35. Menteri Negara Pangan dan Hortikultura : AM Saefuddin36. Menteri Negara Kependu- dukan/Kepala BKKBN : Ida Bagus Oka Demikian susunan Kabinet Reformasi Pembangunan yang diharapkan segera melaksanakan tugas dalam melanjutkan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh rakyat. Setelah selesai memperkenalkan para anggota KabinetReformasi Pembangunan, saya kembali menuju RuangJepara untuk menerima Jaksa Agung bersama wakilnya. Akbar Tandjung mendampingi saya, sebagai salah satuSekretaris Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar danMensesneg yang baru saja saya umumkan. Dalam pertemuan tersebut Jaksa Agung Soedjono C.Atmanegara bertanya, mengapa Jaksa Agung tidak disebut Detik-Detik yang Menentukan 88
    • dalam daftar nama para anggota kabinet yang baru? Saya jawab, “Nanti pada waktunya akan saya jelaskan.” Sebenarnya saya bermaksud untuk menjadikan JaksaAgung mandiri seperti Gubernur Bank Indonesia agar tidakdapat dipengaruhi oleh siapa saja termasuk presiden dankedudukan, wewenang dan tugasnya diatur melaluiundang-undang. Namun setelah saya sampaikan iktikad niatsaya kepada pakar hukum ketatanegaraan, JimlyAsshiddiqie, ia menyarankan agar saya menunda dahulu. Dalam keadaan labil seperti sekarang ini,penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang Jaksa Agungoleh mereka yang sudah memiliki jaringan harus dicegah.Jaksa Agung yang kuat dan mandiri kelak dapatdilaksanakan setelah keadaan politik menjadi lebih stabil danlebih transparan. Saya sangat menyadari bahwa kedudukan sebagaikoordinator harian Keluarga Besar Golkar dapatmemengaruhi DPR & MPR untuk menyusun undang-undang seperlunya karena memiliki mayoritas suara dilegislatif. Mungkin kelak tidak semudah seperti sekaranguntuk membuat undang-undang mengenai Jaksa Agungyang mandiri. Kemudian saya melanjutkan pembicaraan dengan JaksaAgung dan menginstruksikan kepadanya agar semuatahanan politik segera dilepaskan. Ia menanyakan, “Bagaimana dengan Sri BintangPamungkas dan Muchtar Pakpahan?” “Termasuk Sri Bintang dan Muchtar Pakpahan!” jawabsaya. “Pada hari Senin tanggal 25 Mei 1998, sebelum SidangParipurna Pertama Kabinet Reformasi Pembangunan di BinaGraha dimulai, saya akan adakan rapat khusus denganMenko Polkam, Mendagri, Menhankam/Pangab, Menteri 89 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • Kehakiman, Mensesneg, dan Jaksa Agung untukmembicarakan lebih rinci.” Saya mohon maaf, karena sayaharus melanjutkan pekerjaan di ruang kerja Presiden disebelah Ruang Jepara. Di ruang kerja Presiden di Istana Merdeka, saya kembalimemantau perkembangan pendapat dalam dan luar Negeri.Khususnya berita yang beredar mengenai free fall ataujatuhnya nilai rupiah terhadap dolar AS yang sejak akhirtahun 1997 saya dengar disebarluaskan oleh mantan PMSingapura Lee Kuan Yew. Katanya, jikalau saya menjadiWakil Presiden, maka nilai rupiah akan terus jatuhmelampaui 1 dolar AS = Rp16.000, bahkan akan melampaui1 dolar AS = Rp20.000. Berita tersebut berdampak sangatnegatif terhadap stabilitas ekonomi dan politik di bumiIndonesia. Saya berpendapat bahwa berpolemik dengan merekayang sehaluan dengan Senior Minister Lee Kuan Yew akanlebih merugikan bangsa dan negara. Satu-satunya caramenghadapinya adalah dengan karya nyata yangmembuktikan bahwa mereka keliru. Menyimak seriusnya perkembangan persoalan ekonomisaat itu, saya teringat pada suatu diskusi empat mata denganPak Harto mengenai Ekonomi Pancasila yang pada waktuitu sedang dianalisis dan didiskusikan oleh banyak orang.Pak Harto menanyakan pendapat saya. Saya sangat sadari keunggulan Pak Harto sebagai tokohyang sangat rasional, intelligent, pragmatis, selalu ingin tahudan pada saya pribadi sangat terbuka. Karena itu, sayamenyampaikan bahwa pertanyaan Pak Harto akan sayajawab dengan permohonan agar ia tidak boleh marah atautersinggung, jikalau kata-kata yang akan saya sampaikantidak enak didengar. Setelah Pak Harto menganggukkan kepala tanda setuju, Detik-Detik yang Menentukan 90
    • maka saya sampaikan bahwa beberapa pelaku ekonomimenyalahartikan dan menyalahgunakan “EkonomiPancasila” sebagai praktik early primitive capitalistic dirtyeconomy yang sangat merugikan rakyat. Mendengar komentar saya, Pak Harto tidak marahnamun secara serius berkata, “Memang dalam sejarahpembangunan tiap bangsa yang mau maju, sebelumnyaharus melalui tahap seperti ini.” “Mungkin benar Pak, tetapi jangan terlalu lama kitaberada dalam tahap ini. Kita harus dapat belajar darikesalahan orang lain.” Pak Harto tidak tersinggung sama sekali, namun hanyaterdiam. Mengenal Pak Harto sejak ia berusia 28 tahun, sayayakin bahwa ucapan saya telah merangsangnya berpikir. Dalam ruang kerja Presiden, di mana pembicaraantersebut pernah terjadi, percakapan itu “mengilhami” sayauntuk segera memanfaatkan kesempatan agar dapatmengakhiri penyalahgunaan dan penyalahartian “EkonomiPancasila” oleh beberapa pelaku ekonomi dengan praktikearly primitive capitalistic dirty economy tanpa revolusi.Namun, melalui suatu evolusi yang dipercepat dengan risikodan biaya yang minimal serta dalam waktu sesingkat-singkatnya, melalui suatu proses pelaksanaan yang dapatdiperhitungkan dan dikendalikan. Persoalan yang saya hadapi begitu banyak sertakompleks, sementara masyarakat terus berdemo danberprasangka buruk. Mereka yang terus berdemo sebenarnyamemiliki wawasan dan kepentingan yang sangat berbedabahkan berlawanan. Berbagai aliran politik ataupunnonpolitik telah menyatu menjadi suatu gerakan massamelawan pusat kekuasaan yang saya warisi. Bukankah yang kita hadapi sekarang denganmenurunnya nilai mata uang Asia yang diawali di Thailand 91 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • dan merambat ke Indonesia adalah krisis moneter?Bukankah krisis moneter yang kita hadapi sudahmengakibatkan inflasi sekitar 70 persen yang dapatberkembang menjadi hiperinflasi? Bukankah ini terjadikarena banyak bank harus ditutup dan masyarakat paniksegera mengambil simpanannya di bank masing-masinguntuk ditukar menjadi valuta asing, dolar AS khususnya?Bukankah ini semuanya menyebabkan permintaan dolar ASnaik atau nilai dolar AS terhadap rupiah naik atau nilairupiah terus menurun atau anjlok? Bukankah ini semua berdampak negatif terhadapkehidupan sosial masyarakat dan dapat men-triggerterjadinya perpecahan atau “Balkanisasi” Negara KesatuanRepublik Indonesia yang diproklamasikan 1945? Bukankahperang saudara dapat terjadi? Bukankah ini semuanya akibatinterpretasi dan implementasi “Ekonomi dan DemokrasiPancasila” yang salah bahkan disalahgunakan menjadipraktik early primitive capitalistic dirty economy yangberkepanjangan? Semua langkah dan kebijakan harus profesional,rasional, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya agar dapatmenyelesaikan masalah multikompleks yang sedang kitahadapi. Sejak minggu yang lalu, saya secara intensifmengikuti dan mempelajari perkembangan moneter di Asiapada umumnya dan khususnya di Indonesia. Kesimpulan saya, kunci untuk menyelesaikanpermasalahan terletak pada kedudukan dan peran BankIndonesia. Bank Indonesia harus menjadi mandiri, bebas,kuat, dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapa saja termasukoleh Presiden Republik Indonesia. Bagaimana dengan undang-undang yang menyatakanbahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yangmembantu tugas presiden di dalam melaksanakan Detik-Detik yang Menentukan 92
    • pembangunan? Undang-undang tersebut adalah alasanyang menjadikan Gubernur Bank Indonesia salah satuanggota kabinet yang dipimpin oleh dan bertanggung jawabkepada presiden. Bukankah undang-undang tersebut dapat pula diartikanbahwa hanya Bank Indonesia yang mandiri dan objektifdapat membantu presiden dalam melaksanakanpembangunan? Dengan interpretasi tersebut, GubernurBank Indonesia justru tidak boleh menjadi anggota kabinet? Untuk mencegah penyalahgunaan Bank Indonesia olehsiapa saja, termasuk presiden, perlu undang-undangmengenai Bank Indonesia ditinjau kembali. Undang-undangkhusus untuk Bank Indonesia yang mandiri, kuat, dantransparan harus segera disusun. Dasar hukum untuk memperkuat Undang-UndangBank Indonesia harus diberikan oleh Sidang Istimewa MPRsebagai amandemen UUD atau ketetapan MPR. Semua ini,harus dipersiapkan secara profesional oleh para pakar yangberpengalaman dalam bidang perbankan pada umumnyadan khususnya bank sentral. Keberhasilan pembangunan Jerman Barat dibangun diatas keberhasilan Bank Sentral Jerman atau DeutscheBundesbank dalam menjadikan Deutsche Mark (DM) matauang yang stabil dan berkualitas tinggi. KeberhasilanDeutsche Bundesbank tidak dapat dipisahkan dari perantokoh perbankan Prof. Dr. Helmut Schlesinger. Ia telah 20tahun menjadi anggota pimpinan Deutsche Bundesbank. Melalui Kanselir Dr. Helmut Kohl, saya minta agar Prof.Dr. Schlessinger dapat membantu para pakar moneterIndonesia khususnya dari Bank Indonesia dan DepartemenKeuangan, untuk mempersiapkan Undang-Undang BankIndonesia yang mandiri, independen, transparan, dan kuat. Pengaruh Presiden yang saya warisi sangat besar dan 93 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • menguntungkan untuk mengubah undang-undang yangdiperlukan dan keadaan demikian belum tentu akan terjadilagi dalam sistem demokrasi yang makin transparan danterbuka. Pada Pidato Pengantar Kabinet ReformasiPembangunan, saya telah menjelaskan peran Bank Indonesiayang mandiri, independen, transparan, dan kuat dengangubernurnya yang tidak menjadi anggota kabinet. Oleh karena itu saya panggil Gubernur Bank Indonesiauntuk menjelaskan tugas dan peran Bank Indonesia.Ginandjar Kartasasmita mendampingi saya pada pertemuandi Wisma Negara. Saya sampaikan kepada Gubernur BIsebagai berikut: Segera diberlakukan Gubernur Bank Indonesia, tidak menjadi anggota kabinet lagi dan tidak bertanggung jawab kepada presiden; Gubernur Bank Indonesia harus mandiri dan profesional; Khusus untuk Bank Indonesia, akan dipersiapkan dan dirancang undang-undang dan jikalau perlu diperkuat oleh amandemen UUD atau ketetapan MPR; Harap segera diambil tindakan untuk meningkatkan kualitas mata uang rupiah dengan menjadikan Bank Indonesia lebih transparan; Jikalau pemerintah membutuhkan rupiah untuk pelaksanaan proyek apa saja, maka harus dicari pinjaman dari pasar modal. Dalam hal ini, pemerintah hanya dapat berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Sementara itu, saya menerima telepon dari PangabJenderal Wiranto, yang melaporkan bahwa Pangabmengusulkan Panglima Divisi Siliwangi dari Jawa Baratsebagai Pangkostrad. Memerhatikan Instruksi Presiden agar pergantian Detik-Detik yang Menentukan 94
    • Pangkostrad harus dilaksanakan sebelum matahari terbenamdan karena masalah teknis pelantikan Panglima DivisiSiliwangi baru hanya dapat dilaksanakan keesokan harinya,maka Pangkostrad sementara akan dijabat oleh AsistenOperasi Pangab Letjen Johny Lumintang. Kepada Letjen Johny Lumintang akan diperintahkanuntuk segera mengembalikan semua pasukan ke basismasing-masing sebelum matahari terbenam. Saya menyetujui usul Pangab untuk melantik PanglimaDivisi Siliwangi, Mayjen Djamari Chaniago sebagaiPangkostrad esok harinya pada tanggal 23 Mei 1998. Usuluntuk menugaskan Letjen Johny Lumintang agar menjadiPangkostrad sementara juga dapat saya terima. Setelah pembicaraan dengan Pangab selesai, ADCmelaporkan bahwa Pangkostrad Letjen Prabowo Subiantominta waktu bertemu. Apakah perlu saya bertemu? Apa gunanya bertemu?Letjen Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto. PakHarto baru 24 jam meletakkan jabatannya. Pak Harto yangtelah memimpin negara dan bangsa selama 32 tahun,tentunya memiliki pengaruh dan prasarana yang besar dankuat. Bagaimana sikap dan tanggapan Pak Harto mengenaikebijakan saya menghentikan Prabowo dari jabatannyasebagai Pangkostrad? Apakah beliau tersinggung danmenugaskan menantunya untuk bertemu dengan saya? Menurut peraturan yang berlaku, siapa saja yangmenghadap presiden tidak diperkenankan membawasenjata. Mereka sebelumnya diperiksa dengan alat-alatyang canggih. Tentunya itu berlaku pula untuk PanglimaKostrad. Namun, bagaimana halnya dengan menantu PakHarto? Apakah Prabowo juga akan diperiksa? Apakahpengawal itu berani? 95 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • Apa akibatnya jikalau saya tidak menerima Pangkostrad?Bukankah Pangkostrad memiliki hak untuk didengarpendapatnya? Dialog adalah dasar untuk lebih salingmengerti dan pengertian adalah hasil dari dialog. Pengertianadalah awal dari toleransi. Toleransi adalah salah satuelemen dari perdamaian dan ketenteraman. Bukankah inimaksud tujuan reformasi? Perdamaian dan ketenteramandi bumi Indonesia? Oleh karena itu, pertemuan saya dengan PangkostradLetjen Prabowo, saya persilakan diatur, setelah saya santapsiang bersama keluarga dan sebelum pertemuan denganGubernur Bank Indonesia di Wisma Negara. Tidak berapa lama kemudian, protokol Presidenmemasuki ruangan dan melaporkan bahwa seluruh keluargasaya sudah sampai di Wisma Negara dan menanti untukmakan siang bersama. Saya diharapkan ikut bergabung. Berulang kembali pertanyaan pada diri saya, mengapauntuk kepentingan pengamanan, seluruh keluarga sayaharus berkumpul di satu tempat? Apakah tidak lebih aman jikalau keluarga saya masihtetap di tempatnya masing-masing? Saya teringat nasibkeluarga Tsar Romanov dari Rusia yang semuanya dibunuhdi satu tempat dalam revolusi kaum Bolshevik. Pemikiranyang mengerikan timbul. Membayangkan hal tersebut, lalu saya kembalikan padapegangan agama saya. Saya bersyukur telah menikmatiproses pembudayaan yang mengakar pada agama Islamyang sangat kuat. Almarhum ayah saya meninggal sewaktubeliau sedang menjadi Imam memimpin shalat Isya bersamakeluarga. Waktu itu, saya berusia 13 tahun. Skenario 48tahun yang lalu, tiba-tiba terbayang kembali. Saya masihdapat merasakan dan melihat sewaktu beliau sujud sambilmengucapkan: Allahu Akbar. Ayah meninggalkan kami Detik-Detik yang Menentukan 96
    • untuk selama-lamanya menghadap Allah SWT, di hadapankami sekeluarga yang sedang shalat. Apakah nasib saya akan seperti almarhum ayahkandung saya, berpisah dengan keluarga untuk selama-lamanya di hadapan istri, anak, dan cucu? Ataukah nasibkami sekeluarga akan berakhir seperti keluarga TsarRomanov dari Rusia? Mengapa harus demikian? Apa yang harus sayalaksanakan? Tiap orang yang beragama dan percaya pada eksistensiTuhan YME percaya bahwa hidup dan mati seseorangditentukan oleh Allah SWT Yang dikehendaki Tuhan YMEadalah yang terbaik dan pasti akan terjadi. Saya pasrah terima apa adanya dan dengan tenangmenghadapi semuanya tanpa bertanya: Kenapa? Mengapa?Bagaimana? Karena semua saya laksanakan dengan iktikaddan niat membantu memperbaiki nasib dan masa depanbangsa Indonesia yang saya sangat cintai. Sambil mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sayameninggalkan ruang kerja Presiden didampingi beberapaperwira tinggi dan perangkat pengamanan militer lengkapdengan senjata mereka. Para perwira pengamanan itu,kecuali Letjen Sintong Panjaitan, baru saya lihat wajahnya,sebagian besar tidak saya kenal. Mengenai Sintong Panjaitan, saya perlu menceritakansekelumit informasi. Jenderal Sintong sudah sekitar enamtahun menjabat sebagai asisten saya untuk bidang SistemSenjata baik di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi(BPPT), Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS), maupundi Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi. Sebelumnya, selama beberapa tahun lamanya, JenderalSintong tidak diberi jabatan dalam militer, karena ia dianggapbertanggung jawab atas kejadian tragis di Timor Timur 97 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • sewaktu menjabat sebagai Panglima Komando DaerahMiliter IX Udayana. Ketika itu, Provinsi Timor Timurtermasuk wilayah Kodam Udayana. Saya teringat, saat kunjungan saya sebagai Menristek keFhilipina untuk bertemu Presiden Corry Aquino, saya bertemuDubes David Napitupulu dari Generasi 66 (yang kebetulanipar Sintong Panjaitan). David menceritakan “nasib” iparnya,dan meminta tolong saya untuk dapat membantu ikutmenyelesaikan masalah Sintong Panjaitan. Menurut David,semua tokoh senior ABRI waktu itu, termasuk JenderalPanggabean, Benny Murdani, Try Sutrisno, Edie Sudradjat,Feisal Tanjung tidak berhasil meyakinkan Presiden Soehartountuk menyelesaikan “masalah Sintong Panjaitan”. Sehingga,sampai saat itu Sintong Panjaitan yang berpangkat MayorJenderal tidak diberi jabatan. “Kami tidak memiliki jalan lain lagi untuk meyakinkanPresiden Soeharto kecuali melalui Pak Habibie,” demikianucapan David Napitupulu yang mengatasnamakan keluargadan marga mereka. Syukur alhamdulillah, saya dapat meyakinkan PresidenSoeharto dan hasilnya, Mayjen Sintong Panjaitanditempatkan sebagai Asisten Sistem Senjata pada salah satuinstitusi yang saya pimpin dan dinaikkan pangkatnyamenjadi Letnan Jenderal. Sejak itu, Letjen Sintong Panjaitansaya kenal sebagai seorang perwira tinggi yang profesional,jujur, berdedikasi, berdisiplin, sangat taat beragama. Iamemeluk agama Kristen Protestan dan menjadi kawan dekatsaya. Kerja sama saya dengan Letjen Sintong Panjaitanselanjutnya menjadi semakin akrab dan demikian puladengan keluarga dan marga beliau. Diiringi oleh para perwira tinggi militer termasuk SintongPanjaitan, Ahmad Watik Pratiknya, Fuadi Rasyid, danperangkat pengamanan, saya menuju ke Wisma Negara. Detik-Detik yang Menentukan 98
    • Di Wisma Negara, saya menemui istri saya, Ainun,bersama anak dan cucu. Kecuali cucu saya yang sedangbermain, di wajah mereka semua tecermin kebingungan dankeprihatinan. “Mengapa kita harus berada di sini? Berapa lama kitaharus tinggal di sini?” demikian pertanyaan mereka semua. Ainun menceriterakan bahwa sewaktu sedang menerimaistri Duta Besar Republik Rakyat China, ADC, dan beberapaanggota pasukan pengamanan masuk ruangan tamu diKuningan dan memintanya dengan hormat untuk segerabergabung dengan saya di Wisma Negara. Kepada tamu danistri saya ketika itu, dipersilakan segera mengakhiripertemuan. Permintaan itu disampaikan tanpa penjelasan,sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan bagi istri saya. Dalam perjalanan ke Wisma Negara, istri saya sempatmelihat gerakan-gerakan massa yang berdemo. Demikianpenjelasan istri saya, Ainun. Saya dan keluarga tidak banyak berbicara, karenasemuanya berpikir dan beranalisis, mengambil kesimpulanmasing-masing. Kami makan siang bersama, namun semuanya dalamkeadaan tegang, sehingga nafsu makan pun tidak ada.Hampir tiga hari lamanya saya tidur paling banyak dua jamsehari, namun tidak pernah sedikit pun merasakan badansaya lelah. Tiba-tiba seorang petugas masuk melaporkan bahwapara ADC Presiden mohon waktu. Selanjutnya protokolmempersilakan saya masuk ke ruang tamu Wisma Negaradi mana keempat ADC Presiden: Kolonel (AD) TubagusHasanuddin, Kolonel (AL) Djuhana, Kolonel (AU) Iwan Sidi,dan Kolonel (Pol) Firman Gani, telah menempatkan diri ditiap sudut kamar. Thareq putra saya ikut masuk ke ruang tamu dan duduk 99 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • di salah satu kursi yang tersedia. Dari wajah Thareq tecerminkeprihatinan dan kebingungan melihat keadaan yang tidakmenentu itu. Sintong Panjaitan masuk dan melaporkanbahwa Pangkostrad sudah siap untuk saya terima, sambilmempersilakan yang bersangkutan masuk ke ruangan tamu. Kedatangan Prabowo untuk bertemu Presiden ini perlusaya ungkapkan, karena baru pukul 06.10 pagi, sayamenelepon Jenderal Wiranto dan meminta untuk menempatijabatan Menhankam/Pangab dalam kabinet yang baru sajadibentuk. Hanya sekitar tiga jam kemudian, saya menerimalaporan mengenai gerakan pasukan Kostrad. Oleh karena itu,kepada Pangab saya beri perintah untuk segera menggantiPangkostrad, dan kepada Pangkostrad baru diperintahkanuntuk mengembalikan pasukan Kostrad ke basis masing-masing pada hari ini juga sebelum matahari terbenam. Kebijakan ini berlaku pula bagi tiap gerakan pasukantanpa sepengetahuan dan koordinasi Pangab. Komandanyang bertanggung jawab akan segera saya ganti. Mengapa Prabowo tanpa sepengetahuan Pangab telahmembuat kebijakan menggerakkan pasukan Kostrad? Sebagai seorang militer profesional, Pangkostrad sudahharus memahami “Saptamarga” dan “Sumpah Prajurit”.Dengan mengambil kebijakan tanpa koordinasi dan tanpasepengetahuan Pangab, Pangkostrad telah melanggar“Sumpah Prajurit”. Mengapa? Mau ke mana? Sebelum saya menerima Prabowo, saya berusahamencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Prabowo lahir dan dibesarkan di lingkungan yang sangatintelektual dan rasional. Disiplin intelektual memungkinkanuntuk menganalisis, mempertanyakan, memperdebatkantiap jejak seorang diri atau dengan lingkungannya, termasukdengan atasannya. Berbeda halnya dengan disiplin militer. Setiap langkah Detik-Detik yang Menentukan 100
    • harus dilaksanakan sesuai perintah atasan walaupunbertentangan dengan pendapat pribadi pelaksana perintahtersebut. Pembawaan Prabowo Subianto masih bernapaskandisiplin intelektual, yang dalam melaksanakan tugasnyatidak selalu menguntungkan. Sebagai seorang militerprofesional, ia harus tunduk pada disiplin militer. Karena Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto dimana budaya feodal masih subur, maka dalam gerakan dantindakannya sering terjadi konflik antara disiplin militer dandisiplin sipil. Apa pun yang dilakukan akan ditolerir dantidak pernah mendapat teguran dari atasannya. Kebiasaanpemberian “eksklusivitas” kepada Prabowo adalah mungkinsalah satu penyebab gerakan pasukan Kostrad tanpakonsultasi, koordinasi, dan sepengetahuan Pangab terjadi. Kebiasaan tersebut mungkin terjadi bukan karenakehendak Presiden Soeharto, tetapi lingkungan feodallahyang memperlakukannya demikian. Walaupun saya sangat akrab dan dekat dengan Prabowo—ia menganggap saya sebagai salah satu idolanya—kebiasaan tersebut tidak boleh saya tolerir dan biarkan. Inisuatu pelajaran bagi semua bahwa dalam melaksanakantugas, pemberian “eksklusivitas” kepada siapa saja, termasukkepada keluarga dan teman, tidak dapat dibenarkan. Kemudian ketika Prabowo masuk ke ruang saya, melihatbahwa Prabowo tidak membawa senjata apa pun, sayamerasa puas. Hal ini berarti pemberian “eksklusivitas”kepada Prabowo tidak dilaksanakan lagi. Terjadi suatu dialog antara saya dan Pangkostrad, dansebagaimana biasa jika kami bertemu, ia berbicara dalambahasa Inggris. “Ini suatu penghinaan bagi keluarga sayadan keluarga mertua saya Presiden Soeharto, Anda telahmemecat saya sebagai Pangkostrad.” 101 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • Saya menjawab, “Anda tidak dipecat, tetapi jabatanAnda diganti.” “Mengapa?” tanya Prabowo. Saya menyampaikan bahwa saya mendapat laporan dariPangab bahwa gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta,Kuningan, dan Istana Merdeka. “Saya bermaksud untuk mengamankan Presiden,” kataPrabowo. “Itu adalah tugas Pasukan Pengamanan Presiden yangbertanggung jawab langsung pada Pangab dan bukan tugasAnda,” jawab saya. “Presiden apa Anda? Anda naif!” jawab Prabowodengan nada marah. “Masa bodoh, saya Presiden dan harus membereskankeadaan bangsa dan negara yang sangat memprihatinkan,”jawab saya. “Atas nama ayah saya Prof. Soemitro Djojohadikusumodan ayah mertua saya Presiden Soeharto, saya minta Andamemberikan saya tiga bulan untuk tetap menguasai pasukanKostrad,” mohon Prabowo. Saya jawab dengan nada tegas, “Tidak! Sampaimatahari terbenam Anda sudah harus menyerahkan semuapasukan kepada Pangkostrad yang baru!” “Berikan saya tiga minggu atau tiga hari saja untuk masihdapat menguasai pasukan saya!” Saya langsung menjawab, “Tidak! Sebelum matahariterbenam semua pasukan sudah harus diserahkan kepadaPangkostrad baru! Saya bersedia mengangkat Anda menjadiduta besar di mana saja.” “Yang saya kehendaki adalah pasukan saya!” jawab Prabowo. “Ini tidak mungkin, Prabowo!” Sementara itu pintu terbuka dan Sintong Panjaitanmasuk dan mengatakan, “Jenderal, Bapak Presiden tidak Detik-Detik yang Menentukan 102
    • punya waktu banyak dan harap segera meninggalkanruangan.” Saya mengatakan, “Sebentar,” dan Sintong Panjaitanmeninggalkan ruangan lagi. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Prabowo untukmeminta agar ia dapat berbicara melalui telepon denganPangab. Saya tugaskan kepada salah satu ADC Presidenyang berada di ruangan untuk segera menghubungi Pangab.Setelah menelepon ke Markas Besar ABRI, ADC Presidenmenyampaikan bahwa Pangab tidak dapat dihubungi. Untuk kedua kalinya pintu terbuka dan SintongPanjaitan mempersilakan Prabowo meninggalkan ruangankarena tamu saya Gubernur Bank Indonesia sudah tibadengan staf, bersama Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita. Saya masih sempat memeluk Prabowo danmenyampaikan salam hormat saya untuk ayah kandung danayah mertua Prabowo. Kemudian, saya didampingi anaksaya, Thareq, meninggalkan ruang tamu untuk menengokistri, anak, dan cucu. Prabowo Subianto adalah putra tertua dari keluargayang sangat terhormat, sangat intelektual, dan sangat kritis.Bahkan, ayah kandungnya adalah salah satu idola saya sejakmasih di SMA. Dedikasi Prabowo, begitu pula orang tua dansaudara-saudaranya terhadap bangsa dan negara, tidakperlu diragukan. Saya percaya bahwa iktikad dan niatPrabowo untuk melindugi saya adalah tulus, jujur, dan tepat. Masalahnya iktikad dan niat yang baik dan tepat itudilaksanakannya tanpa sepengetahuan dan koordinasidengan Pangab. Kesimpulan ini saya ambil ketika tadi pagiPangab melaporkan mengenai gerakan pasukan Kostrad. Darilaporan tersebut secara implisit dinyatakan bahwa tindakanPangkostrad, tidak sepengetahuan dan dikoordinasikandengan Pangab. 103 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • Ini tidak dapat saya tolerir, karena akan memengaruhipara komandan lainnya untuk bertindak sendiri-sendiridengan alasan apa pun tanpa koordinasi. Sikap demikiandapat mengakibatkan kekacauan bahkan perang saudarayang memungkinkan proses “Balkanisasi” RepublikIndonesia. Bukankah kemarin pagi tanggal 20 Mei 1998 sayatelah sampaikan kepada Pangab bahwa saya tidak akanmenerima kepala staf angkatan termasuk Pangkostradsendiri-sendiri tanpa sepengetahuan atau permohonanPangab? Ini berarti gerakan pasukan dari Kostrad tanpasepengetahuan Pangab tidak boleh saya tolerir. Mengapa saya beri batas waktu sebelum matahariterbenam dan pada hari ini juga, pasukan harus kembali kebasis masing-masing, ketika pasukan Kostrad sedangbergerak? Peralatan dan teknologi kita masih belum memungkinkanuntuk memantau gerakan pasukan pada malam hari. Alasanini pula saya manfaatkan ketika saya harus memutuskansiapa yang akan menjadi Menhankam/Pangab dalamKabinet Reformasi Pembangunan. Setelah bersama istri dan anak saya melaksanakan shalatAshar, saya kembali ke ruang tamu untuk menerimaGubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin, dengan timnya.Saya didampingi oleh Ginandjar Kartasasmita. Gubernur Bank Indonesia melaporkan, keadaan ekonomiberkembang ke arah hiperinflasi. Suku bunga sudah berkisarantara 60 persen dan 90 persen. Nilai rupiah berada antaraRp14.000 dan Rp17.000 untuk tiap dolar AS, dan menujuke Rp20.000 per dolar AS seperti ramalan Perdana MenteriLee Kuan Yew. Karena ketidakpastian, krisis moneter dan krisis politik,modal mulai lari ke luar negeri dan pengangguran terusmeningkat. Akibatnya, yang hidup di bawah garis kemiskinan Detik-Detik yang Menentukan 104
    • terus bertambah. Keadaan sangat memprihatinkan. Cadangan devisa sudah menciut menjadi sekitar 56persen dari cadangan semula. Setelah melaporkan keadaanekonomi nasional, Gubernur Bank Indonesia memohonpengarahan dan petunjuk Presiden. Saya memberi pengarahan sebagai berikut:1. Undang-undang menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang membantu Presiden untuk melaksanakan pembangunan nasional. Yang dapat diartikan bahwa Gubernur Bank Indonesia sebagai pembantu presiden dalam pembangunan, harus menjadi anggota kabinet. Sedangkan tadi pagi saya umumkan bahwa Gubernur Bank Indonesia tidak menjadi anggota Kabinet Reformasi Pembangunan dan mulai segera Bank Indonesia harus mandiri dan independen. Dengan demikian, kebijakan saya itu seolah-olah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dengan berkeyakinan bahwa Bank Indonesia dapat bekerja lebih produktif dan efisien membantu presiden dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka kebijakan seperti telah diumumkan tadi pagi itu, jelas tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar;2. Saya melarang pemerintah dalam hal ini Menko Ekuin, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan & Industri dan Menteri Negara Ketua Bappenas, memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kebijakan Gubernur Bank Indonesia;3. Kebijakan saya ini harus dipertanggungjawabkan dalam sidang MPR pada akhir masa jabatan saya. Undang- Undang yang berlaku (UU No. 13 Tahun 1968 mengenai Bank Indonesia) sebelumnya harus sudah diperbaharui dan disempurnakan dengan undang-undang yang baru. Undang-undang yang baru ini harus menjadikan Bank 105 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • Indonesia lebih kuat, lebih independen, lebih mandiri dan lebih transparan;4. Saya melarang pemerintah meminjam uang dari Bank Indonesia. Jikalau membutuhkan uang, maka saya persilakan meminjam dari pasar modal. Pemerintah dapat berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Kerja sama terbatas hanya pada konsultasi saja;5. Saya harapkan dengan kebijakan ini Bank Indonesia dapat meningkatkan kualitas mata uang rupiah yang berarti: a. Nilai rupiah harus stabil; b. Suku bunga harus satu angka berarti di bawah 10 persen; c. Inflasi harus harus satu angka berarti di bawah 10 persen. Jikalau Bank Indonesia berkonsentrasi pada bidangmoneter saja dan pemerintah berkonsentrasi padapertumbuhan dan pemerataan pembangunan, maka dengansinergi positif antara pemerintah dan Bank Indonesia, insyaAllah satu tahun lagi keadaan kita sudah lebih cerah. Kitaharus konsisten melaksanakan kebijakan tersebut. Setelah Gubernur Bank Indonesia dengan tim bersamaGinandjar Kartasasmita meninggalkan ruang tamu, sayamempelajari reaksi masyarakat dan pasar dalam dan luarnegeri terhadap pembentukan Kabinet ReformasiPembangunan, begitu pula reaksi terhadap pergantianPangkostrad. Reaksi masyarakat dan pasar dalam dan luar negerisangat emosional. Euforia kebebasan terasa danberkelebihan. Prasangka negatif atau buruk mengenaipresiden mulai secara sistematik disebarluaskan. Jikalau kualitas iman dan takwa sesuai ajaran agama Detik-Detik yang Menentukan 106
    • Islam yang saya anut tidak memadai, mungkin reaksi yangemosional dan tidak terkendali dapat memengaruhipenyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden. Justru reaksi demikian yang diharapkan para agitatoryang mengarang isu-isu yang tidak benar. Reaksi Presidenyang dapat mengakibatkan meledaknya emosi destruktif danmulainya proses “Balkanisasi” di Indonesia, menjadi puluhannegara kecil di Asia Tenggara sesuai sasaran para agitator,dapat menjadi kenyataan. Jikalau ini terjadi, maka dunia akan memiliki “wilayahkrisis baru” seperti di Timur Tengah dan Asia Selatan. Sekitar pukul 22.00, saya mendapat laporan dariKomandan Pasukan Keamanan Presiden bahwa keadaansudah kembali tenang dan terkendali, sehingga kamisekeluarga diperkenankan kembali ke Kuningan denganpengamanan yang lebih ketat. Setibanya di kediaman Kuningan, saya bersama istrisegera mengambil wudhu lalu bersama melaksanakan shalatIsya. Kami bersama memanjatkan doa. Hari yang panjangdan penuh dengan kegelisahaan serta ketidaktahuanmengenai perkembangan di sekitar kami sekeluarga, telahberakhir berkat lindungan Allah SWT. Sekitar pukul 01.00 tengah malam, saya baru dapat tidurdengan tenang dan nyenyak, sampai pukul 05.00 pagi. Sayabangun shalat Subuh, mandi, dan langsung ke ruang kerja.Saya kembali memantau perkembangan politik, ekonomi,dan gerakan massa. Ternyata informasi dari jaringan medianasional dan internasional serta laporan dari jaringanintelijen saling bertentangan dan membingungkan. Ucapan selamat dari negara-negara sahabat dantetangga mulai berdatangan dengan penyampaian harapan,simpati. Hal semacam ini sudah menjadi standar kesopanandan budaya hubungan antarmanusia dan negara. 107 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • Apa sebenarnya yang dimaksud dan diharapkan olehpimpinan negara sahabat dan tetangga, susah sayasimpulkan. Apa pun yang terjadi, saya tetap harus konsistenmempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Segala perubahan harus sesuai dengan konstitusi, ditentukanoleh wakil-wakil rakyat di DPR/MPR dan tidak olehkelompok-kelompok yang sedang berdemo. Walaupunlegitimasi DPR/MPR dipertanyakan, itu tidak berartilegitimasi para demonstran di jalan lebih tinggi. Memang pemilihan umum yang telah dilaksanakan padatahun 1997 relatif berlangsung baik dan aman, namunpeserta partai politik dalam pemilu dibatasi pada tigaorganisasi yaitu 2 partai politik: Partai PersatuanPembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI),bersama Golongan Karya (Golkar) yang bergerak danberfungsi seperti partai politik. Akibatnya, legitimasi pemiludipertanyakan sehingga terjadi kerusuhan dalammasyarakat, yang terus dikembangkan dan disponsori olehmereka yang merasa dirugikan oleh Orde Baru. Kenyataan ini menimbulkan kesangsian dan kecurigaanatas keabsahan hasil Pemilu 1997, walaupun sudahdilaksanakan sejak tahun 1971 atau tiap lima tahun denganhasil kualitas pemilu yang terus meningkat. Apa yang harus dilaksanakan, agar dalam waktusesingkat-singkatnya, legitimasi DPR/MPR diperbaiki danditingkatkan sehingga stabilitas tidak terganggu? Saya mengambil kesimpulan bahwa dalam waktusesingkat-singkatnya sudah harus dilaksanakan pemilihanumum yang baru, untuk meningkatkan legitimasi DPR/MPRdan memberi kesempatan kepada partai politik apa saja yangtelah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh DPR dan tidakmelanggar UUD 1945 dan Ketetapan MPR yang berlaku. Karena jadwal dan peserta pemilihan umum tahun 2002 Detik-Detik yang Menentukan 108
    • telah ditentukan oleh Sidang MPR, yang baru sajaberlangsung dua bulan yang lalu, maka untuk mengubahjadwal pemilu diperlukan Sidang Istimewa MPR. SidangIstimewa MPR tersebut, sekaligus dapat memberi dasarhukum untuk melaksanakan “reformasi nasional” dalamproses “globalisasi dunia”. Dari pemikiran tersebut, saya berkesimpulan untuksegera berkonsultasi dengan Ketua DPR/MPR. Saya menugasi ADC Presiden untuk menghubungiKetua DPR/MPR, Harmoko, yang juga menjabat sebagaiKetua Umum Golkar. Beberapa menit kemudian, saya dapat menjelaskankepada Ketua DPR/MPR maksud dan tujuan untuk datangke DPR/MPR. Sebenarnya pimpinan DPR/MPR, tiap saat siap untukdipanggil dan berkonsultasi dengan Presiden baik di kantorBina Graha, Istana Merdeka, maupun di kediaman Presidendi Kuningan. Tetapi saya memutuskan untuk datang berkonsultasidengan pimpinan DPR/MPR ke Gedung DPR/MPR, tempatpara wakil-wakil rakyat berkantor. Kebijakan ini, saya anggap wajar dan tepat, walaupunsejak Presiden Soekarno, sampai sekarang, selama 53 tahunlamanya, para pimpinan wakil rakyat di DPR/MPR-lah yangselalu datang ke tempat di mana presiden sedang berada,kata Ketua DPR/MPR Harmoko. Setelah berdiskusi cukup panjang, saya dan Ketua DPR/MPR menyepakati bahwa pertemuan konsultasi pertama, agardapat dilaksanakan di gedung DPR/MPR Senayan pada hariKamis, tanggal 28 Mei yang akan datang. Tempat pertemuankonsultasi kedua nanti dapat dilaksanakan di Bina Graha ataudi Istana Merdeka. Selanjutnya tempat pertemuan presidendengan Pimpinan DPR/MPR terus bergantian. 109 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • Dengan demikian, tanpa disadari proses desakralisasipresiden dan institusi presiden dimulai. Pukul 09.00 pagi, di Istana Negara, pelantikan paraanggota Kabinet Reformasi Pembangunan dapatdilaksanakan sesuai rencana dan lancar. Prediksi bahwasaya tidak akan dapat menyusun kabinet sehingga harusmengakhiri tugas sebagai presiden setelah 100 jam, diubahmenjadi 100 hari. Menurut isu yang berkembang, prediksi 100 hari terjadikarena Kabinet Reformasi Pembangunan, tidak mampumengatasi permasalahan yang multikompleks. Apa legitimasi dan dasar hukum Habibie untukmelanjutkan tugas Presiden Soeharto? Bukankah Habibie kronidan pilihan Soeharto? Dapatkah Habibie sebagai “tukang” buatpesawat terbang melaksanakan tugas sesuai harapan? ApakahHabibie hanya merupakan presiden masa transisi saja? Berapalama masa transisi itu? Dan sebagainya, demikian banyakpertanyaan yang timbul di kalangan masyarakat. Ada yang pro-Habibie dan ada pula yang anti-Habibie.Pro dan anti-Habibie di jalanan, sudah mulai berhadapandan mengakibatkan terjadinya ketegangan yang semakintinggi. Salah langkah, dapat mengakibatkan gerakan-gerakandalam sekejap mata beralih menjadi suatu revolusi. Jikalauini terjadi, maka rakyat kecil yang menjadi korban utama. Untuk mengecilkan atau menggembosi keteganganantara pro dan kontra yang terus meningkat, maka sayamemutuskan untuk melegalisasi kebebasan berdemonstrasi,begitu pula kebebasan berbicara, berorganisasi,mengeluarkan pendapat, dan sebagainya, asal tidak merusakdan melakukan tindakan kriminal. Membunuh dan merusak adalah suatu tindakankriminal dan tidak dapat saya tolerir. Aparatur pengamanan, Detik-Detik yang Menentukan 110
    • TNI dan polisi, harus bertindak melakukan “pencegahanproaktif” agar tidak terjadi tindakan-tindakan yangmerugikan ketenteraman. Protokol Presiden melaporkan bahwa beberapa tokohnasional mengharapkan untuk dapat berdialog denganPresiden mengenai keadaan nasional. Tokoh-tokoh tersebutadalah Emil Salim, Rudini, Adnan Buyung Nasution,Nurcholish Madjid, Amien Rais, dan John Sapi’ie. Mereka saya terima pukul 20.00 hari ini juga di kediamansaya di Kuningan. Pada pertemuan itu, terjadi diskusi dan saran yangkonstruktif mengenai penyelesaian masalah yang sedangdihadapi bangsa Indonesia. Permintaan untuk melaksanakanpemilihan umum dalam waktu sesingkat-singkatnya dantidak lebih dari tiga bulan, tidak dapat saya terima. Karenauntuk mempersiapkan pemilihan umum tersebut dibutuhkanwaktu satu tahun. Pemilu yang akan datang sudah diatur dalam KetetapanMPR mengenai Garis Besar Haluan Negara. Pemilihan umummemang harus dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya, namun harus sesuai undang-undang yangberlaku. Suatu ketetapan MPR mengenai jumlah partai dankehidupan politik dalam suasana globalisasi, kebebasan,keterbukaan, dan demokrasi juga harus dihasilkan sebagaiproduk hukum Sidang Istimewa MPR yang akan datang. Karena itu, Ketetapan MPR yang sekarang berlaku harusdiubah, dan itu hanya mungkin melalui suatu SidangIstimewa MPR. Saya bermaksud untuk berkonsultasi dengan pimpinanMPR pada tanggal 28 Mei, hari Kamis minggu depan,mengenai pelaksanaan Sidang Istimewa MPR dan jadwalpemilu yang akan datang. 111 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • Saran dan permintaan para tokoh nasional untukmelaksanakan pemilu dalam waktu tiga bulan atau sebelumbulan September, tidak dapat saya terima mengingat kendalatersebut di atas. Tidak “adil” jikalau rakyat tidak diberi kesempatanuntuk membentuk partai politiknya dengan membawaaspirasi dan wawasan yang baru, tetapi tetap sesuai dengankonstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, partai politik yang baru dibentuk itu pun masihmembutuhkan waktu untuk memasyarakatkan aspirasi danwawasan mereka. Andaikata saya menerima usul para tokoh nasionaltersebut, dan segera memaksakan pelaksanaan SidangIstimewa MPR, maka kemungkinan besar berdampak negatifterhadap stabilitas politik dan ekonomi dan jelas akanmerugikan proses reformasi. Saran bahkan tuntutan dan desakan enam “tokohreformasi” itu, saya anggap tetap konstruktif dan bermaksudbaik. Saya tetap menolak pelaksanaan pemilu dalam waktutiga bulan. “Insya Allah tahun depan akan saya laksanakan pemilu,dan untuk itu saya butuhkan persiapan-persiapan sepertidasar hukum dan prasarana pelaksanaan pemilu,” demikiansaya sampaikan kepada keenam ‘tokoh reformasi’ tersebut. Setelah pukul 21.30, para tokoh tersebut meninggalkanpendopo kediaman saya dan saya kembali bekerja untukmembaca, mempelajari, dan menganalisis semua masukanserta laporan yang saya peroleh. Sekitar pukul 01.00, saya meninggalkan ruang kerjauntuk beristirahat dan mengakhiri hari yang penuhtantangan itu dengan melaksanakan shalat Tahajud sertamemanjatkan doa. Detik-Detik yang Menentukan 112
    • Minggu, 24 Mei 1998 Untuk dapat menyelesaikan permasalahan politik,ekonomi, dan penegakan hukum yang saling memengaruhidan berkaitan, maka transparansi antaranggota kabinetharus terjamin dan terus dipelihara. Pada sidang yangdilaksanakan secara rutin tiap minggu sekali, tanpa dibatasioleh waktu, semua anggota kabinet harus hadir. Setelahmendengarkan laporan dari para menteri terkait mengenaisubjek permasalahan, Presiden dapat proaktif segeramengambil kebijakan yang tegas dan pragmatis, mendahuluipermasalahan yang berkembang. Besok pagi sebelum sidang kabinet dimulai, sayabermaksud melaksanakan rapat khusus dengan MenkoPolkam, Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan, MenteriDalam Negeri, Menteri Penerangan, Menteri SekretarisNegara, Jaksa Agung, dan Kapolri khusus mengenaipembebasan tahanan politik sebagai akibat dari pelaksanaanUndang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi danpemantauan keadaan di lapangan. Saya sangat menyadari bahwa Undang-Undang No. 11PNPS Tahun 1963, tentang pemberantasan kegiatan subversiuntuk menjaga stabilitas politik dari ancaman subversi baikdari dalam maupun dari luar negeri, sangat penting untukmemelihara momentum pembangunan berjalan lancar danberkesinambungan. Namun, saya menyadari pula bahwadalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut telahmengalami distorsi selama 35 tahun dan berdampak negatifterhadap kehidupan berpolitik. Karena itu adalah wajarjikalau undang-undang tersebut harus ditinjau kembali. Setelah mempelajari, mengecek, dan melaksanakanbeberapa perubahan seperlunya pada materi pengarahanPresiden yang akan saya ucapkan dalam sidang pertama 113 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • Kabinet Reformasi Pembangunan, maka saya berkonsultasidengan Harmoko, ketua Golkar, mengenai pentingnyadiadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)Golkar secepatnya. Akhirnya kami sepakat agar pada rapatpengurus harian yang akan diselenggarakan, dibicarakan,dan ditentukan jadwal munaslub. Jikalau mungkin,munaslub sudah dapat dilaksanakan dalam bulan Juli 1998. Munaslub tersebut akan dapat membicarakanpelaksanaan reformasi di dalam tubuh Golkar sesuai dengantuntutan masyarakat yang terus berkembang. Sayamenyadari, agar munaslub tersebut dapat berhasil,diperlukan informasi yang tepat tentang situasi dan aspirasiyang berkembang di kalangan kader-kader Golkar sendiri.Untuk ini saya meminta masukan dari beberapa kaderGolkar, terutama dari Haryanto Dhanutirto, yang memangsudah lama bekerja sama dengan saya sebagai Deputi KetuaBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Untuk mengetahui perkembangan politik dan gerakan dilapangan, saya juga memanfaatkan sumber-sumber informasi“nonformal” dari beberapa tokoh, termasuk adik kandungsaya J.E. Habibie (Fanny) bersama Hariman Siregar. Fannymempunyai jaringan yang cukup luas, lintas golongan danlintas partai. Sementara Hariman Siregar — yang sejakalmarhumah ibu saya masih ada sudah kami anggap sebagai‘adik’ dalam keluarga Habibie— adalah salah seorang tokohgerakan mahasiswa sejak zaman Malari. Masukan dari Fannydan Hariman penting saya perhatikan karena dapat sayamanfaatkan untuk mengecek kembali objektivitas masukandari lapangan yang saya peroleh melalui sumber-sumber resmi. Seperti telah dikemukakan di depan, saya memutuskanuntuk memberikan kebebasan pers sebagai wahana untukmenyalurkan kebebasan menyampaikan pendapat. Sayameyakini sepenuhnya bahwa kemerdekaan pers yang sehat Detik-Detik yang Menentukan 114
    • dan profesional merupakan salah satu pilar pentingdemokrasi. Oleh karena itu, saya juga memantau situasi danperkembangan dunia pers —baik media elektronik maupunmedia cetak, termasuk persepsi dan aspirasi para tokohnya—berkenaan dengan proses reformasi. Untuk ini saya amatterbantu oleh dua orang insan pers, Andi Makmur Makkadan Parni Hadi, orang yang amat dekat dan yang telah lamabekerja sama membantu saya. Dari Parni dan Makka, sayabanyak mendapat informasi dan masukan dalam rangkamendorong terciptanya pers yang bebas dan sehat. Secara khusus saya juga memantau perkembangan yangterjadi di kalangan umat Islam. Saya beruntung karenasemenjak berdirinya ICMI, sudah terbentuk networking yangbersifat lintas kelompok dalam tubuh umat Islam. Sejumlahtokoh yang memberi masukan, antara lain, K.H. Ali Yafie,Anwar Haryono, Achmad Tirtosudiro, WardimanDjojonegoro, Marwah Daud Ibrahim, dan TrulyantiSutrasno. Mereka semua adalah tokoh-tokoh yang ikutmembidani kelahiran ICMI di tahun 1990, dan selamadelapan tahun ikut membesarkannya. Informasi dari merekaamat membantu saya dalam memahami situasi dan aspirasiyang berkembang di kalangan umat Islam. Situasi yang berkembang di kalangan umat Kristen,Katolik, Hindu, dan Buddha juga saya perhatikan. Sayaberuntung karena mempunyai banyak kawan yang menjaditokoh dari komunitas umat agama tersebut. Di samping itu,saya juga memperoleh masukan dari para cendekiawanagama mereka, yang telah lama menjalin kerja sama denganICMI. Organisasi cendekiawan agama tersebut adalah IkatanSarjana Katolik (ISKA), Persatuan Intelektual KristenIndonesia (PIKI), Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia(KCBI), dan Forum Cendekiawan Hindu Indonesia (FCHI). Dalam rangka mengamati perkembangan ekonomi, saya 115 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • memantau berbagai informasi dan indikator ekonomi sertadunia bisnis. Masukan informasi ekonomi —baik nasionalmaupun global— yang saya peroleh dari sumber resmi sayacross-check dan lengkapi dengan sumber-sumber tidak resmi,baik dari jaringan global yang saya miliki maupun daribeberapa tokoh yang dekat dengan saya. Salah satunyaadalah dari Satrio B. Joedono (Billy), yang memang sudahlama bekerja sama dengan saya sebagai asisten saya sewaktumenjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BadanPengkajian dan Penerapan Teknologi. Sementara itu, untuk mengetahui informasi lapangandari dunia bisnis, saya minta informasi pada Suyatim A.Habibie (Timmy), adik bungsu saya. Masukan dari Timmyini saya perlukan untuk mengecek laporan yang saya perolehdari saluran resmi, pemberitaan koran/TV maupun internet.Ini saya perlukan untuk menghindari salah interpretasi yangdapat mengakibatkan salah kebijakan dan merugikanstabilitas. Di samping dari Timmy, informasi lapangan daridunia usaha juga saya peroleh dari Adrie Soebono,kemenakan saya yang pernah ikut saya sewaktu masihtinggal di Jerman. Dari Adrie juga saya memperolehinformasi masalah keamanan, karena ia memiliki jaringancukup luas dengan aparat keamanan. Kegiatan saya hari ini berakhir pukul 01.00 setelahmempelajari masukan melalui internet, TV, jaringan resmimaupun tidak resmi. Semuanya membingungkan tetapi tetapterkendali.Senin, 25 Mei 1998 Menko Polkam, Menteri Pertahanan, MenteriKehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Penerangan, Detik-Detik yang Menentukan 116
    • Menteri Sekretaris Negara, Jaksa Agung, bersama Kapolrisaya terima tepat pukul 09.00 pagi di ruang kerja saya diBina Graha. Setelah mendengar laporan singkat mengenaikeadaan di lapangan, maka saya memberi pengarahansebagai berikut: Untuk kebebasan berbicara, bebas berdemonstrasi, bebas mengeluarkan pendapat tanpa melakukan tindakan kriminal diberi dasar hukum; Tahanan politik segera dibebaskan selama tidak bertentangan dengan ketetapan MPR; Memerhatikan aspirasi rakyat yang menghendaki reformasi di segala bidang; Untuk narapidana politik, dilakukan langkah pemberian amnesti, rehabilitasi sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku; Undang-undang tentang pemberantasan kegiatan subversi yang sejak tahun 1963 sampai sekarang telah mengalami distorsi dalam pelaksanaannya, perlu segera ditinjau kembali dan kalau perlu dicabut. Harap segera dipelajari secara sistematis materi dan jadwal Sidang Istimewa MPR untuk saya konsultasikan dengan Pimpinan DPR/MPR hari Kamis tanggal 28 Mei l998; Pengarahan lainnya akan saya berikan pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan yang segera akan saya pimpin. Demikian petunjuk saya, dan saya persilakan paramenteri untuk memasuki ruang sidang kabinet di sebelahruang kerja Presiden di Bina Graha. Setelah memasuki ruang sidang kabinet, saya segeramenyampaikan pengarahan saya yang isinya sebagai berikut: Dalam melaksanakan reformasi dan mengatasi krisis secara kreatif dan dinamis, saya meminta para Menteri untuk 117 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • selalu berpegang teguh pada Pancasila dan UUD ’45, GBHN ‘98, dan Ketetapan MPR lain, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan aspirasi rakyat yang sedang berkembang. Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku harus tetap menjadi pegangan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelaksanaan reformasi, mengingat Indonesia adalah negara hukum, dan penegakan hukum merupakan salah satu prioritas dalam Kabinet Reformasi Pembangunan. Para Menteri dan Kepala Daerah agar segera memperbaiki citra dengan langkah-langkah nyata sesuai dengan aspirasi reformasi, khususnya yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam sidang kabinet tersebut saya juga menyampaikankebijakan pokok, yang meliputi: Pertama, untuk merespons aspirasi reformasi, akan dibentuk Kelompok Kerja Reformasi yang anggotanya dari masyarakat. Saya menugaskan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kehakiman, untuk memfasilitasi Kelompok Kerja, sekaligus sebagai narasumber bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang hukum. Kedua, prioritas utama Kabinet Reformasi Pembangunan adalah mengatasi krisis ekonomi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan dua sasaran pokok, yaitu: (a) Ketersediaan dan keterjangkauan bahan makanan dan kebutuhan pokok; dan (b) Berputarnya kembali roda perekonomian nasional. Untuk mencapai sasaran tersebut, ada tiga hal yang saya gariskan, yaitu: 1. Penyediaan sembilan bahan pokok (sembako) dengan harga yang terjangkau; 2. Stabilitas nilai tukar rupiah pada tingkat yang wajar dan pengendalian laju inflasi; 3. Mengembalikan kepercayaan dunia usaha, khususnya Detik-Detik yang Menentukan 118
    • investor luar negeri, antara lain dengan melaksanakan kesepakatan dengan IMF. Ketiga, saya menekankan perlunya pelaksanaanreformasi konstitusional menyeluruh, yang dilakukan secarabertahap dan berkelanjutan, khususnya yang menyangkutreformasi politik, reformasi ekonomi dan reformasi hukum. Di bidang politik, agar diperbaharui berbagai perangkatperundang-undangan untuk penyelenggaraan pemilu yangbenar-benar demokratis. Perangkat perundangan yang perlusegera diperbaharui adalah: UU Pemilu, UU tentang PartaiPolitik, UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD,serta UU Pemerintahan Daerah. Di bidang ekonomi, agar dipercepat penyelesaianperangkat perundang-undangan yang: (a) menghilangkanpraktik-praktik monopoli dan oligopoli, serta mendorongpersaingan sehat; dan (b) mendorong kehidupan ekonomiyang memungkinkan peluang berusaha yang adil, dengancara pemerataan kesempatan. Meningkatkan kualitas,produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat, denganmemberi peran pada usaha kecil, menengah, dan koperasi.Agar segera dilanjutkan peninjauan berbagai peraturanperundang-undangan yang tidak sejalan dengan semangatreformasi seraya menyiapkan peraturan perundangan yangdiperlukan. Di bidang hukum, agar segera dilakukan peninjauankembali UU Anti-Subversi serta ratifikasi instrumen HAMPBB dan penyiapan perundang-undangan tentang HAMsebagaimana diamanatkan oleh GBHN’98. Di samping itu, agar semua menteri: (a) merumuskanprogram reformasi dalam bidang tugas masing-masing; (b)berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebasdari inefisiensi dan praktik-praktik korupsi, kolusi dannepotisme; sehingga terwujud aparatur yang bersih danberwibawa yang mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Mengembalikan dan meningkatkan citra Indonesia di 119 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • dunia internasional dengan melakukan pembenahan dinamika pembangunan dan stabilitas nasional, serta upaya- upaya diplomasi dalam rangka kerja sama regional dan internasional. Dalam sidang kabinet tersebut saya menyampaikansasaran kerja bidang, yaitu:1. Bidang Politik dan Keamanan Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, perlu dilakukan: a. Menyusun agenda reformasi nasional, baik substansi maupun strukturnya dalam rangka melaksanakan reformasi di bidang ekonomi, politik, dan hukum; b. Untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, perlu dibuat suatu konsensus tentang masa jabatan Presiden maksimum, dua kali masa jabatan saja. Reformasi bidang politik dan hukum, menyangkut upaya memperbaharui perundang-undangan yang memungkinkan peningkatan pemberdayaan peran serta partai politik dalam kehidupan politik, seperti pembentukan partai politik baru, penyelenggaraan pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik, menimbulkan idealisme, rasa kebangsaan, dan bela negara yang tinggi. Pembaharuan bidang politik dan hukum yang tertuang dalam Paket Lima UU bidang politik serta beberapa UU lainnya bertujuan untuk membuka jalan bagi terlaksananya pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, guna memungkinkan terbentuknya DPR/MPR RI, memilih presiden baru dan wakilnya, serta menyusun GBHN yang akomodatif dan Detik-Detik yang Menentukan 120
    • aspiratif terhadap tuntutan reformasi. Guna memperoleh hasil reformasi yang terintegrasi antara bidang politik, ekonomi, dan hukum, para menteri agar melakukan inventarisasi seluruh produk perundang-undangan di lingkungan masing-masing. Bagi produk perundang-undangan, yang tidak sejalan dengan aspirasi reformasi, supaya diambil langkah- langkah untuk memperbaikinya.2. Bidang Ekonomi Di bidang ekonomi, saya menetapkan dua sasaran utama, yaitu: a. Mengatasi masalah-masalah mendesak yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi; b. Melanjutkan dan mempercepat langkah-langkah reformasi ekonomi. Masalah-masalah mendesak yang menjadi perhatian dan perlu segera ditangani adalah: Memulihkan kepercayaan kepada rupiah dan mengendalikan laju inflasi; Menggerakkan kembali roda produksi dan arus perdagangan, yang akhir-akhir ini mengalami berbagai hambatan; Mendorong bidang-bidang kegiatan ekonomi yang dapat bangkit kembali dalam waktu singkat, termasuk sektor pertanian dan agrobisnis, industri ekspor, industri yang memanfaatkan sumber daya alam, dan sektor pariwisata; Mengamankan pelaksanaan APBN; Memberikan perhatian khusus kepada golongan masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi dengan memprioritaskan program-program padat karya, penyediaan kebutuhan pokok (khususnya 121 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • bahan makanan dan obat-obatan) serta mendukung usaha kecil, koperasi, dan kegiatan ekonomi rakyat, serta mengembangkan dan meningkatkan peranan bank-bank perkreditan rakyat; Mempercepat penyelesaian bank-bank yang berada di bawah pengawasan BPPN dalam rangka pembenahan sektor perbankan; Mempercepat upaya mengatasi masalah utang luar negeri swasta; Meningkatkan upaya untuk memperkuat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat internasional, terutama negara-negara sahabat dan lembaga- lembaga keuangan internasional; Melengkapi dan memperbaharui perangkat perundang-undangan yang diperlukan untuk menunjang proses reformasi ekonomi. Dalam melanjutkan dan mempercepat reformasi ekonomi, agenda dan sasaran reformasi ekonomi yang telah ditetapkan akan dilaksanakan sesuai jadwal atau dipercepat penyelesaiannya. Saya menekankan beberapa hal yang mendapat perhatian khusus, termasuk langkah- langkah yang akan dilakukan untuk: a. Menghapus fasilitas dan perlakuan istimewa; b. Meniadakan pungutan yang tidak berdasarkan peraturan, atau yang peraturannya tidak sah; c. Mempertegas independensi Bank Indonesia di bidang kebijakan moneter, termasuk mengenai tingkat bunga dan pengelolaan devisa.3. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Saya menekankan agar para Menteri Bidang Kesra dan Taskin memberikan fokus pada pembangunan Detik-Detik yang Menentukan 122
    • sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, serta penanggulangan musibah dan bencana.A. Pembangunan Sumber Daya Manusia Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, hendaknya diusahakan agar seluruh rakyat dapat bekerja untuk pembangunan sesuai dengan kondisi dan kesempatan yang ada. Upaya menuntaskan Wajib Belajar sembilan tahun harus kita tingkatkan dengan mencari terobosan-terobosan untuk membantu keluarga miskin agar bisa menyekolahkan anak-anaknya; Memberi kesempatan kepada keluarga tertinggal untuk mengikuti latihan untuk ikut bekerja dengan kegiatan kewirausahaan; Memberi perhatian pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat melanjutkan pendidikan, antara lain dengan beasiswa, dan kemudahan-kemudahan lainnya.B. Pengentasan Kemiskinan Pengentasan kemiskinan dikembangkan menjadi gerakan pembangunan dengan mengikutsertakan seluruh kekuatan masyarakat secara terpadu, dengan merangsang pemberdayaan penduduk dan keluarga secara menyeluruh yang meliputi berbagai aspek, seperti bidang: mental spiritual keagamaan, kesehatan, pendidikan, kemauan untuk bekerja, latihan kewirausahaan melalui antara lain latihan menabung, dan kegiatan ekonomi lainnya; Upaya membangun usaha kecil, menengah, dan koperasi yang diikuti dengan langkah-langkah yang merangsang setiap keluarga untuk ikut terjun 123 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • langsung secara aktif dalam bidang usaha tersebut. Setiap usaha kecil, menengah, dan koperasi hendaknya mendidik para anggota atau konsumennya untuk ikut mengembangkan budaya belajar, budaya bekerja dan membangun, yang mendorong para konsumen mencintai produk dalam negeri karena mereka merasa ikut mengerjakan seluruh proses produksi itu; Usaha kecil, menengah, dan koperasi yang mendapat kredit murah hendaknya dapat mengikutsertakan keluarga dan penduduk miskin dalam kegiatannya, sehingga keterpaduan itu sekaligus mengentaskan kemiskinan.C. Penanganan Musibah dan Bencana Mempersiapkan dan mengoordinasikan kegiatan darurat karena musibah seperti kebakaran hutan, banjir, longsor, dan sebagainya.4. Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Kebijakan dan langkah-langkah dalam Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara ditujukan untuk meningkatkan kinerja aparatur negara yang diiringi dengan upaya mengefektifkan pengawasan, sehingga dapat diwujudkan aparatur yang bersih yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Perlu dirumuskan kebijakan yang transparan untuk mendorong masyarakat berpartisipasi penuh dalam pembangunan, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik. Untuk mencapai upaya tersebut, saya minta Menko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Detik-Detik yang Menentukan 124
