Rakor sosialisasi sdsmp rsbi swasta
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Rakor sosialisasi sdsmp rsbi swasta

on

  • 1,081 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,081
Views on SlideShare
1,081
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
19
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Rakor sosialisasi sdsmp rsbi swasta Rakor sosialisasi sdsmp rsbi swasta Document Transcript

  • Rapat Koordinasi dan Sinergis Penyelenggaraan Pembinaan SSN / SBI SD dan SMP swastadi Jawa Barat KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK) DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 2011 TERM OF REFERENCEPROGRAM : RAPAT KOORDINASI SSN/SBI DINAS PENDIDIKAN JAWA BARATTAHUN ANGGARAN : 2011
  • BAB I LATAR BELAKANGPendidikan merupakan wahana yang paling strategis untuk meningkatkan kualitassumber daya manusia. Pendidikan dapat mempersiapkan generasi muda yang sadariptek, kreatif dan memiliki solidaritas-etis sebagai gambaran manusia modern masadepan.Sejarah negara maju menunjukkan bahwa kemajuan dunia pendidikan akanmenghasilkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyatnya. Pendidikanmenumbuhkan bangsa yang cerdas, dimana kecerdasan ini melandasi kemajuan danketeraturan kehidupan sosial dan politik, dan kecerdasan memajukan ekonomi suatubangsa.Begitu strategisnya peran pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDMIndonesia. Namun demikian penyelenggaraan pendidikan di Indonesia bukan tanpamasalah. Masih banyak permasalahan pendidikan yang pelik yang dihadapi olehbangsa kita saat ini, antara lain adalah rendahnya mutu pendidikan, kurangnyarelevansi pendidikan, kurang efektifnya manajemen pendidikan, rendahnya mututenaga pendidikan, rendahnya realisasi anggaran pendidikan, rendahnya imbalankesejahteraan bagi tenaga kependidikan, dan masih belum meratanya kesempatanmemperoleh pendidikan. Selain itu memasuki abad ke-21 penyelenggaraan dansistem pendidikan kita dihadapkan pada beberapa tantangan besar yaitu denganadanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi sertatuntutan dan tantangan globalisasi, demokratisasi dan HAM.Departemen Pendidikan Nasional dalam rangka menyelenggarakan pembangunanSistem Pendidikan Nasional telah memiliki visi tahun 2025, yaitu ”Insan IndonesiaCerdas Kompetitif Tahun 2025”. Berdasarkan visi tersebut pembangunan SistemPendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003,diselenggarakan dengan menggunakan 3 (tiga) strategi pembangunan sebagai pilar,yaitu : (1) Investasi Akses, (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan DayaSaing, (3) Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik. PenyelanggaraanPembangunan Sistem Pendidikan Nasional tersebut dilaksanakan pada setiap jalur,jenjang dan satuan pendidikan, tidak terkecuali pada satuan pendidikan TK,SD, SMP,SMA dan SMK.Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu dari Organisasi PerangkatDaerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab secara
  • teknis dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Jawa Barat.Penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Jawa Barat harus diselaraskan gunapencapaian Visi Pembangunan Jawa Barat sebagaimana tertuang dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Barat(sesuai Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013), yaitu :“Tercapainya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis DanSejahtera”Berdasarkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersebut di atas, makadengan mempertimbangkan berbagai issu strategis bidang pendidikan, kondisi,permasalahan, tantangan serta peluang Jawa Barat di bidang pendidikan, maka DinasPendidikan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Visi Pembangunan Pendidikandi Jawa Barat tahun 2009 – 2013, sebagai berikut : ”AkselerasiPembangunan SDM Yang Cerdas Dan Berahlak Mulia Serta Mengusai IlmuPengetahuan, Berdaya Saing Menuju Terwujudnya Masyarakat Jawa BaratYang Mandiri, Dinamis Dan Sejahtera”.Visi pembangunan pendidikan di Jawa Barat 2009-2013, selaras dan sinergis dengancita-cita yang terkandung dalam Visi Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional 2025maupun Visi Pembangunan Pemerintan Provinsi Jawa Barat 2008-2013 (sebagaimanatertuang dalam RPJMD 2008-2013 Provinsi Jawa Barat. Keselarasan dan sinergitaskandungan cita-cita atau visi tersebut diwujudkan melalui keselarasanpenyelenggaraan kebijakan pembangunan pendidikan di Jawa Barat, antaraPemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.Salah satu kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan adalah kebijakanpengembangan sekolah bertaraf internasional dalam rangka pelaksanaanketentuan UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 50 ayat (3)). Kebijakan tersebut menyatakanbahwa ”Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah menyelenggarakansekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjangpendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertarafinternasional”. Untuk itu, maka Pemerintah menerbitkan beberapa perangkatperaturan perundangan-undangan yang bersifat operasional, agar kebijakan tersebutberjalan secara efektif. Pemerintah menerbitkan PP No. 