Phk   lingkungan!
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Phk lingkungan!

on

  • 484 views

Note: beberapa slide sudah tidak relevan karena perubahan PP

Note: beberapa slide sudah tidak relevan karena perubahan PP

Statistics

Views

Total Views
484
Views on SlideShare
484
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Phk   lingkungan! Phk lingkungan! Presentation Transcript

  • PENDIDIKAN HUKUMKRITIS - LINGKUNGAN Di Merauke Erwin Dwi Kristianto 081327096984 erwin.70tba@gmail.com
  • Dokumen apa yang sudah dimiliki perusahaan /Pemerintah daerah dalam MIFEE?APAKAH ADA PERSOALAN HUKUM LINGKUNGAN?
  • Penegakan hukum Tata Ruanglingkungan Akses Informasi KLHS Pengantar AMDAL
  • Pengantar
  • Jaminan Hak Atas LingkunganHAM diakui sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi (Hak Konstitusional) Bab.XA ttg HAMPs. 28H Ayat (1) : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sertaberhak memperoleh pelayanan kesehatan.”Ps. 28I Ayat (4) : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hakasasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.”Ps. 28I Ayat (5) : “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusiasesuai dengan prinsip negara hukum yang demokaratis, maka pelaksanaanhak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3) “setiaporang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup Pasal 65 (1) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dansehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”
  • Peraturan Perundang-undangan Lingkungan(EnvironmentalLegislation) General Environmental Legislation (GEL); UU No. 32/2009 Sectoral Environmental Legislation (SEL); UU Perindustrian, UU Pertambangan, UU Kehutanan, UU Migas, UU Pengairan Provincial Environmental Legislation (PEL) Local Environmental Legislation (LEL) Ratified Environmental Convention (REC)
  • Pembangunan Berkelanjutan Dan Lingkungan Hidup Dalam UU 21/2001 prinsip-prinsipPembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman padapembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dankeadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Pasal 63 UU 21/2001(1) Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.(2) Untuk melindungi keanekaragaman hayati dan proses ekologi terpenting, Pemerintah Provinsi berkewajiban mengelola kawasan lindung.(3) Pemerintah Provinsi wajib mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.(4) Di Provinsi Papua dapat dibentuk lembaga independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan.(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Perdasi. Pasal 64 UU 21/2001
  • TATA RUANG
  • Wujud Struktur Ruang dan Pola RuangProses Perencanaan Tata ruang, Pemanfaatan Ruang danPengendalian Pemanfaatan Ruang Ruang merupakan bagian dari Lingkungan Hidup
  • DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN Penyusunan RTRW Nasional memperhatikan: (e.) daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan(UU 26/2007 Pasal 19) Daya dukung lingkungan: kemampuan lingkungan hidup utk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain Daya tampung lingkungan: kemampuan lingkungan hidup utk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yg masuk atau dimasukkan kedalamnya(UU 32 th 2009)
  • HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Dalam penataan ruang, setiap orang berhak utk: a. mengetahui rencana tata ruang b. menikmati pertambahan nilai ruang sbg akibat penataan ruang c. memperoleh penggantian yg layak atas kerugian yg timbul akibat pelaksanaan kegiatan pemb yg sesuai dg rencana tata ruang. d. mengajukan keberatan kpd pejabat berwenang thd pembangunan yg tdk sesuai dg rencana tata ruang wilayah e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pemb yg tdk sesuai dg tata ruang kpd pejabat yg berwenang f. mengajukan gugatan ganti kerugian kpd pemerintah dan/ atau pemegang izin apabila kegiatan pemb yg tdk sesuai dg rencana tata ruang menimbulkan kerugian(Pasal 60, UU 26 tahun 2007) Peran masy dlm penataan ruang dilakukan melalui: a. partisipasi dlm penyusunan rencana tata ruang, b. partisipasi dlm pemanfaatan ruang, c. partisipasi dlm pengendalian pemanfaatan ruang(Pasal 65 UU UU 26 tahun 2007) Masyarakat yang dirugikan akibat penataan ruang berhak untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan(Pasal 66, uu 26 tahun 2007)
