Isu isu penetapan sak

5,082 views
4,938 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,082
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
129
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Isu isu penetapan sak

  1. 1. 1 PENETAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN: “Isu-isu dalam Penetapan Standar Akuntansi Keuangan” Muhammad Fajar Rahman, Farazilla Umaira, Riantari Maharani Abstrak Akuntansi Indonesia mengalami pasang surut perkembangan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Indonesia. Faktor tersebut antara lain lingkungan politik dan ekonomi serta organisasi profesi. Seperti yang diketahui, Indonesia telah mengalami perubahan dalam lingkungan politik dengan ditandai pergantian kepemimpin yang memiliki karakter berbeda. Perbedaan karakter kepemimpinan ini pada akhirnya akan mempengaruhi model ekonomi negara serta mempengaruhi praktik akuntansi. I. Pendahuluan International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC). Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional (AISC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan. Sebagian besar standar yang menjadi bagian dari IFRS sebelumnya merupakan International Accounting Standards (IAS). IAS diterbitkan antara tahun 1973 sampai dengan 2001 oleh International Accounting Standards Committee (IASC). Pada bulan April 2001, IASB mengadopsi seluruh IAS dan melanjutkan pengembangan standar yang dilakukan. Perkembangan di area standard setting mengarah kepada penerapan satu perangkat standar akuntansi yang berlaku secara internasional, yaitu IFRS. Isu mengenai adopsi IFRS, diawali sejak keluarnya Statement of Membership Obligation (SMO) di tahun 2004 dari IFAC (International Federation of Accountant) sebagai
  2. 2. 2 organisasi federasi akuntan internasional, bahwa setiap asosiasi profesi masing- masing negara anggotanya wajib melakukan upaya terbaiknya dalam mewujudkan konvergensi IFRS. Setelah itu European Union (EU) mewajibkan negara anggotanya mengadopsi IFRS secara penuh di tahun 2005, yang kemudian diikuti oleh adopsi IFRS di beberapa negara, seperti Amerika Serikat untuk MNC’s yang listed di SEC, Australia, Kanada dan negara-negara maju lainnya. Sejak tahun 2008, proses konvergensi PSAK ke IFRS telah dilakukan di Indonesia melalui tahapan awal yang berakhir per 1 Januari 2012, dengan hasil yang telah dikonvergensikannya seluruh standard IFRS ke PSAK kecuali IFRS 1 First Time Adoption of International Financial Reporting Standards, IAS 41 Agriculture dan IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate. Demikian pula per 1 Desember 2012, DSAK IAI telah menerbitkan 40 standar (PSAK), 20 interpretasi (ISAK) dan 11 Pencabutan PSAK (PPSAK). Beberapa isu yang sedang didiskusikan terkait konvergensi adalah yang menyangkut Akuntansi Tanah dan Akuntansi untuk Menara Telekomunikasi. Kedua isu tersebut telah dibawa ke pembahasan di tingkat IFRIC dan IASB. IFRIC telah memutuskan bahwa Akuntansi tanah tidak akan dimasukkan ke dalam agenda pembahasan, karena permasalahan ini dianggap isu yurisdiksional, dan berbasis pada fakta tertentu bahwa hak atas tanah memiliki karakteristik dari sewa (IAS 17). Untuk isu mengenai menara telekomunikasi, IFRIC sedang mencari jalan untuk melakukan amandemen atas ruang lingkup IAS 40 Investment Properties, untuk memasukkan property di luar tanah dan bangunan sebagai property investasi. Dengan dilakukannya amandemen tersebut, aset seperti menara telekomunikasi dan aset lain yang memiliki karakteristik yang mirip dengannya dapat dicakup dalam standard tersebut. II. Pembahasan 1. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada
  3. 3. 3 hubungannya dengan akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mencakup konvensi, peraturan dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (standard setting body) pada saat tertentu. Menurut Twedie, standar akuntansi dihasilkan dari lima interaksi, yaitu: 1) peristiwa ekonomi; 2) kepentingan pribadi; 3) penyebaran ide-ide; 4) perjalanan sejarah; 5) pengaruh internasional. Sedangkan menurut Nobes dan Parker mengatakan faktor budaya, sosial dan politik merupakan faktor dominan yang mempengaruhi regulasi akuntansi di berbagai negara. Dengan demikian jelas bahwa penentuan standar akuntansi tidak hanya menyangkut masalah teknis. Standar akuntansi dapat dikatakan sebagai pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Standar akuntansi biasanya terdiri dari: 1) deskripsi tentang masalah yang dihadapi; 2) diskusi logis atau cara memecahkan masalah; 3) terkait dengan keputusan/ teori diajukan suatu solusi. Standar akuntansi menurut Edey (1977) dibagi menjadi empat tipe, yaitu: 1) tipe 1: akuntan harus memberitahukan kepada pengguna tentang apa yang mereka kerjakan dengan cara mengungkapkan metode dan asumsi (kebijakan akuntansi) yang di anut; 2) tipe 2: membantu pencapaian beberapa keseragaman penyajian tentang pernyataan akuntansi tertentu; 3) tipe 3: menghendaki pengungkapan hal-hal khusus yang mempengaruhi pertimbangan pengguna; 4) tipe 4: menghendaki keputusan implisit/eksplisit yang harus di buat tentang penilaian aktiva dan penentuan laba yang disetujui.
