Ekonomi pembangunan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ekonomi pembangunan

on

  • 1,072 views

Makalah Ekonomi Pembangunan Jumlah dan Kontroversi

Makalah Ekonomi Pembangunan Jumlah dan Kontroversi

Statistics

Views

Total Views
1,072
Views on SlideShare
1,072
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
19
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Ekonomi pembangunan Ekonomi pembangunan Document Transcript

    • MAKALAH EKONOMI PEMBANGUNAN Jumlah dan Kontroversi Dosen Pengampu Disusun Oleh Kelas A : Kelompok 16 1. Lisa Dwi Hardianti [ 2012 – 11 – 209 ] 2. Marselina Safitri [ 2012 – 11 – 219 ] 3. Siti Zuariyah [ 2012 – 11 – 220 ] PROGDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MURIA KUDUS 2013
    • BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Hingga saat ini, pandangan banyak ahli ekonomi pembangunan terhadap pembangunan ekonomi masih diwarnai oleh dikotomi antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Masih adanya kontroversi antara mana yang lebih dahulu untuk dilakukan dan dicapai, pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pembangunan. Kontroversi tersebut muncul disebabkan karena penerapan strategi pembangunan ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan (growth) dan pemerataan (equity) belum menunjukkan hasil yang memuaskan. 1.2 Tujuan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengertian tentang Pembangunan. 2. Untuk mengetahui pengertian tentang Pembangunan Ekonomi. 3. Mengetahui Kontroversi pada masa orde baru. 4. Bagi dosen, sebagai tolak ukur atau penilaian terhadap mahasiswa dalam memahami Kontroversi pada pembangunan ekonomi. 5. Bagi penulis, sebagai sarana yang bermanfaat untuk memperoleh keterampilan dalam melakukan penulisan dan perbendaharaan pengetahuan tentang Kontroversi pada pembangunan ekonomi 1.3 Rumusan Masalah Masalah yang nantinya akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut: 1.1 Pengertian Pembangunan, 2.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi, 3.1 Kontroversi kontroversi pada masa orde baru.
    • BAB II PEMBAHASAN 1.1 Definisi Pembangunan Istilah pembangunan seringkali digunakan dalam hal yang sama dengan pengembangan. Sehingga istilah pembangunan dan pengembangan (development) dapat saling dipertukarkan. Namun berbagai kalangan di Indonesia cenderung menggunakan secara khusus istilah pengembangan untuk beberapa hal yang spesifik. Meski demikian, sebenarnya secara umum kedua istilah tersebut diartikan secara tidak berbeda untuk proses-proses yang selama ini secara universal dimaksudkan sebagai pembangunan atau development (Rustiadi, 2006:vii-1). Ada yang berpendapat bahwa kata “pengembangan” lebih menekankan proses meningkatkan dan memperluas Dalam pengertian bahwa pengembangan adalah melakukan sesuatu yang tidak dari “nol”, atau tidak membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada, melainkan melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada tapi kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan atau diperluas (Rustiadi, 2006: vii-1). Dalam pada itu, Budiman (1995) membagi teori pembangunan ke dalam tiga kategori besar yaitu teori modernisasi, dependensi dan pasca-dependensi. Teori modernisasi menekankan pada faktor manusia dan budayanya yang dinilai sebagai elemen fundamental dalam proses pembangunan. Kategori ini dipelopori orang-orang seperti (a) Harrod-Domar dengan konsep tabungan dan investasi (saving and investation), (b) Weber dengan tesis etika protestan dan semangat kapitalisme (the protestant ethic and the spirit of capitalism), (c) McClelland dengan kebutuhan berprestasi, (d) Rostow dengan lima tahap pertumbuhan ekonomi (the five stage of economics growth), (e) Inkeles dan Smith dengan konsep manusia modern, serta (f) Hoselitz dengan konsep faktor-faktor non- ekonominya. Secara filosofis, suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai “upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik” (Rustiadi, 2006: vii-1). Pembangunan yang dijalankan di Indonesia sejak tahun 1970-an hingga sekarang masih cenderung fokus pada pembangunan ekonomi, bahkan pada
