Your SlideShare is downloading. ×
Makalah otonomi daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Makalah otonomi daerah

4,875
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,875
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
104
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Beberapa waktu belakangan semenjak bergulirnya gelombang reformasi, otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Otonomi Daerah menjadi wacana dan bahan kajian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, kalangan akademisi, pelaku ekonomi bahkan masayarakat awam. Semua pihak berbicara dan memberikan komentar tentang “otonomi daerah” menurut pemahaman dan persepsinya masing-masing. Perbedaan pemahaman dan persepsi dari berbagai kalangan terhadap otonomi daerah sangat disebabkan perbedaan sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Sebenarnya “otonomi daerah” bukanlah suatu hal yang baru karena semenjak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia , konsep otonomi daerah sudah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Bahkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, prinsip-prinsip otonomi sebagian sudah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat adalah sebuah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti cara hidup dan peraturan yang harus dipatuhi dimana individu itu tinggal. Sebuah kelompok masyarakat akan mengikuti peraturan yang sudah menjadi kebiasaan di lingkungan mereka atau akan mematuhi sebuah aturan yang sudah lama berlaku di lingkungan mereka. Semua manusia bersaudara dan kita semua sama. Yang membedakan diri kita dengan individu lain atau orang lain adalah jalan pikiran kita. Kelompok masyarakat yang tinggal disatu tempat yang jauh dari keramaian kota tentu akan berbeda dengan kelompok masyarakat yang tinggal dikeramaian kota yang penuh dengan kemajuan teknologi dan derasnya informasi yang masuk ke jalan pikiran kelompok masyarakat tersebut. Hal ini sudah dibuktikan diberbagai negara belahan dunia. Bukti yang sangat jelas adalah diberbagai negara pasti terdapat suku asli atau penduduk asli yang tinggal di pedalaman yang masih memiliki kepercayaan kepada leluhur mereka dan mereka masih memakai peraturan yang sudah lama mereka pakai sejak nenek moyang mereka hingga sekarang. Hal ini disebabkan 1
  • 2. karena kehidupan mereka jauh dari segala informasi tentang kemajuan jaman sehingga mereka tidak tahu apa-apa tentang kehidupan diluar. Indonesia adalah Negara berkembang di mana desa-desa masih mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan di kota. Jadi keduanya menjadi daerah pendorong berkembangnya Negara Indonesia. Kota dan desa mempunyai peran yang sama. Namun desa dan kota mempunyai banyak perbedaan baik dari segi fisik maupun dari segi sosial. Dari segi fisik misalnya bentuk dan tata ruang. Sedangkan dari segi sosial misalnya sumber ekonomi keluarga, interaksi sosialnya, gaya hidup dan masih banyak lagi yang lainnya. 1.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas, dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang menuntut nilai ekonomi dan social mempunyai dampak terhadap dikotomi perekonomian. 1.3 Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari makalah ini dibuat adalah untuk mengetahui: 1. Otda dan dikotomi antara desa-kota dalam perekonomian. 2. Pelaksanaan Otda yang menuntut nilai ekonomi dan social serta dampaknya terhadap dikotomi perekonomian. 1.4 Manfaat Penulisan Makalah Dalam setiap penulisan makalah tentu saja terdapat manfaat dari materi/pembahasan. Di dalam makalah yang kami buat ini pun memiliki beberapa manfaat. Sesuai dengan judulnya yaitu Otda Dan Dikotomi Antara Desa-Kota Dalam Perekonomian, tentu manfaat yang terkandung adalah : Mengetahui pelaksanaan otda yang menuntut nilai ekonomi dan social. Mengetahui kelemahan dan kelebihan sistem otda dan dikotomi antara desa-kota dalam perekonomian yang di terapkan di Indonesia. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Memahami dampak dari pelaksanaan otda terhadap dikotomi perekonomian. 2