  4. 4. 4 Penentuan standar merupakan pilihan sosial sehingga suatu standar mungkin bermanfaat bagi pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Kebanyakan isu-isu yang berkaitan dengan akuntansi secara politik bersifat sensitif yang disebabkan: 1) kebutuhan terhadap standar akuntansi muncul bila terdapat pertentangan; 2) informasi akuntansi dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran penggunaannya. Dalam menentukan standar ada dua pendekatan, yaitu: 1) Rrepresentative Faithfulness, pendekatan ini menghendaki pelaporan yang bersifat netral dan penyajian wajar laporan keuangan melalui proses penentuan standar. Pendekatan ini menyamakan akuntansi dengan proses pemetaan dimana peta harus dibuat akurat dengan menggambarkan keadaan keuangan perusahaan secara wajar. 2) Economic Consequences, pendekatan ini menghendaki asopsi standar yang memiliki konsekuensi ekonomi menguntungkan. Pendekatan ini cenderung mengarah penentuan standar yang memiliki pengaruh positif. 2. Proses Penentuan Standar Akuntansi Keuangan Proses penentuan standar dilakukan melalui proses terbuka (due-procees). FASB sebagai contoh dalam proses ini mengikuti prosedur sebagai berikut: 1) identifikasi masalah dari masalah yang muncul di catat dalam agendanya; 2) penunjukkan grup yang anggotanya terdiri dari masyarakat akuntansi dan bisnis; 3) Discussion Memrorandum (DM) di sebarkan kepublik untuk di evaluasi selama satu Periode paling lambat 60 hari; 4) pendapat dilakukan untuk membahas keunggulan dan kelemahan berbagai alternatif yang diajukan FASB; 5) atas berbagai komentar yang diterima, FASB mengeluarkan “exposure draft” (ED) mengenai standar akuntansi yang diajukan. ED menentukan posisi yang pasti dari FASB tentang masalah yang dibahas; 6) ED disebarluaskan ke masyarakat untuk di evaluasi paling lambat 30 hari; Atas dasar berbagai komentar yang diterima, maka FASB mengambil langkah sebagai berikut:
  5. 5. 5 1) mengadopsi standar tersebut sebagai pernyataan resmi; 2) mengajukan revisi terhadap standar yang diusulkan melalui prosedur “due process”; 3) menunda pengeluaran standar dan menyimpan masalah dalam agenda; 4) tidak mengeluarkan standar dan menghapus isu dari agenda; 5) pendekatan Penentuan Standar. Dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penentuan standar akuntansi adalah: 1) Pendekatan Pasar Bebas Pendekatan ini dilandasi asumsi bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa yang lain. Sehingga informasi akuntansi akan dipengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran. Pasar dipandang sebagai mekanisme yang ideal untuk menentukan jenis informasi yang harus diungkapkan dan kelompok penerima informasi. Dengan demikian standar akuntansi menentukan informasi yang dihasilkan dan siapa akan menerima informasi. 2) Pendekatan regulasi Pendekatan ini berpendapat bahwa kegagalan pasar atau informasi yang asismetris dalam kaitannya dengan kuantias dan kualitas. 3. Perbedaan Praktik Akuntansi dengan Standar yang Ditentukan Standar Akuntansi adalah regulasi aturan (termasuk pula hukum dan anggaran dasar) yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Dapat dikatakan standar akuntansi merupakan hasil dari penetapan standar, meskipun praktiknya tidak sesuai dengan standar. Empat (4) Alasan mengapa praktik tidak sesuai dengan standar yaitu: 1) Di kebanyakan Negara, hukuman atas ketidakpatuhan dengan akuntansi resmi cenderung lemah dan tidak efektif; 2) Secara suka rela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan;
  6. 6. 6 3) Beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannya operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik; 4) Di beberapa negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dan bukan untuk laporan konsolidasi. Profesi auditing cenderung dapat mengatur sendiri di negara-negara yang menganut penyajian wajar (khusus yang dipengaruhi Inggris) dan auditor lebih dapat melakukan pertimbangan apabila tujuan audit adalah untuk melakukan atestasi terhadap penyajian wajar laporan keuangan. Sedangkan di negara dengan hukum kode, profesi akuntansi cenderung diatur oleh negara karena tujuan utama audit adalah memastikan bahwa catatan