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan (SNP), yang di dalamnya mengatur penyelenggaraan 8(delapan) standar penyelenggaran pendidikan nasional, yaitu : (1) Standar Isi, (2)Standar Kompetensi Lulusan, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidikan dan TenagaKependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7)Standar Penilaian dan (8) Standar Pembiayaan.
  • Demikian juga Pemerintah menerbitkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota, dalam rangka mengatur pembagian kewenangan dalamrangka desentralisasi. Berkaitan dengan pengaturan bidang pendidikan, dalampengembangan sekolah bertaraf internasional, dijelaskan tentang pembagian urusankewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan PemerintahKabupaten Kota sebagai berikut : (1) Pemerintah berwenang dalam penyelenggaraandan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertarafinternasional, (2) Pemerintah Daerah Provinsi berwenang dalam penyelenggaraandan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertarafinternasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (SMP/MTs dan SMA/MAdan SMK), dan (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang dalampenyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertarafinternasional (SD).Untuk mewujudkan serta mensukseskan apa yang telah dicanangkan oleh DinasPendidikan Jawa Barat, maka Rapat Koordinasi dan Sinergis PenyelenggaraanPembinaan SSN / SBI SD dan SMP swastadi Jawa Barat pada tahun 2011adalahsesuatu hal yang memang harus dilaksanakan. Hal ini tiada lain untuk menyamakanvisi dan misi dalam mensukseskan atau mewujudkan program pendidikan SSN danSBI di setiap wilayah Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat.Kegiatan RAKOR PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KUALITAS DAN KUANTITASSSN/SBI SD dan SMP SWASTA di JAWA BARAT TAHUN 20011 diselenggarakandalam rangka meningkatkan intensitaskoordinasi dan sinergitas penyelenggaraanprogram Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Sekolah Standar Nasional di JawaBarat kegiatan ini merupakan tindak lanjut kegiatan sejenis di awal tahun masihterkait dengan pengembangan sinergitas dan harmoni dalam rangka merealisasikanseluruh program yang akan dan telah dilaksankan pada tahun berjalan. Kegiatan inidiperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program sekaligus jugamengembangkan program berikutnya. Koridor kegiatan adalah membangun linkkoordinasi, sinkronisasi dan menumbuhkan pengertian serta pemahaman seluruhstakeholder akan pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional di JawaBarat.Kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas dan menyampaikan kebijakan-kebijakanyang baru terkait dengan Sekolah Standar Nasional jenjang SD dan SMP di JawaBarat. Beberapa analisis implementasi kebijakan strategis pengelolaanpenyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat, mencakup program-program kegiatanyang direncanakan tahun 2011 ini, termasuk di dalamnya tentang implementasiberbagai upaya peningkatan media pembelajaran, menyeenggarakan keg teknisiatan
  • , bimbingan teknis dan asistensi program, dan peningkatan mutu lainnya. KegiatanRapat Koordinasi dan Sinergitas ini diharapkan menghasilkan satu komitmen yangdidalamnya tercakup pengertian dan kesepahaman dari seluruh pihak yang terkait,sehingga pada tataran implementasi seluruh kebijakan meupun program kegiatanmenyangkut pengembangan SSN jenjang SD dan SMP di Jawa Barat yang sedangberjalan di tahun 2011 dan rencana tahun 2011 dapat dilaksanakan secara efektif,proposional, rasional, objektif, adil dan akuntabel.Kita semua berharap mudah-mudahan Rapat Koordinasi dan Sinergitas ini akanmemberikan manfaat yang besar bagi penyuksesan berbagai upaya peningkatanmutu pendidikan SSN jenjang SD dan SMP di Jawa Barat khususnya, dan dalam skalanasional pada umumnya.
