• Like
Sos dak 2012   perumahan dan kawasan permukiman
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukiman

  • 1,652 views
Published

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,652
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
97
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh: Asdep Evaluasi Kawasan, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan dalam acara : SOSIALISASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2012 Jakarta, 23 November 2011
  • 2. Latar Belakang DAK  BACKLOG KEBUTUHAN RUMAH TAHUN 2009 =  RT – ( Bangunan Eksisting –  Rumah Rusak Berat 7,4 Juta Unit dengan faktor koreksi extended family 20% ) • Milik • Kontrak Termasuk komponen VISI • • Sewa dll. untuk mengurangi backlog Asumsi Backlog yang Rata-Rata akan ditangani Pertambahan Kelemahan: sebesar 25% RT Baru • Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT), bukan jumlah Kepala Keluarga (KK). (2010-2014) (2010-2014) • Data jumlah bangunan eksisting merupakan hasil proyeksi (tidak ada = 1.842.994 unit = 710.000/tahun data yang update). Kelebihan: MENGHUNI • Memperhitungkan jumlah fisik bangunan rumah yang ada. Kebutuhan Total Penanganan Fasilitasi Pemerintah : 2.070.000 unitPerspektif (2010-2014) Potensi Swadaya Masyarakat : 3.322.994 unit Backlog = 5.392.994 unit (Tanpa memperhitungkan 12,3 Juta Unit 13,5 Juta Unit Extended Family) (2007) (2009) Kelemahan: • Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT), bukan jumlah Kepala Keluarga (KK). • Tidak memperhitungkan jumlah fisik bangunan rumah. MEMILIKI 80 % • Komponen sewa seperti Rusunawa tidak diperhitungkan untuk mengurangi backlog. • 28,8% anggaran Kemenpera 2010-2014 dialokasikan untuk pembangunan 70.000 unit Rusunawa. Kelebihan: (Memperhitungkan • Data yang digunakan dapat di update dari hasil Extended Family) 10,8 Juta Unit Susenas yang dilaksanakan setiap 3 tahun. 2
  • 3. ROADMAP: SKENARIO OPERASIONALISASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN Urban-Rural LHB dan •Dekon Lnkg, PSU, Bahan Perkuatan TabunganPENGEMBANGAN Pinjaman/ Bangunan dan Kewajiban Fasilitas •DAK Pelayanan Perumahan Perumahan KEBIJAKAN Hibah Rekayasa Ranc. Likuiditas Perkim Bangun Umum Swadaya Nasional Memperkuat Kapasitas PSU Kawasan PSU Kawasan Pemda dalam  Sarana & pras. air minum;  Jalan; Penugasan khusus Pemberdayaan Penyaluran Pinjaman/ pengembangan  Air limbah; (septic tank  Drainase. Pemerintah kpd Masyarakat & kawasan perumahan komunal / IPAL); Bahan Bangunan BUMN untuk Penyaluran hibah  Sampah (TPST) Bantuan Stimulan melalui • Lokal  Jaringan listrik; pembangunan sistem land banking Ranc Bangun:  PJU perumahan bagi MBR • Arsitektur lokal dengan spesifikasi BLU dan harga sesuai Pusat Pembiayaan Pemerintah standar Pemerintah Pembiayaan Menerbitkan Daerah Perumahan Pasar Obligasi Blended BUMN/D PNPM Sekunder Daerah Underlying Bank / LKNB Financing Pembangunan PERKIM MANDIRI Asset PSU Kawasan PERKIM Pelaksana Pengembang KAWASAN PERMUKIMAN Dikelola oleh Kredit Konstruksi Pusat dg bunga rendah LINGKUNGAN HUNIAN Pengelolaan Aset Rumah (dibawah Swadaya KPR dan Kredit Mikro Pembiayaan Permerintah Swadaya dengan Sekunder Daerah) Perumahan bunga rendah A Rumah Jadi Rumah Masyarakat A Rusun Sejahtera Tapak Milik Sewa SISI PASOKAN SISI PERMINTAAN PASAR SEKUNDER PASAR PRIMER 3