dan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum. 4. Sistem Akuntansi di Beberapa Negara Maju 1) Jepang Akuntansi dan Pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional, untuk memahami akuntansi Jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha dan sejarah Jepang. Perusahaan-perusahaan Jepang saling memiliki akuitas saham satu sama lain, dan sering kali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa yang disebut sebagai keiretsu. Modal usaha keiretsu, ini sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi struktural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti pecahnya ekonomi gelembung Jepang juga mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh atas standar pelaporan keuangan Jepang. a. Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang-undang: Hukum Komersial, Undang-undang pasar modal dan Undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Hukum komersial diatur
  7. 7. 7 oleh Kementrian Kehakiman (MOJ), hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan paling memiliki pengaruh besar. Perusahaan milik publik harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam undang-undang pasar modal yang diatur oleh kementrian keuangan dibuat berdasarkan undang-undang pasar modal AS dan diberlakukan terhadap Jepang oleh Amerika Serikat selama masa pendudukan AS setelah perang dunia II. Tujuan utama SEL adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. b. Pelaporan Keuangan Perusahaan yang didirikan menurut Hukum Komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham, yang berisi hal-hal berikut: a) Neraca; b) Laporan Laba rugi; c) Laporan Usaha; d) Proposal atas Penentuan Penggunaan (apropriasi) Laba ditahan; e) Skedul Pendukung Perusahaan yang mencatatkan sahamnya juga harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan Undang-undang pasar modal yang secara umum mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama dengan Hukum komersial ditambah dengan laporan arus kas. c. Pengukuran Akuntansi Hukum komersial mewajibkan perusahaan perusahaan besar untuk menyusun laporan konsolidasi, perusahaan yang mencatat saham harus menyusun laporan konsolidasi sesuai dengan SEL. Akun perusahaan secara terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan umumnya prinsip akuntansi yang sama digunakan untuk keduannya. Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung dan tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan dan operasionalnya. Meskipun metode penyatuan kepemilikan diperbolehkan, metode pembelian untuk penggabungan usaha umumnya digunakan. Goodwill diukur menurut dasar nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi dan
  8. 8. 8 diamortisasi selama maksimum 20 tahun, metode ekuitas digunakan untuk mencatat usaha patungan. 2) Amerika Serikat Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta (Badan Standar Akuntansi Keuangan/FASB), hingga tahun 2002 Institut Amerika untuk Akuntan Publik Bersertifikat. a. Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP) terdiri dari seluruh standar, aturan, dan regulasi keuangan yang harus diperhatikan ketika menyusun laporan keuangan, laporan keuangan seharusnya menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu perusahaan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secar umum. b. Pelaporan keuangan Laporan tahunan yang semestinya dibuat sebuah perusahaan AS yang besar meliputi: a) Laporan manajemen; b) Laporan auditor independen; c) Laporan keuangan utama (laporan laba rugi, arus kas, laba komprehensif, ekuitas pemegang saham); d) Diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi keuangan; e) Pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap laporan keuangan; f) Catatan atas laporan keuangan;Perbandingan data keuangan tertentu selama lima atau sepuluh tahun; g) Data kuartal terpilih. Laporan keuangan konsolidasi bersifat wajib dan laporan keuangan AS yang diterbitkan biasanya tidak memuat hanya laporan induk perusahaan saja. Aturan konsolidasi mengharuskan seluruh anak perusahaan yang dikendalikan (yaitu, dengan kepemilikan yang melebihi 50 persen dari saham dengan hak suara) harus dikonsolidasikan secara penuh, walaupun operasi anak perusahaan tersebut tidak homogen. Laporan keuangan