  • 3. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Otda Dan Dikotomi Antara Desa-Kota Dalam Perekonomian Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Dikotomi kota dan desa dalam perencanaan pembangunan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Bahkan dikotomi tersebut diarahkan pada tercapainya kesesuian tindakan pembangunan terhadap kebutuhan desa maupun kota dalam memenuhi fungsi optimalnya. Kota sebagai pusat aglomerasi kegiatan ekonomi dan sosial, memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Kota didukung dengan pembangunan fisik yang juga lebih intens dalam mendukung efisiensi kegiatan perkotaan. Disisi lain, daerah yag bukan perkotaan disebut sebagai perdesaan sehingga dapat didefinisikan bahwa di daerah inilah tingkat kepadatan pendududk diperkirakan lebih rendah daripada perkotaan. Kegiatan ekonomi dan sosial pun jauh lebih sedikit. Pembangunan fisik juga tidak intensif. 3
  • 4. 2.2 Dikotomi Kota Dan Desa Perbedaan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan, pada hakekatnya bersifat gradual. Kita dapat membedakan antara masyarakat desa dan masyarakat kota yang masing-masing punya karakteristik tersendiri. Masing-masing punya sistem yang mandiri, dengan fungsi-fungsi sosial, struktur serta proses-proses sosial yang sangat berbeda, bahkan kadang-kadang dikatakan “berlawanan” pula. Kota dan desa tidak lagi dapat didasarkan pada pengetahuan seperti keadaan geografis, aktivitas ekonomi, politik atau sistem sosial dan budaya, di mana kota identik dengan segala hal yang berbau modernitas, sementara desa itu tradisional. Bisa jadi benar beberapa tahun ke belakang, namun dikotomi kota-desa secara sosiologis itu di abad globalisasi sekarang tidaklah semudah kriteria-kriteria tersebut di atas. Ada beberapa ciri yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk membedakan antara desa dan kota. Dengan melihat perbedaan-perbedaan yang ada mudah-mudahan akan dapat mengurangi kesulitan dalam menentukan apakah suatu masyarakat dapat disebut sebagai masyarakat pedesaan atau masyarakat perkotaan. Ciri-ciri tersebut antara lain : 1. Aspek Morfologi Menurut Sapari Imam Asy’ari (1993), dari aspek morfologi, antara kota dan pedesaan terdapat perbedaan bentuk fisik, seperti cara membangun bangunanbangunan tempat tinggal yang berjejal dan mencakjar langit (tinggi) dan serba kokoh. Tetapi pada prakteknya criteria tersebut sukar dipakai pengukuran, karena banyak kita temukan di bagian-bagian kota tampak seperti desa misalnya di daerah pinggiran kota, sebaliknya terdapat juga desa-desa yang mirip dengan kota. Jika di daerah kota banyak gedung-gedung pencakar langit dan rumah penduduk yang sangat rapat, di dea lebih pada pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang lebih agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar (jarang). 2. Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Dari aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepada yang rendah.( Sapari Imam Asy’ari (1993)). Dari aspek jumlah penduduk secara praktis dapat membedakan antara kota dan desa. Jumlah penduduk kota lebih banyak jika di bandingkan di desa. Jumlah penduduk kota semakin banyak Karena pertambahan secara alami dan juga karena adanya urbanisasi 4
  • 5. penduduk desa ke kota. Sedangkan didesa semakin kekurangan pekerja lahan pertanian karena banyak dari golongan pemuda di desa yang pergi ke kota untuk berbagai tujuan, misalnya untuk sekolah ataupun bekerja. Pertambahan penduduk yang cepat di kota tentu akan mengakibatkan adanya kepadatan penduduk yang tinggi pula sedangkan luas lahan tidak bertambah. 