  • 4. DASAR HUKUM :  UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan ARAH KEBIJAKAN  PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Meningkatkan KRITERIA PENENTUAN DAERAH PENERIMA DAK : penyediaan PSU 1. Kriteria Umum  Indeks Fiskal Nettoperumahan dan kawasan 2. Kriteria Khusus  Indeks Kewilayahan permukiman dalam 3. Kriteria Teknis  Indeks Teknis rangka menstimulan pembangunan rumah bagi MBM/R di TAHUN ANGGARAN Kabupaten/Kota TOTAL SASARAN DAK 2011 2012 2013 2014 2011-2014 Sasaran 80.000 80.000 80.000 80.000 320.000 (Unit) Terfasilitasinya Anggaran 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000 PSU untuk (Juta Rp.) TUJUAN DAK + 320.000 unit rumah (Alokasi Anggaran : Meningkatkan Rp. 2 Trilyun) TAHUN ANGGARANtersedianya rumah layak TOTALhuni dan terjangkau bagi 2011 2012 2013 2014 MBM/R di perumahan Sasaran dan kawasan 24.000 30.600 132.700 132.700 320.000 (Unit) permukiman yang didukung oleh Anggaran 150.000 191.243 829.375 829.375 2.000.000 (Juta Rp.) PSU yang memadai Daerah 62 Kab/ 39 Kab/  RUMAH TAPAK Penerima ? ?  RUMAH SUSUN SEDERHANA Kota Kota DAK 4
  • 5. INDEKS TEKNIS:a. Angka jumlah kekurangan rumah atau backlog pada kabupaten/kota;b. Angka tingkat kemiskinan kabupaten/kotac. Kesiapan lokasi perumahan pada kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan: 1. kabupaten/kota yang sudah menetapkan Perda Tata Ruang (RTRW) 2. kabupaten/kota yang sudah mendapat bantuan stimulan PSU Kemenpera 3. Angka tingkat rawan air minum dan rawan sanitasi per kabupaten/kotad. Rencana pembangunan rumah per kabupaten/kota pada tahun 2012 5
  • 6. KEBUTUHAN PSU danLINGKUP KEGIATAN DAK PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAK PSUNO. KOMPONEN Perumahan KETERANGAN TA 2012 Prasarana Jalan  MENPERA, APBD PRASARANA Sistem Drainase  MENPERA, APBD I. Pengelolaan Air Limbah V DAK Pengelolaan Sampah V DAK Sarana pemerintahan dan pelayanan umum - Sarana pendidikan dan pembelajaran - SARANA Sarana Kesehatan -II. Sarana perdagangan dan niaga - Tempat parkir - Ruang terbuka hijau - Jaringan Air Minum V DAK UTILITASIII. Jaringan Listrik V DAK Penerangan Jalan Umum V DAK 6
  • 7. LINGKUP KEGIATAN Penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman, meliputi : a. komponen air minum, berupa sarana dan prasarana air minum; b. komponen air limbah, berupa septic tank komunal atau IPAL; c. komponen persampahan, berupa tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), d. komponen jaringan distribusi listrik, berupa trafo, tiang, dan kabel distribusi listrik dari sumber pln dan sumber alternatif; dan e. komponen penerangan jalan umum, berupa trafo, tiang, lampu, dan kabel listrik dari sumber pln dan sumber alternatif. untuk mendukung pembangunan: a. rumah tapak; dan b. rumah susun sederhana. 7
  • 8. PERSYARATAN LOKASI pelaksanaan DAK :a. lokasi telah disetujui untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui diterbitkannya izin lokasi dan/atau izin mendirikan bangunan oleh bupati/walikota;b. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota;c. lokasi sudah memiliki Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan (RRTR) dan/atau siteplan;d. pada lokasi harus ada jaminan bahwa rumah akan terbangun dan dihuni dengan dibuktikan data calon konsumen rumah;e. lahan untuk pembangunan PSU harus jelas lokasi, luasan, maupun batasan fisik tanah, dan tidak dalam sengketa; danf. tersedianya pasokan dan jaringan distribusi listrik sampai ke lokasi pembangunan perumahan. 8