  9. 9. 9 interim (kuartalan) diwajibkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat pada bursa efek utama. Laporan ini biasanya hanya berisi laporan keuangan ringkas yang tidak diaudit dan komentar manajemen secara singkat. c. Pengukuran Akuntansi Aturan pengukuran akuntansi di Amerika Serikat mengasumsikan bahwa suatu entitas usaha akan terus melangsungkan usahanya. Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas dan pengakuan transaksi dan peristiwa sangat tergantung pada konsep penanding. Setelah memahami beberapa sistem akuntansi yang berlaku dibeberapa negara maju sperti yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesamaan maupun perbedaan diantaranya. Hal ini disebabkan oleh faktor sejarah dan kebutuhan serta kondisi dimana akuntansi itu tumbuh dan berkembang. 5. Perbedaan dan Persamaan Akuntansi di Negara Maju Aturan dan sistem akuntansi di negara-negara maju memiliki perbedaan dan juga persamaan sistem, di mana dalam setiap standar yang di gunakan oleh negara tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam penerapan sistem akuntansi di negaranya. Standar dan aturan akuntansi yang ditetapkan di negara tertentu tentunya tidak sepenuhnya sama dengan negara lain. Peran profesi akuntan dalam menentukan standar dan aturan akuntansi lebih banyak ditemukan di negara-negara yang telah memasukkan aturan-aturan profesional dalam aturan-aturan perusahaan, seperti di Inggris dan Amerika Serikat. Christopher Nobes dan Robert Parker (1995:11) menjelaskan adanya tujuh faktor yang menyebabkan perbedaan penting yang berskala internasional dalam perkembangan sistem dan praktik akuntansi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: a) Sistem hukum Peraturan perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah sistem dan prosedur akuntansi, banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Beberapa negara seperti Perancis, Italia, Jerman, Spanyol, Belanda menganut Sistem hukum yang digolongkan dalam codified Roman
  10. 10. 10 law. Dalam codified law, aturan-aturan dikaitkan dengan ide dasar moral dan keadilan, yang cenderung menjadi suatu doktrin. Sementara itu negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat,dan negara-negara persemakmuran Inggris menganut sistem common law. Dalam common law, dicoba adanya suatu jawaban untuk kasus-kasus yang spesifik dan tidak membuat suatu formulasi umum. b) Pemilik dana Berdasarkan sumber pendanaan, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok yang pertama adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar dananya dari para pemegang saham di pasar modal (shareholder). Kelompok kedua adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar dananya dari bank, negara atau dana keluarga. Umumnya di negara-negara dengan sebagian besar perusahaan yang dimiliki oleh shareholders namun para shareholders ini tidak mempunyai akses atas informasi internal, lebih banyak tuntutan atas adanya pengungkapan (disclosure), pemeriksaan (audit) dan informasi yang tidak bias (fair information). c) Pengaruh sistem perpajakan Sejauh mana sistem perpajakan dapat mempengaruhi sistem akuntansi adalah dengan melihat sejauh mana peraturan perpajakan menentukan pengukuran akuntansi (accounting measurement). Di Jerman, pembukuan menurut pajak harus sama dengan pembukuan komersial. Sedangkan di banyak negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat dan juga termasuk Indonesia, terdapat aturan – aturan yang berbeda antara perpajakan dan komersial perusahaan. Contoh yang paling jelas mengenai hal ini adalah depresiasi. d) Kemantapan profesi akuntan Badan-badan yang dibentuk sebagai wadah profesi ternyata berbeda- beda di setiap negara, dan hasil yang berupa aturan-aturan atau standar dipengaruhi oleh bentuk, wewenang dan anggota dari badan-badan tersebut. Di beberapa negara ditemui adanya pemisahan profesi akuntan, sebagai ahli perpajakan atau hanya sebagai akuntan perusahaan. Anggota suatu badan yang mengatur standar akuntansi bisa terdiri hanya dari kalangan akuntan publik atau mengikutsertakan pihak-pihak dari kalangan dunia usaha, industri,
