• Save
Hubungan hierarki pemerintah provinsi dengan  pemerintah kabupaten/kota
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Hubungan hierarki pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota

on

  • 12,864 views

Apakah pemerintah provinsi mempunyai hubungan hierarki dengan pemerintah kabupaten/kota?

Apakah pemerintah provinsi mempunyai hubungan hierarki dengan pemerintah kabupaten/kota?

Statistics

Views

Total Views
12,864
Views on SlideShare
12,863
Embed Views
1

Actions

Likes
6
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://www.docshut.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Hubungan hierarki pemerintah provinsi dengan  pemerintah kabupaten/kota Hubungan hierarki pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota Document Transcript

  • BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang Masalah Dalam perjalanan sejarah Indonesia telah mengalami beberapa perubahanmengenai konsep pemeritahan daerah, yang dimulai sejak masa Orde Lama. Setelahberakhirnya rezim Orde Baru pada 20 Mei 1998 kemudian disusul penyelenggaraanpemilu tahun 1999, maka UUD 1945 yang sebelumnya tidak tersentuh dan tidak dapatdiubah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pada 19 Oktober 1999 untukpertama kali konstitusi itu diamandemen dalam Sidang Umum MPR tahun 1999 dimana pada saat itu ada sembilan pasal yang diamandemen. Kemudian pada 18 Agustus 2000, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)melalui sidang tahunannya menyetujui untuk melakukan perubahan kedua terhadapUUD 1945 dengan mengubah dan/atau menambah pasal. Oleh karena terjadi perubahanterhadap Pasal 18 UUD 1945, Penjelasan UUD 1945 yang selama ini ikut menjadiacuan dalam mengatur pemerintahan daerah menjadi tidak berlaku lagi. Perubahan Pasal 18 ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerahdalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi daerah provinsi dandalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota. Ketentuan Pasal 18 ayat (1)ini mempunyai keterkaitan erat dengan ketentuan Pasal 25A mengenai wilayah NKRI. Secara konseptual ataupun hukum, pasal-pasal baru tentang pemerintahan daerahdalam UUD NRI Tahun 1945 memuat berbagai prinsip baru dan arah politikpemerintahan daerah yang baru pula. Dengan adanya perubahan ketentuan Pasal 18UUD 1945, maka sebagai pelaksana teknisnya pemerintah bersama DPR membuatsuatu ketentuan hukum mengenai Pemerintahan Daerah, yaitu dengan dibuatnya UUNo. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi UUNo. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Istilah Pemerintahan Daerah, lebih tepat dipergunakan untuk menyebut satuanpemerintahan di bawah pemerintahan pusat yang memiliki wewenang pemerintahansendiri. Dalam konteks UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah 1
  • penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistemdan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalamUUD NRI Tahun 1945. Hal ini berarti setelah Amandemen UUD 1945 titik tolakpenyelenggaraan pemerintahan lokal hanya ditekankan pada otonomi daerah. UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa Pemerintahan Lokal Otonom hanyadilaksanakan di kabupaten dan kota, sedangkan untuk penyelenggaraan pemerintahanlokal administratif dan otonom dilaksanakan secara bersama-sama di provinsi yangdalam hal ini dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Halini nampak dari ketentuan Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur yangkarena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsiyang bersangkutan.1.2. Rumusan Masalah : Apakah pemerintah provinsi mempunyai hubungan hierarki dengan pemerintah kabupaten/kota? BAB II 2
  • LANDASAN TEORI Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah bukan kekuasaan sepertipemisahan atau pembagian menurut “Teori Trias Politika” (Legislatif, Eksekutif DanYudisial) dari Montesquieu sebagai pembagian kekuasaan horizontal melainkanpembagian kekuasaan antara pusat dan daerah disebut pembagian kekuasaan secaravertikal atau hierarki. Dari pendapat Roleof Kranenburg bahwa ukuran pembagian kekuasaandipertimbangkan dari dua sisi:1. Ukuran ketepatan atau kemanfaatan (doelmatigheid).2. Ukuran sahnya menurut hukum (rechtsmatigheid).Kedua ukuran itu mengandung arti substansinya tergantung perkembangan sejarahdalam masyarakat terjelma suatu kompleks patokan hukum yang timbul karena sistempemerintahannya sebagaimana ditentukan pembentuk konstitusi sehingga dapatditentukan penguasa yang berhak. Dalam khasanah teori Hukum Tata Negara dikenal pula adanya dua bentukpenyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Kedua bentuk pemerintahan tersebutadalah:1. Pemerintah Lokal Administratif, yakni satuan-satuan pemerintahan lokal di bawah pemerintahan pusat yang semata-mata hanya menyelenggarakan aktifitas pemerintahan pusat di wilayah-wilayah negara. Satuan pemerintahan lokal seperti ini pada hakikatnya hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Adapun ciri-ciri dari pemerintahan lokal administratif, yaitu:a. Kedudukannya merupakan wakil dari pemerintahan pusat yang ada di daerah;b. Urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan pada hakikatnya merupakan urusan pemerintahan pusat;c. Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan hanya bersifat administratif belaka; 3