  • 9. Tata Cara Pemilihan Lokasi:a. mengumpulkan data sekunder terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kabupaten/kota. Data sekunder yang dikumpulkan merupakan bahan masukan dalam melakukan verifikasi calon lokasi pelaksanaan DAK;b. mengidentifikasi calon lokasi pelaksanaan DAK berupa rumah tapak atau rumah susun, meliputi: 1) rumah tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), 2) rumah susun sederhana sewa (rusunawa), 3) rumah susun sederhana milik (rusunami) bagi masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) ke bawahc. program DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diprioritaskan pada lokasi perumahan yang kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dilaksanakan dengan memanfaatkan dukungan bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dinyatakan dengan Surat Pernyataan Pengembang Perumahan (Format B);d. mengidentifikasi calon lokasi pelaksanaan DAK berupa perumahan baru atau pengembangan perumahan yang telah ada. 9
  • 10. Tata Cara Pemilihan Lokasi: lanjutan.....e. melakukan verifikasi calon lokasi pelaksanaan DAK dengan menilai kesesuaian lokasi berdasarkan persyaratan: 1) telah diterbitkannya izin lokasi dan/atau IMB oleh bupati/walikota; 2) lokasi sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota; 3) lokasi sudah memiliki Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan (RRTR) dan/atau siteplan; 4) pada lokasi harus ada jaminan bahwa rumah akan terbangun dan dihuni dengan dibuktikan data calon konsumen rumah; 5) lahan untuk pembangunan PSU harus jelas lokasi, luasan, maupun batasan fisik tanah, dan tidak dalam sengketa; dan 6) tersedia pasokan dan jaringan distribusi listrik sampai ke lokasi pembangunan perumahan.f. mengidentifikasi kebutuhan PSU yang akan dilaksanakan pada calon lokasi DAK;g. lokasi yang memenuhi persyaratan sebagai lokasi terpilih pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. 10
  • 11. BAGAN ALIR PEMILIHAN LOKASI VERIFIKASI DATA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN RTRW RRTR Siteplan Izin Lokasi TIDAK STOP TERSEDIA YA Adanya rencana pembangunan rumah dan calon konsumen pada tahun pelaksanaan DAK MEMENUHI TIDAK STOP SYARAT YA Verifikasi PSU Eksisting dan Identifikasi Kebutuhan PSU Sumber Sumber TenagaAir Minum/Alternatif Listrik PLN/Alternatif MEMENUHI TIDAK STOP SYARAT YA LOKASI TERPILIH Ditetapkan dengan SK Bupati/ Walikota 11
  • 12. Tata Cara Pemilihan KEGIATAN:a. Lokasi pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah terpilih, selanjutnya dilakukan identifikasi kebutuhan PSU di lokasi tersebut Jenis PSU yang diidentifikasi meliputi: 1) komponen air minum, berupa sarana dan prasarana air minum; 2) komponen air limbah, berupa septic tank komunal atau IPAL; 3) Komponen persampahan, berupa TPST; 4) komponen jaringan distribusi listrik, berupa trafo, tiang, dan kabel distribusi listrik dari sumber PLN dan sumber alternatif; 5) komponen penerangan jalan umum, berupa trafo, tiang, lampu, kabel listrik dari sumber PLN dan sumber alternatif.b. Untuk lokasi rumah susun, PSU yang dapat dibiayai DAK adalah PSU di luar bangunan rumah susun.c. Jenis PSU yang akan dibiayai dengan DAK, dilakukan identifikasi kegiatan PSU yang dapat atau perlu dibiayai dari sumber pendanaan lainnya (pengembang, pemda, Kementerian/Lembaga (K/L), bantuan stimulan PSU Kemenpera, masyarakat), selanjutnya dilakukan sinkronisasi dengan hasil identifikasi kebutuhan PSU di lokasi terpilih.d. Seluruh jenis kegiatan PSU yang telah diidentifikasi dan disinkronisasi, selanjutnya diurutkan berdasarkan skala prioritas untuk dijadikan kegiatan yang akan dibiayai DAK berdasarkan ketentuan persyaratan umum maupun persyaratan khusus. 12
