Sos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd

on

  • 6,387 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,387
Views on SlideShare
6,387
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
315
Comments
3

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • kebijakan yg ditunggu, trims
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • lha gitu son, kebijakan yang proaktip
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • trims
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd Presentation Transcript

  • POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAK DALAM APBD DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011
  • DANA PERIMBANGAN DANA OTSUS DAN PENYESUAIAN DBH DAU DAK DANA OTSUS PAPUA DANA OTSUS NAD DANA INFRAS PAPUA TAMBAH AN PENGHASILAN GURU DANA PENYES DBH PBB DBH PPH DBH KEHUTANAN DBH PERT UM DBH PERIKANAN DBH MIGAS DBH CUKAI DBH PAJAK DBH SDA DANA INFRAS PAPUA BARAT Transfer Ke Daerah DANA OTSUS PAPUA BARAT DBH PANAS BUMI DANA INSENTIF DAERAH Ruang Lingkup Transfer Ke Daerah TUNJANGAN PROFESI GURU DANA OTSUS B O S
  • PKD PP 58/2005 PERDA
    • PERMENDAGRI 13 /2006
    PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Peraturan KDH UU 17/2003 UU 32/2004 UU 33/2004 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 PP 55/2005 OMNIBUS REGULATIONS
    • PERMENDAGRI 59 /2007
    • PERMENDAGRI 20/2009
    • PERMENDAGRI 59/2010
    • PERMENDAGRI 21/2011
    • PERMENDAGRI 22/2011
  • PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
  • STRUKTUR PENDAPATAN APBD
    • Pendapatan Asli Daerah:
      • Pajak Daerah
      • Retribusi Derah
      • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
      • Lain-lain PAD yang sah
    • Dana Perimbangan:
      • Dana Bagi Hasil
      • Dana Alokasi Umum
      • Dana Alokasi Khusus
    • Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:
      • Hibah
      • Dana Darurat
      • Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
      • Dana Penyesuaian & Dana OTSUS
      • Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
  • NO URAIAN WAKTU KET A. KUA, PPAS dan RAPBD 1. Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei 2. Penyampaian KUA dan PPAS kpd KDH Minggu I bulan Juni 1 bulan 3. Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH ke DPRD Pertengahan bulan Juni 3 minggu 4. KUA dan PPAS disepakati antara KDH & DPRD Akhir bulan Juli 5. SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD Awal bulan Agustus 1 minggu 6. Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD Mg I Agustus s/d Mg I Oktober 2 1/2 bulan 7. Penyampaian RAPBD kpd DPRD Minggu pertama bulan Oktober 2 bulan 8. Pengambilan Kep.Bersama (DPRD & KDH) Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan (bulan Nopember) 9. Hasil evaluasi RAPBD 15 hari kerja ( bulan Desember) 10. Penetapan Perda ttg APBD & Raperkada ttg Penjabaran APBD sesuai dgn hasil evaluasi Akhir Desember (31 Desember)
  • KEBIJAKAN PENGANGGARAN DALAM APBD AKIBAT DAMPAK ADANYA KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN JUKNIS KE DAERAH DAN PAGU ALOKASI DEFINITIF
  • PENGANGGARAN PAGU ALOKASI & KEG. DAK Dalam hal Pemerintah Daerah menerima pagu alokasi DAK setelah kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) ditetapkan (mengalami keterlambatan), dpt ditampung langsung dalam pembahasan RAPBD dgn terlebih dahulu mencantumkan klausul kesepakatan KUA dan PPAS PERMENDAGRI 20/2009
  • PENCANTUMAN KLAUSUL DALAM KUA DAN PPAS
    • TUJUAN :
    • utk menyepakati pagu alokasi & penggunaan DAK dalam rancangan Perda tentang APBD
    • utk menjaga konsistensi antara materi KUA dan PPAS dgn prog & keg DAK yang ditetapkan dalam APBD.
      • “ Sambil menunggu pagu alokasi DAK yang ditetapkan Pemerintah tersebut langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD, mengacu pada petunjuk teknis DAK, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS”.
    PENCANTUMAN KLAUSUL DALAM KUA & PPAS UTK PENYESUAIAN PAGU DEFINITIF DAK (Permendagri 20/2009) PAGU DEFINITIF ALOKASI DAK NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS : KONSISTENSI KUA & PPAS DGN RAPBD (Psl 44 (2) PP 58/2005) Hasil Kesepakatan Panja Belanja Daerah DPR Petunjuk Teknis Masing-masing bidang DAK Persetujuan bersama RAPBD (31 Desember)
      • Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah , sepanjang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2012.