    • pertumbuhan ekonomi yang cenderung jangka pendek. Sehingga masalah keberlanjutan belum menjadi prioritas utama. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pertumbuhan ekonomi pun kualitasnya semakin memburuk. Apalagi dengan keterbatasan APBN dan sumber daya yang kita miliki, sehingga tidak mengherankan apabila pengambil kebijakan lebih memilih jalan pintas, yang cepat kelihatan hasilnya, kurang memperhatikan keberlanjutannya. Bagi negara seperti Indonesia, yang baru saja keluar dari krisis ekonomi, serta masih menghadapi banyak masalah ekonomi dan sosial yang berat, sehingga menghadapi proses globalisasi baik dalam kerangka ASEAN Free Trade Area (AFTA) tahun 2010, ASEAN Economic Community tahun 2015, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan WTO adalah tidak mudah. Oleh karena itu membangun kembali Indonesia tidaklah mudah pada saat ini. Apalagi membangun secara berkelanjutan ditengah-tengah pasar yang semakin liberal. 2.1 Pembangunan Ekonomi Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi ( economic growth ) ; pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kualitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan
    • alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik. Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat jangka panjang. Di sini juga terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.  Pembangunan sebagai suatu proses Pembanguna sebagai suatu proses artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur dan sejahtera.  Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan dalam kesejahteraan masyarakat.  Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupun kekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. 3.1 Kontroversi Pembangunan Orde Baru 3.1.1 Pembangunan dibidang politik. Dalam sejarah pemerintahan orde baru, sampai saat ini Indonesia telah mengalami 6 kali pemilihan umum. Pemerintah menganggap pemilu- pemilu tersebut sebagai salah satu
    • unsur penting dalam pembangunan nasional di bidang politik dalam rangka memperlancar lajunya proses demokratisasi di Indonesia, sehingga sampai keluar istilah pesta demokrasi. Pemilu 1971 masih diikuti oleh 10 kontestan. Penyelenggaraan Pemilu ketika itu relatif baik dan berita tentang pertentangan fisik antar pengikut kontestan hampir tidak terdengar. Tahun berikutnya dengan dalih pencapaian konsensus nasional untuk kestabilan politik diadakan fusi partai politik sehingga pada pemilu 1977 kontestan yang ikut ambil bagian hanya tinggal 3 saja. Protes dan demonstrasi dari gerakan- gerakan mahasiswa sebagai manifestasi dari ketidakpuasan rakyat kembali muncul. Berbeda dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya, penyelenggaraan pemilu 1977 sampai sidang umum MPR 1978 diwarnai dengan protes gerakan mahasiswa dan konflik fisik antar kontestan pemilu. Korban mulai berjatuhan dan gerakan protes mahasiswa di jawab dengan tindakan- tindakan kekerasan militer. Padahal mitra politik pemerintah orde baru 1965/1966 dalam menjatuhkan presiden Sukarno adalah mahasiswa dan pelajar. Pada penyelenggaraan- penyelenggara Pemilu berikutnya, konflik fisik antar para kontestan makin meningkat. Pada tahun 1985 dengan dalih untuk memantapkan kestabilan politik agar mempercepat lajunya pembangunan ekonomi, pemerintah mengeluarkan undang- undang yang mengatur tentang Pemilu, ormas dan kompososi MPR/DPR. Pada kenyataannya, penyelenggaraan- penyelenggara pemilu setelah disyahkannya UU tsb. makin ditandai dengan konfrontasi fisik antar pengikut- pengikut kontestan yang meminta korban jiwa dan materi yang terlalu banyak. Pemilu 1997 yang sebetulnya sudah diketahui pemenangnya, memakan tidak kurang dari 300 korban jiwa (terutama konfrontasi fisik di Banjarmasin) dan banyak kerugian materil lainnya. Kebijaksanaan- kebijaksanaan pemerintah dibidang politik yang dimaksudkan untuk menstabilkan keadaan politik ternyata malah mendestabilisasi keadaan politik (kontroversi pembangunan politik masa orba). Bandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu 1955 yang diikuti oleh 34 kontestan tapi tidak diwarnai dengan konfrontasi fisik antar para pengikut parpol peserta pemilu dan tidak memakan korban jiwa dan materiel serta hampir tidak ada indikasi pelecehan-pelecehan azas luber. Ada usaha-usaha manipulasi dan pelecahan azas luber (langsung, umum, bebas & rahasia) akan tetapi oknum pelakunya ditangkap petugas keamanan (bukan tentara!). Sejumlah 43.104.464 penduduk mendaftarkan diri sebagai pemilih yang dilangsungkan antara bulan Mei hingga November 1954. Pemilihan anggota parlemen diadakan pada 29 September 1955 dan untuk anggota dewan Konstituante (dewan yang akan membuat UUD) pada 15 Desember 1955. Lebih dari 39 juta atau 91,54% menggunakan hak pilih mereka. Hanya 3,89% atau tidak lebih dari 153.000 suara dinyatakan tidak syah. Bandingkan dengan pemilu 1997 dimana menurut pemerintah tidak kurang dari