  • d. Pelaksana urusan-urusan pemerintahan dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah;e. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal adalah hubungan antara atasan dan bawahan dalam rangka menjalankan perintah; danf. Seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan dibiayai dan mempergunakan sarana dan prasarana pemerintah pusat. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintahan LokalAdministratif pada hakikatnya hanyalah merupakan kegiatan-kegiatan atau aktifitaspemerintahan yang dilakukanh oleh organ-organ pemerintah pusat yang ditempatkan diwilayah-wilayah negara.2. Pemerintah Lokal Otonom, yakni satuan-satuan pemerintahan lokal yang berada di bawah pemerintahan pusat yang berhak atau berwenang menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Ciri-ciri dari pemerintahan lokal seperti ini, adalah:a. Urusan-urusan pemerintahan atau wewenang pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Lokal Otonom adalah urusan atau wewenang yang telah menjadi urusan rumah tangga sendiri;b. Penyelenggaraan Pemerintahan Lokal Otonom dijalankan oleh pejabat-pejabat yang merupakan pegawai pemerintahan lokal itu sendiri atau dengan kata lain pejabat- pejabat tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah Lokal Otonom itu sendiri;c. Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dijalankan atas dasar inisiatif atau prakarsa sendiri;d. Hubungan antara pemerintahan pusat dan Pemerintahan Lokal Otonom adalah hubungan yang sifatnya pengendalian dan pengawasan, bahkan kalau boleh mengatakan adalah hubungan kemitraan (partnership). 4
  • BAB III PEMBAHASAN Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUDNRI Tahun 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintahterhadap pemerintah daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untukmempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah,dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan,dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Berdasarkan kebijakan politik hukum pemerintah di atas, penyelenggaraanpemerintahan daerah dilakukan dengan penetapan strategi di bawah ini:1. Peningkatan pelayanan. Pelayanan bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan adalah suatu hal yang bersifat esensial guna mendorong atau menunjang dinamika interaksi kehidupan masyarakat baik sebagai sarana untuk memperoleh hak-haknya, maupun sebagai sarana kewajiban masyarakat sebagai warga negara yang baik. Bentuk-bentuk pelayanan pemerintah tersebut, antara lain meliputi rekomendasi, perizinan, dispensasi, hak berusaha, surat keterangan kependudukan, dan sebagainya.2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Konsep pembangunan dalam rangka otonomi daerah ini, bahwa peran serta masyarakat lebih menonjol yang dituntut kreativitas masyarakat baik pengusaha, perencana, pengusaha jasa, pengembang, dalam menyusun konsep strategi pembangunan daerah, di mana peran pemerintah hanya terbatas pada memfasilitasi dan mediasi. Di samping itu, dalam kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya partai politik untuk memberikan pendidikan politik rakyat guna meningkatkan kesadaran bernegara dan berbangsa guna tercapainya tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 5
  • 3. Peningkatan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah ini, guna tercapainya keunggulan lokal dan apabila dipupuk kekuatan ini secara nasional akan terwujud resultant keunggulan daya saing nasional. Di samping itu, daya saing nasional akan menunjang sistem ekonomi nasional yang bertumpu pada strategi kebijakan perekonomian kerakyatan. Dengan berkembangnya globalisasi, demokratisasi, dan transparansipenyelenggaraan pemerintahan tidak akan terlepas dari pengaruh global di atas. Prinsipdemokrasi, pemerataan, dan keadilan menuntut adanya pemberian peran serta kepadawarga negara dalam sistem pemerintahan, antara lain perlindungan konstitusional.Artinya, selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan caraprosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin, badankehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasanmenyatakan pendapat, kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi, sertapendidikan kewarganegaraan. Prinsip keistimewaan dan kekhususan, yakni negaramenghormati tetap sifat-sifat keistimewaan dan kekhususan sehingga pemerintahmemberikan otonomi khusus kepada daerah tertentu dalam ikatan Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI). Di samping itu, kebijakan politik hukum pemerintahan guna efisiensi danefektivitas penyelengaraan pemerintahan daerah, diperlukan peningkatan dengan lebihmemperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantanganpersaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerahdisertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalamkesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan politik hukum itu maka yang paling esensi dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah yang bersifat otonomi, ialah pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban tertentu. Dalamrealita di lapangan, ternyata kebijakan ini hanya tinggal kebijakan belaka, beberapakewenangan tertentu yang berpotensial sering ditarik ulur sehingga berpengaruhterhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hubunganantar pemerintahan, yakni hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah 6