    • Aparatur Negara mengoordinasikan hal-hal sebagaiberikut: Mengefisienkan tata kerja fungsi-fungsi pelaksana, litbang, dan pengawasan serta secara bertahap menyempurnakan penyusunan kompetensi jabatan dan pekerjaan di setiap instansi pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah, dan menghapus segala macam pungutan yang menghambat pembangunan; Mengoordinasikan penetapan akuntabilitas kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan, khususnya pelayanan kepada masyarakat maupun dunia usaha dan pembangunan, sebagai bagian dari usaha meningkatkan kinerja aparatur negara dan mengefektifkan pengawasan; Melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan kelembagaan, organisasi, klasifikasi kompetensi jabatan dan pekerjaan serta perencanaan kebutuhan Mengoordinasikan instansi pemerintah pusat terkait untuk mendesain otonomi daerah, berikut dukungan peraturan, kewenangan dan aparatur serta kerangka waktu dan pelaksanaannya dalam waktu yang secepat-cepatnya; Secara bertahap mendorong modernisasi sarana aparatur negara, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, termasuk menjawab tantangan globalisasi, antara lain, dengan pemanfaatan dukungan telematika; Mengefektifkan koordinasi dan mekanisme pengawasan pemerintahan dan pembangunan, baik melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat, dan secara konsisten melaksanakan tindak lanjut hasil temuan 125 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • pengawasan yang diperoleh melalui BPKP, Inspektorat Jenderal dan masukan oleh masyarakat untuk diproses melalui prosedur hukum yang berlaku Mengambil langkah-langkah nyata dan mengoordinasikan upaya untuk membebaskan aparatur negara dari praktik-praktik inefisiensi dan pengaruh-pengaruh nepotisme, korupsi, dan kolusi yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta bertentangan dengan aspirasi masyarakat; Mengoordinasikan aparat pemerintah agar dapat melakukan tindakan-tindakan nyata yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat luas dalam menerapkan prinsip hidup sederhana, sekaligus untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat akan kesungguhan pemerintah dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta sikap tanggap segenap aparat pemerintah terhadap beban hidup dan penderitaan seluruh rakyat. Saya menetapkan Tata Kerja Kabinet sebagai berikut: 1. Masing-masing Menko mengoordinasikan: a. Penyusunan kebijakan dan strategi sektoral dan pelaksanaannya di bidang masing-masing; b. Penanganan terhadap masalah-masalah yang timbul maupun masalah-masalah rutin yang dihadapi departemen dan instansi secara fungsional; 2. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas Kabinet Reformasi Pembangunan, saya akan memimpin langsung sidang-sidang kabinet, yaitu: a. Bidang Ekonomi pada minggu pertama; b. Bidang Kesra dan Taskin pada minggu kedua;Detik-Detik yang Menentukan 126
    • c. Bidang Polkam pada minggu keempat. Sedangkan pada minggu ketiga, saya akan memimpinsidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi danKeuangan. Demikian, pengarahan yang saya sampaikan padasidang paripurna Kabinet Reformasi Pembangunan. Sementara demonstrasi berjalan terus dan persiapanpengamanan kunjungan Presiden ke gedung DPR/MPRdilakukan, isu dan pertanyaan yang stereotip terusberkembang sebagai berikut: “Apa dasar hukum Habibie menjadi presiden? Apa yangakan dibicarakan Habibie dengan Pimpinan DPR/MPR?Kapan Sidang Istimewa (SI) MPR dilaksanakan? Apakah SI-MPR yang akan dilaksanakan itu hanya untuk memberilegitimasi kepada Habibie sebagai Presiden dan memilihseorang wakil presiden? Apa konsep dan rencana Habibie?”... dan sebagainya. Untuk mencegah terjadinya eskalasi permasalahan yangjelas akan merugikan NKRI dan reformasi, saya tetap harusmenghindari polemik dengan siapa pun. Banyak gerakan masyarakat, tanpa disadari, telahditunggangi oleh aliran politik dalam dan luar negeri, denganprogram dan rencana masing-masing yang bertentangandengan konstitusi. Oleh karena itu, saya berkeyakinan bahwa apa saja yangsaya laksanakan dan rencanakan, harus tetap berdasarkanUUD ‘45, ketetapan MPR, dan undang-undang DPR yangberlaku dan untuk memberi dasar hukum kepada reformasimaka SI MPR sudah harus dilaksanakan dalam waktusesingkat-singkatnya. Polemik dan diskusi yang tidak menguntungkan proses 127 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • reformasi total, pengembalian stabilitas politik dan ekonomiharus dicegah. SI MPR yang akan datang harus memberikan perhatianpenuh kepada penyusunan ketetapan MPR sebagai dasarhukum reformasi dan tidak kepada pemilihan seorang wakilpresiden. Saya berpendapat bahwa dengan adanya seorangwakil presiden, tugas untuk mentransformasikan sistemotoriter yang sudah berlangsung selama 53 tahun ke suatusistem demokrasi secara damai akan membatasi kebebasanPresiden untuk mengambil langkah kebijakan yang tepat dancepat. Di lain pihak semua tanggung jawab dibebankankepada Presiden seorang diri. Oleh karena itu, transformasitersebut harus dilaksanakan cepat, tepat, dan dalam waktusesingkat-singkatnya. Ketetapan MPR nanti, harus memungkinkan pemilihanwakil rakyat di MPR, DPR, dan DPRD secara langsung.Jumlah peserta partai politik dalam pemilihan umum, harusdiatur oleh ketetapan MPR dan undang-undang. Legitimasi MPR dan DPR dapat ditingkatkan. Pemilihanlangsung seorang presiden dan wakil presiden, paragubernur dan para bupati dapat dipertimbangkanpelaksanaannya setelah periode presiden yang akan datangselesai. Semua pertimbangan tersebut menggarisbawahibetapa pentingnya pelaksanaan SI MPR yang akan datangbagi masa depan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh nasional dan daerah kelak harus diberikankesempatan, untuk berprestasi dan lebih dikenal oleh rakyat,sehingga pemilihan seorang presiden dan wakil presidensecara langsung dapat dilaksanakan, demikian pulapemilihan langsung para gubernur dan para bupati. Jikalau bersamaan dengan pemilihan langsung parawakil rakyat di MPR, DPR, dan DPRD tahun depan,pemilihan langsung presiden, wakil presiden, para gubernur, Detik-Detik yang Menentukan 128
    • dan para bupati pula dilaksanakan, maka para tokohgenerasi peralihan dan generasi penerus yang potensialbelum cukup mendapatkan kesempatan berprestasi danmemperkenalkan kemampuannya kepada masyarakat. Dengan demikian, pembaruan kepemimpinan baiknasional maupun daerah tidak akan dapat berlangsungsesuai harapan. Kemungkinan besar, tokoh-tokoh muda tersebut akanterdesak oleh tokoh-tokoh yang sudah lama berada di dalamsistem, sehingga pembaruan tidak sempurna. Presiden dan wakil presiden keempat yang akan datangsementara belum dapat dipilih secara langsung dan masihharus dipilih oleh SU MPR yang telah memiliki legitimasilebih tinggi. Baru presiden dan wakil presiden kelima,keenam, dan seterusnya dapat dipilih langsung. Demikian pula pemilihan para gubernur dan para bupati,sementara harus melalui mekanisme yang ada denganlegitimasi SU MPR yang lebih tinggi pula. Di tengah suasana pengamanan yang ketat, tepat hariKamis, tanggal 28 Mei, seminggu setelah Presiden Soehartomengundurkan diri sebagai presiden, dengan didampingiempat Menko, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri,Menteri Pertahanan Keamanan/Pangab, dan MenteriSekretaris Negara, saya bertemu dengan pimpinan MPR danDPR di gedung DPR/MPR, Senayan. Pertemuan konsultasi yang berlangsung selama 90 menityang bersifat tertutup, bersama pimpinan DPR, MPR,pimpinan fraksi-fraksi DPR dapat berlangsung lancar,rasional, dan tenang. Pertemuan menghasilkan kesepakatanyang dibacakan Ketua DPR/MPR, Harmoko, didampingiPresiden di hadapan puluhan wartawan sebagai berikut: Dalam rangka menindaklanjuti semangat reformasi, maka pertemuan konsultasi antara pemerintah dengan 129 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • pimpinan dewan dan pimpinan fraksi-fraksi DPR, telah mengambil kesimpulan sebagai berikut: Keinginan pemerintah mengenai agenda percepatan pemilu memiliki semangat yang sama dengan dewan, dan dewan telah membentuk Tim Prolegnas (Program Legitimasi Nasional) dalam menghadapi percepatan pemilu khususnya penyempurnaan, perubahan, dan pembuatan perangkat perundang-undangan: UU tentang Pemilu, UU tentang Kepartaian, dan UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD; Pihak pemerintah juga menyiapkan tim undang-undang tersebut, termasuk reformasi dalam bidang ekonomi dan hukum. Sehingga antara tim dari pemerintah dan tim dari dewan dapat saling mengisi kemudian untuk dibahas dan diwujudkan dalam undang-undang produk dewan yang mengambil waktu diperkirakan 6 (enam) bulan; Untuk menentukan waktu penyelenggaraan pemilu, diperlukan Sidang Istimewa MPR dengan agenda mencabut, mengubah, dan membuat ketetapan- ketetapan MPR yang berkaitan bagi penyelenggaraan pemilu. Sidang Istimewa MPR tersebut diperkirakan akhir tahun 1998 atau permulaan tahun 1999; Setelah MPR menetapkan waktu diselenggarakannya pemilu, diperlukan waktu untuk menyosialisasikan persiapan pemilu termasuk peserta, sistem dan pelaksanaannya sesuai perangkat perundang- undangan yang baru, diharapkan selesai tahun 1999 Dengan demikian, jadwal program percepatan pemilu sesuai dengan penataan perangkat perundang- undangan dan sesuai dengan konstitusi. Demikianlah, hasil konsultasi Presiden dengan pimpinanDPR dan pimpinan fraksi. Harian Bisnis Indonesia tertanggal 4 Juni 1998, memuathasil kajian Econit Advisory Group yang disampaikan oleh Detik-Detik yang Menentukan 130
    • Dr. Rizal Ramly dan kawan-kawan. Hasil kajian menyatakanbahwa mereka yang duduk sebagai tim ekonomi KabinetReformasi Pembangunan adalah tidak lain dari tim ekonomiera Soeharto. Tim ekonomi ini sudah terbiasa dengan kebijakan dansistem ekonomi konvensional, sehingga dari mereka tidakdapat diharapkan suatu kebijakan dan arah kebijakan yanginovatif. Karena itu, Econit mengkhawatirkan ekonomiIndonesia semakin merosot karena keterbatasan kemampuankeuangan serta tiada dukungan modal dari luar negeri. Karena itu, menurut hasil kajian tersebut, pemerintahanHabibie maksimum hanya dapat bertahan tiga bulan. Econitkhawatir, semakin lama pemerintah mencoba bertahan,kondisi ekonomi dan rakyat Indonesia semakin merosot.Karena, pemerintah Habibie adalah part of the problem danbukan part of the solution. Membaca pendapat tersebut, saya tidak khawatir, malahmendorong saya untuk bekerja lebih keras, dan membuktikanbahwa hasil analisis Econit menarik, tetapi tidak tepat. Bukankah penyebab utama dari kekacauan di Indonesia,adalah bahwa keadaan makin hari menjadi makin tidakmenentu? Bukankah keadaan yang tidak menentu tersebut terjadikarena semua kekuasaan dikendalikan oleh presiden yangotoriter? Bukankah sebab utama Presiden Soeharto mengundurkandiri, adalah karena keadaan semakin tidak menentu? Oleh karena itu, “kunci penyelesaian” krisismultikompleks dan multidimensi di Indonesia adalah dalamwaktu sesingkat-singkatnya mengubah keadaan dari tidakmenentu menjadi menentu. Alasan tersebut di atas menjadi sebab kebijakan yangtelah saya ambil dan laksanakan untuk: 131 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dalam waktu 24 jam setelah Presiden mengundurkan diri; Menjadikan Gubernur Bank Indonesia mandiri dan tidak dipengaruhi oleh presiden; Tetap memperbolehkan mata uang rupiah bebas gerak sesuai ekonomi pasar; Melepaskan semua tahanan politik yang tidak melanggar UUD dan Ketetapan MPR; Memberi kebebasan pers, berbicara, dan berdemonstrasi; Berkunjung ke DPR/MPR untuk berkonsultasi mengenai jadwal pelaksanaan Sidang Istimewa MPR dan pemilu. Semua kebijakan tersebut insya Allah dapatmengakibatkan bergulirnya proses perubahan dari keadaanyang tidak menentu menjadi keadaan menentu. Proses ini saya namakan relaxation process yang insyaAllah berdampak positif terhadap proses perubahankeadaan dari unpredictable atau tidak menentu menjadipredictable atau menentu. Dengan bergulirnya relaxation process, diharapkanmasalah-masalah multidimensi dan multikompleks dapatdengan cepat dan tepat waktu teratasi. Suatu tim, yang terdiri atas profesional yang pragmatisdan berpengalaman, sangat dibutuhkan. Pengalaman, tidakdapat dipelajari dari buku, namun harus dilalui. Saya haruslebih cepat mengambil keputusan dibandingkan dengankecepatan masalah yang berkembang, dan tidak dibenarkanmengambil risiko. Masalah yang dihadapi harus sudah diselesaikan,sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebihkompleks. Saya tetap harus menahan diri dan tidakterpancing oleh polemik. Kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/Pangab, Detik-Detik yang Menentukan 132
    • saya sampaikan untuk segera mempersiapkan pertemuandengan mantan Presiden Soeharto. Beberapa hari kemudian,Jenderal Wiranto melaporkan bahwa Presiden Soehartoberkenan menerima telepon sehari setelah hari ulangtahunnya yang ke-77, hari Selasa tanggal 9 Juni l998. Pada hari Selasa, saya menelepon Pak Harto danmenyampaikan Selamat Hari Ulang Tahun ke-77. Sayameminta agar dapat diterima oleh Pak Harto untukmemperoleh masukan dan saran yang harus saya perhatikan.Pak Harto menyampaikan, bahwa tidak menguntungkanuntuk penyelesaian permasalahan jikalau saya bertemudengannya. “Pak Harto, saya mohon Bapak berkenan menerima saya. Saya mohon penjelasan dan saran Bapak mengenai semua yang telah terjadi,” demikian ucapan saya. “Tidak menguntungkan bagi keadaan sekarang, jikalau saya bertemu dengan Habibie. Laksanakan tugasmu dengan baik, saya hanya dapat melaksanakan tugas sampai di sini saja. Saya sudah tua,” demikian jawaban Pak Harto. “Pak Harto, untuk dapat melanjutkan tugas dengan baik dan untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai keadaan sebelum Bapak mengundurkan diri sebagai Presiden, penting sekali pertemuan dengan Bapak,” demikian ucapan saya. “Laksanakan tugasmu dengan baik, saya doakan agar Habibie selalu dilindungi Allah SWT dalam melaksanakan tugas. Kita nanti bertemu secara batin saja,” lanjut Pak Harto. Saya sangat menyadari bahwa saya harus lebih berhati-hati dan lebih teliti menganalisis semua masukan dalam 133 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • menghadapi tiap permasalahan, karena saya tidak memilikimasukan rinci sedikit pun dari mantan presiden yang telahmelaksanakan tugas selama 32 tahun. Alasan pengundurandiri yang telah diberikan 19 hari yang lalu adalah alasanpolitis, dan tidak mencukupi untuk menilai alasan teknissebenarnya. Untuk dapat melaksanakan reformasi secara murni dankonstitusional, maka perhatian penuh harus diberikan padakepentingan nasional. Ada tiga masalah atau isu nasionalyang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, sertadapat menghambat pelaksanaan reformasi. Masalah tersebutadalah:1. Status Timor Timur (Timtim) sebagai provinsi masih dipermasalahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB);2. Perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk melepaskan Daerah Istimewa Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mendapat dukungan PBB, karena melanggar konstitusi dan kedaulatan wilayah NKRI, kecuali daerah Timor Timur, yang diakui oleh PBB;3. Perjuangan kelompok separatis Irian Jaya untuk melepaskan Provinsi Irian Jaya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mendapat dukungan PBB karena melanggar konstitusi. Oleh karena itu, saya berpendapat dan berkeyakinanuntuk: Sebelum presiden dan wakil presiden dipilih oleh para anggota Sidang Umum MPR hasil pemilu yang akan datang, masalah Timor Timur sudah harus diselesaikan. Penyelesaian Timor Timur harus tuntas dan dapat diterima oleh masyarakat Timor Timur, Indonesia, dan Detik-Detik yang Menentukan 134
    • internasional. Dengan demikian, siapa pun menjadi presiden dan wakil presiden nanti, dapat memberi perhatian penuh kepada reformasi, penyelesaian masalah politik, dan masalah ekonomi nasional; Masalah Aceh dan masalah Irian Jaya dapat diselesaikan melalui proses demokrasi, proses pemberian otonomi daerah dalam rangka reformasi yang tetap sesuai UUD, ketetapan MPR, UU (DPR), dan peraturan daerah (DPRD) yang terus berkembang; Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia berdasarkan perjuangan dari generasi ke generasi mencakup seluruh wilayah jajahan Belanda yang dinamakan Hindia Belanda atau Nederlands Indië sejak awal diakui oleh dunia internasional, demikian pula oleh PBB. Kenyataan ini harus pandai-pandai kita manfaatkan dalam menyelesaikan masalah Aceh dan Irian Jaya. Oleh karena itu, segala kebijakan Presiden dalam “transformasi dan reformasi” harus menghindari tejadinya suatu kekacauan dan destabilisasi politik dan ekonomi yang dapat mengakibatkan terjadinya perang saudara yang berakhir pada “Balkanisasi” NKRI. Sejarah perjuangan bangsa telah membuktikan bahwaimplementasi tiap perubahan membutuhkan waktu danpengorbanan, dan tidak dapat segera diselesaikan. Untukmerealisasi kemerdekaan NKRI yang telah diproklamasikanpada tanggal 17 Agustus 1945, dibutuhkan kurang lebih 15tahun sampai NKRI dari Sabang sampai Merauke mendapatpengakuan dunia dan PBB. Bukankah dengan lengsernya Presiden Soeharto padatanggal 21 Mei, hari Kamis yang lalu, pintu kebebasan bangsadan masyarakat Indonesia telah dibuka, sehingga manusiadi bumi Indonesia dapat menikmati kemerdekaan dan 135 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • kebebasan yang harus berbudaya dan bertanggung jawab? Dengan demikian, persyaratan dasar bagi suatumasyarakat modern sudah dapat diproses dan harus disadaribahwa implementasi kehidupan “merdeka dan bebas” yang“berbudaya dan bertanggung jawab” membutuhkan waktulama, bertahap, dan berkesinambungan dengan perubahan-perubahan yang tidak ada hentinya. Saya memutuskan untuk bertemu dan bersilaturahimsecara terbuka, dengan tokoh-tokoh yang mewakilikepentingan masyarakat di daerah yang bermasalah, untukbersama memikirkan penyelesaian yang palingmenguntungkan bangsa Indonesia. Melalui Menteri Agama Malik Fajar, saya mengundangUskup Dili, Carlos Filipe Ximenes Belo, dan Uskup Baucau,Basilio do Nascimento, untuk bertemu di Bina Graha, KantorPresiden. Hari Rabu tanggal 24 Juni, saya menerima Uskup Dili,Carlos Filipe Ximenes Belo, di Bina Graha. Saya didampingioleh Menlu Ali Alatas, Menhankam Jenderal Wiranto,Mendagri Syarwan Hamid, dan Mensesneg Akbar Tandjung.Uskup Belo menyampaikan bahwa Uskup Nascimentoberhalangan hadir. Pada pertemuan silaturahim tersebut, Uskup Belomenyampaikan bahwa untuk pertama kalinya ia diterimaoleh Presiden Republik Indonesia. Selama ini, Uskup Belohanya dapat bertemu sekitar 10 menit dengan PresidenSoeharto, dalam rangka kunjungan Presiden ke Timtimuntuk meninjau pelaksanaan pembangunan. Padakesempatan itu, Uskup Belo diajak oleh Presiden Soehartonaik helikopter meninjau pembangunan pada umumnya,dan “Patung Kristus Raja” khususnya dari udara. Padapertemuan tersebut, keduanya tidak banyak berbicara. Saya baru pertama kalinya bertemu dengan Uskup Belo Detik-Detik yang Menentukan 136
    • dan terkesan atas sikapnya yang ramah, baik, berbudaya,dan sopan. Saya menyampaikan maksud tujuan saya untukmemulai dialog, suatu hal yang kita butuhkan bersama agarterdapat saling pengertian yang sangat penting dalampenyelesaian masalah Timtim. Saya berusaha menjelaskanbahwa milenium dan abad yang akan datang adalah “abadglobalisasi” dan “abad informasi”. Dalam abad mileniumtersebut, semua bangsa dan masyarakat di dunia akanberkelompok seperti Eropa, Amerika Utara, ASEAN, dansebagainya. Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiriatas ratusan masyarakat etnik dengan budaya dan bahasatersendiri. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika atau “satu dalamkebinekaan” adalah semboyan Lambang Negara KesatuanRepublik Indonesia. Hanya dalam bentuk NKRI sepertisekarang ini, bangsa Indonesia dapat memiliki produktivitasdan kualitas hidup yang tinggi, berperan dalam menentukannasibnya sendiri. Negara bagian California di Amerika Serikatadalah suatu bukti bahwa justru kebinekaan itu dapatmenghasilkan produktivitas dan kualitas hidup yang tinggi. Dengan kata pengantar demikian, saya berusahamenyampaikan wawasan bagi Timtim bersama saudara-saudara yang hidup di bumi NKRI. Saya kemudian melanjutkan dengan pertanyaan, “Apayang dapat saya laksanakan untuk memenuhi keinginanrakyat Timtim?” Saya yakin, Uskup Belo dalam segala tindakan danpemikiran berunsur pada ajaran agama. Dan agama ituadalah akar dari nilai moral dan nilai etik yang tinggi. Olehkarena itu, saya percaya bahwa apa yang akan disampaikanoleh Uskup Belo, mencerminkan keinginan rakyat TimorTimur. Menjawab pertanyaan saya, Uskup Belo mengeluarkan 137 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • dua helai kertas yang berisi catatan mengenai Timor Timur.Secara sistematis ia membaca catatan tersebut, dan satu demisatu saya langsung menjawab, “Akan dilaksanakan atauakan dipelajari untuk dilaksanakan.” Hampir semua (90 persen) keinginan Uskup Belo dapatsegera dipenuhi karena merupakan standar norma yangpelaksanaannya wajar dibantu. Misalnya, keinginan Uskup untuk mendapat jaminanhak kebebasan penduduk asli untuk bepergian ke mana sajadan menetap di mana saja, tanpa membatasi ruang gerakmereka, atau memaksa menetap di permukiman yangdibangun di sepanjang jalan-jalan umum demimempermudah pengontrolan oleh pihak aparat keamanan. Keinginan ini segera saya penuhi dengan ucapan,“Mengapa rakyat tidak dapat bergerak di rumahnyasendiri?” Alasan keamanan tidak cukup untuk melarang. Bahkanrakyat Indonesia dapat bebas bergerak di seluruh wilyahNKRI, atas tanggung jawab sendiri. Dialog berlangsung sekitar satu setengah jam dalamsuasana akrab dan ramah, diakhiri dengan permintaan sayasebagai berikut, “Saya mendapat laporan dari banyak pihakmengenai Timor Timur, misalnya dari Menteri Luar Negeri,Menteri Dalam Negeri, Menteri Hankam/Pangab, GubernurTimor Timur, Badan Intelijen, tokoh Timor Timur, dansebagainya. Alangkah baiknya jikalau saya dapat masukandan tanggapan Uskup mengenai Anggaran PembangunanNasional 1999/2000 dalam bulan November yang akandatang, sebelum Rancangan Undang-Undang mengenaiAnggaran Pembangunan Nasional 1999/2000 dalam bulanJanuari 1999 dibicarakan di DPR untuk menjadi undang-undang sebelum tanggal 31 Maret 1999, karena tahun fiskaldimulai tanggal 1 April.” Detik-Detik yang Menentukan 138
    • Semua laporan menarik dan merupakan elemen-elemenyang mencerminkan keadaan sebenarnya. Karena itu, sayamengharapkan kerja sama yang baik dengan Uskup Belo,untuk mendapatkan lebih banyak informasi, mengadakanpengecekan guna mencegah terjadinya kebijakan yang dapatmerugikan rakyat Timor Timur. Kesan saya mengenai pertemuan dengan Uskup Belopositif, dan dapat dilanjutkan untuk menghasilkanpenyelesaian masalah Timor Timur oleh Sidang Umum MPRhasil pemilu yang akan datang secara damai, sebelumpemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung. Dari pertemuan dengan Uskup Belo, dapat diambilkesimpulan bahwa masalah Timor Timur harus segeradiselesaikan dan tidak boleh membebani proses reformasi. Pimpinan nasional harus memberi perhatian penuh padakepentingan reformasi secara nasional, yang berlangsungsecara bertahap dan berkesinambungan dari generasi kegenerasi. Kekuatan luar negeri tidak boleh diberi kesempatanuntuk memanfaatkan masalah Timor Timur sebagai alasanuntuk turut campur dalam proses reformasi. Untuk memerdekakan seluruh bangsa Indonesia, 15tahun perjuangan fisik dan politik harus dilalui. Proses inikita namakan “Revolusi Bangsa”. Setelah seluruh NKRI merdeka, maka perhatian penuhdiberikan kepada pengembangan sumber daya manusia.Pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi,pengembangan jaringan informasi, dan pengembanganprasarana ekonomi mendapat perhatian utama. Dengandemikian, tahap demi tahap, ketahanan nasional dapatditingkatkan. Melalui suatu sistem pendidikan dan peningkatankesehatan yang andal dan berkesinambungan, Presiden 139 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • Soekarno dan Presiden Soeharto dengan kepimpinan otoriter,dalam 53 tahun telah berhasil meningkatkan kesadarannasional dan kualitas hidup manusia Indonesia yang terusberkembang. Pada awal proses kemerdekaan bangsa, hanya 15 persenmasyarakat Indonesia yang sudah dapat membaca danberkomunikasi. Sekarang, pada awal proses reformasi, 85persen masyarakat Indonesia sudah dapat membaca danberkomunikasi. Prasarana pendidikan, kesehatan, iptek,ekonomi, serta informasi nasional dan internasional telahberkembang dengan pesat. Suatu bangsa dapat mengandalkan pembangunannyapada sumber daya manusia yang terbarukan, hanya jikalaumanusia dari bangsa tersebut diberi kebebasan dankemerdekaan yang berbudaya dan bertanggung jawab.Merdeka dan bebas bergerak, berpikir, berwawasan,berkarya, dan bertindak, berlandaskan pada budaya danagama. Kemerdekaan dan kebebasan, yang diimbangidengan tanggung jawab dan berpegangan pada nilai-nilaimoral dan etika, adalah dasar bagi suatu masyarakatmodern. Produktivitas hanya mungkin dapat ditingkatkan jikalaumanusia dapat memanfaatkan, mengembangkan, sertamengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi, bebas darisegala dogma. Dengan lengsernya Presiden Soeharto, berakhirlah erakepemimpinan otoriter, maka proses pemberian kebebasandi atas kemerdekaan harus dimanfaatkan, diterapkan, dandikembangkan sebaik-baiknya, sebagai dasar kehidupan“Indonesia modern”. Rakyat selalu memerhatikan perilaku pimpinannyasebagai panutan, seperti halnya budaya negara berkembanglainnya berlaku pula di Indonesia. Lurah, wali kota, tokoh Detik-Detik yang Menentukan 140
    • daerah, tokoh nasional, sampai presiden, harus membericontoh dalam kehidupan bermasyarakat dan berperilakuyang patut menjadi panutan. Hal itu berarti bahwa dalam reformasi atau pembaruanyang sedang berjalan itu, bukan saja presiden, wakilpresiden, ketua MPR, para anggota kabinet, pimpinan partaipolitik, tetapi semua elite politik dan elite intelektual dimanapun mereka sedang berada harus menjadi contoh danpanutan bagi lingkungannya. Perilaku mereka harus seperti “mata air” yangmengalirkan air bersih dan segar, sehingga semua kehidupandi sekitarnya dapat mekar dan tumbuh. Perilaku pimpinantidak boleh seperti “mata air” yang mengalirkan air kotordan beracun, sehingga kehidupan di sekitarnya sulitberkembang, bahkan akan mati. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai PersatuanPembangunan (PPP), dan Golongan Karya (Golkar) yangsudah berpengalaman selama lebih dari 30 tahun harusmenjadi panutan dalam proses reformasi. Itulah sebabnya, saya mengambil inisiatif untukmempercepat Musyawarah Nasional Golkar danmelaksanakannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Padamusyawarah nasional tersebut, saya harapkan para eliteintelektual dan elite politik Golkar mengambil prakarsa untukmengadakan reformasi di dalam struktur dan sistem Golkar,untuk menjadi suatu partai politik yang berperan utama didalam proses reformasi, tanpa meninggalkan wawasan dancita-cita pendiri NKRI dan pendiri Golkar. Peran saya di dalam Golkar, harus saya akhiri denganmengundurkan diri dari segala jabatan. Namun, sebagaikader Golkar yang baik, saya tetap harus bersikap tut wurihandayani, siap untuk memberi nasihat tiap saat jikadibutuhkan. 141 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • Dengan demikian, saya dapat lebih memberikanperhatian penuh pada masalah nasional yang multikompleksdan multidimensi, dengan tetap memelihara persatuan dankesatuan NKRI. Penilaian saya pun akan menjadi lebihobjektif. Kepentingan bangsa lebih murni dapat diutamakantanpa dipengaruhi oleh kepentingan partai, golongan,ataupun perorangan. Munas Golkar juga untuk menjaga agar jangan sampaiperan Golkar dapat dipengaruhi oleh kepentingan luarpartai, yang dapat menjadi kontraproduktif terhadapjalannya reformasi. Golkar jangan memberi kesempatankepada kekuatan-kekuatan luar dan dalam negeri untukbekerja sama dan bersinergi merongrong dan merugikanstabilitas NKRI. Dengan segala usaha dan kekuatan politik yang ada,harus dicegah perang saudara yang dapat menghancurkanhasil pembangunan yang dengan susah payah telah dicapai.Pertumpahan darah, perpecahan yang dapat mengakibatkan“Balkanisasi” di bumi Indonesia, harus dihindari. Untuk itu,Golkar harus proaktif berperan di ujung tombak prosesreformasi. Adalah wajar jikalau ada kekuatan atau aliran kubupolitik di dalam Golkar, yang selama 30 tahun telahmengembangkan dan menerapkan suatu sistem yangberfungsi untuk berusaha mempertahankan status quo.Berarti, secara langsung atau tidak langsung, kerja samadengan kekuatan di luar Golkar untuk menghalangiperubahan yang merugikan reformasi dapat terjadi. Akibatnya, gerakan dan demo massa untuk reformasidan kebebasan menjadi tidak menentu serta dapatberkembang menjadi anarki. Suatu revolusi dengan segaladampaknya dimungkinkan dan tidak dapat dihindari lagi.Dalam suatu revolusi yang selalu menjadi korban adalah Detik-Detik yang Menentukan 142
    • rakyat kecil. Elite politik dan elite intelektual harus berperanproaktif dalam proses reformasi. Partai politik PDI, PPP, danGolkar harus membuktikan untuk dapat menjadi panutanbagi puluhan partai politik yang akan lahir. Oleh karena itu,segala polemik menjelang terlaksananya MusyawarahNasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar, harus dihindari. Sebagai Koordinator Keluarga Besar Golkar, sayamengundang para anggota DPP Golkar dan para anggotapembina tiga jalur Keluarga Besar Golkar untuk dapatmenghadiri rapat tertutup di kantor sekretariat DewanPembina Golkar, Jalan Tengku Umar 29, pada hari Sabtutanggal 20 Juni, pukul 20.30. Pada rapat tersebut, Ketua DPP Golkar Ny. SitiHardiyanti Rukmana dan Bendahara Golkar BambangTrihatmodjo tidak hadir. Ketiga jalur Keluarga Besar Golkar hadir. Mereka adalahKetua Umum DPP Golkar, H. Harmoko (Jalur G); MenteriDalam Negeri, Syarwan Hamid (Jalur B); dan MenteriPertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Jenderal TNIWiranto (Jalur A); yang didampingi Kepala Sosial PolitikABRI, Letnan Jenderal TNI Susilo Bambang Yudoyono. Dari 45 orang anggota Dewan Pembina, hanya 33 yanghadir antara lain Ketua Penyelenggara Munaslub, KetuaGolkar, Waskito Reksosoedirdjo; Wakil Ketua, HR AgungLaksono; Sekjen, Ary Mardjono selaku Ketua PanitiaPengarah; Aulia Rahman selaku Ketua Pelaksana; WakilSekjen Theo Sambuaga; dan Wakil Bendahara PontjoSutowo. Pada kesempatan ini, saya memberi enam butir peganganmenjelang terlaksananya munaslub yang sebelumnya sudahditentukan pada rapat harian DPP Golkar tanggal 4 Juni1998. 143 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • Pegangan tersebut adalah:1. Keluarga Besar Golkar senantiasa memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan tetap memerhatikan aspirasi dan dinamika masyarakat di dalam era reformasi, antara lain menghilangkan pengaruh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);2. Dalam menghadapi segala tantangan di masa depan, kader Golkar harus memperkuat percaya diri melalui iklim politik yang menimbulkan sikap optimisme;3. Mengamankan, memelihara, dan menyempurnakan sarana dan prasarana yang dikembangkan dan dimiliki selama 34 tahun. Sejak berdiri, Golkar telah memiliki sarana dan prasarana, serta aset baik itu berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Ini harus betul-betul diamankan, dipelihara, bahkan disempurnakan dalam rangka menghadapi tantangan dan mengantisipasi perkembangan di masa depan;4. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baru, yang mencerminkan aspirasi rakyat dan bernafaskan semangat reformasi. Munaslub dapat mempertimbangkan untuk menghapuskan lembaga Dewan Pembina;5. Menyusun program Golkar untuk lima tahun ke depan dengan memerhatikan aspirasi anggota yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di tengah masyarakat;6. Membentuk susunan pengurus baru masa bakti lima tahun yang mampu melaksanakan butir-butir di atas. Pada kesempatan ini, Ketua Umum Golkar memberilaporan mengenai persiapan Munaslub yang direncanakandilaksanakan di Hotel Indonesia pada tanggal 9, 10, dan 11Juli. Detik-Detik yang Menentukan 144
    • Tim yang menyiapkan Munaslub terdiri atas AbdulGafur, Agung Laksono, Waskito, Ary Mardjono, MoestahidAstari, Bambang Trihatmodjo, dan Aulia Rahman. Untukmeningkatkan kredibilitas dan objektivitas KabinetReformasi Pembangunan, beberapa tindakan harus diambil:1. Seluruh pegawai negeri yang saat ini merangkap jabatan struktural di Golkar, baik di DPP, DPD Tingkat I, dan DPD Tingkat II, segera ditarik. Kebijakan ini sejalan dengan usaha untuk melepaskan birokrasi dari salah satu kekuatan politik;2. Di Golkar nanti tidak ada lagi Keluarga Besar Golkar yang terdiri atas jalur A (ABRI), jalur B (Birokrasi), dan jalur G (Golkar);3. Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tidak boleh memihak Golkar atau partai politik lain, dan harus memerhatikan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;4. Semua partai politik, termasuk partai Golkar, harus menjadi lebih mandiri dan kredibel. Pada pembukaan Munaslub Golkar, saya menyampaikanagar: Golkar menyesuaikan diri dengan suasana reformasi sekarang, serta mampu secara dinamis menangkap dan melaksanakan aspirasi masyarakat; Golkar perlu mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya; Lembaga-lembaga yang ada, seperti Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Penasihat, perlu ditinjau status, dan kewenangannya; Pimpinan Golkar hendaknya tumbuh berjenjang dari bawah ke atas, dan tidak sebaliknya, ditentukan dari atas Semangat Golkar seperti saat dibentuk, harus tetap 145 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • berada dalam kekuatan demokratis, dengan daya saing yang tinggi untuk mempertahankan dukungan pemilihnya di masa lalu dan pemilih baru; Golkar juga dapat mendayagunakan seluruh potensi yang ada dalam jajarannya sendiri, karena dalam pemilu yang akan datang, bukan saja menghadapi persaingan dari partai-partai yang sudah ada tetapi juga dari partai- partai baru yang masih terus bertambah jumlahnya. Adalah wajar bahwa setiap partai akan berjuang keras memperoleh dukungan dari segmen pemilih tertentu, termasuk dari pemilih yang selama ini memberikan suaranya kepada Golkar. Karena itu perlu dilaksanakan kajian ulang terhadap peranan Golkar sejak berdirinya di tahun 1964; Golkar harus mengembangkan wawasan dan kebijakan baru tentang peranannya di masa depan, dalam dunia baru yang bagian awalnya sedang kita masuki. Apabila kita tidak dapat mengikuti gerak dinamika zaman, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang terbelakang dan ditinggalkan oleh kemajuan zaman; Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Dewan PembinaGolkar membacakan laporan Ketua Dewan Pembina GolkarSoeharto, yang intinya adalah sebagai berikut: “Golkar secara tepat dan sistematis, harus memelopori langkah reformasi yang dimulai dari tubuh organisasinya sendiri hingga ke sistem pemerintahan negara menuju terwujudnya tatanan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang sehat. Berkenaan dengan pencalonan Presiden oleh DPP Golkar, saya selaku Ketua Dewan Pembina berkali-kali meminta agar diteliti secara mendalam aspirasi yang Detik-Detik yang Menentukan 146
    • berkembang di masyarakat. Pada waktu itu saya ingin mendapat jawaban, apakah benar rakyat masih menghendaki saya untuk menjadi Presiden periode lima tahun mendatang. Ternyata, sampai Sidang Umum MPR berlangsung, dikatakan bahwa rakyat Indonesia masih menginginkan saya untuk memimpin Negara ini. Berkaitan dengan pencalonan Wakil Presiden, saya juga telah menyampaikan agar proses tersebut ditempuh berdasarkan konstitusi dan mekanisme yang berlaku di MPR.” Musyawarah Luar Biasa Golkar, dapat diakhiri dengantertib, tenteram, dinamis, dalam semangat reformasi yanghasilnya adalah sebagai berikut: Akbar Tandjung terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar masa bakti 1998-2003 melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia, mengalahkan saingannya Edie Sudradjat dan Sri Sultan Hamengkubuwono X; Dibentuk formatur yang diketuai oleh Ketua Umum terpilih dengan empat anggota Ketua DPD I Riau, Kalteng, Maluku, dan NTT, untuk menyusun pengurus lengkap DPP Golkar; Golkar memperjuangkan agar segera dilaksanakan pemenuhan sembilan bahan pokok rakyat sebagai prioritas utama agenda nasional; Golkar siap menyukseskan Sidang Istimewa MPR 1998 Golkar siap menyukseskan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, demokratis, dan adil dalam sistem multipartai yang berpegang teguh pada Pancasila dan UUD ‘45; Golkar siap menyukseskan pelaksanaan Sidang Umum MPR dalam waktu secepatnya; 147 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • Golkar akan memberdayakan rakyat terutama dalam hal kehidupan ekonominya; DPP Golkar tidak akan me-recall Harmoko sebagai Ketua MPR dan Gafur sebagai Wakil Ketua MPR. Hasil Musyawarah Luar Biasa Golkar dapat berlangsungsesuai rencana dan jadwal. Tanggung jawab dan peran sayadalam partai politik dapat diakhiri dengan baik dan lancarsesuai AD dan ART Golkar. Dengan demikian, dalamkeadaan yang begitu rumit dan kritis, saya dapat lebih bebasmemberi perhatian kepada penyelesaian masalah kompleksdan multidimensi yang segera harus diselesaikan tanpaberkolusi dengan Partai Golkar. Saya amat menyadari bahwa masalah pemulihan krisisekonomi dan reformasi menuju kehidupan demokrasi amatdipengaruhi oleh faktor-faktor global. Oleh karena itu, sayamengambil kebijakan untuk mengangkat sejumlah tokohbisnis profesional sebagai Duta Besar Keliling dengan tugaskhusus di bidang ekonomi. Mereka akan saya tugasi untukmemperbaiki citra Indonesia di luar negeri serta memberikanpengertian tentang proses reformasi dan demokratisasi yangsedang berlangsung. Sehubungan dengan itu, pada tanggal 25 Juni 1998,melalui Keputusan Presiden Nomor 170/M tahun 1998, sayamengangkat tokoh-tokoh berikut sebagai Duta Besar Kelilingdengan tugas khusus di bidang ekonomi: Iman Taufik, untuk wilayah kerja negara-negara ASEAN; James Tjahaya Riady, untuk wilayah kerja negara- negara: RRC, Hong Kong, Taiwan, Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, dan negara-negara Oseania; Kusumo Martorejo, untuk wilayah kerja negara-negara Jepang dan Korea Selatan; Detik-Detik yang Menentukan 148
    • Muchrim Hakim, untuk wilayah kerja negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara; Suryo Bambang Sulistio, untuk wilayah kerja negara- negara Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan; Hashim Sujono Djojohadikusumo, untuk wilayah kerja negara-negara Eropa Barat dan Eropa Timur; Marimutu Sinivasan, untuk wilayah kerja negara-negara Asia Selatan: India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan negara-negara di Afrika Selatan dan Afrika Timur. Dengan pengangkatan para Duta Besar Keliling ini, sayamengharapkan timbulnya pengertian dari calon investor luarnegeri sehingga dapat mengembalikan laju foreign directinvestment (FDI). Sementara itu, monitor saya pada perkembangan dilapangan menunjukkan bahwa prediksi saya tidak dapatbertahan lebih dari 100 jam sudah beralih menjadi 100 hari,dengan berbagai alasan baik yang rasional maupun yangirrasional. Euforia kebebasan mendominasi ucapan dangerakan kaum politisi pada umumnya, khususnya elitepolitik. “Pahlawan-pahlawan Reformasi” timbul berjamurandengan melemparkan ucapan dan prasangka yang sudahtidak objektif lagi. Mau ke mana? Siapa sebenarnya yang dapatmenamakan dirinya bukan bagian dari “Orde Baru”?Apakah mereka yang sekarang berbicara, termasuk yangberdemo, tidak pernah menikmati “hasil pembangunan OrdeBaru” selama 30 tahun? Pernahkah mereka yang berbicaraatas nama rakyat mengenal dan mengetahui penderitaan,permasalahan, dan keinginan rakyat? “Tepat pada tanggal 29 Agustus 1998 yang akan datang,pemerintahan Kabinet Reformasi Pembangunan harus sudah 149 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • berakhir,” demikian prediksi para pakar politik dan pakarekonomi. Bagaimana jikalau prediksi tersebut tidak terjadi?Alasan dan prediksi apalagi yang akan keluar? “Barisan Nasional” atau Barnas, sebuah forum gerakanmoral, resmi didirikan oleh sejumlah tokoh purnawirawanABRI dan tokoh masyarakat di Jakarta pada hari Kamistanggal 6 Agustus 1998. Barnas dimotori dan diketuai olehmantan Pangkostrad Letjen TNI (purn) A. Kemal Idris.Sekjen forum tersebut dipercayakan kepada RachmatWitoelar, mantan Sekjen DPP Golkar 1983-1988. Forum tersebut bersikap sangat negatif terhadappemerintah, dan tidak bersahabat. Kepada diri saya, merekapenuh dengan prasangka serta praduga, secara sistematismelaksanakan character assassination yang tidak memilikikebenaran. Ucapan dan kesimpulan gerakan forum tersebutmengenai Presiden jauh dari nilai “moral” dan “etika” yangdiharapkan dari sebuah gerakan yang menamakan dirinyajustru suatu gerakan moral. Deklarasi Barnas dikeluarkan penuh dengan prasangkadan praduga negatif terhadap saya dan pemerintahReformasi Pembangunan. Mereka mengajak seluruh rakyatbersama Barnas menjadi kekuatan oposan terbuka terhadappemerintah yang saya pimpin. Sebagian dari masyarakat yang dipengaruhinyaberpendapat bahwa, “B.J. Habibie dengan pemerintahannyaadalah kelanjutan dari sistem rezim Soeharto, sehingga sulitdapat dipercayakan untuk menjalankan reformasi yangdikehendaki rakyat.” Problem ekonomi saat ini tidak terlepas dari problempolitik yang belum terpecahkan. Dalam hal ini, dikotomiantara persoalan politik dan persoalan ekonomi harus ditolak.Demikianlah pemikiran dan alasan tokoh-tokoh pendiriBarnas. Detik-Detik yang Menentukan 150
    • Alasan apa para tokoh pendiri Barnas dapat berbicaraatas nama rakyat? Bagaimana dan kapan Barnas memperolehlegitimasi dari rakyat? Satu-satunya cara, para tokoh Barnasharus diberi kesempatan untuk membentuk suatu partaipolitik yang tidak melanggar UUD ‘45 dan memenuhi kriteriauntuk mengikuti pemilu yang akan datang. Partai politikinilah kelak akan mendapat legitimasi langsung oleh rakyat. Yang menarik adalah sejumlah tokoh militer dannonmiliter yang bergabung dalam wadah Barnas. Darikalangan militer yang bergabung dengan Barnas adalah:Mantan Menhankam Jenderal (purn) Edie Sudrajat, mantanKapolri Jenderal Pol (purn) Hugeng Iman Santoso, mantanKSAU Marsekal (purn) Ashadi Tjahjadi, mantan KSALLaksamana (purn) Waluyo Sugito, sejumlah Letjen TNI(purn) yakni M. Kharis Suhud dan Wahono (keduanyamantan Ketua DPR/MPR), A. Hasnan Habib, Saiful Sulun(mantan Wakil Ketua DPR/MPR), Solihin GP, HarsudionoHartas, Surjadi (mantan Wakil KSAD), Arie Sudewo, TheoSyafei, Bambang Triantoro (mantan Kassospol), Mayjen(purn) Syamsir Siregar (mantan Ka. BIA). Dari nonmiliter adalah: Megawati Soekarnoputri, Dr.Roeslan Abdulgani, Ny. SK Trimurti, Ny. Supeni, Des Alwi,Sarwono Kusumaatmadja, Marsilam Simanjuntak, AgusTagor, Djoko Sudjatmiko, Hayono Isman, Moestahid Astari,Bambang Indra Oetoyo, Rizal Ramli, Hadidjojo Nitimihardjo(Ketua Umum Partai Murba), Julius Usman, DimyatiHartono, Tjahyo Kumolo dan Didiet Haryadi (keduanyamantan Ketua Umum DPP KNPI), Krissantono, KristiyaKartika (Sekjen MKGR), dan Roch Basuki Mangunpurojo. Figur Pak Harto tidak dapat dilepaskan dengan sistemOrde Baru, sedangkan Pemerintah Reformasi Pembangunanadalah akibat lengsernya Pak Harto sebagai presiden. Berartisaya dan para anggota Kabinet Reformasi Pembangunan, 151 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • bahkan seluruh aparatur pemerintah adalah bagian dariOrde Baru. Sistem Pak Harto adalah identik dengan sistem OrdeBaru. Karena itu, sadarkah tokoh-tokoh pendiri Barnasbahwa mereka adalah tokoh-tokoh Orde Baru juga?Sebagian besar dari mereka saya kenal sebagai tokoh danujung tombak dari sistem yang mereka jelekkan dangambarkan sebagai “Sistem Soeharto.” Saya beberapa kali berusaha menelepon Jenderal KemalIdris yang saya kenal pribadi sejak saya kecil dan selalumenganggap beliau sebagai abang. Namun, saya tetap tidakberhasil berbicara dengannya. Dari kawan dekat Jenderal Kemal Idris, saya mendengarbahwa ia tidak mau menerima telepon dari saya, untukmenghindari ucapan yang terlalu emosional sehingga dapatmerugikan tali persaudaraan dan kekeluargaan yang sudahada selama lebih dari 50 tahun. Saya dapat mengerti sikap beliau yang memangmencerminkan karakter yang terbuka, lurus, dan jujur. Di lain pihak saya harus berkomunikasi dengan paratokoh elite intelektual militer dan nonmiliter. Namun,rupanya dengan alasan yang sama seperti halnya KemalIdris, dialog atau silaturahim tidak terbuka danmemungkinkan. Bahkan, praduga negatif mengenai diri sayaterus berkembang. Saya mengenal Pak Harto sebagai pemimpin yang sabarmendengar usul dan saran dari sekitarnya. Ia pun selaluberusaha mengambil kesimpulan yang terbaik untukkepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Sayaberkesimpulan bahwa justru yang berbicara keras danmengkritik pemerintah Kabinet Reformasi Pembangunan itu,pernah selama puluhan tahun dekat dengan Pak Harto.Mereka pernah ikut aktif memberikan masukan kepada Pak Detik-Detik yang Menentukan 152
    • Harto. Saya yakin mereka ikut proaktif menyumbangkanpemikiran sistem yang mereka kritik sekarang. Sementara itu, Siswono Yudhohusodo dan SarwonoKusumaatmadja, bersama David Napitupulu, Toto S.Pradjamanggala, Udju S. Dinata, Hariadi Darmawan, danJoko Sujatmiko pada tanggal 14 Agustus 1998 mendirikansuatu kelompok penekan baru yang diberi nama “GerakanKeadilan dan Persatuan Bangsa” (GKPB). Kelompok ini menyampaikan keprihatinannya terhadapperkembangan negatif, khususnya yang telah terjadi selamaOrde Baru, dan munculnya pemikiran separatisme diberbagai daerah sebagai awal dari proses “Balkanisasi” NKRI. Menurut Siswono, GKPB ingin mempererat persatuanbangsa, mengembalikan kedaulatan rakyat, dan menjadipartner yang kritis bagi semua pihak, baik PemerintahReformasi Pembangunan, partai politik, atau lembagalainnya. “Yang baik kita dukung dan yang jelek kitabetulkan,”demikian ucapan Siswono. Kelompok GKPB tidak memberi sikap praduga negatifkepada siapa saja, termasuk saya. Mereka adalah kekuatanmasyarakat yang dapat mengimbangi kekuatan Barnas. Sekelompok tokoh nasional lainnya tergabung dalam LigaPenegak Kebenaran dan Keadilan (LPKK). Liga inimerupakan organisasi yang dibentuk oleh perorangan, yangberasal dari berbagai organisasi. Penandatangannya antaralain berasal dari Dewan Masjid Indonesia, PB Jamaah AlHuda, PB Mathla’ul Anwar, KISDI, BKSPTIS, PPMI, HMI,Pemuda Persis, GPI, dan BKPRMI. LPKK mengecam keras pernyataan Barnas yang merekanilai penuh kecongkakan dan memaksakan kehendak.“Seolah-olah hanya mereka yang benar, mengabaikanpendapat kelompok lain, dan menganggap pemerintahHabibie harus dijatuhkan.” 153 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • Menurut LPKK, Barnas juga punya andil dalam segalakrisis yang terjadi di Indonesia, karena orang-orang yangduduk di Barnas adalah mereka yang mendukung Soehartoselama Orde Baru. Mereka telah menikmati keuntunganmaterial dan moral, namun tidak merasa bertanggung jawabdalam mengekalkan Orde Baru yang ternyata merupakansuatu pemerintahan penuh tirani, korupsi, kolusi, dannepotisme menyalahgunakan ketaatan ABRI dan birokrasibagi ambisi Pak Harto, demikian pendapat dan ucapanLPKK tentang Barnas. LPKK menyerukan kepada seluruh masyarakat agarbersikap waspada dan secara fisik tanpa kekerasan, bangkitbersama-sama mencegah Barnas memaksakan keinginanmereka mengganti pemerintahan Habibie oleh pemerintahanyang mereka inginkan pada Sidang Istimewa MPR 1998. “Kami bukan mencintai seseorang, bukan mendukungpribadi, tapi Habibie menjadi presiden melalui jalan yangsah,” tegas Sekjen Dewan Masjid. Usep Fathudin, salah seorang deklarator lembaga ini,mengatakan LPKK sama sekali tidak berkeberatan terhadapeksistensi Barnas. Tetapi, lembaga yang digelutinya hanyatidak suka pada sikap kelompok itu yang dinilaiinkonstitusional. Ia menjelaskan bahwa dalam sistempemerintahan Presidensial, presiden punya masa jabatantertentu. Presiden bisa diganti bila berhalangan. JikalauSidang Istimewa digunakan untuk menjatuhkan presiden,itu tidak konstitusional. Baik Andang maupun Usep tidak menutupi diri bahwaHabibie punya kekurangan selama memimpin hampir tigabulan, misalnya memberi bintang jasa kepada beberapaorang yang di dalamnya terkandung unsur koncoisme dannepotisme, termasuk menghibahkan rumah kepadaSoeharto. Kendati demikian, mereka mengakui agenda Detik-Detik yang Menentukan 154
    • pemerintah sudah tepat dalam mengatasi krisis. “Tentu harusada prioritas. Tak mungkin Habibie menyelesaikan kasuskorupsi dalam waktu singkat,” kata Usep. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bidangpolitik, Letjen TNI (purn) Achmad Tirtosudiro menyatakantidak sependapat dengan pernyataan Ketua Barnas, Letjen(purn) Kemal Idris, yang meminta agar Presiden B.J. Habibiemengundurkan diri saat diadakan Sidang Istimewa MajelisPermusyawaratan Rakyat, November mendatang. “Saya sudah berulang kali mengatakan, bagaimanapunjuga secara konstitusional B.J. Habibie itu sah menjadiPresiden RI. Kalau meminta mundur saat SI MPR, saya tidaksependapat. Tetapi kalau dalam pemilu nanti, siapa punmenjadi presiden harus diangkat dan didukung,” kataAchmad Tirtosudiro. Ia meminta agar masyarakat memberi kesempatankepada Kabinet Reformasi Pembangunan untukmenjalankan programnya. “Program Presiden Habibie inisudah mulai mendapatkan kepercayaan dunia internasional.Soal ada sekelompok masyarakat yang tidak setuju, ituurusan mereka.” Memerhatikan perkembangan politik selama kurang dari100 hari setelah Kabinet Reformasi Pembangunan terbentukdan relaxation process dimulai, tampak sekali dinamika politikberkembang ke arah yang sehat. Euforia kebebasan di kalangancendekiawan tidak berdampak negatif dan destruktif,melainkan konstruktif. Tampak sekali pada tuntutan Barnas,GKPB, LPKK, DPA, dan yang lain, semuanya masih bergerakdi atas jalur Konstitusi NKRI. Syukur alhamdulillah, pengaruhdan usaha menunggangi dan memanfaatkan kesempatanuntuk menyosialisasikan wawasan yang tidak dijiwai olehProklamasi NKRI 17 Agustus 1945, ternyata tidak diberikesempatan oleh kekuatan-kekuatan nasional. 155 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • Kenyataan tersebut adalah akibat dan pengaruhpemanfaatan teknologi informasi yang canggih, SDM yanglebih berkualitas, prasarana budaya dan ekonomi yang lebihsempurna, serta jiwa nasionalisme dan patriot yang tinggi. Dalam pengembangan SDM tersebut, peran organisasicendekiawan umat Islam, umat Kristiani Katolik, umatKristiani Protestan, umat Buddha, umat Hindu, dan umatlain sangat menentukan. Mereka berhasil melalui dialogantarcendekiawan memupuk saling pengertian danmengembangkan toleransi yang memungkinkan memeliharaketenteraman. Sejak tahun 1993, saya sebagai Ketua Umum IkatanCendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), telahmelaksanakan dialog secara teratur dengan pimpinan IkatanSarjana Katolik (ISKA), Persatuan Intelektual KristenIndonesia (PIKI), Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia(KCBI), dan Forum Cendekiawan Hindu Indonesia (FCHI).Pengalaman saya tersebut sangat bermanfaat untukmencegah salah pengertian yang berakibat negatif terhadappersatuan dan kesatuan bangsa. Perkembangan keadaan politik seperti dijelaskan di atas,adalah berkat hasil kerja keras dan pengorbanan yang tinggidari seluruh bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan duapresiden yang otoriter, Presiden Soekarno dan PresidenSoeharto. Sejarah mencatat bahwa jatuhnya Presiden Soekarnodan Presiden Soeharto adalah akibat keberhasilan merekadalam menciptakan nasionalisme, patriotisme, sumber dayamanusia yang lebih berkualitas, prasarana ekonomi, danprasarana budaya yang lebih baik di bumi Indonesia. Mengapa? Kenapa? Bagaimana selanjutnya? Jikalau kita mempelajari sejarah, khususnyakepemimpinan dan kehidupan di sekitar Presiden Soekarno Detik-Detik yang Menentukan 156
    • dan Presiden Soeharto, maka dapat dicatat bahwa padaawal kepemimpinan kedua presiden tersebut, semua dapatberjalan lancar dan transparan sesuai konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Kekuatan politik, kekuatan birokrat,kekuatan keluarga, dan kekuatan kerabat dengan segalajaringan dan prasarananya belum berhasil membentuk“lingkaran” di sekitar kekuasaan. Namun setelah “lingkaran” tersebut, terbentuk danterjadi keseimbangan dan kerja sama antara beberapaelemen kekuatan dalam “lingkaran”, maka mulailah distorsidan manipulasi informasi. Akibatnya, kualitas kebijakanpresiden menurun, terjadi tindakan dan kebijakan yangtanpa disadari merugikan kepentingan rakyat. Kesimpulannya adalah masa jabatan presiden harusdibatasi. Sebaiknya, masa jabatan presiden dibatasi saja duakali melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Demikian pulaharus berlaku untuk semua jabatan pimpinan eksekutifdalam pemerintahan seperti gubernur, bupati, dan lurah,hanya dapat dilaksanakan untuk dua kali masa jabatanmereka. Lain halnya dengan para pembantu pimpinaneksekutif yang lama masa jabatannya tergantung dariprestasi masing-masing, dan setiap saat dapat dihentikanatau dilanjutkan tanpa batas kecuali kendala usia dankesehatan. Adalah para pemuda dan pemudi yang memaksakanBung Karno dan Bung Hatta memproklamasikankemerdekaan NKRI, dan mereka pula yang menjadikankedua Proklamator tersebut Presiden dan Wakil PresidenRepublik Indonesia pertama NKRI. Dua puluh tahun kemudian adalah pemuda dan pemudipula yang menjatuhkan Presiden Soekarno dan membukajalan untuk Jenderal TNI Soeharto dipilih menjadi Presidenke-2 NKRI. 157 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi
    • Tanggal 21 Mei 1998, setelah berbulan-bulan pemudadan pemudi Indonesia berdemonstrasi, mereka berhasilmendesak Pak Harto mundur sebagai Presiden ke-2 NKRI. Bukankah semuanya ini adalah suatu ironi sejarah? Saya mendapat amanat rakyat melalui konstitusi untukmenjadi Presiden ke-3 Republik Indonesia dan dalam waktusesingkat-singkatnya membawa keluar seluruh bangsa darikrisis multidimensi dan multikompleks yang kita hadapi.Semua dijalani tanpa pertumpahan darah, tanpa perangsaudara, tanpa perpecahan, tanpa mengorbankan cita-citarakyat yang diamanatkan melalui UUD dan ketetapan MPR,dan tanpa mengorbankan wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia. Saya berjanji untuk berperan aktif membantumengembangkan suatu sistem demokrasi di bumi Indonesia,yang mengamankan agar presiden dan wakil presidenmemulai dan mengakhiri jabatannya dengan carakonstitusional, dan tidak karena dipaksa oleh gerakan apapun juga. Detik-Detik yang Menentukan 158
    • Sekneg. Memeriksa barisan kehormatanpada upacara Hari Angkatan Bersenjata RI, 5 Oktober 1998
    • Sekneg. Bersama pimpinan Angkatan Bersenjata pada upacara Hari ABRI, 5 Oktober 1998Sekneg. Bertemu dengan masyarakat di Pulau Bali, 27 Juni 1998
    • 3 Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari bab Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI Akhirnya, sistem yang memiliki kredibilitas dan prediktabilitas tinggi akan menentukan kualitas dan keunggulan suatu produk pemikiran, kebijakan, perangkat keras, dan perangkat lunak yang dapat diandalkan.S ebelum memulai menjelaskan kebijakan yang harus saya ambil dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang sedang dihadapi, maka perlu saya mengutarakan dasar pemikiran dan sistemproses penyelesaian permasalahan tersebut sebagai berikut:a. Dalam kehidupan, tidak ada masalah yang dapat diselesaikan secara sempurna;b. Semua penyelesaian masalah tersebut harus diselesaikan melalui pendekatan atau aproksimasi (approximation). Dimulai dengan “pendekatan nol” (A 0 ) yang mengandung pemikiran dan sistem dasar penyelesaian permasalahan tersebut, dilanjutkan dengan pendekatan kesatu (A 1), kedua (A 2), ketiga (A 3), dan seterusnya sampai pendekatan ke-“m” (Am);c. Tergantung pada pendidikan, keterampilan, budaya, pengalaman, dan keunggulan seseorang, maka pada A0, 159 Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • masalah yang dihadapi sudah dapat diselesaikan 50 persen atau 60 persen, bahkan mungkin 80 persen, tetapi jelas tidak mungkin 100 persen atau secara “sempurna”. Jelas baru pada pendekatan mungkin A20 atau A30 atau Am di mana m = 55 atau pendekatan ke 55 (A55), masalah tersebut dapat diselesaikan 98 persen mendekati penyelesaian yang sempurna. Dengan perkataan lain, penyelesaian masalah apa saja membutuhkan waktu dan biaya;d. Jikalau katakanlah pada A 100 (m=100), kita sudah mencapai lebih dari 90 persen penyelesaian permasalahan mendekati kesempurnaan, maka biasanya tiap peningkatan, katakanlah dari 90 persen menjadi 91 persen atau A100 menjadi A101, hanya dapat diselesaikan dengan pengorbanan yang besar atau biaya yang tinggi;e. Pada titik inilah, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, atau si pemberi tugas, apakah kita bersama menyanggupi mengambil langkah yang mengandung banyak risiko dan pengorbanan untuk meningkatkan penyempurnaan hasil penyelesaian yang sedang kita hadapi?f. Jikalau jawabannya jelas “dilanjutkan” atau “tidak dilanjutkan”, maka kebijakan yang harus diambil adalah kebijakan yang mengandung risiko dan pengorbanan serendah-rendahnya;g. Jikalau tidak jelas jawabannya, dan kendala waktu serta kondisi tidak memungkinkan untuk mendapatkan jawaban dari si pemberi tugas, maka seorang pemimpin harus berani dan tegas mengambil langkah kebijakan, dengan risiko dan biaya yang diperhitungkan;h. Adakalanya, keadaan dan kondisi memungkinkan untuk memperbaiki proses penyelesaian permasalahan tanpa mengorbankan prinsip dan sistem dasar. Dalam hal ini, Detik-Detik yang Menentukan 160
    • lebih menguntungkan memulai tahap baru dengan pendekatan penyelesaian B0, B 1, … sampai Bm sesuai sistem pemikiran tersebut di atas. A. Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Pemilihan Umum Penerapan dan implementasi hak asasi manusia hanya dapat berfungsi dengan baik jika diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Demokratisasi pada dasarnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Semakin baik kualitas sumber daya manusia, semakin terbuka untuk menyebarluaskan dan mempraktikkan gagasan demokrasi.Rapat Konsultasi dengan DPR/MPR Memerhatikan informasi baik resmi maupun tidak,melalui media nasional dan internasional, dapat disimpulkanbahwa keadaan tetap belum stabil dan belum menentu,walaupun berdasarkan tindakan yang tegas, sistematis, jelas,dan pragmatis, keadaan politik dan ekonomi sudah lebihmembaik. Namun, prasangka termasuk praduga mengenaiOrde Baru dan Pemerintah Kabinet ReformasiPembangunan, apa pun yang telah dicapai, tetap terusdinyatakan sebagai suatu hal yang negatif. Organisasi,gerakan, dan partai politik yang sebenarnya tidak mungkinbersatu karena sifatnya seperti air dan minyak, menyatu.Mereka tidak dapat dilebur atau dipersatukan secara 161 A. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • homogen, namun karena menghadapi sasaran yang sama,mereka menjadi satu gerakan yang kompak. Dalam situasi seperti ini, jikalau Presiden mengambillangkah yang salah, dapat menyebabkan suatu revolusi yangbisa berkembang menjadi proses “Balkanisasi” NKRI danperang saudara. Karena itu, satu-satunya jalan adalahmelaksanakan suatu pemilu yang transparan, demokratis,dan terbuka bagi semua partai yang mengakui UUD ‘45. Apa gunanya menjadi Presiden, jikalau tidak dapatmencegah proses “Balkanisasi” NKRI, perang saudara,pertumpahan darah? Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam suatuNKRI yang tetap dijiwai oleh UUD ‘45 dan Pancasila adalahtugas utama presiden dalam membuka pintu kebebasan dandemokrasi. Bagi saya, menjadi Presiden bukan segalanyadalam kehidupan. Yang penting, bagaimana rakyatIndonesia yang sudah lama berjuang dan rela menderita,bisa mencapai masa depan yang cerah, tenteram, dansejahtera bagi anak cucu kita semua. Peralihan dari suatu sistem otoriter ke suatu sistemdemokrasi yang bertanggung jawab dan berbudaya, secaradamai dalam waktu sesingkat-singkatnya, adalah satu-satunya jalan yang meyakinkan untuk menyelesaikanmasalah multikompleks dan implementasi program reformasiyang sedang kita hadapi dan harus lalui. SyukurAlhamdullillah, dalam 53 tahun di bawah pimpinan PresidenSoekarno dan Presiden Soeharto, kita tahap demi tahap telahberhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, saya memutuskan memulai prosespembangunan demokrasi di Indonesia, dan segeramengadakan pemilihan umum, meskipun sebenarnya sayamemiliki kesempatan untuk meneruskan memimpinPemerintah Kabinet Reformasi Pembangunan sampai akhir Detik-Detik yang Menentukan 162