    • 14 juta suara atau sekitar 11% dinyatakan tidak syah (golput). Pada 10 November 1956 anggota parlemen/konstituante hasil pemilu 1955 mengadakan sidang pertama dan memilih Wilopo (PNI) sebagai ketua dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi), Fatchurahman Kafrawi (NU), Leimena (Parkindo), Sakirman (PKI) dan Hidayat Ratu Aminah (IPKI) masing2 sebagai wakil ketua (perhatikan kemajemukan komposisi pemimpinan dewan ini!). Hasil terpenting dari dewan ini adalah keputusan No.26/K/PK/1958 yaitu 35 pasal mengenai Hak2 Azasi Manusia. Dalam UUD 45 hanya terdapat 5 pasal (§ 27, § 28, §29 & § 31) mengenai HAM. Perlu dicatat bahwa: (1) Tingkat melek huruf di tahun 1955 jauh lebih rendah dari melek huruf ditahun 1997; (2) Jumlah kelas menengah/orang berpendidikan tinggi ketika itu jauh lebih rendah dari sekarang, disamping itu (3) pertumbuhan ekonomi di tahun 50an jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 90an. Fakta ini membuktikan kemampuan bangsa Indonesia untuk berbeda haluan politik antar sesama mereka dengan tidak mengurangi respek terhadap sesamanya. Tinggi-rendahnya pertumbuhan ekonomi, tinggirendahnya tingkat pendidikan dan banyaknya kelas menengah atau banyaknya orang yang berpendidikan tinggi bukanlah faktor yang menentukan berhasil-tidaknya manifestasi proses demokratisasi. 3.1.2 Pembangunan dibidang ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 30 tahun sangat pesat dan konstant. Pendapatan perkapita 1967: AS $ 80,- 1997 AS$ 990,- atau rata-rata 7% pertahun. Ekspot meningkat dari AS $ 665 juta,- 1967 menjadi AS $ 52 Milyard AS$ 1997 atau tumbuh rata rata 9% pertahun. Investasi modal asing maupun dalam negri juga meningkat pesat. Pendek kata pertumbuhan materiel meningkat pesat. Pertumbuhan ekonomi yang sedemikian pesat mengakibatkan pemerintah RI di tahun 90an mendapat pujian dari WB, IMF,OECD, UNCTAD, berbagai institusi & media internasional dan dari banyak negara maju maupun berkembang. Tahun 1985 organisasi PBB yang bergerak dibidang pangan FAO memberi penghargaan pada Presd. RI. atas pencapaian swasembada pangan di Indonesia. Laporan ekonom profesional dari World Bank 19 Juni 1997 mengatakan bahwa awal milenium yang akan datang Indonesia akan menjadi salah satu dari 20 negara yang ekonominya terbesar/terkuat didunia. Pada 8 September 1997 presiden Suharto kembali mendapat penghargaan, kali ini dari UNDP atas keberhasilannya dalam mengentaskan kemiskinan. Fakta yang kontroversil dengan penghargaan & pujian diatas adalah bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak mampu mengatasi masalah pengadaan pangan
    • minimum untuk menghindari terjadinya kelaparan. Sejak Juli 1997 sedikitnya 500 orang di 5 kabupaten di Irian Jaya meninggal karena kekurangan pangan. Selain itu di Sumsel, NTT, Kalteng bahkan Jateng diberitakan bahwa didaerah tsb terdapat banyak orang yang menderita kelaparan. Tragisnya DPR yang baru dilantik awal Oktober 1997 tidak mengajukan pertanyaan kepada pihak pemerintah mengenai tragedi tsb. apalagi menyatakan bencana kelaparan tsb. sebagai bencana nasional. Sekalipun demikian FAO dan UNDP tidak mau mencabut penghargaan mereka. Pertumbuhan ekonomi yang dipuji lembaga-lembaga ekonomi internasional bukannya tidak memakan ongkos atau bahkan korban pembangunan. Hutang LN RI 1967 berjumlah AS$ 2,3 milyard sedangkan di tahun 1997 berjumlah AS$ 145 milyard. Hutang LN RI tumbuh rata rata 14% pertahun atau 2 kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Padahal Indonesia selama 30 tahun ini mengekspor banyak hasil bumi. Lebih dari separuh ekspor Indonesia terdiri dari hasil bumi: migas, barang2 tambang, karet, kopi teh dan hasil2 hutan seperti kayu lapis, rotan, serta kayu olahan lainnya yang proses eksploitasi dan pengolahannya menyebabkan kerusakan lingkungan (sebagian besar diakibatkan oleh praktek bisnis konglomerat pemegang Hak Pengusahaan Hutan) yaitu kebakaran diatas hampir 1 juta ha. hutan (tidak kurang dari 10 orang telah meninggal dunia karena sesak napas dan sekitar 22 juta orang mengalami gangguan saluran pernapasan). Kerugian langsung maupun tidak langsung dari kerusakan lingkungan dan terancamnya jiwa penduduk demi lajunya deru pembangunan sebenarnya mengurangi angka pertumbuhan ekonomi tetapi kerugian-kerugian tersebut tidak dimasukkan dalam hitungan neraca pembangunan ekonomi. Desember 1967 nilai tukar Rp-AS$ 235. Bulan September 1997 nilai tukar tersebut pernah mencapai angka Rp. 4000,-. Kamis tgl 6 Nov tercatat Kurs AS$ = Rp. 3440,- Dengan perkataan lain selama 30 th terakhir nilai Rp turun sampai 1602% atau rata rata turun 31% pertahun sehingga IMF, World Bank dan pemerintah AS turun tangan dan membantu dengan rescue package program plus dana segar AS$ 30 milyard (jauh lebih banyak dari perkiraan para ahli!!). Proses peningkatan peran sektor industri yang menggantikan sektor pertanian dalam proses pembangunan menyebabkan terusirnya petani kecil dari desa dan berkurangnya lahan pertanian sampai 1 juta ha (untuk membangun pabrik demi industrialisasi dan westernisasi gaya hidup; mis. pembangunan real estate, super markt, mall, villa, hotel dan lapangan golf bergaya "barat"). Kebijaksanaan pembangunan yang sedemikian, dimana kegiatan investasi
    • banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan Jawa (lebih dari separuh terkonsentrasi di Jabotabek) menimbulkan kesenjangan kota-desa, Jawa-luar Jawa, sektor industri vs. pertanian dan konglomerat vs. pengusaha kecil. Bapenas pernah mengumumkan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan di tahun 1993 menurun menjadi hanya 27 juta jiwa atau hanya 14% saja. Kedengarannya hebat tetapi sayang tolok ukur garis kemiskinan yang diambil sangat rendah, yaitu penduduk dengan tingkat konsumsi tidak lebih dari Rp. 20.000/bulan. Jika batas garis kemiskinan diambil dari Kebutuhan Fisik Minimum yang dikeluarkan oleh Depnaker 1993, yaitu Rp.80.000,-/bulan, maka tidak kurang dari 90% atau sekitar 180 juta jiwa masih hidup dibawah garis kemiskinan. Termasuk kategori ini adalah nelayan kecil, buruh tani, petani gurem, buruh kasar, pedagang asongan dan para penganggur. Penduduk yang terkena program pendidikan pemerintah juga masih sedikit. Tidak kurang dari 70% dari orang yang bekerja berpendidikan paling tinggi tamat Sekolah Dasar dan hanya 4% berpendidikan universitas atau akademi. Perhatian pemerintah untuk bidang kesehatan juga sangat minim. Mentri negara untuk urusan wanita Mien Sugandhi awal November 1997 menyatakan bahwa tingkat kematian ibu dan bayi saat melahirkan di Indonesia mencapai angka 390 per 100.000 atau tertinggi di Asia. Pantaskah pemerintah RI menerima pujian2 atas prestasi pembangunannya? Sekian (Priyanto). BAB III STUDI KASUS KONTROVERSI KEK SULTRA : POLEMIK ANTARA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PELESTARIAN EKOLOGI Indonesia tak perlu di ragukan lagi merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat besar, dengan potensi SDA yang dimiliki tersebut menjadikan Indonesia sebagai sasaran investasi yang potensial dan menarik bagi para investor. Hal ini
    • menjadikan tantangan akan pengelolaan SDA juga semakin besar karena pengelolaan SDA akan sangat berkaitan dengan aspek ekonomi dan ekologi. Pembangunan nasional dalam era reformasi dan otonomi daerah sekarang ini, bidang ekonomi cenderung berbenturan paling keras dengan urusan lingkungan hidup (ekologi), karena pembangunan ekonomi dan pelestarian ekologi bagaikan dua sisi yang berlainan tapi sangat berkaitan karena di satu sisi pembangunan ekonomi perlu dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat tetapi di lain pihak pembangunan ekonomi sedikit banyak akan membawa dampak bagi pelestarian ekologi. Hal ini di sebabkan sebagian besar terminologi ekonomi terbukti gagal mempertemukan keperdulian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu merupakan tugas yang sangat berat bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dalam hal pengelolaan SDA, agar pendayagunaan SDA dilakukan sedemikian rupa demi kesejahteraaan rakyat tetapi tidak melupakan sisi pelestarian