3. Lingkungan Hidup Lingkungan hidup di pedesaan sangat jauh berbeda dengan di perkotaan. Lingkungan kota lebih kurang sehat jika dibandingkan dengan yang ada di lingkungan desa seperti yang di ungkapkan oleh Drs. N. Daldjoeni: “Disimpulkan para peririset kesehatan kota bahwa persentasi korban dari pencemaran di kota melebihi yang ada di pedesaan. Di perkotaan persediaan banyaknya air bagi keluarga-keluarga bergantung pada tinggi rendahnya penghasilan”. Lingkungan pedesaan terasa lebih dekat dengan alam bebas. Udaranya bersih, sinar matahari cukup, tanahnya segar diselimuti berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan berbagai satwa yang terdapat di sela-sela pepohonan, di permukaan tanah, di rongga-rongga bawah tanah ataupun berterbangan di udara bebas. Air yang menetes, merembes atau memancar dari sumber-sumbernya dan kemudian mengalir melalui anak-anak sungai mengairi petak-petak persawahan. Semua ini sangat berlainan dengan lingkungan perkotaan yang sebagian besar dilapisi beton dan aspal. Bangunan-bangunan menjulang tinggi saling berdesakdesakan dan kadang-kadang berdampingan dan berhimpitan dengan gubug-gubug liar dan pemukiman yang padat. Udara yang seringkali terasa pengap, karena tercemar asap buangan cerobong pabrik dan kendaraan bermotor. Hiruk-pikuk, lalu lalang kendaraan ataupun manusia di sela-sela kebisingan yang berasal dariberbagai sumber bunyi yang seolah-olah saling berebut keras satu sama lain. Kota sudah terlalu banyak mengalami sentuhan teknologi, sehingga penduduk kota yang merindukan alam kadang-kadang memasukkan sebagian alam ke dalam rumahnya, baik yang berupa tumbuh-tumbuhan, bahkan mungkin hanya gambarnya saja. 4. Mata Pencaharian Perbedaan paling menonjol adalah pada mata pencaharian. Kegiatan utama penduduk desa berada di sektor ekonomi primer yaitu bidang agraris. Kehidupan ekonomi terutama tergantung pada usaha pengelolaan tanah untuk keperluan pertanian, peternakan dan termasuk juga perikanan darat. Sedangkan kota merupakan pusat kegiatan sektor ekonomi sekunder yang meliputi bidang industri, di samping sektor ekonomi tertier yaitu bidang pelayanan jasa. 5
  • 6. Kegiatan di desa adalah mengolah alam untuk memperoleh bahan-bahan mentah, baik bahan kebutuhan pangan, sandang maupun lain-lain bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Sedangkan kota mengolah bahan-bahan mentah yang berasal dari desa menjadi bahan-bahan asetengah jadi atau mengolahnya sehingga berwujud bahan jadi yang dapat segera dikonsumsikan. Dalam hal distribusi hasil produksi ini pun terdapat perbedaan antara desa dan kota. Di desa jumlah ataupun jenis barang yang tersedia di pasaran sangat terbatas. 5. Corak Kehidupan Sosial Corak kehidupan sosial di desa dapat dikatakan masih homogen. Sebaliknya di kota sangat heterogen, karena di sana saling bertemu berbagai suku bangsa, agama, kelompok dan masing-masing memiliki kepentingan yang berlainan. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kekerabatan dan kelompok kekerabatan masih memegang peranan penting. Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian, walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang genteng dan bata, tukang membuat gula, akan tetapi inti pekerjaan penduduk adalah pertanian. Pekerjaan-pekerjaan di samping pertanian, hanya merupakan pekerjaan sambilan saja. Golongan orang-orang tua pada masyarakat pedesaan umumnya memegang peranan penting. Orang akan selalu meminta nasihat kepada mereka apabila ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nimpoeno (1992) menyatakan bahwa di daerah pedesaan kekuasaan-kekuasaan pada umumnya terpusat pada individu seorang kiyai, ajengan, lurah dan sebagainya. 6. Stratifikasi Sosial Beranekaragamnya corak kegiatan di bidang ekonomi berakibat bahwa sistem pelapisan sosial (stratifikasi sosial) kota jauh lebih kompleks daripada di desa. Misalnya saja mereka yang memiliki keahlian khusus dan bidang kerjanya lebih banyak memerlukan pemikiran memiliki kedudukan lebih tinggi dan upah lebih besar daripada mereka yang dalam sistem kerja hanya mampu menggunakan tenaga kasarnya saja. Hal ini akan membawa akibat bahwa perbedaan antara pihak kaya dan miskin semakin menyolok. 7. Mobilitas Sosial Mobilitas sosial di kota jauh lebih besar daripada di desa. Di kota, seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk mengalami mobilitas sosial, baik vertikal 6