  • BAB II DASAR HUKUM KEGIATAN RAKORLANDASAN/DASAR HUKUM (FIX) Beberapa landasan atau dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalampenyelenggaraan RAKOR penyusunan Pedoman Operasional ini, yaitu :1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 78 /2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada kenkang Pendidikan Dasar dan Menengah;5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 133/U/2003 tentang Pemberian Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);8. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;9. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 31 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Jawa Barat;
  • 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tahun Anggaran 2011 tentang Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SSN-SBI, pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, yang telah tanggal 29 Januari 2011. BAB III TUJUAN KEGIATAN RAKORAdapun tujuan dari diselenggarakannya Rakor oleh Dinas Pendidikan PemerintahProvinsi Jawa Barat ini tiada lain untuk mewujudkan kordinasi dan sinergitaspelaksanaan program dan peningkatan penyelenggaraan/pengelolaan SSN SBIbidang pendidikan dasar (SD,SMP) swasta di Jawa Barat pada tahun 2011. Dengantujuan sebagai berikut ini :1. Memberikan petunjuk operasional untuk melaksanakan sebuah pengelolaan dan pemanfaatan Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SSN-SBI, pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat yang besumber dari dana APBD Provinsi tahun anggaran 2011 secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.2. Memberikan pedoman yang bersifat operasional untuk melaksanakan secara teknis Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SSN-SBI, pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang bersumber dari APBD Provinsi tahun anggaran 2011, sehingga dapat dihasilkan kinerja kegiatan pembinaan SSN dan SBI secara optimal.3. Menyediakan pedoman yang bersifat operasional dan menjadi bagian dari sistem dan prosedur kerja, serta sistem pengendalian manajemen dan penunjang tata tertib administrasi Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SSN-SBI, pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat tahun 2011, di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.4. Memberikan pedoman secara teknis tentang petunjuk pengembangan teknis pelaksanaan SSN-SBI pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Instansi Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat.
  • 5. Memberikan pedoman secara teknis tentang petunjuk pengembangan teknis pelaksanaan SSN-SBI di Sekolah yang menjadi percontohan penerapan dan pengembangan SSN dan SBI di Jawa Barat.6. Mewujudkan koordinasi dan sinergitas awal tahun pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan/pengelolaan SSN SBI bidang pendidikan dasar (SD,SMP) swasta di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011. BAB IV SASARAN KEGIATAN RAPAT KORDINASITentunya untuk lebih mengimplementasikan apa yang telah tertuang dalam Visi danmisi dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berhubungan eratdengan dunia pendidikan diperlukan suatu kerjasama yang sinergis dengan berbagaistakeholder. Adapun sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan itu terdiri dari 26 Kota/Kabupaten dengan dinas atau intansi yang terkait sebagai berikut :a. Unsur BAPEDA Provinsi Jawa Baratb. Unsur BAPEDA Kota/Kab se-Jawa Baratc. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Baratd. Dinas Pendidikan Kota/Kab. Se-Jawa Barate. Subdin/Bidang Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Baratf. Subdin/Bidang Pendidikan Dasar Kota/Kab. Se-Jawa Baratg. Seksi yang menangani pengelolaan SD, SMP Provinsi Jawa Barath. Seksi yang menangani pengelolaan SD, SMP Kota/Kab. Se-Jawa Barat