  • Tata Ruang dan KLHS Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota Dan Kabupaten) Wajib Melaksanakan KLHS Dlm Penyusunan Rencana Tata Ruangnya(Pasal 15, UU PPLH) KLHS: Mengintegrasikan Aspek Lingkungan Dlm Pengambilan Keputusan Pada Tahapan Awal: Kebijakan, Rencana Dan Program
  • KLHS
  • Apa itu KLHS? (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) “Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untukmemastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.” (UU PPLH Pasal 1 angka 10) 14
  • KLHS: Alat Pendukung PerencanaanPemerintah dan pemerintah daerah wajib membuatKLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunanberkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasidalam pembangunan suatu wilayah dan/ataukebijakan, rencana, dan/atau program. UU PPLH Pasal 15 ayat (1) 15
  • Relung Kajian Analisis Lingkungan Kebijakan Rencana Program Proyek KAJIAN ANALISIS LINGKUNGAN Kajian Lingkungan Hidup Strategik (KLHS) KLHS Kebijakan AMDAL KLHS Tata Ruang KLHS Sektor KLHS Regional / Program modifikasi dari Partidario (2000, 2003)
  • Perbedaan KLHS dan AMDAL Atribut AMDAL KLHSAras Keputusan Proyek Kebijakan, Rencana & ProgramKarakter/Sifat Segera, operasional Strategik, visioner, konseptualOutput Rinci/detil Umum/garis besar Alternatif lokasi, disain, konstruksi, dan Alternatif regulasi, teknologi, fiskal, atauAlternatif kebijakan ekonomi operasiDimensi Waktu Jangka pendek sd menengah Jangka menengah sd panjangDampak Mikro, terlokalisir Makro, kumulatif Pembangunan berkelanjutan, NeracaSumber Data Hasil survey lapang, analisis sampel Lingkungan HidupKedalaman Kajian Sempit, dalam, dan rinci Lebar, tidak terlampau dalamTipe Data Lebih banyak yang kuantitatif Lebih banyak yang bersifat kualitatif Ketidak-pastian lebih tinggiAkurasi kajian Lebih akurat Kajian dampak penting, pengelo-laan & Agenda keberlanjutan, bergerak padaFokus sumber persoalan dampak lingkungan pemantauan dampak lingkungan 17
  • Berbagai Macam KLHS TEMATIK MACAM KLHSTata Ruang ● RTRW Nasional ● RTR Pulau ● RTRW Provinsi, Kabupaten, dan KotaRencana ● RPJP NasionalPembangunan ● RPJM Nasional ● RPJP Daerah ● RPJM DaerahPembangunan ● Kebijakan & Program Pembangunan SistemSektor Transportasi ● Kebijakan & Program Pengelolaan Sumberdaya AirPengembangan ● Kebijakan & Program Pengembangan DASWilayah ● Kebijakan Pengembangan JABODETABEK
  • KLHS & AMDAL• KLHS bukan “mega-AMDAL” - KLHS dapat dilakukan dengan metode penilaian cepat (quick appraisal).• KLHS bukan merupakan “prosedur atau kajian yang berdiri sendiri” - KLHS senantiasa dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan.
  • AMDAL
  • Apa itu AMDAL? “ “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal” (UU 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 (1) ) “Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatuusaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.” (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.) 21