    • masa jabatan pada tahun 2003, sesuai amanat UUD 1945. Pemilu tetap menjadi agenda politik terpenting, untukmenciptakan pemerintahan yang legitimasinya tinggi. RapatKonsultasi Presiden dengan DPR/MPR pada tahun 1998memiliki arti cukup penting. Sebab, melalui forum itulah,jadwal pemilu disepakati akan diserahkan melaluimekanisme Sidang Istimewa (SI) MPR yang akhirnyamenetapkan pemilu dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1999. Kenapa dibutuhkan SI MPR? Karena, melalui SI MPR itulah antara lain akandikeluarkan ketetapan MPR yang mengubah ketetapan-ketetapan MPR sebelumnya, terutama mengenai Garis-garisBesar Haluan Negara (GBHN) yang telah menetapkanjalannya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)sampai tahun 2003 dan jadwal pemilu yang akan datang.Keduanya perlu disesuaikan dengan jadwal kurang dari limatahun. Di samping itu, tentunya Dasar Hukum Reformasiperlu ditetapkan dalam bentuk ketetapan MPR yang baru. Apa pun hasil pemilu nanti, kita harus menerimanyadengan lapang dada. Berarti, pemerintahan baru yangterbentuk telah mencerminkan aspirasi rakyat, sehinggadiharapkan dapat segera menyelesaikan masalahmultikompleks dan mengakhiri krisis, setelah pemilumultipartai yang pertama (1999) dapat dilaksanakan dengansukses. Insya Allah lima tahun kemudian, yakni tahun 2003,kita dapat memasuki tahap pembangunan pasca reformasi. Sebab, pemilu adalah cara terpenting untukmenyelamatkan dan merehabilitasi bangsa akibat persoalan-persoalan berat. Karena itu, saya benar-benar berharap agarpemilu dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan demokratismengingat begitu sentralnya peran pemilu. Kunjungan saya ke MPR itu, untuk bersama denganpimpinan DPR/MPR dan fraksi menentukan jadwal SI MPR, 163 A. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • pelaksanaannya harus dalam waktu sesingkat-singkatnya,paling lambat pada akhir tahun 1998. Setelah mempertimbangkan semua faktor yangberkaitan dengan masalah persiapan teknis, akhirnyaditentukan jadwal SI MPR pada awal November 1998. Pada saat SI MPR awal November 1998 itulah, munculspekulasi seolah-olah saya akan mengukuhkan diri denganmengangkat seorang Wakil Presiden. Dan setelah WakilPresiden dipilih, maka ada masa pertanggungjawabanselama lima tahun mulai bulan November 1998 sampai 2003ketika mandat baru diserahkan. Begitu mungkin logikanya? Dengan demikian, pemilu tidak dilaksanakan pada 1999,tetapi akan dilaksanakan 2002. Selama periode 1998-2003itulah saya harus bekerja memperbaiki keadaan akibat krisis.Ada sebagian kalangan yang menghendaki mekanismedemikian. Tetapi, saya tidak buta dan tidak tuli. Di sekitar saya,banyak yang tidak sabar. Mereka yang ada di sekitar saya,banyak yang berambisi menjadi presiden. Tiba-tiba merekamemperoleh kepercayaan diri yang tinggi, bahasapopulernya, mereka tiba-tiba punya “pede” (percaya diri)yang tinggi. Ada orang yang sebelumnya tidak pernah masuk dalamkabinet, tiba-tiba mau jadi presiden. Ambisi serupa mungkinjuga ada pada siapa saja di sekitar saya. Ini adalah salahsatu akibat dari kebebasan dan demokrasi. Apa salahnya?Belum lagi sosok-sosok yang berseberangan dengan saya.Apakah mereka berasal dari PDI Perjuangan dan partai-partai lainnya. Belum lagi dari kalangan ABRI. Semua tiba-tiba “pede”-nya tinggi. Dalam keadaan seperti ini, sayaberpikir, saya tidak mau berbicara dengan siapa pun. Kalausaya bicara, langsung bisa mengundang polemik. Saya harus Detik-Detik yang Menentukan 164
    • menahan diri. Hal ini bukan karena saya tidak memiliki“pede”, tetapi saya sangat menyadari bahwa keadaan ditanah air sangat-sangat sensitif. Karena itu saya sangat hati-hati. Karena pengalaman saya dalam Kabinet Pembangunanselama lebih dari 20 tahun berkesinambungan, di mana sayapernah mengoordinasikan Keluarga Besar Golkar (FraksiABRI, Fraksi Utusan Daerah dan Fraksi Golkar) di MPR padatahun 1993 dan 1998, maka saya memiliki suatu jaringaninformasi yang dapat saya manfaatkan untuk memberiinformasi yang tepat kepada para anggota DPR dan MPR. Hal ini mempermudah dan memperlancar prosespembuatan undang-undang dan ketetapan-ketetapan yangdihasilkan sebagai produk hukum DPR dan MPR. Dalamrentang waktu 16 bulan, Kabinet Reformasi Pembangunanmenghasilkan 69 Rancangan Undang-Undang (RUU) untukdisahkan menjadi Undang-Undang (UU). Selain UU, masih ada tiga unsur lagi yang masih perludireformasi, yakni: (1) Law enforcement (penegakan hukum);(b) Peningkatan kualitas aparatur; dan (c) Budaya hukummasyarakat. Jangan artikan banyaknya kelahiran UU samadengan terlaksananya pembaruan hukum. Kalau berhenti sebatas undang-undang, makaperubahan yang saya rencanakan tidak akan bertahan lama.Siapa bisa menjamin, jika terjadi pergantian Presiden,undang-undang tersebut tetap berlaku? Bisa jadi undang-undang tersebut akan berubah lagi. Oleh karena itu, sayaharus melaksanakan SI MPR untuk menghasilkan produkhukum, Tap-tap MPR atau Amandemen UUD 1945, tanpamengubah Mukadimahnya. Secara langsung atau tidaklangsung, ini akan membuat dasar hukum reformasi itumenjadi lebih kuat dan lebih lama bertahan. Orang memperkirakan bahwa Sidang Istimewa MPR 165 A. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • khusus direncanakan hanya untuk mengukuhkan kembalisaya sebagai presiden. Lalu, saya akan memilih seorang wakilpresiden sehingga saya bisa langsung merencanakanmenjabat sebagai presiden untuk lima tahun lagi. Saya sadari bahwa reformasi membutuhkan dasarhukum, sebagai produk hukum MPR, yang mengandungbanyak perubahan. Maka, semuanya itu harus dipersiapkansecara rasional, sistematis, dan profesional. Misalnya, Ketetapan MPR yang membatasi bahwaPresiden hanya boleh menjabat selama dua periode. Lalu,mengenai kebebasan, monopoli, dan otonomi daerah. Banyakharus diubah atau disempurnakan. Bukan UUD 1945, tetapiketetapan MPR, harus diubah dan disempurnakan. Tuntutan sebagian besar anggota MPR, menghendakiPresiden Soeharto secara eksplisit disebut dalam KetetapanMPR, mengenai pemberantasan korupsi, kolusi, dannepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan negara yangbersih, di samping pejabat negara, mantan pejabat negara,dan kroninya, maupun pihak swasta/konglomerat. Saya sudah sering kali menyampaikan pengalaman sayabahwa dalam melaksanakan tugas sebagai anggota KabinetPembangunan, saya tidak pernah mendapatkan instruksiatau imbauan dari Pak Harto, yang melanggar UU atauberbau KKN. Presiden Soeharto selalu menggarisbawahibahwa kepentingan rakyat harus diutamakan di ataskepentingan pribadi, keluarga, kawan atau golongan. Ketika Sidang Istimewa berlangsung, Golkar sudahmenjadi Partai Politik, dan Keluarga Besar Golkar (KBG) yangterdiri dari Fraksi ABRI, Fraksi Utusan Daerah, dan FraksiGolkar tidak dikoordinasikan oleh seorang koordinator lagikarena sudah dibubarkan. Karena itu, pengaruh saya selamaSI berlangsung, terbatas pada pemberian penjelasan saja. Menjelang dan saat berlangsungnya Sidang Istimewa Detik-Detik yang Menentukan 166
    • MPR, demonstrasi yang menantang dan menolak saya tidakjuga berkurang. Ada tiga anggota MPR yang datang menyampaikaninformasi kepada saya, yaitu Andi Mattalatta, MarwahDaud Ibrahim dan Laksamana Muda Darmansyah.Sementara Mayor Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono,sebagai Asisten Sosial Politik Kasospol ABRI, tidak dapathadir, karena ia sebelumnya harus mendapat tugas dariMenhankam/Pangab Jenderal Wiranto. Mereka menyampaikan kepada saya, “Pak, apa tidaksebaiknya Presiden dan DPD dipilih langsung?” Pada Sidang Istimewa tersebut, memang ada masukandari beberapa anggota MPR tentang pemilihan Presiden danpemilihan DPD, supaya dilaksanakan secara langsung. Kalausaya setuju dengan gagasan ini, maka saya merasa tidak adil.Banyak tokoh nasional dan tokoh daerah yang saya nilaimemiliki potensi, belum pernah diberikan kesempatan untukberprestasi sehingga dapat dinilai langsung oleh rakyat. Olehkarena itu, tokoh-tokoh seperti ini harus diberi kesempatansatu periode lamanya atau lima tahun untuk berprestasi. Karena apa? Karena, selama tiga puluh dua tahun lamanya, misalnyapenentuan para anggota Utusan Daerah atau pimpinandaerah, itu dilaksanakan secara top down. Mana mungkin,dalam beberapa bulan saja, pelaksanaan bottom up dapatberlangsung tanpa mengakibatkan kekacauan. Untuk itu, saya akan melaksanakan pemilu setelah satutahun, dengan mengubah dasar hukumnya, agar padapemilu yang akan datang, tidak dibatasi lagi pesertanya.Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan sesuaimekanisme yang berlaku, oleh para anggota MPR, yang jelasmemiliki legitimasi yang lebih tinggi. Lima tahun kemudian, pada tahun 2004, insya Allah 167 A. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • sudah dapat diadakan pemilihan Presiden, Wakil Presiden,para anggota DPD langsung, bupati dan wali kota langsung.Semuanya akan baru, tokoh-tokoh baru dan aliran baru akanmuncul. Setelah masa peralihan dilaksanakan, di mana partai-partai baru tidak didominasi lagi oleh Golkar dan partai lama,dapat berkembang suasana alam demokrasi dan kebebasanyang berbudaya dan bertanggung jawab. Kemudian setelahlima tahun, pada tahun 2004, maka bolehlah Presiden, WakilPresiden, anggota DPD, gubernur, bupati atau wali kotadapat dipilih langsung. Dengan latar belakang pemikirantersebut, saya telah memberikan dasar hukum bagi lahirnyapartai-partai yang lain. Berapa pun banyaknya, asalmemenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh TapMPR dan dirinci oleh undang-undang. Di bidang ekonomi, saya hanya dapat melaksanakanperubahan atau reformasi dengan antara lain membuatRancangan UU (RUU) Anti-Monopoli, RUU Anti-Trust,RUU Bank Indonesia, dan sebagainya. Agar pemilu dapat menjadi pintu awal prosesdemokratisasi, saya senantiasa mengingatkan agar pemilubenar-benar dapat berlangsung secara jujur, adil, langsung,bebas, rahasia, dan demokratis. Saya sangat berkepentingan,agar budaya demokrasi pada pemilu dapat berkembang.Untuk itu, saya mengajak masyarakat ikut serta proaktifmenjadikan pemilu luber dan jurdil. Jumlah partai politik tidak dibatasi. Masyarakat diberikesempatan seluas-luasnya untuk bersama-sama pemerintahmenjadi penyelenggara negara. TNI dan Pegawai NegeriSipil (PNS) dilarang memihak salah seorang kontestanpemilu. Lembaga pengawasan masyarakat dan pemantaupemilu tidak lagi dilarang. Bahkan, pihak asing diundanguntuk membantu menyukseskan proses pemilu. Detik-Detik yang Menentukan 168
    • Berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, saya memberikanbeberapa persyaratan:1. Partai harus mengakui Pancasila dan UUD 1945;2. Partai itu tidak dinyatakan oleh Tap MPR sebagai partai yang terlarang;3. Walaupun SI MPR baru dapat dilaksanakan dalam bulan November 1998, pada bulan Juni 1998 saya sudah menolerir masyarakat untuk memulai menjajaki pendirian partai baru dengan memenuhi syarat satu dan dua di atas. Silakan masyarakat mendirikan partai- partai, walaupun belum ada dasar hukumnya, agar mereka tidak kehilangan waktu untuk melakukan sosialisasi wawasan partai politik mereka. Pada berbagai kesempatan, saya berulangkali mengajakmasyarakat untuk beramai-ramai menyukseskan pemilu.Termasuk mendorong siapa saja, agar membentuk partai-partai baru. Mereka inilah yang nantinya dapat mewakilirakyat di dalam MPR dan DPR yang akan datang. Jikamereka telah menerima Pancasila dan UUD 1945 dan tidakdilarang oleh Tap MPR, maka itu tidak akan jadi masalah. Nanti, kalau Undang-Undang tentang Partai Politiksudah disusun, maka partai-partai yang memenuhi undang-undang tersebut baru dapat didaftarkan sebagai pesertapemilu yang akan datang. Dengan upaya-upaya yang sistematis, komitmen sayaatas demokratisasi sangat jelas. Tidak ada sedikit pun niatdari pemerintah untuk menunda-nunda pemilu. Tidak adasedikit pun niat pemerintah untuk melakukan rekayasamendukung partai politik dan kekuatan tertentu. Sebab, bagisaya, pemilu merupakan wahana penting untukmemberdayakan kedaulatan rakyat, wahana untukrekrutmen politik secara terbuka dan instrumen awal untuk 169 A. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • menghasilkan sebuah pemerintahan yang memilikilegitimasi yang tinggi. Langkah penting untuk menghasilkan sebuah pemiluyang luber, jurdil, dan demokratis, membutuhkan dasarlegalitas atau perundang-undangan yang kuat dan diterimaoleh segala lapisan masyarakat. Karena itu, saya dorongseluruh komponen bangsa untuk menghasilkan undang-undang yang dapat menciptakan nilai kesetaraan dankemajemukan bangsa. Walaupun konsep undang-undang dari DepartemenDalam Negeri yang diusulkan ke DPR, tidak tertutupkemungkinan adanya masukan dan usulan lain darimasyarakat selama pembahasan di Dewan PerwakilanRakyat, antara lain dari Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia (LIPI). Masukan dari berbagai kalanganmasyarakat memengaruhi hasil akhir perundang-undanganyang menjadi landasan pemilu, termasuk Undang-Undangtentang Partai Politik, Undang-Undang tentang PemilihanUmum, maupun Undang-Undang tentang Susunan danKedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD. Jika sebelum era reformasi hanya ada dua partai yaituPartai Persatuan Pembangunan dan Partai DemokrasiIndonesia serta Golongan Karya, maka setelah Undang-Undang tentang Parpol berlaku, tercatat sebanyak 48 partaipolitik yang dapat memenuhi kriteria dan diperbolehkanmenjadi peserta pemilu yang akan datang. Pemilu insya Allah akan berjalan demokratis dan lancarjika penyelenggara pemilu benar-benar netral. Jika sebelumera reformasi, pemerintah berperan vital dalam pengelolaanpemilu, maka untuk penyelenggaraan Pemilu 1999,pemerintah tidak boleh mengendalikan proses pemilu. Karena itu, pelaksanaannya diserahkan kepada KomisiPemilihan Umum (KPU) yang terdiri atas 48 anggota yang Detik-Detik yang Menentukan 170
    • mewakili masing-masing peserta partai politik dalam pemiludan empat orang wakil pemerintah. Menteri Dalam Negeri, yang dulunya sangat aktif danberperan, kini tidak diberikan lagi peran. Anggota KomisiPemilihan Umum (KPU) terdiri atas 48 orang mewakili partaipolitik peserta Pemilu dan empat orang mewakili pemerintah.KPU dipimpin oleh Rudini (Ketua), Adnan Buyung Nasution(Wakil Ketua), dan Harun Alrasyid (Wakil Ketua). Secaralengkap susunan KPU dapat dilihat pada lampiran. Untuk menjamin netralitas pengelolaan pemilu, jikapegawai negeri sipil atau PNS sebelumnya “diwajibkan”untuk mendukung Golkar, maka melalui KeputusanPresiden, secara tegas dinyatakan PNS dilarang aktif dalampartai politik tertentu. Jika aktif mencalonkan diri, makamereka harus keluar dari status PNS. Mereka memilikikebebasan untuk menentukan suaranya dalam pemilu, sesuaiaspirasi mereka masing-masing. Mereka juga tidak lagi mencoblos di kantor, tetapi dapatmelaksanakan pencoblosan di sekitar rumah mereka masing-masing, karena selama Pemilu dinyatakan sebagai hari libur.Para menteri dilarang kampanye. Jika mereka berkampanye,maka mereka harus mengambil cuti. Seluruh komponenmasyarakat diundang untuk memantau jalannya prosespencoblosan, termasuk dari luar negeri. Saya jugamengundang sahabat saya, mantan Presiden Amerika SerikatJimmy Carter, untuk melakukan proses pemantauan diIndonesia. Lalu, tentang utusan daerah, yang tadinya disusun secaratop-down, saya minta selanjutnya dapat langsung dipilih olehrakyat di daerah masing-masing. Mereka harus benar-benartokoh daerah dan tidak boleh menjadi anggota partai politik. Syukur alhamdullillah, pemilu dengan 48 peserta partaipolitik dapat berlangsung secara demokratis, tenteram, dan 171 A. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • aman sesuai rencana dan jadwal, berkat kerja keras dariseluruh bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya 52anggota KPU. Pelaksanaan pemilu, mendapat perhatianbesar dari rakyat Indonesia dan dunia internasional. Polemik mengenai hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 1999sah mulai berkembang, meskipun 27 dari 52 anggota KomisiPemilihan Umum (KPU) wakil partai politik peserta pemilumenolak menandatangani berita acara dan sertifikat tabulasihasil penghitungan suara, saya mengambil kebijakan untukmengumumkan hasil pemilu melalui TV dan radio yangintinya sebagai berikut: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air; Assalamu’alaikum Wr. Wb. Pertama-tama saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita telah dapat melaksanakan salah satu tahap penting di dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu tahap pemungutan, dan penghitungan, serta pengesahan suara. Walaupun hingga batas waktu yang disepakati oleh KPU, masih terdapat sejumlah wakil parpol di KPU yang belum berkenan menandatangani hasil akhir tersebut, hal ini tidak mengurangi keabsahan penyelenggaraan Pemilu 1999. Karena, secara statistik, parpol yang telah membubuhkan tanda tangan untuk menerima hasil perhitungan tersebut sesungguhnya telah mewakili 93,03 persen atau 98.348.208 dari seluruh pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu 1999. Dengan kenyataan tersebut, saya percaya bahwa sebagai patriot bangsa, mereka yang belum membubuhkan tanda tangan pada hasil pemilu tersebut pada hari ini, insya Allah, akan mempertimbangkan kembali posisinya sejalan dengan Detik-Detik yang Menentukan 172
    • semangat demokrasi dan kehendak masyarakat luas. Berkenaan dengan masih adanya anggota KPU yangbelum menandatangani hasil perhitungan tersebut,Panwaslu Pusat akan melaksanakan kewenangan yangdiberikan kepadanya melalui PP No. 33 tahun 1999,khususnya pasal 33, yaitu melakukan penyelidikan atasalasan-alasan yang diajukan oleh Partai Politik yang belummenandatangani berita acara hasil Pemilu 1999. Saya telah meminta kepada Panwaslu Pusat untukmelaksanakan tugas itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya —paling lama 7 hari—, agar masyarakat dapatsegera mendapatkan kepastian, dan tahapan berikutnyadapat segera dilaksanakan ... ... Inilah pemilihan umum pertama sejak 1955 yangbenar-benar demokratis, jujur, dan adil. Kenyataan tentangtingginya tingkat partisipasi dalam pemilu kali ini —yangsebelumnya diduga oleh sejumlah pengamat sebagai sesuatuyang sulit— merupakan bukti tingginya kepercayaan rakyatpada sistem yang sedang kita bangun. Rakyat menaruh harapan besar kepada wakil-wakilmereka yang kelak akan menentukan perjalanan nasibnya.Nasib anak-cucu kita akan sangat tergantung pada apa yangkita perbuat sekarang. Sehubungan dengan itu, terlepas dari komposisiperolehan suara oleh partai-partai, harus kita akui bahwapihak yang mutlak menang dalam Pemilu 1999 ini adalahrakyat Indonesia seluruhnya. Mereka menang melawan semua kekhawatiran: bahwaPemilu 1999 akan berdarah, bahwa tingkat partisipasi akanrendah, dan bahwa pemilu jurdil adalah sebuah ilusi. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagiaini saya mengucapkan selamat kepada seluruh rakyatIndonesia atas keberhasilan dan kemenangan tersebut. ... Secara khusus ucapan selamat itu saya sampaikankepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan —sebagaiperaih suara terbanyak—, demikian juga kepada Partai 173 A. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang, sebagai partai yang berhasil meraih enam besar Pemilu 1999. Kepada partai-partai lain yang berhasil meraih kursi di DPR, namun tidak termasuk dalam kategori enam besar, saya juga mengucapkan selamat. Dengan selesainya perhitungan dan pengumuman hasil pemungutan suara ini, saya ingin mengajak segenap lapisan masyarakat untuk meninggalkan di belakang kita semua ekses-ekses yang terjadi dari dinamika perbedaan yang ada selama masa kampanye maupun masa pascapemilu yang lalu. Setelah itu saya juga ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu mengayunkan langkah menatap masa depan secara bersama-sama. Persatuan dan kebersamaan ini sangat kita perlukan untuk dapat keluar dan pulih dari berbagai krisis yang kita hadapi, dan untuk menempuh masa depan dengan penuh optimisme. ... Demikianlah indahnya kehidupan demokrasi. Demokrasi memang merupakan tahap dewasa dari sebuah kehidupan masyarakat beradab. Dalam kedewasaan itu, keputusan diambil secara bebas, sehingga kebenaran lahir sebagai hasil dari proses wacana yang menjadikan kesetaraan sebagai landasannya. Demokrasi memang memiliki nilai etika dan normanya sendiri, yang membedakannya dari tatanan otoritarianisme —yang menempatkan pemerintah dan negara sebagai patron terhadap rakyatnya— dan karena itu cenderung mendefinisikan kebenaran secara sepihak. Bertolak dari pemikiran tersebut, kiranya semakin jelas bahwa jalan demokratisasi yang kita tempuh saat ini sudah benar. Kita telah sepakat untuk memberi makna reformasi politik sebagai demokratisasi. Proses ini harus terus digulirkan. Demokratisasi harus menjadi arus besar yangDetik-Detik yang Menentukan 174
    • akan mampu menerjang dan menjebol benteng-benteng otoritarianisme yang mungkin di sana sini masih tersisa. Benteng-benteng itu tidak terbatas pada tingkah laku kekuasaan, tetapi juga pada sikap mental sebagian tertentu warga masyarakat yang masih cenderung menggunakan cara-cara lama, dalam bentuk pemaksaan kehendak dan intimidasi dengan mengatasnamakan rakyat. Secara sadar atau tidak sadar, sebenarnya mereka telah melecehkan aspirasi rakyat, yang tecermin dalam hasil pemilihan umum yang transparan, jujur dan adil. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Hasil pemilu adalah sebagai berikut:No Partai Suara DPR Kursi Kursi Tanpa SA* dengan SA*1 PDIP 35.689.073 153 1542 Golkar 23.741.749 120 1203 PPP 11.329.905 58 594 PKB 13.336.982 51 515 PAN 7.528.956 34 356 PBB 2.049.708 13 13 *SA-Stembus Accord 175 A. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • B. Bank Indonesia dan Pemulihan Ekonomi Makro Transparansi dan pengawasan yang efektif dibantu oleh kebebasan pers yang berbudaya dan bertanggung jawab dapat membantu sinergi antara pemerintah dan Bank Sentral dalam mengamankan pembangunan yang berkesinambungan. Satu hari setelah pengambilan sumpah sebagai Presidendi Istana Merdeka, saya memisahkan Bank Indonesia, dariKabinet Reformasi Pembangunan yang saya bentuk kurangdari 24 jam. Sebagaimana telah saya sampaikan, saya tidakmemperoleh kesempatan untuk membaca atau mempelajarisesuatu yang berbentuk laporan, baik yang terkait denganmasalah ekonomi ataupun masalah lain, kecuali pidatopengunduran diri Presiden Soeharto sebagai presiden, tidakada laporan timbang terima dalam bentuk apa pun.Pertemuan empat mata dengan Pak Harto, yang saya mintadan harapkan, juga tidak pernah dikabulkan. Oleh karenaitu, saya tidak memiliki bahan masukan kecuali yang pernahditulis dalam surat kabar mengenai bantuan dan persyaratanIMF serta beberapa hal lainnya. Seperti telah saya jelaskan sebelumnya, keadaan diIndonesia begitu ruwet, begitu kompleks, tidak menentu dancepat berkembang, sehingga saya harus berhati-hati sekalidalam mengambil kebijakan yang tepat dan cepat. Sayaharus menghadapi perubahan yang tidak menentu dan terusberkembang ke arah destabilisasi politik dan ekonomi. Oleh karena itu, peran BI akan lebih pasti dan harusdikelola oleh tim yang profesional serta berdedikasi tinggi.Tim tersebut harus dapat berkarya tanpa menghadapi Detik-Detik yang Menentukan 176
    • kendala politik, bebas berpikir dan beranalisis murni secaraprofesional. Tim tersebut tidak boleh diatur dan diarahkan olehpresiden yang kedudukannya sangat politis dankepentingannya mungkin dapat bertentangan dengan hasilanalisis dan kebijakan profesional. Dengan kata lain, timpimpinan Bank Indonesia (BI) harus memberi perhatianpenuh pada tugas yang diharapkan oleh rakyat, yaitumenghasilkan mata uang rupiah yang kuat, nilai tukar yangstabil dan berkualitas tinggi. Tim pimpinan BI harus berperan aktif dalam memeliharakesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional gunamewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmurberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnyaperekonomian nasional yang berpihak pada ekonomikerakyatan, bersifat merata, mandiri, andal, berkeadilan, danmampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Untuk mendukung terwujudnya perekonomian nasionaltersebut, dan sejalan dengan tantangan perkembangan danpembangunan ekonomi yang semakin kompleks, makasistem keuangan yang semakin maju serta perekonomianinternasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi perludikembangkan. Kebijakan moneter harus dititikberatkanpada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah. Untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakanmoneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuanganyang sehat, transparan, terpercaya, dan dapatdipertanggungjawabkan. Sistem tersebut perlu didukungoleh mekanisme pembayaran yang lancar, cepat, tepat, danaman, serta pengaturan dan pengawasan bank yangmemenuhi prinsip kehati-hatian. Untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara 177 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memilikikedudukan yang independen. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentraltidak sesuai lagi dan perlu diganti. Alhamdulillah, Undang-Undang baru tentang Bank Indonesia, yaitu Undang-undangNomor 23 Tahun 1999 dapat saya tandatangani pada tanggal17 Mei 1999. Undang-undang ini, merupakan hasil kerjakeras para pakar perbankan dan keuangan dan komisibersangkutan di DPR. Pengalaman negara lain, seperti Jerman, dapatdimanfaatkan dengan memerhatikan masukan dan nasihatpakar Jerman Prof. Dr. Schessinger, mantan PresidenDeutsche Bundesbank, dan para Pakar dari IMF. Dalam undang-undang ini, tim pimpinan BankIndonesia BI diberi nama Dewan Gubernur (DG) yangdipimpin oleh Gubernur BI merangkap anggota DG danwakil gubernur BI adalah Deputi Gubernur Seniormerangkap Anggota DG. Sistem pembayaran, termasuk pembiayaan berdasarkanprinsip syariah, adalah suatu sistem yang mencakupseperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yangdigunakan untuk melaksanakan pemindahan dana gunamemenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatanekonomi, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23Tahun 1999 ini. Peraturan BI adalah ketentuan hukum yang ditetapkanoleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badandan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,sedangkan Peraturan DG hanya berlaku intern di BI. Kebijakan Moneter BI untuk mencapai dan memeliharakestabilan nilai rupiah, dilakukan antara lain melaluipengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Detik-Detik yang Menentukan 178
    • Untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul daripelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, makadibutuhkan cadangan umum yang berasal dari sebagiansurplus BI. Cadangan tersebut dapat digunakan antara lain untukpenggantian atau pembaruan harta tetap dan perlengkapanyang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenangBI serta untuk penyertaan. Dengan demikian diharapkan kualitas nilai rupiahterjamin tinggi dan stabil. Namun ini belum berarti bahwadengan sendirinya sistem perbankan di Indonesia langsungmenjadi sehat. Jikalau dipelajari masalah perbankan di Indonesia yangsedang kita hadapi, maka perkembangan krisis perbankantahun antara 1997-1999 dapat kita bagi dalam tiga fase yangmempunyai karakteristik yang berbeda antara satu denganlainnya: Fase pertama dimulai sejak krisis berlangsung pada bulanJuli 1997 hingga akhir Januari 1998, yaitu pada saatpemerintah mengambil kebijakan untuk meredakan krisismelalui program jaminan pemerintah terhadap kewajibanmembayar bank umum serta pendirian Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN). Fase kedua berlangsung sejak awal Februari 1998 hinggameredanya gelombang bank rush pada akhir Oktober 1998. Fase ketiga merupakan periode pemulihan kembaliperbankan sejak bulan Oktober 1998 hingga selesai. Saya memutuskan untuk melanjutkan kebijakan yangtelah diambil oleh Pak Harto dengan memanfaatkan “TimEkonomi” yang disempurnakan dengan pelaksanaan yanglebih transparan, cepat dan tegas, untuk mendahuluipermasalahan yang cepat berkembang. Oleh karena itu, fase kedua harus saya selesaikan secara 179 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • tuntas dalam waktu sesingkat-singkatnya dan selanjutnyameletakkan dasar pemikiran, prinsip dan sistem untukmemasuki fase ketiga, yaitu fase pemulihan kembaliperbankan yang harus dilanjutkan oleh siapa saja yangmenjadi Presiden keempat nanti. Untuk itu, dalam rangka meredam krisis perbankan perludilaksanakan program jaminan pemerintah terhadapkewajiban bank umum. Di samping itu, perlu lebihdifungsikannya BPPN untuk menerima penyerahan sejumlahbank yang tidak sehat dari Bank Indonesia, untuk disertakandalam program penyehatan. Di samping itu BPPN harus menyusun mekanismeprogram jaminan pemerintah. Pada awal pelaksanaantugasnya BPPN belum memiliki pegawai dan belumdilengkapi dengan sarana dan prasarana serta sistem danprosedur kerja. Sementara itu BPPN telah dihadapkankepada berbagai tugas yang harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu pelaksanaan kegiatan BPPN untuksementara dilakukan oleh personalia yang diperbantukanoleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP), serta Departemen Keuangan. Selain itu, BPPN juga belum memiliki dana atauanggaran sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan kerjapara karyawan BPPN masih mengandalkan bantuansepenuhnya dari Bank Indonesia, antara lain gedung kantor,inventaris, perlengkapan kantor, dan lain-lain. Organisasi dan susunan pengurus mulai terbentuk sertakaryawan mulai direkrut setelah pada bulan Maret 1998.BPPN menempati ruang kerja di gedung Bank Indonesia.Sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan tanggal 25 Juni1998, BPPN mengalami dua kali pergantian pimpinan,sehingga selama kurun waktu kurang dari enam bulan BPPNsecara bergantian dipimpin oleh tiga orang ketua. Detik-Detik yang Menentukan 180
    • Program jaminan pemerintah ternyata tidak segerameredakan penarikan dana masyarakat dari perbankan.Sementara itu, terjadi berbagai peristiwa seperti kerusuhanMei 1998 dan Tragedi Semanggi yang menambahketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan sehinggabank rush masih terus terjadi sampai akhir Agustus 1998. Keadaan mulai menunjukkan tanda-tanda mereda sejakbulan September 1998. Perkembangan ini disebabkan olehmembaiknya ekspektasi masyarakat terhadap kestabilanharga dan nilai tukar serta setelah masyarakat melihatpelaksanaan pembayaran jaminan pemerintah sejak bulanJuli 1998 dalam rangka penutupan bank beku operasi yangtidak merugikan nasabah penyimpan. Dengan meredanya kesulitan likuiditas perbankan danberkurangnya gelombang penarikan dana, Pemerintah danBank Indonesia kemudian menyiapkan ProgramRestrukturisasi Perbankan. Pada awal Maret 1998, BPPN mulai menggariskanrencana kerjanya. Pada saat itu jabatan ketua BPPN telahdialihkan dari Bambang Subianto kepada Iwan Prawiranatayang juga memegang jabatan sebagai direktur (anggotadireksi) Bank Indonesia. Sejak awal Maret 1998 badantersebut telah dilengkapi dengan tiga orang Deputi Ketuadan sejumlah pegawai serta telah menempati ruang kerja digedung Bank Indonesia. Langkah pertama yang diprioritaskan adalahmenangani 54 bank yang diserahkan oleh Bank Indonesiapada tanggal 14 Februari 1998, untuk dimasukkan dalamprogram penyehatan oleh BPPN. Bank-bank yang diserahkan pengawasannya kepadaBPPN terdiri atas empat bank persero, 37 bank umum Swastanasional, dua bank campuran dan 11 bank pembangunandaerah (BPD). 181 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Penyerahan tersebut didasarkan pada kriteria yangditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesiatanggal 12 Februari 1998 yaitu:1. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang digunakan oleh bank telah mencapai lebih dari 200 persen modal disetor;2. Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequate Ratio/CAR), lebih kecil atau sama dengan 5 persen;3. Bank gagal melunasi fasilitas diskonto lebih dari 21 hari setelah jatuh tempo. Dalam rangka pelaksanaan tugas penyehatan bank,dengan Keputusan Presiden No.34 Tahun 1998 tanggal 5Maret 1998, ditetapkan tugas dan kewenangan BPPN. Hal-hal yang diatur dalam Keputusan Presiden tersebut antaralain adalah:(1) Meminta pernyataan bank dalam penyehatan BPD untuk menaati persyaratan-persyaratan praktik perbankan yang sehat dan meningkatkan kinerja bank termasuk, peningkatan yang berkaitan dengan aspek keuangan, operasional dan manajemen;(2) Meminta direksi, komisaris dan pemegang saham BPD untuk menandatangani dokumen-dokumen yang bersifat mengikat. Dokumen tersebut diperlukan guna penyehatan bank dimaksud, dan untuk memastikan pengembalian jaminan baik yang akan, sedang, atau telah dicairkan;(3) Meminta BPD untuk mengajukan rencana perbaikan dengan mengikuti persyaratan, ketentuan dan peraturan BPPN, termasuk penetapan jadwal, tindakan yang akan dilakukan serta hal-hal lain yang perlu dilakukan;(4) Melaksanakan penelitian dan penyelidikan, memperoleh dokumen atau informasi, meminta penyiapan dan Detik-Detik yang Menentukan 182
    • penyampaian laporan evaluasi perkembangan BPD (Bank Pembangunan Daerah), serta bukti-bukti dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas BPPN;(5) Memantau, mengamankan dan merestrukturisasi kekayaan BPD serta menghitung dan membebankan kerugian yang dialami BPD;(6) Melakukan atau mewajibkan tindakan hapus buku atas kekayaan bermasalah milik BPD;(7) Menetapkan kewajiban menambah modal disetor kepada pemegang saham;(8) Menerima pendelegasian kewenangan Bank Indonesia kepada BPPN untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk penyelesaian utang yang pernah diberikan Bank Indonesia dalam rangka bantuan likuiditas kepada BPD. Untuk menjaga efektivitas program penyehatan tersebut,rencana kerja penyehatan bank dievaluasi secara terus-menerus oleh BPPN. Apabila menurut penilaian BPPNkondisi suatu BPD sudah keluar dan kriteria sebagai BPD,maka pengawasannya diserahkan kembali kepada BankIndonesia. Sebaliknya, apabila suatu BPD ternyata tidak dapatdisehatkan, BPPN akan melakukan langkah-langkah sesuaidengan kewenangan yang dimiliki, antara lain mengambilalih pengoperasian bank yang bersangkutan, menentukantingkat kompensasi yang dapat diberikan kepada direksi,komisaris, dan karyawan bank. BPPN mengambil alihpengelolaan bank, termasuk penilaian kembali (revaluasi)atas kekayaan yang dimiliki bank, melakukan penggabungan,peleburan, dan atau akuisisi bank. BPPN menguasai,menjual, mengalihkan, dan atau melakukan tindakan lain 183 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • dalam arti yang seluas-luasnya atas suatu hak kekayaan milikbank yang berada pada pihak ketiga. Kepada pemegang saham yang terbukti ikut serta baiksecara langsung maupun tidak langsung menyebabkantimbulnya kerugian bank, juga diminta untuk sepenuhnyabertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam rangka menangani 54 bank yang diserahkankepada BPPN, badan tersebut menyeleksi bank-bank untukdikelompokkan dalam dua kategori yaitu:1. Bank yang dapat disertakan dalam program penyehatan bank dengan pengambilalihan pengelolaan bank atau yang dikenal sebagai Bank Take-Over (BTO)2. Bank yang dimasukkan dalam kategori Bank Beku Operasi (BBO) Kriteria yang ditetapkan BPPN untuk kedua kelompokbank tersebut adalah sebagai berikut:Bank Take-Over Bantuan likuiditas dari Bank Indonesia (BLBI) telahmelebihi Rp2 triliun, atau BLBI yang diterima telah melebihiatau sama dengan 500 persen dari modal bank.Bank Beku Operasi Capital Adequacy Ratio (CAR) kurang atau sama dengan2 persen, atau memperoleh Bantuan Likuiditas BankIndonesia (BLBI) sebesar atau sama dengan 500 persen darimodal bank dan melampaui 75 persen dari total asset, atautotal BLBI melampaui Rp2 triliun. Bank tidak mempunyaiprospek untuk diselamatkan yaitu setelah tidak dapatmemenuhi tahapan-tahapan:1. Penyetoran tambahan modal oleh pemegang saham yang diperlukan dalam rangka penyehatan; Detik-Detik yang Menentukan 184
    • 2. Mendapatkan investor baru yang dapat melakukan setoran tambahan modal3. Mengusahakan dilakukannya merger dengan bank lain yang sehat Dengan ditetapkannya suatu bank sebagai Bank BBO,bank tersebut sudah tidak boleh lagi melakukan kegiatanusaha dan transaksi perbankan dalam bentuk apa pun,termasuk tidak boleh lagi mengikuti kliring. Demikian jugadewan komisaris dan direksi bank sudah tidak boleh lagimelakukan fungsinya. Dana simpanan nasabah serta kewajiban lainnya dariBank BBO dibayar melalui program jaminan pemerintah.Demikian juga, karena bank sudah tidak beroperasi lagi,sebagian besar karyawannya diputuskan hubungankerjanya. Keadaan Bank BBO hampir sama dengan bankyang dilikuidasi, kecuali statusnya sebagai bank masihdipertahankan. Hal ini ditempuh untuk memudahkan BPPN melakukanpenjualan dan pencairan aset Bank BBO tersebut. Untuk itu,BPPN menunjuk “Tim Pemberesan” yang akan melakukanupaya penyelesaian berkaitan dengan konsekuensi daripembekuan operasi bank-bank tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pada tanggal 3April 1998 Menteri Keuangan dan pimpinan BPPNmengumumkan bahwa enam bank dari bank-bank yangberada dalam pengawasan BPPN diambil alihmanajemennya atau dikenal dengan istilah Bank Take-Over(BTO) dan tujuh bank lainnya dibekukan operasinya ataudikenal dengan istilah Bank Beku Operasi (BBO). Penetapannama-nama bank yang termasuk Bank BTO dan Bank BBOsecara resmi dilakukan dengan Surat Keputusan KetuaBPPN tanggal 4 April 1998. 185 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Keenam bank yang ditetapkan statusnya sebagai BankBTO adalah: (1) Bank Danamon, (2) Bank Dagang NasionalIndonesia, (3) Bank Umum Nasional, (4) Bank PDFCI, (5)Bank Tiara Asia, dan (6) Bank Modern. Tujuh bank yang dibekukan operasinya (BBO) adalah:(1) Bank Surya, (2) Bank Pelita, (3) Bank Subentra, (4) BankHokindo, (5) Bank Istimarat, (6) Bank Deka, dan (7) BankCentris. Dengan terjadinya kerusuhan massal pada bulan Mei1998, Bank Central Asia (BCA) diserbu oleh paranasabahnya yang melakukan penarikan dana secara besar-besaran. Bahkan antrian panjang terjadi pada mesin-mesinanjungan tunai mandiri (ATM) milik BCA. Sebelum peristiwa ini BCA pernah menggunakan BLBIuntuk mengatasi kesulitan likuiditas akibat bank rush yangterjadi beberapa minggu setelah penutupan 16 bank padaawal November 1997, tetapi bantuan likuiditas tersebut dapatdikembalikan kepada Bank Indonesia setelah arus penarikansimpanan mereda dan nasabah mulai menempatkandananya kembali. Penarikan simpanan yang terjadi pada BCA di bulan Mei1998 jauh lebih besar dari kejadian sebelumnya, menyebabkankesulitan keuangan yang parah. BCA terpaksa memintaBantuan Likuiditas Bank Indonesia lagi. Untuk itu, BankIndonesia menyediakan fasilitas diskonto kepada BCA yanghingga akhir Mei 1998 jumlahnya mencapai Rp21,29 triliun. Sebagai konsekuensi penggunaan dana yang demikianbesar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BankIndonesia pada bulan Mei 1998 mengalihkan pengawasanBCA kepada BPPN. Kemudian BPPN melakukanpengambilalihan manajemen BCA dan menetapkan statusBCA sebagai Bank BTO, sehingga jumlah Bank BTO menjaditujuh. Detik-Detik yang Menentukan 186
    • Sementara itu, tanggal 10 Juli 1998 BPPN menyerahkankembali tugas pembinaan dan pengawasan 55 bank dalampenyehatan yang semula diserahkan ke BPPN, sertapelaksanaan jaminan pemerintah yang semula dilakukanoleh BPPN, kepada Bank Indonesia. Penyerahan tersebut dilakukan dengan merujuk padaKeputusan Pemerintah tentang Pokok-pokokPenyempurnaan Kelembagaan dan ketentuan tentang BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) serta langkah-langkah dalam penyehatan perbankan. PeraturanPemerintah tersebut juga memuat keputusan tentangkewenangan Bank Indonesia atas tugas pembinaan danpengawasan bank, serta pelaksanaan jaminan pemerintahterhadap kewajiban pembayaran bank umum oleh BankIndonesia. Penyerahan tersebut berlaku sejak tanggal 10 Juli1998. Karena kondisi beberapa Bank BTO makin memburuk,maka pada awal Agustus 1998 tiga Bank BTO dibekukankegiatan operasinya, yaitu: (1) Bank Dagang NasionalIndonesia, (2) Bank Umum Nasional, dan (3) Bank Modern. Dengan demikian, jumlah Bank BTO pada awal Agustus1998 turun menjadi empat bank, sedangkan Bank BBOmenjadi berjumlah 10 bank. Menjelang memasuki Fase Ketiga yang merupakanperiode pemulihan kembali perbankan, maka sejak bulanOktober tiap minggu saya meminta Laporan mengenaiperkembangan RKM (Rasio Kecukupan Modal) atau CAR(Capital Adequate Ratio) dari bank yang bermasalah. Sebulansekali saya minta laporan yang lebih rinci. Pengelompokan berdasarkan besaran angka RKM atauCAR pada posisi akhir bulan Desember 1998 dari hasil duediligence menunjukkan bahwa sebagian besar Bank Umummemiliki RKM atau CAR yang rendah. Oleh karena itu perlu 187 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • dibagi dalam tiga kategori: Bank yang memiliki RKM atau CAR 4 persen ke atas Bank yang memiliki RKM atau CAR antara 4 persen dan negatif 25 persen Bank yang memiliki RKM atau CAR lebih rendah dari negatif 25 persen Dari pengelompokan menurut Kategori A, B dan C padaakhir Desember 1998 dari 208 bank setelah dilaksanakan duedilligence, adalah sebagai berikut:Kelompok Bank Kat. A Kat. B Kat. C. Jumlah1. Bank Persero - - 7 72. BUSN Devisa 13 31 14 693. BUSN Non-Devisa 19 26 14 594. Bank BTO - - 4 45. BPD 12 10 5 276. Bank Campuran 12 16 4 327. Bank Asing 10 - - 10JUMLAH 66 83 59 208 Sasaran pendekatan penyelesaian tersebut setelahpendekatan A 0 (kebijakan pertama menghadapi krisismoneter perbankan), A 1 (pendekatan penyelesaian krisismoneter perbankan pada tahun 1997), A 2 (pendekatanpenyelesaian krisis moneter perbankan pada tahun 1998),A3 (pendekatan penyelesaian krisis moneter perbankan padatahun 1999) adalah pendekatan pertama dari Fase Ketigaatau Fase Pemulihan. Kita masih akan menghadapipendekatan penyelesaian selanjutnya sampai pendekatanpenyelesaian ke Am pada tahun “m”. Detik-Detik yang Menentukan 188
    • Saya menceritakan masalah perbankan ini secara lebihmendalam untuk menunjukkan bahwa kunci pemecahanpermasalahan adalah harus rinci, the devil is in the detail.Sebenarnya masih banyak persoalan dan carapenyelesaiannya yang saya perlu sebut, namun denganilustrasi penanganan masalah perbankan di atas sayamaksudkan untuk memberi sedikit masukan informasi apayang kita hadapi waktu itu. Saya hanya dapat memberi beberapa pertanyaan danpermasalahan yang untuk menjawabnya, saya serahkankepada para pakar dan para menteri yang ikut berperan aktifmendampingi saya, baik sebagai anggota Kabinet ReformasiPembangunan maupun sebagai anggota BI, anggota Komisiyang bersangkutan di DPR/MPR dan para pegawai negeribaik eselon satu maupun eselon dua yang namanya tidakmungkin saya sebut satu demi satu, namun sangat berjasadalam melaksanakan pendekatan dan penyelesaian tersebut. Bagaimana mekanisme pengalihan tagihan bantuanlikuiditas terhadap perbankan dari Bank Indonesia kepadaBPPN berjalan? Bagaimana mekanisme pelaksanaanprogram petunjuk pelaksanaan jaminan pemerintah? Apakewajiban bank yang tidak dijamin? Apa sanksinya?Bagaimana program jaminan terhadap kreditur luar negeri?Bagaimana tata cara pelaksanaan jaminan BI ataspembiayaan perdagangan internasional? Ini adalahbeberapa pertanyaan dan permasalahan yang harus dijawaboleh para pakar yang telah saya sebut di atas. Hanya untuk memperlihatkan sedikit kompleksitas krisismoneter yang berdampak pada krisis politik dan krisismultidimensi di Indonesia, yang harus diselesaikan denganpelaksanaan pendekatan-pendekatan yang simultan, tanpaterjadinya pertumpahan darah dengan segala konsekuensinyademi tetap berdirinya NKRI yang diproklamasikan tahun 1945. 189 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Bank Indonesia yang sehat dan kuat harus didampingioleh perbankan komersial yang sehat dan kuat pula. Sebagaimasyarakat yang terbesar di Asia Tenggara adalah wajarjikalau pada ujung tombak dunia bisnis perbankan diwilayah Asia Tenggara salah satu bank komersial yangunggul dan besar adalah bank komersial milik Indonesia yangdapat berkembang dan bergerak secara mandiri. Sejarah perbankan di NKRI sebenarnya sudah lebih darisatu abad usianya, namun asalnya semua berakar di Eropapada umumnya dan khususnya dari Belanda. Bank-bankKomersial ini, dalam dua dasawarsa pertama setelahproklamasi dinasionalisasi dan ditugaskan melanjutkanpekerjaan dan usaha seperti semula. Namun sekarang yangmembawa persoalan adalah perbankan komersial padaumumnya khususnya Badan Usaha Milik Swasta yangsebagaian besar lahir akibat deregulasi perbankan dalamtahun 80-an. Dengan wawasan tersebut di atas, saya memutuskandalam rangka reformasi dan penyelesaian masalahperbankan, baik di sekitar Bank Sentral atau Bank Indonesiadan sekitar bank milik pemerintah atau BUMN, bank milikswasta atau BUMS, menyelesaikannya dengan mengambilkebijakan sesuai pemikiran saya melalui pendekatanaproksimasi. Kebetulan dari beberapa bank milik pemerintah adaempat BUMN yang cocok dan tepat dijadikan satu bank.Baiklah saya jelaskan latar belakang Bank BUMN tersebutsebagai berikut:1. Bank Dagang Negara merupakan salah satu bank tertua di Indonesia. Sebelumnya Bank Dagang Negara dikenal sebagai Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij yang didirikan di Batavia (Jakarta) pada tahun 1857. Pada tahun 1949, namanya berubah menjadi Escomptobank Detik-Detik yang Menentukan 190
    • NV. Selanjutnya, pada tahun 1960 Escomptobank dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Dagang Negara, sebuah bank pemerintah yang membiayai sektor industri dan pertambangan2. Bank Bumi Daya didirikan melalui suatu proses panjang yang bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda De Nationale Handelsbank NV, menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Pada tahun 1964, Chartered Bank (sebelumnya adalah bank milik Inggris) juga dinasionalisasi, dan Bank Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi bank tersebut. Pada tahun 1965, bank umum negara digabungkan ke dalam Bank Negara Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV beralih menjadi Bank Bumi Daya3. Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) berawal dari perusahaan dagang Belanda N.V.Nederlansche Handels Maatschappij yang didirikan pada tahun 1842 dan mengembangkan kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870. Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini pada tahun 1960, dan selanjutnya pada tahun 1965 perusahan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II. Pada tahun 1968, Bank Negara Indonesia Unit II, dipecah menjadi dua unit, salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Unit II Divisi Ekspor–Impor, yang akhirnya menjadi Bank Exim, bank pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor dan impor4. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) berawal dari Bank Industri Negara (BIN), sebuah Bank Industri yang didirikan pada tahun 1951. Misi Bank Industri Negara adalah mendukung pengembangan sektor–sektor ekonomi tertentu, khususnya perkebunan, industri, dan 191 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • pertambangan. Bapindo dibentuk sebagai bank milik negara pada tahun 1960 dan BIN kemudian digabung dengan Bank Bapindo. Pada tahun 1970, Bapindo ditugaskan untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi dan pariwisata Untuk implementasi pemikiran dan strategi penyelesaianmasalah keempat bank milik pemerintah dan sekaligusmenyatukan keempat BUMN tersebut, saya memanggilMenteri Negara Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng. Kepada Tanri Abeng, saya menyampaikan pemikirandan strategi kebijakan saya, dan meminta masukan yanglebih rinci dan usulan nama seorang putra Indonesia yangberpengalaman dalam usaha perbankan. Yang bersangkutanharus berwawasan jauh ke depan, pragmatis, “tahanbanting” dan dapat bekerja cepat, tepat, dan konsisten setiapada sasaran tugas yang diberikan untuk dapatmelaksanakan integrasi keempat aset pemerintah menjadisatu BUMN dalam bidang perbankan komersial danmandiri. Bank hasil penggabungan ini akan saya namakanBank Mandiri. Secara spontan dan tegas Tanri Abeng menjawab RobbyDjohan, yang saat itu sedang menjabat sebagai direkturutama Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia. RobbyDjohan merupakan pribadi yang memenuhi kriteria danpersyaratan yang saya sampaikan. Pertanyaan saya hanya singkat, “Ada orang yang dapatmengganti jabatan Robby Djohan sebagai direktur utamaGaruda Indonesia dan siapa orangnya?” Jawaban Tanri Abeng jelas dan tegas pula ialah AbdulGani! Pembicaraan tersebut hanya singkat dan terjadi di Detik-Detik yang Menentukan 192
    • pendopo kediaman saya Jalan Patra Kuningan. Sayameminta kepada Menneg BUMN Tanri Abeng untuk dalamwaktu sesingkat-singkatnya mengajak Robby Djohan kekediaman saya di Kuningan. Setelah Tanri Abeng meninggalkan kediaman saya, daritempat yang sama saya menelepon Kantor Pusat DeutscheBank di Frankfurt untuk dapat berbicara dengan pakar dantokoh muda bidang perbankan, salah satu direkturnyabernama Dr. Josef Ackermann. Ternyata yang bersangkutantidak berada di kantornya karena sedang berada di London. Setelah mendapat telepon genggam Dr. Ackermann,saya berhasil berbicara singkat dengannya dan bertanya,“Apakah Anda dapat bertemu dengan saya?” “Kapan Pak?” tanya Dr. Ackermann. Sambil bercanda dalam bahasa Jerman sayakatakan:“Kalau bisa kemarin!” Dr. Ackermann menjawab, “Sekarang sudah jam limasore hari Jumat di London namun saya akan berada di Jakartahari Senin jam 10 pagi untuk bertemu dengan Bapak.” Saya kenal Dr. Josef Ackermann melalui salah satuanggota pimpinan Deutsche Bank Dr. Cartelieri yang sudahlama saya kenal. Dr. Ackermann memberi kesan seorangprofesional dalam perbankan dan memiliki wawasan yangmeyakinkan dan sikap seorang wiraswasta atau entrepreneur. Nasihat dan bantuan Dr. Ackermann saya butuhkanuntuk mempersiapkan lahirnya “Bank Mandiri” menjadisalah satu bank komersial Indonesia yang besar, unggul danberperan di Asia Tenggara. Sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankanyang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, maka padatanggal 2 Oktober 1998, berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 75 Tahun 1998, Bank Mandiri berdiri. Kemudian,pada bulan Juli 1999, empat bank milik pemerintah yaitu, 193 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor ImporIndonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia, bergabungdalam Bank Mandiri menjadi kenyataan. Sejarah keempat bank tersebut dapat ditelusuri lebih dari140 tahun yang lalu. Keempat bank tersebut telah turutmembentuk riwayat perkembangan dunia perbankan diIndonesia. Di lain pihak, pemerintah harus berkonsentrasi padapenyelesaian masalah pengangguran yang terus meningkatjumlahnya, larinya modal ke luar negeri, masalah sosial,masalah sembako, dan turunnya nilai tukar rupiah terhadapdolar. Begitu pula inflasi yang menjurus ke hiperinflasi.Semua itu semakin meningkatkan ketidakpercayaanmasyarakat dalam dan luar negeri terhadap keadaan yangtidak menentu dan berdampak negatif terhadap stabilitaspolitik dan ekonomi di Indonesia. Karena itu, saya membagi tugas para pakar danteknokrat di pemerintah dan di BI, agar saling berkonsultasidalam menghadapi permasalahan masing-masing.Walaupun saya juga menekankan bahwa hal itu terbatashanya dalam bentuk konsultasi saja. Para anggota atau pakardalam kabinet bertanggung jawab langsung kepada PresidenRepublik Indonesia. Para anggota atau pakar dalampimpinan Bank Indonesia hanya bertanggung jawab kepadaGubernur Bank Indonesia. Sementara Presiden RI danGubernur BI secara berkala dan kalau perlu tiap saat dapatberkonsultasi. Hal ini saya laksanakan tiap minggu. Pemisahan Bank Indonesia dari pemerintah murni datangdari keyakinan saya dengan pertimbangan bahwa subjektivitasBI tidak mungkin sempurna dan profesional, jika bertanggungjawab kepada Presiden yang memiliki kedudukan dankepentingan politik. Ini bisa mengakibatkan kebijakanprofesional Gubernur BI menjadi tidak tepat karena kendala Detik-Detik yang Menentukan 194
    • politik. Sedangkan, BI harus menghasilkan mata uang rupiahyang berkualitas tinggi. Artinya, nilai tukar rupiah terhadapvaluta asing, dalam hal ini dolar AS, harus menentu dan stabil.Ini hanya mungkin terjadi, jikalau BI dapat bekerja dan berkaryasecara objektif dan profesional, serta pertanggungjawabannyadiatur oleh Tap MPR dan Undang-Undang. BI harus berkonsentrasi pada peningkatan danpemeliharaan kualitas mata uang rupiah, sedangkanpemerintah harus menepati janjinya untuk melaksanakanpemerataan hasil pembangunan secara adil, menciptakanlapangan kerja, mengurangi inflasi, memperbaiki sistempendidikan, sistem riset dan teknologi dan sistem kesehatan. Selain itu, masih menjadi tugas pemerintah untukmemperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional, memacupeningkatan pendapatan negara, melaksanakanpemberantasan KKN, menyempurnakan pembangunanprasarana ekonomi, sistem pertahanan, melaksanakanpenegakan hukum, serta sejumlah tugas lainnya. Keputusan saya untuk memisahkan BI dari pemerintahbukan karena ada tekanan dari IMF atau dari para pakarPenasihat Presiden Soeharto dalam bidang ekonomi.Keputusan itu saya ambil murni berlandaskan pemikiran dananalisis yang sangat rasional objektif. Untuk diketahui, sebagai Menneg Ristek maupun sebagaiWakil Presiden, saya tidak pernah diajak atau diberi informasimengenai jalannya dan hasil perundingan maupun adanyapermasalahan antara pemerintah dengan IMF. Kebijakan dan keputusan saya itu semuanya berdasarkankeyakinan bahwa jikalau Gubernur BI duduk di dalamKabinet Reformasi Pembangunan, maka objektivitas BI akanmenurun dan dapat menjadi salah satu sumber KKN. Halini terjadi karena kepentingan dan pengaruh politik tidakselalu sejalan dan menguntungkan kepentingan ekonomi. 195 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Biasanya, pelaksanaan rencana pemerintah harusditunjang oleh UU dan Peraturan Pemerintah (PP) danadakalanya, baik UU maupun PP, perlu disesuaikan dandisempurnakan. Untuk itu, perlu segera dipersiapkan RancanganUndang-Undang (RUU) yang dalam waktu sesingkat-singkatnya harus diproses menjadi UU dan PP. SejumlahRUU mengenai berbagai hal harus segera diproses menjadiUU. Dengan kerja keras para anggota fraksi di DPR danpemerintah, maka menurut perhitungan para pakar, rata-rata 1,3 produk hukum, berupa Tap MPR, UU, PP danKeppres, tiap hari dapat diselesaikan. Ini mencerminkan komitmen dan iktikad para wakilrakyat dari anggota fraksi manapun di DPR, untuk bersamadengan pemerintah merealisasikan kehendak rakyat, dalammelaksanakan reformasi secara total melalui jalur hukum.Prinsipnya asal tidak bertentangan dengan konstitusi, yaituUUD 1945. Sebagai Presiden, bisa saja interpretasi saya mengenaiUU yang sedang berlaku berbeda, namun tetap sesuaidengan konstitusi dan tidak melanggar UUD 1945 dan TapMPR. Hal ini misalnya, menyangkut gagasan saya mengenaiGubernur BI yang tidak menjadi anggota Kabinet ReformasiPembangunan. UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dalammelaksanakan pembangunan dibantu oleh Bank Indonesia.Kemungkinan interpretasi presiden Soekarno dan PresidenSoeharto mengenai ketentuan ini, karena Bank Indonesiaberperan membantu presiden, maka gubernur BankIndonesia menjadi salah satu pembantu presiden. Karenapara anggota kabinet dalam pemerintahan adalah pembantuPresiden, maka Gubernur BI menjadi anggota kabinet. Detik-Detik yang Menentukan 196
    • Sedangkan interpretasi saya, karena BI harus membantupresiden dalam melaksanakan pembangunan, makagubernur BI yang memimpin BI, harus dapat bertindakobjektif dan profesional. Berdasarkan alasan seperti telahsaya uraikan, maka gubernur BI tidak boleh menjadi anggotakabinet. Landasan hukumnya tetap UUD 1945. Kebijakan saya ini dikritik habis-habisan dan dinyatakanmelanggar UUD 1945. Saya ditakuti-takuti dan dianggapmelanggar UUD. Namun saya tidak takut dan tetapberkeyakinan bahwa Bank Indonesia harus dipisahkan. Jikaada yang mau menuntut, silakan saya dituntut dalam SidangIstimewa MPR nanti. Jika memang akibat kebijakan itu dibutuhkan Undang-Undang, maka akan saya tugasi para pakar untuk segeramenyempurnakan UU yang berlaku dengan menyusunRUU lalu memprosesnya di DPR menjadi UU baru. Karena itu, saya menelepon Kanselir Jerman, Dr. HelmutKohl untuk meminta bantuan agar menugasi seorang tokohdan pakar dari Jerman yang berpengalaman dalam urusanBank Sentral. Pakar ini saya harapkan akan memberikannasihat dan konsultasi kepada para pakar di Indonesia dalambidang yang sama. Tokoh yang paling berpengalamanmenangani Bank Sentral di Jerman adalah Prof. Dr. HelmutSchlesinger, mantan Gubernur Deutsche Bundesbank. Dialahyang ditugasi oleh Kanselir Helmut Kohl untuk segeramenemui saya di Indonesia. Saya juga perlu memberikanpenghargaan kepada Prof. Dr. Wolfgang Kartte, mantanPresiden Badan Anti-Monopoli Jerman yang banyakmemberikan masukan kepada saya dalam hal EkonomiKerakyatan Berorientasi Pasar. Selama lima bulan RUU tentang BI dibahas di DPR danProf. Dr. Schlessinger bersama seorang pakar yangdidatangkan oleh IMF dan pernah aktif mengikuti proses 197 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • tanya jawab di DPR. Akhirnya tanggal 17 Mei 1999, RUUtentang BI dapat diterima dan disahkan oleh para wakilrakyat di DPR menjadi UU. Berkenaan dengan masalah ekonomi dan perbankan,ada dua hal yang sangat saya pahami, yaitu prinsip dasarkredibilitas dan prediktabilitas seseorang atau masyarakat. Prediktabilitas mungkin dalam bahasa Indonesiadiartikan dapat diperhitungkan atau dapat ditentukan.Misalnya unpredictable itu artinya tidak dapat diperhitungkanatau tidak dapat ditentukan atau tidak menentu. Predictableatau menentu, diartikan bisa diperhitungkan. Kalau dia tidakmenentu, berarti dia tidak mungkin dapat diperhitungkan. Orang bisa kredibel, tetapi tidak menentu. Misalnya,orang itu perilakunya baik, kualitas iman dan takwanya baik.Apa yang dia katakan benar. Apa yang dilaksanakan selalubaik dan jujur, sehingga dalam pergaulan menyenangkan,sopan dan pintar, pokoknya sangat kredibel. Namun, dalam pekerjaan, orang itu tidak konsistensesuai dengan harapan, prestasinya tidak konstan dan susahdiramalkan, bahkan sering mengecewakan. Berarti yangbersangkutan dalam pelaksanaan pekerjaannya tidakmenentu atau tidak prediktibel. Dia tidak mempunyaiprediktabilitas. Dapat dipahami jikalau dengan orang yang kredibel,tetapi tidak prediktibel, orang senang berkawan tetapimenghindarinya untuk bekerja sama. Sedangkan, orang yang tidak kredibel tetapi mempunyaiprediktabilitas, orang tidak mau berkawan, tetapi masihmungkin jika bekerja sama, bisa bekerja salingmenguntungkan. Yang paling baik adalah berkawan dan bekerja samadengan orang yang kredibel dan prediktibel. Pemimpin harus dapat mengambil keputusan dengan Detik-Detik yang Menentukan 198