  11. 11. 11 pemerintah dan kalangan pendidik. Tingkat pendidikan dan pengalaman dalam dunia praktis sebagai syarat seseorang untuk bisa menjadi anggota badan tersebut juga akan menentukan kualitas standar dan aturan akuntansi sebagai keluaran yang dihasilkan. e) Inflasi Inflasi mengaburkan biaya historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait, sementara di sisi lain melakukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan. Negara-negar dengan inflasi tinggi seringkali menuntut perusahaan-perusahaan melakukan berbagai perubahan harga ke dalam penghitungan keuangan mereka. Meksiko dan beberapa negara Amerika Selatan menggunakan akuntansi tingkat umum karena pengalaman mereke dengan hiperinflasi. Pada akhir tahun 1970-an, sehubungan dengan tingkat inflasi yangtidak biasanya tinggi, AS dan Inggris melakukan eksperimen dengan pelaporan pengaruh perubahan harga. f) Teori akuntansi Teori akuntansi sangat mempengaruhi pelaksanaan praktik-praktik akuntansi seperti halnya yang terjadi di Belanda. Di negara ini para ahli teori akuntansi mengatakan bahwa pengguna laporan keuangan akan mendapatkan penilaian atas kinerja yang wajar dari sebuah perusahaan jika akuntan diperbolehkan untuk menggunakan judgment untuk memilih dan menampilkan angka-angka tertentu. Dalam hal ini disarankan penggunaan replacement cost information. Salah satu contoh pengaruh teori akuntansi terhadap praktik akuntansi adalah dengan disusunnya conceptual framework. g) Accidents of history Sistem dan praktik akuntansi tidak bisa lepas dari kondisi politik dan ekonomi di negara yang bersangkutan. Kejadian-kejadian tertentu biasanya memberikan pengaruh yang langsung terasa dalam penerapan metode tertentu. Krisis ekonomi di Amerika Serikat di akhir tahun 1920-an memunculkan standar akuntansi yang mengharuskan adanya pengungkapan (disclosure) data keuangan. Untuk Indonesia, krisis nilai tukar di pertengahan tahun 1997 menyebabkan munculnya pernyataan atau interpretasi yang berkaitan dengan penggunaan mata uang asing dalam pelaporan keuangan serta perlakuan atas selisih kurs. h) Kolonialisasi
  12. 12. 12 Kolonialisasi juga menyebabkan negara yang diduduki dengan sendirinya mengikuti sistem dan praktik akuntansi negara yang mendudukinya. Standar akuntansi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan dan kondisi hukum, sosial dan ekonomi suatu negara tertentu. Hal- hal tersebut menyebabkan suatu standar akuntansi di suatu negara berbeda dengan di Negara lain. Globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan perdagangan antar Negara serta munculnya perusahaan multinasional mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia. 6. Issue Perpajakan dalam Konvergensi IFRS di Indonesia Saat ini isu konvergensi IFRS ke Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sedang hangat-hangatnya. Seluruh pelaku dunia akuntansi menyiapkan diri untuk menghadapi konvergensi tersebut. Dampak dari konvergensi IFRS tidak hanya dirasakan oleh sektor bisnis melainkan juga pemerintah selaku regulator di dalam negeri. Direktorat Jenderal Pajak mungkin yang paling terkena dampak dari konvergensi IFRS ini. Selaku regulator di bidang perpajakan, sangatlah jelas kaitannya dengan pelaporan keuangan entitas bisnis dalam pelaporan pajak. Sesuai dengan hasil forum IFRS Regional Policy di Singapura pada 13 mei 2010, dimana Indonesia ikut serta dalam forum tersebut menyebutkan pada point 3 dan 5: Point 3. Participants agrred that policy makers such as bank regulators and tax authorities should more actively engage the IASB in the international standard-setting process in a collective effort to promote greater transparency in the global marketplace and in order to align policies more closely to new standards. Point 5. Participants suggested initiatives to educate key stakeholders such as prepares, auditors, tax authorities, etc. On the rapid changes being to tha IFRS, to facilitate better and adherence of the standards. Berdasarkan forum tersebut maka otoritas pajak harus lebih aktif terlibat dalam proses penetapan standar internasional dalam upaya untuk mempromosikan transparansi yang lebih besar. Sehingga otoritas pajak melalui ketentuan perpajakan yang ditetapkannya harus menyesuaikan dengan konvergensi IFRS tersebut.