  • 7. yaitu perpindahan kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah, maupun horisontal yaitu perpindahan ke pekerjaan lain yang setingkat. Namun di desa kesempatan mobilitas sosial lebih sedikit, hal ini disebabkan karena karakter sosial penduduk desa lebih homogen. Misalnya dalam pekerjaan. Mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani. 8. Pola Interaksi Sosial Pola-pola interaksi sosial pada suatu masyarakat ditentukan oleh struktur sosial masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan struktur sosial sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga sosial (social institutions) yang ada pada masyarakat tersebut. Karena struktur sosial dan lembaga-lembaga sosial yang ada di pedesaan sangat berbeda dengan di perkotaan, maka pola interaksi sosial pada kedua masyarakat tersebut juga tidak sama. Pada masyarakat pedesaan, yang sangat berperan dalam interaksi dan hubungan sosial adalah motif-motif sosial. Dalam interaksi sosial selalu diusahakan agar kesatuan sosial (social unity) tidak terganggu, konflik atau pertentangan sosial sedapat mungkin dihindarkan jangan sampai terjadi. Bahkan kalau terjadi konflik, diusahakan supaya konflik tersebut tidak terbuka di hadapan umum. Bila terjadi pertentangan, diusahakan untuk dirukunkan, karena memang prinsip kerukunan inilah yang menjiwai hubungan sosial pada masyarakat pedesaan, karena masyarakat ini sangat mendambakan tercapainya keserasian (harmoni) dalam kehidupan berinteraksi lebih dipengaruhi oleh motif ekonomi daripada motif-motif sosial. 9. Solidaritas Sosial Dari segi sikap masyarakat desa jauh lebih dapat bersosialisasi dibandingkan dengan masyarakat dikota. Masyarakat didesa lebih berkerabat antara satu dengan yang lainnya. Karena didesa yang paling penting adalah saling membantu, saling menolong, saling menghargai dan menghormati dan saling pengertian.hal-hal itulah yang menjadikan masyarakat didesa jauh lebih dapat bersosialisasi dibandingkan dengan masyarakat dikota. Masyarakat dikota banyak yang kurang dapat bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan sekitar mereka. Hal ini dibuktikan di kota banyak perumahan yang mendirikan pagar setinggi 2 meter lebih sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui siapa yang tinggal di rumah tersebut. Masyarakat di perkotaan banyak yang lebih suka menyendiri doibandingkan berkumpul antar tetangga. Hal inilah yang membedakan masyarakat desa dan masyarakat kota dalam bersosialisasi antar masyarakat sekitar di lingkungan mereka. 7
  • 8. 10. Kedudukan Dalam Hierarki Sistem Administrasi Nasional Di samping motif ekonomi, maka motif-motif nasional lainnya juga banyak mempengaruhi kedudukan dalam hierarki sistem administrasi nasional, misalnya saja politik, pendidikan, kadang-kadang juga dalam hierarki sistem administrasi nasional, maka kota memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada desa. Di negara kita misalnya, urut-urutan kedudukan tersebut adalah: ibukota negara, kota propinsi, kota kabupaten, kota kecamatan, dan seterusnya. Semakin tinggi kedudukan suatu kota dalam hierarki tersebut, kompleksitasnya semakin meningkat, dalam arti semakin banyak kegiatan yang berpusat di sana. Kompleksitas di bidang administrasi nasional atau kenegaraan ini biasanya sejajar dengan kompleksitas di bidang kemasyarakatan lainnya, misalnya saja bidang ekonomi atau politik. Jadi ibukota Negara di samping menjadi pusat kegatan pemerintahan, biasanya sekaligus menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya. Belum ada angka yang pasti mengenai jumlah pengangguran penuh di Indonesia, tetapi jumlah setengah pengangguran semakin lama semakin meprihatinkan. Perbedaan desa dan kota secara kualitatif Masih banyak ahli yang membahas perbedaan kota dan desa selain yang sudah