    • cepat dan tepat waktu. Ia harus dapat memanfaatkan danmelaksanakan momentum yang diberikan. Kalaukesempatan itu hilang, itu dapat diibaratkan denganrangkaian kereta api yang telah lewat. Memang, tiap orang memiliki sifat dan karakter sendiri-sendiri sehingga dapat selalu gagal atau selalu berhasilmemanfaatkan momentum. Menguasai teknologi, memilikiknowledge dan mengetahui knowhow adalah prasyaratminimum yang harus dipenuhi namun tidak mencukupi.Selain prasyarat tersebut, orang harus berani mengambilrisiko yang dapat diperhitungkan, mengambil keputusancepat, jelas, dan tepat waktu secara profesional, dapatmemanfaatkan kesempatan dan momentum yang diberikan.Akumulasi pengalaman dalam menyelesaikan masalah-masalah kompleks secara serentak, sangat menguntungkan. Adakalanya, orang itu sama sekali tidak kredibel.Perilaku, penampilannya, atau latar belakang keluarganyapun tidak menunjang kredibilitasnya. Tetapi, kalau dia sudahmengatakan sesuatu, maka dia akan melaksanakannya. Janjiyang telah dia buat, dilaksanakan sesuai dengan kontrak danjadwal. Kualitas kerjanya pun tinggi, karena dia mempunyaimampu mengelola, mengendalikan dan mengimplementasijanji-janji yang telah dibuat. Itu semua dapat terjadi karena dia ditempa oleh keadaansehingga telah memiliki akumulasi pengalaman banyak.Karena itu, dia mampu mengerti dan memanfaatkanteknologi sesuai dengan kebutuhan. Semua yang dia katakan,dilaksanakan sesuai dengan jadwal walaupun dia tidakkredibel. Dengan tipe pemimpin seperti ini, orang mau melakukanbisnis dengannya, sebab kalau dia menandatangani suatuperjanjian dia akan melaksanakannya. Orang masih dapat melakukan perhitungan dengan 199 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • jenis pemimpin tipe seperti ini. Kalau menguntungkan, orangmembuat kesepakatan. Jikalau tidak, orang tidak mau.Orang masih mau melakukan negosiasi. Pemimpin tersebutbiasanya keras, susah, tetapi prediktibel. Dibandingkandengan tipe pemimpin yang kredibel, tetapi setelah membuatperjanjian, tidak mampu melaksanakan kontraknya. Saddam Hussein, misalnya, sama sekali tidak kredibel,tetapi ia masih prediktibel. Orang masih mau membuatkesepakatan dengan dia. Kesimpulannya, jikalau maumemanfaatkan peluang dalam melakukan sebuah bisnis,seseorang haruslah memerhatikan kredibilitas danprediktabilitas sesuai definisi dan penjelasan di atas. Sangat saya sadari bahwa kredibilitas yang dimiliki PakHarto dulunya sangat tinggi, namun menjelang krisismoneter, merosot tajam. Hal ini tidak lepas dari perubahanpertarungan kekuatan geopolitik global. Namunprediktabilitas Pak Harto tetap tinggi. Sebelum perang dunia kedua, kekuatan global yangmengendalikan tata kelola dunia dikuasai beberapa negara,sehingga sifatnya multipolar. Jerman, Italia, Jepang, Inggris,Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat adalah negara adikuasapada waktu itu. Setelah Perang Dunia Kedua usai, menyusul kekalahanporos Jerman–Italia dan Jepang oleh kekuatan Sekutu, makatata kelola dunia yang dulunya bersifat multipolar menjadibipolar, yaitu kekuatan di sekitar Amerika Serikat dankekuatan di sekitar Rusia atau Uni Soviet. Kondisi inilah yang memungkinkan sejumlah negaraseperti Indonesia, Yugoslavia, Mesir dan sebagainya mampubergerak di antara kedua kekuatan ini. Akhirnya, didirikanlahkelompok Negara Non-Blok atau Non-Aligned Countries. Kekuatan-kekuatan bipolar tersebut saling berlombadalam pengembangan dan pembangunan sistem Detik-Detik yang Menentukan 200
    • persenjataan paling canggih. Karena membutuhkan biayayang sangat tinggi, dan produktivitas Uni Soviet lebih rendahdibandingkan produktivitas Amerika Serikat, maka yangbangkrut pertama adalah Uni Soviet. Uni Soviet memilikisistem persenjataan yang canggih dan dapat mengimbangisistem persenjataan Amerika dan sekutunya, tetapi tidakmampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Uni Sovietbangkrut, dan dalam waktu yang cepat mengalamiperubahan besar. Uni Soviet terpecah-pecah menjadi belasannegara. Geopolitik global pun berubah, dari sistem bipolarmenjadi sistem unipolar. Akibat perubahan geopolitik inilah, maka upaya yangsebelumnya dilakukan negara-negara yang tergabung dalamkelompok Non-Blok pun menjadi tidak efektif dan tidak adaartinya. Sekarang, yang penting adalah siapa yang berhasilduduk di Capitol Hill dan menjadi penghuni White Housedi Amerika Serikat, sebab Amerika Serikatlah yang saat inimemegang satu-satunya kekuasaan di dunia. Yang dudukdi Capitol Hill ada dua, yaitu para senator dan pararepresentatif, membentuk Kongres. Sedangkan, yang dudukdi White House adalah siapa saja yang dipilih langsungmenjadi presiden dan wakil presiden oleh rakyat AmerikaSerikat. Demokrasi dan masyarakat madani atau civil society sulitdipisahkan satu sama lain, dan manusialah yang berperan.Oleh karena itu, kualitas demokrasi dan civil society sangatditentukan oleh kualitas lingkungan dan kehidupan manusiadalam masyarakat. Penguasaan Iptek, masalah kesehatan,pangan, air, pendidikan, prasarana ekonomi, informasi dankomunikasi, pemerataan, sosial, msalah keadilan, dansebagainya, yang dimiliki suatu masyarakat atau bangsamenentukan kualitas demokrasi dan kualitas masyarakatmadani atau civil society. Dampak nilai budaya dan nilai 201 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • agama pada proses penyelesaian masalah–masalahmasyarakat tersebut juga sangat menentukan. Masyarakat dunia telah memasuki proses globalisasi danproses penyempurnaan sistem komunikasi melalui internet.Proses penggunaan sistem transportasi denganmemanfaatkan teknologi yang semakin canggih danterjangkau tersebut, telah menjadikan saling ketergantunganantarmasyarakat dan negara, tidak ditentukan oleh jarakyang memisahkannya. Kenyataan ini sangat memengaruhi kehidupan di manasaja, termasuk di Indonesia yang sedang menghadapiperubahan dan reformasi kehidupan dengan segalaakibatnya. Terasa sekali kebinekaan budaya dan agamayang berperan, namun kelihatan pula bahwa kehidupan danbudaya di Indonesia sudah terbiasa dengan pluralisme. Semua bergandengan tangan dengan tuntutan yangsama yakni memperoleh kebebasan di samping kemerdekaanyang telah dimiliki: kebebasan berbicara, kebebasanberpendapat, kebebasan mendirikan partai politik,kebebasan menggerakkan masa untuk memperjuangkansuatu wawasan, kebebasaan pers, kebebasan membeli danmenjual jasa dan barang, dan sebagainya. Pokoknya bebas dan merdeka. Tuntutan ini wajar, sudahmenjadi kenyataan serta dasar proses globalisasi yangmemanfaatkan prasarana ekonomi yang mendunia dansemakin canggih. Persoalannya adalah, berapa biaya yang harus kita bayaruntuk melaksanakan reformasi dan transformasi tersebut? Dari barat sampai ke timur dan dari utara sampai keselatan di kepulauan Nusantara, yang merupakan satu-satunya benua maritim di dunia, hidup ribuan tahunlamanya suatu masyarakat yang memiliki budaya, agamadan kebiasaan yang berbeda. Bhinneka Tunggal Ika, atau Detik-Detik yang Menentukan 202
    • persatuan dalam kebinekaan atau kehidupan dalamtoleransi koeksistensi, atau kehidupan dalam suatu sistemyang plural sudah menjadi kebiasan dan budaya masyarakatIndonesia. Ini adalah kenyataan. Karena itu, saya harus pandai-pandai menyesuaikankenyataan tersebut untuk melaksanakan reformasi dantransformasi menuju masyarakat madani atau civil societyyang bermoral, beretika, berbudaya, dan bertanggung jawab,damai, tanpa perang saudara, tanpa pertumpahan darah,dan tanpa perpecahan. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, masyarakat yangtidak punya kredibilitas dan tidak punya prediktabilitas, haruskita kembalikan menjadi masyarakat yang kredibel danmemiliki prediktabilitas dalam kehidupan politik dan ekonomi.Dalam melaksanakan langkah-langkah penanggulangan krisistersebut di atas, pengembalian kepercayaan adalah kunciutamanya. Langkah awal diarahkan pada pengembaliankepercayaan pelaku ekonomi dalam negeri. Dengan makinnyatanya tanda-tanda pulihnya kepercayaan pelaku-pelakudalam negeri, kepercayaan para pelaku luar negeri juga mulaiikut kembali pulih. Untuk mengembalikan kepercayaan para pelakuekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri, pelaksanaanreformasi kelembagaan di berbagai sektor digulirkan. Dalamkaitan itu, diupayakan kebijakan ekonomi makro dan mikroyang transparan. Di samping meningkatkan kepercayaan,transparansi kebijakan juga akan mendorong partisipasiaktif masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatanpembangunan. Dengan pulihnya kepercayaan secara bertahap, makanilai tukar rupiah menjadi lebih stabil, secara bertahapmembaik, dan akhirnya mencapai tingkat wajar. Karenamelemahnya nilai tukar rupiah adalah salah satu penyebab 203 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • terpenting inflasi saat ini, maka menguatnya dan menjadistabilnya nilai tukar rupiah pada tingkat yang wajar, akanmeredam tekanan inflasi, sehingga laju inflasi terus menurun.Harga barang-barang pokok serta subsidi yang harusdisediakan juga menurun secara bertahap. Menurunnya inflasi diikuti dengan menurunnya tingkatsuku bunga. Bersama-sama dengan mulai berhasilnyapembenahan perbankan dan makin banyaknya para pelakuekonomi yang mulai merasa aman, tenteram dalammelakukan kegiatan sehari-hari, penurunan tingkat sukubunga akan mendorong bangkitnya kembali kegiatanekonomi dalam negeri. Untuk itu, penegakan hukum dan penyesuaian TapMPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, KeputusanPresiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, dan semuaproduk hukum yang menunjang reformasi harus segeradihasilkan. Di sini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NonGovernment Organisation (NGO) harus berperan aktif disamping peranan partai politik yang ada dan akan lahir. Harapan saya berikan kepada lahir dan berkembangnyaLSM, yang secara objektif dan proaktif akan menyukseskanreformasi dan transformasi masyarakat Indonesia menjadimasyarakat madani yang kita cita-citakan. Kenyataannya, dalam proses reformasi dan transformasidi Indonesia, sejak awal LSM sudah dan semakin berperan.Tokohnya pun sudah lahir dan sudah biasa bergerak dalammasyarakat yang plural. Ini semua menguntungkanreformasi yang sedang kita alami. Bisa saja suatu ketika tokoh-tokoh LSM tersebut dipilih langsung oleh rakyat menjadiPresiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, memimpinmasyarakat madani Indonesia, bukan harus tokoh politik.Mengapa tidak? Detik-Detik yang Menentukan 204
    • Ternyata, di dunia Barat setelah perang Dunia II danPerang Dingin berakhir, peran LSM terus berkembang danmenentukan. Khususnya dalam perubahan sistemmultipolar menjadi bipolar dan sekarang tampaknya menjadiunipolar. Mungkin akan kembali ke multipolar lagi dalamsuatu masyarakat yang plural? Masalah yang saya hadapi adalah dua: Pertama,perbedaan antara miskin dan kaya atau kesenjangan sosialatau social gap yang bertambah besar. Kedua, perbedaanbudaya yang memengaruhi interpretasi nilai moral, nilaietika, nilai kebebasan, nilai kemerdekaan, bahkan nilaitanggung jawab. Sebagai contoh, seorang yang beragamaKatolik di Brasil berbeda perilakunya dengan orang yangberagama Katolik di Italia atau di Irlandia. Demikian pulaperilaku seorang beragama Islam di Indonesia, berbedadengan perilaku orang Afghanistan atau China yangberagama Islam. Pengaruh lingkungan dan budaya ternyatasangat menentukan dalam interpretasi dan implementasinilai-nilai agama dalam masyarakat. Masalah yang saya hadapi adalah masalah dasar, yaknimasalah interpretasi hak asasi manusia (HAM) dankewajiban asasi manusia (KAM) yang menurut keyakinansaya sangat tergantung dari budaya dan kualitas hidupmasyarakat, termasuk GNP per kapita. Tentunya, suatumasyarakat seperti Indonesia yang memiliki GNP per kapitahanya sekitar 3 persen dari GNP per kapita masyarakat Baratyang budaya dan agamanya mayoritas Kristen, sedangkandi Indonesia budaya dan agamanya mayoritas Islam,menghadapi masalah tersendiri dalam penilaian daninterpretasi kebebasan, demokrasi, HAM dan KAM dalammelaksanakan reformasi. Piagam PBB tahun 1945 diawali dengan penegasankembali kepercayaan pada HAM, penghormatan hak 205 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • manusia secara personal, pada hak-hak yang sama antarapria dan wanita, dan pada negara. Yang paling penting di antaranya adalah DeklarasiUniversal HAM (1948), Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik dan Sipil bersama dengan Protokol Opsional(1976), serta Konvensi Internasional tentang Hak-HakEkonomi, Sosial dan Budaya (1976). Semua itu dikenal dengan Pernyataan HAMInternasional, dan ketiga instrumen tersebut merupakanpenguji dalam menafsirkan pasal-pasal tentang HAM dalamPiagam PBB. Kita tahu bahwa anggapan HAM itu universal adalahsangat kontroversial. Apa yang dianggap sebagai HAM bagisebuah masyarakat, mungkin dianggap sebagai antisosialoleh masyarakat lain, karena standar dan nilai relatiftergantung kebudayaan yang menjadi sumbernya. Asumsiini didasarkan pada logika “relativisme budaya” sebagaiberikut: HAM berkaitan dengan keyakinan moral Keyakinan moral ditentukan oleh komitmen budaya Komitmen budaya pada tingkat yang sangat penting dipengaruhi oleh agama Komitmen-komitmen tersebut berbeda secara fundamental antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain Oleh karena itu interpretasi HAM pasti berbeda secara mendasar pada berbagai kebudayaan Ternyata dalam menginterpretasikan nilai-nilai HAMuntuk reformasi, masyarakat Indonesia masih sangatdipengaruhi oleh logika “relativisme budaya” dalammengidentifikasi norma dan rekomendasi HAM. Sangatdisayangkan bahwa KAM secara resmi belum diakui sebagai Detik-Detik yang Menentukan 206
    • pengimbang HAM oleh PBB. Semua kenyataan tersebut diatas jelas harus diperhitungkan dalam melaksanakanreformasi di Indonesia. Berbeda dengan masyarakat Barat, masyarakat dinegara-negara berkembang menempatkan kepentinganbersama di atas kepentingan pribadi. Dengan secara khusustergantung pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi,keseimbangan ini telah memperkuat kohesi sosial untukbersama-sama mengatasi tantangan-tantangan sulit secarakolektif. Apakah perilaku komunal ini merupakan khas perilakumasyarakat negara berkembang? Apakah perilakuindividualisme merupakan khas Barat? Reaksi dan interpretasi masyarakat Indonesia terhadapnilai-nilai tersebut banyak persamaannya, namun lebihbanyak lagi perbedaannya. Untuk menutup perbedaan nilai-nilai tersebutdibutuhkan banyak diskusi, banyak pengertian yang dapatmenghasilkan toleransi antara eksponen dan tokoh LSMserta eksponen dan tokoh politik. Oleh karena itu, kebebasanpers adalah hal yang pertama saya berikan. Peran dan pengaruh LSM, khususnya di pusat-pusatkekuasaan di Washington, Paris, London, Berlin, Tokio,Beijing dan Mesir, meningkat dan harus saya perhatikandalam mengambil kebijakan yang berkaitan denganreformasi. Globalisasi dan terciptanya masyarakat madaniyang memiliki lebih banyak informasi membuahkan salingketergantungan antarnegara dan bangsa. Pusat-pusatkekuasaan tersebut saya beri perhatian khusus, karenapengaruh pada kehidupan sosial dan budaya-agama dalammasyarakat Indonesia cukup besar. Posisi, kedudukan, dan peran LSM di pusat-pusatkekuasaan tersebut makin menjadi penting, sedangkan LSM 207 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • tersebut pun berada dalam arus globalisasi. Distorsi atausalah pengertian yang dapat disebabkan oleh kedua faktor,social gap dan cultural gap tersebut, dapat secara tidak sadardan tidak sengaja bisa terjadi. LSM di Indonesia bisa saja berbicara dengan LSMmancanegara dan memanfaatkan istilah yang sama, namundengan pengertian yang berbeda, dan dapat pulabertentangan. Bahkan, pengertian masyarakat luas mengenaiistilah yang dimanfaatkan oleh LSM nasional, dapat samasekali berbeda dan kontra produkif bagi reformasi politik danekonomi di Indonesia. Jika awalnya negara-negara yang tergabung dalamkelompok Non-Blok bisa memainkan posisi penyeimbang,maka sekarang posisinya digantikan oleh kelompok LSM.Tanpa disadari, perubahan sudah terjadi. Segala aktivitas harus dibiayai, demikian pula aktivitasLSM. Siapa yang membiayainya? Untuk partai politik, sudah cukup jelas. Yangmembiayainya adalah mereka yang bersimpati kepadawawasan politik partai. Bagaimana dengan LSM? Bisa dibiayai oleh pemerintah,organisasi multilateral, perusahaan swasta nasional atauperusahaan swasta multinasional. Oleh karena itu, segala kekuatan yang ada di dunia akanselalu berusaha memanfaatkan atau bekerja sama denganLSM untuk kepentingan bersama. Saya tidak berkeberatanatas usaha tersebut, dan justru saya anjurkan, asalpelaksanaannya transparan, menguntungkan masyarakatbanyak dan tidak bertentangan dengan UUD atau UU danperaturan perundangan lain yang berlaku. Inilah yang dimanfaatkan semua pelaku LSM, baik darigolongan kultural maupun dari golongan struktural, untukmelaksanakan program dan rencana masing-masing dalam Detik-Detik yang Menentukan 208
    • memasuki abad pertama milenium ketiga. Di antara merekaada yang berkeyakinan Indonesia sebaiknya dapat dipecahbelah dalam beberapa negara kecil. Ada yang memilikiwawasan untuk memperjuangkan Indonesia menjadi negarasosialis, atau menjadi negara Islam yang terbesar di AsiaTenggara dan sebagainya. Melalui LSM, mereka semua mengadakan gerakan disekitar pusat-pusat kekuasaan di dunia untuk dapatmemengaruhi kekuasaan di sekitar Presiden RepublikIndonesia di Jakarta. Pertanyaan yang terus timbul pada diri saya ialah,bagaimana LSM Indonesia, khususnya yang bergerak diJakarta, dapat mengatasi social and cultural gap yang tentunyaada antara LSM mancanegara yang proaktif di Jakarta? Semua masukan mengenai gerakan dan pemikiran LSMsaya perhatikan, ternyata lebih dari 90 persen beriktikadmurni membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapidengan wawasan yang pragmatis dan menguntungkanreformasi. Sisanya, kurang lebih 10 persen dari LSM tersebut,kurang jelas wawasannya. Misalnya, mereka menuntuttindakan anti-KKN tetapi gerakannya sangat KKN, dansebagainya. Dalam dunia yang cepat berubah dan proses globalisasi,keluar “pelaku-pelaku baru” atau new players yangmemahami bahwa di masa pasca Perang Dingin, sistemunipolar mengganti “pelaku-pelaku tua” atau old players yangsecara alamiah menghilang atau naturally fading away. Berdasarkan analisis perubahan geopolitik global itulah,mengapa tiba-tiba Pak Harto kehilangan kredibilitas dimata Pusat Kekuasaan Dunia. Padahal, beliau mempunyaiandil dalam menjaga stabilitas dunia, khususnya dikawasan Asia Tenggara. Pak Harto sesungguhnya sudah sangat memihak pada 209 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • kepentingan Amerika Serikat dan Dunia Barat daripadakepentingan Rusia atau Dunia Timur semasa situasigeopolitik global berbentuk bipolar, khususnya ketika beliaumenghadapi gerakan komunis di Indonesia. Tidak ada protes dari mana-mana terhadap reaksi yangdiakibatkan oleh tragedi nasional, terhadap golongankomunis dan termasuk dilakukannya penahanan di PulauBuru kepada anggota dan simpatisan kelompok tersebut. Begitu juga ketika Indonesia masuk ke Timor Timur, tidakada reaksi dari dunia internasional, khususnya kekuatanBarat, karena itu menguntungkan kepentingan mereka.Kejadian itu bersamaan dengan revolusi bunga atau flowerrevolution di Portugal yang sangat kiri, dan kejatuhanVietnam ke tangan komunis. Jika Timor Timur jatuh ke tangan kelompok Blok Timurdi tengah-tengah Benua Maritim NKRI yang anti-Komunis,baik Australia maupun Amerika Serikat tidak akanmembiarkan. Timor Timur bisa dijadikan Pangkalan Kapal Perang danKapal Selam Rusia atau RRC, tepat di depan hidungAustralia. Tidak heran jika Australia dan Amerika Serikatmembiarkan Indonesia masuk ke Timor Timur. Ketika geopolitik global bergeser dari pola bipolar menjadiunipolar, maka tidak lagi diperlukan kekuatan pengimbang.Yang bisa memainkan dan mengambil alih peran tersebutadalah LSM. Mereka mulai menentukan, sekaligus ikutbermain di tempat-tempat pusat kekuasaan seperti PBB,Capitol Hill, dan White House. New Left dan New Right mulaimewarnai LSM. Oleh karena itu, kita pun harus membinaberkembangnya LSM yang lebih mengerti budaya danpersoalan negara berkembang, khususnya Indonesia. LSMpenting bagi pembangunan nasional dan perkembangan Detik-Detik yang Menentukan 210
    • penerapan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusiayang mengerti dan memerhatikan budaya kita. LSMIndonesia wajar mencari mitra internasional serta bergerakinternational dan global pula untuk memberi perhatian danpengertian kepada mereka yang berada di pusat keunggulandan pusat kekuasaan dunia. Bahkan ada juga yang memperjuangkan globalisasi yangtampaknya adalah baju baru dari sistem kolonialisme yangpernah merajalela di dunia. Sejak dulu kala, sudah adaglobalisasi. Sekarang, dibuatnya lebih sistematis denganrambu-rambu yang lebih canggih. Di sini LSM harusberperan. Usia tokoh-tokoh yang berperan dalam sistem bipolarsudah lanjut, bahkan sudah mulai pada menghilang. Adalahhukum alam jika pemain-pemain baru atau new playerdengan isu-isu baru bermunculan. Banyak pemain barumuncul melalui LSM-LSM. Perubahan yang berlangsung cepat seperti dijelaskan diatas dapat merugikan bangsa Indonesia yang sedang siaptinggal landas melalui industrialisasi yangberkesinambungan, menciptakan masyarakat Madani yangmengandalkan SDM yang berbudaya, beragama, hiduptenteram, damai, dan sejahtera di Asia Tenggara. Dalam keadaan demikian, saya sangat menyadari bahwakeadaan ekonomi nasional sangat berperan danmenentukan. Apabila kita mau memperbaiki ekonomiIndonesia, maka satu-satunya jalan adalah melakukankoreksi radikal yang mempunyai dampak positif langsungterhadap prediktabilitas dan kredibilitas kita semua. Banyak pakar ekonomi nasional dan internasionalmenyarankan kepada saya untuk membatasi kebebasan tukardan masuk keluarnya mata uang rupiah dengan alasan yangmasuk akal dan rasional. Namun setelah saya pertimbangkan 211 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • dan melihat dari segala sudut, maka saya berkeyakinanbahwa setelah lebih dari 30 tahun mata uang rupiah bebas,justru akan mengurangi kredibilitas dan prediktabilitasekonomi dan nilai rupiah akan menurun dan demikian pulainflasi. Saya menyadari bahwa lebih dari 60 persen yangmemengaruhi pasar adalah biaya sembilan bahan pokok(sembako), biaya pendidikan, biaya kesehatan, biayapengangkutan, dan energi. Oleh karena itu, saya arahkan perhatian penuh padausaha mengatasi semua komoditas dan jasa yang saya sebutdi atas secara rinci dan sistematis, agar permintaan seimbangdengan penawaran. Akibatnya, harga menjadi stabil dandapat memengaruhi tahap demi tahap mengubah arah inflasike deflasi. Saya juga sadari bahwa selama Gubernur Bank Indonesiabertanggung jawab terhadap presiden, maka sering dapatterjadi distorsi karena ikut campurnya presiden dalammenentukan kebijakan Gubernur Bank Indonesia yang tidakselalu menguntungkan ekonomi nasional. Presiden adalahfigur politik dan memiliki kepentingan politik, sedangkanGubernur BI seorang tokoh ekonomi bidang moneter yangperhatiannya harus diberikan untuk menciptakan danmemelihara nilai rupiah yang tinggi dan stabil. Komitmen kita dengan organisasi multilateral sepertiCGI, IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), ILO,dan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia,harus kita taati. Jikalau ada permasalahan yang timbul,maka perlu segera diselesaikan melalui perundingan kembalidan sebagainya. Kesadaran tersebut sangat penting untuk mengembalikankepercayaan terhadap Indonesia dan dengan demikiandapat menghentikan free fall nilai rupiah terhadap mata uang Detik-Detik yang Menentukan 212
    • dolar AS dan mengembalikan inflasi menjadi satu digit dibawah 5 persen melalui mekanisme ekonomi pasar. Sementara itu, gejolak moneter yang sedang terjadi telahmemberi pengaruh yang semakin berat terhadap kehidupanperekonomian nasional, menurunkan kemampuan dalammelaksanakan pembangunan nasional, dan pada umumnyamemperlemah ketahanan nasional. Untuk mengatasi akibat dan pengaruh gejolak monetertersebut, segera diperlukan program reformasi danrestrukturisasi di bidang ekonomi dan keuangan, sertapengendalian dan pengawasan pelaksanaannya yang ketat,sistematis, dan transparan, bebas dari segala intervensi yangsubjektiv. Untuk hal itu, sebagaimana sebagian telah saya sebutkan,tindakan-tindakan yang saya ambil adalah: Dalam waktu 24 jam membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dan membuat rencana yang konkret dan pragmatis untuk penyelesaian masalah yang sedang kita hadapi; Memisahkan Bank Indonesia (BI) dari pemerintah dan memberi kedudukan khusus kepada Gubernur BI yang diatur dengan UU dan tidak bertanggung jawab kepada Presiden; Konsolidasi Badan Usaha Milik Negara dan Perbankan Pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) harus dibarengi dengan transparansi, debirokratisasi, dan deregulasi; Pemberian kebebasan pers; Pemberian otonomi daerah; Desakralisasi institusi kepresidenan dan memberi kedudukan dan peran DPR dan MPR sesuai norma demokrasi, dengan berkunjung ke DPR/MPR untuk berkonsultasi; 213 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Melaksanakan Sidang Istimewa MPR dan menghasilkan Tap MPR sebagai Dasar Hukum Reformasi; Menghasilkan Produk Hukum Tap MPR/UU DPR/PP/ Kepres, sebanyak rata-rata 1,3 UU tiap hari, untuk menunjang reformasi; Melanjutkan dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi multilateral seperti CGI, IMF, World Bank, ADB, IDB, dan ILO; Menyelesaikan masalah Timor Timur untuk mencegah kekuatan luar negeri ikut campur, yang dapat mempersulit dan mengeruhkan proses reformasi; Masalah Aceh, Irian Jaya, dan Maluku adalah masalah nasional dalam negeri dan harus diselesaikan sendiri dan oleh karena itu tidak dipermasalahkan oleh PBB. Untungnya, sejak tahun l968, Indonesia telahmelaksanakan lebih dari tiga dekade lamanya RencanaPembagunan Lima Tahunan (Repelita), yang berkelanjutanatas bantuan organisasi multilateral seperti Bank Dunia,Asian Development Bank, dan negara-negara maju sepertiAmerika Serikat, Australia, Belanda, Kanada, Jepang,Jerman, Kerajaan Inggris, Prancis, serta yang lain-lain.Bantuan ini dapat memperkuat daya tahan masyarakatmenghadapi krisis moneter, krisis ekonomi, dan krisis politik. Industrialisasi yang berorientasi pada pasar, mengacupada “keunggulan komparatif” dan “keunggulankompetitif”, dapat serentak diterapkan denganmenggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modernuntuk meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. Inikhususnya dilakukan pada agroindustri tradisional yangsudah ada ratusan tahun, serta industri perminyakan danpertambangan. Transformasi bangsa secara sistematis menjadi Detik-Detik yang Menentukan 214
    • masyarakat industri yang didukung oleh sumber dayamanusia, ilmu pengetahuan, dan prasarana ekonomi yangmemadai dapat dimulai. Begitu pula agroindustri,kedokteran, serta industri pertambangan dan perminyakandapat memanfaatkan teknologi yang mutakhir dan teruji. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan programpembangunan, saya pandang perlu meneruskan fungsi dantugas Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi danKeuangan yang telah dibentuk oleh Pak Harto pada tanggal21 Januari 1998 berdasarkan Keppres Nomor 17/1998,dengan melaksanakan beberapa perubahan struktural danprinsip seperlunya. Di bidang ekonomi, Kabinet Reformasi Pembangunansegera berupaya mengatasi krisis, terutama menghentikankenaikan harga-harga, memulihkan ketersediaan danketerjangkauan bahan makanan dan kebutuhan pokok,melaksanakan program jaring pengaman sosial,mengembangkan ekonomi rakyat, serta melakukanrestrukturisasi perbankan dan utang swasta. Untuk hal itu, pada tanggal 28 Mei 1998, sayamengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1998mengenai penyempurnaan “Dewan Pemantapan KetahananEkonomi dan Keuangan (DPKEK)” yang para anggotanyaadalah sebagai berikut:Ketua : Presiden Republik Indonesia.Wakil Ketua : Penasihat Ekonomi, Prof.Dr.Widjojo Nitisastro.Anggota:1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri2. Menteri Keuangan 215 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • 3. Menteri Negara Sekretaris Negara4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan5. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara /Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara6. Menteri Luar Negeri7. Gubernur Bank Indonesia8. Ketua Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia9. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri10. Sebagai Sekretaris Jenderal merangkap anggota: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Tugas Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi danKeuangan adalah melakukan pengendalian dan pengawasanpelaksanaan program Reformasi dan RestrukturisasiEkonomi dan Keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan PemantapanKetahanan Ekonomi dan Keuangan dibantu oleh pejabattinggi Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai Penasihat. Pelaksana harian Dewan Pemantapan KetahananEkonomi dan Keuangan, mempunyai kewenangan untukmengambil langkah-langkah koordinasi dengan instansipemerintah dan dunia usaha dalam rangka pengumpulanpendapat dan informasi serta perumusan rencana kebijakanyang perlu ditetapkan Dewan Pemantapan KetahananEkonomi dan Keuangan. Demi kelancaran tugas DPKEK tersebut di atas, makapada tanggal 28 Mei 1998, dengan Keppres yang sama, sayabentuk “Pelaksana Harian Dewan Pemantapan KetahananEkonomi dan Keuangan”, untuk melaksanakan kegiatansehari-hari sesuai policy Dewan. Detik-Detik yang Menentukan 216
    • Pelaksana Harian DPKEK terdiri dari:Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan IndustriAnggota: Menteri Keuangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Gubernur Bank Indonesia Ketua Pelaksana Harian DPKEK melaporkankegiatannya kepada Ketua Dewan Pemantapan KetahananEkonomi dan Keuangan. Rapat Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi danKeuangan tiap hari Jumat sore, setelah santap siang bersama,saya pimpin sampai selesai. Setelah sepuluh minggu saya memimpin Rapat DPKEKtiap hari Jumat di Wisma Negara, dan bersama para anggotadewan mendengarkan, menganalisis laporan dan kajianKetua Pelaksana Harian DPKEK, Ginandjar Kartasasmita,maka saya menyadari bahwa Pelaksana Harian DPKEKharus diperkuat dengan suatu Tim Ahli. Oleh karena itu,saya mengeluarkan Keputusan Presiden No. 128 Tahun 1998pada tanggal 15 Agustus 1998 tentang pembentukan TimAhli yang diperbantukan pada DPKEK melalui PelaksanaHarian DPKEK. Tim Ahli tersebut, dipimpin oleh Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Prof.Dr. Boediono dengan para anggotanya sebagai berikut: 217 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Moh. Aryad Anwar, staf ahli bidang pengkajian ekonomi dan keuangan Menko Ekuin Soekarno Wirokartono, Deputi Bidang Fiskal dan Moneter Bappenas Bambang Kesowo, Wakil Sekretaris Kabinet Dono Iskandar Djojosubroto, Direktur Bank Indonesia Achjar Iljas, Direktur Bank Indonesia Effendi Soedarsono, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Susijati B. Hirawan, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan Seluruh anggota kabinet, aparatur pemerintah danorganisasi di bawah naungan saya, telah bekerja denganpenuh dedikasi dan semangat untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya menyelesaikan tugas masing-masing dengansebaik-baiknya. Dalam memimpin mereka semua secara langsung atautidak langsung, tanpa yang dipimpin menyadari ataumengetahui, saya selalu membuat waktu untuk mendengar,membaca, dan mengerti laporan, usul, dan saranpenyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Saya berpendapat bahwa mereka telah bekerja secaraprofesional, dan semua hasil yang menguntungkan rakyatadalah karya mereka secara individu atau sebagai satu tim. Namun jikalau terjadi kesalahan, maka semuanyaadalah tanggung jawab dan kesalahan saya. Dengandemikian, tidak perlu ada yang merasa takut atau ragu untukmengusulkan sesuatu, dan tidak perlu pula merasa bimbangatau kecewa jikalau usul atau saran yang disampaikan tidaksaya terima ataupun tanggapi. Pusat penelitian minyak di beberapa provinsi telah Detik-Detik yang Menentukan 218
    • dipermodern, untuk mendukung meningkatnya kebutuhanpasar dalam negeri. Untuk substitusi impor dan ekspor, telah dibangunbeberapa kawasan industri, antara lain di dekat Jakarta,Surabaya, dan Batam. Tahap awal industrialisasi inimenunjukkan peningkatan kualitas dan produktivitas SDMdengan segala kompleksitasnya seperti tuntutan kenaikanpendapatan, tuntutan kebebasan, pokoknya tuntutanreformasi total. Tuntutan ini semua, tanpa disadari telahdimanfaatkan oleh beberapa tokoh LSM untuk meningkatkanpopularitas dan memperjuangkan kepentingan mereka. Industri keunggulan komparatif seperti halnya industritekstil, pakaian jadi, kayu lapis, sepatu, barang elektronikkonsumsi, dan lain-lain mendapat perhatian khusus untukmeningkatkan produktivitas dan daya saing kita. Saya sangat menyadari bahwa berbeda dengankeunggulan kompetitif, industri berdasarkan keunggulankomparatif tidak memiliki atau tidak mengandalkanteknologi yang mendalam, serta hanya mengandalkanstabilitas politik dan ekonomi di samping rendahnya upahdan rendahnya biaya operasi perusahaan. Jikalau andalanini tidak dipenuhi lagi, maka para investor akanmemindahkan investasinya ke negara lain tempatpersyaratan minimal untuk menjalankan perusahaandipenuhi dan risiko rendah. Stabilitas politik dan ekonomi sangat memprihatinkan,sedangkan tuntutan untuk menaikkan upah berlebihan dantidak proporsional lagi. Ditambah pula beberapa tokoh LSMmemanfaatkan momentum, hanya untuk kepentinganjangka pendek dan tidak memikirkan akibat bahwa parainvestor dapat mengambil alternatif lain, ialah keluar dariIndonesia, karena perusahaan mereka tidak menguntungkanlagi, bahkan mendekati kebangkrutan. 219 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Jikalau ini terjadi, maka pengangguran akan meningkat,pendapatan pun, baik untuk perorangan maupun untuknegara hilang, dan akhirnya kesenjangan sosial atau socialgap membesar. Semuanya jelas merugikan reformasi. Perusahaan-perusahaan yang 100 persen milikpemerintah, khususnya dalam bidang produksi, sepertiindustri dirgantara, industri kapal, industri senjata, danindustri mesin yang semuanya bergabung dalam industriBPIS, memang dengan sengaja diarahkan untukmengembangkan industri kompetitif yang berbeda denganindustri komparatif, sangat tergantung dari penguasaanteknologi, ditunjang oleh adanya prasarana pengembanganteknologi. Industri semacam ini, termasuk yang dimilikiswasta seperti industri otomotif, telah mengakar, sejinggatidak cepat dan mudah pindah tempat ke negara lain, kecualimemang dengan sengaja direkayasa dan dikehendaki olehwakil rakyat di DPR/MPR dan Presiden. Melalui Repelita yang berkesinambungan, dari GNP perkapita hanya 62 dolar AS, kita telah memiliki GNP per kapita1135 dolar AS pada tahun 1996. Hal itu menunjukkan bahwapertumbuhan rata-rata per tahun dari GNP per kapita antara11 persen dan 12 persen, dicapai dalam 28 tahun sejak l968. Dampak krisis keuangan Asia, bersamaan denganglobalisasi, transparansi, cepat berkembangnya sisteminformasi dan pemberitaan yang canggih, telah mendorongbanyak perubahan di dunia pada umumnya, dan khususnyadi Asia. Indonesia menyambutnya dengan tuntutan kebebasan,keterbukaan, keadilan, kesejahteraan, ketenteraman hidup,demokrasi, pokoknya semua nilai dasar hak asasi manusiadan kewajiban asasi manusia. Untuk dapat menikmatikemerdekaan di dalam waktu sesingkat-singkatnya, adalahtuntutan yang wajar dan manusiawi. Detik-Detik yang Menentukan 220
    • Pertanyaannya adalah pengorbanan yang harus kitaberikan untuk perubahan tersebut, berapa besarnya danberapa lamanya? Yang jelas, NKRI harus dipertahankan danperang saudara harus dihindari. Sejarah telah membuktikan,pengorbanan yang harus diberikan oleh rakyat AmerikaSerikat adalah antara lain perang saudara dan kemunduranekonominya, dengan hasil tetap terpeliharanya persatuandan kesatuan negara serta membuka pintu proses demokrasi.Di lain pihak, Uni Soviet tidak dapat menghindari perangsaudara dan kemunduran ekonomi dengan hasil yang tidakmenggembirakan, yakni terpecahnya negara Uni Sovietmenjadi beberapa negara sendiri-sendiri, demikian pula nasibnegara Yugoslavia. Saya berjanji dan bersumpah, dengan segala usaha dandoa atas kehendak Allah Tuhan Yang Maha Esa, insya Allahtetap bersama rakyat, termasuk mereka yang berdemo danmenuntut, dan bahkan yang tidak berkawan dengan saya.Saya akan memimpin bangsa Indonesia melaksanakanreformasi yang dapat mencegah perang saudara danpertumpahan darah, dengan tetap memelihara persatuandan kesatuan bangsa dan NKRI, untuk membuka pintukebebasan dan demokrasi, guna menjadi masyarakat madaniyang berbudaya, hidup sejahtera dan tenteram di bumipertiwi. Dampak perubahan yang tidak terduga atas perilakuForeign Direct Investment (FDI) adalah, kalau sebelumnyamengalir masuk, kemudian menjadi stagnan, akhirnyamereka keluar. Program “Reformasi Pembangunan” pemerintahberhasil menghentikan free fall atau jatuh bebas nilai tukarrupiah Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat padaRp15.000 per dolar AS (Juni 1998) menjadi Rp6.700 per dolarAS (Juni 1999). Demikian pula hiperinflasi dari sekitar 78 221 B. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • persen dapat dikembalikan menjadi sekitar 2 persen. GNP per kapita 1135 dolar AS yang telah dicapai, semulanilainya mundur seperti 12 tahun yang lalu, dapatditingkatkan nilainya menjadi seperti tujuh tahun yang lalu. Dengan asumsi rata-rata pertumbuhan GNP per kapitapertahun sekitar 11-12 persen, maka GNP per kapita sebesar1135 dolar AS yang pernah dicapai pada tahun l996, insyaAllah dengan pengorbanan dan kerja keras seluruh bangsasetelah tujuh tahun, pada tahun 2006, akan kembali. Lari keluarnya Foreign Direct Investment (FDI) dapatdihentikan dan diubah dari stagnasi menjadi masuk kembalike dalam negeri. Kemunduran yang terjadi akanmenciptakan lebih banyak pengangguran di dalammasyarakat, dan dengan laju pertambahan penduduk yanglebih tinggi, sebagai akibat merosotnya GNP per kapita, akanmeningkatlah jumlah orang yang hidup di bawah gariskemiskinan. Dengan demikian kesenjangan sosial akan membesardan mengakibatkan ketegangan serta kecemburuan sosialyang memprihatinkan. Ini semua mempersulit prosespeningkatan produktivitas dan berdampak tidakmenguntungkan pada daya saing ekonomi nasional.Akibatnya, para investor menjadi ragu, bahkan belumtertarik memasukkan modalnya kembali untuk menciptakanlapangan kerja yang sangat kita butuhkan. Apakah ini biaya reformasi yang minimal harus dibayaroleh sekitar 220 juta rakyat Indonesia? Sejarah akanmembuktikan! Detik-Detik yang Menentukan 222
    • C. Masalah Timor Timur “Mengingat mayoritas rakyat Timor Timur sesuai dengan hati nuraninya telah menyatakan pendapat yakni menolak otonomi luas dengan status khusus, maka Indonesia sebagai bangsa dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, harus menerima dan menghormati hasil jajak pendapat itu.” “Pengakuan terhadap keputusan rakyat Timor Timur tersebut, dan pemisahan Timor Timur dari Republik Indonesia secara baik, terhormat, dan damai, dapat dilaksanakan oleh karena Timor Timur tidak masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Proklamasi 1945.” Untuk menyelesaikan masalah Timor Timur, saya mulaidengan bertanya kepada kita semua: Indonesia itu siapa?Who is Indonesia? Ada yang mengatakan Indonesia adalah yang dahulunamanya Hindia Belanda. Mengapa Hindia Belanda? Sebelum warga Belanda, warga Portugal, Spanyol, danInggris pernah datang dan menguasai wilayah Nusantara.Mengapa bukan wilayah yang pernah dikuasai parapendatang atau para penjajah inilah yang dijadikan tolokukur penentuan wilayah Indonesia? Apa ada alasan lain? Alasan Bahasa? Lalu, bagaimana dengan Malaysia danBrunei, mereka juga bahasanya tidak berbeda jauh denganBahasa Indonesia berakar pada Bahasa Melayu. Mengapabukan wilayah kehidupan “Rumpun Melayu” yang menjadidasar penentuan wilayah Indonesia? Apa definisi “RumpunMelayu?” Apakah “Rumpun Melayu” suatu ras atau suatugolongan etnik saja? 223 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Banyak sekali pertanyaan dan alternatif yang dapatdimanfaatkan untuk menentukan wilayah Indonesia! Lalu, ada yang mengatakan, karena ProklamasiKemerdekaan Bangsa Indonesia yang hidup di WilayahNederlands Indië atau Hindia Belanda yang disampaikan olehBung Karno dan Bung Hatta? Apa perekat rakyat yangbegitu heterogen dan begitu beraneka budaya, bahasa, adatistiadat, perilaku dan penampilan? Apa hubungannya dengan Timor Timur? Nama Indonesia baru 155 tahun usianya. Pada tahun1850 seorang tokoh Inggris bernama George Windsor Earlberpendapat, bahwa sebaiknya, ras yang kulitnya sawo matangdiberi nama. Beberapa pakar Inggris berpendapat, paling baikdiberikan nama Melayunesia karena bahasanya berasal dariBahasa Melayu. Usul tersebut menimbulkan perhatian danperdebatan antara para pakar di dunia yang mendalamibidang sosial budaya, sejarah dan sebagainya. Ada yangsetuju dan ada pula yang tidak setuju dengan namaMelayunesia. Sekelompok pakar berpendapat bahwa sebaiknya budayadan tidak saja bahasa masyarakat yang diperhatikan. KerajaanHindu seperti Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya yangpernah berkuasa dan mendominasi kehidupan di wilayahNusantara patut diperhatikan. Oleh karena itu, merekaberpendapat bahwa lebih tepat diberi nama Hindunesia. Masalah pemberian nama dibahas dalam beberapamakalah ilmiah oleh sekurang kurangnya 12 ilmuwanseperti, Bastian, Snouck Hurgronje dan sebagainya, danakhirnya nama Hindunesia terus berkembang menjadi namaIndonesia. Sejak itulah nama Indonesia lahir. Lalu, muncul pertanyaan, Indonesia itu yang mana Detik-Detik yang Menentukan 224
    • wilayahnya? Who and where is Indonesia? Apakah hanyaterbatas pada kawasan bekas koloni Hindia Belanda saja,atau bekas kerajaan-kerajaan Hindu, atau wilayah yangberbahasa Melayu? Apa itu Indonesia? Untuk dapat menjawab secara objektif pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dikembangkan pendekatananalisis ilmiah sebagai berikut: Analisis mengenai suatu masyarakat yang dapatberkembang menjadi suatu masyarakat dan negara yangmandiri dan modern mendapat perhatian utama. Marilah kita perhatikan kehidupan masyarakat di bekasjajahan Belanda, dari sudut HAM dan KAM. Ternyatamasyarakat tersebut, tanpa disadari, telah dibagi dalam lima“kasta”: Kasta pertama adalah masyarakat penjajah pada umumnya warga Eropa dan khususnya warga Belanda Kasta kedua diberi kepada peranakan orang-orang Eropa dan keturunannya Kasta ketiga, diperlakukan sebagai kelompok menengah dan merupakan kelompok masyarakat bisnis, diberi kepada warga keturunan Tionghoa yang memiliki dan mengembangkan jaringan perdagangan untuk pembangunan wilayah. Ada yang berpendapat di mana ada orang Tionghoa maka tempat tersebut akan makmur. Tetapi, ada yang membantah dan berpendapat bahwa justru karena tempat itu makmur, maka orang Tionghoa datang. Itu suatu polemik yang tidak perlu di kembangkan Kasta keempat diisi oleh orang pendatang Asia lainnya yang berasal dari Arab, India dan siapa saja yang datang ke kawasan ini untuk mencari penghidupan Kasta kelima dan terendah diberi kepada warga 225 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • penduduk asli atau pribumi yang disebut inlander Untuk mempermudah pengawasan dan pengendalianmasyarakat mayoritas, maka yang digolongkan sebagaipribumi atau inlander, dipecah belah lagi oleh penjajah. Kaum feodal pribumi dipersilakan mengatur dirinyasendiri dan diberi fasilitas untuk mencegah pemberontakanyang dapat diawali oleh gerakan golongan feodal pribumiyang tidak puas. Kelompok masyarakat yang memeluk agama Islam,didorong untuk terus membaca Alquran agar pahammasalah keislaman dan dapat memasyarakatkannya untukmemelihara moral dan etik yang berkualitas demi kehidupanyang tenteram dan damai. Jikalau pemerintah penjajah melaksanakan“kristenisasi”, maka masyarakat terpaksa harus diberipelajaran membaca dan berbahasa Belanda untuk mampumembaca “kitab Injil”. Akibatnya masyarakat kasta kelima atau pribumi yangpada dasarnya adalah masyarakat multi etnik denganbahasa, budaya dan adat istiadat yang heterogen dapatdipersatukan oleh bahasa Belanda melawan penjajah.Karena itu, politik pecah belah dan adu domba antarapribumi yang diterapkan oleh penjajah sulit dipertahankan. Di samping itu, melalui bahasa Belanda, pemikiran–pemikiran intelektual mengenai keadilan, kebebasan,kemerdekaan, dan kesetaraan, begitu pula Sosialisme,Marxisme, dan sebagainya, yang sedang berkembang diEropa, dapat diikuti dan dipahami oleh masyarakat kastakelima atau pribumi. Oleh karena itu, proses “kristenisasi” di Indonesia tidakdidukung oleh pemerintah penjajah Belanda. Melalui arusinformasi dari masyarakat intelektual Eropa ke masyarakat Detik-Detik yang Menentukan 226
    • intelektual pribumi di Benua Maritim karena penguasaanbahasa Belanda, akan membangkitkan rakyat untukmelepaskan diri dari belenggu kolonialisme. Para pendatang hanya memberi perhatian padapengambilan SDA terbarukan dan tidak terbarukan denganbiaya serendah-rendahnya. Oleh pemerintah penjajah Belanda, skenario tersebutterus dipelihara, sampai suatu ketika secara evolusi bahasaIndonesia, yang berakar pada bahasa Melayu, berkembangdan menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober1928 dan Proklamasi Kemerdekaan NKRI pada tanggal 17Agustus 1945. Bahasa Indonesia telah berperan sebagaipemersatu masyarakat di Benua Maritim. Ketika jumlah orang Eropa dan Belanda asli yang datangke Benua Maritim melampaui jumlah keturunan peranakanatau “warga indo”, maka peran eksklusif kasta pertamamulai menonjol. Hal ini mengakibatkan kecemburuan sosialdari kasta kedua, yang sebelumnya telah menikmatieksklusivitas tersebut. Mereka merasa terpojok karenaprevilege yang mereka nikmati berkurang, sehingga merekamelakukan konsolidasi. Konsolidasi ini tanpa disadari telahmelahirkan dasar pemikiran-pemikiran yang menjurustentang ke-Indonesiaan. Salah seorang tokoh Indo yang berada di garis depangerakan tersebut dan berpikiran maju adalah DouwesDekker, yang bekerja bahu-membahu dengan dokter CiptoMangunkusumo dan Suwardi Suryoningrat yang berasaldari kelompok feodal di Jawa. Dari sinilah lahir pemikiran Indonesia yang sekuler. Jadi,pemikiran tentang apa itu Indonesia tidak berkaitan denganadanya ras Indonesia. Tidak ada ras Indonesia. Lalu apa yang mengikat mereka? Ikatan mereka adalahkepentingan bersama dan rasa kebersamaan, yaitu sama- 227 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • sama merasa dirugikan oleh pemerintah kolonial Belanda.Lahirlah NKRI yang sekuler, namun belum merakyat. Benih gerakan ke-Indonesiaan mulai merakyat setelah20 Mei 1908, bertepatan dengan kelahiran Budi Utomo.Organisasi Budi Utomo, pada mulanya hanya memikirkankepentingan orang Jawa, telah berkembang meluas. SetelahJawa, kemudian diikutkan Madura, dan setelah itudiikutsertakan Bali. Setelah itu berhenti, belum terpikir nasibpenduduk yang tinggal di pulau-pulau di luar Jawa. Dalam organisasi Budi Utomo pemikiran-pemikiranyang dirintis oleh Douwes Dekker, Dokter CiptoMangunkusumo dan Suwardi tersebut terus berkembang.Kemudian pemikiran tersebut dilanjutkan lagi oleh DokterWahidin Sudirohusodo. Pemikiran-pemikiran ini tidak dapatberkembang di tanah air, tetapi justru di Belanda, tempatdidirikan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. DariBelanda, nasionalisme Indonesia berkembang dan mendapatreaksi yang positif di Indonesia. Kajian dan kenyataan tersebut, meyakinkan saya bahwaintegrasi Timor Timur masuk ke dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia sukar dipertahankan. Mungkin, TimorTimur semula dibiarkan masuk ke dalam NKRI akibatperubahan sekitar dua kekuatan global. Pertama, the Fall of Vietnam dan the Flower Revolution diPortugal yang dikuasai kelompok kiri. Kedua, kekhawatiran Timor Timur dapat menjadipangkalan kapal perang dan kapal udara Blok Komunis ditengah NKRI yang anti-Komunisme dan di depan Australia. Ketiga, terjadinya vakum dalam kepemimpinanpemerintah Portugal di Timor Timur, yang dapatmengakibatkan destabilisasi daerah jajahan Portugal,sehingga memberi peluang kepada gerakan dan kekuatan Detik-Detik yang Menentukan 228
    • kiri untuk merealisasi terjadinya pangkalan komunis danKomunisme di Timor Timur. Namun, sekarang setelah runtuhnya Blok Komunis danwajah dunia berubah menjadi wajah kekuasaan yangunipolar dan isu utamanya adalah HAM, demokrasi, danglobalisasi, maka keadaan berubah. Peran LSM menjadi lebihproaktif memanfaatkan jaringan informasi yang semakincanggih, menggantikan peran Non-Blok dalam sistembipolar. Wajarlah jikalau timbul beberapa pertanyaan dibenak saya, “Mengapa ‘Masalah Timor Timur’ yang sudahtidak relevan lagi, dibiarkan berkembang menjadi masalahnasional Indonesia?” Bukankah proses penyelesaian “Masalah Timor Timur”melalui LSM dapat ditunggangi dan dimanfaatkan olehgerakan nasional dan internasional dengan programmerugikan pembangunan, stabilitas, serta persatuan dankesatuan NKRI? Jikalau para anggota MPR dan Presiden Soeharto telahmengambil kebijakan untuk menerima keinginan rakyatTimor Timur, untuk bersama rakyat NKRI melaksanakanpembangunan, karena alasan kebersamaan pernah dijajaholeh masyarakat pendatang, maka alasan tersebut masukakal dan sesuai jiwa UUD 1945. Baiklah kita mengikuti secara kronologis perkembangan“Masalah Timor Timur” di dunia internasional sebagaiberikut: Sejak dinyatakan secara legal formal bahwa wilayahTimor Timur berintegrasi dengan Indonesia, melalui UU No.7/1976 tanggal 17 Juli 1976, status integrasi Timor Timurdengan Indonesia terus saja dipersoalkan masyarakatinternasional. Tanggal 19 November 1976, Sidang Umum PBBmenyatakan menolak aneksasi Indonesia terhadap Timor 229 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Timur. Upaya masyarakat Indonesia meningkatkan statushukum, dengan mengukuhkan integrasi Timor Timur keIndonesia melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/1978,ternyata tak mengubah pandangan internasional. Keluarnya resolusi-resolusi PBB yang menyerukanpenarikan pasukan Indonesia dari Timor Timur adalahgambaran bahwa integrasi Timor Timur dengan Indonesiamasih dipersoalkan masyarakat internasional. Terlepas darilatar belakang sosio-politik situasi perang dingin ketika itu,di mata masyarakat internasional keputusan PresidenSoeharto mengirimkan pasukan ke Timor Timur adalahmenyalahi aturan internasional. Penyelesaian status Timor Timur melalui jalanReferendum sesungguhnya sudah bertahun-tahun diajukanberbagai pihak dalam forum internasional kepada Indonesia,dan juga tokoh rakyat Timor Timur seperti Xanana Gusmao,Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo, dan Jose Ramos Horta.Alasan mendasar yang disampaikan adalah karena setiapbangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri (right toself-determination), yang juga diamanatkan dalamPembukaan UUD 1945. Usulan referendum itu pulalah yang didesakkan PBB danPortugal, dalam perundingan Tripartit dengan Indonesia.Tawaran otonomi diperluas kepada Timor Timur dariPemerintah Indonesia, ditambah oleh PBB dan Portugaldengan syarat membuka kesempatan kepada rakyat TimorTimur untuk tetap menentukan nasibnya sendiri melaluijalan referendum di kemudian hari. Hasil sidang Kabinet Bidang Polkam tanggal 27 Januari1999, menyatakan bahwa jika tawaran otonomi diperluasditolak rakyat Timor Timur, maka Indonesia akan memintapara wakil rakyat di MPR yang terpilih melalui pemilihanumum mendatang untuk mempertimbangkan kemungkinan Detik-Detik yang Menentukan 230
    • melepaskan Provinsi Timor Timur dari Negara Kesatuan RImelalui Ketetapan Sidang Umum MPR mendatang. Setelah 22 tahun kita mengalami sejarah kebersamaandengan rakyat di Timor Timur, ternyata tetap tidak mencukupibagi rakyat Timor Timur untuk menyatu dengan kita, makakiranya adalah wajar dan bijaksana, bahkan demokratis dankonstitusional, bila wakil-wakil rakyat yang kelak akan terpilihdi MPR, diusulkan untuk mempertimbangkan, agar dapatkiranya Timor Timur secara terhormat, secara baik-baikberpisah dengan Negara Kesatuan RI. Dari sisi konstitusional, integrasi Timor Timur menjadibagian Republik Indonesia ditetapkan melalui KetetapanMPR No. VI/MPR/1978, tanggal 22 Maret 1978, setelahsebelumnya diatur dengan UU No. 7/1976 tanggal 17 Juli1976. Atas dasar itulah, “opsi kedua” harus dikonsultasikanlebih dahulu kepada wakil-wakil rakyat di SU MPR 1999. Namun, jikalau ternyata iktikad dan niat kita selama 22tahun tidak dapat diterima oleh rakyat Timor Timur, makaadalah wajar pula jikalau secara demokratis rakyat TimorTimur diberikan kesempatan untuk menentukankehendaknya sendiri memilih apakah mau “terus bergabungbersama Rakyat Indonesia melaksanakan pembangunan atauberpisah secara damai menjadi negara tetangga yang bersahabat”. Berlainan dengan status masyarakat di wilayah NKRIlainnya, yang karena kebersamaan selama 350 tahun dijajaholeh bangsa Belanda dan berhasil memproklamasikankemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudiandiakui oleh seluruh dunia dan PBB. Saya terkenang lagi pertemuan dengan Uskup Dili, CarlosFilipe Ximenes Belo, di Bina Graha, Kantor Presiden, padahari Rabu tanggal 24 Juni 1998. Pada waktu itu sayadidampingi oleh Menlu, Ali Alatas; Menhankam, Jenderal 231 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Wiranto; Mendagri, Syarwan Hamid; dan Mensesneg, AkbarTandjung. Pada waktu itu, saya berusaha menjelaskan bahwamilenium dan abad yang akan datang adalah abadglobalisasi dan abad informasi. Dalam abad mileniumtersebut, bangsa dan masyarakat di dunia cenderung untukberkelompok seperti Eropa, Amerika Utara, ASEAN dansebagainya. Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang terdiri atasratusan masyarakat etnik dengan budaya dan bahasatersendiri. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika atau “satudalam kebinekaan” adalah semboyan lambang negaraKesatuan Republik Indonesia. Hanya dalam bentuk NKRIseperti sekarang ini, bangsa Indonesia dapat berperan danmenentukan nasibnya sendiri. Sebagai contoh saya sebut Amerika Serikat yang justrukarena kebinekaannya, kebebasan dan demokrasi di atas nilaiHAM dapat berkembang menghasilkan produktivitastertinggi di dunia, sehingga masyarakat Amerika menikmatikualitas hidup yang tinggi. Seperti telah saya sampaikan, hampir semua (90 persen)keinginan Uskup Belo dapat saya terima dan segera sayapenuhi karena merupakan permintaan yang wajar dipenuhi. Jaminan hak kebebasan penduduk asli untuk bepergianke mana saja dan menetap di mana saja, tanpa membatasiruang gerak mereka saya berikan. Memaksa menetap dipermukiman yang dibangun di sepanjang jalan-jalan umumtidak saya benarkan. Mengapa rakyat tidak dapat bergerak di rumahnyasendiri? Alasan keamanan, tidak cukup untuk melarang.Bahkan, rakyat Indonesia dapat bebas bergerak, di seluruhwilyah NKRI atas tanggung jawab sendiri kecuali di daerahpribadi atau daerah militer. Detik-Detik yang Menentukan 232
    • Sebelum Rancangan Undang-Undang mengenaiAnggaran Pembangunan Nasional 1999/2000 dalam bulanJanuari 1999 mulai dibahas dan diproses, saya harapkandapat bertemu dengan Uskup Bello lagi. Keinginanpertemuan pada awal bulan Desember 1998 saya sampaikanpada kesempatan tersebut. Setelah SI MPR 1998 berhasil dilaksanakan, makamelalui Menteri Dalam Negeri saya mengingatkan UskupBello untuk memenuhi janjinya bertemu dengan saya. Satu-satunya alasan yang masuk akal ialah Uskup Bello mungkinkecewa atau sudah putus asa? Mengapa? Beberapa hari kemudian saya menerima surat dariPerdana Menteri Australia, John Howard, yangmengusulkan agar penyelesaian masalah Timor Timurdilaksanakan seperti penyelesaian bekas koloni Perancis,New Caledonia, yaitu: New Caledonia dipersiapkan selama limasampai sepuluh tahun oleh negara penjajah Perancis, untukmemperoleh kemerdekaannya melalui suatu Referendum.Menurut saya, surat PM Australia John Howard jelas kelirukarena mempersamakan kasus New Caledonia dengan kasusTimor Timur. Dan Indonesia dianggap seperti Perancissebagai penjajah. Sebagaimana dituangkan dalam Tap MPR No.VI/MPR/1978 oleh SU MPR 1978, permohonan gerakan aspirasirakyat Timor Timur yang dicetuskan pada tanggal 30November 1975 melalui Deklarasi Balibo untuk dapat ikutserta melaksanakan pembangunan nasional bergabungdengan NKRI, dapat dipenuhi. Bisikan hati nurani mayoritas rakyat Timor Timurtersebut, yang akhirnya berhasil memperoleh hakmenentukan nasibnya sendiri, dapat diterima rakyatIndonesia. Konstitusi atau UUD 1945 tidak membenarkan adanya 233 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • penjajahan di muka bumi ini. Bangsa Indonesia selalumemberi simpati dan pengertian besar terhadap perjuanganbangsa di manapun, untuk membebaskan diri dari penjajah. Karena itu, integrasi Timor Timur ke dalam NKRI adalahmurni untuk memenuhi permohonan rakyat di Timor Timurikut serta dalam proses pembangunan yang sedang berjalandi Indonesia. Dengan demikian tidak ada rencana untukmenjajah masyarakat di Timor Timur. Kalau referendum dilaksanakan, berarti rakyat TimorTimur dipersilakan memilih untuk tetap bergabung denganIndonesia atau berpisah sebagai kawan. Presiden tidak memiliki wewenang untuk menentukanpelaksanaan referendum. Yang berwenang adalah MPR,dengan mengeluarkan TAP MPR khusus untuk pelaksanaanreferendum di Timor Timur. Oleh karena itu, saya menolakusul untuk melaksanakan referendum. Apa yang dilakukan di Timor Timur adalah “jajakpendapat” yang berbeda dengan referendum. Perbedaannyaialah, jika referendum langsung menentukan tetap bersamaatau berpisah. Sedangkan jajak pendapat tidak demikian.Referendum memerlukan izin MPR, sementara jajakpendapat tidak, tetapi MPR dapat menolak hasil jajakpendapat tersebut. Menteri Luar Negeri Ali Alatas, saya tugaskan untukmenemui Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan danmenjelaskan maksud jajak pendapat tersebut. Ternyatakebijakan saya melaksanakan jajak pendapat di Timor Timurdapat dipahami dan dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB,sehingga disepakati penandatanganan Perjanjian Tripartitpada tanggal 5 Mei 1999 di New York antara PemerintahRI, Pemerintah Portugal dan PBB yang diwakili oleh paraMenteri Luar Negeri masing-masing dan Sekretaris JenderalPBB. Detik-Detik yang Menentukan 234
