• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Jaja perk. adat lengkap  1
 

Jaja perk. adat lengkap 1

on

  • 6,900 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,900
Views on SlideShare
6,900
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
83
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Jaja perk. adat lengkap  1 Jaja perk. adat lengkap 1 Document Transcript

    • BAB I PENDAHULUANA. Pengantar Isi Tulisan Hukum itu ada dan berlaku dalam masyarakat. Karena itu, sebagai salah satu masalah manusia, hukum merupakan suatu permasalahan yang senantiasa dihadapi umat manusia dimana dan dalam waktu kapanpun. Berkaitan dengan itu, Harolp J. Berman, mengtakan hukum itu adalah: "One of the deepest concern of all civilized men every where".1 Sebagai suatu permasalahan yang paling dalam bagi setiap manusia yang berperadaban dimanapun juga). Proses kehidupan hukum menampakan diri dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk peraturan yang tertulis, tidak tertulis, lembaga-lembaga hukum maupun sebagai proses yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis itu adalah hukum adat. Oleh karena itu, hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya akan merupakan sebuah permasalahan juga dan senantiasa sebagai suatu permasalahan yang selalu dihadapi oleh bangsa dan negara kita,1 Harolp J. Berman, Talks on American Law, Voice of America Forum Lectures, Washington,1973, hal.3. 1
    • apalagi dalam kerangka pembangunan nasional. Oleh sebagiansarjana, hukum adat dipandang sebagai salah satu kebanggannasional yang dimiliki bangsa Indonesia, karena dari hukum adatdapat dilihat bentuk dan wajah kepribadian bangsa. Sehubungandengan itu M. Nasroen, mengatakan: Bahwa keasanggupan bangsa Indonesia dalam soalkebudayaan, ternyata dari hukum adat ini adalah tinggi mutunyadalam mengatur ketatanegaraan dan mengatur budi pekerti danpergaulan hidup manusia. Hukum adat ini adalah asli kepunyaandan ciptaan bangsa Indonesia sendiri.2 Akan tetapi kita harus ingatdan sadar bahwa sekarang ini hukum adat eksistensinya dalamsuasana perubahan sosial yang sangat cepat. Sejak tahun 1945, dirasakan telah mulai terjadi perubahansosial yang cukup mencolok, bila dibandingkan dengan tahun-tahunsebelumnya. Hal ini disebabkan, sejak saat itu, prosesperkembangan masyarakat berubah dengan cepat, dari proses yangsifatnya spontan, yaitu yang dibiarkan pada perkembangan spontandari faktor-faktor sosial budaya dalam masyarakat, sekarangdiarahkan pada suatu keadaan masyarakat yang dicita-citakan, 2 M. Nasroen, Falsafah Indonesia, Bulan Bintang Jakarta, 1967, hal.14 2
    • yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Dalam perkembangan yang demikian, hukum adat senantiasa dipermasalahkan, yaitu mengenai bagaimana kedudukan hukum adat, baik kedudukannya sebagai bagian dari tata hukum Negara Republik Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan pembinaan hukum nasional dan pembangunan pada umumnya. Walaupun persoalan ini sudah sering diperbincangkan, kiranya untuk mengemukakan kembali sebagai bahan perbandingan dan bahan pemikiran kembali dalam mempelajari persoalan-persoalan hukum di negara kita, membicarakan tentang kedudukan hukum adat adalah suatu hal yang menarik. Sehubungan dengan itu Paul Scholten, mengemukakan:3 "Tot jurist wordt enkel gevormd, wie tolkens weer leert het ene rechtordel tegen het andere of te wegen, daar bij begripend daat voor beide iets te zeggen volt". (Hanya mereka yang telah berkali-kali belajar menimbang pendapat hukum yang satu terhadap pendapat hukum yang lainnya, dengan menyadari sepenuhnya bahwa pada keduanya pendapat tersebut ada sesuatu yang dapat dibenarkan, maka hanya dialah yang dapat menjadi seorang ahli hukum). Disamping itu bagaimana 3 Scholten-Assers, Handleiding tot beofening van het Nederlandsch Burgelijke Recht,Algemeen dell, we Tjeenk Wiclink Zwolle, 1934. 3