dipaparkan di atas. Prof Drs. Bintarto menjelaskan perbedaan antara masyarakat kota dan desa (urban dan rurals) secara kualitatif seperti yang ada dalam tabel berikut: No Unsur-unsur Desa Kota perbedaan 1 Mata pencaharian Agraris-homogen Non agraris- heterogen 2 Ruang kerja Lapangan terbuka Ruang tertutup 3 Musim/cuaca Penting dan menentukan Tidak penting 4 Keahlian/keterampilan Umum dan tersebar Ada spesialisasi 5 Rumah dan tempat Dekat Berjauhan kerja 6 Kepadatan penduduk Tidak padat Padat 7 Kontak sosial Frekuensi kecil Frekuensi besar 8 Stratifikasi sosial Sederhana dan sedikit Komplek 8 dan
  • 9. banyak 9 Lembaga-lembaga Terbatas dan sederhana Banyak dan kompleks 10 Control sosial Adat/tradisi Hokum/peraturan tertulis 11 Sifat kelompok Gotong royong akrab Geselfschalf masyarakat (gemeinschalf) 12 Mobilitas Rendah Tinggi 13 Status sosial Stabil Tidak stabil 2.3 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Otonomi Daerah Berikut adalah kelebihan dan kelemahan otonomi daerah yang dapat dihimpun oleh penulis sebagai berikut: A. Kelebihan: 1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan 2. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu intruksi dari Pemerintah pusat. 3. Dalam sistem desentralisasi, dpat diadakan pembedaan (diferensial) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teretorial, dapat lebih muda menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusu daerah. 4. Dengan adanya desentralisasi territorial, daerah otonomi dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat diterapkan diseluruh wilayah negara, sedangkan yang kurang baik dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih muda untuk diadakan. 5. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat. 6. Dari segi psikolagis, desentralisasi dapat lebih memberikan kewenangan memutuskan yang lebuh beser kepada daerah. 9
  • 10. B. Kekurangan Di samping kebaikan tersebut di atas, otonomi daerah juga mengandung kekurangan sebagaimana pendapat Josef Riwu Kaho (1997) antara lain sebagai berikut ini: 1. Karena besarnya organ-organ pemerintahan maka struktur pemerintahan bertambah kompleks, yang mempersulit koordinasi. 2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu. 3. Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya apa yang disebut daerahisme atau provinsialisme. 4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. 5. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman atau uniformitas dan kesederhanaan. 2.4 Pelaksanaan /Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang tidak sama sekali penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan para artis. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan. Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: aspek output dan aspek outcomes kebijakan. Kedua aspek tersebut memiliki ukuran atau indikator yang berbeda dalam penilaian keberhasilan. 10
  • 11. a) Output Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Output kebijakan secara konsepsi harus diukur berdasarkan substansi kebijakan, yang item-itemnya menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. Namun demikian, tidak semua item tujuan kebijakan dapat dilakukan pengukuran keberhasilan, sebab ada beberapa kebijakan public yang tujuan akhirmya (output-nya) baru dapat dilihat beberapa tahun kemudian. Output kebijakan desentralisasi dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain: 1) Pertumbuhan ekonomi masyarakat 2) Fleksibilitas program pembangunan 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik b) Outcomes Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: 1) Peningkatan partisipasi masyarakat 2) Efektivitas pelaksanaan koordinasi 2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan hasil analisis lapangan dengan menggunakan indikator output kebijakan dan outcomes kebijakan, kesimpulan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, dengan kata lain kinerja kebijakan masih relatif rendah. Berdasarkan kajian teori (konsep) dari para ahli kebijakan dan ahli otonomi daerah sebagaimana telah dikemukakan di atas, serta hasil analisis di lapangan, telah diidentifikasi bahwa ada empat variabel yang dapat menjelaskan bahwa kinerja implementasi desentralisasi dan otonomi daerah di Kabupaten/Kota, yaitu aspek manajerial, aspek SDM organisasi, aspek budaya birokrasi, dan etika pelayanan publik. 