Makalah pkn

  • 4,648 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
4,648
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
54
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. asas kewarganegaraan BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar belakang masalahPendidikan kewarganegaraan sangatlah penting untuk dipelajari oleh semua kalangan. Olehsebab itu, pendidikan Nasional Indonesia menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagaipelajaran pokok dalam lima status. Pertama, sebagai mata pelajaran di sekolah. Kedua, sebagaimata kuliah di perguruan tinggi. Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmupengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. Keempat, sebagai programpendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan danPengamalan Pancasila (Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintahsebagai sutuan crash program. Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiranindividual dan kelompok pakar terkaitSerta kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu negara. Tanpa statuskewarganegaraan seorang warga negara tidak akan diakui oleh sebuah negara. Dan dalammakalah ini kami akan sedikit menjelaskan tentang masalah kewarganegaraan, agar warganegara Indonesia paham dan mengerti apa itu kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena di-erasekarang ini banyak warga negara yang tidak mengetahui dan memahami tentangkewarganegaraan1.2 Tujuan penulisanAdapun maksud dan tujuan dalam pembuatan makalah ini yaitu untuk memberi pengetahuan danwawasan agar kita dapat memahami dan mengetahui apa pengertian dari kewarganegaraan, sertamemberi pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.1.3 Rumusan masalahDalam tugas kelompok ini kami memiliki tiga rumusan masalah, yaitu :1. Apakah pengertian dari kewarganegaraan ?2. Apakah asas dan unsur dari kewarganegaraan ?3. Apakah tugas dan kewajiban warga negara serta pemerintah ?
  • 2. 1.4 Ruang lingkup- PendidikanMakalah tentang kewarganegaraan bisa dijadikan pembelajaran dalam pendidikan untukmenambah ilmu pengetahuan kita sebagai mahasiswa, karena makalah ini sangat penting dalammengetahui status kewarganegaraan sorang warga.- SosialMakalah yang kami buat ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar untuk memberi pengetahuantentang pentingnya sebuah kewarganegaraan dalam kehidupan bernegara.1.5 Teknik penulisanMetode yang digunakan pemakalah dalam penyusunan makalah ini dengan menggunakan teknikpengumpulan data dengan menggunakan referensi dan buku-buku dan internet sebagai landasanteoritis mengenai masalah yang akan diselesaikan.
  • 3. BAB II PEMBAHASAN2.1 Pengertian Kewargaranegaraan Dan Pewarganegaraan2.1.1 KewarganegaraanKewarganegaraan ialah setiap orang yang menurut undang-undang kewarganegaraan termasukwarga negara.Berdasarkan pada pasal berdasar UUD pasal 26 dinyatakan sebagai warga negara adalah sebagaiberikut:1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yangdisahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.2. Seseorang dapat menjadi kewarganegaraan negara Indonesia karena faktor-faktor sebagaiberikut : Karena kelahiran. Karena pengangkatan. Karena dikabulkannya permohonan. Karena pewarganegaraan. Karena perkawinan. Karena turut ayah dan atau ibu3. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang undangan dan atau berdasarkan perjanjianpemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi warga negaraIndonesia.Adapun bukti menjadi warga negara adalah sebagai berikut :a. Akta kelahiranb. Surat bukti kewarganegaraan (kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing)c. Surat bukti kewarganegaraan (petikan keputusan Presiden) karena permohonan ataupewarganegaraan.d. Surat bukti kewarganegaraan (surat edaran menteri kehakiman...) karena pernyataanPokok materi yang diatur dalam UU ini meliputi:1. siapa yang menjadi WNI,2. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia,3. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia,4. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia,5. ketentuan pidana.Berdasarkan UU ini, yang dimaksud Warga Negara Indonesia adalah:1. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjianPemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI;2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI
  • 4. 3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing(WNA);4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;5. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidakmempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikankewarganageraan kepada anak tersebut;6. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal duniadari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI;7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI;8. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorangayah WNI sebagai anaknya dan pengakuannya itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18tahun atau belum menikah;9. anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraanayah dan ibunya;10. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah danibunya tidak diketahui;11. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidakmempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;12. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik dari seorang ayah dan ibu WNI yangkarena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraankeapda anak yang bersangkutan;13. . anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya,kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakanjanji setia.14. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belummenikah, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagaiWNI15. anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNAberdasarkan penatapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI Anak seperti yang tersebut dalampoin 3, 4, 8, 11, 14 dan 15 di atas, dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai anakmencapai usia 18 tahun atau telah menikah. Setelah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah,anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.Pernyataan untuk memilih kewargangeraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepadapejabat dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahunsetelah anak berusia 18 tahun atau telah menikah.2.1.2 PewarganegaraanPewarganegaraan disini dibedakan menjadi dua, yakni :1. Pewarganegaraan aktif : seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih ataumengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara.