  13. 13. 13 Berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan sesuai dengan UU KUP No 28/2007 pada pasal 28 ayat 7 menjelaskan tentang “ dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.” Adapun perbandingan praktek Akuntansi Umum dengan Perpajakan yaitu : AKUNTANSI UMUM PERPAJAKAN Estimasi - Impairment Loss - Provisions Realisasi Peraturan pajak hanya mengakui realisasi bukan nilai estimasi Nilai Wajar (Fair Value) - Aset Tetap - Properti Investasi - Instrumen Keuangan Biaya Perolehan Peraturan perpajakan belum mengadopsi konsep nilai wajar Substance over form - Klasifikasi sewa pembiayaan - Definisi “pihak berelasi” Form Over Substance Memiliki syarat-syarat yang memperhatikan status legal Principle Based - Umur manfaat (misalnya aset tetap, aset tak berwujud) Rule Based Definisi dan ketentuan lebih detail Konsep Materialitas Jumlah berapapun adalah material Konsep Unit Moneter Mata uang fungsional tidak harus sama dengan mata uang penyajian (PSAK 10) PMK 196/2007 pasal 2 dan 3 WP harus menggunakan mata uang penyajian dengan Rupiah. Kecuali WP tsb diatur pada pasal 3 Definisi Hubungan Berelasi (PSAK 7) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama (principle based) Definisi istilah hubungan istimewa (UU NO. 36/2008) Kepemilikan penyertaan modal lebih dari 25 % (rule based) PSAK 13 (Properti Investasi) - Mengakui adanya pengakuan properti untuk investasi UU NO.36/2008 & PMK No.79/PMK.03/2008 - Tidak membedakan properti
  14. 14. 14 - Pengukuran menggunakan Model biaya dan model nilai wajar (paragraf 33) - Jika memenuhi sebagai aset yang dimiliki untuk dijual maka tidak disusutkan investasi dari aktiva tetap - Model biaya (harga perolehan adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan) pasal 10 UU no.36 - Disusutkan menggunakan tarif sesuai kelompok aset PSAK 16 (Aset Tetap) - Pengukuran menggunakan model biaya dan model revaluasi - Komponen biaya perolehan termasuk estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset dan restorasi - Efek revaluasi bisa mengakibatkan kenaikan atau penurunan nilai aset (Par 39 dan 40) - Revaluasi dilakukan secara teratur dan cukup reguler tergantung perubahan nilai wajar (Par 31 dan 34) UU NO.36/2008 & PMK No.79/PMK.03/2008 - Pengukuran model biaya menggunakan model biaya - Tidak mengakui biaya estimasi - Efek revaluasi mengakibatkan kenaikan nilai aktiva tetap - Revaluasi dilakukan terlebih dahulu melakukan permohonan ke DJP (pasal 2) dan dapat dilakukan kembali dalam jangka waktu 5 tahun (pasal 3) Aset Biologis Diukur dengan nilai wajar (IAS 41 dan IAS 16) Aset Biologis Diukur dengan biaya perolehan PSAK 19 Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas Par 88: aset tidak berwujud harus ditentukan umur manfaatnya apakah terbatas atau tidak terbatas UU PPh No. 36 / 2008 Pasal 11A: umur manfaat aset tak berwujud adalah maksimal 20 tahun PSAK 30 - Par 16 : Lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset pada awal masa sewa KMK No. 1169/KMK.01/1991 - Pasal 16: selama masa, lessee tidak boleh melakukan penyusutan sampai saat lessee
  15. 15. 15 - Par 23 : Sewa pembiayaan menimbulkan beban penyusutan dalam setiap periode akuntansi menggunakan hak opsi - Setelah lessee menggunakan hak opsi, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan. PSAK 48 : Penurunan Nilai Aset - Paragraf 60, rugi penurunan nilai segera diakui dalam laporan laba UU PPh No.36/2008 dan PMK 79/PMK.03/2008 Dalam ketentuan perpajakan tidak mengatur rugi penurunan nilai pada saat revaluasi aset. Estimasi rugi penurunan nilai tidak diakui dalam peraturan perpajakan PSAK 55 - Premium, mengakui adannya premium dalam penghitungan metode suku bunga efektif>> metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan - Paragraf 56: keuntungan dan kerugian tersebut diakui pada laporan laba rugi atau laporan perubahan ekuitas sesuai klasifikasinya Aturan Perpajakan - PP 16 /200 pasal 1-3 yang dikenai pajak final hanya bunga dan diskonto. Premium tidak diatur, sehingga tidak dikenal pajak. - PP 14/1997 pasal 1 ayat 2: besarnya pajak penghasilan dihitung dari nilai transaksi. Pajak tidak mengakui keuntungan dan kerugian yang disebabkan karena perubahan nilai wajar namun dari nilai transaksi penjualan Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa antara standar dan aturan perpajakan memiliki beberapa perbedaan dalam melakukan praktek akuntansi. Jadi apakah seorang akuntan harus membuat dua buah laporan keuangan yang satu versi standar akuntansi yang mengadopsi IFRS dan satunya lagi versi aturan
  16. 16. 16 perpajakan? Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang akuntan baik itu yang bergelut sebagai penyedia laporan keuangan ataupun regulator dalam membuat peraturan perpajakan. Opsi yang bisa diambil oleh regulator yaitu: (1) Adopsi penuh IFRS, menyederhanakan laporan keuangan sesuai dengan PSAK yang menganut IFRS. (2) Tidak mengadopsi IFRS, sebagai regulor memiliki kewenangan untuk menentukan aturan perpajakan sendiri tanpa harus mengikuti IFRS. Tapi tetap dibutuhkan rekonsiliasi fiskal. (3) Mengadopsi sebagian IFRS, hanya yang penting saja yang disesuaikan dengan IFRS tetap ada rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal laporan keuangan akan sangat menentukan penyelarasan antara keduanya. Oleh karena itu, butuh suatu koordinasi dengan seluruh elemen yang terkait guna merumuskan suatu ketentuan pajak yang berterima umum. 7. Audit Delay Laporan keuangan adalah salah satu media komunikasi keuangan antara manajemen perusahaan dan stakeholder. Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh IAI, tujuan dari sebuah laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Suharli dan Rachpriliani (2006) menyatakan bahwa laporan keuangan berguna untuk investor dan potensi kreditur serta pengguna lain dalam membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan sejenis yang rasional. Oleh karena itu, informasi yang diberikan manajemen harus bersifat informatif dan terbuka atas semua informasi yang dituangkan dalam sebuah laporan keuangan. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan berbanding lurus dengan relevansi dan keandalan laporan keuangan. Jadi, semakin lama suatu perusahaan menerbitkan laporan keuangannya, semakin tidak relevan dan tidak andal laporan keuangannya. Sehingga manfaat dari laporan keuangan itu akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia pada waktunya. Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan merupakan salah satu elemen pokok yang harus di perhatikan karena dapat memengaruhi nilai informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut, bahkan manfaatnya sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan juga dapat berkurang.