  • BAB V LANGKAH KEGIATANLangkah kegiatan dari Rapat Kordinasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan JawaBarat ini, diharapkan mampu membuat suatu langkah yang dapat menunjangprogram program yang berhubungan langsung dengan program SSN/ SBI. Langkahitu antara lain :a) Menyusun buku pedoman Rapat Koordinasi untuk persiapan pelaksanaan Program/Kegiatan penyelenggaraan/pengelolaan SSN SBI bidang pendidikan dasar (SD,SMP) di Jawa Barat tahun 2011;b) Melaksanakan Rapat Panitia Pelaksana dan Pengarah untuk persiapan pelaksanaan Program/Kegiatan penyelenggaraan/pengelolaan SSN SBI bidang pendidikan dasar (SD,SMP) di Jawa Barat tahun 2011;c) Mencetak buku pedoman Rapat Koordinasi Untuk Persiapan Pelaksanaan Program/Kegiatan penyelenggaraan/pengelolaan SSN SBI bidang pendidikan dasar (SD,SMP) di Jawa Barat tahun 2011;d) Melakukan Rapat Koordinasi Untuk Persiapan Pelaksanaan Program/Kegiatan penyelenggaraan/pengelolaan SSN SBI bidang pendidikan dasar (SD,SMP) di Jawa Barat tahun 2011.
  • BAB VI MANAJEMEN PELAKSANAANa. Organisasi- Panitia Pengarah Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Kepala bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Kepala Seksi Pembinaan SSN dan SBI SD SMP Bidang Pendidikan Dasar- Panitia Pelaksana Penanggungjawab kegiatan : …………………… Ketua pelaksana : ………………………………. Sekretaris : ………………………. Seksi-seksi Sie. Acara/Persidangan : ………………………. Sie. Materi/Makalah Persidangan : ……………………………… Sie. Perlengkapan dan Peralatan : …………………………. Sie. Konsumsi dan Akomodasi : ………………………………. Sie. Publikasi dan Dokumentasi : …………………………….. Job DescriptionNo Keterangan Tugas Pokok Rincian Tugas1 Seksi Acara - Mengatur Acara - Menyusun rangkaian acara Rapat koordinasi awal tahun sinergitas penyelenggaraan program dan kegiatan pembinaan SD dan SMP SBI Provinsi Jawa Barat.
  • - Mengkoordiansikan tim acara dengan petugas protokoler dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat - Menyusun serta menginformasikan peserta dan undangan yang akan di undang.2 Seksi Materi/Makalah - Penyedia modul - Menyusun dan menyiapkan Persidangan Pelaksanaan seminar kit mulai dari penyusunan persidangan kegiatan modul, pengadaan alat tulis rapat koordinasi kantor, tas seminar3 Seksi Perlengkapan dan - Penyedia Fasilitas - Menyediakan fasilitas persidangan Peralatan Pelaksanaan seperti Infocus, Big Screen, Persidangan rapat Sound, Laptop, koordinasi4 Seksi Konsumsi dan - Penyedia Fasilitas - Menyediakan dan mengatur Akomodasi Penginapan dan jadwal makan pagi, makan siang, konsumsi peserta dan makan malam dan coffee break undangan kegiatan rapat - Menyediakan dan mengatur koordinasi tempat penginapan bagi peserta dan tamu undangan rapat koordinasi awal tahun sinergitas penyelenggaraan program dan kegiatan pembinaan SD dan SMP SBI Provinsi Jawa Barat.5 Seksi Publikasi dan - Penyedia informasi dan - Mempublikasikan acara rakor Dokumentasi Dokumntasi pelaksanaan melalui alat peraga informasi kegiatan rakor seperti Spanduk, Baligho, dan X- Banner. - Mengabadikan pelaksanaan kegiatan Rakor dengan menggunakan media elektronik seperti video shooting, camera digital.
  • b. Jadwal Materi 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Menyusun buku pedoman Rapat Koordinasi Mencetak buku pedoman Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi
  • c. RANGKAIAN ACARA Terlampird. LOKASI/TEMPAT ………………………………………..e. ANGGARAN Terlampir