Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012

LOGO Kementerian Keuangan R.I. Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus TA. 2012 Disampaikan pada: Sosialisasi Kebijakan DAK TA. 2012 22 November 2011

POSTUR ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DALAM APBN 2012 12,43% 11,55% 2,54% 9,71%5,55% DBH PAJAK DBH SDA 58,20% DAU DAK

TRANSFER KE DAERAH 2012 URAIAN RAPBN 2012 ( APBN-P 2011 (+/-) % Kesepakatan Panja A)I. Dana Perimbangan 347.538,6 399.985,6 15,09 A. Dana Bagi Hasil 96.772,1 100.055,2 3,39 1. Pajak 42.099,4 54.371,7 29,25 a. PPh 13.156,2 18.962,2 44,13 b. PBB 27.593,1 33.968,6 23,11 c. Cukai 1.350,1 1.440,8 6,72 2. SDA 54.672,6 45.683,5 (16,44) a. Migas 37.306,3 32.276,1 (13,48) b. Pertambangan Umum 15.142,2 11.563,1 (23,64) c. Kehutanan 1.749,4 1.537,8 (12,09) d. Perikanan 123,7 120,0 (2,99) e. Panas Bumi 351,0 186,4 (46,88) B. DAU 225.533,7 273.814,4 21,41 C. DAK 25.232,8 26.115,9 3,50II. Dana Otsus dan Penyesuaian 64.969,3 70.423,9 8,40 A. Dana Otonomi Khusus 10.421,3 11.952,6 14,69 B. Dana Penyesuaian 54.548,0 58.471,3 7,19 1. Tunjangan Profesi Guru 18.537,7 30.559,8 64,85 2. BOS 16.812,0 23.594,8 40,34 3. Dana Tambahan Gaji Guru PNSD 3.696,2 2.898,9 (21,57) 4. Dana Insentif Daerah (DID) 1.387,8 1.387,8 0 5. Dan P2D2 - 30,0 - 5. DPID 7.700,8 - (100,00) 6. KB Sarpras Papua Barat 2008 100,5 - (100,00) 7. DPPID 6.313,0 - (100,00)

PENDAHULUAN DAK adalah jenis transfer dana dari pemerintah kepada daerah yang bersifat specific grant (bantuan spesifik), berbeda dari DAU dan DBH yang keduanya bersifat block grant (bantuan umum). Dialokasikannya DAK didasari pada kenyataan bahwa Pusat tidak dapat mengarahkan Daerah dalam penggunaan bantuan umum seperti DAU maupun DBH, sementara pusat mempunyai kepentingan dalam pencapaian beberapa tujuan yang merupakan prioritas nasional. UU Nomor 33 Tahun 2004 meletakkan DAK dalam konteks alokasi Dana Perimbangan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan DAU dan DBH mengingat ketiganya mempunyai tujuan yang saling mengisi dan saling melengkapi. 4

Pasal 10 ayat (1) UU no.33/2004 DAU DBH DAKDANA PERIMBANGANALOKASINYA DALAM APBN TIDAK DAPAT MASING-MASING JENIS DIPISAHKAN SATU DANA PERIMBANGAN SAMA LAIN SALING MENGISI DAN SALING MELENGKAPI

UU No 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan DaerahPP No 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPMK tentang Penetapan Alokasi dan PedomanUmum DAKPMK tentang Pelaksanaan danPertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke DaerahPMT tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAKPMD tentang Pengelolaan Keuangan DAK diDaerah

Pengertian Dana Alokasi Khusus dana yang bersumber dari Pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional Tujuan DAK membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

 Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan.

Kebijakan Umum DAK (1/2)(1) mendukung pencapaian prioritas nasional, termasuk program- program prioritas nasional yang bersifat lintas sektor/kewilayahan sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting);(2) membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik dalam rangka pemerataan pelayanan dasar dan mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).(3) meningkatkan kualitas perhitungan alokasi DAK, serta mempercepat penyusunan petunjuk teknis penggunaan DAK yang ditujukan untuk mendorong penyusunan APBD yang efektif, efisien, dan tepat waktu.