  17. 17. 17 Berkaitan dengan tuntutan ketepatan waktu publikasi suatu laporan keuangan yang telah terdaftar di BEI, telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK). BAPEPAM dan LK adalah sebuah lembaga yang berfungsi memberikan pengawasan terhadap pasar modal dan lembaga keuangan. Regulasi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada tahun 1996, BAPEPAM mengeluarkan lampiran keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Keputusan 80/PM/ 1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal laporan tahunan perusahaan. Namun sejak tanggal 30 September 2003, BAPEPAM semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya lampiran surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Jika regulasi dilanggar, akan dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa peringatan, sanksi administratif, dan sanksi denda. Regulasi ini diharapkan dapat membuat perusahaan untuk dapat menerbitkan laporan keuangan tepat waktu. Namun kenyataannya, masih banyak perusahaan yang terlambat menerbitkan laporan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa regulasi bukanlah satu-satunya faktor yang dapat memengaruhi lamanya rentang waktu penerbitan suatu laporan keuangan. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Dalam laporan keuangan audit berisi tentang informasi laba yang dihasilkan, sehingga berdampak kepada keputusan para invenstor untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki. Artinya, informasi laba dari laporan keuangan yang di publikasikan akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham. Subekti, Imam, dan Novi (2004) menunjukkan bahwa pengumuman laba yang terlambat menyebabkan abnormal returns negatif sedangkan pengumuman laba yang lebih cepat menyebabkan hal yang sebaliknya. Keterlambatan pelaporan, secara tidak langsung juga diartikan oleh investor sebagai sinyal yang buruk bagi perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan manajemen dapat menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk
  18. 18. 18 menyediakan informasi tepat waktu, sering kali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Mengingat pentingnya ketetapan waktu pelaporan keuangan bagi pembuatan keputusan, menjadikan keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan serta faktor-faktor yang memengaruhinya dapat menjadi salah satu objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini menjadi menarik dikarenakan akhir-akhir ini IFRS menjadi salah satu isu yang cukup berkembang di Indonesia. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana IFRS menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan pada bursa. 1) Tinjauan Literatur Yang dimaksud dengan Audit delay adalah rentang waktu antara tanggal tutup buku dengan tanggal pelaporan laporan keuangan. Semakin lama rentang audit delay, semakin tidak tepat waktu. Ketepatan waktu merupakan salah satu syarat relevansi dan keandalan penyajian laporan keuangan, namun pada penerapan ketepatan waktu pelaporan terdapat banyak kendala. Untuk melihat ketepatan waktu, biasanya suatu penelitian melihat keterlambatan pelaporan (lag). Menurut Dyer dan McHugh, dalam Bandi dan Hananto (2000), ada tiga kriteria keterlambatan, yaitu: keterlambatan audit (Auditors’ Report Lag) yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani; keterlambatan Pelaporan (Reporting Lag) yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan auditor ditandatangani sampai tanggal pelaporan oleh BEJ; dan keterlambatan total (Total Lag) yaitu interval jumlah hari antara tanggal periode laporan keuangan sampai tanggal laporan dipublikasikan oleh bursa. 2) Peraturan Penyampaian Laporan Keuangan di Indonesia Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 disebutkan bahwa Laporan Keuangan yang harus disampaikan ke Bapepam terdiri dari: (1) neraca; (2) laporan laba rugi;
  19. 19. 19 (3) laporan perubahan ekuitas; (4) laporan arus kas; (5) laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya; (6) catatan atas laporan keuangan. Faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan adalah: pertama, penerapan IFRS. IFRS adalah suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keungan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Penerapan IFRS dapat menjadi salah satu faktor terjadinya audit delay di karenakan masih sedikitnya pengetahuan masyarakat tentang IFRS dan juga IFRS dalam penjelasannya masih menggunakan bahasa Inggris, menganut prinsip base rules, banyak disclousure, banyak menggunakan fair value, dan relatif baru untuk diterapkan. Untuk itu perusahaan memerlukan banyak waktu untuk memahami dan mempelajarinya. III. Kesimpulan Akuntansi Indonesia mengalami pasang surut perkembangan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Indonesia. Faktor tersebut antara lain lingkungan politik dan ekonomi serta organisasi profesi. Seperti yang diketahui, Indonesia telah mengalami perubahan dalam lingkungan politik dengan ditandai pergantian kepemimpin yang memiliki karakter berbeda. Perbedaan karakter kepemimpinan ini pada akhirnya akan mempengaruhi model ekonomi negara serta mempengaruhi praktik akuntansi. International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).