ekologi. Dan hal inilah juga yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (SULTRA) dalam rencana penetapan SULTRA sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam mensinkronkan antara pembangunan ekonomi daerah dan pelestarian ekologi. Sulawesi Tenggara memiliki hampir semua modal pembangunan, modal sumberdaya alam yang besar, modal sosial yang khas, SDM dll yang semuanya perlu dijaga keharmonisannya dalam sebuah aransemen pembangunan yang pas. Merubah paradigma terhadap pembangunan. Setiap analisa yang dilakukan harus melihat keterkaitan sebagai satu pendekatan menyeluruh. Paradigma dengan penekanan lebih pada ekologi mengubah cara pandang parsial menjadi menyeluruh karena masing-masing bagian ini menentukan dinamika dari keseluruhan. Paradigma ini sejalan dengan tujuan gerakan Deep Ecology yang menuntut suatu etika baru yang tidak hanya berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada bentang alam dan mendukung suatu gaya hidup yang selaras dengan alam yang diperjuangkan melalui isu lingkungan dan politik. Pembangunan Ekonomi Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu struktur ekonomi dari yang bercorak tradisional ke modern. Dimana dalam pembangunan ekonomi diupayakan terjadinya kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial dengan cara memperkecil tingkat pengangguran dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, investasi memiliki peran yang sangat dominan, yaitu untuk mempertinggi kemampuan dalam hal menghasilkan barang produksi. Dalam pembangunan ekonomi, barang produksi yang dimaksud tersebut di bagi menjadi lima(5) kelompok besar yaitu pertanian, pertambangan, manufaktur, perdagangan, dan jasa. Pembangunan ekonomi pada
    • lima kelompok besar barang produksi tersebut di tujukan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menghapus kemiskinan. Dimana pembangunan ekonomi harus memenuhi unsur-unsur pembangunan, yaitu dilaksanakan melalui proses perencanaan yang terarah, kemajuan dan perbaikan dalam berbagai segi kehidupan, peningkatan mutu Sumber Daya Manusia, Serta pembangunan yang berkelanjutan atau proses yang terus menerus. Pelaksanaan Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dimana pembangunan ekonomi di cantumkan dalam tiga misi penting yang intinya yaitu, pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan, serta perwujudan kesejahteraan rakyat dan memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Sasaran dari pencantuman misi penting pembangunan ekonomi yang tertuang dalam GBHN tersebut yaitu terciptanya perkonomian yang mandiri dan handal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, adanya peningkatan kemakmuran rakyat yang semakin merata dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, adanya stabilitas ekonomi yang bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh, koperasi yang sehat dan kuat, adanya perdagangan yang maju dengan sistem distribusi yang baik, adanya pendayagunaan SDA yang optimal di dukung oleh SDM yang berkualitas dan professional, adanya iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta yang paling utama yaitu pemeliharan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelestarian Ekologi Komponen lingkungan adalah milik umum seperti laut, udara, angin dan air, namun manfaat dan kerugian lingkungan selalu berada di luar perhitungan (externality) biaya perusahaan/negara. Lingkungan tunduk kepada hukum alam seperti keterkaitan keanekaragaman hayati yang tidak masuk perhitungan ekonomi pasar, tetapi ketiadaan fungsi alam ini jelas menimbulkan distorsi ekonomi. Sumber Daya Alam melalui dimensi ekologi harus dipandang sebagai aset utama di dalam proses ekonomi yang berdampak pada kehidupan sosial-budaya manusia. Banyak kebijakan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah, belum ada yang berupaya kearah mengganti kerusakan udara, air, tanah, hutan, pesisir dan laut. Industri/Negara secara sadar harus menginternalkan berbagai eksternalitas yang ditimbulkan oleh lingkungan melalui retribusi, pajak, pengutan dan iuran lingkungan (Green tax), yang diimplementasikan dalam komponen harga melalui kebijaksanaan ekonomi makro. mengurangi emisi-emisi, melestarikan keanekaragaman hayati, menggunakan sumber daya biologi terpulihkan secara berkelanjutan dan mempertahankan keterpaduan ekosistemekosistem lain dalam ekosistem besar biosfer bumi. Masalah kerusakan lingkungan di Indonesia lebih rumit dan kompleks, karena seringkali kebijakan ekonomi pemerintah belum berpihak pada pelestarian lingkungan sehingga mengakibatkan