  • provinsi, dengan pemerintah kabupaten/kota, di era awal pemberlakuan otonomi daerah,kebiasaan-kebiasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah terjadi salah tafsiryang berimplikasi pada hubungan masing-masing kepala daerah. Adapun hubunganantar pemerintahan daerah, khususnya hubungan antara pemerintah daerah denganBadan Legislatif Daerah sering terjadi disharmonisasi sehingga mengganggu sistemkemitraan antara pemerintah daerah dan legislatif daerah. Atas dasar itulah, UU No. 22Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan,ketatanegaraan, dan tuntutan otonomi daerah sehingga perlu diganti dengan UU No. 32Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan uraian di atas, sistem pemerintahan di Indonesia meliputi:a. Pemerintahan pusat, yakni pemerintah;b. Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota;c. Pemerintahan desa. Sesuai dengan batasan pengertiannya menurut UU No. 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah maka yang dimaksudkan ialah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun1945. Adapun pengertian pemerintahan pusat yang selanjutnya disebut Pemerintahadalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRI. Di samping itu, penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, atauwalikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.Unsur perangkat daerah ini adalah unsur birokratis yang ada di daerah meliputi tugas-tugas para kepala dinas, kepala badan, unit-unit kerja di lingkungan pemerintah daerahyang sehari-harinya dikendalikan oleh Sekretariat Daerah. Oleh sebab itu, Presidenadalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara, sedangkan gubernur danbupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pemerintahan daerah. 7
  • Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan dengan asas-asassebagai berikut:a. Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).b. Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.c. Asas tugas pembantuan (medebewind), adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam tigakategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola pemerintah pusat (pemerintah);urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi; urusanpemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, meliputi :a. Politik luar negeri;b. Pertahanan;c. Keamanan;d. Yustisi;e. Moneter dan fiskal nasional;f. Agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakansendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkatpemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahdaerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu, penyelenggaraan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahanseperti diatas, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusanpemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku 8
  • wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi dalam kriteria eksternalitas,akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunanpemerintahan, sebagai suatu sistem anatar hubungan kewenangan pemerintah,kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, atau antarpemerintah daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atasurusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaran pemerintahanyang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap danditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan,baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kapubaten/kota,meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensiunggulan daerah yang bersangkutan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsimerupakan urusan dalam skala provinsi dan dalam skala kabupaten/kota, meliputi : 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum; 5. Penanganan bidang kesehatan; 6. Penyelenggaraan pendidikan; 7. Penanggulangan masalah sosial; 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan; 9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;10. Pengendalian lingkungan hidup;11. Pelayanan pertanahan;12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;14. Pelayanan administrasi penanaman modal;15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; 9
  • 16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hubungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam bidang keuangan,meliputi pemberian sumber-sumber keuangan, pengalokasian dana perimbangan, danpemberian pinjaman dan/atau hibah. Adapun hubungan antar pemerintahan daerahdalam bidang keuangan, meliputi bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintahdaerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota; pendanaan urusan pemerintahanyang menjadi tanggung jawab bersama, serta pembiyaan bersama atas kerja sama antardaerah, dan pinjaman dan/atau hibah antar pemerintah daerah. Hubungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam bidang pelayananumum, meliputi kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharan, pengendaliandampak, budi daya, pelestariaan, bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dansumber daya lainnya, serta penyerasian lingkungan, tata ruang dan rehabilitasi lahan. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya antarpemerintahan daerah, meliputi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya yang menjadi kewenangan daerah; kerja sama dan bagi hasil ataspemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta pengelolaan perizinanbersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Daerah yangmemiliki laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, meliputi eksplorasi,eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; pengaturan administratif,pengaturan tata ruang; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan olehdaerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah. Ikut serta dalampemeliharaan keamanan dan ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, paling jauh adalah 12mil, diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepolisianuntuk provinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.Apabila wilayah laut antara provinsi kurang dari 24 mil, kewenangan untuk mengelolasumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengahdari wilayah antar dua provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 dariwilayah kewenangan provinsi dimaksud. Hubungan fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintahdaerah dilaksanakan melalui sistem otonomi, yang meliputi desentralisasi, 10
  • dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (medebewind). Hubungan ini bersifat koordinatifadministratif, artinya hakikat fungsi pemerintahan tersebut tidak ada yang salingmembawahi, namun demikian fungsi dan peran pemerintahan provinsi juga mengembanpemerintahan pusat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hal tersebut dikarenakankebijakan politik yang mengarah kepada prinsip kesetaraan antara pemerintah denganpemerintah daerah, maupun dalam pemerintahan daerah itu sendiri, sebagai suatu sistempemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kontrol pusat atasdaerah dilakukan dengan mekanisme pengawasan yang kelihatannya menunjukkanformulasi cukup ketat dengan mekanisme pengawasan preventif, represif, danpengawasan umum. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan olehpemerintah, meliputi:a. Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;d. Pendidikan dan pelatihan;e. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Kordinasi yang dimaksud dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional,regional, atau provinsi. Pemberian pedoman dan standar tersebut mencakup aspekperencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian, danpengawasan. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi yang dimaksuddilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh daerahmaupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan dan pelatihandimaksud dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah,anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa.Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi dimaksuddilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu dengan memerhatikan susunan 11
  • pemerintahan dan dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/ataulembaga penelitian. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan olehpemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahdan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasanini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah. Hasil pembinaan danpengawasan tersebut digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh pemerintahdan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahyang diberikan kepada pemerintahan daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepaladaerah, PNS daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa dan masyarakat.Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah dapatmemberikan sanksi yang diberikan kepada pemerintah daerah, kepala daerah, anggotaDPRD, perangkat daerah, PNS daerah, dan kepala desa. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yangdilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untukmewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatanyang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencanadan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut secaranasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk tingkat kabupaten/kotadikoordinasikan oleh gubernur, sedangkan untuk tingkat pemerintahan desadikoordinasikan oleh bupati/walikota, dan dapat dilimpahkan kepada camat untukpembinaan dan pengawasan yang dimaksud.a. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pembinaan pengelolaan keuangan daerah provinsi, kabupaten/kota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, berupa pemberian pedoman, berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, dan evaluasi di bidang pengelolaan 12
  • keuangan daerah. Gubernur selaku wakil pemerintah melakukan pembinaan pengelolaan keungan daerah kepada kabupaten/kota di wilayahnya, dan pembinaan ini tidak boleh bertentangan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.b. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD yang bukan bersifat pemeriksaan. Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan internal ini mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan, dan manajemen pemerintah daerah yang melaporkan hasil pengawasannya kepada kapala daerah. Dalam hal pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturandaerah, pemerintah melakukan dua cara sebagai berikut:a. Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah, yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR, sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri dalam Negeri untuk Raperda provinsi, dan oleh gubernur terhadap Raperda kabupaten/kota. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.b. Pengawasan terhadap semua peraturan daerah di luar yang termuat di atas, yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan gubernur untuk kabupaten/kota, untuk memperoleh klarifikasi, terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintahdapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila ditemukanadanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintah daerah tersebut. 13
  • Sanksi dimaksud antar lain berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalanpengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerahbaik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkandaerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturanperundang-undangan. BAB IV KESIMPULAN Pembagian satuan-satuan pemerintahan (daerah otonom) dalam hubungan hierarkimerupakan konsekuensi logis bentuk negara kesatuan, dan pada sisi yang lainmembawa pula konsekuensi pada hubungan wewenang melalui jalur koordinasi danpengawasan, disamping pembinaan dan kerja sama. Hubungan ini bersifat koordinatifadministratif, artinya hakikat fungsi pemerintahan tersebut tidak ada yang salingmembawahi, namun demikian fungsi dan peran pemerintahan provinsi juga mengembanpemerintahan pusat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hal tersebut dikarenakankebijakan politik yang mengarah kepada prinsip kesetaraan antara pemerintah denganpemerintah daerah, maupun dalam pemerintahan daerah itu sendiri, sebagai suatu sistempemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 14
  • 15