  • 5. 2. Pewarganegaraan pasif : seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atautidak mau diberi atau dijadikan WN suatu negara maka yang bersangkutan dapat menggunakanhak repudiasi (menolak pewarganegaraan).Untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, maka setiapwarga nagara yang disebut sebagai demokrat,yakni antara lain sebagai berikut:1. rasa hormat dan tanggung jawab2. bersikap kritis3. membuka diskusi dan dialog4. bersikap terbuka5. rasional6. adil7. jujurBeberapa karakteristik warga negara yang demokrat tersebut, merupakan sikap dan sifat yangseharusnya melekat pada seorang warga negara. Hal ini akan menampilkan sosok warga negarayang otonom yang mempunyai karakteristik lanjutan sebagai berikut:1. memiliki kemandirian2. memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga negara3. menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi4. berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan denganpikiran dan sikap yang santun.5. mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat.Pada umumnya ada dua kelompok warga negara dalam suatu negara, yakni warga negara yangmemperoleh status kewarganegaraan melalui stelsel pasif/operation of law dan melalui steselaktif/by registration.Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 62/1958 bahwa ada tujuh cara memperolehkewarganegaraan Indonesia , yaitu karena kelahiran, pengangkatan, dikabulkannyapermohonannya, pewarganegaraan , turut ayah dan atau ibu serta karena pernyataan.2.2 Asas dan Unsur Kewarganegaraan2.2.1 Azaz kewarganegaraanAda dua macam sisi azaz kewarganegaraan yaitu :1. Dari sisi kelahiran : ius soli dan ius sanguiniso Ius soli : pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahirano Ius sanguinis : berdasarkan darah atau keturunan2. Dari sisi perkawinan : asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat serta paradigmakeluarga sebagai inti masyarakat yang tidak terpecah dan paradigma kesamaan kedudukansuami-isteri
  • 6. UU No. 12 tahun 2006 ini mengandung asas-asas kewarganegaraan umum dan asas-asaskewarganegaraan khusus. Asas-asas kewarganegaraan umum yang terkandung dalam UU iniadalah:1. Asas ius sanguinis (law of the blood), yaitu asas yang menentukan kewarganegaraanseseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.2. Asas ius soli (law of the soil), yaitu asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraanseseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.3. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiaporang4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan gandabagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.Asas-asas khusus yang dijadikan dasar penyusunan UU ini adalah:1. Asas kepentingan nasional, yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraanmengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannyasebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.2. Asas perlindungan maksimum, yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajibmemberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun baik di dalammaupun di luar negeri.3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, yaitu asas yang menentukan bahwa setiapWNI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.4. Asas kebenaran substantif, yaitu prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifatadministratif, tetapi juga disertai susbtansi dan syarat-syarat permohonan yang dapatdipertanggungjawabkan kebenarannya.5. Asas nondiskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala ikhwalyang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamindan gender.6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu asas yang dalam segalahal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, danmemuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.7. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa dalam segala ikhwal yang berhubungandengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.8. Asas publisitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh ataukehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agarmasyarakat mengetahuinya.2.2.2 Kewarganegaraan IndonesiaYang dimaksud dengan kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang No.12 Tahun2006 tentang Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:a. Setiap orang yang berdasarkan perundang-undangan dua/atau berdasarkan perjanjianPemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI.b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI.