    • perkembangan hukum di negara kita, khususnya berkenaan denganhukum adat. Berbagai pertemuan ilmiah telah mengkontatir betapapentingnya kedudukan hukum adat dalam rangka prosespembinaan hukum nasional dan pembangunan nasional padaumumnya. Dalam Seminar Hukum Nasional III di Surabaya, telahdinyatakan, bahwa pembinaan hukum nasional harusmemperhatikan hukum adat yang merupakan hukum yang hidupdalam masyarakat (the living law). Kemudian dalam seminarHukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Jogyakarta padatahun 1975 telah disimpulkan, bahwa hukum adat adalahmerupakan salah satu sumber yang penting untuk memperolehbahan bagi pembangunan hukum nasional. "Adanya kelainanpenafsiran tentang pengertian hukum adat yang dimaksud olehUUPA yang mengakibatkan kelainan dalam menetapkan kedudukanserta ruang lingkup dari pada hukum adat tersebut." Masalah tersebut bagi para pakar hukum, dalam rangkapenelitian hukum, khususnya hukum adat yang berlaku dalammasyarakat dan demi kepentingan pembinaan hukum Nasional,maupun dalam rangka penegakan hukum serta pendidikan hukum,sebaiknya harus memprioritaskan identifikasi dan inventarisasi 4
    • hukum adat pada masyarakat tertentu. Terhadap para sarjana yang telah mengagung-agungkankedudukan hukum adat padahal sudah "out of date", sebaiknyasegera meninggalkan pandangannya tersebut, sebab apabila kitaberpegang teguh pada hukum tersebut, berarti kita mundur beerapalangkah dari gerak modernisasi, sebab hukum adat yang demikianakan menghambat atas lajunya pembangunan nasional. Kiranyahukum adat yang yang telah out of date itu hanyalah pentingsebagai sejarah hukum saja. Mereka yang terlalu mengagung-agungkan kedudukanhukum adat, terlalu berlebihan mengingat sudah tidak sesuai lagidengan fakta yang sebenarnya, karena berdasarkan kenyataan skopelingkungan kuasa hukum adat dewasa ini kian dibatasi, hal iniberakibat tidak berperannya hukum adat dalam kehidupan dimasyarakat yang sudah tidak terjangkau lagi oleh hukum adat.Dengan demikian benarkah hukum adat masih mempunyai perananpenting, bila peranannya masih ada, bagaimana peranannyatersebut? Sebenarnya perbedaan pendapat diantara para pakarhukum, sebab bibit pertentangannya sudah dimulai sejak jamankolonial, ada yang pro dan yang kontra. Sebetulnya perbedaan 5
    • pandangan tersebut pada masa sekarang merupakan hal yang wajar dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya seperti apa yang dikatakan oleh Paul Scholten tersebut di atas.B. Konsepsi Hukum Dalam Pembangunan Nasional Apabila kita mau menelaah berbagai permasalahan hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat kita, dalam hal ini tidak bisa terlepas dari alam pikiran dan kerangka dasar Pembangunan Nasional yang sedang berjalan sebagai suatu hubungan yang bersifat interdependensi, yaitu suatu hubungan yang sedemikian erat dan saling menentukan antara satu dan lain, oleh karena itu dalam studi hukum dewasa ini perlu selalu dikaitkan dengan masalah-masalah pembangunan yang tercermin dalam "Studi Hukum Dan Pembangunan" atau dengan tumbuhnya suatu cabang hukum baru yang bernama "DEVELOPMENT LAW", atau hukum pembangunan.4 Sebelum kita menguraikan hubungan antara hukum dan pembangunan terlebih dahulu akan dirumuskan apa yang dimaksud dengan pembangunan nasional itu, yaitu:54 Michael Hager, Development Law for The Developing Nations, Working Paper World peacethrough law, Abijan, 1973.5 Sondah P. Siagian, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung Jakarta, 1974, hal.2 6
    • Merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan danperubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatubangsa, Negara dan Pemerintah, menuju modernisasi dalamrangka pembinaan bangsa (nation building). Rumusan tersebutbila dianalisa lebih lanjut akan terlihat beberapa ide pokok yangsangat penting untuk diperhatikan tentang pembangunan, yaitu:1. Pembangunan merupakan suatu proses, proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan, barang tentu proses itu dapat dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri (independent phase of a proces). Pentahapan itu dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh;2. Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan bila ada kegitannya yang kelihatan seperti pembangunan, tetapi sebenarnya tak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidentil di masyarakat, tidaklah dapat digolongkan kepada katagori pembangunan;3. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.4. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas diartikan 7
    • sebagai cara hidup yang baru yang lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan, dalam rangka usaha meningkatkan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Salah satu ciri dari masyarakat yang telah mencapai tingkat modernitas yang tinggi ialah masyarakat itu makin dapat melepaskan diri dari tekanan dan kekangan alam, bahkan dapat menguasai alam sekelilingnya.5. Modernitas yang dicari melalui pembangunan itu bersifat multy dimensial, artinya modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.6. Kesemua hal yang telah disebutkan di atas ditujukan kepada usaha membina bangsa (nation building) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya Pembangunan nasional yang dilancarkan di negara kita hakekatnya merupakan usaha modernisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu usaha 8
    • transformasi total dari pola kehidupan tradisional kepada polakehidupan modern yang sesuai dengan kemajuan jaman dandidukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan pembangunan dewasa ini telahmendapat pemantapan dengan diberikannya landasanoperasional oleh MPR, yaitu melalui GBHN yang isisebenarnya adalah Pola Umum Pembangunan Nasional yangmemuat tujuan, landasan, asas, serta perincian dari padabidang pembangunan yang akan diselenggarakan. Penegasanselanjutnya diberikan secara terperinci dan bertahap olehpemerintah dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun untukberbagai tahapan, hingga sekarang sudah sampai padaREPELITA V. Sehingga hal tersebut benar-benar merupakansuatu usaha yang berencana dan terarah. Hukum dalam kaitannya dengan kerangka dasarPembangunan Nasional tersebut, mewujudkan diri dalam 2(dua) wajah, yaitu: Disatu pihak hukum memperketatkan dirisebagai suatu aspek dari pada pembangunan, dalam arti bahwahukum itu diikat sebagai suatu faktor dari pada pembangunanitu sendiri yang perlu untuk mendapat prioritas dalam usaha 9
    • penegakan pembangunan dan pembinaannya. Sedangkan dilain pihak hukum itu harus dipandang sebagai "alat" (tool) dan sarana penunjang yang akan menentukan keberhasilan usaha- usaha pembangunan nasional.Tentang masalah hubungan hukum dengan pembangunan ini, terdapat berbagai konsep yang diajukan oleh pakar hukum. Pada umumnya mereka berpendapat bahwa suasana pembangunan sebagaimana dilaksanakan, hukum berfungsi bukan hanya sekedar "as a tool of social control" dalam arti sebagai alat yang berfungsi mempertahankan stabilitas, tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Roscoe Pound, hukum juga berfungsi sebagai "as a tool of social engineering".6 Berkaitan dengan ini Sunaryati Hartono berpendapat, bahwa hukum itu adalah merupakan salah satu "Prasarana Mental" untuk memungkinkan terjadinya pembangunan dengan cara tertib dan teratur tanpa menghilangkan martabat kemanusiaan dari pada anggota-anggota masyarakat, yaitu dikala berfungsi untuk mempercepat proses pendidikan masyarakat (merupakan bagian dari "social education") ke arah6 Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law, Yale University Press, 1954, hal.47. 10