  • AMDAL 4 dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Rencana Rencana Analisis Dampak Lingkungan Hidup pengelolaan pemantauan Lingkungan Hidup lingkungan hidup lingkungan hidup (ANDAL) (KA ANDAL) (RKL) (RPL)Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-AMDAL) adalahdokumen/berkas-berkas informasi yang akan dijadikan dasar oleh pemrakarsa dan konsultanuntuk melakukan kajian dan analisa dampak lingkungan.Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah berkas-berkas yang memuatinformasi-informasi secara cermat dan mendalam tentang dampak atas rencana usahadan/atau kegiatan terhadap lingkungan sekitar.Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah berkas-berkas yang memuatrencana/upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat darirencana usaha dan/atau kegiatan.Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah berkas-berkas yang memuatrencana/upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat darirencana usaha dan/atau kegiatan..
  • Kepala BLH Komisi Penilai Amdal Pemrakarsa 2. 1.Kerangka Acuan AMDAL 3. Penilaian KA-ANDAL 4.Keputusan KA-ANDAL 5.Dasar Bagi Penyusunan Studi 6.Penyusunan ANDAL, ANDAL RKL RPL 7. 8.Penilaian ANDAL, RKL RPL 9.Keputusan ANDAL, RKL, RPL10.a.Tidak Layak 10.b.Layak IJIN 11.Dasar Pemberian Lingkungan Lingkungan LINGKUNGAN Ijin Usaha
  • Dimana letak AMDAL? eksplorasi eksploitasi Pasca produksiAMDAL AMDAL? Satu rangkaian kegiatan/usahaperkara Nomor 103 K/TUN/2010 kasus Semen Gresik di Sukolilo – Pati“Putusan majelis hakim Mahkamah Agung ini akan menjadi yurisprudensi tetapterkait ijin lingkungan, bahwa sebuah usaha yang berdampak besar dan pentingadalah rangkaian kegiatan yaitu ekplorasi-eksploitasi-rehabilitasi. Artinyarangkaian kegiatan tersebut wajib hukumnya memiliki ijin lingkungan (AMDALmaupun UKL/UPL) sejak sebuah usaha memulai ekplorasi”
  • DALUARSA & BATALNYA AMDAL PENGAWASAN KEGIATAN PELAKSANAAN RKL/RPL DILAKSANAKAN RENCANA KEGIATAN PUTUSAN TIDAK DILAKSANAKAN KELAYAKAN LH DLM WAKTU 3 TH DALUWARSA SEJAK PUTUSAN KELAYAKAN DIBERIKAN PUTUSAN KELAYAKAN MEMINDAHKANLINGKUNGAN LOKASI USAHA MENGUBAH DESAIN, PUTUSAN PROSES, KAPASITAS KELAYAKAN LH BAHAN BAKU, BATAL BAHAN PENOLONG PERUBAHAN LH YG SGT MENDASAR, AKIBAT PERISTIWA ALAM, ATAU KRN AKIBAT LAIN
  • Banda Aceh Rencana MIFEE: Jembatan Jawa - Sumatra KLHS atau Jawa & Sumatera Jalan utama AMDAL? Malaysia Medan Singapore Jakarta Surabaya
  • STATUS RTRW MERAUKE? Proses Sudah Sudah Mendapatkan Nama Proses PerdaNo Lingkup Rekomendas Pembahasa Persetujuan Wilayah Revisi RTRW i Gubernur n BKPRN Substansi Menteri PU -1 Papua Provinsi - - - V Perda No.2 Merauke Kabupaten - - - - 14 Tahun 2011 Sumber: http://www.penataanruang.net/informasi.asp#fragment-11, diakse 31 Juli 2012 Pasal 25 ayat (1) huruf a Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
  • Akses Informasi
  • AKSES INFORMASIAKSES PARTISIPASIAKSES KEADILAN
  • KONSTITUSI Pasal 28 F UUD 1945“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi danmemperoleh informasi untuk mengembangkanpribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencapai, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
  • TUJUAN UU KIPPasal 3 UU KIPUndang--Undang ini bertujuan untuk:1.menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;2.mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;3.meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;4.mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;5.mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;6.mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau7.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
  • ! Klasifikasi informasi berdasarkan UU KIP Klasifikasi informasi publik berdasarkan Informasi yang dikecualikan (Pasal 17 ), status dan prosedur penyediaan karena memiliki konsekuensi sbb: a. Dapat menghambat proses penegakan hukum, Informasi di b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas Lingkungan Badan kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Publik c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, Status d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: f. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri : g. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat Informasi Informasi pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat Dikeculaikan Terbuka seseorang; h. Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman y t medik). i. Memorandum atau surat-surat antar Badan UjiKonsekuensi Prosedur Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan Tersedia Diumumkan Diumumkan berdasarkan Undang-Undang. Setiap Saat Berkala Serta-merta (Berdasarkan (Proaktif: tidak berdasarkan permintaan) permintaan)