1. Aspek Manajerial Keampuan kepemimpinan Bupati/Kepala Daerah Bupati selaku top manajer di Daerah memegang peranan penting akan keberhasilan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Mengingat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah masih merupakan suatu yang baru bagi pemerintah daerah serta memiliki tujuan yang begitu luas dan kompleks, jelas memerlukan suatu kemampuan seorang Bupati dalam 11
  • 12. memanage agar tujuan kebijakan yang begitu luas dan komleks bisa dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Dalam manajemen modern, setiap organisasi harus memiliki visi dan misi yang jelas, sebagai acuan bagi semua komponen dalam melaksanakan aktivitasnya. Visi organisasi tersebut sedapat mungkin disosialisasikan kepada karyawan, menjadi visi bersama yang harus diperjuangkan (Ordway Tead, 1954). 2. Aspek SDM Organisasi Ketersediaan Sumber daya Manusia (SDM) organisasi (dinas daerah) sangat penting dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. SDM dimaksud antara lain mencakup karyawan yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran atasan (pimpinan). Di samping itu, harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah karyawan yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas yang akan dikerjakan (Salusu, 1988: 493). 3. Aspek Budaya Birokrasi Secara nasional birokrasi pemerintah yang ada di Indonesia memiliki ciri-ciri yang hampir sama, di mana unsur paternalisme amat kental dalam pola hubungan yang bersifat internal organisasi maupun pada tataran eksternal organisasi. Hubungan antara bawahan dan pimpinan berada pada posisi di mana bawahan cenderung berusaha melayani dan memuaskan atasan. Kondisi ini secara otomatis akan mengurangi kualitas layanan yang diberikan birokrasi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa. 4. Aspek Politik Lokal Perpanjangan proses politik pemerintah pusat yang berupaya menyeragamkan semua institusi birokrasi pemerintah, baik dari segi struktur maupun fungsinya telah menyebabkan kemacetan proses penyelesaian masalah yang telah berlaku secara turun-temurun pada masyarakat melalui pola musyawarah mufakat yang merupakan bentuk penerapan demokrasi lokal. 12
  • 13. 2.6 Dampak Positif dan Negatif Pelaksanaan Otonomi Daerah Bagi Kemajuan Bangsa Indonesia Jika kita tinjau lebih jauh penerapan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi sekarang ini, cukup memberikan dampak positif nagi perkembangan bangsa indonesia. Dengan adanya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur daerahnya, karena dinilai pemerintahan daerah lebih mengetahui kondisi daerahnya masing-masing. Disamping itu dengan diterapkannya sistem desentralisasi diharapkan biaya birokrasi yang lebih efisien. Hal ini merupakan beberapa pertimbangan mengapa otonomi daerah harus dilakukan. Dalam setiap kebijakan atau keputusan yang diambil pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Begitu juga dengan penerapan sistem desentaralisasi ini, memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Secara terperinci mengenai dampak dampak positif dan negatif dari desentarlisasi dapat di uraikan sebagai berikut : a. Segi Ekonomi Dari segi ekonomi banyak sekali keutungan dari penerapak sistem desentralisasi ini dimana pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila suber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. b. Segi Sosial Budaya Mengenai sosial budaya ini saya belum menemukan artikel yang secara penuh membahas mengenai dampak sosial budaya. Tetapi menurut analisis saya dengan diadakannya akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. Yang nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut. 13