  20. 20. 20 DAFTAR PUSTAKA Barth, W.R. Landsman, and M. Lang. 2005. “International Accounting Standards and Accounting Quality.” Journal of Accounting Research 46: 467-498 Borooah, Vani, K. 2002. “Logit and probit: ordered and multinomial models,” Volume 138;Volume 2002. Chamisa, E. (2000). The relevance and observance of the IASC standards in developing countries and the particular case of Zimbabwe. The International Journal of Accounting, 35(2), 267−286 Chen, Ding, Xu. 2009. Convergence of Accounting Standards and Foreign Direct Investment. working paper DiMaggio PJ, Powell WW. (1991). Introduction. The new institutionalism in organizational analysis. Chicago: The University of Chicago Press; p. 1–40. D. Zeghal, K. Mhedhbi. 2006. “An analysis of the factors affecting the adoption of international accounting standards by developing countries,” The International Journal of Accounting, 21, 373 – 386. Gyazi, A.K. 2010 Adoption Of International Financial Reporting Standards In Developing Countries- The Case Of Ghana, working paper. Hope, O., J. Jin, and T. Kang. 2006. Empirical evidence on jurisdictions that adopt IFRS. Journal of International Accounting Research 5: 1-20. Iyoha, Jimoh, J. 2011. “Institutional Infrastructure and the Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Nigeria. School of Doctoral Studies (European Union) Journal Jensen, M. and W. Meckling, (1976). “Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 305- 360.Jones, J. (2005). Exploring the global marketplace: Succeeding locally involves thinking globally, Journal of Accountancy, 2003(3), 100. Jones, J. (2005). Exploring the global marketplace: Succeeding locally involves thinking globally, Journal of Accountancy, 2003(3), 100 Kaufmann, D., A. Kraay, dan M. Mastruzzi (2008). “ Governance Matters VII: Aggregate and Individual Governance Indicators 19965 – 2007.” The World Bank. Nachrowi, D.N., Hardius Usman (2002). Penggunaan Teknik Ekonometri. Pendekatan Populer dan Praktis Dilengkapi Teknik Analisis dan Pengolahan Data Dengan Menggunakan Paket Program SPSS, PT Raja Grafindo Persada,
  21. 21. 21 Nobes, C. Parker, R. (2010). Comparative International Accounting, Prentice Hall, 11th edition. England 21 Perera, M. H. B. (1989). Accounting in developing countries: a case for localized uniformity. British Accounting Review, 21, 141−158 Ramanna, K. Sletten, E. (2009). “Why do Countries adopt International Financial Reporting Standard,” Working paper. Santoso, Singgih. (2004). Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat. Elex Media Komputindo, Jakarta. Scott, W. Richard (2004). “Institutional theory” P408-14 in Encyclopedia of Social Theory, George Ritzer, ed. Thousand Oaks, CA: Sage. Scott, William. (2009). Financial Accounting Theory. Fifth edition. Pearson, Prentice Hall, Canada, 2009 Street, D. L. 2002. GAAP Convergence 2002: A Survey of National Efforts to Promote and Achieve Convergence with International Financial Reporting Standards Talaga, J. A., dan Ndubizu, G. (1986). Accounting and economic development: relationships among paradigms. International Journal of Accounting Education and Research, 21(2), 55−68. UNTACD. (2008). “Practical Implementation of International Financial Reporting Standard: Lesson Learned. Country case studies on IFRS. United Nation, New York and Geneva. Worldbank. (2006). „A Decade of Measuring the Quality of Governance. The International Bank for Reconstruction and Development. The Worldbank, Washington.

×