    • sikap mental yang paling sesuai dengan masyarakat yang dicita- citakan. 7 Seminar Hukum Nasional di Surabaya tahun 1974 telah mengkonstatatir; bahwa hukum merupakan salah satu sarana penting bagi pembangunan, yaitu baik sebagai penjamin kepas tian dan ketertiban maupun sebagai alat untuk mengadakan perubahan-perubahan ke arah kemajuan untuk membina masyarakat yang dicita-citakan. Jadi dengan demikian konsepsi tentang hukum adalah sudah beranjak jauh meninggalkan konsepsi lamanya. Konsepsi lama yang menyatakan "het recht hink achter de feiten aan" (hukum mengikuti perkembangan masyarakat) yang menurut Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LL.M. sudah ditinggalkan. Oleh beliau ditegaskan lebih jauh bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat adalah didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan yang diinginkan adalah mutlak. Anggapan lain hukum sebagai sarana pembaharuan, adalah: Bahwa hukum dalam arti kaidah atas peraturan hukum7 Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing diIndonesia, Bina Cipta Bandung, 1972, hal.335. 11
    • memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti pengatur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan. Kedua fungsi tersebut menurut pendapatnya diharapkan dapat dilakukan oleh hukum, disamping fungsinya yang tradisional, yaitu untuk menjamin kepastian dan ketertiban.8 Menurut Satjipto Rahardjo, SH. sehubungan dengan konsep "law as a tool of social engineering" perkembangannya terjadi secara lambat tapi pasti, maka ungkapan "social engineering" hukum mulai masuk ke dalam khasanah perbendaharaan istilah di negara kita. 9 Salah satu ciri penting dari penggunaan hukum sebagai sarana melakukan "social engineering" ini menurut pendapatnya, adalah: Bahwa usaha ini merupakan kegiatan yang berlanjut, merupakan suatu proses kecemasan yang sering dialamatkan kepada pengaturnya oleh hukum pada umumnya adalah bahwa hukum itu sering menimbulkan suasana tirani peraturan-peraturan atau penjajahan oleh8 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional, BinaCipta Bandung, 1975, hal.59 Satjipto Rahardjo, Usaha Mengatur Masyarakat Secara Realistik, Kompas, Senin 17 Maret1975. 12
    • hukum. Hal ini terjadi oleh karena hukum hanya berpegangpada kewenangannya untuk mengatur, memerintah, memaksa,serta melarang dan sebagainya, tanpa menanyakan apakahketentuan yang dibuatnya dapat dijalankan secara efektif.Dalam keadaan demikian apakah tidak terlalu menegakkansemboyan "manusia untuk hukum" dan budaya "hukumuntuk manusia". Berlawanan dengan ini maka apabilapengaturan oleh hukum itu dilihat sebagai suatu proses, makamengandung kebijaksanaan, bahwa pengaturannya yang dibuatoleh hukum pada suatu saat itu tidak rampung (final) sifatnya,melainkan harus senan tiasa diikuti seperti efektivitas daripengaturan tersebut. Oleh karena itu di dalam "SocialEngineering" ini sangat penting peranan dan umpan balik(feedback), agar pengaturan itu senantiasa dapat disesuaikankepada keadaan yang timbul di masyarakat. Apabila kita lihat hukum itu sebagai suatu saranapenunjang terhadap pembangunan, maka hukum itu harusmempunyai suatu pola tertentu. Michael Hoger dalamhubungan ini untuk menetralisir apa yang dinamakan dengan"development law" atau hukum pembangunan mengemukakan, 13