    • terjadinya perusakan lingkungan. Hal ini terjadi di akibatkan belum adanya keinginan nyata untuk merubah pola pengeelolaan dan pendayagunaan SDA yang selama ini terkesan memberikan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan serta pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Hingga masih tampak jelas adanya konflik pengelolaan/penggunaan SDA akibat terlalu kuatnya ego sektoral, lemahnya koordinasi dan penegakan hukum, lemahnya kepekaan SDM dan alasan klasik mengenai kurangnya dana dalam mengelola lingkungan hidup. Sehingga upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup menutupi kerugian ekonomi. Apalagi di era otonomi daerah yang menuntut agar daerah dapat lebih besar menikmati hasil eksploitasi SDA dan lingkungan yang dapat memicu motivasi negatif untuk mengeksploitasi terus-menerus demi kepentingan jangka pendek. Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Terhadap Pelestarian Ekologi Pembangunan ekonomi merupakan dua sisi yang berlainan tapi sangat mungkin untuk di selaraskan. Oleh karenanya konsekwensi dari pembangunan ekonomi pasti mempunyai dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat, kemajuan-kemajuan (dampak positif) itu adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, membawa perubahan pada struktur ekonomi dari bercorak tradisional ke modern, mengurangi kesenjangan antara golongan masyarakat kaya dan miskin, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan dampak negatif yang di timbulkannya khususnya dalam pelestarian ekologi adalah adanya pabrik akan menimbulkan polusi bagi masyarakat sekitar, dan lingkungan industri dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti tanah, sumber air tercemar dll. Krisis lingkungan bukan hanya persoalan tehnis yang memerlukan perubahan kesadaran manusia dan sistem ekonomi adalah hal yang sangat mendasar. Indikator keberhasilan pembangunan harus di ukur dengan nilai ekologi yang dapat mensejahterakan masyarakat yaitu manusia hidup selaras harmonis dengan alam. Dimana pembangunan yang dilaksanakan dengan tetap menjaga keharmonisan peran manusia sewagai bagian dari komunitas dan ekosistem terutama memberi prioritas pada kelestarian bentuk-bentuk kehidupan alam untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta sadar bahwa ekonomi bukanlah tanpa batas, karena Tidak dapat di pungkiri bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang bersentuhan dengan pemanfaatan SDA akan memberikan dampak pada pelestarian ekologi baik itu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu di adakan suatu sinkronisasi antara pembangunan ekonomi khususnya yang menyangkut pendayagunaan dan pengelolaan SDA dengan pelestarian ekologi. Sinkronisasi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian ekologi hanya dapat tercapai apabila pemerintah mampu memberikan jaminan bahwa pendayagunaan SDA akan di gunakan sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat. Dimana pemerintah dalam pengelolaan SDA selain memerlukan investasi dari para investor yang akan di pergunakan untuk menyiapkan dan meningkatkan infrastruktur pembangunan yang diharapkan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,
    • juga harus menerapkan aturan yang tegas bagi para investor terutama harus memenuhi persyaratan dan kajian-kajian yang bersifat lingkungan seperti AMDAL, PESDA, IPAL dll yang merupakan syarat utama dalam pendayagunaan SDA, dimana pemerintah harus mengusahakan berbagai cara dalam rangka pelestarian lingkungan dan pencegahan perusakan lingkungan agar pembangunan yang dilaksanakan tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan SDA. di samping hal tersebut yang perlu di perhatikan oleh pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi industri sehingga pembangunan ekonomi yang berbasis pendayagunaan SDA nantinya lebih banyak mendatangkan efek manfaat daripada mudharat bagi masyarakat. BAB IV KESIMPULAN
    • DAFTAR PUSTAKA http://suryopurnomo12.blogspot.com/2013/02/kontroversi-kek-sultra-polemik-antara.html