    • Segera akan direalisasikan pula pembentukan Unamet(United Nations Mission in East Timor), yang dibentuk padatanggal 11 Juni 1999 berdasarkan Resolusi Nomor 1246Dewan Keamanan PBB sebagai tindak lanjut perjanjianTripartit. Unamet bertanggung jawab untuk melaksanakan danmenyukseskan jajak pendapat di Timor Timur secararahasia, langsung, dan bebas sesuai perjanjian Tripartit.Tugas Unamet berakhir dengan diratifikasinya hasil jajakpendapat oleh SU MPR. Sekretaris Jenderal Unamet adalah Dubes JamsheedMarker dari Pakistan dan para anggotanya dari negara-negara Inggris, Spanyol, Australia, Bangladesh, Irlandia,Afrika Selatan, Korea Selatan, Amerika Serikat, Belanda,Singapura, dan Kanada. Memang, beberapa tokoh Timor Timur di Indonesia, diPortugal, dan di luar negeri mengusulkan agar kepadaProvinsi Timor Timur diberi Otonomi Khusus dan setelahlima sampai sepuluh tahun, baru referendum dilaksanakan. Usul tersebut tidak dapat saya setujui. Jikalau sayamenerima usul para tokoh dari Timor Timur tersebut, makapemerintah harus mempersiapkan pelepasan Provinsi TimorTimur. Ini tidak dapat saya pertanggungjawabkan dan sayayakin tidak mungkin dibenarkan oleh SU MPR. Oleh karenaitu, saya tidak menindaklanjuti usul tersebut. Sidang Umum MPR yang akan datang itulah yangberwenang untuk memisahkan Provinsi Timor Timur dariNKRI, tanpa harus didahului oleh suatu referendum.Bukankah integrasi Timor Timur menjadi suatu ProvinsiNKRI juga dilaksanakan dengan memanfaatkan TAP MPRNo.VI/MPR/1978 sebagai produk hukum SU MPR 1978? Memerhatikan proses reformasi yang sedang berjalan,Presiden harus menjadi panutan bagi rakyat. Perilaku 235 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Presiden harus mengandung nilai budaya dan nilai agamayang berkualitas tinggi, berarti bermoral dan beretika tinggi.Presiden tidak dibenarkan berperilaku double standard atau“tolok ukur ganda” dalam kehidupan sehari-hari danpengambilan kebijakan. Demikian pula dalam kehidupanberdemokrasi. Yang menjadi perhatian saya adalah kepentingan rakyatIndonesia secara keseluruhan, termasuk rakyat Timor Timur. Berkaitan dengan prinsip untuk menegakkan HAM,bangsa Indonesia tidak boleh berlaku double standard, tetapiharus menerapkan standar tunggal. Keputusan saya untuk menyelesaikan persoalan agarrakyat Timor Timur benar-benar dapat menikmati nilai-nilaiHAM bersama seluruh rakyat Indonesia, tanpa menerapkan“tolok ukur ganda”, dalam menentukan nasib dan masadepan demi kepentingan seluruh bangsa Indonesia termasukrakyat Timor Timur. Bangsa Indonesia yang sangat prihatin kehidupannyatidak dapat dibebani lagi untuk membiayai persiapanpelepasan Provinsi Timor Timur dari NKRI menjadi mandiri.Sejak berintegrasi dengan Negara Kesatuan RepublikIndonesia, pemerintah bersama rakyat telah memberikansegala yang terbaik bagi saudara-saudaranya di bumi LoroSae. Tidak kurang dari 93 persen Anggaran PembangunanTimor Timur berasal dari APBN, sedangkan sisanya yang 7persen berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Anggarantahunan per kapita Timor Timur beberapa kali lipatdibanding anggaran per kapita provinsi lain di tanah air. Integrasi Timor Timur dengan NKRI didasarkan atasaspirasi rakyat Timor Timur yang dicetuskan melaluiDeklarasi Balibo. Rakyat Indonesia menerima keinginanrakyat Timor Timur untuk berintegrasi, sebagaimanadituangkan dalam Ketetapan MPR No.VI/MPR/1978. Hal Detik-Detik yang Menentukan 236
    • ini berbeda dengan provinsi-provinsi lain yang memangsudah menjadi bagian dari NKRI sejak ProklamasiKemerdekaan 1945. Dengan pemberian subsidi tiap tahunseperti tersebut di atas, ternyata belum dapat mencukupiuntuk membiayai Provinsi Timor Timur menjadi mandiri. Lima sampai sepuluh tahun mendatang, Indonesia harusmenitikberatkan perhatiannya kepada penyelesaian masalahnasional pada umumnya, khususnya masalah reformasi danpada pengembalian kepercayaan untuk menjadikanmomentum pembangunan lebih baik, lebih stabil dan lebihberkualitas dibandingkan dengan proses pembangunansebelum reformasi. Jikalau penyelesaian Masalah TimorTimur dilaksanakan sesuai usul para tokoh putra daerahTimor Timur dan PM Australia John Howard, makaketidakpastian atau “uncertainty” akan berlangsung terlalulama dan dapat memberatkan jalannya reformasi. Memerhatikan masukan melalui telepon dari Sekjen PBBKofi Annan, Perdana Menteri Inggris Tony Blair, danPresiden Nelson Mandela dari Afrika Selatan, dan pertemuansaya dengan PM Australia John Howard di Bali, maka sayamengambil kesimpulan dan kebijakan sebagai berikut: Timor Timur bukan koloni Indonesia dan alasan MPR pada tahun 1978 untuk menerima Timor Timur sebagai Provinsi NKRI adalah karena kebersamaan nasib Penyelesaian masalah di PBB mengenai Timor Timur yang berkepanjangan dapat menghambat jalannya Reformasi Masalah Timor Timur sudah harus diselesaikan sebelum Presiden ke-4 RI dipilih, sehingga yang bersangkutan dapat mencurahkan perhatian kepada penyelesaian masalah nasional dan reformasi yang sedang kita hadapi Oleh karena itu, di atas Surat PM John Howard dari 237 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Australia, saya beri disposisi kepada Menko Polkam, MenteriLuar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan danMenteri Sekretaris Negara dan menugaskan mereka agarmempersiapkan pelaksaanaan jajak pendapat rakyat TimorTimur. Jajak pendapat tersebut dipersiapkan untukmengetahui apakah rakyat Timor Timur menerima OtonomiKhusus yang Luas dan tetap bersatu dengan NKRI atauberpisah menjadi rakyat negara tetangga yang bersahabat. Apa pun hasil jajak pendapat rakyat Timor Timur nanti,akan saya laporkan kepada Sidang Umum (SU) MPR hasilPemilu Multi Partai 1999. SU MPR akan menentukan apakahhasil jajak pendapat tersebut dapat diterima atau tidak. Untuk mencegah terjadinya huru hara dengan korbanjiwa dan material di Timor Timur, maka saya memutuskanuntuk memberi kepada seluruh wilayah Provinsi TimorTimur status Keadaan Darurat yang berlaku sebelum dansetelah pelaksanaan jajak pendapat dan berlaku sampaikeadaan di Timor Timur kembali tenang. Pilihannya adalah Darurat Militer atau Darurat Sipil.Jikalau dijadikan Darurat Sipil, maka yang bertanggungjawab adalah Gubernur Timor Timur, sedangkan DaruratMiliter adalah Panglima Daerah Militer Udayana. Saya sangat sadari bahwa menjadikan Provinsi DaerahTimor Timur dalam status Darurat Militer tentunya akanmemberi kesan yang tidak menguntungkan. Oleh karenanya,saya memutuskan untuk segera mengadakan konsultasidengan Dewan Keamanan PBB melalui Sekretaris JenderalPBB Kofi Annan. Di lain pihak, jikalau diberi status Darurat Sipil, makaobjektivitas hasil jajak pendapat akan dipersoalkan, karenaGubernur Provinsi Timor Timur adalah putra daerah asliTimor Timur yang tentunya memiliki pandangan dan sikapsendiri yang belum tentu mencerminkan pandangan dan Detik-Detik yang Menentukan 238
    • sikap rakyat asli Timor Timur lainnya. Saya berpendapat yang paling aman, objektif dan layakdilaksanakan adalah pemberian status Keadaan DaruratMiliter dengan Panglima Daerah Militer Udayana sebagaipenanggung jawab. Dalam melaksanakan tugasnya,Pangdam Udayana akan didukung oleh satuan satuanmiliter yang tidak pernah bertugas di daerah Timor Timur,bahkan pernah bekerja untuk PBB di Afrika atau di manasaja. Setelah saya memberi penjelasan melalui telepon kepadaSekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, dan ia meneruskankepada para Anggaota Dewan Keamanan PBB, maka seharikemudian, saya menerima telepon dari Sekretaris PBB KofiAnnan yang menyatakan bahwa Status Keadaan DaruratMiliter untuk Daerah Provinsi Timor Timur dapat diterima. Pada kesempatan itu, kami sepakat untuk tidak segeramengumumkan hasil jajak pendapat, namun dirahasiakandahulu selama 72 jam, untuk dapat mengadakan persiapanpengamanan seperlunya. Dapat dibayangkan, bagaimanareaksi rakyat Timor Timur yang menang maupun yang kalahemosinya akan meluap. Ini jelas akan merugikan stabilitasdaerah Timor Timur yang bisa mengakibatkan pengorbananjiwa dan material. Saya selalu kembali ke prinsip bahwa konstitusi atauUUD 1945 tidak membenarkan adanya penjajahan dimuka bumi ini. Bangsa Indonesia selalu memberi simpatidan pengertian besar terhadap perjuangan bangsa dimanapun, untuk membebaskan diri dari penjajahan.Karena itu, sekali lagi, integrasi Timor Timur ke dalamNKRI adalah murni memenuhi permohonan gerakanaspirasi rakyat Timor Timur melalui Deklarasi Balibo padatanggal 30 November 1975 untuk bergabung denganrakyat NKRI ikut serta dalam melaksanakan 239 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • pembangunan nasional. Dengan demikian tidak adarencana pemerintah Indonesia untuk menjajah TimorTimur. Di berbagai forum internasional posisi Indonesia selaludipojokkan karena masalah Timor Timur. Tidak kurang daridelapan resolusi Majelis Umum PBB dan tujuh resolusiDewan Keamanan PBB tentang Timor Timur telahdikeluarkan, yang menggambarkan bahwa masyarakatinternasional tidak mengakui sepenuhnya Timor Timursebagai bagian dari NKRI. Argumen Indonesia bahwaintegrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia sebenarnyamerupakan wujud kemerdekaan wilayah tersebut darijajahan Portugal, tidak mendapatkan pengakuaninternasional, malah Indonesia dituduh telah melakukansebaliknya. Posisi Indonesia di forum-forum internasional semakindipersulit oleh kenyataan bahwa selama 24 tahun keamanandan ketertiban di Timor Timur memang sering bergolak.Sebagian masyarakat daerah tersebut secara bertahap telahmengembangkan kesadaran kebangsaannya bersama bangsaIndonesia. Namun sebagian lagi tidak bersedia melakukanhal itu, dan melancarkan gerilya baik di hutan-hutanmaupun di kota, yang dibantu oleh organisasi berskalainternasional. Secara sistematis telah dilancarkan operasipembentukan pendapat umum yang memutarbalikkan fakta,dengan mengeksploitasi segala kesalahan atau kekeliruanyang terjadi di lapangan. Sejak tahun 1975 sampai 1982 masalah Timor Timurdibicarakan dalam forum-forum PBB tanpa membuahkanhasil. Sejak tahun 1983, pembicaraan tentang Timor Timurdibahas dalam forum Tripartit antara Pemerintah Indonesia,Portugal dan Sekretaris Jenderal PBB. Perundingan Tripartitakhirnya juga menemui jalan buntu karena sikap keras Detik-Detik yang Menentukan 240
    • Portugal yang menggagalkan rencana kunjungan misi keTimor Timur (1986 dan 1991), sebagai bagian dari prosesperundingan. Sementara itu, besarnya perhatian dunia terhadapmasalah demokrasi dan hak asasi manusia telah mengangkatmasalah Timor Timur menjadi salah satu agenda internasionalyang semakin menonjol, dan klaim Indonesia bahwa masalahTimor Timur sudah selesai tidak dapat dipertahankan lagi.Indonesia tidak memiliki pilihan lain kecuali berupayamenyelesaikan masalah Timor Timur dengan cara-cara yangdapat diterima oleh masyarakat internasional. Maka perundingan Tripartit digelar kembali setelahIndonesia menawarkan suatu gagasan baru, yaitu konsepOtonomi Luas dengan status khusus bagi rakyat TimorTimur. Gagasan ini sejalan dengan rencana pemerintahuntuk mengimplementasikan otonomi daerah di seluruhwilayah Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah merundingkan elemen-elemen substantif dengan PBB dan Portugal. Pada tanggal18 Juni 1998, usulan tersebut telah dijelaskan oleh MenteriLuar Negeri Republik Indonesia dan Sekjen PBB telahmenyambut baik usulan tersebut. Usulan tersebut juga sudahdikonsultasikan dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi. Pemerintah Portugal menyepakati dirundingkannyapaket otonomi luas untuk Timor Timur, namun sebagai solusiantara (transisi), di mana solusi akhirnya adalah referendum.Dengan kata lain, Portugal melihat penerapan otonomi luassebagai masa transisi atau persiapan menjelangdilaksanakannya referendum yang akan mengantarkanTimor Timur menuju kemerdekaan. Hal yang sama jugadikemukakan oleh pihak Australia. Pada saat usul mengenai otonomi luas dengan status 241 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • khusus tersebut masih dirundingkan dalam forum Tripartitdi New York, pihak-pihak antiintegrasi —di Timor Timurmaupun di luar negeri— melancarkan upaya-upaya agarkonsep otonomi luas tersebut hanya diterapkan untuk 5-10tahun dan sesudahnya diadakan referendum apakah rakyatTimor Timur menghendaki otonomi atau memilihkemerdekaan. Indonesia berpendapat apabila tawaran otonomi luashanya diterima sebagai langkah awal menuju referendum,justru akan menghambat tercapainya suatu penyelesaiansecara tuntas. Perbedaan visi yang mendasar antarakelompok prointegrasi dan antiintegrasi akan sangatmenyulitkan terbentuknya suatu pemerintahan daerahOtonomi Khusus Timor Timur yang efektif dan akan sangatsulit diharapkan adanya stabilitas di Timor Timur karenamasing-masing pihak akan terus memperkuat barisannyauntuk memenangkan referendum. Dalam masa transisitersebut, masalah Timor Timur juga tetap menimbulkanpersoalan bagi Indonesia —baik di dalam maupun luarnegeri— tanpa adanya kepastian mengenai suatupenyelesaian yang komprehensif dan damai. Menghadapi kenyataan tersebut timbul kesadaranbahwa memang perlu dipikirkan suatu alternatifpenyelesaian andaikata tawaran otonomi luas tersebutakhirnya ditolak. Adalah lebih baik apabila masalah TimorTimur dapat diselesaikan secara tuntas dalam waktu yangtidak terlalu lama, daripada membiarkannya semakinberlarut-larut. Pemikiran-pemikiran itulah yangmelatarbelakangi pemberian dua macam opsi olehpemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah TimorTimur secara tuntas. Hal lain yang mendorong ditawarkannya dua opsi dalamjajak pendapat tersebut adalah karena hal itu sejalan dengan Detik-Detik yang Menentukan 242
    • semangat reformasi, di mana nilai-nilai HAM dan demokrasisangat dijunjung tinggi. Reformasi adalah bagian terpadudari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Oleh karenanya,harus dilaksanakan secara konsekuen, murni danberkesinambungan demi kepentingan rakyat yang merdekadan bebas. Kita tidak boleh dan tidak mengenal standarganda dalam menerapkan esensi reformasi tersebut. Semua pertimbangan tersebut saya pelajari secara cermatdan seksama. Demikian pula, saya minta semua anggotaKabinet Reformasi Pembangunan ikut memikirkannya.Karena itulah, pada tanggal 27 Januari 1999, sayamemerintahkan untuk diselenggarakan Sidang Kabinetbidang Polkam yang secara khusus acaranya hanya tunggal,yaitu membicarakan masalah Timor Timur. Beberapa hari sebelum sidang tersebut, atas dasardisposisi saya pada surat Perdana Menteri Howard, sayatugaskan kepada Menko Polkam, Menteri Luar Negeri, danMenteri Pertahanan/Keamanan, untuk masing-masingmelakukan kajian terhadap disposisi tersebut. Kemudian,pada awal sidang kabinet tersebut, ketiga menterimenyampaikan hasil kajian masing-masing secara tertulisdan dijelaskan secara lisan. Ketiganya menyampaikan bahwa untuk menyelesaikansecara tuntas masalah Timor Timur, memang perludilaksanakan jajak pendapat. Mereka juga menyampaikanbeberapa catatan, antara lain perlu dipersiapkan dengan baikagar dapat terlaksana dengan jurdil, dan juga agardiperhatikan para prajurit ABRI yang telah berkorbanbertugas di Timor Timur. Kemudian sidang dilanjutkan dengan diskusi oleh semuaanggota kabinet yang cukup intensif, sehingga sidangberlangsung sampai 4 jam lebih. Atas dasar keputusan darisidang kabinet tanggal 27 Januari 1999 tersebut, kemudian 243 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • pemerintah mengumumkan dua tawaran opsi bagipenyelesaian masalah Timor Timur, yaitu: melalui jajakpendapat rakyat Timor Timur diberi kesempatan untukmenentukan apakah mereka menerima tawaran OtonomiLuas atau menolak. Hal ini juga telah saya konsultasikan dengan pimpinanDPR dan pimpinan Fraksi-fraksi DPR. Kemudian,diformulasikan dalam perjanjian Tripartit yangditandatangani di New York pada tanggal 5 Mei 1999. Pemberian dua opsi tersebut dan juga rancangan naskahperjanjian Tripartit oleh Menteri Luar Negeri telahdisampaikan, kemudian dapat dipahami dan diterima olehDPR (Komisi I). Demikian juga setelah penandatangananperjanjian di New York, DPR (Komisi I) dapat memahamidan menerima perjanjian tersebut. Apabila mayoritas rakyat Timor Timur menolak otonomiluas — setelah mengalami suatu kebersamaan sejarah dalamNKRI, namun mereka rasakan kebersamaan itu tidakmencukupi untuk tetap bersatu bersama Indonesia — makaadalah wajar dan bijaksana, jika kemudian Pemerintah RImengusulkan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, kiranyadapat mempertimbangkan pemisahan Timor Timur dariNKRI secara damai, baik-baik dan terhormat. KebijakanPemerintah RI ini dikenal sebagai opsi kedua. Kita ingin melakukan konsolidasi nasional dalammenyelesaikan berbagai krisis yang terjadi serta menyiapkandiri dengan lebih baik dalam memasuki abad pertamamilenium ketiga. Opsi kedua itu ditawarkan kepada rakyatTimor Timur melalui jajak pendapat. Cara ini disadari akanmembuka peluang untuk menyelesaikan masalah TimorTimur secara tuntas dan terhormat, bukan dengan cara yangtidak bertanggung jawab. Detik-Detik yang Menentukan 244
    • Walaupun demikian, sangat dirasakan adanya usahauntuk terus mendiskreditkan dan merongrong kredibilitasdan prediktabilitas pemerintah Indonesia, melaluipenyebarluasan berita dan isu yang merugikan stabilitaspolitik dan ekonomi. Jika dahulu isu internasional yang ditonjolkan terhadapmasalah Timor Timur adalah pencaplokan negara kecil olehnegara besar, maka sekarang telah bergeser menjadipelanggaran HAM. Pokoknya sasarannya jelas destabilisasiIndonesia dengan harapan terjadinya “Balkanisasi”Indonesia melalui suatu revolusi atau perang saudara. Pada waktu itu, saya tidak pernah menerima laporan daridalam maupun luar negeri bahwa telah terjadi pelanggaranHAM di Timor Timur. Jika memang ada bukti-buktipelanggaran HAM secara sistematis yang direncanakan olehaparatur pemerintah atau ABRI, maka tentu sudah sayabertindak atau memecat para pelanggar HAM tersebut. Tidak mungkin Dewan Keamanan PBB mau bekerjasama dan bersinergi dengan saya, jika memang pelanggaranHAM dilaksanakan dengan sistematik dan terencana. Tidakmungkin Perjanjian Tripartit ditandatangani. Tidak mungkinDewan Keamanan PBB memercayai TNI untukmelaksanakan Darurat Militer. Akhirnya, setelah melaksanakan persiapan secarasistematis, konsisten dengan iktikad yang jujur, jajakpendapat secara demokratis, tertib dan adil siapdilaksanakan. Berbagai pihak terlibat dan menyaksikan jajakpendapat tersebut, yaitu: aparatur Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, ABRI, Polri, Unamet, OrganisasiMultilateral, LSM nasional maupun internasional, termasukCarter Center bersama kawan pribadi saya Presiden JimmyCarter dan istri, semua media massa nasional daninternasional. Maka tibalah hari yang dinanti nantikan, yaitu 245 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • hari yang akan menentukan nasib rakyat Timor Timur. Sehari sebelum pelaksanaan jajak pendapat, padatanggal 29 Agustus 1999, saya mendapat kesempatan untukmenyampaikan pesan kepada seluruh bangsa Indonesia padaumumnya khususnya rakyat di Timor Timur yang disiarkanmelalui Radio dan TV sebagai berikut: Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air di manapun berada, khususnya di Timor Timur yang saya cintai. Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 1999 esok hari, seluruh warga Timor Timur akan menentukan pilihan sesuai hati nuraninya, yakni menerima atau menolak otonomi luas dengan status khusus bagi Timor Timur. Esok merupakan hari yang bersejarah, tidak hanya bagi warga Timor Timur, tetapi juga bagi segenap bangsa Indonesia karena pilihan tersebut berdampak jauh ke masa depan dan harus dipertanggungjawabkan kepada anak cucu kita. Mengingat pentingnya peristiwa itu, saya merasa perlu untuk menyampaikan sambutan singkat menjelang pelaksanaan penentuan pendapat tersebut. Kesempatan yang baik ini akan saya gunakan untuk mengemukakan serangkaian fakta dan perkembangan sejarah yang menyangkut seluruh rakyat Indonesia, dan khususnya saudara-saudara kita warga Timor Timur. Menurut catatan sejarah, seluruh rumpun bangsa di nusantara ini telah dijalin oleh persamaan sejarah, rumpun bahasa dan budaya. Masa itu merupakan masa kejayaan dan keemasan di bawah pemerintahan sendiri. Bukti-bukti otentik mengenai hal ini telah ditulis secara indah oleh sejumlah pengeliling dunia yang singgah di kepulauan nusantara. Menurut mereka, rumpun bangsa —yang mendiami hamparan pulau-pulau di khatulistiwa ini— memiliki sifat ramah terhadap kehadiran bangsa lain, mudah menerima serta memperkaya budayanya dengan nilai-nilai yang datang dari luar. Namun demikian, zaman kejayaan itu sirna ketika Detik-Detik yang Menentukan 246
    • kekuatan asing datang dan menjajah nenek moyang bangsakita. Struktur pemerintahan yang ada dihancurkan dengancara memecah-belah dan mengadu domba sesama wargabangsa. Sendi-sendi perekonomian bangsa roboh, danpenjajah mendirikan mesin perekonomian di atas puing-puing kehancuran ekonomi bangsa. Itulah gambaran suatumasa yang kelam di bumi nusantara pada waktu itu. Didorong oleh semangat untuk melepaskan diri daripenjajahan, akhirnya bangsa Indonesia berhasil merebutkembali kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.Namun demikian, saudara-saudara kita warga Timor Timurmasih harus menanggung beratnya beban penjajahan ituuntuk waktu yang lebih lama lagi. Perlawanan demiperlawanan rakyat Timor Timur untuk melepaskan diri daribelenggu kekuasaan asing telah ditumpas oleh penjajah. Banyak di antara kita mungkin tidak tahu atau lupa,betapa besar pengorbanan para pejuang patriot bangsa dariTimor Timur untuk melepaskan diri dari belenggupenjajahan. Sejarah mencatat tidak kurang dari 500 peristiwaperjuangan heroik saudara-saudara kita telah berlangsungdi Timor Timur. Perjuangan yang terbesar adalah PerangManufahi —yang berlangsung tahun 1894 sampai 1914—yang mengakibatkan gugurnya lebih dari 90.000 pejuangTimor Timur. Masih segar dalam ingatan kita, pada tahun1959 saudara-saudara kita di Timor Timur mengangkatsenjata untuk mengusir penguasa kolonial, namunperlawanan itu sekali lagi telah kandas menghadapikekuasaan kolonial. Gelombang kemerdekaan bagi rakyat-rakyat terjajahpada dasawarsa tujuh puluhan akhirnya sempat pulamenghembus wilayah Timor Timur. Namun demikian, prosesdekolonisasi ternyata berlangsung tidak secara sempurna,karena pihak penguasa kolonial meninggalkan Timor Timurbegitu saja secara tidak bertanggung jawab, dan membiarkannasib saudara-saudara kita jatuh ke dalam perpecahan.Akibatnya, perang saudara tidak terelakkan. Dalam keadaan 247 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • kekacauan yang memuncak itulah Indonesia memutuskan untuk membantu proses dekolonisasi dengan ikut menjamin hasrat mayoritas masyarakat di Timor Timur — yang timbul atas prakarsa sendiri dan disalurkan secara demokratis — untuk bergabung kembali dengan saudara kandungnya setanah air dan setumpah darah Indonesia. Sesuai dengan bisikan hati nuraninya, mayoritas Saudara-saudara kita di Timor Timur akhirnya berhasil memperoleh hak untuk menentukan nasibnya sendiri melalui Deklarasi Balibo pada tanggal 30 November 1975 seraya menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat dan pemerintah Indonesia menyambut baik pernyataan bersejarah itu — tidak hanya atas dasar pertimbangan persamaan sejarah, rumpun bangsa, bahasa dan budaya — tetapi juga atas keyakinan bahwa hal itu merupakan pilihan yang terbaik bagi mayoritas masyarakat Timor Timur. Dalam kaitan ini saya ingin menegaskan kembali sikap dasar pemerintah, yakni bahwa Indonesia tidak pernah mempunyai niat, ambisi, atau kebijakan untuk menduduki wilayah manapun, di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak penggabungan bangsa serumpun yang telah dipisahkan oleh penjajah selama berabad-abad itu, rakyat dan pemerintah Indonesia dengan tulus telah mewujudkan dengan penuh kesungguhan untuk mempercepat laju pembangunan wilayah Timor Timur yang tertinggal dibanding saudara-saudaranya di daerah lain. Sejak merdeka dan berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah bersama rakyat telah memberikan segala yang terbaik bagi saudara-saudaranya di bumi Loro Sae. Tidak kurang dari 93 persen anggaran pembangunan Timor Timur berasal dari APBN, sedangkan sisanya yang 7 persen berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggaran tahunan per kapita Timor Timur beberapa kali lipat dibanding anggaran per kapita provinsi lain di tanah air. Walaupun demikian, niat baik dan upaya yangDetik-Detik yang Menentukan 248
    • ikhlas itu oleh sebagian kelompok masyarakat disambutdengan berbagai upaya pelecehan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan rakyat Timor Timuryang sedang membangun. Hasrat mayoritas rakyat Timor Timur untukmengenyam kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahterabersama-sama dengan saudara-saudaranya dari seluruhtanah air harus tetap kita lanjutkan —dan bahkan kita beriperhatian utama— demi masa depan anak-cucu kita. Atas dasar kesadaran tersebut, pemerintah Indonesiasecara proaktif senantiasa mengusahakan suatupenyelesaian masalah Timor Timur melalui perundingan.Mengingat bahwa permasalahannya terletak di PBB, makasejak tahun 1983 Indonesia bersedia melakukanperundingan di bawah naungan PBB. Indonesia telah duakali mencoba menembus kemacetan perundingan dalamupaya penyelesaian masalah Timor Timur, yakni denganmenerima baik usul Sekretaris Jenderal PBB tentangpengiriman suatu misi pencari fakta PBB pada tahun 1991ke Timor Timur. Sementara Indonesia telah menyatakan bersediamenerima apa pun hasil laporan dari misi pencari faktatersebut, pihak Portugal menolak rencana dimaksud padasaat-saat terakhir. Namun demikian, Indonesia tetapmemegang keteguhan hati yang kuat terhadap upayapenyelesaian melalui perundingan secara damai danberbudaya. Sesuai dengan komitmen itu pula dan didorong olehsemangat serta cita-cita reformasi, maka pada bulan Juni 1998Pemerintah Reformasi Pembangunan mengusulkanpemberian suatu otonomi luas dengan status khusus, sebagaisuatu cara penyelesaian masalah Timor Timur yang adil,menyeluruh dan dapat diterima oleh masyarakatinternasional. Sesuai dengan kesepakatan yang dicapai, perundingansegitiga di bawah naungan Sekretaris Jenderal PBB 249 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • dilaksanakan untuk membahas usulan tersebut. Perundingan tersebut akhirnya berhasil merampungkan dan menyetujui naskah Persetujuan New York mengenai masalah Timor Timur, pada tanggal 5 Mei 1999. Dalam kaitan ini, saya ingin menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia — sesuai isi persetujuan New York tersebut— siap memikul tanggung jawab untuk memelihara dan menjamin ketenteraman, keamanan, perdamaian, dan ketertiban umum yang diperlukan bagi pelaksanaan penentuan pendapat di Timor Timur. Sementara itu, pemerintah Indonesia menaruh kepercayaan penuh kepada PBB untuk melaksanakan tanggung jawabnya, yakni menyelenggarakan penentuan pendapat tersebut secara imparsial, adil, dan jujur. Bersama ini, atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada PBB atas berbagai upaya yang telah dilakukan untuk keberhasilan penyelenggaraan jajak pendapat tersebut. Terima kasih juga saya sampaikan kepada negara-negara sahabat dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat —dalam maupun luar negeri— yang telah membantu persiapan penyelenggaraan dan pemantauan jajak pendapat. Pemerintah Reformasi Pembangunan sudah bertekad bulat untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia baru yaitu suatu masyarakat yang ditegakkan di atas sendi-sendi hukum, demokrasi, keterbukaan dan hak asasi manusia di bawah suatu bangunan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Di dalam masyarakat baru —atau masyarakat madani— itulah pemerintah juga bersikap teguh untuk memberi hak penuh kepada warga Timor Timur untuk mengatur dirinya sendiri dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berada di atas benua maritim Nusantara. Seluruh bangsa Indonesia akan bergandengan dengan saudara-saudaranya di Timor Timur untuk mencapai cita-cita bersama, yakni terwujudnya masyarakat madani yang kita cita-citakan.Detik-Detik yang Menentukan 250
    • Kepada saudara-saudara kita di Timor Timur, saya ingin mengajak untuk tetap bersatu, membangun masa depan yang lebih cerah bersama saudara-saudara serumpun di daerah lainnya. Sampaikan kepada sanak saudara, karib kerabat dan kepada mereka yang saat ini masih berbeda sikap untuk tidak menyia-nyiakan peluang tawaran otonomi luas yang telah disepakati. Akhirnya, saya mengajak saudara-saudara kita di Timor Timur menjelang hari yang bersejarah bagi masa depan dan nasib kita bersama, untuk sejenak merenungkan kembali secara jernih perjalanan dan pengalaman sejarah kita bersama, seperti yang telah saya coba uraikan secara singkat. Bersamaan dengan itu saya mengimbau kepada saudara- saudara warga Timor Timur — yang saya cintai dan hormati — untuk menjatuhkan pilihan yang tepat dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran serta bijaksana, sesuai dengan hati nurani masing-masing. Segenap bangsa Indonesia memanjatkan doa ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa agar saudara-saudaranya warga Timor Timur diberi petunjuk dan bimbingan untuk mengambil jalan yang benar, agar — bersama-sama saudara- saudaranya di provinsi yang lain — dapat terus melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih berkualitas bagi anak cucu kita di masa depan. Demikianlah sambutan saya menjelang penentuan pendapat tentang masa depan Timor Timur. Sekali lagi saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa simpati saya kepada segenap saudara-saudara warga Timor Timur. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati perjuangan kita. Pada hari Sabtu tanggal 4 September 1999 pagi hari WIB,saya menerima telepon dari Sekjen PBB Kofi Annan yangmelaporkan hasil jajak pendapat. Ia menyampaikan bahwaSekjen PBB akan segera memberi konperensi pers untuk 251 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • mengumumkan hasil jajak pendapat di Timor Timur yangtelah berlangsung secara tertib dan damai sesuai rencana. Hasilnya mengecewakan bagi pihak yang ingin tetapbergabung dengan NKRI. Namun kita harus tunduk padakeinginan rakyat, yang dinyatakan melalui hasil jajakpendapat. Sebagai pelaksanaan Persetujuan New York, rakyat TimorTimur telah melaksanakan jajak pendapat pada tanggal 30Agustus 1999. Pihak PBB telah mengumumkan hasil jajakpendapat itu pada tanggal 4 September 1999, yakni 78,5 persenmenolak dan 21,5 persen menerima, dan dengan demikianmayoritas rakyat Timor Timur menolak tawaran otonomi luas. Saya membutuhkan waktu yang cukup lama untukmencernakan kenyataan bahwa rakyat Timor Timur telahmemutuskan untuk berpisah dengan rakyat Indonesia.Namun saya harus terima kehendak rakyat Timor Timur dandemikian pula rakyat Indonesia. Dengan memanjatkan doakepada Allah SWT, saya menyampaikan pesan kepadaseluruh bangsa Indonesia, khususnya rakyat di Timor Timur,yang disiarkan melalui Radio dan TV, sebagai berikut: Saudara-Saudara sebangsa dan setanah air di manapun berada, khususnya di Timor Timur yang saya cintai; Kita patut bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pelaksanaan jajak pendapat tentang masa depan Timor Timur yang telah diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999 dapat berlangsung secara bebas, aman, tertib, demokratis dan lancar. Kelancaran pelaksanaan jajak pendapat tersebut didukung oleh partisipasi yang tinggi warga Timor Timur baik yang berada di Timor Timur maupun yang berada di luar wilayah Timor Timur. Walaupun demikian berapa penyimpangan yang terjadi selama jajak pendapat berlangsung telah dicatat dan diajukan untuk selanjutnya diperiksa oleh Komisi Pemilihan PBB di Dili. Detik-Detik yang Menentukan 252
    • Atas kelancaran pelaksanaan jajak pendapat itu sayamengucapkan terima kasih dan penghargaan kepadaseluruh lapisan masyarakat Timor Timur — yang bersamapetugas keamanan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa — telahberhasil menciptakan suasana yang tertib sehinggapelaksanaan jajak pendapat dapat berjalan lancar. Kita baru saja mendengarkan hasil jajak pendapat yangdiumumkan langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsasecara bersamaan di New York dan di Dili Timor Timur.Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwamayoritas saudara-saudara kita di Timor Timur ternyatamenjatuhkan pilihannya untuk tidak menerima usulanotonomi luas dengan status khusus bagi Timor Timur yangtelah ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian, karena sudah merupakan pilihanyang demokratis yang datang dari hati nurani mayoritassaudara-saudara kita di Timor Timur — serta telah sesuaidengan ketentuan yang tertuang di dalam naskah PersetujuanNew York pada tanggal 5 Mei 1999 — maka pada kesempatanini saya nyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesiamenghormati dan menerima pilihan rakyat Timor Timurtersebut. Walaupun demikian, saya juga sangat memaklumibetapa pahitnya hal itu dirasakan oleh lapisan luasmasyarakat Timor Timur maupun rakyat Indonesia. Olehkarena itu saya ingin mengajak masyarakat di Timor Timurdan seluruh rakyat Indonesia untuk menerima kenyataan inidengan ikhlas, sabar dan hati yang lapang. Berdasarkan hasil jajak pendapat tersebut, maka padatahap selanjutnya pemerintah Republik Indonesia akanmelaporkan hasilnya kepada pemegang kedaulatan tertinggiyaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Sidang Umumyang akan datang. Sambil menunggu keputusan SidangUmum MPR tersebut, saya menyerukan kepada seluruhrakyat Timor Timur untuk tetap tenang dan ikut menciptakanketertiban umum dan menjamin keamanan sertamenumbuhkan suasana yang damai agar tahap dan proses 253 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • selanjutnya dari jajak pendapat tersebut dapat berlangsung baik, tertib, dan damai. Sesuai dengan hasil kesepakatan New York pada tanggal 5 Mei 1999, kepada pemerintah Indonesia telah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan isi persetujuan New York tersebut — khususnya dalam memikul tanggung jawab untuk memelihara dan menjamin ketenteraman, ketertiban umum, dan perdamaian — yang diperlukan selama dan sesudah berlangsungnya jajak pendapat sampai masa peralihan pemerintahan berlangsung. Untuk itu dengan ini saya selaku Panglima Tertinggi menginstruksikan — kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia — untuk menegakkan hukum, keamanan dan ketertiban, serta mengambil segala langkah yang diperlukan sesuai kewenangannya untuk memelihara dan menjamin ketenteraman dan ketertiban umum agar tahap selanjutnya dapat kita lalui dengan baik. Dalam hal ini saya juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengambil tindakan tegas terhadap semua pihak yang mencoba menodai kehormatan bangsa, merongrong kewibawaan pemerintah dan sendi-sendi keamanan dan ketertiban umum di Timor Timur sampai dengan pengalihan kekuasaan — sesuai perjanjian dengan Perserikatan Bangsa Bangsa — atas dasar Ketetapan MPR pada Sidang Umum yang akan datang. Selanjutnya saya menginstruksikan kepada Menteri Luar Negeri untuk melanjutkan perembukan-perembukan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam rangka perundingan segitiga mengenai hal-hal tindak lanjut seperti yang tercantum dalam Persetujuan New York. Sementara itu pemerintah Indonesia akan tetap menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat sebelum mengalihkan kewenangan pemerintahan atas Timor Timur kepada pihak PBB.Detik-Detik yang Menentukan 254
    • Pemerintah Indonesia dengan tekad yang bulatsenantiasa berupaya menegakkan hukum dan ketertiban diTimor Timor. Hal ini telah dibuktikan dengan berhasilnyapemerintah Indonesia dalam menjaga dan memeliharaketertiban umum sehingga jajak pendapat dapat berlangsungsecara tertib dan aman. Namun demikian ketertiban dankeamanan di Timor Timur juga sangat tergantung padapartisipasi seluruh masyarakat Timor Timur sendiri. Oleh karena itu untuk mewujudkan suasana damai,aman dan tertib di Timor Timur maka pada kesempatan inisaya mengimbau kepada masyarakat Timor Timur untuksegera melakukan rekonsiliasi dan menempuh cara-carapenyelesaian secara damai yang telah disepakatisebelumnya. Hal ini saya kemukakan agar kita secarabersama-sama dapat menjaga keamanan dan ketertiban diTimor Timur, dan yang lebih penting lagi adalah agar kitadapat menghindari jatuhnya korban sia-sia dari sebagianbesar rakyat yang sebetulnya tidak bersalah. Jika kita secara bersama-sama dapat menahan diri,mencegah terjadinya perpecahan, pertentangan danpertikaian yang mengakibatkan pertumpahan darah sertasecara bersama menciptakan suasana yang aman dan tertib,maka pilihan yang diinginkan oleh masyarakat Timor Timurinsya Allah akan dapat terwujud secara seksama, secarabaik-baik, dan tertib serta bermartabat. Jika semua proses pengalihan pemerintahan dapat kitalalui dengan baik, maka selanjutnya pada kesempatan inisaya ingin mengajak pemimpin dan rakyat Timor Timuruntuk dapat bersama pemimpin dan rakyat Indonesiamenciptakan suasana hidup berdampingan secara damaimenuju masa depan yang lebih cerah. Demikianlah sambutan singkat saya sehubungandengan telah diumumkannya hasil jajak pendapat tentangTimor Timur. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasamemberkati kita semua. 255 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Sebenarnya, sesuai kesepakatan antara saya danSekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, konperensi pers barudiberikan pada tanggal 7 September, tiga hari setelah hasiljajak pendapat diketahui, sehingga Pemerintah RI dapatmengambil tindakan preventif dengan menjadikan ProvinsiTimor Timur daerah dalam Keadaan Darurat Militer danmemperkuat pasukan TNI dengan pasukan yang belumpernah beroperasi di Timor Timur, tetapi pernah beroperasidi negara lain untuk PBB. Namun entah mengapa, konperensi pers dipercepat olehSekjen PBB, sehingga pemerintah kewalahan menghadapieuforia reaksi pro dan kontra hasil jajak pendapat. Tanggal 5 September hari Minggu pagi, saya tugaskanMenko Polkam bersama dengan Menhankam/Pangab,Kapolri, Menlu, Mendagri, Mensesneg, dan Ka. Bakin denganpesawat khusus Hercules berkunjung ke daerah Timor Timuruntuk melihat keadaan di lapangan. Setelah mendengarlaporan rinci mengenai keadaan di lapangan sebenarnya,maka segera saya tanda tangani Keputusan Presiden yangmenjadikan daerah provinsi Timor Timur dalam KeadaanDarurat Militer terhitung mulai hari Senin pukul 00.00tanggal 6 September 1999. Kita tidak dapat melakukan antisipasi sebelumnya,karena sesuai kesepakatan dengan Unamet, memobilisasipasukan sebelum dilaksanakan jajak pendapat, dapatdisalahartikan seakan-akan mengintimidasi danmemengaruhi rakyat. Kerusuhan terjadi karena tidak diberikannya waktukepada pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakanpreventif untuk mencegah terjadinya peristiwa yang kitatidak kehendaki. Betapa pun pahitnya kenyataan ini, namun sesuaidengan komitmen yang tercantum dalam Persetujuan New Detik-Detik yang Menentukan 256
    • York, Pemerintah dengan rasa berat telah menyatakanmenerima dan menghormati hasil jajak pendapat tersebut. Pemerintah menyadari dan menekankan bahwa baikOpsi I maupun Opsi II sesuai perundingan Tripartit masihmemerlukan persetujuan ataupun ratifikasinya dari SU MPRhasil Pemilihan Umum 7 Juni 1999. Hal ini tecermin pula dengan jelas dalam teks PersetujuanNew York dan dipahami sepenuhnya oleh Sekjen PBB,Portugal maupun masyarakat internasional pada umumnya. Sungguh disayangkan, bahwa setelah pengumumanhasil jajak pendapat yang dimenangkan kelompok yangmenolak tawaran otonomi luas, telah terjadi berbagai bentukkekerasan di Timor Timur yang mengakibatkan kesengsaraanrakyat serta sangat merugikan nama baik Indonesia dilingkungan internasional. Karena keadaan yang memaksa dan demi kemanusiaan,akhirnya Indonesia menyetujui percepatan pengirimanpasukan multinasional ke Timor Timur. Enam hari setelah Provinsi Timor Timur dijadikan daerahdalam Keadaan Darurat Militer, pada hari Minggu tanggal12 September 1999, saya memberi pesan melalui Radio danTV sebagai berikut: Dengan memanjatkan puji syukur dan permohonan kekuatan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya sampaikan penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut hasil jajak pendapat Timor Timur. Seperti kita ketahui, kemarin saya telah mengirim Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima TNI ke Timor Timur untuk memantau dan menilai perkembangan terakhir setelah diberlakukannya Keadaan Darurat Militer, sekaligus mendampingi delegasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Laporan yang antara lain saya terima dari Panglima TNI, Menko Polkam, Menko Kesra, Menteri Luar Negeri, serta 257 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Menteri Dalam Negeri, dan setelah saya kaji bersama dengan Tim Krisis Timor Timur, maka saya telah mengambil keputusan untuk memberi tahu Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengenai kesediaan dan persetujuan Indonesia untuk mengundang Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB, untuk bersama-sama Tentara Nasional Indonesia melakukan kerja sama keamanan (security cooperation) di Timor Timur, guna menciptakan kedamaian di Timor Timur, melindungi rakyat yang terkena musibah, dan melaksanakan hasil-hasil jajak pendapat 30 Agustus yang lalu. Sebelum pemberitahuan tersebut saya telah menelepon Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat mengenai perkembangan yang terjadi di Timor Timur tersebut. Besok pagi tanggal 13 September 1999, pukul 11.00, di Istana Merdeka insya Allah saya akan mengadakan konsultasi dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi untuk menjelaskan lebih rinci permasalahan tersebut. Sejak terjadinya gangguan keamanan dan kerusuhan di Timor Timur, telah banyak jatuh korban dan kerugian karena kehilangan tempat tinggal, yang apabila dibiarkan lebih lama, akan menjadi lebih parah. Oleh karena itu, penderitaan dan kesedihan rakyat Timor Timur harus segera dihentikan. Untuk itu maka saya memutuskan untuk segera memanfaatkan tawaran bantuan Pasukan Pemelihara Perdamaian dari negara-negara sahabat kita melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak menerima jabatan, saya senantiasa berusaha untuk melaksanakan demokratisasi, menegakkan supremasi hukum, menstabilkan perekonomian, dan promosi serta penghormatan hak-hak asasi manusia. Sikap kita mengenai Timor Timur juga didasarkan atas pendirian tersebut. Karena itulah, dengan penuh rasa tanggung jawab, kita telah memberikan dua opsi kepada rakyat Timor Timur yang mendapat tanggapan positif dari seluruh dunia dan juga dari para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat serta komponen-komponen bangsa yang proreformasi. SayaDetik-Detik yang Menentukan 258
    • mengerti bahwa teman-teman kita di seluruh dunia telahmemberikan dukungan terhadap sikap kita tersebut, tetapiyang lebih penting lagi adalah dukungan dari mayoritasbangsa Indonesia sendiri. Sejak diberlakukannya Keadaan Darurat Militer tanggal7 September, TNI telah melakukan langkah-langkah untukmenstabilkan keadaan di Timor Timur. Namun demikian,harus diakui bahwa mereka menghadapi kendala yang lebihbersifat psikologis daripada bersifat militer. TNI telah berbuatsemaksimal mungkin menghadapi suatu keadaan yangkompleks dan rumit, serta kendala-kendala psikologis yangsangat berat, tanpa mengorbankan tanggung jawab merekaterhadap keamanan serta persatuan dan kesatuan bangsadiseluruh tanah air. Karena itu, kerja sama dengan Pasukan PemeliharaPerdamaian PBB, harus dilakukan sedemikian rupa sehinggadapat lebih meningkatkan lagi efektivitas upaya bersamakita untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di TimorTimur secepat mungkin. Sehubungan dengan itu, saya telah meminta MenteriLuar Negeri Ali Alatas untuk segera terbang ke New York,guna menjelaskan kepada Sekretaris Jenderal PBB dankepada para anggota Dewan Keamanan PBB mengenai posisikita serta untuk mempersiapkan rincian pelaksanaanpengiriman Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB tersebut. Dengan penjelasan tersebut, saya mengharapkan agarseluruh komponen bangsa —terutama para tokoh nasionaldan para wakil rakyat— dapat memahami langkah yang sayalakukan tersebut, demi terciptanya kedamaian danketenangan warga Timor Timur pada khususnya danseluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Demikian,penjelasan saya dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang MahaEsa, senantiasa memberi perlindungan dan kekuatan untukmembina kehidupan baru di masa mendatang.Mengingat mayoritas rakyat Timor Timur —sesuai 259 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • dengan hati nuraninya telah menyatakan pendapat yaknimenolak otonomi luas dengan status khusus— maka kitasebagai bangsa harus menerima dan menghormati hasil jajakpendapat itu, karena hal ini sesuai dengan nilai-nilai dasaryang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar1945. Sebagai bangsa yang besar dan menjunjung tinggidemokrasi dan HAM, maka pada Sidang Umum MPR 1999saya akan melaporkan kepada majelis, untuk berkenanmembahas hasil jajak pendapat tersebut danmenuangkannya dalam TAP MPR yang memberikanpengakuan terhadap keputusan rakyat Timor Timur. Selanjutnya melalui TAP MPR Nomor V/MPR/1999tentang Penentuan Jajak Pendapat di Timor Timur, MajelisPermusyawaratan Rakyat mengakui pemisahan TimorTimur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1999 adalah sebagaiberikut: KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR V/MPR/1999 TENTANG PENENTUAN PENDAPAT DI TIMOR TIMUR Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Menimbang: bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia mempunyai tugas menetapkan Garis-garis BesarHaluan Negara yang merupakan arah penyelenggaraan Detik-Detik yang Menentukan 260
    • negara dalam waktu lima tahun mendatang, untuk dapatmewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalamPembukaan Undang-Undang dasar 1945; bahwa krisis multi dimensi yang melanda bangsaIndonesia saat ini, perlu segera diatasi melalui reformasi disegala bidang, sehingga memungkinkan bangsa Indonesiabangkit kembali dan memperkukuh kepercayaan diri ataskemampuannya; bahwa berhubung dengan itu, Majelis PermusyawaratanRakyat Republik Indonesia perlu menetapkan KetetapanKetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun1999-2004 yang memuat konsepsi penyelenggaraan negarauntuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara danseluruh rakyat Indonesia, dalam melaksanakanpenyelenggaraan negara dan melakukan langkah-langkahpenyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembanganpembangunan, selama lima tahun ke depan gunamewujudkan kemajuan di segala bidang. Mengingat : Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 3 Undang Undang Dasar1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia Nomor I/MPR/1999 tentang Peraturan TataTertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-PokokReformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan DanNormalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Memerhatikan : Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 261 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal AcaraSidang Umum MPR Republik Indonesia, telah membahasRancangan Garis-garis Besar Haluan Negara yang telahdipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR Republik Indonesiayang dilaksanakan dari tanggal 14 sampai dengan 21Oktober 1999 memutuskan pada Rapat Paripurna ke-12tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum MPR tahun 1999sbagai berikut: MEMUTUSKAN Menetapkan: KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG GARIS GARIS BESAR HALUAN NEGARA TAHUN 1999-2004 Pasal 1 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesiamengakui hasil pelaksanaan penentuan pendapat yangdiselenggarakan di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Persetujuanantara Republik Indonesia dengan Republik Portugalmengenai Masalah Timor Timur; Pasal 2 Menyatakan Ketetapan MPR No. VI/MPR/1978 tentangPengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalamWilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak berlakulagi Pasal 3 Pernyataan tidak berlakunya Ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/ Detik-Detik yang Menentukan 262
    • MPR/1978 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ketetapanini tidak menghapuskan keabsahan tindakan maupun segalabentuk penghargaan yang diberikan negara kepada parapejuang dan aparatur pemerintah selama kurun waktubersatunya wilayah Provinsi Timor Timur ke dalam WilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia, menurut hukumnasional Indonesia. Pasal 4 Pengakuan terhadap hasil penentuan pendapatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini tidakmengurangi hak-hak rakyat Timor Timur yang tetap setiakepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dijaminoleh hukum internasional. Pasal 5 Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk: bersama-sama dengan Badan-badan Internasional yangterkait mengambil langkah-langkah nyata untukmemberikan perlindungan terhadap warga Timor Timur atasakibat yang timbul dari pelaksanaan jajak pendapatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini; mengambil langkah-langkah hukum yang berkenaandengan status kewarganegaraan warga Timor Timur yangtetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,beserta segala hak yang melekat pada status itu; bersama-sama dengan Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia mengambil langkah-langkahkonstitusional berkenaan dengan Undang-Undang Nomor7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timurke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia danPembentukan Provinsi daerah Tingkat I Timor Timur sebagaitindak lanjut pelaksanaan persetujuan New York 5 Mei 1999. 263 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Pasal 6 Segala hal yang berkaitan dengan akibat pengakuanterhadap hasil penentuan pendapat Timor Timursebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini diaturlebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum nasional danhukum internasional yang berlaku. Pasal 7 Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 Oktober 1999 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Ketua, Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. Wakil Ketua, Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita Wakil Ketua, Drs. Kwik Kian Gie Wakil Ketua H. Matori Abdul Djalil Wakil Ketua, Drs. H.M. Husnie Thamrin Wakil Ketua, Hari Sabarno, S.I.P., M.B.A., M.M. Detik-Detik yang Menentukan 264
    • Wakil Ketua,Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.Wakil Ketua,Drs. H.A. Nazri Adlani 265 C. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • D. Otonomi Daerah Karena lebih dari 90 persen rakyat Indonesia hidup di daerah, menjunjung tinggi nilai dan arti kedaulatan rakyat dan demokrasi, pemberian otonomi kepada daerah tidak identik dengan membuka pintu pelaksanaan federalisme. Yang diharapkan adalah peningkatan produktivitas SDM sebagai andalan pembangunan daerah dan wilayah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkesinambungan. Jikalau kita benar mau melaksanakan apa yang tersiratdi dalam UUD 1945, mengenai kedaulatan rakyat makaberarti kita harus lebih memerhatikan masalah dankepentingan daerah. Karena di sanalah sebagian besar hiduprakyat Indonesia. Tidak dibenarkan lebih cenderung kekepentingan pusat atau DKI yang hanya mencerminkansekitar 10 persen jumlah rakyat Indonesia. Memang dalam perencanaan, kita selalu merencanakanuntuk seluruh NKRI. Namun pada kenyataannya tanpadisadari kita lebih mengetahui mengenai kebutuhan danpermasalahan sekitar Jakarta tempat di mana para pimpinannasional tinggal dan bekerja, dibandingkan denganpermasalahan di daerah. Walaupun demikian sebagian besar dari pimpinan,tokoh, teknokrat, teknolog dan pakar nasional tidak berasaldari Jakarta. Bahkan mereka berasal dari daerah. Masukanyang mereka peroleh sebagian besar melalui laporan tertulisataupun kunjungan ke daerah. Wajar kita bertanya apakah kita benar dapat menghayatidan menjiwai kehidupan di daerah pada umumnyakhususnya kehidupan di desa bahkan kehidupan danpermasalahan yang dihadapi sebagian besar rakyat kita yangmasih hidup di bawah garis kemiskinan? Detik-Detik yang Menentukan 266
    • Saya harus mengakui, bahwa dengan banyak fantasidapat saya mengerti dan merasakan persoalan mereka.Namun sejauh mana perkiraan dan hasil analisis sayamendekati keadaan sebenarnya? Bisa saja terjadi bahwa pada suatu ketika presiden RI yangdipilih adalah para tokoh yang pernah sukses memimpindaerah, misalnya gubernur dari salah satu provinsi. Ini sudahterjadi di Amerika Serikat, seperti Presiden Reagan, PresidenClinton, Presiden Bush, dan seperti di Jerman Kanselir HelmutKohl dan Kanselir Schroeder. Mengapa tidak? Kita harus pandai belajar dari kesalahan danpengalaman masyarakat lain. Bukankah di mana sajasasaran perjuangan adalah sama semua, meningkatkankesejahteraan dan ketenteraman kehidupan yang bermoral,beretik dan berbudaya? Kita semua manusia dengan pancaindera, keunggulan dan kelemahan yang sama? Ini mungkin salah satu penyebab mengapa PendapatanAsli Daerah (PAD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakartasangat tinggi dibandingkan dengan provinsi yang lain.Tentunya foreign direct investment (FDI) lebih tertarikmelaksanakan investasinya di daerah yang memilikiprasarana ekonomi, prasarana pendidikan, prasarana iptekdan prasarana media informasi dan sebagainya yang palingsempurna, untuk dapat meningkatkan produktivitas danmenekan biaya investasi mereka. Makin jauh letak provinsidari Jakarta, makin rendah PAD-nya. Ironinya provinsi yang menghasilkan sumber daya alamyang banyak, seperti Provinsi Riau, Kalimantan dan IrianJaya memiliki lebih banyak penduduk yang hidup di bawahgaris kemiskinan, dibandingkan dengan mereka yang hidupdi DKI Jakarta. Kenyataan ini meyakinkan saya untuk melaksanakanproses desentralisasi yang berarti memberi otonomi kepada 267 D. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • provinsi, namun tetap dalam konteks NKRI, jadi bukanmenciptakan Negara Federal Republik Indonesia. Dalam melaksanakan agenda reformasi, saya jugamemiliki komitmen untuk memberikan kebebasan kepadaseluruh bangsa Indonesia dan tidak hanya di kota-kota besarseperti di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar,Yogyakarta dan sebagainya, melainkan seluruh pelosoktanah air. Di setiap pelosok desa di manapun letaknya harusdiberikan hak dan kewajiban yang sama, yakni kemerdekaandan kebebasan yang berbudaya dan bermoral. Praktik tolokukur ganda, tidak dibenarkan. Walaupun terdiri dari ratusan kelompok etnik yangtersebar dalam ribuan kepulauan kecil maupun besar,penduduk Indonesia tetap memiliki kepentingan dan nasibyang sama ialah melepaskan diri dari tekanan danpenderitaan akibat penjajah Belanda selama 350 tahun. Pemerintahan Orde Baru memang memiliki dasarpemikiran Pembangunan Nasional bernama “TrilogiPembangunan”. Artinya, proses pembangunan denganpertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus dinikmatimerata oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga stabilitaspolitik dan ekonomi terjamin pula. Pembangunan harus tidak hanya dinikmati olehsekelompok masyarakat dalam wilayah tertentu tetapisekaligus menyebar merata ke seluruh pelosok Indonesia. Namun, sangat disayangkan, kenyataan di lapangandasar Pemikiran tersebut tidak terjadi: Kesenjangan antara pusat dengan daerah Kesenjangan antara golongan masyarakat Kesenjangan antara Jawa dengan luar Jawa Jakarta masih menjadi pusat segala-galanya. Sebagai Detik-Detik yang Menentukan 268
    • ibukota negara, sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusatperdagangan, pusat lembaga keuangan dan pusat bisnis,pembangunan daerah berlangsung di bawah pengaruh DKIJakarta. Seorang pengusaha harus dapat membangun hubunganbaik dengan pengambil keputusan di Jakarta, terutama bisnisberskala menengah dan besar. Pada umumnya pengusaha besar berdomisili di Jakarta.Begitu pula dalam hal kenaikan karier pemerintahan baikdi eksekutif maupun legislatif berdomisil di Jakarta. Jalannyaakan mulus jika didukung “orang kuat” di DKI Jakarta. Jadi,kondisi yang terjadi bukannya pembangunan daerah tetapipembangunan Jakarta dan daerah sekitarnya. Krisis moneter mengakibatkan krisis kepemimpinan dankrisis ekonomi yang memprihatinkan. Mulai timbulkesadaran untuk merevisi kebijakan pembangunan yangsangat Jakarta sentris. Ketika sumber daya yang dimiliki pemerintah pusat kianberkurang dan tuntutan partisipasi masyarakat untuk ikutdalam proses pembangunan semakin meningkat, mau tidakmau pemerintah pusat harus bersedia melakukan perubahandalam manajemen pemerintahan. Apalagi terungkap bahwa sejumlah daerah yangmenjadi pemasok sumber daya pembangunan di Indonesiaternyata masyarakatnya tetap dalam kondisi kekurangan.Gugatan ke pemerintah pusat pun semakin kuat. Pembagianporsi kue pembangunan dinilai tidak adil. Untuk memperbaiki ketimpangan pemerataan hasil-hasilpembangunan, saya selalu mendukung adanya perbaikansejumlah peraturan yang dapat lebih memberdayakanpembangunan di daerah sekaligus untuk meningkatkanpartisipasi masyarakat di daerah terhadap proses perubahanyang diusulkan oleh para pemimpinnya. 269 D. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Ini salah satu alasan, mengapa sebelum ini sayamendapat kepercayaan memimpin pembangunan KawasanTimur Indonesia dan merencanakan pembangunan beberapaKawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (Kapet) di bagianTimur Indonesia, termasuk Kalimantan. Pembangunan beberapa Kapet di Barat Indonesia sudahdimulai dengan pembangunan pulau Batam dan beberapapulau sekitarnya antara lain pulau Rempang, Galang(Barelang). Kecuali pulau Bintan, pulau-pulau lainnya sekitarBatam sudah dihubungi satu sama lain oleh enam jembatanhasil rekayasa putra-putri bangsa. Jembatan yang ketujuh akan menghubungi Barelangdengan Pulau Bintan, direncanakan, direkayasa dan dibuatoleh putra-putri Indonesia seperti enam jembatansebelumnya, sehingga terjadi salah satu pusat keunggulandi daerah strategis selat Malaka dan laut China Selatan yangbernama Barelangbin. Berdasarkan rencana Pertamina, Nisho Iwai (Jepang)dan Bechtel (USA) (1972-1977) dilanjutkan oleh Crux (USA),Otorita Batam bersama Direktorat Jenderal Cipta Karya Dep.PU (1977-1981) rencana induk 25 tahun direkayasa agarsekitar tahun 2006 Barelangbin terwujud selesai menjadi pusatkeunggulan industri perdagangan, industri perkapalan dantranshipment, industri elektronik, industri pelayanan danindustri pariwisata dengan status sebagai provinsi daerahKota Istimewa, seperti DKI Jakarta. Jika ini tercapai, tugasOtorita Batam selesai dan diambil alih oleh pemerintahdaerah. Rekayasa dan pembangunan lima jembatan di Barelangsemuanya berbeda konstruksi dan bentuknya. Ini sengajasaya tentukan agar melalui pembangunan jembatan yangmenghubungkan enam pulau tersebut, pengalaman para ahliputra-putra Indonesia sudah berakumulasi. Detik-Detik yang Menentukan 270