    • bahwa yang dimaksud "Development law", adalah: "Suatusistem hukum yang sensitif terhadap pembangunan yangmeliputi keseluruhan hukum substantif, lembaga hukum berikutketerampilan para sarjana hukum secara sadar dan aktifmendukung proses pembangunan. Dalam sistem hukum ini,development law meliputi segala tindakan dan kegiatan yangmemperkuat infrastruktur hukum seperti lembaga hukum,organisasi profesi hukum, lembaga-lembaga pendidikan hukumserta segala sesuatunya yang berkenaan dengan penyelesaianproblem khusus pembangunan". Konsepsi development law selaras dengan orientasibaru mengenai pengertian hukum yang dikemukakan oleh A.Vilhem Rusted yang mengatakan Hukum itu adalah "the legalmachianery in action" yaitu sebagai suatu kesatuan yangmencakup segala kaidah baik yang tertulis maupun yangtidak tertulis, prasarana-prasarana seperti Kepolisian,Kejaksaan, Pengadilan, Advokat dan keadaan diri pribadidari pada individu penegak hukum itu sendiri bahkan jugafakultas hukum sebagai lembaga pendidikan tinggi hukum.Dikutif dari S Tasrif, SH., Peranan Hukum Dan Pembangunan, 14
    • Prisma No.6 tahun ke III, 1973, hal.3 Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan menurut Michael Hoger dapat mengabdi dalam 3 (tiga) sektor, yaitu:1. Hukum sebagai alat penertib (ordening); Dalam rangka penertiban ini, hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik, iapun dapat meletakkan dasar hukum (legitimacy) bagi penggunaan kekuasaan.2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan dan keharmonisan balancing). Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan.3. Hukum sebagai katalisator; Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (law reform) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum.Sehubungan dengan konsep hukum yang dikemukakan di atas, maka pendekatan yang dipergunakan pada hukum pada umumnya adalah 15
    • bersifat sosiologis. Prosesnya dari tingkah laku dan perbuatanorang. Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagaiwarga masyarakat, senantiasa mengarahkan dirinya pada suatukeadaan yang dianggapnya wajar yang terwujud dalam pola-pola tertentu. Dan apabila pola-pola tersebut mulai tidak dapatmenjamin kepentingan-kepentingannya, maka niscaya manusiaakan berusaha untuk merobah pola-pola tersebut. Dengandemikian maka pola-pola yang mengatur pergaulan hidupterbentuk melalui proses pengkaidahan yang tujuannya sangattergantung pada objek (pengaturan-nya)yaitu aspek hiduppribadi dan antar pribadi. Apabila arah proses pengkaidahantersebut tertuju pada hubungan antar pribadi dan ketenanganpribadi, maka proses tersebut menuju pada pembentukankaidah-kaidah hukum. Proses pengkaidahan tersebut olehwarga masyarakat atau oleh sebagian kecil dari masyarakatyang mempunyai kekuasaan dan wibawa. Dr. SoerjonoSoekanto, SH.,MA., Beberapa Catatan TentangPembangunan Hukum, Majalah Hukum Dan PembangunanNo.1 tahun 1974, hlm.40 Proses pengkaidahan yang terjadi diatas biasanya mewujudkan hukum-hukum normatif dalam 16
    • bentuk peraturan-peraturan, bila pengkaidahan dilakukan daribawah/masyarakat akan terwujud hukum adat dan kebiasaan.Proses pembentukan hukum adat dari bawah melaluipergaulan masyarakat sebagai perwujudan dari nilai-nilai yangingin dicapai oleh pergaulan hidup yang bersangkutan. Menurut pandangan seperti tersebut di atas, hukum tidaklagi dikonsepsikan sebagai gejala normatif otonom, akan tetapisebagai "lembaga sosial" (social institution)yang secara riilmempunyai kaitan dengan variabel sosial lainnya. Hukumsebagai gejala sosial empirik dipandang sebagai sesua tuindependent variabel yang menimbulkan berbagai effekkepada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya dan sekaligusjuga sebagai dependent variabel yang merupakan hasil daribermacam-macam kekuatan sosial dan suatu proseskemasyarakatan. Disini hukum tidak hanya dipandang sebagaidevelopment variabel (effek) yang berproses karena meresponsepembangunan, akan tetapi juga secara logis akan dikonsepsikansebagai independent variabel (kausa) yang berfungsimenentukan bentuk dan arah pembangunan. SoetandyoWignyosoebroto, Pembahasan Prasaran Teuku Mohammad 17