  • 7. c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA.d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI.e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidakmempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikankewarganegaraan kepada anak tersebut.f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dariperkawinan yang sah dan ayahnya WNI.g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI.h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sh dari seorang ibu WNA sebagai anaknya danpengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.i. Anak yang lahir di wilayah Negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas ststuskewarganegaraan ayah dan ibunya.j. Anak yang bearu lahir yang ditemukan di wilayah Negara RI selama ayah dan ibunya tidakdiketahui.k. Anak yang lahir di wilayah Negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyaikewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karenaketentuan dari negara setempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepadasanak yang bersangkutan.m. Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya,kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah dan menyatakanjannji setia.2.2.3 Asas Kewarganegaraan LainnyaSelain asas tersebut di atas, beberapa asas juga menjadi dasar penyusunan UndanUndang tentangKewarganegaraan RIa. Asas kepentingan nasional asalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraanmengutamanakn kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatansebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita.b. Asas perlindungan maksimum adalah asas ysng menentukan bahwa pemerintah wajibmemberikan perlindungan penuh kepada setiap warga Negara RI dalam keadaan apapun baik didalam maupun di luar negeri.c. Asas persamaan si dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiapwarga Negara RI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.d. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifatadministratif, tetapi jiga substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapatdipertanggungjawabkan kebenarannya.e. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakanperlakuan dalam segala hal awalyang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamindan gender.
  • 8. f. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang sama dalamsegala hal awal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi danmemuliakan hak asasi manusia.g. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh ataukehilangan Kewarganegaraan RI diumumkan dalam Berita Negara RI agar masyarakatmengetahuinya.2.2.4 Undang-Undang Kewarganegaraan di IndonesiaBeberapa peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan RI setelah Indonesiamerdeka antara lain sebagai berikut:a. UUD 1945 pasal 26b. Undang-Undang No.3 Tahun 1946c. Hasil persetujuan Konfrensi Meja Bundard. Undang-Undang No.62 Tahun 1958e. Undang-Undang No.3 Tahun 1976f. Undang-Undang RI No.12 Tahun 20062.2.5 Cara untuk memperoleh KewarganegaraanBerdasarkan UU No.12 Tahun 2006 telah disebutkan beberapa cara untuk memperolehkewarganegaraan RI secara rimgkas.a. Memenuhi persyaratan pewarganegaraan RI.b. Pemohon mengajukan permohonan pewarganegaraan secara tertulis dalam bahasa Indonesiadengan materai secukupnya kepada Presiden melalui menteri yang disampaikan kepada pejabat.c. Pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepadakantor imigrasi dalam waktu 14 hari kerja setelah pengucapan sumpah atau pernyataan jamjisetia.d. Menteri mengumunkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam BeritaNegar RI.e. Ketentuan lebih lanjut tentang tata caara mengajukan dan memperoleh kewarganegaraan RIdiatur dalam Peraturan Pemerintah.2.2.6 Hilangnya Kewarganegaraan RIBerdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 seseorang warga negara Indonesia akankehilangan kewarganegaraannya bila memenuhi hal-hal berikut:a. Memilih kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.b. Tidak menolak dan tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yangbersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu.c. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden.d. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing.e. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.2.2.7 Unsur Kewarganegaraan1. Unsur Darah Keturunan (Ius Sanguinis)Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang,prinsip ini berlaku diantaranya di Inggris, Amerika, Perancis, Jepang, dan Indonesia.