    • Tentunya pada pemberian order untuk merekayasa danmembangun semua jembatan dilaksanakan melalui tenderdan terbuka hanya untuk perusahaan nasional saja. Merekadapat bekerja sama dengan perusahaan luar negeri yangberpengalaman. Saya sama sekali tidak akan dan tidakpunya waktu untuk turut campur. Yang penting nantipemenang tender mendapat kesempatan untuk menjelaskanteknis secara rinci kepada saya mengenai jembatan tersebut. Sementara itu Tim BPPT bersama para pakar dari ITBdan perguruan tinggi lain mempersiapkan penelitian kondisilahan, lingkungan dan sebagainya, untuk kelak dapatmerekayasa jembatan yang menghubungi Surabaya danPulau Madura, jembatan yang menghubungi Jawa dan Balidan akhirnya jembatan yang menghubungi Jawa danSumatra. Jembatan yang menghubungi Madura erat kaitannyadengan pengembangan Pulau Madura. Di Pulau Maduratersebut akan dikembangkan Kapet dan pelabuhan lebihbesar dari pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan tersebutdirencanakan dibangun di pantai utara Pulau Madura, yanglangsung berhadapan dengan Laut Jawa. Air tawar yang mengalir dari Kali Brantas atauBengawan Solo pada hilir sungai tersebut tidak langsungdilepaskan ke laut namun setelah disaring, melalui pipa-pipaair yang besar, disalurkan ke daerah gersang di PulauMadura. Pembangunan Pulau Natuna, Pulau Sabang dan PulauSelayar sebagai pusat keunggulan industri dan perdaganganminyak dan gas (migas), sudah mulai direncanakanberdasarkan pengalaman-pengalaman dalam bidangperencanaan dan pembangunan Pulau Batam, menjadiBarelangbin sebagai Kapet yang dapat kita andalkan. Khusus pembangunan kepulauan sekitar Maluku dan 271 D. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Irian Jaya mendapat perhatian untuk dikembangkan menjadipusat-pusat keunggulan dalam bidang agroindustri, industrienergi terbarukan dan tidak terbarukan dan industripertambangan yang canggih dan unggul. Kekayaan dan keindahan alam di satu-satunya BenuaMaritim di dunia, dan beranekaragamnya budaya dariratusan kelompok etnik yang hidup di dalamnya, harusdapat dinikmati pula oleh masyarakat dunia. Oleh karenaitu, wajar jikalau industri pariwisata harus kita kembangkandan diberi prioritas utama. Industri pariwisata merupakansalah satu jaminan terjadinya pemerataan pembangunan,sekaligus terpenuhinya strategi Trilogi Pembangunan. Untukitu prasarana ekonomi pada umumnya, khususnyaprasarana perhubungan udara, laut, darat dan informasiharus diperhatikan dan dikembangkan. Terkait dengan pentingnya sistem transportasi tersebut,maka Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) diBandung dan Pabrik Kapal (PAL) di Surabayadikembangkan. Kedua industri tersebut masing-masing Iptekdan pendidikannya ditunjang oleh ITB di Bandung dan ITSdi Surabaya sebagai pusat keunggulan pendidikan dan ristekbidang dirgantara dan perkapalan. Pengembangan industritransportasi tersebut bertujuan agar kita dapat mandiri,sekaligus menunjukkan pada dunia bahwa kemampuanteknologi yang canggih bukan merupakan monopoli negara-negara maju saja, tetapi bangsa Indonesia juga mampumelaksanakannya. Produk N250 pesawat udara turboprop bermesin duauntuk 50 penumpang dengan memanfaatkan tenaga SDMsendiri dari seluruh nusantara. Demikian pula kapalcontainer, semi container, bulk carier dan tanker jenisCarakajaya (3000-5000 ton) dan jenis Palwobuono (20.000–40.000 ton) sudah mulai dirancang bangun. Detik-Detik yang Menentukan 272
    • Saya tidak dapat mengerti, karena sama sekali tidakberalasan rasional, mengapa IMF pada akhir tahun 1997menuntut agar pemerintah segera tidak membantu IPTNuntuk penyelesaian pesawat turboprop N250 yang canggih danterbang perdananya pada tanggal 10 Agustus 1995 berhasil. Pesawat N250 sedang dalam proses akhir uji terbanguntuk mendapatkan sertifikasi layak terbang nasional daninternasional dari FAA (Federal Aviation Agency, USA) dansertifikasi layak terbang dari JAA (Joint Airworthness Agency,Eropa). N250 direncanakan untuk berperan dan menjadiunggul jikalau harga minyak meningkat di atas 35 dolar ASper barrel dan akan menjadi produk unggul yang dapat kitaandalkan. Peran N250 tidak hanya terbatas untuk perhubunganudara domestik saja, namun untuk menunjang industriparawisata di Benua Maritim Indonesia. Industri strategis di bawah naungan Badan PengelolaIndustri Strategis atau dengan singkat BPIS bersama BadanUsaha Milik Swasta (BUMS) lainnya menjadikan Indonesiamandiri dan kuat, dengan mempersiapkan dan membangunsegala prasarana perhubungan darat, laut, udara sertaindustri persenjataan, logam dan mesin. Tidak mungkin sayamenjelaskan semuanya secara rinci dalam beberapa kata atauhalaman saja. Saya membutuhkan ribuan halaman untukmenjelaskannya. Saya sangat sadari bahwa wawasan dan kebijakan yangtelah diambil oleh Pak Harto untuk menugaskan sayamempersiapkan apa yang telah saya sebut di atas jauh dariiktikad niat KKN atau kepentingan pribadi maupunkepentingan golongan atau partai. Yang menjadi dasar,motor dan motivasi semuanya itu adalah aspirasi rakyat yangtersirat langsung dan tidak langsung dalam UUD 1945 padaumumnya dan khususnya Mukadimahnya. 273 D. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Oleh karena itu, saya harus memanfaatkan pengaruhdan kekuasaan yang saya warisi dengan sebaik-baiknya,dengan bekerja tanpa mengenal waktu dan lelah denganpara anggota Kabinet Reformasi Pembangunan dan parawakil rakyat di DPR dan MPR. Sementara bagi mereka yang sangat anti danberprasangka buruk mengenai saya dan Orde Baru, dapatsaya mengerti dan maafkan. Penghinaan secara pribadilangsung maupun tidak langsung saya maafkan pula. Bukankah semuanya berkeinginan membangun masadepan yang lebih cerah bagi anak cucu kita? Bukankah dalam UUD 1945 jelas dinyatakan kedaulatanrakyat? Mungkin beberapa tokoh masyarakat tanpa disadarisecara sengaja maupun tidak sengaja, telah dirugikan ruanggeraknya dan tidak pernah diajak berpartsipasi dalampembangunan? Mungkin juga mereka lebih terampil dan berbakatdibandingkan dengan tokoh Orde Baru, namun tidak pernahdiberi kesempatan untuk berkembang? Banyak pertanyaan yang wajar dan manusiawi perlukita jawab dan renungkan mendalam dan tidak hanyaberhenti melihat permukaan persoalan saja. Karena itu dalam proses reformasi saya berkeyakinanuntuk memanfaatkan kesempatan melaksanakan secarasistematik transparan dan langsung inplementasi arti“kedaulatan rakyat” dengan sebaik baiknya melaluipemberian otonomi kepada daerah bebas dari distorsi,prasangka negatif dan tanpa menolerir terjadinya tolok ukurganda, belajar dari pengalaman dan kesalahan masyarakatlainnya di muka bumi ini. Komitmen saya untuk melaksanakan kebijakan OtonomiDaerah secara sistematis diwujudkan dalam bentuk Detik-Detik yang Menentukan 274
    • serangkaian undang-undang seperti Undang-Undangtentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undangtentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Daerah. Oleh karena itu, saya undang beberapa pakar dalambidang administrasi dan kepemerintahan daerah untukmemberikan masukan dan saran mengenai otonomi daerah. Sebelum saya berikan pengarahan, saya mendengarkanpemikiran serta analisis para pakar yang tergabung dalamtim yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri di bawahpimpinan Profesor Dr. Ryaas Rasyid. Mereka mengadakanpresentasi di Bina Graha. Pada dasarnya mereka membawa pandangan barutentang otonomi daerah yang sangat berbeda dengan apayang telah dikenal pada masa sebelumnya. Visi dan misi dari semua kebijakan pemerintah tentangotonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia harustecermin pada proses demokratisasi dan demokrasi itusendiri, melalui penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ternyata melalui DPRD masing-masing proses rekrutmengubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, yang sudah dimulai sejak beberapa waktusebelumnya terjadi tanpa ada campur tangan pemerintahpusat dan diserahkan sepenuhnya kepada DPRD. Pemilihan tersebut dilakukan sepenuhnya olehmasyarakat di daerah. Sebagai ilustrasi misalnya, Gubernuritu adalah wakil pemerintah pusat di daerah, mengembanfungsi dekonsentrasi, namun presiden tidak lagimengintervensi, meskipun oleh UU masih dibolehkan. Ilustrasi lain misalnya, semua peraturan dapatdiberlakukan secepatnya begitu gubernur, bupati, wali kotamenyetujui draf peraturan daerah dengan DPRD masing-masing. Hal ini berbeda dengan sebelumnya, karena semua 275 D. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Peraturan Daerah harus disahkan dulu oleh Menteri DalamNegeri sebelum di implementasikan. Lembaga DPRD memainkan peranan sangatmenentukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahandi daerah. Tugas wewenang dan hak DPRD dirumuskandengan jelas dalam UU NO.22 tahun 1999, dengan otonomiluas dan nyata. UU No. 22 tahun 1999 memberikan wewenang yangseluas-luasnya kepada daerah otonom. Pemerintah Daerahdapat meyelenggarakan semua kewenangan pemerintahankecuali lima hal, yaitu:1. Bidang Politik Luar Negeri2. Pertahanan dan Keamanan3. Kebijakan Moneter4. Sistem Peradilan5. Kebijakan Masalah Keagamaan Mengenai bidang lain seperti pendidikan, ristek, industri,perdagangan, kesehatan, pertanian, perkebunan,kehutanan, kelautan, perhubungan, pertambangan danenergi dan sebagainya, harus dilaksanakan melalui kerjasama yang erat dengan pemerintah pusat di mana tingkatpelaksanaan oleh daerah disesuaikan dengan kemampuandaerah masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan olehdaerah yang harus memberi masukan, menunjang danmemanfaatkan pengalaman perencanaan pembangunannasional dengan memerhatikan pendapatan asli daerah dankemampuan SDM di daerah. Akan tetapi tidak dengan sendirinya daerah dapatmelaksanakan semua kewenangan, karena sewajarnyasesuai dengan kemampuan keuangan dan dukungan SDMdari daerah. Detik-Detik yang Menentukan 276
    • Dalam memilih besaran kewenangan maka daerahseharusnya memerhatikan: Azas kebutuhan Azas manfaat dan kapasitas, artinya apakah sebuah kewenangan dilakukan benar-benar dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan Seberapa jauh bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat di daerah Apakah tersedia sarana dan prasarana serta SDM yang mendukungnya Oleh karena itu dalam masa peralihan, pelaksanaanotonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya mungkinakan berbeda. Karena memang di dalam pelaksanaannyadaerah-daerah itulah sesungguhnya yang mempunyai hakuntuk menentukan kewenangan mana yang siap dilakukan,jadi bukan pusat menentukan. Apabila ada kewenangan yang seharusnya sudahditurunkan ke daerah tapi daerah belum mampu, hal itubisa dilakukan di provinsi atau mungkin masih diatur olehpusat, tapi pada dasarnya kewenangan itu di daerah. UU NO. 22 tahun 1999 juga tidak mengenal sistemotonomi yang bertingkat. Sehingga diberlakukannya UU inikita tidak lagi mengenal Daerah Otonom Tingkat I, danDaerah Otonom Tingkat II, di mana kewenangan sebuahDaerah Otonom yang lebih rendah merupakan residu atausisa dari kewenangan-kewenangan yang dimiliki olehpemerintah dan daerah otonomi yang lebih tinggi. Dengandemikian, hakekat otonomi antarprovinsi dengankabupaten/kota pada dasarnya sama. Ini sesuai dengandasar falsafah dan keyakinan saya untuk tidak mengambilkebijakan yang “bertolok ukur ganda” atau double standard. Di kabupaten dan kota tidak ada lagi lembaga 277 D. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • pemerintah pusat, semuanya merupakan instansi otonommemberikan titik berat otonomi kepada daerah kabupaten/kota. Mengapa ini perlu dilakukan? Pertama, untuk memudahkan pemberian pelayanan kepada segenap warga masyarakat di daerah. Semua persoalan masyarakat dapat diselesaikan di kabupaten/ kota warga masyarakat tidak harus ke provinsi, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai Kedua, dengan meletakkan titik berat otonomi pada kabupaten/kota maka akan mendekatkan pemerintah dengan rakyat ketimbang titik berat otonom diletakkan di provinsi Ketiga, adalah dengan titik berat otonomi pada kabupaten maka akan menghilangkan elemen semangat micronationalism. Mikro nasionalisme di Indonesia akan merupakan bibit bagi disintegrasi negara kesatuan yang sudah kita bina lebih dari 50 tahun Dari mana anggaran untuk melaksanakanpembangunan? Bisa saja dalam hal ini, misalnya, Indonesia kalau dinilaisecara indikator makro, rata-rata sehat; tetapi di daerahtertentu kondisinya tidak sehat karena tidak adanyapemerataan pendapatan di antara rakyat, produktivitasnyarendah, pengelola pemerintahannya korup, biaya ekonomiyang tinggi (high cost), sekaligus tidak adanya sumber dayamanusia yang memadai. Kondisi yang buruk demikian, jelastidak akan banyak menarik investor baik asing atau lokaluntuk datang ke daerah tersebut. Itu akan susah. Atau, kondisi sebaliknya bisa saja terjadi. Indonesiasecara makro tidak sehat, tetapi di daerah-daerah tertentujustru sehat sekali. Pemerintah daerah tidak memiliki utang. Detik-Detik yang Menentukan 278
    • Mereka memiliki sumber daya alam dan sumber dayamanusia yang tinggi kualitasnya. Sistem pemerintahannyatidak korup. Jika itu yang terjadi, maka kemungkinan foreignatau local investment langsung ke daerah yang palingmemenuhi syarat. Tetapi, untuk itu, investor membutuhkan mitra yangtransparan, yang punya kredibilitas dan prediktabilitas yangjelas. Memiliki keterampilan, kemampuan, profesionalismedan enterpreneurship dengan prestasi yang nyata. Peran perbankan sangat menentukan, oleh karena itusaya sering menggarisbawahi betapa pentingnya didirikanBank Pembangunan Daerah atau lebih tepat lagi disebut BankPembangunan Wilayah. Jadi bukan Bank PembangunanDaerah yang sudah ada dan berperan hanya terbatas padadaerah provinsi saja. Yang saya maksudkan adalahgabungan beberapa provinsi yang berdekatan seperti BankPembangunan Sumatra, Bank Pembangunan Jawa, BankPembangunan Kalimantan, Bank Pembangunan Sulawesi,Bank Pembangunan Bali, NTB dan NTT, dan BankPembangunan Maluku dan Irja. Semuanya itu, untuk mencegah modal yangdikumpulkan di daerah, dimanfaatkan untuk pembangunandaerah lain pada umumnya dan khususnya ke pusat (DKIJakarta), sehingga kesenjangan kualitas kehidupan menjadilebih besar. Di lain pihak, arus modal investasi atau foreigndirect investment dapat lebih lancar mengalir ke daerah danakan dapat mengurangi distorsi dan menekan biaya ekonomimenjadi lebih rendah. Dengan demikian saya dapat tingkatkan apa yangnamanya redundancy. Konsep redundance itu dapat sayajelaskan sebagai berikut. Kalau saya mempunyai meja, kakinyatiga maka dia tidak redundance. Sebab, jika salah satu kakidari meja itu saya potong, maka meja itu akan jatuh. Lalu, 279 D. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • kalau saya mempuyai meja dengan empat kaki, saya potongsatu kakinya, maka meja itu tidak akan jatuh. Itulah yangdinamakan redundance. Baru ketika saya potong dua kaki,maka meja dengan empat kaki itu baru jatuh. Benar kan? Redundance adalah dalam hal ini satu sistem yang terdiriyang memiliki N minus tiga redundancy. Redundancy ini dapatdisebut sebagai fail-safe redundancy atau hilang satu kaki mejatersebut masih dalam keadaan stabil atau aman dengan biayayang rendah. Jikalau N sama dengan 4, berarti meja tersebut memiliki4 kaki dan redundancy-nya satu (4 dikurangi 3). Namun jikameja tersebut memiliki 10 kaki maka redundancy-nya menjadisangat tinggi berarti 6. Meskipun 6 kaki dimakan rayap danhancur, meja tersebut belum jatuh dan tetap stabil. Kita dapat segera mengambil kesimpulan bahwasemakin banyak kaki meja itu semakin aman dan stabil. Atausemakin tinggi redundancy-nya semakin stabil sistem tersebut.Namun harga meja tersebut tentunya akan menjadi lebihmahal pula. Akibatnya jumlah redundancy untuk mejatersebut harus kita perhitungkan dengan cermat dan rinciuntuk menghasilkan satu meja yang selalu stabil dan murah. Adakalanya kita hanya mampu atau diperkenankanmemanfaatkan meja yang memiliki satu kaki saja. Meja iniharus stabil berarti dalam keadaan apa pun dan dibebanidengan apa pun meja itu harus tetap stabil. Berarti satu-satunya kaki meja tersebut tidak boleh dalam keadaan apapun dengan beban apa pun jadi patah. Tidak boleh puladimakan rayap. Berarti kaki meja tersebut harus direkayasadan diamankan secara safe-life. Sebagai contoh di sini adalah NKRI dan UUD ‘45 harusdipertahankan at all cost sepanjang masa dan tidak adakompromi. Yang ada hanyalah penyempurnaan atau dikenalsebagai Amandemen untuk penyesuaian implementasi UUD Detik-Detik yang Menentukan 280
    • ‘45 dengan kondisi dan keadaan dunia, perkembanganteknologi dan sebagainya, yang terus berubah danberkembang. Penyempurnaan ini tidak boleh mengubah jiwaUUD ‘45, yang menentukan keberadaan NKRI. Dengan contoh di atas, kita mengenal dua jenisredundancy ialah safe-life dan fail-safe redundancy. Karena itu saya harus memimpin bangsa Indonesiauntuk kelak dapat memiliki suatu sistem pemerintahan yangmerdeka, bebas, berbudaya, demokratis, dan tenteramdengan memiliki redundancy yang paling menguntungkan. UUD ‘45 dan NKRI dapat dibayangkan sebagai “meja”yang hanya berkaki satu atau memiliki safe-life redundancy dantidak boleh diubah namun dapat pada implementasinyadisempurnakan sesuai dengan keadaan dunia, teknologi dansebagainya, tanpa mengubah atau distorsi jiwa UUD 1945yang tecermin pada Mukadimahnya. Oleh karena itu, otonomi daerah tidak berarti membukapintu untuk berkembangnya sistem federalisme, namununtuk melaksanakan pembangunan yang merata, baikdengan pemerintahan eksekutif maupun legislatif yangdemokratis, transparan dan berbudaya, demi tercapainyamasyarakat yang lebih makmur dan tenteram. Untukmelaksanakannya dibutuhkan waktu. Semua KetetapanMPR, UU, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerahharus mengenal redundancy yang berunsur pada satu sistemyang memiliki safe-life redundancy, ialah jiwa UUD 1945 danwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang haruskita pelihara dan pertahankan sepanjang masa. Dengan demikian, dapat dikembangkan suatu sistemredundancy yang memanfaatkan penyelesaian suatu masalahpemikiran dengan pendekatan A0, A1, A2…..dan sebagainya,sampai Am (di mana m = 0 direkayasa safe-life, sedangkan m= 1,2,3…..sampai tak terhingga dapat direkayasa fail-safe). 281 D. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Kita bersyukur bahwa kita masih tetap dapat berbicaramengenai penahapan, karena kita masih berada pada dasarsistem yang sama ialah memanfaatkan UUD 1945 yangdisempurnakan melalui Amandemen atau Ketetapan MPRtanpa mengorbankan jiwa UUD, jiwa Pancasila, dan wilayahNKRI. Mulai Sidang Istimewa November 1998 kita memasukisejarah pembangunan bangsa Indonesia tahap ketiga,setelah Proklamasi Kemerdekaan NKRI.Tahap Pertama Pada awal Tahap Pertama, berbagai peristiwa mewarnaitransisi Indonesia menuju ke kemerdekaan. Persiapankemerdekaan mulai dirancang dengan dibentuknya BadanPenyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia(BPUPKI). Sidang paling penting BPUPKI adalah tanggal 1 Juni 1945di mana Bung Karno memaparkan dasar filosofis NegaraIndonesia Merdeka. Ia menyebut lima dasar utama, yaitu:1. Kebangsaan Indonesia2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan3. Mufakat atau Demokrasi4. Kesejahteraan Sosial5. Ketuhanan yang berkebudayaan atau Ketuhanan Yang Maha Esa Tanggal 22 Juni 1945, perumusan Pancasila berdasarkanPidato 1 Juni tersebut selesai. Rumusan baru ini berisi:1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya2. Kemanusiaan yang adil dan beradab Detik-Detik yang Menentukan 282
    • 3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Salah satu anggota panitia kecil di bawah pimpinan Mr.Mohammad Yamin, kemudian menamakan rumusan baruitu sebagai “Piagam Djakarta”. Dalam sidang kedua, 10-17 Juli 1945, BPUPKI menerimarumusan Piagam Djakarta dan membentuk tiga panitia,yaitu: Panitia Hukum Dasar dengan ketua Dr. Soepomo Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Dr. Mohammad Hatta Panitia Pembelaan Tanah Air dengan ketua Dr. Abikusno Tjokrosoejoso Khusus mengenai hukum dasar, sesudah melalui sidangdan pembahasan, akhirnya tanggal 16 Juni 1945, BPUPKImenerima rancangan hukum dasar tersebut. Sehari setelah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan bomatom pertama di Hiroshima, Jepang kemudian menyetujuipembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia(PPKI). Berbeda dengan BPUPKI yang masih menyertakananggota dari Jepang, PPKI sepenuhnya terdiri atas rakyatIndonesia. Panitia inilah yang kemudian memproklamasikankemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Dalam sidang sehari kemudian, tepatnya 18 Agustus 1945,PPKI memutuskan menghapus tujuh kata dalam PiagamDjakarta. Dengan kata lain, PPKI mengganti rumusan“dengan berdasarkan pada ketuhanan dengan kewajibanmenjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” menjadi“dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”. 283 D. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Pada sidang itu pula, PPKI sekaligus mengesahkan UUD1945 yang pembukaannya memuat rumusan resmi Pancasilayang telah diperbarui oleh PPKI tersebut. Dari kronologi peristiwa sejarah tersebut, dapat diambilkesimpulan bahwa P 0 adalah identik dengan 17 Agustus1945 dan memiliki seorang Proklamator merangkap PresidenRI pertama Ir. Soekarno dan seorang Proklamatormerangkap Wakil Presiden pertama Dr. Mohammad Hatta. Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan bangsaIndonesia sejak sebagai Presiden selama 23 tahun berturut. Jikalau A0 adalah sekitar 17 Agustus 1945, maka A1, A2,A3….sampai dengan A23, selama 23 tahun berturut-turutPresiden Soekarno memimpin perjuangan bangsa Indonesia,maka dapat kita sebut sebagai Tahap Pertama perjuanganbangsa. Apa yang telah dicapai selama 23 tahun ini? Sejarahmencatat: Merealisasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Memberi kesadaran nasional sebagai suatu bangsa Mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang berbahasa IndonesiaTahap Kedua Transisi dari masa pemerintahan orde lama ke orde barudiawali dengan peristiwa tuntutan Tritura (Tiga TuntutanRakyat) pada tanggal 10 Januari 1966 oleh para mahasiswadengan dukungan ABRI. Tiga Tuntutan Rakyat tersebutterdiri atas: Bubarkan Partai Komunis Indonesia. Retool kabinet. Turunkan harga. Detik-Detik yang Menentukan 284
    • Para mahasiswa menganggap Soekarno telah melakukanpenyelewengan ideologis, antara lain dengan dicetuskannyaNasakom dan Manipol-Usdek yang dianggap melenceng darinilai-nilai Pancasila. Selain itu, berbagai kebijakan ekonomiSoekarno dianggap menyengsarakan rakyat, dengan akibatpenurunan drastis keadaan sosial ekonomi. Selain itu, situasi politik pasca G30-S/PKI masihmenyisakan ketidakpastian. Peristiwa G30-S/PKImelahirkan “surat sakti” (Surat Perintah 11 Maret,Supersemar) yang memerintahkan Letjen Soeharto (sebagaiPangkostrad) untuk mengambil tindakan-tindakan yangdiperlukan untuk memulihkan keamanan. Supersemar dikeluarkan Presiden Soekarno tanggal 11April 1966. Pasca pemberian Supersemar, kekuasaanSoekarno makin menurun. Salah satunya adalahdirombaknya Kabinet Dwikora, yang sebenarnya tidakdisetujui oleh Soekarno sendiri. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarnomembacakan Pidato Nawaksara di depan Sidang UmumMPRS. Karena dinilai tidak memuaskan, maka pimpinanMPRS meminta Presiden Soekarno untuk melengkapi pidatotersebut. Sidang MPRS juga menetapkan penegasan tentangkelanjutan dan perluasan penggunaan Supersemar. Selepas sidang MPRS tersebut, Presiden Soekarno dalammemperingati hari Proklamasi Kemerdekaan menyampaikanpidato yang dikenal Jas Merah (Jangan Sekali-kali MelupakanSejarah). Pidato tersebut dipandang oleh masyarakat,mahasiswa dan MPRS sendiri sebagai cermin sikap Soekarno,yang tidak bersedia untuk mematuhi apa yang telahditetapkan MPRS. Reaksi dari masyarakat adalah demonstrasi yangdigalang KAMI dan KAPPI di depan Istana Merdekatanggal 1-3 Oktober 1966. MPRS sendiri merespons 285 D. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • perkembangan tersebut dengan dikeluarkannya Notapimpinan MPRS yang meminta dan mengingatkan kembalikepada Presiden Soekarno untuk melengkapi laporanpertanggungjawabannya. Menanggapi permintaan MPRS, Presiden Soekarnomenyampaikan Pidato Pelengkap Nawaksara tanggal 10Januari 1967. MPRS merespons pelengkapan PidatoNawaksara ini dengan mengeluarkan Catatan Sementaratentang Pelengkap Pidato Nawaksara yang diumumkanpada hari yang sama. Lewat catatan sementara ini, MPRSmemperlihatkan ketidakpuasan mereka terhadap sikapPresiden Soekarno. Pada tanggal 21 Januari 1968, MPRS mengeluarkan HasilMusyawarah pimpinan MPRS Lengkap, yang salah satu diantaranya menegaskan bahwa bahwa Presiden telah gagalmemenuhi ketentuan-ketentuan konstitusional yangdisepakati bersama. Pada tanggal 9 Februari 1967, Dewan Perwakilan RakyatGotong Royong (DPR-GR) mengeluarkan resolusi, yangmeminta kepada MPRS untuk menyelenggarakan SidangIstimewa MPRS serta meminta kepada Pemerintah untukmenjelaskan peranan Presiden dalam hubungannya denganperistiwa G-30-S/PKI. DPR-GR juga mengeluarkan Penjelasan Atas UsulResolusi DPR-GR tentang Sidang Istimewa MPRS danmemorandum mengenai Pertanggungjawaban danKepemimpinan Presiden Soekarno dan PersidanganIstimewa MPRS. Selanjutnya, empat Panglima Angkatan ABRI bertemuPresiden Soekarno di Bogor tanggal 11 Februari 1967 untukmeminta Presiden menghormati konstitusi dan KetetapanMPRS pada Sidang Umum ke-IV. Pada tanggal 16 Februari 1967, pimpinan MPRS Detik-Detik yang Menentukan 286
    • mengeluarkan Keputusan tentang Tanggapan TerhadapPelengkapan Pidato Nawaksara, secara tegas menolakPelengkapan Pidato Nawaksara. Menanggapi keputusanMPRS ini, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Februari 1967mengumumkan bahwa dirinya menyerahkan kekuasaankepada Jenderal Soeharto. Pada tanggal 7 Maret 1967 MPRS menggelar SidangIstimewa dengan menghasilkan 26 Ketetapan. Di antaraketetapan-ketetapan itu adalah mencabut kekuasaanperintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soehartosebagai Pejabat Presiden hingga dilaksanakannya Pemilu. Pengangkatan Soeharto sebagai Pejabat Presiden olehMPRS dilakukan tanggal 21 Maret 1967. Setahun kemudian,tanggal 27 Maret 1968, Jenderal Soeharto resmi dipilihsebagai Presiden Republik Indonesia kedua oleh MPR. Pada bulan Maret 1973, SU MPR kembali memilihSoeharto sebagai Presiden untuk periode lima tahunmendatang. Ia pun terpilih jadi Presiden pada 1978, 1983,1988, 1993 dan 1998. Jikalau B0 adalah tanggal 27 Maret 1968, maka B1, B2,B3….sampai B30, selama 30 tahun berturut-turut PresidenSoeharto memimpin perjuangan bangsa Indonesia, makadapat kita sebut sebagai Tahap Kedua perjuangan bangsa.Apa yang telah dicapai selama 30 tahun ini? Sejarah mencatat: Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Mempertahankan Pancasila dan jiwa UUD 1945 Membudayakan Pemilu tiap lima tahun Membudayakan SU MPR tiap lima tahun Membudayakan pertanggungjawaban Presiden dalam melaksanakan pembangunan di SU MPR tiap lima tahun Membudayakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tiap lima tahun 287 D. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Membudayakan melaksanakan Repelita tiap lima tahun sebagai produk hukum SU MPR Membudayakan penyusunan APBN melalui UU tiap tahun Melanjutkan pengembangan sumber daya manusiaTahap Ketiga Jikalau C0 adalah tanggal 21 Mei 1998, maka C1 dan C2adalah Tahap Ketiga yang berlangsung selama 1 tahun dan5 bulan saya memimpin perjuangan bangsa Indonesiamemasuki reformasi. Apa yang telah dicapai selama 1 tahundan 5 bulan? Saya tidak mampu menilainya dan serahkansepenuhnya kepada rakyat Indonesia yang pernah sayapimpin untuk menilainya. Detik-Detik yang Menentukan 288
    • E. Presiden Soeharto Masa lampau tidak boleh dilupakan, namun masa lampau jangan dijadikan kendala untuk masa depan. Dari kesalahan masa lampau dan bersikap lebih toleran, dapat dikembangkan masa depan yang lebih baik dan cerah. Pengertian sebagai hasil dialog adalah dasar dari toleransi. Allah SWT dzat yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu tentang hamba-Nya dan sejarah jualah nanti yang akan mengungkap “teka-teki” kemis- teriusan. Sulit bagi saya untuk menulis mengenai PresidenSoeharto tanpa orang meragukan objektivitasnya.Kenyataan ini saya terima, karena memang saya mengenalPak Harto sebagai seorang perwira berusia 28 tahun yanggagah, rendah hati, bahkan pemalu, sejak saya berusia 13tahun pada tahun 1950. Seperti tiap orang, saya juga memiliki idola, selain orangtua yang melahirkan dan membesarkan saya. Mereka adalah: Presiden Soekarno yang memberi nasionalisme dan patriotisme; Presiden Soeharto yang menjadi panutan sebagai pemimpin pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan budaya kepemimpinan Jawa; Profesor Dr. Sumitro Djojohadikusumo sebagai seorang intelektual yang berani mempertahankan pendapatnya dan tetap setia pada prinsip dan keyakinannya; Profesor Dr. Widjojo Nitisastro sebagai seorang intelektual yang berwawasan jauh ke depan, pragmatis, setia pada prinsip dan keyakinannya, serta rendah hati. Sejak tanggal 28 Januari 1974, saya secara tahap demi 289 E. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • tahap dalam banyak hal bekerja sama dengan para tokohnasional lainnya dan khususnya dengan para idola saya. Pada pertemuan pertama saya dengan Pak Harto sebagaipresiden di kediaman di jalan Cendana, pada hari Seninpukul 19.30, Pak Harto menjelaskan dasar-dasarpemikirannya. Banyak pertanyaan yang saya ajukan, antaralain, “Mengapa Presiden Soekarno diperlakukan demikian?Bukankah beliau bersama Bapak Dr. Mohammad HattaProklamator NKRI? Mengapa harus demikian?” Jawaban Pak Harto singkat, “Nanti pada suatu harimereka akan lebih mengerti peran dan arti PresidenSoekarno.” Jawaban tersebut terus saya cernakan dan mengambilkesimpulan bahwa memang dasar toleransi adalahpengertian dan pengertian antara manusia hanya dapatdiperoleh melalui suatu dialog antara manusia secara jernih,rasional, berbudaya, dan objektif. Ini semuanyamembutuhkan waktu dan proses penyembuhan dalam artiyang luas. Bukankah yang sedang kita alami dalam reformasiadalah pengertian dan objektivitas menilai suatupermasalahan? Kita harus bedakan antara orang yang berbicaraemosional dan rasional. Ada yang berbicara secara rasionalnamun penuh dengan prasangka dan praduga yang tidakberalasan. Hal ini akan berdampak negatif terhadap penilaiansesuatu dan menghasilkan pengertian yang tidak dapatmemberi ruang pada toleransi. Ada pula yang berbicara emosional lepas dari prasangkadan praduga dan dapat menghasilkan pengertian yangmemberi ruang berkembangnya toleransi. Memang pengertian dan toleransi adalah dasar dalammencari penyelesaian yang bijaksana dan tepat. Masalah Detik-Detik yang Menentukan 290
    • demikian kita hadapi di mana saja. Apakah dalampenyelesaian masalah internasional seperti masalah Israeldan Palestina, masalah semi international seperti masalahTimor Timur di PBB dengan Indonesia dan Portugal, ataumasalah nasional seperti masalah reformasi, masalah Aceh,masalah Papua, masalah Maluku, dan masalah lain. Jelas, yang menciptakan masalah itu adalah manusiasendiri dan yang harus menyelesaikan masalah tersebutadalah manusia pula. Manusia, manusia, dan sekali lagimanusia dengan segala ego dan keinginannya, adalahpenyebab dan masalah utama. Dengan kesadaran demikian, dan keyakinan bahwamanusia itu harus diberi kesempatan seluas-luasnya untukdapat menemui “kebenaran” atau the truth daripermasalahan yang sedang dihadapi, maka kepadanyaharus diberi kebebasan berpikir, kebebasan mengeluarkanpendapat, dan tidak boleh ditekan atau ditakut-takuti. Pemikiran-pemikiran harus dapat diberi wahana untukdapat disalurkan tepat pada waktunya dan pada tempatnya,berarti keterbukaan harus diberikan dan dasarnya adalahHAM yang diimbangi oleh KAM. Wahana itu adalah sistem informasi dalam prosesketerbukaan dan proses globalisasi yang harusdikembangkan, dipelihara, dan terus disempunakan. Iniberarti demokrasi, kebebasan pers, pemberian otonomidaerah di mana sebagian besar manusia berada, dan tidaksaja di pusat yang harus mendapatkan perhatian utamadalam proses reformasi. Saya harus bertitik tolak pada masukan informasi yangtepat, jelas, dan objektif. Demikian pula penilaian mengenaiPak Harto. Baiklah saya memanfaatkan apa adanya dan memulaidengan membaca pernyataan Pak Harto ketika menyatakan 291 E. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesiasebagai berikut: Sejak beberapa waktu terakhir saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi itu perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional. Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII, namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memerhatikan keadaan di atas saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu dengan memerhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memerhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak dibacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Dengan perkataan lain Pak Harto menilai bahwakepercayaan dari rakyat, yang beliau pimpin selama 32tahun, tidak dimiliki lagi. Alasan apa pun juga dipakai itulahkenyataannya dan Pak Harto telah menerimanya dan Detik-Detik yang Menentukan 292
    • memiliki kemampuan untuk berpisah dengan kekuasaansecara damai dan konstitusional. Pada hari Selasa tanggal 9 Juni, sehari setelah HUT ke-77 Pak Harto, saya dapat berbicara melalui telepon denganPak Harto sebagai berikut: “Pak Harto, saya mohon Bapak berkenan menerima saya. Saya mohon penjelasan dan saran Bapak mengenai semua yang telah terjadi,” demikian ucapan saya. “Tidak menguntungkan bagi keadaan sekarang, jikalau saya bertemu dengan Habibie. Laksanakan tugasmu dengan baik, saya hanya dapat melaksanakan tugas sampai di sini saja”. “Saya sudah tua”, demikian jawaban Pak Harto. “Pak Harto, untuk dapat melanjutkan tugas dengan baik dan untuk menjawab beberapa pertanyaan, penting sekali pertemuan dengan Bapak”, demikian ucapan saya. “Laksanakan saja tugasmu dengan baik, saya doakan agar Habibie selalu dilindungi Allah SWT dalam melaksanakan tugas. Kita nanti bertemu secara bathin saja”, lanjut Pak Harto. Ribuan jam telah saya alami berdiskusi dengan Pak Hartosecara terbuka tanpa ada kendala. Dalam pembicaraan dandiskusi tersebut saya banyak belajar padanya, demikian pulaPak Harto belajar banyak dari saya. Memang demikianlahhasil dan akibat silaturahim antarmanusia dan tidakterkecuali antara Pak Harto dengan saya. Berdasarkan akumulasi pengalaman, beberapa saranmasukan yang berkali-kali Pak Harto sampaikan dan garisbawahi pada pertemuan selama seperempat abad sebagaiberikut: Kepentingan rakyat harus diutamakan di atas 293 E. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • kepentingan golongan, partai, kawan, keluarga, dan kepentingan sendiri Tidak boleh terjadi suatu revolusi lagi di bumi Indonesia karena rakyat tidak dapat mengatasinya Yang dikehendaki rakyat adalah ketenteraman, masa depan dan hari depan yang cerah bagi anak cucunya Saran-saran tersebut sesuai dengan keyakinan sayapribadi, sangat mendalam artinya. Memang sejak sayamemimpin gerakan mahasiswa di Jerman pada tahun 1957dan bekerja di sana. Sampai saat ini, terus saya kembangkanpengertian dan cara mencapainya, dengan memerhatikanlingkungan dan perilaku masyarakat sekitar saya. Perandunia cendekiawan pada umumnya dan khususnyalingkungan para cendekiawan muslim Indonesia sangatmemengaruhi saya. Saya berusaha menilai keadaan sekitar Pak Harto danrakyat Indonesia dengan selalu berusaha secara objektifmencari penyelesaian yang bijaksana. Tuntutan sebagian besar anggota MPR pada SidangIstimewa 1998, menghendaki Pak Harto secara eksplisitdisebut dalam Ketetapan MPR, mengenai pemberantasankorupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalampenyelenggaraan negara yang bersih, di samping pejabatnegara, mantan pejabat negara, dan kroninya maupun pihakswasta/konglomerat. Seperti saya sampaikan di depan, dalam melaksanakantugas sebagai anggota Kabinet Pembangunan, saya tidakpernah mendapatkan instruksi atau imbauan dari Pak Hartoyang melanggar UU atau berbau KKN. Di sini kelihatankonsistensinya sikap dan pesan Pak Harto pada saya agarkepentingan rakyat harus diutamakan di atas kepentingangolongan, partai, kawan, keluarga, dan kepentingan pribadi. Detik-Detik yang Menentukan 294
    • Ketika Sidang Istimewa berlangsung, Golkar sudahmenjadi partai politik dan Keluarga Besar Golkar (KBG) yangterdiri dari Fraksi ABRI, Fraksi Utusan Daerah dan FraksiGolkar tidak dikoordinasikan oleh seorang koordinator lagidan sudah dibubarkan. Karena itu, pengaruh saya selamaSI berlangsung, terbatas pada pemberian penjelasan saja. Menjelang dan saat berlangsungnya Sidang IstimewaMPR, demonstrasi yang menentang dan menolak saya tidakjuga berkurang. Dengan masukan tersebut di atas, kembali lagi, sayaberusaha menilai keadaan sekitar Pak Harto dan rakyatIndonesia dengan secara objektif mencari penyelesaian yangbijaksana. Jangan kita hanya melihat pohon dari hutan yangsedang mengalami kebakaran, dan melupakan bahkan tidakmemerhatikan hutan, yang seharusnya diselamatkan darikebakaran. Saya mengandalkan kepada akumulasi pengalamanselama kehidupan saya, khusunya di Indonesia. Guru yangsetia, konsisten mendampingi, dan memengaruhi, adalahotak saya sendiri. Oleh karena itu, saya berusaha terusmemelihara kondisi kesehatan dengan berenang secarateratur tiap hari. Pada suatu hari dalam bulan September 1999, sayamendapat laporan bahwa Pak Harto harus dirawat di RSPertamina karena mengalami stroke. Reaksi saya segeramenugaskan ADC untuk mempersiapkan kunjungan ke RSPertamina menilik Pak Harto. Namun sewaktu saya mau keluar Istana Merdeka, TimDokter Kepresidenan menyampaikan agar sayamembatalkan niat tersebut, karena keadaan kesehatan PakHarto tidak mengizinkan. Pendarahan di otak Pak Hartodapat bertambah. Menurut mereka ada dua kemungkinan jikalau saya 295 E. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • berkunjung untuk menjenguknya, yaitu: Pak Harto senangatau marah, dan keduanya akan mengakibatkan gejolakemosi yang dapat meningkatkan pendarahan otak yangberakibat fatal. Oleh karena itu, mereka sarankan agar sayatidak berkunjung ke Pak Harto, cukup memanjatkan doauntuk Pak Harto saja. Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah, dalam rangkapenyelesaian masalah Pak Harto, sesuai rencana, saya akanberkonsultasi dengan para pakar ilmu hukum dari sejumlahuniversitas. Ini terjadi setelah Pemilu 1999 dan jajakpendapat mengenai masa depan Timor Timur selesai. Kebijakan tersebut saya ambil untuk mencegahpenyalahgunaan permasalahan sekitar Pak Harto menjadiisu politik yang dapat mengganggu. Saya berpendapat pulaagar sebelum Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1999 dimulai,dasar hukum penyelesaian masalah Pak Harto secaraobjektif, bijaksana dan profesional selesai. Untuk itu, melalui Menteri Kehakiman/SekretarisNegara dan Pjs Jaksa Agung, saya minta agar mengundangpakar di bidang hukum, untuk memperoleh masukan dansaran penyelesaian masalah Pak Harto. Pertemuan parapakar tersebut terjadi pada bulan September 1999, yangdihadiri oleh: Prof. Dr. Lobby Loqman, SH. MH (UniversitasIndonesia, Jakarta), Prof. Dr. Bambang Purnomo, SH(Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta), Prof. Dr. BardaNawawi Arif, SH (Universitas Diponegoro, Semarang), Prof.Dr. Andi Hamzah, SH (Universitas Trisakti, Jakarta), sertaProf. Dr. Muladi, SH (Menteri Kehakiman/SekretarisNegara), Ismujoko, SH (Pjs. Jaksa Agung), dan Ramelan, SH(Jaksa Agung Muda Pidana Khusus). Pertemuan tersebutdilaksanakan di pendopo kediaman saya di Kuningan. Langkah yang saya ambil termasuk tindak lanjut untukmenyelesaikan kasus tersebut dengan tetap menjunjung Detik-Detik yang Menentukan 296
    • tinggi asas praduga tak bersalah dan menghormati hak asasimanusia. Kita secara sungguh-sungguh harus menegakkanhukum seadil-adilnya. Demi tegaknya hukum dan keadilan,siapa pun yang bersalah harus dikatakan bersalah, dan siapapun yang benar harus dikatakan benar. Dalam negara hukum, yang memegang teguh prinsipsupremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia,benar dan salah ditentukan sepenuhnya oleh serangkaianproses hukum yang harus ditempuh, sampai pembuktiannyadi pengadilan. Siapa pun yang secara hukum terbukti bersalah,hendaklah menerima kenyataan tersebut betapa punpahitnya, sedangkan bagi mereka yang benar dandibenarkan menurut hukum, diminta tegar menghadapisegala cobaan dan hujatan. Walaupun langit akan runtuh, yang salah tetap salahdan benar tetaplah harus diterima sebagai kebenaran. Perintah untuk mengusut mantan Presiden Soehartoditetapkan dalam Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas, Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dihasilkan dalam SidangIstimewa MPR tanggal 13 November 1998. Dalam pasal 4 Tap No. XI/ MPR/1998 disebutkan:“Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harusdilakukan dengan tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabatnegara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupunpihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soehartodengan tetap memerhatikan prinsip praduga tak bersalah danhak asasi manusia”. Mantan Presiden Soeharto baru satu kali dimintaiketerangan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sejumlah saksijuga telah diperiksa. Pemeriksaan sudah berlangsung sekitardelapan bulan, namun hasil penyelidikannya belum 297 E. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • rampung juga. Sementara berkembang pemikiran dan saranuntuk menyelesaikan kasus Pak Harto: (a) secara politik, (b)secara kombinasi yuridis-politis, atau (c) secara yuridis murni. Pada kesempatan itu, saya persilakan Jaksa Agungmemberi laporan lengkap. Di samping berbagaipertimbangan yang menyangkut aspek hukum, dilaporkanjuga oleh Jaksa Agung hasil pemeriksaan Tim Kesehatan,yang antara lain menyatakan bahwa: “Pak Harto mengalami gangguan neurologis pada fungsi otak (fungsi luhur dan memori) yang kompleks, serta hambatan pada fungsi aktivitas mental. Pak Harto juga mengalami gangguan psikiatris, sehingga hanya mampu berkomunikasi untuk masalah sederhana, sedang untuk hal-hal yang kompleks kualitas pembicaraannya tidak bisa dijamin.” Saya persilakan pula agar para pakar hukum danMenteri Kehakiman menanggapi isi laporan Jaksa Agung. Setelah mendengar laporan dan tanggapan para pesertarapat tersebut, saya mengajukan pendapat agar penyelesaianmasalah Pak Harto dideponir atau dengan kata laindiselesaikan secara tuntas dan tidak dapat dibuka lagi.Berarti ditutup dan tidak mengganggu jalannya reformasi. Bukan karena saya memihak Pak Harto, namun sayamemihak yang benar dan sebagaimana telah saya ceritakan,saya berkeyakinan bahwa sesuai pengalaman pribadi sayasebagai anggota Kabinet Pembangunan di bawah pimpinanPak Harto, saya tidak pernah diimbau ataupundiperintahkan oleh Presiden untuk melaksanakan tugas yangbertentangan dengan UU yang berlaku, bertentangandengan Nilai HAM dan Nilai KAM serta berbau KKN.Pendapat tersebut juga saya ajukan denganmempertimbangkan kondisi kesehatan Pak Harto, yang Detik-Detik yang Menentukan 298
    • secaya objektif memang sulit untuk menjalani proses hukumsebagaimana orang yang sehat. Permintaan saya didiskusikan secara luas, profesionaldan mendalam. Hasilnya adalah semua berkesimpulan agarpaling bijaksana masalah Pak Harto diselesaikan denganmengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atauSP3 oleh Jaksa Agung. Oleh karena itu, saya memerintahkan Pejabat Sementara(Pjs) Jaksa Agung Ismudjoko agar dalam waktu sesingkat-singkatnya segera mengumumkan hasil penyelidikan danstatus hukum mantan Presiden Soeharto kepada masyarakatluas. Mengakhiri bab ini, saya perlu mengungkapkan sekalilagi bahwa sampai saat berakhirnya tugas saya sebagaiPresiden, walaupun saya selalu berusaha lewat berbagai“jalur”, saya tetap tidak pernah berhasil bersilaturahimdengan Pak Harto, baik lewat telepon, apalagi bertemulangsung. Pertemuan secara fisik terakhir saya dengan Pak Hartoadalah pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, padasaat Pak Harto menyatakan pengunduran diri sebagaiPresiden ke-2 dan saya mengangkat sumpah sebagai Presidenke-3. Kemudian hubungan berikutnya adalah lewat teleponpada saat saya menyampaikan selamat Ulang Tahun padabulan Juni 1998, sebagaimana saya telah ceritakan di depan. Kedua pertemuan terakhir —secara fisik dan telepon—tersebut juga tidak mengungkap jawaban sejumlahpertanyaan dan harapan yang berada di benak saya, antaralain tentang apa sesungguhnya alasan Pak Hartomengundurkan diri dari kepresidenan, mengapa Pak Hartotidak memberikan informasi dan masukan sedikit puntentang berbagai hal yang terjadi menjelang keputusan 299 E. Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • pengunduran diri tersebut, sehingga seolah-olah saya harusmemulai semuanya dari “nol”. Kemudian, pertanyaan yang tetap tak terjawabkansampai saat ini adalah, “Mengapa Pak Harto tidak bersediabertemu atau berkomunikasi dengan saya sampai saat ini?” Manghadapi kenyataan sikap Pak Harto yang seolah“misterius” tersebut, saya yakin bahwa Pak Hartomempunyai alasan tersendiri, dan mungkin beranggapanbahwa sebaiknya biarlah saya tidak mengetahuinya. Dansaya ikhlas kalau memang begitu kehendak Pak Harto.Karena saya percaya sepenuhnya bahwa Allah SWT jualahdzat yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu tentanghamba-Nya. Dan sejarah jualah nanti yang akanmangungkap “teka-teki” kemisteriusan ini. Detik-Detik yang Menentukan 300
    • Sekneg. Menyerahkan Bendera Pusaka pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-53, 17 Agustus 1999 Sekneg. Memberi penghormatan kepada Sangsaka Merah Putihpada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-53, 17 Agustus 1999
    • Sekneg. Menerima kunjungan Uskup, Carlos Filipe Ximenes Belo, 24 Juni 1998Sekneg. Bertemu Perdana Menteri Australia, John Howard, 27 April 1999 di Bali
    • Hr. RepublikaMenyampaikan Pidato pada Sidang Istimewa MPR, 13 November 1998 Sekneg. Bersama Ketua DPR/MPR, Harmoko, pada Penutupan Sidang Istimewa MPR, 13 November 1998
    • Sekneg. Menghadiri Sidang Istimewa MPR, 13 November 1998Sekneg. Menabuh beduk pada acara Takbir Akbar menyambut Hari Raya Id, di Masjid Istiqlal, 1999
    • bab 4 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI Masalah yang dihadapi manusia adalah akibat dari tindakan manusia itu sendiri dan manusia pula yang harus menyelesaikannya. Inti permasalahan adalah, bahwa manusia susah berpisah dengan kekuasaan yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.S ebelum SU MPR 1999 dimulai, saya harus memanfaatkan tiap kesempatan untuk memberi wawasan masa depan Indonesia sebagai suatu negara masyarakat madani (civil society) yangmodern dan berbudaya. Kesempatan pertama, pada pembukaan Rapat Gubernurseluruh Indonesia di Bina Graha pada hari Sabtu tanggal 10Juli 1999. Pada kesempatan itu saya sampaikan wawasanmengenai pembagian tugas antara Polisi dan ABRI. Pada saatnya nanti Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda)akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sedangkan KepalaKepolisian RI (Kapolri) nantinya akan bertanggung jawabkepada Presiden RI dan anggaran Polri dimasukkan kedalam anggaran Departemen Dalam Negeri. DPRD bersama Menteri Dalam Negeri dan Kapolri akanberperan dalam menentukan kriteria yang harus dipenuhi 301 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • dalam pemilihan Kapolda. Seragam Polisi Daerah akandapat berbeda antar satu provinsi dengan provinsi lainnya.Yang menentukan seragam polisi nantinya adalahpemerintah daerah bersama DPRD setempat. Tugas Polri adalah menegakkan hukum. Siapa yangmelanggar rambu-rambu dalam hal ini, UUD 1945, TapMPR, UU, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah,akan menghadapi Polri. Sedangkan TNI, akan bertugasmenjaga kedaulatan teritorial wilayah Indonesia. Seragamseluruh Angkatan Darat sama, begitu pula Angkatan Lautdan Angkatan Udara. Hal itu seiring dengan telahdiundangkannya UU nomor 22 Tahun 1999 (tentangPemerintah Daerah) dan UU nomor 25 Tahun 1999 (tentangPerimbangan Keuangan Pusat dan Daerah) serta dimulainyaera baru pemerintah daerah dengan otonomi lebih luas. Pemilihan gubenur harus demokratis. Pada saat itu,biasanya tiga nama calon gubernur diberikan kepada Presidenlewat Mendagri. Presiden dipersilakan memilih. Jika dari tigacalon Presiden tidak ada yang dapat diterima, makasemuanya dikembalikan dan dipersilakan untuk mengajukantiga lagi sampai ada yang dapat diterima. Apakah ininamanya demokrasi? Lebih demokratis jikalau Presiden menerima katakanlah20 calon. Lalu bersama satu tim yang misalnya terdiri dariMenteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung,Pangab, Ka. Bakin, dan Kapolri, Presiden mempelajarimasukan tersebut. Setelah itu calon yang sudah diteliti,katakanlah tinggal 15 calon, diteruskan kepada DPR untukdipilih satu yang menjadi gubernur. Bukankah demikianlebih demokratis? Apalagi kalau gubernur dan bupati dipilihlangsung oleh rakyat, dan pelaksanaannya transparan tidakdipengaruhi oleh uang. Jangan semuanya diserahkan kepada Presiden. Presiden Detik-Detik yang Menentukan 302
    • harus dekat pada rakyat dan Presiden bukan segala-galanya.Demikian pula, gubernur, bupati atau lurah juga bukansegala-galanya. Pada kesempatan berikutnya, saya manfaatkan untukmenyampaikan wawasan saya pada peringatan HariKoperasi ke-52 di Stadion Utama Senayan, hari Senin tanggal12 Juli 1999. Saya mengajak segenap lapisan masyarakatuntuk mulai memikirkan bagaimana membangun lembagalegislatif yang kuat dan efektif, serta mengatur kekuasaanpresiden secara proporsional. Dengan pengaturan demikian,akan terjadi keseimbangan antara kekuasaan eksekutif danlegislatif. Tegaknya kedaulatan rakyat akan tecermin padalembaga legislatif yang kuat dan efektif, yang dapatmenghayati dan memperjuangkan keinginan rakyat. Olehkarena itu, wajar jikalau anggota DPR dan MPR, yang dipilihlangsung oleh rakyat, secara teratur sering berkunjung kedaerah yang memilihnya, sering berada di tengah wargayang memilihnya dan menjadi akrab dan dekat denganmereka. Di tengah-tengah euforia politik pascapemilu ini,hendaknya energi jangan hanya terkuras pada pemikirantentang pemilihan Presiden, yang sementara mekanismenyasudah cukup dijelaskan dalam konstitusi. Terfokusnya perhatian pada pemilihan Presidenmemang dapat dipahami, karena selama ini jabatan presidensangat sarat dengan kekuasaan dan potensi terhadappengkultusindividuan, walaupun hal itu mungkin tidakdikehendaki oleh Presiden terpilih. Pengkultusan itu terjadikarena selama ini kita lebih mementingkan figur seseorang,ketimbang institusi sebagai suatu sistem yang dilembagakan. Karena demokrasi Indonesia dilakukan melalui sistemperwakilan, setelah penyelenggaraan pemilu adalah wajar 303 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • jikalau masyarakat sepenuhnya memercayakan aspirasi danharapan kepada wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPRdan MPR mendatang. Kepada MPR diberikan kepercayaan untuk menyusunGaris-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan memilihPresiden dan Wakil Presiden, serta menyusun Ketetapan-Ketetapan (Tap-tap) lain sesuai dengan aspirasi yangberkembang, termasuk kemungkinan untukmenyempurnakan beberapa hal dalam UUD 1945, sesuaiperkembangan dunia yang semakin dinamis. Upaya penyempurnaan terhadap beberapa hal dalamkonstitusi itu hendaknya dipandang sebagai suatu hal yangpositif, dalam rangka mewujudkan kehidupan politik danekonomi yang lebih demokratis, begitu pula untukmenyiapkan negara Indonesia meraih peluang sertamenjawab tantangan di masa depan. Dengan demikian, kita juga mendorong terciptanyasistem politik yang sehat dan stabil, yang sangat diperlukandalam membangun masa depan bangsa. Untuk dapat menilai keadaan 100 hari sebelumpemilihan Presiden ke-4, sebaiknya kita perhatikanpandangan pakar luar negeri dalam bidang politik mengenaiIndonesia. Yang menarik adalah pandangan pakar politik AmerikaSerikat, Prof Daniel S. Lev. Lev berpendapat bahwa sistempemilihan presiden di Indonesia yang tidak langsung,mempunyai banyak keuntungan bagi Presiden yang kiniberkuasa untuk terpilih kembali. Sehingga, peluang B.J.Habibie jauh lebih besar dari Megawati. Lain halnya jikalauPresiden dipilih langsung. Menurut pengamat masalah Indonesia dari UniversitasWashington, Seattle, itu, hitung-hitungan kursi di SidangUmum MPR nanti juga menunjukkan peluang dukungan Detik-Detik yang Menentukan 304
    • yang cukup untuk Habibie, terutama dari Utusan Daerahdan Golongan serta dari fraksi-fraksi Islam. “Fraksi-fraksiIslam jelas mendukung Habibie karena faktor Habibie diICMI,” ungkapnya. Lev mengatakan bahwa gagasan pembentukan fraksiIslam itu belum tentu untuk menjegal Megawati yangpartainya memenangkan pemilu. Namun, katanya, partai-partai Islam sangatmengharapkan suatu saat Islam akan memegang perananpenting dalam politik dan pemerintahan. “Selama 150 tahun,Islam yang mayoritas di Indonesia diperlakukan sepertiminoritas,” ungkapnya. Ia menambahkan, fraksi-fraksipartai Islam itu tentu lebih dekat ke Habibie daripadaMegawati, yang dianggap calon-calon legislatifnya lebihbanyak nonmuslim. Meski peluang Habibie lebih besar, bukan berartikesempatan Megawati untuk terpilih menjadi presiden tidakada, kuncinya adalah tergantung pada suara ABRI. “Kalaupimpinan militer bekerja sama dengan Megawati, tentupeluang Megawati terbuka lebar,” ungkapnya. Apalagi, lanjutnya, kalau Megawati bisa menjalin koalisidengan Gus Dur (PKB) dan Amien Rais (PAN). Pandangan pakar Amerika mengenai Indonesia yangtecermin dalam pandangan Daniel Lev tersebut cukupmenarik. Ia juga berpendapat bahwa calon PresidenIndonesia yang dijagokan Amerika Serikat, adalah siapa sajayang bisa mengamankan duit Amerika di Indonesia. Kepentingan Amerika, menurut Lev, adalah bagaimanaIndonesia bisa menjadi negara yang aman, stabil, demokratisdan membuka pasar lebar-lebar buat Amerika dan bisamembayar utang-utangnya kembali ke Amerika. Oleh karena itu, lanjutnya, ada kalangan di AS yangmendukung Habibie karena ia sudah jelas-jelas bisa dipegang 305 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • IMF di mana AS menjadi pemegang saham terbesar. Merekajuga menilai Habibie jauh lebih punya kemampuan. Ada juga yang mendukung Megawati karena dialah yangmemenangkan pemilu, namun faktor kebungkaman dankediaman Megawati bisa merupakan hambatan, karenaorang akan menilai putri Bung Karno itu tidak memilikikemampuan yang cukup. Kemungkinan lain adalahmunculnya tokoh lain di luar Habibie dan Megawati, “Itubisa Amien Rais atau Wiranto,” ungkapnya. Berdasarkan pengalamannya bergaul dengan tokoh-tokoh dan orang Indonesia, Lev mengatakan ada kalangandi Indonesia yang percaya hanya pihak militer yang bisamengamankan situasi di Indonesia. Mengenai Amien Rais, Lev mengatakan, Ketua UmumPAN itu merupakan tokoh yang paling jujur. Misalnya,karena perolehan suaranya kecil, dia tidak lagi berambisiuntuk jadi presiden. Amien dianggapnya reformis yang tahuposisi. “Kalau Amien diberi kesempatan oleh MPR padaSidang Umum mendatang, dia bisa menjadi presiden yangbaik,” ungkap Lev. Dalam rangka memberi masukan kepada rakyatIndonesia mengenai peran dan harapan yang harusdiberikan kepada siapa saja yang mendapat kehormatanmemimpin bangsa, maka saya berusaha menjelaskan sebaik-baiknya pandangan saya mengenai seorang Presiden R.I. Saya kembali menegaskan bahwa jabatan sebagai KepalaNegara bukanlah merupakan hal yang paling utama bagisaya, karena yang paling utama adalah hubungan dengansesama manusia. “Bagi Bacharuddin Jusuf Habibie, jabatanPresiden adalah bukan segala-galanya. Yang penting bagisaya adalah hubungan saya dengan sesama manusia,”demikian saya sampaikan ketika mengadakan ramah tamahdengan pimpinan dan santri Pondok Pesantren Anwar al- Detik-Detik yang Menentukan 306
    • Maliki dari Pasuruan, Jawa Timur. Jabatan presiden hanyamerupakan sebuah tugas yang mulia dan terhormat gunamemberikan pengabdian terbaik bagi rakyat. Seorang pemimpin haruslah bagaikan sebuah mata airyang bersih dan jernih yang memengaruhi lingkungannya.Setiap pemimpin - apakah besar atau kecil, termasuk Presiden- harus berperilaku sebagai sumber air yang bersih dan jernih,yang dapat memberi kehidupan di sekitarnya agar dapatmekar dan subur, sehat berkembang. Janganlah berperilakusebagai sumber air yang kotor dan beracun, sehinggalingkungan sekitarnya tidak dapat tumbuh bahkan mati. Setiap pemimpin, harus jadi panutan dan mampumemberikan ilmu, serta cara-cara untuk mengambil jalanyang benar yang nilainya abadi bagi orang-orang disekitarnya. Pada zaman yang penuh tantangan ini, yangdiperlukan adalah orang-orang yang mampu menyerasikankeimanan dan ketakwaan dengan ilmu pengetahuan sertateknologi. Yang menarik adalah pandangan negarawan SingapuraLee Kuan Yew yang secara tidak langsung mengingatkanpara pemimpin Indonesia agar tidak mengubah sistem politiksecara radikal. Langkah itu dapat membahayakan negara. Apa yang harus kita hindari adalah perubahan secarabesar-besaran dan gencar tentang cara kita mengerjakansesuatu. Kita perlu lebih mengedepankan metode dialog danpergaulan. “Perubahan radikal ini akan membuat sistemruntuh,” jelas Lee Kuan Yew dalam satu forum yangdiorganisasikan oleh Dewan Pembangunan KomunitasTanjong Pagar, di sekolah Anglo-China, Sabtu 18 September1999. Menurut Lee, pemerintah akan lebih mudah secaraberangsur-angsur mengubah sistem yang secara politik bisaditerima, seiring dengan perkembangan masyarakat. 307 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • “Jikalau pemerintahan runtuh, Anda belum tentu bisamenemukan kelompok orang dan Perdana Menteri yang bisamembangun kembali pemerintahan ke posisi semula, danitu artinya Anda dalam bahaya,” jelas Lee. Selanjutnya Lee menegaskan, “Belajarlah daripengalaman Indonesia, di mana perubahan radikal yangdilakukan menyebabkan runtuhnya pemerintahan danpenghormatan pada Presiden. Hasilnya, seluruh sistemruntuh.” Lee menilai, tugas Habibie menjalankan rodapemerintahan menjadi tidak mudah karena pemberitaanmedia massa mengenai skandal yang mengelilingi Habibie. Lee juga ragu, bila Megawati Soekarnoputri terpilihmenjadi Presiden apakah dia mampu memimpin negaraseperti yang pernah dilakukan Presiden Soeharto ataumendiang ayahnya, Presiden Soekarno? Saya teringat, surat dari Lee Kuan Yew, yangdisampaikan kepada saya melalui Menneg BUMN TanriAbeng, yang mengucapkan selamat atas keberhasilan sayamenghentikan free fall dari nilai mata uang rupiah terhadapUS dolar dan keberhasilan menekan inflasi. Walaupunsebelumnya Lee Kuan Yew sangat mempertanyakankemampuan saya dalam menyelesaikan masalah ekonomiyang sangat memprihatinkan, dengan surat tersebut iamemperlihatkan jiwa besar dan sikap seorang negarawan. Seperti yang diramalkan dan diprihatinkan oleh LeeKuan Yew, pemberitaan mengenai saya dan ucapan paratokoh politik yang berseberangan sangat menyakitiperasaan. Saya harus sadari, adalah wajar bahwa sikapdan reaksi seperti itu akan muncul dari mereka yang selamaini merasa dirugikan oleh Orde Baru dan Pak Harto. Sayajuga harus menyadari bahwa saya adalah salah satu tokohOrde Baru yang mereka anggap sebagai penerus Pak Harto, Detik-Detik yang Menentukan 308