Kebijakan Umum DAK (2/2)(4) meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah sehingga terwujud sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai dari sumber- sumber pendanaan lainnya.(5) meningkatkan penyediaan data-data teknis yang akurat sebagai basis kebijakan kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan keserasian dan menghindari duplikasi kegiatan antar Bidang DAK.(6) mendorong penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan kriteria pengalokasian DAK.

ALOKASI DAK 2003 - 2012 30 25 26.1 24.8 25.2 21.2 20 21.1Triliun rupiah 17.1 15 11.6 10 5 4.0 2.3 2.8 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 RAPBN 12 2012

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2012 Rp 26,115.9No Bidang DAK % Rp (Triliun)1. Pendidikan 38,4 10,041.32. Kesehatan 11,5 3,005.93. Infrastruktur Jalan 15,4 4,012.84. Infrastruktur Irigasi 5,2 1,348.55. Infrastruktur Air Minum 1,9 502.56. Infrastruktur Sanitasi 1,8 463.77. Prasarana Pemerintah 1,7 444.58. Kelautan dan Perikanan 5,9 1,547.19. Pertanian 7,2 1,879.610. Lingkungan Hidup 1,8 479.711. Keluarga Berencana 1,5 392.312. Kehutanan 1,9 489.813. Perdagangan 1,3 345.114. Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal 1,4 356.915. Listrik Pedesaan 0,7 190.616. Perumahan dan Permukiman 0,7 191.217. Transportasi Perdesaan 0,6 171.418. Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan 0,4 121.419. Keselamatan Transportasi Darat 0,5 131.6

Penetapan Program dan Kegiatan DAKPenghitungan DAKPenetapan Alokasi danPenggunaan DAKPenganggaran DAKPenyampaian Alokasi DAK

PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAK  DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam RKP tahun anggaran bersangkutan.  Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan RKP.  Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

Formula Perhitungan DAK Per Daerah1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu: Kriteria KU = (PAD + DAU + DBH – DBH DR) - Belanja Gaji PNSD Umum (KU) Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK Berupa : Kriteria a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Khusus (KK) penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK. b. Karakteristik daerah, meliputi: (1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; (3) Daerah rawan bencana; (4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan; (5) Daerah ketahanan pangan; (6) Daerah pariwisata Kriteria berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat Teknis (KT) menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari DAK2. Menghitung DAK per daerah menggunakan porporsi KU, KK dan KT

PAD T- 2 Daerah & KemKeuKriteria DAU T- 2 KemKeuUmum DBH T-2 KemKeu Belanja Gaji PNSD T-2 Daerah & KemKeu Daerah Tertinggal T-1 Kem PDT Daerah Perbatasan T-1 Kem Dalam NegeriKriteriaKhusus Daerah Rawan Bencana T-1 BNPB Da Ketahanan Pangan T-1 Kem Pertanian Da Potensi Pariwisata T-1 Kem Bud Par Daerah Pesisir T-1 Kem Kelautan & PerKriteriaTeknis Kondisi Infrastruktur T-1 K/L terkait Per Bidang Per daerah

BAGAN PERHITUNGAN ALOKASI DAK Kriteria TeknisKriteria Umum Kriteria Khusus 2 PERATURAN YES INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS KEMAMPUAN PERUNDANGANKEUANGANDAERAH NO (IFN < 1) NO 4 INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) KARAKTERISTIK YES 1 DAERAH (IKW) INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-1) = (0,5 IFW + 0,5 IT) INDEKS FISKAL & WILAYAH (IFW) = (IFN-1 + IKW) IFWT-1 > 1 YES NO 3 IFW > 1 NO DAERAH YES TIDAK LAYAK DAERAH LAYAK INDEKS TEKNIS DAERAH TIDAK LAYAK IT = (Indikator Teknis) ; IT > 0 No UNTUK BIDANG TERTENTU Yes INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-2) = (0,2 IFW + 0,8 IT) BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang (BD) = IFWT-2 * IKK ALOKASI DAK Utk DAERAH ALOKASI DAK per BIDANG (AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn) 17 (ADB) = (BD/BD)* PAGU per BIDANG