  • 9. 2. Unsur Daerah Tempat Kelahiran (Ius Soli)Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan,prinsip ini berlaku diAmerika, Inggris, Perancis, dan Indonesia, terkecuali di Jepang.3. Unsur Pewarganegaraan ( Naturalisasi)Syarat-syarat atau prosedur pewarganegaraan disesuaikan menurut kebutuhan yang dibawakanoleh kondisi dan situasi negara masing-masing.Dalam pewarganegaraan ini ada yang aktif ada pula yang pasif.Dalam pewarganegaraan aktif,seseorang dapa menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warganegara dari suatu negara. Sedangkan dalam pewarganegaraan pasif,seseorang yang tidak maudijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repuidasiyaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.Pembicaraan status kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara ada yang dikenal denganapatride untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan, bipatride untukorang- orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap/dwikewarganegaraan, danmultipatride untuk menyebutkan status kewarganegaraan seseorang yang memiliki dua atau lebihstatus kewarganegaraan.2.3 Kewarganegaraan Republik IndonesiaSeorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warganegara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk,berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagaipenduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor IndukKependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantorpemerintahan.Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga NegaraIndonesia (WNI) adalah1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing(WNA), atau sebaliknya4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memilikikewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepadaanak tersebut5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dariperkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayahWNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun ataubelum kawin
  • 10. 8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas statuskewarganegaraan ayah dan ibunya.9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah megara Republik Indonesia selama ayah danibunya tidak diketahui10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidakmemiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karenaketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepadaanak yang bersangkutan12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya,kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakanjanji setia.Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi ;1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin,diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNAberdasarkan penetapan pengadilan3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayahRI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapanpengadilan sebagai anak oleh WNI.Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 inimemperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18tahun dan belum kawin sampai usia tersebut.Dari UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut asas kewarganegaraanius sanguinis; ditambah dengan ius soli terbatas (lihat poin 8-10) dan kewarganegaraan gandaterbatas (poin 11).2.4 Masalah KewarganegaraanMasalah kewarganegaraan disini meliputi :- ApatrideApatride adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan.Contohnya : Anda warga negara A (ius soli) lahir di negara B (ius sanguinus) maka Andatidaklah menjadi warga negara A dan juga Anda tidak dapat menjadi warga negara B. Dengandemikian Anda tidak mempunyai warga negara sama sekali.- Bipatride
  • 11. Bipatride adalah seorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus(kewarganegaraan rangkap).Contohnya : Anda keturunan bangsa B (ius sanguinus) lahir di bangsa B maka Anda dianggapsebagai warga negara B akan tetapi negara A juga menganggap warga negaranya karenaberdasarkan tempat lahir AndaUntuk memahami masalah kewarganegaraan baik apatride maupun bipatride, maka perlu jugadikaji tentang dua asas kewarganegaraan yaitu asas ius soli dan ius sanguinus. Mengapademikian? Karena negara yang menerapkan ius soli maupun ius sanguinus akan menimbulkanapatride dan bipatride.Pengertian Ius Soli dan Ius Sanguinus1. Ius Soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negaratempat ia dilahirkan. Contohnya : Anda dilahirkan di negara A maka Anda akan menjadi warga negara A walaupunorangtua Anda adalah warga negara B (dianut di negara Inggris, Mesir, Amerika dan lain-lain).2. Ius Sanguinus adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertaliandarah atau keturunan dari orang yang bersangkutan tadi.Contohnya : Anda dilahirkan di negara A, tetapi orangtua Anda warga negara B, maka Andatetap menjadi warga negara B (dianut oleh RR Apatride adalah adanya seorang penduduk yangsama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan.2.5 Tugas dan kewajiban warga negara serta pemerintahDalam konteks Indonesia, hak warga negaraterhadap negara telah diatur dalam Undang-UndangDasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yangdigariskan dalam UUD 1945. diantaranya hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuangdalam pasal 28 UUD gubahan kedua. Sedangkan contoh kewajiban yang melekat bagi setiapwarganegara antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara denganwarga, membela tanah air (pasal 27), membela pertahanan dan keamanan negara (pasal 29),menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan(pasal 28 J),dan sebagainya.Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warganegara adalah terlibatnya warga secaralangsung ataupun perwakilan dalam saetiap perumusan dan kewajiban tersebut sehingga wargasadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yangdibuat sendiri.Setiap warga negara adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, tidak pilihkasih. Gagasan tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebenarnya sudahada sejak berabad yang lalu. Sikap WNI, WNA dan Pemerintah dalam Menjalankan Tugas,Kewajiban dan Kewenangan.Khususnya di Indonesia bertitik tolak dari pendapat bahwa Tiapnegara hukum, sumber kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Sementara hukummerupakan perwujudan rasa kesadaran hukum dari rakyat yang didasarkan kepada persamaan
  • 12. derajat dan kedudukan antara warga negara dengan pemerintah atau penguasa.Adapun tugas dankewenangan warga negera dan pemerintah adalah sebagai berikut :a. Tugas dan kewajiban warga negarao menjunjung tinggi dan menaati perundang-undangan yang berlaku;o membayar pajak, bea dan cukai yang dibebankan negara kepadanya;o membela negara dari segala bentuk ancaman, baik yang datang daridalam maupun dari luarnegeri;o menyukseskan Pemilu baik sebagai peserta atau petugas penyelenggara;o mendahulukan kepentingan negara/umum dari pada kepentingan pribadi;o melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan bangsa dan negara;o kewajiban menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban nasional;o hak untuk mendapat perlindungan atas diri dan harta benda;o hak untuk mendapatkan dan menikmati kesejahteraan negara;o hak untuk mendapatkan dan menikmati hasil pembangunan;o hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu;o hak untuk mengembangkan minat dan kemampuan pribadi tanpa mengganggu kepentinganumum dan sebagainya.b. Tugas dan kewajiban pemerintaho melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;o memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;o mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilansosial;o mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara;o memelihara keamanan, ketertiban, ketenteraman bangsa dan negara;o menghormati dan melindungi hak asasi warga negara;o menegakkan hukum/perundang-undangan dan keadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,dan melaksanakan program pembangunan nasional;o membuat dan mencabut kebijakan demi pelaksanaan pemerintahan negara.Sikap Pemimpin dalam Menjalankan Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan:o melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku;o berani membela kebenaran dan keadilan;o memperlakukan bawahan secara adil dan beradab;o menerapkan prinsip among Tut Wuri Handayani;o tidak semena-mena terhadap bawahan;o menghormati hak dan kewajiban hak asasi warga negara;o mampu memberikan perlindungan, bantuan dan pertolongan pada bawahan;o memperlakukan warga negara sederajat atau sama kedudukannya di dalam hukum;o menghargai hasil karya bawahan sebagai pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan;o mendahulukan melaksanakan tugas dan kewajiban sebelum menuntut haknya sebagaipemimpin;o tidak membeda-bedakan, pilih kasih, dan menganakemaskan bawahan.
  • 13. BAB III PENUTUP3.1 KesimpulanSetelah kita mempelajari makalah ini dapat kita simpulkan bahwa kewarganegaraan merupakanhal penting yang harus diketahui oleh setiap warga negara.Ini dikarenakan bahwa denganpemahama kewarganegaraan yang baik maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjaditentram dan jelas.Dan kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap masyarakat,bangsa dan negara hendaknya kita berusaha untuk meningkatkan pengamalan prinsip serta nilai-nilai luhur bangsa terutama memahami manusia yang pada dasarnya memiliki harkat danmartabat yang sama sebagai mahluk ciptaan Tuhan,agar tercipta suatu keadilan dalam kehidupanbernegara.3.2 Kritik dan saranAkhirnya terselesaikannya makalah ini kami selaku pemakalah menyadari dalam penyusunanmakalah ini yang membahas tentang kewarganegaraan masih jauh dari kesempurnaan baik daritata cara penulisan dan bahasa yang dipergunakan maupun dari segi penyajian materinya.Untuk itu kritik dan saran dari pembimbing atau dosen yang terlibat dalam penyusunan makalahini yang bersifat kousteuktif dan bersifat komulatif sangat kami harapkan supaya dalampenugasan makalah yang akan datang lebih baik dan lebih sempurna.
  • 14. DAFTAR PUSTAKAKamal Pasha M. Pendidikan Kewarganegaraan. Citra Karsa Mandiri.