    • tanpa melihat apa yang saya perbuat untuk bangsa ini. Secara sepintas mungkin demikian kesannya. Jikalau kitaperhatikan perjalanan bangsa sejak ProklamasiKemerdekaan, baik Presiden Soekarno, Presiden Soehartomaupun saya sendiri, memang semuanya meneruskanperjuangan mempertahankan jiwa UUD 1945, Pancasila danNegara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya untukmenjadi dasar membangun suatu masyarakat agar memilikikualitas kehidupan dan budaya yang tinggi. Kesinambungan perjuangan tersebut memberi kesanbahwa Presiden Soeharto adalah penerus Presiden Soekarnodan saya penerus Presiden Soeharto. Namun “tugas” dan“cara memimpin”, baik Presiden Soekarno, PresidenSoeharto maupun saya berbeda, bahkan dalam beberapa halbertentangan. Perbedaan ini dapat dimengerti, karenakeadaan dan kondisi berbeda, serta generasi rakyat danpemimpinnya pun berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat jikalau kita berbicara mengenaipenahapan. Tahap pertama dipimpin oleh presiden pertama,tahap kedua dipimpin oleh presiden kedua, tahap ketiga olehpresiden ketiga dan seterusnya sampai ….. ke tahap “n” yangdipimpin oleh presiden ke “n”. Aspek kesinambungannyaadalah mempertahankan Konstitusi Negara (UUD 1945 danPancasila) dan wilayah NKRI sepanjang masa. Jikalau Presiden Soekarno memusatkan perhatiannyauntuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dengannasionalisme yang sehat, patriotisme, dan sebagainya.Presiden Soeharto memusatkan pada pendidikan,pembangunan prasarana ekonomi, peningkatan lapanganpekerjaan dan sebagainya, maka saya memusatkan perhatianpada peningkatan produktivitas dan daya saing melaluipemberian kebebasan, transparansi, demokrasi dansebagainya. 309 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Dapat diartikan pula bahwa tiap presiden memiliki tugasdan rencana tersendiri. Presiden pertama memimpin tahap“proses kemerdekaan”, Presiden kedua memimpin tahap“proses pembangunan” dan Presiden ketiga memimpintahap “proses kebebasan dan demokrasi”. Dengan kata lain, perjuangan bangsa terus berjalansecara bertahap dengan menyesuaikan pada keadaan dankondisi –nasional, regional dan internasional— yangberubah. Jumat tanggal 24 September 1999 antara pukul 13.30hingga pukul 14.45 saya bersilaturahim dengan parapimpinan serta anggota DPR yang dipilih dalam PemilihanUmum 1997. Presiden dan DPR telah hidup berdampinganselama 16 bulan melaksanakan tugas untuk membuka pintureformasi dan demokrasi. Ketua DPR/MPR Harmoko serta para wakil, sepertiFatimah Achmad, Abdul Gafur, Hari Sabarno dan IsmailHasan Metareum berkumpul bersama beberapa para menteriKabinet Reformasi Pembangunan, seperti Menpora AgungLaksono, Mensesneg/Menkeh Muladi, Menhankam/Panglima ABRI Jenderal Wiranto serta para menteri danpejabat lainnya. Dalam forum silaturahmi dan ramah tamah tersebut sayamenyampaikan sambutan yang isinya antara lainmenyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yangsetinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggotaDPR. Para pimpinan dan anggota DPR, telah bekerja kerassebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan berbagaiagenda reformasi, sebagaimana diamanatkan SidangIstimewa MPR November 1998. Sampai saat silaturahim itu, berlangsung aksi mahasiswadan masyarakat yang menentang RUU PenanggulanganKeadaan Bahaya (PKB). Di sekitar jembatan Semanggi protes Detik-Detik yang Menentukan 310
    • keras dilakukan oleh para mahasiswa dan beberapakelompok masyarakat. Terhadap unjuk rasa tersebut, saya tidak mengeluarkanpendapat untuk mencegah terjadinya polemik yang sayaharus hindari agar tidak mengganggu stabilitas yang begitupeka. Namun karena aksi demonstrasi masih terus marak,maka para wartawan mempertanyakan hal itu kepadaMensesneg/Menkeh Muladi, Menhankam/Panglima ABRIJenderal Wiranto, Menpora Agung Laksono dan anggotaDPR Komisi I Yasril A. Baharuddin, yang saya ikuti pulamelalui pemberitaan. Seperti dapat dibaca pada beberapa surat kabar, padahari Sabtu tanggal 25 September 1999, Menhankam/Panglima ABRI Jenderal Wiranto mengatakan agarrangkaian aksi unjuk rasa menuntut pencabutan RUU PKBharus disikapi secara tertib dan arif. Sebab kalau tidak, yangakan terjadi adalah mengganggu kebebasan orang lain danmembuat masyarakat khawatir. Apakah kalau sudah begituaparat keamanan harus diam saja? Sementara itu saya mendapat imbauan, dan bahkandesakan dan kalau perlu melalui jalur hukum, yangmenuntut agar saya mengundurkan diri sebagai Presiden,dengan alasan yang berbeda-beda. Saya nyatakan bahwa saya tidak akan mundur darijabatan sebagai Presiden sebelum tugas saya selesai, dan sayahanya akan mundur secara konstitusional. Saya siap untukbertanggung jawab di depan Sidang Umum MPR mendatangdan setelah itu terserah kepada rakyat. Adapula yang bertanya apakah saya merasa disaingioleh Abdurrahman Wahid, calon presiden Poros Tengah?Saya tidak merasa tersaingi dengan munculnya calonpresiden dari Poros Tengah, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).Saya berpendapat bahwa apa yang dilakukan Gus Dur 311 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal itu saya kemukakan pada acara silaturahmi denganpara peserta dialog dan pelatihan kepemimpinan nasionalGerakan Pemuda Ansor di Istana Negara. Saya juga memberipenjelasan dan imbauan untuk meningkatkan kewaspadaandalam rangka mensukseskan SU MPR yang akan datang. Siang harinya, di tempat yang sama, saya juga berbicaradi depan para alumni Pergerakan Mahasiswa IslamIndonesia (PMII) tentang tugas sebagai Presiden. Sayamenegaskan, “Kalau tugas sebagai Presiden sudah selesai,ya selesai, selanjutnya terserah kepada rakyat.” Dalam forum tersebut saya juga menceritakan bahwadari beberapa kalangan masyarakat sempat diajukanpertanyaan, apakah saya akan memanfaatkan kekuasaanPresiden untuk memengaruhi jalannya SU MPR? Danapakah reaksi saya jika saya tidak dipilih lagi? Dalam demokrasi kita harus tunduk pada keinginanrakyat melalui para wakilnya di MPR yang sudah diatur olehundang-undang. Saya tidak akan mengganggu, apalagimembuat ribut-ribut, kalau tidak terpilih. Atau, kalau sayadipilih, saya juga tidak akan merasa hebat. Jadi satu-satunyayang benar, serahkan sama rakyat melalui para wakilnyayang baru saja dipilih langsung dalam Pemilu. Mengenaimekanismenya, sudah ditentukan oleh Tap MPR. Siapa pun kalau terpilih sebagai presiden harusmenerimanya. Saya tidak akan melakukan rekayasa apa punsupaya dipilih kembali. Presiden itu bukan pengecut. Kalaumemang rakyat menghendaki, ya laksanakan, jangan jadipengecut. Di depan para alumni PMII tersebut, saya juga berbicarasoal Rancangan Undang-Undang Penanggulangan KeadaanBahaya (PKB) yang dikaitkan dengan aksi penolakan darimasyarakat dan mahasiswa. Saya menyampaikan bahwa Detik-Detik yang Menentukan 312
    • RUU PKB jauh lebih baik ketimbang UU Nomor 23 Tahun1959, karena RUU PKB memang dibuat untuk menggantikanUU Nomor 23/1959 yang dinilai menekan kebebasanmasyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.Seharusnya disadari, bahwa apabila RUU PKB ini ditolak,maka UU Nomor 23/1959 tersebut jadi tetap berlaku. Sayatidak mengerti apa yang diprotes. Kita amat prihatin mengapa harus sampai terjadi korbantujuh orang akibat demonstrasi menolak RUU itu. Yangkasihan keluarganya, orang tuanya, dan kita sendiri. Jadi,sebenarnya saya tidak mengerti mengapa demikian jadinya.Kita harus bersyukur bahwa pemilu berlangsung lancar danjurdil, sebagai suksesnya proses demokratisasi bangsa. Kitaharus memasuki Sidang Umum MPR dengan tenang danmenghasilkan produk hukum MPR sesuai kehendak danaspirasi rakyat. Di depan alumni PMII, saya juga menyinggung masalahBank Bali dan masalah Timor Timur secara sekilas. Kepadamereka saya jelaskan bahwa sudah ada hasil jajak pendapatrakyat Timor Timur, sehingga sekarang terserah kepada paraanggota MPR untuk memenuhi kehendak rakyat TimorTimur tersebut atau tidak. Menyangkut masalah Bank Bali, saya mengingatkanbahwa jangan kaget, kasus Bank Bali itu mungkin yangpertama. Mungkin masih ada lagi masalah seperti Bank Baliyang akan timbul. Bukan bulan ini, bukan tahun ini, mungkintahun depan. Akan dapat timbul terus. Saya tegaskanbahwa kita harus menyelesaikannya secara tuntas, melaluijalur hukum. Pada kesempatan itu saya sempat melontarkan gagasanagar di masa mendatang nanti Presiden dan Wakil Presidenserta DPR dan Dewan Utusan Daerah dipilih langsung olehrakyat. Dengan dipilih langsung oleh rakyat, maka benar- 313 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • benar Presiden itu mendapat legitimasi langsung dari rakyat.Jikalau nanti Presiden mau diturunkan, serahkan padarakyat. Dengan pemilihan langsung itu, maka MPR diberi tugaslain selain yang diatur sesuai UUD 1945 yang jelas akandisempurnakan melalui Ketetapan MPR atau Amandemen.Saya mengatakan juga bahwa pemilihan langsung saat inidimungkinkan, karena 95 persen rakyat Indonesia sudah bisamembaca dan menulis, serta bisa menangkap informasi darimedia cetak dan elektronik. Saya jelaskan pula mengapa setelah ProklamasiKemerdekaan, pemilihan diadakan tidak langsung. Karenasaat itu baru lima persen rakyat Indonesia yang bisa bacadan tulis dan prasarana informasi sangat terbatas. Orang mungkin bertanya, kenapa Habibie itu keraskepala, disuruh mundur tidak mau, ditakut-takuti dia tidakpeduli. Jawabnya very clear, saya akan memberi contoh apaitu demokrasi. Kalau saya mundur karena saya takut dantidak melalui mekanisme demokrasi, berarti saya membericontoh jelek dalam berdemokrasi. Saya memberi kesan yangsalah kepada bangsa Indonesia, bahwa Presiden baruditakut-takuti beberapa orang saja, sudah mundur. Saya mengatakan hal tersebut kepada para tokoh persIndonesia di Istana Merdeka, hari Jumat tanggal 1 Oktober1999. Pertemuan yang diawali dengan shalat Jumat danmakan siang itu juga dihadiri sejumlah menteri dan pejabatlain, serta kedua anak saya Ilham dan Thareq Habibie. Saya memang tidak ingin jadi seorang politisi yang takberbudaya, yang menghalalkan apa saja untuk mencapaisasaran. Saya adalah diri saya sendiri. Nah, ini kan tinggalbeberapa hari lagi tugas saya selesai sebagai Presiden. InsyaAllah tanggal 22 Oktober. Ada pula yang bilang tanggal 13Oktober, but I didn’t believe it, karena MPR memerlukan waktu Detik-Detik yang Menentukan 314
    • dalam proses perumusan ketetapan-ketetapan yangdiputuskan. Tetapi saya kemukakan bagi saya lebih cepatlebih baik. Saya merasa plong, karena sejak 21 Mei tahun lalu,alhamdulillah, banyak hal yang sudah kita capai bersama.Pada waktu itu, kita tidak pernah membayangkan semuaini akan bisa dicapai, bahkan hanya 10 persennya pun tidakterbayang. Anak saya Ilham dan Thareq bertanya, “Bapakpunya beban apa?” Saya menjawab, “Saya tidak punya beban.” Wartawan bertanya pula, “Bagaimana Bapak memilihPak Wiranto nanti sebagai wapres dalam pencalonan itu,latar belakangnya apa?” Jawaban saya, “Saya tidak memilih siapa pun juga.Karena presiden belum terpilih. Dan saya adalah memangpresiden sekarang sampai Sidang Umum MPR mengeluarkanketetapan, dan saya adalah satu dari mungkin sepuluh calonpresiden....Dan kita lihat saja bagaimana nanti!” Berbagai hal dipertanyakan dalam pertemuan ini, antaralain masalah Bank Bali, Timor Timur, hubungannya denganmantan Presiden Soeharto, serta soal peranan pers. Keesokan harinya saya baca berita di surat kabar tentangpendapat Mensesneg/Menkeh Muladi tentang siapa yangakan keluar menjadi presiden pada SU MPR ini. Iamengemukakan, “Saya tidak bisa menyatakan Pak Habibiemenang atau tidak, tetapi masih memiliki kans... Megawatijuga punya kans. Kansnya fifty-fifty,” ujarnya sambilbersikap ragu ketika ditanya tentang kemungkinan KHAbdurrahman Wahid menjadi Presiden. Mengenai upaya pemberantasan KKN, harian Kompas,Minggu 3 Oktober 1999, memuat wawancara melalui telepondengan seorang pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia(UII) Yogyakarta, Dr. Mahfud MD. Ia mengemukakan bahwa: 315 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • “Selama 16 bulan berkuasa, Presiden B.J. Habibie telah mengganti lima Jaksa Agung. Langkah itu ditempuh bukan untuk meningkatkan kinerjanya memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), melainkan justru untuk melindungi pejabat pemerintah Orde Baru, termasuk mantan Presiden Soeharto.” Selengkapnya, pendapat Dr. Mahfud mengenai kinerjaHabibie mengemban Tap MPR No XI/MPR/1998: Dalam catatan saya, pemerintahan Habibie belum menyelesaikan satu pun kasus KKN. Dari kasus yang diperiksa dan orang-orang yang dimintai keterangan, belum ada satu pun yang final dan yang dapat menghasilkan putusan pengadilan yang benar-benar memuaskan masyarakat. Ketika Habibie pidato, penyidikan korupsi meningkat dibandingkan tahun lalu, saya kira itu hanya kasus kelas teri. Rapor Habibie dalam bidang pemberantasan KKN nol. Saya kira, seperti dikatakan banyak orang, saya sangat percaya dengan teori yang mengatakan, sebenarnya pemerintahan ini sama korupnya dan bagian dari korupsi pemerintahan masa lalu. Pemerintah yang mempunyai tugas menegakkan hukum dan membersihkan kasus KKN takut pada akibat dari setiap tindakan yang diambil. Mereka takut terkena juga. Penyelidikan atas diri Soeharto sudah sembilan bulan, namun siapa tersangkanya belum ada. Bagaimana Anda menjelaskan masalah ini? Sekarang ini alasan formal yuridis sering dijadikan alasan untuk menyelamatkan atau mencelakakan orang, tidak berbicara pada hati nurani. Sebenarnya kalau kita melihat kasus Soeharto, alasannya selalu saja bahwa seluruh kebijakan dan tindakan Soeharto yang dinilai masyarakat korup, Detik-Detik yang Menentukan 316
    • sudah dilindungi Keppres yang sah. Kalau berlindung pada SK, itu berarti aparat hukum dalam kasus ini selalu mendasarkan diri pada kebenaran formal, bukan pada upaya menegakkan keadilan. Apa yang ada di balik yang formal dan bagaimana terjadinya formalitas itu tidak dipermasalahkan. Apakah kegagalan kejaksaan menentukan siapatersangka dalam kasus KKN Soeharto akibat tekanan politikterhadap kejaksaan? Menurut saya, kejaksaan bagian dari pemerintah. Semua yang bertugas menegakkan hukum merupakan bagian dari mosaik korupsi. Ibarat sebuah gambar, semua penegak hukum ada dalam gambar itu, baik kejaksaan, kepolisian, maupun pejabat. Jadi, bukan karena tekanan politik? Saya tidak katakan ada tekanan politik. Yang saya katakan mereka tidak berani. Selama Habibie menjadi Presiden, ia sudah menggantitiga Jaksa Agung, Soedjono, Ghalib, dan kemudianIsmudjoko. Apa yang Anda baca dari pergantian itu? Anda keliru. Habibie sudah mengganti lima kali jaksa agung. Soedjono, Ghalib, Feisal Tanjung, Muladi, dan Ismudjoko. Saya melihat ada kebohongan. Presiden Habibie ingin menyembunyikan sesuatu sehingga tidak berani melepas seorang Jaksa Agung kepada orang-orang yang mempunyai iktikad baik. Jadi, konteksnya penyelamatan Soeharto, termasuk pejabat. 317 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Secara hukum, bagaimana penyelesaian elegan terhadapkasus Soeharto? Saya melihat, kalau mau sungguh-sungguh berdasarkan hukum, Soeharto diadili dan mempunyai posisi hukum dan tingkat kesalahan yang jelas. Kalau mau diberi grasi, silakan. Namun, posisi hukum harus jelas. Kalau Anda menanyakan prospeknya, kemungkinan kalau diselesaikan pemerintah yang lama, akan terjadi pemutihan dengan alasan apa pun. Artinya, kasus ditutup. Tidak ada kesalahan, bukti, dan tidak akan ke pengadilan. Kalau ingin tuntas, harus ganti pemerintahan. Kalau Habibie jadi presiden lagi? Kalau itu, saya katakan harapan menyelesaikan KKN tidak ada. Sedang kalau presiden baru, ada harapan karena ada tokoh partai yang sekarang sepakat menyelesaikan kasus Soeharto secara hukum. Sangat menarik pendapat tersebut. Saya tidak inginmemberikan komentar apa pun. Saya hanya ingin agarrakyat sendirilah yang memberikan penilaian, setelahmempelajari dengan seksama dan objektif masalah tersebut.Dan sejarahlah nanti yang akan mencatat kebenarannya.(Hanya sedikit koreksi, bukan lima kali penggantian JaksaAgung, yang benar adalah dua kali, yaitu penggantianSoedjono C. Atmanegara dan Andi M Ghalib). Seperti telah saya ungkapkan, menjelang SU MPRmasalah yang cukup ramai adalah tentang hasil jajakpendapat rakyat Timor Timur. Salah satu pendapat yang berkembang adalah denganadanya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1978, dansebelumnya UU Nomor 7/1976, sudah seharusnya Presiden Detik-Detik yang Menentukan 318
    • sebagai mandataris MPR melaksanakan ketentuan dalamKetetapan MPR itu dan mengamankannya. Atas dasar itulah, “opsi kedua” harus dikonsultasikanlebih dahulu kepada wakil-wakil rakyat di SU MPR 1999.Demikian pendapat beberapa tokoh politik. Menurut mereka, pemahaman masyarakat Indonesiadan juga rakyat Timtim terhadap “opsi kedua” itu bukanlagi sekadar opsi menolak otonomi dan menyerahkan masadepan Timtim kepada MPR. Bergesernya “opsi diserahkan kepada MPR” menjadi“opsi kemerdekaan” itu jelas memunculkan persoalanyuridis, sehingga Harun Alrasyid berpendapat, denganmembuka peluang penentuan pendapat yang arahnyaadalah kemerdekaan Timor Timur, maka Habibie selakupresiden telah menyalahi Tap No. VI/MPR/1978 yangmenegaskan bahwa Timor Timur adalah wilayah RI. Pandangan serupa disampaikan Ketua FraksiKebangkitan Bangsa MPR, KH Yusuf Muhammad, yangmenjelaskan, proses pengambilan kebijakan yang memberiopsi penentuan pendapat dan berimplikasi padakemerdekaan Timor Timur, diambil tanpa menghormati danmenghargai keberadaan lembaga yang seharusnya ikutdalam merumuskan kebijakan itu, yaitu DPR/MPR. Jauh sebelum penentuan pendapat dilaksanakan, KetuaUmum PB Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdurrahman Wahiddan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan MegawatiSoekarnoputri, juga menyatakan menolak gagasan untukmelepaskan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia,dan meminta agar Kabinet Pemerintahan transisi Habibietidak mengambil keputusan besar seperti soal Timor Timur. Menurut mereka, akibat lebih jauh dari langkah Habibieitu seperti diramalkan banyak orang, Timor Timurmengalami keadaan tidak menentu, dan lebih dari 100.000 319 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • pengungsi mengalir ke NTT. Entah berapa orang yang harustewas akibat opsi tersebut. Akibatnya, Presiden harusmemberlakukan keadaan darurat militer di Timtim melaluiKeppres No 107/1999. Menurut Prof Soewoto, sebelum MPR bersidang untukmenentukan nasib Timor Timur, Timor Timur seakan sudah“beralih” ke tangan PBB. TNI yang semula bersikeras akanterus menjaga wilayah itu sampai keluarnya ketetapan MPR,akhirnya “menyerah”. Pasukan multinasional di bawahkomando Australia pun mendarat di Timtim, dan TNI punakhirnya angkat kaki dari bumi Loro Sae. Peristiwa ini,menurut Soewoto, merupakan kesalahan pemerintahanHabibie yang tidak mampu melaksanakan danmengamankan Tap No. VI/MPR/1978. Itulah berbagai pendapat mengenai masalah TimorTimur yang mengemuka saat itu, baik sebagai berita maupun“pemanasan” para politisi menjelang SU MPR. Sebagaimanamasalah KKN, saya tidak akan memberi komentar apa pun,sejarahlah nanti yang akan mencatat kebenarannya. Hal yang menarik adalah hasil kajian dan analisisbeberapa pakar dalam bidang politik dan ekonomi yangdimuat di surat kabar Republika hari Senin tanggal 4 Oktober1999, menjelang pelaksanaan SU MPR 1999 sebagai berikut: “Berbagai kebijakan reformis yang digulirkan di awal pemerintahannya, membuat Habibie mendapat banyak simpati dari berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Tapi, lawan-lawan politiknya berhasil memanfaatkan “kelemahan” yang dimiliki mantan ketua umum ICMI itu. Sehingga, Habibie sempat membuat blunder, dan menyebabkan dirinya jadi bulan-bulanan opini negatif media massa yang dikuasai kelompok anti Habibie. Tapi masyarakat Indonesia yang kian kritis, mestinya Detik-Detik yang Menentukan 320
    • tak mudah terpancing argumentasi-argumentasi konyolyang cenderung memaksakan kehendak tadi. Sebagai bahan pertimbangan, pemaparan sisi positifdan negatif Habibie berikut ini mungkin perlu dicermati. Sentimen Positif untuk Habibie: Dalam banyak hal, jauh lebih demokratis ketimbangSoeharto. Ia, misalnya, telah membuka keran kebebasanpers selebar-lebarnya — suatu yang justru disumbatsangat rapat pada masa pemerintahan Orde Baru.Kebijakan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik Habibie untuk menyerang, dengan memuatopini dan komentar tendensius — termasuk informasi-informasi sampah — tentang dirinya, melalui media massayang mereka “kuasai”. Pintu kebebasan berorganisasi juga dibuka lebar olehHabibie. Sehingga, siapa pun kini boleh mendirikan partaipolitik, dan mereka dipersilakan bersaing secara fair untukmenggalang dukungan massa. Bandingkan denganskenario Orde Baru yang justru memaksa partai-partaiyang ada kala itu untuk meleburkan diri (berfusi) menjadihanya dua parpol dan satu Golkar. Pada pemerintahan Habibie pula lah, pemilu yangjurdil kembali bisa terlaksana, setelah berpuluh tahunselalu dilakukan dengan penuh manipulasi. Masih dalam konteks kebebasan berorganisasi danmenyampaikan pendapat, Habibie juga telah membukakoridor yang sangat luas untuk berdialog dengan tokoh-tokoh yang selama ini menempatkan diri sebagai oposisi. Gus Dur, sesepuh NU sekaligus deklarator PartaiKabangkitan Bangsa (PKB), salah satu “musuh”Soeharto, adalah orang yang secara cerdik memanfaatkanpeluang itu. Sedangkan Megawati Soekarnoputri, Ketua 321 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Umum PDI-P, tampaknya masih terlalu arogan untuk menerima tawaran dialog tersebut. Walau belum benar-benar terealisasi, Habibie juga telah membuka wacana bagi peninjauan kembali konsep dwi fungsi ABRI —sesuatu yang diindoktrinasikan secara sewenang-wenang oleh pimpinan Orde Baru. Dalam kadar tertentu, wajah militerisme Indonesia kini sebenarnya sudah tampak lebih ramah dan sejuk, ketimbang saat pucuk pimpinan ABRI dipegang oleh Benny Moerdani dan kawan-kawannya, yang sangat anti Islam— agama mayoritas bangsa Indonesia. Keputusan Habibie memberi kebebasan kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri, merdeka atau memperoleh otonomi seluas-luasnya, sebenarnya juga harus diacungi jempol. Pasalnya, selama ini provinsi termuda Indonesia itu lebih banyak menjadi beban, baik beban moral maupun finansial. Namun, kebijakan itu kemudian juga “diplintir” oleh lawan-lawan politiknya, dengan mengatakan, “Habibie telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa”, bahkan ada yang memberi gelar Habibie sebagai ‘Bapak Disintegrasi Bangsa’. Padahal, pada masa pemerintahan Orde Baru, justru orang-orang yang kini berteriak soal persatuan dan kesatuan itulah yang selalu mendesak Soeharto agar memberi kemerdekaan pada masyarakat Timor Leste. Meski belum mampu melepaskan diri dari karakternya sebagai “Mr. Big Spender” (pemboros) tapi, secara signifikan Habibie telah mengentaskan bangsa ini dari ancaman kehancuran ekonomi. Kurs rupiah yang sempat meroket hingga hampir mencapai Rp17.000 per dolar AS, kini berhasil dikendalikan hingga pada kisaran Rp7.000- -Rp8.000 per dolar AS (itu memang bukan kurs ideal rupiah, tapi cukup aman untuk kondisi ekonomi IndonesiaDetik-Detik yang Menentukan 322
    • yang seperti sekarang). Gaya kepemimpinannya yangsantai, cerdas, dan pro globalisasi, menyebabkan investorinternasional melihat Indonesia sebagai lahan yang sangatlayak untuk berinvestasi. Sehingga, aktivitasperdagangan saham di bursa efek Jakarta yang sempatterkapar berangsur menggeliat kembali. Indeks punmelonjak, dari posisi 200 ke kisaran 500-600-an. Bahkan,level psikologis 700 pun pernah disentuh. Kekhawatiran bakal terjadinya hiperinflasi punberhasil diredam. Harga semua jenis barang, khususnyasembilan kebutuhan pokok, mulai normal. Pasokannyajuga relatif mencukupi. Sehingga, tak ada lagi antrianpanjang masyarakat miskin untuk sekadar mendapatkansekantong minyak goreng atau seliter beras.Bahkan kini,kali pertama dalam sejarah, Indonesia mengalami inflasinegatif selama tujuh bulan berturut-turut. Meskipun,kecenderungan itu juga mulai perlu diwaspadai, karenajangan-jangan inflasi negatif yang berkepanjangan itumerupakan cermin merosotnya daya beli masyarakat.Kalau itu benar terjadi, maka proses produksi bisa takberjalan. Dalam mengekang kenaikan suku bunga, KabinetReformasi Pembangunan pimpinan Habibie juga bolehdibilang jagoan. Mereka, berhasil memangkas tingkatbunga dari 70-an persen, menjadi hanya belasan persen.Dalam posisi seperti ini, mestinya bank sudah dapatmenyalurkan kreditnya kembali, dan dunia usaha jugamulai bergerak. Tapi sayang, industri perbankan masihperlu mendapat suntikan dana segar, setelah selamaberpuluh tahun menjadi lahan jarahan para konglomeratOrde Baru. 323 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Sentimen Negatif untuk Habibie: Secara personal, Habibie bukan politikus sejati, yang dapat melakukan tindakan apa pun atas nama kepentingan abadi sesuai dengan doktrin politik, yang mengatakan tak ada kawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Karena itu, hampir dipastikan, Habibie tak bakal ‘’menghabisi’’ Soeharto. Apalagi, mantan presiden kedua Indonesia itu sudah telanjur dianggap sebagai salah satu guru oleh Habibie. Bukan otoriter, tapi Habibie kerap terlalu percaya pada sejumlah orang tertentu. Akibatnya, ia agak susah menerima masukan ’berbeda’ dari orang-orang yang berada di luar ’lingkarannya’. Ini bisa merugikan, karena bukan tak mungkin, opini yang disodorkan orang-orang kepercayaannya tadi, justru telah mengalami distorsi. Kelemahan mendasar itulah yang menyebabkannya tak mampu secara tuntas membersihkan berbagai kasus korupsi, yang melibatkan keluarga mantan presiden Soeharto beserta kroninya. Habibie juga seperti kewenangan ketika terungkap adanya skandal keuangan yang dilakukan para menteri dan pendukungnya. Dalam kasus Bank Bali, misalnya, Habibie mestinya bisa melokalisasi persoalan dengan melakukan ‘’politik amputasi’’ yakni menonaktifkan para pejabat yang terlibat, dan menyerahkan mereka pada pengusutan pihak kepolisian dan kejaksaan, serta memutuskan nasib mereka melalui lembaga peradilan. Apa yang dilakukannya pada mantan Jaksa Agung AM Ghalib sebenarnya sudah cukup bagus. Tapi sayang, penon-aktifan Ghalib, tak segera ditindaklanjuti dengan pengusutan yang lebih transparan dan tegas. Sehingga, kasus ini juga nyaris ‘’hilang’’ tak ketahuan apa dan bagaimana kelanjutannya.Detik-Detik yang Menentukan 324
    • Habibie juga kurang tanggap terhadap aspirasi umat Islam mayoritas terbesar bangsa ini. Ia, misalnya, alpa dan tak segera membebaskan narapidana Islam, yang dijebloskan ke penjara oleh para penguasa abangan dan militer katolik Orde Baru, dengan tuduhan makar dan subversi, tanpa proses pengadilan. Di sini, visi pemerintahan Habibie, yang mencoba bersikap nasionalis bukan cuma berjuang untuk kepentingan Islam yang notabene telah membesarkannya agaknya perlu sedikit direvisi. Sebab, justru ‘’kegamangan visi’’ itulah yang bisa jadi bumerang karena Habibie tak akan dapat diterima sepenuhnya oleh kalangan Islam, tapi juga dimusuhi oleh kelompok non muslim. Terlepas dari dikotomi sisi positif dan negatif yang dimilikinya, apa yang telah dilakukan Habibie dengan Kabinet Reformasi Pembangunannya boleh dikatakan sebagai sebuah prestasi. Tak heran, kalau seorang analis senior sebuah perusahaan sekuritas asing pernah memuji Habibie dengan kata-kata yang sederhana, tapi terasa sangat pas. ‘’Ia telah membangun Indonesia dari titik nol’’. Pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 1999, saya memimpinSidang Paripurna Kabinet Reformasi Pembangunan, selamatujuh jam di Bina Graha, bertema pembahasan persiapanpenyusunan pidato pertanggungjawaban Presiden yangakan dibacakan di depan Sidang Umum MPR tanggal 14Oktober 1999. Setelah mendengarkan laporan para MenteriKoordinator sebagai acuan awal dalam bidangnya masing-masing dan masih akan dirinci, saya sampaikan bahwalaporan Pertanggungjawaban Presiden, tidak hanyamencakup berbagai hal setelah dikeluarkannya Ketetapan 325 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • SI MPR pada tahun 1998, tetapi sejak Maret 1998 sampai 14Oktober 1999. Saya tugaskan kepada Menteri Negara/Ketua Bappenasuntuk mengoordinasikan masukan dan bersama satu timkhusus penyusun pidato pertanggungjawaban Presidenyang telah mendapat pengarahan dari saya. Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan BambangSubianto antara lain melaporkan tentang inflasi bulanSeptember 1999 sebesar 0,68 persen. Sedangkan inflasiJanuari sampai September 1999 sekitar 2 persen. Sementara itu, berkaitan dengan undang-undang yangberlaku, enam menteri harus mengundurkan diri dariKabinet Reformasi Pembangunan, karena kedudukan danaktivitas yang bersangkutan di dalam partai politik masingdibutuhkan untuk menyukseskan SU MPR 1999. Jabatanyang ditinggalkan telah dirangkap oleh menteri lain. Hal yang menarik sebelum pidato pertanggungjawabansaya sebagai Presiden yang akan saya bacakan pada haripertama SU MPR hari Kamis tanggal 14 Oktober 1999, parapakar dalam berbagai bidang sudah mulai memberikomentar, seperti dimuat pada harian Media Indonesia padahari Jumat tanggal 8 Oktober 1999, berjudul “MPR HarusJujur Nilai Pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie.” Sayakutip selengkapnya sebagai berikut: Penolakan pertanggungjawaban Presiden B.J.Habibie tidak mungkin dilakukan secara jujur dan objektif karena MPR menggunakan logika politik, kata pakar politik dan hukum tata negara. Pakar politik dari Universitas Airlangga, Surabaya Muh. Asfar mengatakan ditolak tidaknya pertanggungjawaban presiden memang tidak bisa fair karena selalu menggunakan logika politik. Detik-Detik yang Menentukan 326
    • “Saya kira ada tiga hal yang bisa menyebabkan pdatopertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak yakniTimor Timur, kasus Bank Bali, dan masalah KKN mantanPresiden Soeharto. Tapi kalau mau fair sebenarnyakeberhasilan Presiden Habibie juga banyak,” katanya diSurabaya, kemarin. Ia mengatakan keberhasilan Presiden Habibie antaralain pembuatan UU Pemilihan Umum, terbukanyapeluang amandemen UUD 1945, kebebasan pers danberpendapat, desakralisasi Lembaga Kepresidenan,membatasi diri untuk menggunakan KekuasaanKepresidenan, dan sebagainya. “Jadi, kalau mau fair sebenarnya harus disikapisecara objektif, tapi karena disikapi politis maka justruakan mungkin adanya konspirasi sejumlah parpol untukmenolak pertanggungjawaban tersebut, terutama dalammasalah Timor Timur, Bank Bali, dan KKN mantanPresiden Soeharto. Bahkan, Golkar mungkin saja terlibatdalam konspirasi itu karena orang-orang Golkar yangmemberi peluang masalah itu juga tampak.” Mengenai implikasi politis berupa pemberhentianPresiden terhadap penolakan itu, ia mengatakan hal itusebenarnya tidak otomatis harus membuat seorangPresiden berhenti jika pertanggungjawabannya ditolak,namun dalam dunia politik juga mengenal etika dan moralpolitik yang berkaitan dengan rendahnya legitimasi dankredibilitas. Pakar hukum tata negara Prof. Abdoel Ganiberpendapat penolakan pertanggungjawaban Presidentidak mungkin dilakukan secara jujur dan objektif karenahal itu memang bersifat politis sehingga penolakannyatak bisa berimplikasi yuridis, melainkan politis. “Tapi, di Amerika juga begitu. Kalau pidato 327 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • pertanggungjawaban presiden ditolak tidak disikapi yuridis, tapi politis yakni presiden langsung berhenti. Masalahnya, penyikapan di Indonesia berbeda dengan di negara lain, karena meski ditolak tetap saja masih bisa dicalonkan lagi,” katanya. Ia mengatakan aturan yuridis untuk ditolak tidaknya pertanggungjawaban presiden tidak diperlukan seperti halnya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur seorang kepala daerah (bupati/wali kota) harus berhenti jika pertanggungjawabannya di hadapan DPRD setempat ditolak. “Kalau presiden, saya kira tak perlu diatur seperti kepala daerah, karena kepala negara itu berbeda dengan bupati atau wali kota. Jabatan presiden merupakan jabatan publik yang menampung pertanggungjawaban banyak orang, karena itu penyikapan secara politis atas pertanggungjawaban presiden sudah memadai,” katanya. Pakar hukum tata negara Prof. Soewoto juga mengatakan penolakan pertanggungjawaban presiden di Indonesia memang tak bisa dilakukan secara fair, karena aturan tentang hal itu tidak ada sehingga ukuran objektivitasnya pun tak ada. “Tapi, kalau di Indonesia, jika ada penolakan pun, maka hal itu tidak berarti Presiden harus berhenti karena parpol pendukung akan tetap bersikeras memperjuangkannya,” katanya. Kemudian, tiga hari sebelum saya bacakan pidatopertanggungjawaban di hadapan para peserta SU MPR,pada hari Senin 11 Oktober 1999, surat kabar Media Indonesiakembali memuat suatu pandangan yang menarik untukdapat menghayati keadaan dan kondisi di sekitar SU MPR1999 dimulai. Selengkapnya saya kutipkan sebagai berikut: Detik-Detik yang Menentukan 328
    • ‘Kartu Truf’ Habibie di MPR: Mengincar PosisiDengan Prestasi Habibie merasa sudah menyiapkan sejumlah ‘kartutruf’ dalam laporan pertanggungjawabannya. Diantaranya inflasi yang rendah, rupiah kuat, dan IHSGyang gagah. Tapi, kenapa tetap dianggap gagal diekonomi? Derai canda dan tawa mewarnai sidang lengkapKabinet Reformasi Pembangunan di lantai II Bina Grahapekan lalu. Di beberapa sudut, beberapa menteri tampakasyik bergurau, sambil sesekali mengeluarkan tawanyayang lepas. Sama sekali tidak ada kesan tegang di forumyang penting itu. Suasana seperti ini memang tidak persismenggambarkan materi rapat yang dibicarakan. Kalaudilihat dari materi, layaknya rapat itu diwarnaipembicaraan serius dan jauh dari suasana santai. Maklumsaja, masalah yang dibicarakan adalah materipertanggungjawaban presiden B.J. Habibie yang akandisampaikan 14 Oktober mendatang. Bagi Habibie, materipertanggungjawabannya tentu saja sangat penting. Sebab ini menyangkut kesempatannya untukmenduduki kursi presiden lagi. Karenanya, tidak heranbila banyak kalangan yang menganggap haripenyampaian pertanggungjawaban itu sebagai TheJudgement Day bagi Habibie. Hari Pengadilan bagiHabibie. Pada hari itulah semua kebijakannya akandipertanggungjawabkan di depan MPR. “Kartu Truf” Menyangkut pertanggunggjawaban di bidang 329 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • ekonomi, Habibie sudah menyiapkan beberapa kartu truf. Antara lain, indikator perkembangan moneter berupa menurunnya tingkat inflasi, membaiknya posisi nilai tukar, dan menguatnya indeks harga saham. Dia mencoba melamar posisi Presiden dengan prestasi ekonomi. Untuk inflasi, misalnya, pemerintah Habibie mengklaim mampu menurunkan hingga 0,68 persen pada bulan lalu. Sedangkan masa Januari-September inflasi tercatat sebesar 2 persen. Dibandingkan pada hari-hari menjelang berakhirnya kekuasaan Soeharto, angka ini tentu saja sangat kecil. Sebab pada periode yang sama ketika itu, inflasi mencapai 75,74 persen. Perkembangan kurs juga sangat menggembirakan. Nilai tukar rupiah mampu mencapai kisaran 7.000/US$. Padahal ketika masa Soeharto, nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.000/US$. Masih ada lagi. Dari indikator pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sudah mampu mencapai kisaran 580 poin. Sementara, ketika krisis melanda, IHSG terpuruk hingga ke titik 200-an poin. Beralasan memang menjadikan indeks bursa saham sebagai salah satu indikator ekonomi. Sebab, maju mundurnya perdagangan di pasar modal secara langsung menunjukkan apa yang terjadi di dalam suatu negara secara keseluruhan. Tidak hanya kondisi ekonomi atau politik, melainkan juga implikasi sosial termuat dalam indeks saham tersebut. Di atas kertas, beberapa indikator tersebut tentu saja merupakan prestasi yang sangat gemilang. Apalagi hal itu hanya dicapai dalam 17 bulan. Singkatnya, Habibie memang punya kartu truf. “Kendati kabinet hanya relatif dan sebentar mewarisi begitu banyak penyakit, alhamdulillah prestasinya cukupDetik-Detik yang Menentukan 330
    • membanggakan. KKN yang sudah membudaya secarabertahap juga dihilangkan, dinetralisir. Tentunya semuaitu tidak bisa seperti membalik tangan. Kerja kabinet inihanya sekitar 17 bulan,’’ papar Menteri Penerangan,Muhammad Yunus, usai rapat paripurna terakhir KabinetReformasi. Habibie sendiri menyatakan kondisi perekonomiansaat ini merupakan prestasi yang bagus. ‘’Septembertahun lalu, perekonomian kita ibarat pesawat terbangyang jatuh. Saya berkewajiban mengangkatnya kembali.September tahun ini pesawat itu sudah naik lagi,’’ ujarHabibie dalam acara talk show dengan sejumlahpimpinan media masa pekan lalu. Makro Bukan Acuan Sayangnya, prestasi Habibie yang indah itu belumtentu akan menjadi rapor yang bagus bila di matakalangan ekonom. Ekonom Sri Mulyani Indrawati,misalnya, mengakui kalau Habibie bisa menciptakanstabilitas makro. Namun stabilitas itu malah menimbulkankepincangan pada sektor ekonomi lainnya. Bahkan biayayang harus dikeluarkan pun sangat mahal. ‘’Stabilitasmoneter dalam bentuk inflasi dan nilai tukar dicapaidengan ketatnya kebijakan moneter yang sempatmelonjakkan suku bunga. Suku bunga tinggi inilah yangmenyebabkan terpuruknya industri perbankan nasional,’’ujar Ani, panggilan akrabnya. Pengamat ekonomi-politik dari Universitas GadjahMada, Revrisond Baswir, juga mengatakan hal senada.Menurut dia, indikator ekonomi makro seperti itu tidakbisa lagi dijadikan sebagai patokan keberhasilan secaraekonomis. Alasannya, sebelum krisis terjadi Indonesia 331 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • selalu mengklaim mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus. Bahkan dengan pertumbuhan 7 persen, Indonesia disebut sebagai salah satu Asian Miracle. Tapi ketika angin krisis baru saja berhembus, fundamental ekonomi yang dibangga-banggakan itu ternyata tidak mampu menahan. Bahkan, perekonomian malah menjadi hancur. ‘’Jadi, indikator ekonomi makro seperti tingkat inflasi, menguatnya nilai tukar atau tingginya indeks saham tidak bisa dijadikan sebagai indikator keberhasilan. Dalam hal ini bisa dikatakan Habibie masih belum berhasil secara ekonomi,’’ ujar Revrisond. Lalu, bagian mana yang bisa dibilang sebagai prestasi? Lihat saja agenda reformasi yang telah disepakati dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Bila agenda reformasi itu sudah bisa diselesaikan, maka itulah prestasi yang layak dihargai. ‘’Berhasil atau tidaknya pembangunan ekonomi ini bisa dilihat dari agenda reformasi tersebut. Apakah agenda itu sudah diselesaikan atau belum. Kalau sudah, maka itulah salah satu prestasi yang dicapai pemerintah.’’ Namun, menurut Revrisond, yang terjadi justru sebaliknya. Empat bidang reformasi yang disepakati dengan IMF, yaitu reformasi moneter, fiskal, perbankan dan sektor riil, belum bisa diselesaikan. Bahkan sekarang cenderung dikatakan gagal. ‘’Di sektor perbankan, misalnya, rekapitalisasi belum diselesaikan. Malah muncul skandal Bank Bali yang tak kunjung usai. Selain itu, BPPN yang bertugas menyehatkan perbankan justru terlibat dalam skandal tersebut.’’ Ani dalam salah satu tulisannya juga menyebutkan biaya pemulihan ekonomi semakin mahal karena tidak adanya fokus prioritas pemulihan.Detik-Detik yang Menentukan 332
    • Akibatnya, sampai hari ini kebijakan moneter masih ketat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan jumlah uang beredar yang stagnan. Dalam ekspansi kredit, pertumbuhan negatif masih terus berlangsung. Agaknya, masalah perbankan akan menjadi hambatan utama bagi MPR untuk menerima pertanggungjawaban Habibie secara ekonomi. Tingginya biaya restrukturisasi perbankan yang harus dikeluarkan belum juga memperlihatkan hasil yang diharapkan. Kredit perbankan kepada sektor riil belum juga mengucur. Akibatnya, sektor riil juga sulit bergerak. Kendati begitu, Habibie sendiri agaknya sudah siap bila pertanggungjawabannya tidak diterima MPR dan siap mengeluarkan “kartu truf” lainnya. Pemerintah Habibie bahkan mengaku sudah kebal dengan sanggahan atau pertanyaan seperti itu. ‘’Apa pun yang ditempuh pemerintah selalu salah. Misalnya, soal angka inflasi. Kalau terjadi inflasi dibilang salah, terjadi deflasi juga tetap dibilang salah. Jadi, maunya apa,’’ kata Menpen mengomentari banyaknya cercaan kepada pemerintah. Pemberitaan lain yang juga menarik adalah TajukRencana Harian Kompas pada hari Kamis 7 Oktober 1999,yang berjudul “Terpilihnya Akbar Tandjung MengungkapHitung Hitungan Suara Menarik”. Selengkapnya saya kutipsebagai berikut: Melalui 411 suara yang diperoleh dari pemungutan suara, Akbar Tandjung, Ketua Umum Partai Golkar, terpilih sebagai Ketua DPR. Marilah kita cermati hitung- hitungan suara yang menarik. Akbar Tandjung memperoleh 411 suara, Soetardjo Soerjogoeritno dari PDI-P 54 suara, Khofifah Indar Parawansa dari PKB 13 suara, Hamzah Haz dari PPP 6 333 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • suara, AM Fatwa dari Fraksi Reformasi 2 suara. Dari mana asal suara 411 yang diberikan kepada Akbar Tandjung? Dari Golkar 120 suara. Dari mana lagi? Setelah dikurangi suara yang diberikan kepada masing- masing calonnya, sisa suara Poros Tengah termasuk PKB masih tersisa 132 suara. Jika suara itu diberikan kepada Akbar Tandjung, total suara barulah 120 Golkar plus 132 suara Poros Tengah, jumlah 252 suara. Karena Akbar Tandjung memperoleh 411 suara, masih ada kelebihan suara 189. Dari mana suara itu? Jika misalnya 38 suara dari TNI/Polri, juga 17 suara FKKI, dan lima suara dari PDKB, masih sisa 99 suara. Padahal Akbar Tandjung memperoleh 411 suara. Dari mana sisa suara 99? Tidak bisa lain kecuali dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Perbandingan angka di atas belum tentu 100 persen tepat. Ada lima suara abstain. Logis pula jika timbul pertanyaan, Fraksi PBB yang melakukan interupsi dan memiliki 13 suara, ke mana suara itu diberikan. Jika perhitungan dibuat post factum, setelah terjadi, tanpa dukungan PDI-P dengan 300 suara atau 300 minus pun, Akbar Tandjung sudah memperoleh mayoritas dan terpilih sebagai Ketua DPR. Jika perhitungan dibuat sebelum kejadiannya, yakni sebelum pemungutan suara, pertanyaan pun muncul, “Kenapa PDI-P memberikan mayoritas suaranya kepada Akbar Tandjung?” Atas dasar hitung-hitungan dan logika politik, kuatlah argumen orang yang memperkirakan ada deal politik, ada saling pengertian politik antara Fraksi Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ke mana arah saling pengertian politik antara Golkar dan PDI Perjuangan itu? Tidak sulit untuk menebaknya.Detik-Detik yang Menentukan 334
    • Sebab, setelah Ketua MPR terpilih dan Ketua DPR jugaterpilih, tinggal dua jabatan sentral yang belum dipilihyakni presiden dan wakil presiden. Benarkah akan ke sana muara deal politik itusekiranya saling pengertian itu memang ada? Sekali lagi,masuk akal bahkan logis. Tetapi, dalam politik tidaksenantiasa logika berlaku. Politik bisa menjadi fulitik danfulitik mengandung liku-liku lebih banyak. Munculnya perkiraan atau interpretasi perihalkemungkinan deal politik antara Golkar dan PDI-Pdisuburkan oleh beredarnya faktor-faktor lain. Misalnya, jika Poros Tengah sudah memperoleh kursiKetua MPR, Golkar mendapatkan kursi Ketua DPR,bagaimana mungkin PDI-P yang memperoleh suaraterbanyak dalam Pemilihan Umum 7 Juni, tidak kebagianapa-apa. Setelah Ketua MPR dan DPR, tinggallah kursikepresidenan yang paling sentral. Sementara itu, bukanrahasia lagi, ke sanalah Megawati Soekarnoputrimelangkahkan kakinya. Ia dicalonkan secara resmi sebagaicalon presiden oleh partainya sama halnya dengan calon-calon presiden dari partai-partai lain. Dia, Megawati menurut faktanya, calon presidenyang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihanumum. Andaikata sudah berlaku sistem pemilihanpresiden langsung seperti yang ingin diamandemenkanpada UUD, dengan sendirinya, secara langsungMegawati terpilih sebagai presiden. Namun, sistem yang masih berlaku, masih membukakesempatan lain. Presiden dipilih oleh 700 anggota MPR.Sebagian anggota MPR 238 diangkat, bukan dipilihlangsung. Meskipun orang tahu, suara terbanyak yang diperoleh 335 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • capres PDI-P tidak dengan sendirinya membawanya ke kursi presiden, mengapa pencalonannya menurut kenyataannya menjadi begitu sentral? Ada beberapa faktor, termasuk yang paling kuat adalah hubungan kharismatik dan emosionalnya dengan rakyat, karena kecuali putri Bung Karno, ia menjadi simbol penderitaan dan percobaan politik. Ada faktor lain, misalnya, calon-calon lain, tidak memperoleh suara yang memadai. Presiden Habibie yang dicalonkan oleh Partai Golkar meraih suara nomor 2; PDI- P 153 suara, Golkar 120 suara. Namun, menurut kenyataannya, sejak semula posisi Presiden Habibie sebutlah kontroversial. Kontroversi itu kemudian bahkan juga berlaku bagi kalangan Golkar sendiri. Akhirnya menjadi rahasia umum, bahwa dalam Golkar terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan cara berpolitik, termasuk perbedaan tentang pencalonan kembali Presiden Habibie. Pemilihan Presiden akan berlangsung 20 Oktober, 14 hari lagi. Dua minggu merupakan waktu yang cukup lama bagi dinamika politik dan permainan fulitik. Yang dapat kita pastikan, 14 hari itu akan menjadi hari-hari yang terasa panjang dan barangkali juga menegangkan. Masuk akal, jika jangka waktu 14 hari itu akan dicermati secara saksama oleh kaum politisi, media massa, para pengamat, masyarakat politik dan rakyat. Tujuan pencermatan terutama agar proses politik menuju dan sampai ke pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden itu, tetap berjalan secara demokratis, jujur, tanpa tekanan, termasuk godaan politik uang. Terlepas dari bagaimana proses dan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, sepekan Sidang Umum MPR berhasil menggelar proses politik demokratis di atasDetik-Detik yang Menentukan 336
    • panggung nasional dan internasional. Tampak dan terasa benar, gairah dan semangat demokratis! Sidang Umum MPR berhasil menampilkan pimpinan lembaga tinggi negara, MPR dan DPR yang menjanjikan wajah baru, jika bukan wajah baru seperti Akbar Tandjung, semangat dan komitmennya baru. Muda untuk ukuran Indonesia. Pimpinan baru serentak berhasil membuat langkah-langkah pertama yang menyegarkan dan memberikan harapan. Apakah tampilnya kepemimpinan baru merupakan dambaan sejarah dan tantangan zaman yang juga akan terpenuhi dan dilengkapkan dengan sosok Presiden dan Wakil Presiden mendatang? Sepanjang kita dapat menangkap perasaan dan harapan yang hidup dalam masyarakat, barangkali ke sana pula, harapan dan dambaan itu. Ada Habibie, ada KH Abdurrahman Wahid, ada Megawati Soekarnoputri. Siapa tahu masih ada lagi. Siapa tahu, konfigurasi figur-figur masih berubah. Kita menantinya dengan berdebar-debar penuh harapan. Yakni, harapan yang terbaik bagi keselamatan, kemajuan dan kesejahteraan kita, bangsa Indonesia seluruhnya. Sementara itu, media massa di Jakarta melaporkanadanya beberapa unjuk rasa, terkait dengan menjelangdilaksanakannya SU MPR. Unjuk rasa tersebut antara laindilakukan oleh Gerakan Pemuda Ka’bah (PPP) DKI Jakartapada tanggal 9 Oktober 1999. Mereka menyerukan agar “Semua komponen bangsa agar tidak menghalang-halangi B.J. Habibie menjadi calon presiden. Berikanlah kepercayaan kepada 700 anggota DPR/MPR sebagai wakil rakyat untuk memilih presiden mendatang.” 337 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • “Apabila dalam SU MPR Pak Habibie terpilih, hendaknya diterima secara lapang dada. Apabila ada yang menghalang-halangi, lalu membuat keadaan menjadi ruwet, Pemuda Kabah akan menghadapinya,” kata Ketua GPK DKI Jakarta Ahmad Murda. “GPK siap mengamankan Jakarta, jika ada pihak yang turun ke jalan mengatasnamakan rakyat tetapi bertindak anarkis. Sebaliknya, GPK juga tak akan menghalangi jika Megawati atau Gus Dur terpilih menjadi presiden.” “Jangan macam-macam. Kita harus fair bahwa yang menentukan presiden adalah anggota MPR. Jangan karena tak terpilih, lalu turun ke jalan melakukan protes dan tindakan anarki. Ini yang tak kita inginkan,” tegasnya. Secara bersamaan, unjuk rasa juga dilakukan puluhananggota Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN)Jakarta Selatan. Mereka menolak tindakan kekerasan selamaberlangsungnya SU MPR dan menuntut agar MPR memilihpresiden reformis yang bisa meneruskan cita-cita reformasi. Meski jumlahnya tidak terlalu banyak, unjuk rasa BMPAN menarik perhatian orang, karena mereka berkelilingmembawa satu patung topeng reformasi dan jenazah yangdibalut kain putih sebagai pertanda matinya rezim OrdeBaru. “Kami tak mempermasalahkan orangnya, sepanjang pemilihannya demokratis dan sesuai kehendak rakyat. BM PAN menolak jika presiden terpilih tak mampu melaksanakan visi reformasi yang disuarakan mahasiswa,” tegas Koordinator Lapangan BM PAN, Agung Surya. Detik-Detik yang Menentukan 338
    • Sementara itu, harian Kompas pada hari Senin 11Oktober 1999, melaporkan hasil kesimpulan jajak pendapatyang dilakukan oleh Litbang Kompas (melalui telepon padatanggal 5-8 Oktober sebelumnya) terhadap 1.158 respondendi Jakarta, Surabaya, Medan, dan Ujungpandang. Dari belasan tokoh yang muncul sebagai calon pemimpinbangsa adalah: KH Abdurrahman Wahid, Bacharuddin JusufHabibie, dan Megawati Soekarnoputri, yang merupakantokoh yang dinilai paling populer. Namun, dari sisi kelayakan untuk menjadi pemimpinbangsa, hanya Megawati dan Abdurrahman Wahid dengansegenap kelebihan dan kekurangannya yang dianggappaling pantas untuk menyandang tanggung jawab tersebut. Jajak pendapat itu memang memunculkan beberapanama lain, seperti Wiranto, Akbar Tandjung, dan MarzukiDarusman. Para responden menilai masing-masing tokoh itumampu mengatasi berbagai persoalan bangsa, sepertimemberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),mengatasi krisis ekonomi, menjamin keamanan negara, danmenjaga keutuhan bangsa. Para responden jugaberpendapat, setiap tokoh memiliki kelebihan dankekurangannya masing-masing. Dari seluruh penilaian dan pendapat tersebut, sebagai pemimpin bangsa, Megawati dianggap sebagai tokoh yang paling populer. Ia menjadi pilihan dari 52 persen responden. Sedangkan Abdurrahman Wahid dan B.J. Habibie masing-masing dipilih oleh 11 persen dan 10 persen responden. Sementara itu, dari keseluruhan tokoh yang muncul, nama Megawati dan Abdurrahman Wahid menjadi dua nama yang dianggap paling mampu mengatasi persoalan bangsa. 339 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Semakin dekat hari pembukaan SU MPR 1999, semakinmeningkat aktivitas yang hendak memengaruhi agar sayaterus melaksanakan tugas sebagai Presiden dan ada pulayang berusaha untuk meyakinkan agar saya tidakmeneruskan. Dari pemberitaan yang saya pantau, tampak dengan jelasbahwa banyak pula yang mengeluarkan pernyataan bahwaapa pun saya laporkan pada SU MPR nanti, mereka tetapakan menolak dan tidak akan menerima LaporanPertanggungjawaban Presiden. Alasan yang diberikan mulaidari masalah KKN, masalah Timor Timur, masalah PakHarto dan keluarga sampai masalah legitimasi saya sebagaiPresiden ditonjolkan. Saya menerima beberapa tokoh Islam yang dipimpin olehNurcholish Madjid, Amien Rais dan K.H. AbdurrahmanWahid yang berkunjung ke kediaman saya di Kuningan.Mereka menasihati agar saya mengundurkan diri sebagaiPresiden. Jawaban saya adalah bahwa saya secara konsisten akanmembacakan Pidato Pertanggungjawaban saya dan terserahpada penilaian para anggota di SU MPR untuk menilainya. Jikalau diterima, maka saya akan meneruskan tugas sayadan mendaftarkan sebagai calon Presiden ke-4 RI. Namunjikalau pertanggungjawaban saya sebagai Presiden tidakditerima, maka saya tidak bersedia untuk dicalonkankembali. Masalah di Indonesia begitu kompleks sehingga untukmenyelesaikannya, putra ataupun putri terbaik dari bangsaIndonesia, diperlukan untuk memimpin kita keluar daripermasalahan yang sedang dihadapi. Kita tidak dibenarkanmembuat suatu percobaan dengan nasib jutaan rakyat, nasibdan masa depan anak cucu. Harus kita sadari bahwa banyak kebijakan yang bersifat Detik-Detik yang Menentukan 340
    • irreversible atau tidak dapat diulang lagi. Sebagai contoh,jikalau kita memutuskan seseorang dihukum mati, dansetelah hukuman mati tersebut dilaksanakan ternyata yangbersangkutan tidak bersalah, maka tidak mungkin orangyang sudah mati itu dapat kita hidupkan kembali. Kebijakantersebut adalah kebijakan irreversible sifatnya. Demikian pula berlaku untuk perusahaan. Jikalauperusahaan yang sudah dibangun dengan susah payah kitajadikan bangkrut atau kita tutup untuk selama-lamanya,tetapi ternyata kelak perusahaan tersebut sangat dibutuhkan,maka sulit perusahaan tersebut dioperasikan kembali.Kebijakan tersebut adalah kebijakan irreversible. Oleh karena itu baik manusia yang sakit maupunperusahaan yang sedang menghadapi kesulitan, harus kitabantu untuk disembuhkan kembali. Dibutuhkan kebijakanyang profesional dan tidak dibenarkan membuat experimentdengan mengambil kebijakan yang emosional dan tidakprofesional. Berbicara mengenai legitimasi, memang penting manusiaapalagi seorang pimpinan memiliki legitimasi yang tinggi.Legitimasi tersebut diberikan oleh manusia di sekitarnya ataurakyat suatu negara. Namun legitimasi bukan segala-galanya. Artinya, jika legitimasi sudah diberikan, tidaklahberarti secara otomatis semuanya akan beres! Jikalau demikian halnya, maka tidak ada masyarakat didunia yang melarat. Berikan saja kepada pimpinan atauPresiden yang memiliki legitimasi tinggi, lalu semuanya akanberes. Kenyataannya tidak demikian. Legitimasi adalah syaratminimum yang harus dipenuhi namun tidak mencukupi.Yang perlu adalah persyaratan tambahan, bahwa yangdipilih harus membuktikan kemampuannya dengan karyanyata telah menghadapi dan menyelesaikan semua tugas 341 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • yang diberikan sesuai jadwal, dengan biaya danpengorbanan yang minimal. Juga dalam melaksanakantugasnya, yang bersangkutan dapat menghindaripengambilan kebijakan yang irreversible dengan tepat dancepat. Akhirnya sampailah pada hari dilaksanakannya SidangUmum MPR 1999. Sidang umum dijadwalkan dimulai padahari Kamis tanggal 14 Oktober 1999 pukul 19.00 WIB danakan berakhir pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 1999pukul 19.00 WIB. Ketika saya memasuki Ruang Sidang Paripurna MPRdidampingi oleh Ketua dan para Wakil Ketua MPR lainnya,saya disambut dengan sebagian besar tepuk tangan beberapawaktu dan beberapa lagi dengan sorakan dan ucapan yangsangat menyinggung perasaan. Saya menahan diri dan tiap langkah saya iringi denganpanjatan doa kepada Allah SWT, “Saya memohon ampunatas segala kesalahan yang sengaja maupun tidak sengajayang pernah saya lakukan. Saya mohon ampun pula atassikap dan perlakuan mereka yang yang mungkin tidak sadaratas perbuatannya.” “Berilah kepada bangsa Indonesia pada umumnya,khususnya para wakil rakyat yang hadir di ruangan ini,kekuatan dan petunjuk mengambil jalan yang benar sesuaikehendak-Mu. Berikanlah saya kekuatan untuk menghadapisemua dengan tenang dan bijaksana.” Sambil tersenyum, doa terus saya panjatkan, juga ketikasaya duduk seorang diri di depan para wakil rakyat yangterhormat. Acara SU MPR 1999 yang terbuka secara umum dandihadiri juga oleh Kepala Perwakilan negara sahabat danwakil kelompok masyarakat, media cetak dan elektronik,dimulai dengan acara sebagai berikut: Detik-Detik yang Menentukan 342
    • Pembukaan Rapat Paripurna ke-7. Pidato Pengantar Pimpinan Majelis. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Umum MPR RI tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Tepat pada pukul 20.30 WIB, saya dipersilakan untukmenyampaikan Pidato Pertanggungjawaban saya yangberisikan hal-hal sebagai berikut: Pengantar Perjalanan waktu selama 512 hari, bangsa Indonesia telah bahu-membahu melaksanakan reformasi, mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada tujuan semula, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia memulai mengawali reformasi bersamaan dengan upaya untuk bangkit kembali dari puing- puing ambruknya bangunan ekonomi bangsa, longsornya landasan sosial kemasyarakatan dan tertutupnya pintu- pintu demokrasi. Keadaan ini merupakan akumulasi kesalahan dan kerusakan yang terjadi di masa-masa lalu, karena sistem yang terbangun di kala itu gagal mengembangkan mekanisme koreksi yang efektif terhadap kesalahan yang terjadi. Kerusakan yang menumpuk antara lain berupa pemusatan kekuasaan yang tidak mengindahkan nilai-nilai demokrasi, tindakan represif yang mengabaikan nilai-nilai kemajemukan, kebebasan dan hak asasi manusia, pendekatan pembangunan yang sentralistis, dan tidak ditegakkannya supremasi hukum serta terjadinya praktik- praktik KKN yang sudah membudaya. Menghadapi kondisi yang memprihatinkan, Kabinet Reformasi Pembangunan mengambil prakarsa dan memutuskan kebijakan-kebijakan pokok sebagaimana telah saya gariskan pada Sidang Kabinet tanggal 25 Mei 1998 343 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat terhadap reformasi. Di bidang ekonomi, Kabinet Reformasi Pembangunan segera berupaya mengatasi krisis, terutama menghentikan kenaikan harga-harga, memulihkan ketersediaan dan keterjangkauan bahan makanan dan kebutuhan pokok, melaksanakan program jaring pengaman sosial, mengembangkan ekonomi rakyat, serta melakukan restrukturisasi perbankan dan utang swasta. Di bidang politik, Pemerintah mengambil langkah untuk segera memperbaharui perangkat peraturan perundangan yang berlaku agar dapat menyelenggarakan pemilu yang menjamin terpilihnya wakil rakyat yang benar-benar membawakan aspirasi masyarakat. Pemerintah juga segera membebaskan tahanan politik dan mewujudkan kebebasan pers serta mendorong berdirinya partai-partai politik. Di bidang hukum, Pemerintah segera melakukan peninjauan terhadap peraturan perundangan yang tidak sejalan dengan kehendak reformasi, serta meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia dan perburuhan. Sidang Istimewa MPR 1998 telah berhasil merumuskan pokok-pokok reformasi sebagai garis-garis besar haluan negara, serta ketetapan-ketetapan penting lainnya, walaupun ada sekelompok tertentu masyarakat yang berusaha menggagalkannya. Di bidang ekonomi, MPR telah menetapkan dua arah kebijakan pokok yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau serta berputarnya roda perekonomian nasional, dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Keadaan ekonomi pada awal reformasi demikian jelek, antara lain ditunjukkan dengan nilai rupiah merosot tajam, harga-harga membubung tinggi sehingga membawa kita keDetik-Detik yang Menentukan 344