Resume Hasil Pengalokasian DAK 2012 IFWT I IFWT II (KELAYAKAN (BESARAN DAERAH) ALOKASI) IFW 50% 20% IT 50% 80% NILAI URAIAN PROVINSI KAB/KOTA TOTAL (miliar) 1 NAIK 18 265 283 2.863,88 2 TURUN 14 223 237 (1.980,74) TIDAK DAPAT 3 1 3 4 (NOL) 33 491 524

PENJELASAN KENAIKAN ALOKASI DAK 2012Secara umum kenaikan alokasi DAK suatu daerah disebabkanoleh hal-hal sebagai berikut: adanya kenaikan kebutuhan teknis yang dicerminkan oleh kenaikan indeks teknis masing-masing bidang terutama indeks teknis DAK bidang pendidikan (sebagaimana diketahui bahwa alokasi DAK pendidikan mencapai 38,4% dari total alokasi DAK secara nasional); terdapat beberapa daerah yang tahun sebelumnya tidak mendapatkan alokasi DAK bidang tertentu, namun dalam perhitungan alokasi DAK tahun 2012 mendapatkan alokasi di bidang tersebut.

PENJELASAN PENURUNAN ALOKASI DAK 2012 Secara umum penurunan alokasi DAK suatu daerah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:  adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah, terutama kenaikan DAU dan DBH th 2010 untuk perhitungan DAK 2012 dibandingkan DAU dan DBH th 2009 untuk perhitungan DAK 2011 terutama untuk daerah pemekaran;  adanya penurunan kebutuhan teknis yang dicerminkan oleh penurunan indeks teknis setiap bidang terutama bidang pendidikan (sebagaimana diketahui bahwa alokasi DAK pendidikan mencapai 38,4% dari total alokasi DAK secara nasional);  terdapat beberapa daerah yang tahun sebelumnya mendapatkan alokasi DAK bidang tertentu, namun pada DAK tahun 2012 tidak mendapatkan alokasi di bidang tersebut.

Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK ■ Pedoman Umum dan Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan ■ Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK

Penganggaran DAK PP 55/2005 Pasal 60 Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

UU 33/2004 Pasal 41DANA PENDAMPING PP 55/2005 Pasal 61 Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya.  Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan kewenangan daerah. Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.  Yang dimaksud kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.

OPTIMALISASI Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran DAK yang diterimanya. Optimalisasi sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pada bidang yang sama. 24

PELAPORAN DAK1. DALAM RANGKA PENYALURAN • Dilakukan setiap Tahapan Penyaluran Kepada Menteri Keuangan • Format pelaporan berdasarkan PMK ttg Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah • Merupakan Syarat Penyaluran • Menunjukkan kinerja penyerapan dari kas daerah2. DALAM RANGKA REALISASI FISIK • Dilakukan setiap triwulanan kepada : a) Menteri Teknis (untuk masing-masing bidang) dan b) Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (merupakan kompilasi seluruh bidang). • Format pelaporan berdasarkan Juknis • Sebagai salah satu indikator kriteria teknis • Menunjukkan kinerja pelaksanaan fisik kegiatan

PEMANTAUAN, EVALUASI,DAN PENGAWASAN DAK Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran paling cepat Februari, setelah 1.Perda APDB,2.Laporan DAK tahun sebelumnya, 3.Surat PernyataanDana Pendamping, diterima DJPKPrinsip penyaluran adalah untuk pengisian Kas DaerahDisalurkan secara bertahapTahap 1 : 30%Tahap 2 : 45 % Setelah sisa dana Tahap 1 < 10%Tahap 3 : 25% Setelah sisa di Kas Daerah < 10%Data penyerapan DAK dibuktikan dengan LaporanPenyerapan yang diterima DepKeuPenyaluran paling akhir selambat-lambatnya 7 hari kerjasebelum Akhir Desember, dan tidak dapat dilakukansekaligus di akhir tahun

LOGO KementerianKeuangan R.I. Alamat : Kementerian Keuangan RI, Gd. Radius Prawiro (A) Lantai 7 Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp. 021-350 9445 Faks: 021-350 9445 Website: www.djpk.depkeu.go.id 28

Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012

by BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG

Accessibility

Upload Details

Usage Rights

Statistics