    • Rusli; Penelitian Hukum Dalam Pembinaan DanPembahasan Hukum Nasional, Seminar Hukum Nasional IIItahun 1974 di Surabya, hal.2. Melihat dan menelaah hubungan hukum danpembangunan, maka wajarlah kalau hukum dilihat juga dalamposisi logisnya sebagai faktor yang aktif, kreatif yang ikutmemberi arah kepada pembangunan. Berpangkal tolak dariasumsi demikian, dapat dinyatakan bahwa hukum itumengandung kemampuan untuk menertibkan effek-effekpositip kepada proses-proses sosial budaya. Kalau kita lihat secara sepihak, hukum dalam posisinyasebagai dependent variabel, adalah jelas bahwa hukum ituadalah hasil kristalisasi dari berbagai kekuatan sosial yang adadalam masyarakat yang juga secara nyata dapat memberibentuk dan menentukan wujud terhadap sesuatu hukum yangberlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Karena adaperbedaan dalam hal berbagai hubungan dan kekuatan sosialini, antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya,terlihat adanya perbedaan antara hukum dalam masyarakat yangsatu dengan hukum yang berlaku di masyarakat lainnya, karena 18
    • kesemuanya tergantung pada hal tersebut. Setiap bangsa dansuku bangsa mempunyai hukumnya sendiri-sendiri, VonSavigny (1779-1861) dari mazhab "Historiscke Rechtskhulemengatakan:Das recht wird nicht gemacht, es ist und wird mitdem volke.(ukum itu tidak diciptakan, dia adalah dan timbuldengan rakyat) Konsep hukum yang demikian sebenarnyasudah cukup lama tumbuh dan berkembang dikalangan para ahlihukum kita. M.M. Djojodogoeno telah menegaskan bahwa:Hukum itu bukan suatu rangkaian ugeran (norma) akantetapi suatu karya dari seluruh rakyat. Sifat karya itu adalahpengugeran (normering) yang berarti pembatasan daritingkah laku dan perbuatan orang dalam hubungannya denganpamrih. Karya tersebut bermaksud menyelenggarakan tata yangadil. Djojodigoena, Reorientasi Hukum Dan Hukum Adat,Universitas Pres Yogjakarta, 1958, hal.4-14).Bahwa hukumselaku rangkaian ugeran (norma), isi sesungguhnyamerupakan hal yang tegas dan statis. Sedangkan kenyataannyahukum itu merupakan suatu proses yang terus tumbuh sesuaidengan pertumbuhan jamannya.Djojodigoeno, Kuliah HukumAdat 1961-1962, Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, 19
    • 1962, hal.18).Pandangan itu kemudian dipertegasnya kembalidalam salah satu karyanya yang ditulis untuk UniversitasNijmegen tahun 1971, ia menyatakan:"een onophandelijk zichvernieuwend proces van Normeringen door een gemeenschap,rechts streeksoof door middel van here gezagsorganis, van devoor xakelijke verhoudingen relevantse handelenen engedragingen van here leden, de zin heeft orde, gerechtigheid engezamelijke welvoortte funderen en te order houden". Nat isde Recht? Ones de dard van het Recht als social proces vannormeringen, Untag, University Press, Jakarta, 1971,hal.24.Hukum itu adalah suatu proses pengkaidahan yang terusmenerus mengadakan pembaharuan yang dilakukan olehmasyarakat baik secara langsung maupun dengan perantaraanalat-alat kekuasaannya tentang perbuatan dalam hubunganpamrih dan tingkah laku dari anggota-anggotanya, yangmempunyai arti untuk memberi dasar untuk mempertahankanketertiban, keadilan dan kesejahteraan bersama.Berangkat dariuraian-uraian tersebut di atas kiranya dapatlahdisimpulkan:Bahwa dalam masyarakat yang sedangmembangun sebagai halnya Negara Republik Indonesia, 20