  • 13. N ALIRENIS KEGIATAN TATA CARA PEMILIHAN JENIS KEGIATAN LOKASI TERPILIH IDENTIFIKASI DAN SINKRONISASI KEBUTUHAN PSU SARANA & SEPTIC TANK JARINGAN PENERANGAN TEMPAT PRASARANA KOMUNAL DISTRIBUSI JALAN UMUM PENGOLAHAN SAMPAH AIR MINUM atau IPAL LISTRIK TERPADU (TPST) TIDAK PRIORITAS STOP YA JENIS KEGIATAN TERPILIH 13
  • 14. TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN -a. Penyusunan Rencana Kegiatan 1) Deskripsi Rencana Kegiatan 2) Tabel Rencana Kegiatan (Tabel 1) 3) Tabel Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Tabel 2) 4) Tabel Rekapitulasi Usulan Pelaksanaan Kegiatan (Tabel 3)b. Persiapan Pelaksanaan Kegiatanc. Pelaksanaan Kegiatand. Pembiayaan Pendanaan untuk pembiayaan penyelenggaraan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi : 1) Pekerjaan fisik, meliputi jaringan distribusi air minum, dan/atau septic tank komunal dan/atau jaringan distribusi listrik dan/atau penerangan jalan umum. 2) Jumlah biaya yang diusulkan harus disinkronkan dengan usulan biaya kegiatan pada seluruh komponen (komponen air minum, air limbah, persampahan, jaringan distribusi listrik, dan penerangan jalan umum), sehingga diperoleh hasil perhitungan bantuan pembiayaan dari DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 6.250.000,00 per unit rumah. 3) Harga satuan kegiatan memperhitungkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 14
  • 15. TABEL 1FORM RENCANA KEGIATAN (RK)KOMPONEN ..........................................................Kota/Kabupaten :Provinsi :Tahun Anggaran : HARGA PAGU DANA (Rp. X 1000) LOKASI DAN NAMA JENIS KEGIATAN SATUAN VOLUME SATUANNO. PERUMAHAN (Rp.) DAK PENDAMPING TOTAL JUMLAH 15
  • 16. TABEL 2 : JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TABEL1 TABEL 2 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN KE / MINGGU KENO. URAIAN KEGIATAN Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan ke-... KET 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Perencanaan a. Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Perumahan b.Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) 2 Persiapan a. Persiapan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa b. Pengadaan Barang dan Jasa c. Penandatanganan Kontak/SP3 3 Pelaksanaan Kegiatan a. Pelaksanaan Kegiatan Fisik b. Monitoring dan Evaluasi c. Rapat Koordinasi 4 Pelaporan - Laporan Triwulan - Laporan Akhir 16
  • 17. TABEL 3 : REKAPITULASI USULAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 20... 17 Kawasan Perumahan : .................................. Kabupaten/Kota : .................................. PELAKSANA Lain-Lain KETERA- PENGEM PEMDA  PDAM NGAN APBN DAKNO KOMPONEN BANG (APBD)  PLN  Masyarakat Volu Rp. Volu Rp. Volu Rp. Volu Rp. Volu Rp. me me me me meI. RUMAH Prasarana Jalan PRASARANA Sistem DrainaseII. Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan Sampah Jaringan Air Minum UTILITASIII. Jaringan Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Pemda Kabupaten/Kota Pengembang (.........................................) (.........................................)