      • Dalam hal pemerintah daerah akan memperoleh DAK Tahun Anggaran 2012 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
      • Selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
    Pedoman Penyusunan APBD TA 201 2 Permendagri 22 Tahun 2011
  • DAMPAK ADANYA KETERLAMBATAN Penyampaian Juknis ke daerah & Pagu Alokasi Definitif APABILA PELAKSANAAN KEGIATAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD
            • Menetapkan Peraturan Kepala Daerah ttg Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
            • Lebih lanjut, ditampung dalam Perda ttg Perubahan APBD pd kode program/kegiatan berkenaan
            • .
            • Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
    • Pasal 77 ayat (12) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
    • Lampiran kode rekening merupakan daftar nama rekening dan kode rekening yang tidak merupakan acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai karakteristik daerah.
    • Daerah diberikan diskresi untuk menambah/membuat program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah, yang nomenklaturnya belum terdapat dalam Lampiran A.VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Lampiran kode Program dan Kegiatan)
    DISKRESI PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN
  • PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 (Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011) 1 01 PENDIDIKAN 1 01 xx 16   Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 xx 16 01 Pembangunan gedung sekolah 1 01 xx 16 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 1 01 xx 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah 1 01 xx 16 04 Penambahan ruang guru sekolah 1 01 xx 16 05 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah 1 01 xx 16 06 Pembangunan ruang locker siswa 1 01 xx 16 79 dst …………
  • PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 (Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011) 1 02 KESEHATAN 1 02 xx 15   Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 xx 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 xx 15 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 1 02 xx 15 03 Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin 1 02 xx 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 1 02 xx 15 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 xx 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 02 xx 15 07 Dst……………..
  • PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 (Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011) 1 03 PEKERJAAN UMUM 1 03 xx 15   Program pembangunan jalan dan jembatan 1 03 xx 15 01 Perencanaan pembangunan jalan 1 03 xx 15 02 Survei kontur jalan dan jembatan 1 03 xx 15 03 Pembangunan jalan 1 03 xx 15 04 Perencanaan pembangunan jembatan 1 03 xx 15 05 Pembangunan jembatan 1 03 xx 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 03 xx 15 07 Dst……………..
  • PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 (Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011) 1 08 LINGKUNGAN HIDUP 1 08 xx 16   Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 08 xx 16 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 1 08 xx 16 02 Koordinasi penilaian langit biru 1 08 xx 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 1 08 xx 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 1 08 xx 16 05 Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) 1 08 xx 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1 08 xx 16 07 Pengkajian dampak lingkungan 1 08 xx 16 ... Dst...........
  • PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 (Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011) 1 12       Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera             1 12 xx 15   Program Keluarga Berencana 1 12 xx 15 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 1 12 xx 15 02 Pelayanan KIE 1 12 xx 15 03 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 1 12 xx 15 04 Promosi Pelayanan Khiba 1 12 xx 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana 1 12 xx 15 06 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 1 12 xx 15 07 Dst……………..             1 12 xx 16   Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 12 xx 16 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1 12 xx 16 02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 1 12 xx 16 03 Dst……………..
  • PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 (Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011) 2 01 PERTANIAN 2 01 xx 18   Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan 2 01 xx 18 01 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2 01 xx 18 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna 2 01 xx 18 03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2 01 xx 18 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2 01 xx 18 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2 01 xx 18 06 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam 2 01 xx 18 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 01 xx 18 08 Dst……………..
  • Pencantuman Sumber Pendanaan Atas Belanja Yang Telah Diarahkan PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011 (Pasal 102 ayat (2) huruf b)
      • Kegiatan y ang Anggaran nya Telah Diarahkan Penggunaannya, Harus Mencantumkan Sumber Pendanaannya di dalam kolom penjelasan Penjabaran APBD.
      • Seperti :
      • D ana Bagi Hasil Dana Reboisasi (D BH - DR ), Dana Alokasi Khusus ( DAK ) , Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan y ang Bersifat Khusus, Pinjaman Daerah s erta Sumber Pendanaan Lainnya Yang Kegiatannya Telah Ditentukan.
  • PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)... PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN … .. Urusan Pemerintahan : 2.01 Pertanian Organisasi : 2.01.x.xx xx Dinas Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) PENJELASAN 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9       2 1 X 18           Program peningkatan penerapan teknologi pertanian /perkebunan     2 1 X 18 02         Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna 1.000.000.000 DAK L H TA 2011 PMK No : 126/PMK.07/2010                                                                        
  • Barang/aset atas belanja kegiatan DAK Bidang Pertanian, Perikanan & Kehutanan
    • Barang/aset daerah yang bersumber dari DAK Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat diberikan melalui hibah kepada kelompok masyarakat dengan kriteria yang selektif dan mempertimbangan aspek efisiensi, efektivitas dan memiliki manfaat yang besar apabila barang/aset tersebut dikelola dan diserahkan menjadi tanggung jawab pokmas.
    • spt : - irigasi, talud (Pertanian)
    • - bangunan kolam pembibitan/ BBI, pancing, jaring (Perikanan)
    • - pohon (Kehutanan)
  • PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA dalam rangka yang akan diserahkan kepada Masyarakat dan Pihak ke-3
    • Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga .
    • (Pasal 50 ayat (1) Permendagri 21 Tahun 2011)
        • Penga nggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan , dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
        • (Permendagri 22 Tahun 2011)
  • Perubahan Tujuan dan Sasaran Penggunaan DAK
          • Apabila terjadi perubahan tujuan dan sasaran penggunaan DAK dari yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis DAK dan/atau Perda tentang APBD, maka sebelum dilaksanakan perubahan perlu dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan dari Menteri teknis terkait setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri, yang selanjutnya dijadikan dasar persetujuan DPRD.
    • Permendagri 20/2009
  • DANA PENDAMPING Permendagri 20 tahun 2009 Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah
    • Penyusunan RKA-SKPD untuk dana pendamping dilakukan menyatu dengan kegiatan DAK .
    • RKA-SKPD memuat informasi atas capaian sasaran program, indikator masukan, keluaran dan hasil dari setiap tolok ukur kinerja kegiatan yang direncanakan.
  • RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KEGIATAN DAK BIDANG .................... Formulir RKA - SKPD 2.2.1 Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran …... Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………… . Organisasi : x. xx. xx. … Program : x. xx. xx. xx. ………………… . Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. ………………… . Lokasi kegiatan : …………………. Jumlah Tahun n-1 : Rp .................. (......................................................) Jumlah Tahun n : Rp ................ (.........................................................) Jumlah Tahun n+1 : Rp .................. (.......................................................) Jumlah Tahun n+2 : Rp .................. (........................................................) Jumlah Tahun n+3 : Rp .................. (........................................................) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja D A K Dana Pendamping Jumlah Capaian Program 1.000.000.000 100.000.000 (10%) Masukan Keluaran Hasil 1.100.000.000 Kelompok Sasaran Kegiatan : …………… Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) volume satuan Harga satuan 1 2 3 4 5 6=(3 x 5) x x x xx xx Jumlah …… ..,tanggal……….. Kepala SKPD (nama lengkap) Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No Nama NIP Jabatan Tandatangan
  • KEGIATAN LANJUTAN Pasal 31 Permendagri 20 Tahun 2009
    • Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran DAK, terhadap sisa tender pelaksanaan kegiatan DAK, agar pemerintah daerah menggunakannya untuk menambah target dan capaian sasaran kinerja kegiatan DAK yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis DAK masing-masing bidang.
    • Apabila sisa tender tersebut tidak dapat dimanfaatkan pada tahun berkenaan dan harus dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya tetap menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berkenaan.
    SISA TENDER PELAKSANAAN DAK Permendagri 22 Tahun 2011 : Pedoman Penyusunan APBD TA 201 2
    • APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
    • KUA : Kebijakan Umum APBD
    • PAD : Pendapatan Asli Daerah
    • PPAS : Prioritas Plafon Anggaran Sementara
    • PPKD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
    • PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
    • RKA-SKPD : Rencana Kerja Anggaran SKPD
    • BUD : Bendahara Umum Daerah
    • DPA-SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
    • DPPA-SKPD : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD
    • DPA-L : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan
    • RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
    • RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
    • RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
    PERISTILAHAN DALAM APBD
    • SiLPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya
    • SILPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
    • SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
    • SKPKD : Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
    • SPM : Standar Pelayanan Minimal
    • SPD : Surat Penyediaan Dana
    • SPP : Surat Perintah Pembayaran
    • SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
    • SPM : Surat Perintah Membayar
    • SPM-LS : Surat Perintah Membayar Langsung
    • SPM-UP : Surat Perintah Membayar Uang Persediaan
    • SPM-GU : Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan
    • SPM-TU : Surat Perintah Membayar Tambahan Uang
    • TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
  • TERIMA KASIH DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN DITJEN KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TELP/FAX 021 3504042