    • hukum haruslah berorientasi kemasa depan (forward looking)bukan berorientasi kemasa lampau (backward looking) sepertidalam masyarakat sebelum kemerdekaan, segala pemikirantentang hukum harus dikaitkan dengan kerangka dasarPembangunan Nasional, sehingga segala studi tentang hukumharus benar-benar merupakan studi yang menunjang padapembangunan nasional.Dalam negara yang sedang membangunseperti "Indonesia" hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik daripadayang telah dicapai sebelumnya, menghadapi kenyataan sepertiini, peranan hukum semakin menjadi penting dalam rangkamewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana telahditetapkan. Fungsi hukum dalam pembangunan tidak sekadarsebagai alat pengendalian sosial social control) saja, melainkanlebih dari itu, yaitu melakukan upaya-upaya untukmenggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengancara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakatsebagaimana dicita-citakan. Dengan perkataan lain, fungsihukum disini adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat,berarti hukum digunakan untuk mengarahkan pada pola-pola 21
    • tertentu sesuai yang dikehendaki dengan menciptakan pola-pola baru. Juga berarti mengubah atau bahkan menghapuskankekuasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi denganperkembangan jaman. Dari fungsi hukum tersebut yang serasidengan masyarakat yang sedang membangun. Karena dalampembangunan itu terdapat hal-hal yang harus dipelihara sertadilindungi, dilain pihak hukum diperlukan untuk menciptakanpola-pola yang sesuai dengan pembangunan dan agarperubahan yang diakibatkan oleh pembangunan tersebutberjalan dengan tertib dan teratur. Otje Salman, _PelaksanaanHukum Waris Di Daerah Cirebon Dilihat Dari Hukum WarisAdat Dan Hukum Waris Islam, Disertasi Unpad, Bandung,1992, hal.1-2.Begitu pula dengan Ismail Saleh, mengemukakanada tiga dimensi pembangunan hukum nasional yang patutmendapat perhatian yaitu dimensi pemeliharaan, dimensipembaharuan dan dimensi penciptaan. Tatanan hukum adalahharus tetap dipelihara sekalipun sudah tidak sesuai lagi,sepanjang tatanan hukum baru belum dapat diciptakan. Hal ituuntuk mencegah timbulnya kekosongan undang-undang.Sementara itu, usaha untuk meningkatkan dan 22
    • menyempurnakan tatanan hukum yang ada dilakukan untukbagian-bagian tertentu yang tidak cocok dan tidak sesuai lagidengan keadaan. Dimensi itu diperlukan agar tatanan hukumyang ada tidak perlu dibongkar keseluruhannya. Dimensipenciptaan berarti dimensi dinamika dan kreatifitas, padadimensi ini diciptakan perangkat peraturan perundang-undangan yang baru, yang sebelumnya memang belum pernahada. Dimensi ini digunakan untuk menghadapi tuntutankemajuan jaman. Hamid S Attamimi lebih mengarah hukum sebagaialat pengubah masyarakat atau social modification. Namunlebih lanjut dikemukakan bahwa itu tidak berarti bahwakodifikasi hukum ke dalam berbagai kitab undang-undangtidak penting atau tidak perlu, tetapi pengubah masyarakatkearah cita-cita bangsa adalah lebih penting, lebih diperlukan.Hamid S Attamimi, Teori Perundang-undangan Indonesia,Pidato Pengukuhan Guru Besar UI, 1989.Upaya kodifikasihukum tersebut, sesungguhnya bermaksud mengganti tatahukum yang kini berlaku yang dibuat oleh pemerintahkolonial dengan tata hukum baru yang benar-benar 23
    • mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Berkaitan dengan usaha ini, timbul masalah, sistem hukum yang mana yang menjadi kesadaran hukum masyarakat, yang dapat menjadi sumber utama pembentukan hukum nasional. Hal ini disebabkan, karena hingga saat ini terdapat 3 (tiga) sistem hukum yang mempengaruhi atau merupakan sumber dari tata hukum positip Indonesia, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Mura P. Hutagalung, Hukum Islam Dalam Era Pembangunan, Jakarta, Ind Hill, 1985, hal.112.C. Konsepsi Mengenai Pembinaan Hukum Nasional Pengertian pembinaan hukum nasional secara sederhana haruslah diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk memperkembangkan hukum kearah terbentuknya suatu tata hukum nasional. Konsepsi ini didasarkan pada suatu pemikiran, bahwa setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional yang baik dalam bidang politik maupun dalam bidang perdata yang mencerminkan kepribadian jiwa maupun pandangan hidup bangsa tersebut.Subekti, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 1977,hal.57. 24