  • 18. PSU KAWASAN KEMENPERA VS PSU KEMENPUPSU Kemenpu melayani kota danmenghubungkan antara sistem kota dengan PSU Menpera (jalan akses/poros)kawasan permukiman PSU DAK (lingkungan perumahan) 18
  • 19. SKEMA SISTEM PELAYANAN AIR MINUM 1 2 3 JARINGAN PIPA SUMBER AIR BAKU INSTALASI PRODUKSI (IPA) DISTRIBUSI AIR (EKSISTING) JENIS KEGIATAN DAK 4 SARANA & PRASARANA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN AIR MINUMSASARAN PELAYANAN DAK1. Merupakan kawasan perumahan baru2. Komponen yang dibiayai adalah sarana dan prasarana air minum dalam kawasan perumahan baru3. Dalam hal tidak tersedia jaringan air minum, maka dianjurkan untuk terlebih dahulu menyediakan sumber air minum skala kawasan perumahan (misalnya: sumur bor) dan dilanjutkan dengan jaringan perpipaan di kawasan perumahan baru KAWASAN PERUMAHAN BARU 19
  • 20. SKEMA SEPTICTANK KOMUNAL ATAU IPAL SEPTICTANK / IPAL JENIS KEGIATAN DAK KOMUNAL BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANSASARAN PELAYANAN DAK1. Merupakan kawasan perumahan baru2. Tangki Septik Komunal atau IPAL 20
  • 21. SKEMA TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) UNTUK PERMUKIMAN Lingkup Komponen Persampahan DAK Bidang PKP Skema Teknis Operasional Pengelolaan Sampah (Sumber: SNI 19-2454-2002)
  • 22. SKEMA SISTEM JARINGAN DISTRIBUSI LISTRIK 1 2 LISTRIK TEGANGAN MENENGAHSUMBER TENAGA LISTRIK GARDU INDUK TRANSMISI/ GARDU KAWASAN DISTRIBUSI PERUMAHAN 3 LISTRIK TEGANGAN JARINGAN LISTRIK RENDAH RENCANA JENIS KEGIATAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANSASARAN PELAYANAN DAK1. Merupakan kawasan perumahan baru2. 1 tiang listrik untuk 6-10 rumah3. Komponen yang dibiayai meliputi trafo, tiang, dan kabel
  • 23. SKEMA SISTEM PENERANGAN JALAN UMUM 1 2 LISTRIK TEGANGAN SUMBER TENAGA MENENGAH LISTRIK GARDU INDUK TRANSMISI/ GARDU KAWASAN DISTRIBUSI PERUMAHAN JARINGAN PJU 3 RENCANA LISTRIK TEGANGAN RENDAH JENIS KEGIATAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANSASARAN PELAYANAN DAK1. Merupakan kawasan perumahan baru2. Komponen yang dibiayai adalah lampu,tiang, dan kabel listrik penerangan jalan umum dalam kawasan perumahan baru3. Dalam hal tidak tersedia jaringan listrik, maka KAWASAN PERUMAHAN BARU dapat digunakan sumber listrik alternatif 23
  • 24. TUGAS SKPD PELAKSANA DAK : Melaksanakan kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Petunjuk Teknis. Menyampaikan laporan pelaksanaan DAK : 1. LAPORAN BULANAN, disampaikan selambat- lambatnya tanggal 5 setiap bulan, dengan mengisi Format B; 2. LAPORAN TRIWULAN, disampaikan selambat- lambatnya tanggal 5 setiap triwulan, dengan mengisi Format A dan Format B; 3. LAPORAN AKHIR, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan Januari 2012. 24
  • 25. MEKANISME PELAPORAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Hasil Rekap dan Review Laporan Penyerapan DAK KEPALA MENTERI NEGARA MENTERI MENTERI BAPPENAS/ PERUMAHAN DALAM NEGERI KEUANGAN MENTERI PPN RAKYAT Hasil Rekap dan Review Lap.Akhir Tim Koordinasi Sekretariat Bersama DAK Penyelenggaraan DAK (Ditjen Bina Bangda Bidang Perumahan dan Kemendagri) Kawasan PermukimanRekapitulasiLaporan Triwulanper Provinsi PUSAT Rekap Lap. Triwulan per Provinsi Laporan Akhir Laporan Akhir SEKDA/ Tim Koordinasi Dinas Teknis Provinsi yang GUBERNUR Penyelenggaraan DAK mengurus bidang Perumahan Provinsi dan Kawasan Permukiman Rekap Laporan PROVINSI Triwulan Rekap per Kab/ Laporan Rekap Laporan Triwulan Kota Triwulan per Kab./ Kota per Kab/ Kota Laporan BUPATI/ WALIKOTA SEKDA/ Tim Koordinasi Akhir Penyelenggaraan DAK di Kab/ Kota Laporan Bulanan & Triwulan Laporan Laporan Bulanan & SKPD KAB/ KOTA Triwulan Triwulan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman KAB/ KOTA 25
  • 26. ALOKASI DAK BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2012 26
  • 27. ALOKASI DAK BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2012 27