    • ambang hiperinflasi. Kerusuhan, kekacauan, perusakan,pembakaran terjadi di mana-mana, sehingga produksi bahanpangan menurun tajam dan distribusi sembilan bahan pokokterganggu. Perbankan mengalami kelangkaan modal, dankepercayaan masyarakat terhadap perbankan nyaris hilang.Kegiatan ekspor dan impor menurun tajam karena sistempembayaran kita tidak dipercayai oleh lembaga keuanganinternasional. Secara ekonomi kita nyaris terisolasi darimasyarakat internasional.EKONOMIIndikator Ekonomi Dibanding keadaan perekonomian yang sangat burukpada saat terjadinya pengalihan pimpinan nasional padabulan Mei 1998, keadaan perekonomian kita saat ini jauhlebih baik. Nilai rupiah mengalami penguatan, inflasimenurun tajam, dan ketersediaan serta distribusi kebutuhanpokok tidak lagi menjadi permasalahan. Kini inflasi telahterkendali secara meyakinkan. Pada periode Januari sampaiSeptember 1999, laju inflasi hanya mencapai 2 persen, padahal laju inflasi pada periode yang sama tahun sebelumnyasebesar 75,47 persen. Demikian pula laju inflasi pada periodeApril 1999 sampai dengan September 1999 mengalami deflasisebesar -3,9 persen, padahal laju inflasi pada periode yangsama tahun 1998 sebesar 38,04 persen. Ditinjau dari Indeks Harga Konsumen, harga-hargapada bulan September 1999 dibandingkan dengan harga-harga pada bulan yang sama tahun sebelumnya hanya naik1,25 persen. Padahal setahun sebelumnya yaitu harga-hargapada bulan September 1998, naik 82,4 persen dibandingkanharga-harga pada bulan September 1997. Penurunan tingkat inflasi yang sangat berarti ini terjadibukan karena penurunan daya beli, tetapi terutamadisebabkan oleh perbaikan nilai tukar rupiah, dankeseimbangan antara ketersediaan pasokan dengan 345 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • kebutuhan pangan, serta lancarnya distribusi sembilan bahan pokok. Penurunan inflasi ini juga diikuti oleh naiknya tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi terendah terjadi pada triwulan III 1998. Kenaikan tingkat konsumsi ini memang relatif masih kecil, namun tanda-tanda pemulihannya sudah mulai terlihat. Beberapa indikator ekonomi lainnya menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia telah mulai memasuki proses pemulihan. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan produk domestik bruto yang secara berturut- turut positif pada triwulan I dan triwulan II tahun 1999 yaitu sebesar 1,31 persen dan 0,46 persen terhadap triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 1999 dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan II 1998 mengalami kenaikan sebesar 1,81 persen. Pada triwulan III tahun 1999 pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan akan positif lagi. Dari kecenderungan pertumbuhan PDB tersebut, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 diperkirakan akan mencapai antara 0 persen sampai 1 persen, padahal tahun 1998 pertumbuhan ekonomi kita masih mengalami penurunan sebesar -13,2 persen. Nilai tukar rupiah juga terus menguat mencapai sekitar Rp6.700 per satu dolar AS pada bulan Juni 1999. Padahal pada bulan Juni tahun 1998, nilai rupiah masih sekitar Rp15.000 per satu dolar. Dengan menguatnya rupiah, terkendalinya inflasi, suku bunga juga terus menurun. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia juga terus menurun mencapai sekitar 13 persen. Padahal pada bulan Agustus tahun yang lalu suku bunga Sertifikat Bank Indonesia masih sekitar 70 persen. Bersamaan dengan penurunan suku bunga maka negatif spread yang dialami bank-bank juga dapat diatasi. Cadangan devisa kotor pada akhir bulan September 1999Detik-Detik yang Menentukan 346
    • mencapai 26,9 miliar dolar atau setara dengan 10,4 bulanimpor, dibanding 19 miliar dolar atau setara dengan 6,7 bulanimpor pada bulan Mei 1998. Investor luar negeri juga sudah mulai menanamkanmodalnya di pasar modal, sehingga Indeks Harga SahamGabungan yang pada bulan September tahun 1998 sekitar 250,pernah meningkat mencapai di atas 600 pada bulan Juni 1999dan sekarang ini berada pada tingkat di sekitar 570. Semua indikator ini menunjukkan bahwa perekonomianIndonesia sudah memasuki tahap pemulihan.Perbankan Kita menyadari bahwa salah satu penyebab utamaterjadinya krisis ekonomi adalah kelemahan sistemperbankan.Dengan demikian penyelesaian masalahperbankan dan utang swasta baik domestik maupun luarnegeri sangat menentukan keberhasilan pemulihan ekonomi. Dalam upaya merestrukturisasi sektor perbankan, dari160 bank komersial yang beroperasi pada bulan Juli 1997,48 bank telah dilikuidasi, 16 bank diambil alih dan 11 bankdirekapitalisasi dengan bantuan Pemerintah. Likuidasi,pengambilalihan dan rekapitalisasi yang dilaksanakan padabeberapa waktu yang lalu, dilakukan secara tegasberdasarkan kriteria yang objektif dan transparan. Aset-aset bank yang dibekukan diambil alih dandikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Jumlahaset perbankan yang sudah dialihkan ke badan tersebut,sampai saat ini telah mencapai sekitar Rp350 triliun. Dalamkondisi yang tepat dan menguntungkan bagi perekonomiankita, aset-aset ini kemudian ditawarkan kepada investor. Perkembangan restrukturisasi perbankan cukupmenggembirakan. Investor asing mulai berminat, bahkanbeberapa di antaranya telah mengambil alih saham bank.Ini berarti telah mulai kembalinya aliran modal ke dalamnegeri. 347 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Restrukturisasi Hutang Di sektor riil, Pemerintah mendorong restrukturisasi, terutama terhadap utang-utang swasta kepada perbankan nasional. Saat ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional sedang menangani sekitar 1600 debitur besar yang utangnya macet dan perlu ditindaklanjuti. Tahap pertama dalam proses restrukturisasi yang telah diselesaikan adalah klasifikasi debitur ke dalam empat kelompok yang terkait dengan iktikad baik debitur serta prospek bisnisnya. Tahap selanjutnya mengikuti pola restrukturisasi yang telah digariskan. Alternatif penyelesaiannya bervariasi dari kemungkinan perpanjangan waktu pinjaman, penurunan tingkat suku bunga pinjaman, penambahan modal, dan konversi utang menjadi modal dan lain sebagainya. Sekitar 70 kesepakatan restrukturisasi telah dicapai dengan nilai sekitar Rp50 triliun. Kemajuan restrukturisasi utang swasta juga dicapai melalui Prakarsa Jakarta untuk mewadahi penyelesaian utang-piutang di luar peradilan perdata, dan melalui Lembaga Restrukturisasi Hutang Indonesia (Indonesian Dept Restructuring Agency, Indra) untuk melindungi debitur terhadap risiko perubahan nilai tukar rupiah. Dari program Prakarsa Jakarta hingga akhir September 1999 telah terdaftar 284 debitur dengan nilai utang dalam dan luar negeri sebesar Rp201,2 triliun. Dari jumlah ini sudah 27 debitur mencapai tahap persetujuan prinsip penyelesaian utangnya dengan nilai utang total sekitar Rp28,7 triliun. Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi Dalam menjalankan amanat TAP MPR No.X dan TAP MPR No.XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah dalam rangka pengembangan ekonomiDetik-Detik yang Menentukan 348
    • rakyat dalam bentuk usaha kecil, menengah, dan koperasiserta perusahaan rumah tangga. Hal ini diprioritaskankarena kelompok usaha ini merupakan 99 persen dari pelakuekonomi nasional dan menyerap sekitar 88 persen tenagakerja. Dalam mengatasi krisis dan pemulihan kondisi ekonominasional, usaha kecil, menengah dan koperasi telahdilibatkan secara nyata. Keberhasilan pemulihan produksidan distribusi bahan pokok sesungguhnya tidak terlepasdari kekuatan dan kemampuan ekonomi rakyat. Dalam sistem perekonomian yang terbuka, kitamendorong usaha kecil, menengah, dan koperasi sertaperusahaan rumah tangga agar dapat berkembang secaraefisien, cepat dan mandiri, serta dapat melakukan kerja samasaling menguntungkan dengan perusahaan besar. Untuk membantu usaha kecil dan menengah Pemerintahtelah melakukan penyederhanaan perizinan agar dapatmeringankan beban mereka. Selain itu Pemerintah juga telahmenyediakan berbagai program penyaluran kredit untukmembantu mereka dalam memperoleh modal usaha. Pemberian kredit usaha kecil, menengah dan koperasidilakukan melalui penyediaan subsidi yang dianggarkanPemerintah. Subsidi yang disediakan berasal dari danaKredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dengan tingkat sukubunga yang rendah. Namun, karena Bank Indonesia harus mandiri makatidak dimungkinkan lagi menyalurkan Kredit LikuiditasBank Indonesia. Sebagai penggantinya, Pemerintahmemanfaatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN) untuk mensubsidi suku bunga pinjaman bagi usahakecil, menengah, dan koperasi.Pengelolaan Pertanian, Sumber Daya Alam danPariwisata Dalam masa krisis, ternyata sektor pertanian dan sektor 349 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • yang bertumpu pada sumber daya alam tidak banyak mengalami permasalahan. Bahkan produksi pertanian tanaman tumbuh secara meyakinkan. Karena itu kegiatan sektor pertanian khususnya tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan serta sektor pertambangan didorong perkembangannya, antara lain melalui program pengalokasian kredit yang lebih besar dan lebih luas, serta pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dengan perusahaan swasta berskala besar. Langkah-langkah reformasi di bidang pengelolaan sumber daya alam juga telah dilakukan, misalnya di sektor kehutanan dan perkebunan. Langkah-langkah nyata yang telah ditempuh dalam pengelolaan hutan adalah redistribusi manfaat melalui restrukturisasi pengusahaan hutan dan kebun, pembatasan luas areal konsesi Hak Pengusahaan Hutan, pengembangan hutan rakyat, pengembangan hutan kemasyarakatan, serta keikutsertaan lembaga ekonomi rakyat dalam mengelola hutan dan kebun. Begitu pula pengembangan bidang pariwisata mendapatkan perhatian khusus dengan berbagai kegiatan promosi seperti program pengembangan wisata alam dan wisata budaya. Pada periode Januari 1999 sampai Agustus 1999 telah terjadi peningkatan kunjungan wisata mancanegara sebesar 8,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun 1998. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam jangka menengah kita sedang meletakkan landasan bagi kehidupan perekonomian yang maju, mandiri, serta mengandalkan pada sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing tinggi, sehingga kesempatan untuk berperan dan menikmati hasil pembangunan akan lebih merata dan terbuka seluas- luasnya bagi semua pihak. Di masa yang akan datang, Pemerintah akan lebihDetik-Detik yang Menentukan 350
    • berkonsentrasi pada penyiapan sumber daya manusiamelalui pendidikan, pembudayaan, dan penyediaanlapangan kerja, pengamanan sosial, serta penyediaan saranadan prasarana penunjang kegiatan ekonomi dan sosial.Sementara itu, pengembangan ekonomi dipercayakansemaksimal mungkin kepada masyarakat pelaku ekonomimelalui mekanisme pasar.Pengelolaan Moneter Untuk mendukung terwujudnya perekonomiannasional yang merata, mandiri, andal, berkeadilan danmampu bersaing di kancah perekonomian nasional daninternasional, perlu ditetapkan kebijakan dan pengelolaanmoneter yang efektif, efisien, transparan, dan dapatdipertanggungjawabkan. Untuk itu diperlukan Bank Sentral yang mandiri yangdapat menjamin keberhasilan dalam memelihara stabilitasdan kualitas nilai tukar rupiah. Untuk menciptakankemandirian Bank Indonesia, kita telah mengesahkanUndang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.Undang-undang ini ditujukan agar Bank Indonesia dapatterfokus pada misi utamanya yaitu memelihara kestabilandan kualitas nilai rupiah, secara mandiri. Dalam rangka melaksanakan tugas utama tersebut, BankIndonesia berwenang penuh melaksanakan kebijakanmoneter dan menetapkan sasaran-sasaran moneter. Untukmengawasi implementasi kebijakan di bidang moneter, BankIndonesia setiap tiga bulan wajib menyampaikan laporankepada Dewan Perwakilan Rakyat. Atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat, BadanPemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khususterhadap Bank Indonesia. Untuk meletakkan dasar-dasarpraktik perbankan yang lebih baik, Pemerintah dan DewanPerwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang 351 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • perbankan yang baru ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengetahui bank-bank yang sehat dan yang tidak sehat. Undang-Undang ini juga mengatur tentang Bank Perkreditan Rakyat yang dapat didirikan di mana saja dan juga memuat pengaturan tentang bank syariah, serta mendorong berdirinya asuransi deposito untuk menjamin simpanan nasabah. Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Dalam rangka merealisasikan demokrasi ekonomi dan menciptakan landasan agar tumbuh persaingan yang sehat dan efisien, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Undang-Undang ini mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku ekonomi tertentu dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini, akan dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berupa suatu lembaga mandiri yang terlepas dari pengaruh Pemerintah maupun kelompok kepentingan tertentu. Anggota Komisi ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk melindungi kepentingan konsumen, kita telah berhasil mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan produsen mencantumkan informasi yang lengkap tentang produk yang dihasilkannya. Undang-Undang ini juga mendorong dan menjamin berkembangnya lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan kepentingan konsumen, serta menjamin pelaksanaan gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak secara langsung dirugikan (class action).Detik-Detik yang Menentukan 352
    • Restrukturisasi BUMN Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangiketergantungan kita pada utang luar negeri, kita perlumelaksanakan program restrukturisasi Badan Usaha MilikNegara secara konsisten agar diperoleh nilai tambah darikeuntungan dan nilai pasar yang tinggi melaluiswastanisasi. Swastanisasi Badan Usaha Milik Negara iniselain menghasilkan dana untuk Pemerintah, juga akanmeningkatkan kualitas dan daya saing perusahaan miliknegara di pasar domestik maupun di pasar global. Keikutsertaan mitra luar negeri sebagai pemegang sahambaru akan membawa masuk modal, teknologi, manajemen,dan sistem jaringan pemasaran, serta sistem purna jual yangandal. Jika program swastanisasi BUMN dan optimalisasipenerimaan pajak dapat kita lakukan dengan efisien danberkesinambungan, maka Indonesia secara bertahap akanmampu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri,dan bahkan mampu membiayai pembangunan secara lebihmandiri.POLITIK Pada awal perjalanan Kabinet Reformasi Pembangunan,kita menghadapi krisis politik, sebagai akibat kecenderunganmasa lalu, yaitu terjadinya pemusatan kekuasaan, tidakdiindahkannya pelaksanaan demokrasi, terbatasnyapartisipasi politik rakyat, menonjolnya pendekatan represifyang menekankan keamanan dan stabilitas, sertaterabaikannya nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsipsupremasi hukum. Meskipun menurut hasil Sidang Umum MPR bulanMaret 1998, pemilihan umum akan diseleggarakan padatahun 2002 saya telah memberanikan diri mengusulkankepada MPR melalui Sidang Istimewa pada bulan Nopember 353 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • 1998 untuk mempertimbangkan percepatan pelaksanaan pemilu. Hal ini harus kita lakukan, karena kondisi kehidupan nasional kita secara objektif memang harus kita selesaikan dengan mempercepat pelaksanaan pemilu yang benar-benar langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil, sehingga dapat segera mengembalikan kepercayaan seluruh rakyat terhadap jalannya Pemerintahan. Perubahan Undang-Undang bidang Politik Dengan penuh keyakinan, kita mendorong lahirnya undang-undang politik yang lebih demokratis. Bersama- sama Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah melakukan perbaikan dan pembaharuan atas tiga undang-undang di bidang politik, yaitu tentang partai politik, pemilihan umum, dan tentang susunan dan kedudukan anggota MPR dan DPR serta DPRD sebagai dasar bagi penyelenggaraan pemilu pada tanggal 7 Juni 1999. Melalui Undang-Undang No.2 Tahun 1999, tentang Partai Politik, pembatasan terhadap jumlah partai politik ditiadakan. Partisipasi politik dan penghargaan terhadap hak-hak politik rakyat dijabarkan secara tegas dalam Undang- Undang No.3 tentang Pemilihan Umum dan Undang- Undang No.4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Untuk menghilangkan campur tangan Pemerintah dalam proses pemilu, Pemerintah juga mengatur netralitas TNI dan Polri serta Pegawai Negeri Sipil. Demikian juga dalam hal pelaksanaan dan pengawasan pemilu, Pemerintah menyerahkan sebagian besar wewenangnya kepada partai politik peserta pemilu. Pelaksanaan pemilu diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum yang sebagian besar anggotanya merupakan wakil- wakil partai politik peserta pemilu sendiri, sedangkanDetik-Detik yang Menentukan 354
    • Pemerintah lebih menempatkan dirinya sebagai fasilitator. Demikian pula halnya dalam pengawasan danpelaksanaan pemilu. Bukan hanya lembaga pemantau dalamnegeri saja, pemantau dari luar negeri juga diberikeleluasaan. Hasilnya, seperti diakui oleh para pengamat,baik dari dalam maupun luar negeri, adalah terlaksananyapemilu yang jauh lebih jujur, adil dan demokratisdibandingkan dengan enam kali pemilu sebelumnya.Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Kita juga berusaha menumbuhkan Pemerintahan yangbersih sebagai pelayan masyarakat dan bertindakberdasarkan Undang-Undang. Untuk itu, sesuai amanatKetetapan MPR No.XI/MPR/1998, kita telahmengundangkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. Kita juga telah memperbarui ketentuan mengenaipemberantasan korupsi dengan Undang-Undang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang kita jadikan pegangan dalam menyelenggarakanpemberantasan KKN dan mengembangkan Pemerintahanyang bersih.Stabilitas dan Keamanan Agenda penting lainnya adalah mewujudkan stabilitaskeamanan dan ketertiban masyarakat sebagai prasyarat bagireformasi. Meskipun di sana-sini terjadi kerusuhan danbentuk-bentuk kekerasan massa, baik yang bersifathorizontal maupun vertikal, namun dampaknya terhadapstabilitas nasional masih dapat dikendalikan. Harus kita sadari bahwa pergolakan yang terjadi dibeberapa daerah sesungguhnya merupakan fenomena yangterkait dengan permasalahan yang sudah tercetus di masalalu, yang tertekan oleh sistem kepemimpinan selama 40 355 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • tahun, yang tidak memungkinkan berkembangnya demokrasi. Dengan perkembangan globalisasi yang ditandai oleh suasana kebebasan dan demokratisasi, gejolak-gejolak itu dengan bebas tampil kembali ke permukaan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan tindakan-tindakan jangka pendek, apalagi dengan upaya yang mengutamakan tindakan represif. Semuanya memerlukan kemampuan, kesungguhan dan kesabaran kita dalam mengendalikan konflik melalui penyelesaian yang hakiki dan berjangka panjang sesuai kehendak dan keinginan rakyat. Penyelesaian masalah Aceh Dalam jangka panjang kunci penyelesaian berbagai konflik terletak pada upaya kita membangun sistem demokrasi berdasarkan hukum yang berkeadilan, sehingga memungkinkan partisipasi politik tumbuh sehat, dan penyelesaian konflik dapat dilakukan secara demokratis, terbuka, dan bermartabat, bukan melalui tindak kekerasan. Saya mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk menyelesaikan semua persoalan secara damai, demokratis, transparan, tulus, adil dan beradab, dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM di Aceh, Pemerintah telah membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh, yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh nasional dan tokoh- tokoh daerah sesuai saran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah. Komisi ini sudah mulai melaksanakan tugasnya dan hasil temuannya akan segera ditindaklanjuti sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Pemerintah sangat memerhatikan aspirasi masyarakat Aceh yang berkembang sangat dinamis, sehingga Pemerintah telah menarik semua pasukan nonorganik dariDetik-Detik yang Menentukan 356
    • Daerah Istimewa Aceh. Untuk memulihkan kondisi di Aceh,telah pula diundangkan Undang-Undang No. 44 tentangKeistimewaan Propinsi Istimewa Aceh yang diprakarsai olehDPR. Dengan undang-undang ini, masyarakat Acehmemperoleh keleluasaan yang luas untuk mengurus sendirikehidupan keagamaan, pendidikan, dan adat istiadat yangsesungguhnya sudah lama didambakan oleh masyarakatAceh. Di samping itu dengan adanya otonomi daerah danperimbangan keuangan pusat dan daerah, masyarakat Acehjuga memiliki peluang yang sangat besar untukmengembangkan kehidupan politik secara lebih otonom danmengelola sumber perekonomiannya secara lebih mandiri.Kehidupan Pers yang Bebas Pengembangan demokrasi, di samping harusmengandalkan aturan hukum yang bersifat formal, jugamemerlukan komitmen etik bagi terbangunnya budayapolitik yang sehat dan bermoral. Karena itu, kitamembutuhkan kehidupan pers nasional yang merdeka,bermoral, dan profesional. Kemerdekaan tanpa diimbangioleh nilai-nilai moral dan profesionalisme yang berkaitanerat dengan aspek-aspek etika profesi dapat merusak maknakemerdekaan itu sendiri. Kita juga bersyukur bahwa pers nasional telah mulaiberperan penting dalam mencerahkan kehidupanmasyarakat, melalui skala pemberitaan yang tidak mungkinterjadi pada masa lalu. Sekarang, kita dengan mudah dapat memperolehinformasi yang lengkap dan cepat melalui media massa.Bahkan perdebatan di DPR mengenai permasalahan tertentudapat kita saksikan langsung. Sekalipun Pemerintahmerupakan pihak yang paling banyak dikritik oleh pers yangbebas, namun saya bersyukur karena hal ini justrumenunjukkan bahwa keterbukaan dan demokrasi telahberjalan baik di negara kita. 357 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Bagi saya kritikan melalui media massa merupakan masukan yang sangat berharga dalam mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Pers yang merdeka, bermoral dan profesional diharapkan dapat memelihara dinamika masyarakat yang tecermin pada keseimbangan pemberitaan informasi antara pelaku pembuat kebijakan dengan pembentuk pendapat publik, baik perorangan maupun organisasi. Kemerdekaan pers yang profesional merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Untuk menjamin kemerdekaan pers, kita telah mengundangkan Undang-Undang No. 40 tentang Pers, yang selain memberikan jaminan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya, termasuk kemerdekaan membentuk organisasi wartawan lebih dari satu. Dalam rangka mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, diharapkan terbentuknya Dewan Pers yang mandiri. Kemerdekaan berusaha di bidang pers juga berkembang luas. Kalau pada masa Orde Baru kita hanya memiliki 289 media cetak dan 996 stasiun radio swasta, sekarang telah lahir 1.398 media cetak dan 74 stasiun penyiaran swasta baru. Begitu pula di bidang pertelevisian swasta, dalam waktu dekat akan bertambah 5 stasiun baru. Perkembangan perusahaan pers diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi, kreativitas dan wawasan masyarakat serta dapat berfungsi sebagai sarana kontrol sosial yang efektif, baik terhadap Pemerintah, masyarakat maupun dunia pers itu sendiri. Kebebasan Berpendapat dan Berorganisasi Mendorong tumbuh dan berkembangnya kekuatan- kekuatan sosial politik masyarakat, juga sangat penting. Peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu yang lalu, membuktikan bahwa kita telah berupayaDetik-Detik yang Menentukan 358
    • mewujudkan prinsip-prinsip kebebasan berkumpul danberserikat yang dijamin penuh oleh konstitusi. Sekarangrakyat dengan bebas dapat mendirikan organisasi atauasosiasi tanpa menghadapi peraturan yang berliku-liku. Saatini, untuk satu jenis profesi, kita dapat menyaksikan demikianbanyak asosiasi atau organisasi yang telah didirikan. Rakyatjuga telah diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat,sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum, dan masihdalam rambu-rambu dan batasan-batasan hukum berdasarkonstitusi, undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk memberikan jaminan hukum bagi kemerdekaanmenyampaikan pendapat di muka umum, kita telahmengesahkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentangKemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.Undang-Undang ini memuat ketentuan-ketentuan tentangtata cara dan prosedur yang harus ditempuh agarpenyampaian pendapat itu dapat terlaksana dengan tertib.Intinya, Undang-Undang ini mengatur dan menjaminkebebasan menyatakan pendapat tanpa mengakibatkanterganggunya hak dan kebebasan orang lain. Memang kita akui tidak mudah mengatur semangatkebebasan yang cenderung tumbuh berlebih-lebihan, seiringdengan kebebasan pers yang bertanggung jawab danbermoral, dan kemerdekaan menyampaikan pendapat yangberkembang demikian cepat. Namun, secara bertahap danpenuh kesabaran, kita percaya bahwa semua perangkathukum yang telah kita hasilkan akan dapat menjadi saranapengendalian sosial yang efektif, seiring dengan prosespendewasaan budaya demokrasi yang akan terus tumbuhdi hari-hari mendatang.Peningkatan Peran Lembaga Legislatif Di era reformasi ini, telah kita kembangkan agendapertemuan berkala antara Presiden dan pimpinan DPRbersama pimpinan fraksi dengan mengambil tempat secara 359 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • bergantian di Istana dan Gedung DPR/MPR. Prakarsa bersama antara DPR dan Pemerintah ini ditempuh, agar kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah dapat segera diketahui oleh DPR dan sebaliknya Pemerintah dapat segera memperoleh saran, masukan maupun pengawasan dari DPR. Pemerintah menyambut baik digunakannya hak-hak DPR seperti hak inisiatif dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang dan hak untuk meminta keterangan dari Pemerintah untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari Presiden di depan Sidang Paripurna DPR, sebagaimana telah dilaksanakan pada tanggal 21 September 1999. Desakralisasi Lembaga Kepresidenan Hal ini merupakan sesuatu yang baru yang tidak mungkin dan tidak pernah kita saksikan di masa lalu. Seiring dengan itu, kita juga terus mengembangkan kebiasaan- kebiasaan baru yang mendorong cara kerja dan penampilan institusi kepresidenan yang tidak dicitrakan sebagai lembaga yang sakral. Berulang kali saya menegaskan bahwa pada hakikatnya istana-istana kepresidenan merupakan istana rakyat, dan setiap warga negara terbuka untuk berkomunikasi langsung dengan Presiden. Kita berharap semua yang telah kita kembangkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita di era reformasi ini, khususnya dalam hal hubungan kerja antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dapat ditingkatkan dan dikembangkan lagi di masa yang akan datang, sehingga dapat lebih mendewasakan kehidupan demokrasi di bumi Indonesia tercinta. Reformasi TNI dan Polri Langkah penting lainnya yang dilakukan Pemerintah adalah mendorong pengembangan pendekatan atauDetik-Detik yang Menentukan 360
    • paradigma Tentara Nasional Indonesia yang baru. Dalamrangka penegakan ketertiban umum dan keselamatanmasyarakat, Pemerintah telah melakukan langkah-langkahmendasar, antara lain berupa kebijakan pemisahanKepolisian Negara Republik Indonesia dari AngkatanBersenjata Republik Indonesia. Dengan berpisahnyaKepolisian Negara Republik Indonesia dari AngkatanBersenjata Republik Indonesia, maka langkah awal yangditempuh adalah menempatkan untuk sementara sistempenyelenggaraan pembinaan Kepolisian Negara RepublikIndonesia pada Departemen Pertahanan dan Keamanan. Kita tidak menginginkan polisi yang hanya menjadi alatkekuasaan. Kita menginginkan polisi yang disegani dandicintai masyarakat. Disegani, karena polisi mampumelaksanakan tugasnya secara profesional sebagai penegakhukum, dan dicintai karena polisi selalu mengutamakanmemberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat. Dengan wawasan ini, kita berharap terbangunhubungan yang lebih baik antara polisi dan masyarakat yangdilayaninya. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan citradan kualitas pelayanan polisi dalam meningkatkan rasaaman, tetapi juga akan meningkatkan partisipasi masyarakatuntuk membantu polisi menegakkan ketertiban dankeamanan. Sehubungan dengan perubahan itu, saat ini sedangdilakukan pengkajian secara rinci dan intensif sertamenyeluruh terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesiayang menyangkut aspek struktural, instrumental dankultural. Bersamaan dengan berpisahnya Kepolisian NegaraRepublik Indonesia dari ABRI, dilakukan pula penggantianistilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadiTentara Nasional Indonesia. 361 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • MASALAH TIMOR TIMUR Latar Belakang Penyelesaian Salah satu kebijakan penting yang diambil oleh Kabinet Reformasi Pembangunan adalah mengajukan penyelesaian masalah Timor Timur secara komprehensif dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Harus diakui bahwa integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia 24 tahun yang lalu, yang dikukuhkan melalui TAP MPR No.VI/MPR/1978, tidak pernah mendapat pengakuan internasional. Meskipun sebenarnya Indonesia tidak pernah memiliki klaim terhadap Timor Timur dan tidak pernah berambisi untuk menguasai wilayah bekas jajahan Portugis tersebut. Integrasi Timor Timur terjadi karena suatu situasi terpaksa yang sulit dihindari dan atas kehendak sebagian masyarakat Timor Timur sendiri untuk menyelesaikan perang saudara yang berkecamuk di wilayah tersebut. Banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh bangsa Indonesia, baik nyawa maupun harta benda, untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan di Timor Timur. Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah pusat untuk pembangunan di Timor Timur bahkan melebihi dari apa yang diberikan ke provinsi-provinsi lain untuk mengejar ketertinggalan di Timor Timur. Namun sungguh disesalkan bahwa segala daya upaya dan pengorbanan itu tidak pernah mendapat tanggapan yang positif, baik di lingkungan internasional maupun di sementara kalangan rakyat Timor Timur sendiri. Di berbagai forum internasional posisi Indonesia selalu dipojokkan karena masalah Timor Timur. Sampai saat ini, tidak kurang dari 8 resolusi Majelis Umum PBB dan 7 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Timor Timur telah dikeluarkan, yang menggambarkan bahwa tidak seluruh anggota masyarakat internasional mengakui Timor Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.Detik-Detik yang Menentukan 362
    • Posisi Indonesia di forum-forum internasional semakindipersulit oleh kenyataan bahwa selama 24 tahun tidaklahmudah untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban diTimor Timur yang secara historis memang sering bergolak. Sebagian masyarakat daerah tersebut secara bertahaptelah mengembangkan kesadaran kebangsaannya bersamabangsa Indonesia. Namun sebagian lagi tidak bersediamelakukan hal itu, dan melancarkan gerilya baik di hutan-hutan maupun di kota, yang dibantu oleh organisasi berskalainternasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesiasejak semula ingin menyelesaikan masalah Timor Timurdengan cara-cara yang secara internasional dapat diterimadan diakui. Sejak tahun 1975 sampai 1982 masalah TimorTimur dibicarakan dalam forum-forum PBB tanpamembuahkan hasil. Sejak tahun 1983 pembicaraan tentangTimor Timur diarahkan untuk dibahas dalam forum Tripartitantara Pemerintah Indonesia, Portugal dan SekretarisJenderal PBB. Perundingan Tripartit akhirnya juga menemuijalan buntu karena sikap keras Portugal yang menggagalkanrencana kunjungan misi ke Timor Timur pada tahun 1986dan 1991 sebagai dasar pembahasan penyelesaian masalahTimor Timur. Berakhirnya Perang Dingin dan semakin besarnyaperhatian dunia terhadap masalah demokrasi dan hak asasimanusia, telah mengangkat masalah Timor Timur menjadisalah satu agenda internasional yang sulit dihindari, danklaim Indonesia bahwa masalah Timor Timur sudah selesaitidak dapat dipertahankan. Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa untukmemulihkan citra Indonesia, kita tidak memiliki pilihan lainkecuali berupaya menyelesaikan masalah Timor Timurdengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakatinternasional. 363 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Otonomi Luas dengan Status Khusus Bersamaan dengan lahirnya era reformasi, maka terbukalah kesempatan yang menguntungkan bagi Indonesia untuk memecahkan masalah Timor Timur secara komprehensif. Dalam kaitan ini, maka perundingan Tripartit digelar kembali setelah Indonesia menawarkan suatu gagasan segar, yaitu konsep otonomi luas dengan status khusus bagi rakyat Timor Timur. Untuk itu Pemerintah telah merundingkan elemen- elemen substantif dengan PBB dan Portugal. Pada tanggal 18 Juni 1998 usulan tersebut telah dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Sekjen PBB telah menyambut baik usulan tersebut. Usulan tersebut juga sudah dikonsultasikan dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi. Kendati Pemerintah Indonesia dan Portugal menyepakati dirundingkannya paket otonomi luas untuk Timor Timur, antara kedua negara tetap terdapat perbedaan prinsipil yang tidak dapat dipertemukan. Pemerintah Indonesia berharap bahwa tawaran otonomi luas dapat merupakan solusi akhir bagi masalah Timor Timur. Sebaliknya, Portugal melihat tawaran otonomi luas sebagai solusi antara, di mana solusi akhirnya adalah referendum. Dengan kata lain, Portugal melihat penerapan otonomi luas sebagai masa transisi atau persiapan menjelang dilaksanakannya referendum yang akan mengantarkan Timor Timur menuju kemerdekaan. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa apabila tawaran otonomi luas hanya diterima sebagai solusi antara sebagai langkah awal menuju referendum, hal ini dinilai justeru akan menghambat tercapainya suatu penyelesaian secara tuntas. Perbedaan visi yang mendasar antara kelompok prointegrasi dan antiintegrasi akan sangat menyulitkanDetik-Detik yang Menentukan 364
    • terbentuknya suatu Pemerintahan daerah Otonomi KhususTimor Timur yang stabil. Dalam masa transisi tersebut masalah Timor Timur akantetap menimbulkan persoalan bagi Indonesia —baik di dalammaupun luar negeri— tanpa adanya kepastian mengenaisuatu penyelesaian yang komprehensif dan damai. Adalahlebih baik apabila masalah Timor Timur dapat kita selesaikansecara tuntas dalam waktu yang tidak terlalu lama, daripadamembiarkannya semakin berlarut-larut. Sementara itu, pada saat usul mengenai otonomi luasdengan status khusus tersebut masih dirundingkan di NewYork, pihak-pihak yang tidak menyetujui integrasi —baik diTimor Timur maupun di luar negeri— terus-menerusmelancarkan upaya-upaya agar konsep otonomi luastersebut hanya diterapkan untuk 5 – 10 tahun dansesudahnya diadakan referendum untuk memastikanapakah rakyat Timor Timur menghendaki otonomi ataumemilih kemerdekaan. Tentu saja, pemikiran penyelesaian seperti itu tidakdapat kita terima. Lagi pula jika otonomi luas hanya diterimasebagai penyelesaian antara, maka akan sangat sulitdiharapkan adanya stabilitas di Timor Timur karena masing-masing pihak akan terus memperkuat barisannya untukmemenangkan referendum. Menghadapi kenyataan tersebut timbul kesadaranbahwa memang perlu dipikirkan suatu alternatifpenyelesaian andaikata tawaran otonomi luas tersebutakhirnya ditolak.Jajak Pendapat Setelah melakukan kajian secara mendalam mengenaikemungkinan penyelesaian alternatif bagi masalah TimorTimur secara tuntas, pada tanggal 27 Januari 1999,Pemerintah mengumumkan alternatif penyelesaian tersebut. Hal ini juga telah saya konsultasikan dengan pimpinan 365 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR. Apabila mayoritas rakyat Timor Timur menolak otonomi luas —setelah mengalami suatu kebersamaan sejarah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 23 tahun terakhir, namun mereka rasakan kebersamaan itu tidak mencukupi untuk tetap bersatu bersama kita— maka adalah wajar dan bijaksana, bahkan demokratis dan konstitusional, jika Pemerintah mengusulkan kepada wakil-wakil rakyat pada Sidang Umum MPR, kiranya dapat mempertimbangkan pemisahan Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara damai, baik-baik dan terhormat. Kebijakan Pemerintah ini dikenal sebagai Opsi Kedua. Pemberian opsi kedua ini diputuskan berdasarkan keinginan kita yang tulus dan ikhlas untuk segera menyelesaikan masalah Timor Timur yang sejak awal telah menjadi sumber pertikaian pendapat internasional dan telah menyita tenaga dan pikiran kita selama lebih dari dua dasawarsa. Kita ingin melakukan konsolidasi nasional dalam menyelesaikan berbagai krisis yang terjadi serta menyiapkan diri dengan lebih baik dalam memasuki abad pertama milenium ketiga. Opsi kedua itu ditawarkan kepada rakyat Timor Timur melalui jajak pendapat. Cara ini disadari akan membuka peluang untuk menyelesaikan masalah Timor Timur secara tuntas dan terhormat, bukan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Dalam suasana keterbukaan dan saling ketergantungan global, sangat sulit bagi kita untuk mempertahankan alasan konvensional bahwa mengingat status Timor Timur secara konstitusional sudah dikukuhkan oleh MPR pada tahun 1978, kita bisa menolak tuntutan masyarakat internasional tanpa risiko dikucilkan dari pergaulan dunia. Oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat saya yang setinggi-tingginya kepada TAP MPR No.VI/MPR/1978, Presiden —sebagai penyelenggara Pemerintahan tertinggiDetik-Detik yang Menentukan 366
    • dan pelaksana kebijakan Pemerintah tertinggi, sesuaidengan kewenangannya— menyampaikan usul untukmenyelesaian masalah Timor Timur, yang diharapkan tidakhanya dapat diterima di dalam negeri tetapi juga olehmasyarakat internasional. Maka sesuai perjanjian Tripartit di New York yangditandatangani pada 5 Mei 1999, rakyat Timor Timur telahdiberi kesempatan melalui jajak pendapat untuk menentukanapakah mereka menerima tawaran otonomi luas ataupunmenolak. Sebagai pelaksanaan Persetujuan New York, rakyatTimor Timur telah melaksanakan jajak pendapat padatanggal 30 Agustus 1999. Kemudian, pihak PBB telahmengumumkan hasil jajak pendapat itu pada tanggal 4September 1999, yakni 78,5 persen menolak dan 21,5 persenmenerima, dan dengan demikian mayoritas rakyat TimorTimur menolak tawaran otonomi luas. Betapa pun pahitnya kenyataan ini, namun sesuaidengan komitmen yang tercantum dalam Persetujuan NewYork, Pemerintah dengan rasa berat telah menyatakanmenerima dan menghormati hasil jajak pendapat tersebut.Perkembangan Pasca Jajak Pendapat Sementara itu, pihak yang kalah dalam jajak pendapatternyata tidak dapat menerima kenyataan itu dan menuduhUnamet telah melakukan kecurangan dan penyimpangandalam pelaksanaan jajak pendapat tersebut. Atas desakanPemerintah Indonesia, keluhan-keluhan mengenai beberapapenyimpangan tersebut telah dibahas oleh Komisi Elektoral—yang anggotanya berasal dari Korea Selatan, Afrika Selatandan Irlandia— dalam suatu dengar pendapat publik yangberlangsung selama dua hari berturut-turut di Dili, disusuloleh suatu keterangan pers di Jakarta. Sangat disesalkanbahwa berdasarkan dengar pendapat tersebut, KomisiElektoral menyimpulkan bahwa sebagian besar dari 367 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • penyimpangan yang dikeluhkan tidak didukung oleh bukti- bukti yang memadai sehingga tidak dapat diterima. Sungguh disayangkan, bahwa setelah pengumuman hasil jajak pendapat yang dimenangkan kelompok yang menolak tawaran otonomi luas telah terjadi berbagai bentuk kekerasan di Timor Timur yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat serta sangat merugikan nama baik Indonesia di lingkungan internasional. Karena keadaan yang memaksa dan demi kemanusiaan akhirnya Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional ke Timor Timur. Mengingat mayoritas rakyat Timor Timur —sesuai dengan hati nuraninya telah menyatakan pendapat yakni menolak otonomi luas dengan status khusus— maka kita sebagai bangsa harus menerima dan menghormati hasil jajak pendapat itu, karena hal ini sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Penyelesaian Akhir di MPR Sebagai bangsa yang besar dan menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, maka pada kesempatan ini saya mengharapkan Majelis yang terhormat berkenan membahas hasil jajak pendapat tersebut dan berkenan pula menuangkannya dalam ketetapan yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timor Timur tersebut, sebagaimana telah saya sampaikan secara resmi melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya sesuai ketentuan pada Pasal 6 Persetujuan New York, kiranya ketetapan tersebut dapat pula mengesahkan pemisahan Timor Timur dari Republik Indonesia secara baik, terhormat, dan damai. Jika ini kita laksanakan, kita dapat menunjukkan kepadaDetik-Detik yang Menentukan 368
    • dunia bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakatinternasional yang bertanggung jawab, demokratis danmenjunjung tinggi hak asasi manusia.HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA67 Undang-Undang dan 1 Perpu Dalam rangka pembentukan dan pembaruan materihukum, Pemerintah bersama-sama DPR telah berhasilmenyelesaikan pembentukan sebanyak 67 Undang-Undangbaru, ditambah 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang belum sempat dimintakanpersetujuannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yaituPerpu No.1/1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan perundang-undangan yang baru itu, kita telahmeletakkan landasan bagi pengembangan sistem danpenataan kelembagaan hukum, sehingga cita-cita demokrasidan supremasi hukum dapat segera diwujudkan. Keberhasilan kita menyelesaikan 68 produkperundangan tersebut dalam waktu yang relatif singkat, yaituhanya dalam waktu 16 bulan patut kita syukuri bersama.Setiap bulan rata-rata dapat dihasilkan sebanyak 4,2Undang-Undang yang jauh melebihi angka produktivitaslegislatif selama masa Orde Baru yang hanya tercatatsebanyak 4,07 UU per tahun (0,34 per bulan). Saya percaya peran lembaga legislatif di masa-masa yangakan datang akan lebih meningkat lagi sesuai dengankeinginan kita bersama.Upaya Penegakan Supremasi Hukum Dalam melaksanakan prinsip supremasi hukum, upayamempertegas pemisahan fungsi judikatif dari fungsiPemerintahan, merupakan bagian penting dari agendareformasi hukum. Karena itu, sesuai amanat Majelis, kitatelah mengesahkan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 369 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menjamin pembinaan kekuasaan kehakiman secara bertahap berada dalam satu atap, di bawah Mahkamah Agung. Untuk meningkatkan kinerja aparatur penegak hukum, organisasi kepolisian telah pula kita kembangkan keberadaannya terpisah dari organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian, fungsi kepolisian negara dapat lebih terkait ke dalam kerangka sistem penegakan hukum. Di waktu-waktu yang akan datang, fungsi kepolisian dan kejaksaan akan terus kita tingkatkan kedudukannya sebagai aparatur hukum yang makin mandiri. Semua itu, penting dalam upaya mengembangkan kerangka sistem hukum nasional yang berkeadilan dan yang benar-benar dapat dijadikan acuan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai prinsip supremasi sistem hukum. Perlunya Amandemen UUD 1945 Terkait dengan itu, saya telah pula mendengarkan dengan sungguh-sungguh harapan yang berkembang di berbagai kalangan masyarakat tentang perlunya melakukan penyempurnaan atau amandemen terhadap Undang- Undang Dasar 1945. Penyempurnaan Undang-Undang Dasar ini penting untuk menjamin agar Pemerintahan di masa-masa yang akan datang dapat makin dikembangkan sesuai dengan semangat demokrasi dan tuntutan ke arah perwujudan masyarakat madani yang kita cita-citakan. Dengan makin sempurnanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Hukum Dasar negara, insya Allah, kita akan memiliki landasan yang kokoh dalam upaya mengembangkan sistem hukum nasional yang kuat dan berkeadilan.Detik-Detik yang Menentukan 370
    • Pentingnya Elemen Kepemimpinan Yang tidak kalah pentingnya adalah memasyarakatkandan membudayakan kesadaran mengenai pentingnyaprinsip supremasi hukum, penghargaan terhadap hak asasimanusia, dan budaya taat hukum di kalangan masyarakat. Karena itu, dalam kerangka sistem hukum kita, sayaberusaha untuk memperkenalkan pentingnya elemenkepemimpinan dalam sistem hukum nasional, di sampingelemen-elemen materi hukum, sarana dan prasarana hukum,sumber daya manusia, dan budaya hukum masyarakat.Dalam pembudayaan hukum dan keadilan serta prinsip-prinsip hak asasi manusia, peranan kepemimpinan yangmemiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan hukumdan menggerakkan bekerjanya sistem hukum itu sangatlahpenting. Dalam upaya memasyarakatkan dan membudayakankesadaran hukum ini, saya berusaha sungguh-sungguhmenyelesaikan segala permasalahan menurut aturan hukumyang berlaku. Memang sangat banyak masalah yang haruskita selesaikan dalam rangka penegakan hukum, sehinggaada saja orang yang merasa tidak sabar dan ada pula yangragu akan kesungguhan Pemerintah dalam melakukanlangkah-langkah penegakan hukum. Namun, kita tidak bolehberhenti berusaha untuk terus memperjuangkanpelaksanaan supremasi hukum dengan tetap memegangteguh pada asas praduga tidak bersalah dan prinsip hakasasi manusia.Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Komitmen kita untuk kemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia pada dasarnya bersumber pada Pancasila—khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yangtelah dirumuskan 3 tahun mendahului Deklarasi Universaltentang Hak-hak Asasi Manusia oleh PBB pada tahun 1948. 371 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Tekad Pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, antara lain ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia. Untuk lebih meningkatkan komitmen kita pada perlindungan hak-hak asasi manusia, maka pada tanggal 25 Juni 1998, kita telah mencanangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 1998-2003, yang memuat empat pilar utama, yaitu: Pertama, pengesahan perangkat-perangkat konvensi internasional tentang hak asasi manusia Kedua, penyebarluasan dan pendidikan tentang hak asasi manusia Ketiga, pemberian prioritas pada perlindungan hak asasi manusia yang paling mendasar Keempat, pelaksanaan Konvensi Hak Asasi Manusia yang telah disahkan termasuk menyampaikan laporan kepada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersangkutan. Ratifikasi Konvensi Internasional tentang HAM Sejalan dengan rencana aksi tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan dua undang-undang mengenai pengesahan perangkat hukum internasional di bidang hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, dan Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Kita telah meratifikasi semua konvensi internasional di bidang perburuhan yang menyangkut mengenai larangan kerja paksa, tentang kebebasan berserikat dan berunding bersama, tentang diskriminasi dalam pengupahan antara pekerja wanita dan laki-laki, tentang kebebasan berserikatDetik-Detik yang Menentukan 372
    • dan perlindungan hak untuk berorganisasi, tentangpenghapusan kerja paksa, tentang batas usia minimum untukdiperbolehkan bekerja, dan tentang diskriminasi dalampekerjaan dan jabatan. Di bidang kelembagaan, pada bulan Oktober 1998 kitajuga telah membentuk Komisi Nasional Anti-KekerasanTerhadap Perempuan. Kesemua langkah-langkah tersebut menunjukkan tekadkuat Pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan hak asasimanusia secara nyata di samping merupakan langkah yangtepat pula dalam memperbaiki citra bangsa kita di matadunia. Selain itu kita telah mengesahkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undangini meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pemajuan danperlindungan hak asasi manusia. Dalam menegakkan hak asasi manusia Pemerintah jugatelah membebaskan sejumlah tahanan politik. Kita tidakboleh melakukan penahanan hanya karena terdapatperbedaan sikap politik, apalagi perbedaan sikap politikdengan pihak penguasa. Walaupun demikian, sikap politik yang bertentangandengan konstitusi —misalnya memisahkan diri dari NegaraKesatuan Republik Indonesia— sama sekali tidak dapatdibenarkan dan ditolerir. Demokrasi dan kebebasan harus tunduk padakonstitusi, hukum, etika dan moral, yang sudah diletakkanoleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.Penanganan Pelanggaran Berat HAM Tentang penanganan dugaan pelanggaran hak asasimanusia yang berat di Timor Timur pada pasca jajakpendapat, perlu dikemukakan bahwa hal itu merupakankomitmen kita untuk memajukan dan melindungi hak asasimanusia. Untuk itu Pemerintah telah membantu 373 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • pembentukan Komisi Penyelidik Khusus oleh Komnas Ham. Untuk mewadahi proses hukumnya, Pemerintah telah membentuk suatu badan peradilan khusus pelanggaran hak- hak asasi manusia pasca jajak pendapat di Timor Timur atas dasar pasal 104 Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu). Dalam penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia seperti yang terjadi di Aceh, Maluku, Timor Timur, Irian Jaya, Kalimantan Barat, kasus tewasnya mahasiswa Trisakti maupun kasus penculikan yang terjadi menjelang era reformasi —walaupun beberapa pelakunya sudah diadili— kami sependapat dengan masyarakat bahwa penyelesaiannya masih perlu dituntaskan lagi. Memang tidak mudah untuk membuktikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi tersebut dan pemerintah dengan segala kemampuan yang ada terus berupaya mengungkapkannya. PENGEMBANGAN BIROKRASI Kita menginginkan birokrasi yang bersih, netral dan profesional. Pengaturan tentang pegawai negeri sipil yang tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik dimaksudkan untuk menjaga netralitas tersebut. Dengan demikian pegawai negeri sipil dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, optimal, adil dan merata tanpa mempertimbangkan golongan maupun aliran politik yang ada. Untuk mewujudkan itu, kita telah meletakkan dasar-dasar pengaturan tentang pegawai negeri sipil yang tertuang dalam Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.Detik-Detik yang Menentukan 374
    • Perangkat Hukum Birokrasi yang Bersih Dalam hal penanganan masalah KKN, berbagaikebijakan dan upaya rasional serta sistematis terusdilakukan dan dikembangkan baik yang bersifat preventif,represif maupun kuratif. Kebijakan preventif dilakukanantara lain dengan memberikan pedoman kepada parapenyelenggara negara tentang langkah-langkahmenghapuskan KKN. Termasuk juga dalam langkahpreventif ini adalah pembuatan Undang-Undang No. 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih danBebas dari KKN dan pembaharuan Undang-Undang tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang dilengkapi dengan sistempembuktian yang lebih kondusif. Saat ini sedang disiapkan pula Rancangan Undang-Undang tentang Pencucian Uang, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan dan Pemeriksaaan KeuanganNegara. Secara struktural diciptakan lembaga Komisi PemeriksaKekayaan Penyelenggara Negara yang akan segera berfungsiuntuk memeriksa kekayaan penyelenggara negara gunamencegah praktik KKN. Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999, palinglambat dalam waktu 2 (dua) tahun akan dibentuk KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dariunsur Pemerintah dan masyarakat. Tindakan represif terhadap praktik KKN terus dilakukanbaik melalui proses hukum administratif antara lain melaluipenghapusan fasilitas istimewa, hukum perdata, maupunhukum pidana, yang di satu pihak dilakukan denganmenjunjung tinggi asas persamaan di depan hukum, di lainpihak tetap harus menghormati asas praduga tidak bersalahserta nilai hak asasi manusia. Langkah hukum administratif yang telah dilakukanmeliputi pengenaan sanksi dan restrukturisasi usaha, 375 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • penataan ulang pengelolaan aset negara, penertiban penggunaan dana khusus, antara lain dana reboisasi, penghapusan monopoli, penindakan terhadap pejabat pegawai negeri sipil dan pemeriksaan khusus terhadap Badan Usaha Milik Negara untuk meneliti kemungkinan adanya pemborosan dan pemberian perlakuan istimewa oleh akuntan publik. Sedangkan proses hukum perdata antara lain dilakukan dengan cara pembatalan kontrak atau perjanjian —misalnya di bidang pertambangan dan kehutanan— negosiasi utang dan melalui gugatan pengacara negara untuk menyelamatkan kekayaan negara. Tindakan Hukum Kasus KKN Tindakan hukum pidana dilakukan dengan melimpahkan kasus KKN yang mengandung tindak pidana khusus kepada kejaksaan. Dalam periode 21 Mei 1998 sampai dengan 30 Juni 1999, penyelidikan kasus KKN naik sekitar 595 persen, penyidikan naik sekitar 349 persen dan penuntutan naik sekitar 321 persen, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penindakan tindak pidana korupsi yang meningkat cukup tinggi ini, antara lain disebabkan oleh meningkatnya laporan dari masyarakat. Kita juga telah berusaha menyelesaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto sesuai amanat TAP No.XI/MPR/1998. Berbagai kalangan masyarakat terus berusaha agar mantan Presiden Soeharto dapat segera diadili. Dorongan semangat demikian ini pulalah yang menyebabkan Majelis yang mulia memberikan perlakuan yang sangat khusus kepada mantan Presiden Soeharto, sehingga nama beliau dicantumkan dengan penekanan khusus dalam ketentuan Pasal 4 TAP MPR tersebut. Tanpa adanya perlakuan politis yang bersifat khusus ini, ketetapan MPR jelas merupakan produk hukumDetik-Detik yang Menentukan 376
    • yang berlaku universal bagi setiap warga negara, danpelaksanaannya dapat diselesaikan secara murni olehaparatur penegak hukum.Penyelesaian Kasus Dugaan KKN mantanPresiden Soeharto Namun, dengan adanya perlakuan politis yang bersifatkhusus tersebut, penyelesaian kasus mantan PresidenSoeharto itu terkait erat dengan tanggung jawab Presidenyang wajib dilaporkan kepada Majelis yang terhormat. Dalam melaksanakan amanat tersebut, saya harus pulamempertimbangkan dinamika aspirasi politik yang terusberkembang. Karena itu, penyelesaian kasus dugaan KKNmantan Presiden Soeharto, kita tunggu sampai selesainyapemilihan umum. Tujuannya, agar wakil-wakil rakyat hasilpemilihan umum dapat dilibatkan dalam menilaipelaksanaan amanat Majelis yang terhormat. Pemerintah telah melaksanakan langkah-langkahpenyelesaian dugaan KKN mantan Presiden Soeharto.Berdasarkan Keppres Nomor 97 tahun 1998 dan InpresNomor 20 tahun 1998 Pemerintah telah menghentikanpemasukan dana-dana ke Yayasan dan mencabut semuaketentuan yang dijadikan sebagai dasar perolehan dana bagisemua yayasan, termasuk yayasan yang dipimpin mantanPresiden Soeharto. Pemerintah juga telah mencabut fasilitas bebas pajakbunga deposito dan tabungan terhadap 11 yayasan.Pemerintah juga sudah melakukan audit legal dan finansialterhadap yayasan yang menerima dana dan menarik kembalidana yayasan yang digunakan oleh kroni-kroni mantanPresiden Soeharto. Setelah selesainya pelaksanaan pemilihan umum, sayatelah melakukan prakarsa untuk mengadakan tukar pikirandan konsultasi dengan pimpinan partai-partai politik yangterbukti benar-benar mendapatkan kepercayaan rakyat. Hasil 377 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • pertemuan dengan pimpinan partai politik yang berlangsung di Istana Merdeka menghendaki agar proses penyelesaian kasus mantan Presiden Soeharto dapat dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan tidak menutup mata terhadap kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto dan pertimbangan jasa-jasa beliau dalam pembangunan bangsa dan negara. Atas dasar itulah, saya segera memerintahkan kepada aparatur penegak hukum untuk menyelesaikan perkara dugaan KKN mantan Presiden Soeharto sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai tindak lanjut penanganan kasus dugaan korupsi yang disangkakan terhadap mantan Presiden Soeharto — khususnya yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai Ketua Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Dana Abadi Karya Bhakti (DAKAB) dan Supersemar — maka pada tanggal 27 September 1999, proses penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi yang terkait. Namun karena bukti-bukti yang ditemukan dianggap tidak cukup kuat, maka pada tanggal 11 Oktober 1999, Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus yang berkaitan dengan ketiga yayasan tersebut. Semua temuan yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum dan unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara serta unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana dipersangkakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Adapun terhadap keluarga dan kroni mantan Presiden Soeharto, apabila cukup alat bukti tindak pidana, maka proses peradilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sampai sejauh ini berdasarkan Surat Kementerian Kehakiman Austria yang disampaikan pada tanggal 1Detik-Detik yang Menentukan 378
    • September 1999 sebagai jawaban terhadap permohonanJaksa Agung RI, disampaikan bahwa atas dasar berbagaiinvestigasi yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait diAustria, tidak terdeteksi adanya arus uang kepada mantanPresiden Soeharto dan keluarga serta kroninya. Dengan dikeluarkannya SP3 oleh aparat penegak hukumtersebut, tidak menutup kemungkinan terhadap kasus-kasuslain untuk diproses sesuai peraturan perundangan yangberlaku, apabila ditemukan cukup alat bukti yang kuat danmeyakinkan di masa yang akan datang.KKN Kroni Mantan Presiden Soeharto Penindakan KKN yang melibatkan kroni mantanPresiden Soeharto, merupakan kasus KKN terbanyak dengannilai yang sangat besar. Penelitian atas KKN yang dilakukanoleh kroni mantan Presiden Soeharto menunjukkan adanyaketidakwajaran seperti kontrak bisnis yang sangatmenguntungkan kelompok usaha tertentu, penguasaansumber daya alam yang berlebihan, dan peraturanperundangan yang memberi dukungan khusus kepadakelompok usaha kroni tertentu yang tidak sesuai denganperaturan perundangan yang lebih tinggi. KKN yang melibatkan kroni mantan Presiden Soehartoterjadi hampir di semua sektor seperti kehutanan,perkebunan, pertambangan, minyak dan gas bumi,ketenagalisterikan, perhubungan, pekerjaan umum,perdagangan, dan lain-lain. Penghapusan KKN yang melibatkan kroni mantanPresiden Soeharto telah, sedang dan akan terus dilakukandengan cara meneliti semua peraturan, kontrak danperizinan yang telah diberikan kepada berbagai usaha kronitersebut untuk selanjutnya diubah atau dicabut, denganmenggunakan pedoman yang telah ditetapkan dan hasilnyatelah dipublikasikan kepada masyarakat luas. 379 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI
    • Proses Hukum sebagai Upaya Penyelesaian Masalah KKN Dalam menangani masalah KKN mantan Presiden Soeharto, saya senantiasa berpegang teguh pada prosedur hukum yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme penegakan hukum, sejalan dengan tekad kita untuk menegakkan supremasi hukum. Atas dasar itulah saya tetap konsisten untuk tidak memengaruhi jalannya proses penyelidikan maupun penyidikan, tanpa memperhitungkan pertimbangan dan kepentingan subjektif saya. Namun, kita perlu memberikan kesempatan agar proses hukum sesuai prosedur yang berlaku dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Setiap orang berhak untuk menikmati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan asas praduga tidak bersalah, sampai pengadilan memutuskannya. Harus kita sadari bahwa dalam setiap Negara Hukum, salah dan benar adalah persoalan keadilan yang harus ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Siapa pun yang terbukti bersalah harus dikatakan salah. Tetapi siapa pun yang terbukti benar, tidak mungkin kita paksakan menjadi salah. Keadilan berdasarkan hukum ini berlaku untuk semua warga negara, termasuk para pejabat tinggi dan pejabat negara. Kita harus berpegang teguh pada penyelesaian melalui proses hukum, karena kalau tidak maka penyelesaiannya berpotensi menjurus pada pola pengadilan oleh media atau oleh masyarakat —yang selain tidak mempunyai kekuatan hukum— juga membingungkan masyarakat serta memberikan pertanda yang negatif terhadap pelaku ekonomi. Dalam pemberantasan KKN, kita tidak boleh menggunakan jalan pintas melalui pendekatan kekuasaan untuk menyeret dengan cepat orang-orang yang menurut opini masyarakat s