  • Contoh
  • Mekanisme perolehan informasi Maksimal 10 hari kerja + perpanjangan 7 hari kerjaPermohonan PPID Pemberitahuan tertulis & Pemberian informasi  Informasi berada dibawah penguasaannya/tidak;  Memberitahu keberadaan info yang diminta jika di Badan Memberi: Mencatat: Publik lain dan tidak berada di bawah penguasaannya;  Tanda bukti  Nama & Alamat  Menerima/menolak permintaan jika diterima penerimaan  Subyek (sebagian/seluruhnya) dicantumkan informasi yang diminta; permintaan  Format  Menghitamkan/mengaburkan dokumen yang mengandung  Nomor  Cara penyampaian informasi yang dikecualikan pendaftaran informasi  Alat penyampaian dan format informasi;  Biaya dan cara pembayaran;  Pemberitahuan perpanjangan waktu dan alasannya jika Saat menerima pemberian informasi tidak dapat dilakukan dalam 10 hari. permintaan (langsung/elektronik) Saat pengiriman informasi (surat).
  • Pengelolaan Keberatan Internal Pelaksanaan Keputusan oleh PPID Puas Menerima 30 hari Atasan Tanggapan/ PPID KeputusanPeminta PPIDTidak Puas Tidak menerima 30 hari Pengajuan permohonan 14 hari penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi
  • Penegakan Hukum Lingkungan
  • PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PIDANA PERDATAPeringatan •Tindak pidana biasa Gugatan biasaAudit lingkungan •Tindak pidana Class ActionsPaksaan Pemerintahan Korporasi Hak Gugat LSMPencabutan izin Rumusan Delik nya : Hak Gugat instansi Delik Formil Pengelola lingkungan Dilik Materiil Strict Liability Asas Subsidiaritas Hukum Pidana didayagunakan apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata Serta alternatif penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup tidak efektif Pengecualian asas subsidiaritas Tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/ atau Akibat perbuatannya realtif besar dan/ atau Perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat
  • Gugatan Perwakilan (Class Action)• Prosedur beracara dalam persidangan perdata yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau sejumlah kecil orang untuk bertindak sebagai penggugat mengatasnamakan mereka sendiri, sekaligus mengatasnamakan kepentingan puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami penderitaan dan kerugian yang sama dengan yang mewakilinya.• CA bukan Hak Gugat Organisasi! Penggugat, tergugat maupun pengadilan masih terbawa pada pemikiran bahwa class action identik dengan hak gugat organisasi (public interest organization);
  • Citizen suitAkses orang perorangan warga negara untuk dan atas namakepentingan Publik ( termasuk kepentingan lingkungan ),mengajukan gugatan di Pengadilan guna menuntut agarPemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkankepadanya, atau untuk memulihkan kerugian publik yang telahterjadi.Citizen suit memberikan kekuatan kepada warga negara untukmenggugat fihak tertentu yang melanggar undang-undang ataumenggugat negara dan lembaga-lembaga (federal) yang mela-kukan pelanggaran undang-undang atau yang gagal memenu-hi kewajibannya dalam proses implementasi peraturan per –undang-undangan.• Penggugat tidak perlu membuktikan adanya kerugian yang bersifat riil dan tangible• Secara umum, pengadilan cenderung menolak adanya tuntutan ganti kerugian (materiil)
  • Why we care for nature? Because we are human Karena kita manusia Because we are citizens Karena kita wargaD.W. Postma (2006)