  • 14. c. Segi Keamanan dan Politik Dalam segi politik ini saya masih kurang begitu paham. Menurut pendapat saya dengan diadakannya desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan Negara Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijakna ini akan bisa meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, (daerah-daerah yang merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI). Tetapi disatu sisi otonomi daerah berpotensi menyulut konflik antar daerah. 14
  • 15. BAB III PENUTUP SIMPULAN Sebenarnya “otonomi daerah” bukanlah suatu hal yang baru karena semenjak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia , konsep otonomi daerah sudah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Bahkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, prinsip-prinsip otonomi sebagian sudah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kota dan desa merupakan bagian dari fenomena bumi yang mempunyai banyak perbedaan dan banyak diantaranya bertolak belakang. Perbedaan ini bisa di kategorikan dalam dua bagian yaitu perbedaan secara fisik dan perbedaan secara sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya yaitu: a. Morfologi b. Jumlah dan kepadatan penduduk; c. Lingkungan hidup; d. Mata pencaharian; e. Corak kehidupan sosial; f. Stratifikasi sosial; g. Mobilitas sosial; h. Pola interaksi sosial; i. Solidaritas sosial; dan j. Kedudukan dalam hierarki sistem administrasi nasional. Dari tentang analisis kebijakan tentang implementasi desentralisasi dan otonomi daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: aspek output dan aspek outcomes kebijakan. Kedua aspek tersebut memiliki ukuran atau indikator yang berbeda dalam penilaian keberhasilan. 2. Output kebijakan desentralisasi dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain: a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat b. Peningkatan kualitas pelayanan public c. Fleksibilitas program pembangunan. 15
  • 16. 3. Outcomes kebijakan desentralisasi dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain: a) Peningkatan partisipasi masyarakat, dan b) Efektivitas pelaksanaan koordinasi. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Kabupaten/Kota: a) Aspek manajerial b) Aspek SDM Organisasi c) Aspek budaya birokrasi d) Aspek politik lokal. 5. Dilihat dari aspek output kebijakan, maka implementasi kebijakan desentralisasi dapat dikatakan relatif berhasil. Namun dilihat dari aspek outcomes kebijakan, ternyata banyaknya urusan yang telah diterima (desentralisasi) oleh Kabupaten/Kota justru menjadi beban berat bagi daerah. Harapan kebijaksanaan seperti memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat berbagai program pembangunan (proyek), pelaksanaannya belum efektif. Berdasarkan wacana diatas dapat dipahami dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat. Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila Orang/badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan terjadi dikemudia hari. Tetapi sebaliknya akan berdamapak kurang baik apabila orang /badan yang menyusun program tersebut kurang memahami atau kurang mengetahui mengenai bagaimana cara menyusus perencanaan yang baik serta analisis dampak yang akan terjadi. 16
  • 17. DAFTAR PUSTAKA Ahamu, Sultan. 2010. “Kelebihan Dan Kekurangan Otonomi Daerah”. http://sultanahamu.blogspot.com (diakses 15 Desember 2012 pukul 16.25 WIB). Bsz, Majid. 2008. “Dampak Positif Dan Negatif Otonomi Daerah Terhadap Kemajuan Bangsa Indonesia”. http://majidbsz.wordpress.com. (diakses pada 15 Desember 2012 pukul 15.55 WIB). Kuncoro. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga. Syaukani, Affan Gaffar, Ryass Rasyid. 2002. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Wikipedia. 2010. “Otonomi daerah di Indonesia”. http://id.wikipedia.org. (diakses pada 15 Desember 2012 pukul 15.20 WIB). 17