    • dan lihat juga Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan HukumDalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Yayasan PenerbitUniver sitas Indonesia, Jakarta, 1975, hal18.Sebelum kita membicarakan tentang pelaksanaan dan usaha dalampembinaan hukum nasional, terlebih dahulu perlu untuk dikemukakanbeberapa pandangan tentang maksud hukum nasional itu sendiri. Parapakar hukum mempunyai berbagai pandangan tentang arti darihukum nasional. Koesno, menyebutkan ada 3 (tiga) aliran pandanganyaitu:1. Memandang dari segi pembuatan/pembentukannya;2. Memandang dari segi jiwa/isinya;3. Memandang dari segi asal-usul pembuatannya.Aliran pertama melihat pengertian hukum nasional dari segi formal;hukum nasional adalah apa yang dibentuk atau ditetapkan olehpembentuk undang-undang yang nasional. Aliran kedua melihatpentingnya hukum nasional dari segiisinya, yakni hukum yang berisi bahan yang ada dan hidup di dalamdiri bangsa Indonesia sendiri baik yang bersifat idiil maupun yangbersifat riil.Aliran ketiga melihat pengertian hukum nasional dari segi asal- 25
    • usulnya yang dibedakan:a. Dalam arti dasar-dasar yang menjiwai isinya;b. Dalam arti pembentukannya.Bilamana isi dari hukum atau perundang-undangan yangbersangkutan dijiwai oleh politik hukum yang nasional, maka ituadalah hukum nasional. Bilamana hukum atau perundang-undanganitu dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau hukum daripemerintah kolonial, maka itu adalah hukum kolonial.Hukum nasional adalah hukum atau perundang-undangan yangdibentuk oleh pembentuk atau hukum dalam arti PemerintahNasional.Pandangan yang lain tentang Hukum Nasional dikemukakan olehHidjaxie Kartawidjaja, dengan memberikan rumusan sebagai berikut:Hukum nasional ialah suatu bentuk hukum yang berlaku di Indonesiayang memiliki ciri-ciri syarat seperti di bawah ini:1. Memiliki kepribadian sendiri, yang sesuai dengan kepribadianbangsa Indonesia.2. Mengutamakan kesatuan dan persatuan hukum.3. Isinya atau jiwanya harus sesuai dan seirama dengan kesadaranserta hajat hidup hukum bangsa Indonesia. 26
    • 4. Harus berlandaskan pada dan tidak boleh bertentangan dengandasar falsafah negara Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945.Mohammad Hidjaxie Kertowidjojo, Pembentuk Hukum Nasional;Suatu Sumbangan Pikiran Atas Perintah LIPI, 1973; dikutip dalamIman Sudiyat, Pembaharuan Hukum dan Hukum Yang Hidup DalamMasyarakat, Proceding Seminar Hukum Nasional III,1974, hal.3Pembinaan hukum nasional ini perlu untuk dilaksanakan di negarakita, menurut Tengku Mohammad Radie ada beberapa hal yangmemberi arti kepada soal pembangunan hukum tersebut. Pertamaalasan psykologis politik, untuk melepaskan diri dari ikatan masalampau yang berbau kolonial, dalam rangka menciptakan identitasbangsa yang merdeka, sebab adanya hasrat untuk mengganti tatahukum warisan penjajah dengan menonjol pada setiap bangsa,terutama melalui perjuangan. Karena janggal untukmempertahankan hukum kuasa penjajahan dan menjadikannya suatutata hukum nasional.Alasan lain (kedua) agaknya lebih rasional, ialah bahwa acapkali dandalam banyak hal hukum di masa lampau tidak cocok lagi dengankebutuhan-kebutuhan masyarakat, bangsa yang melekat dari aspek 27
    • pertumbuhannya. Setelah kemerdekaanyang banyak mengalami perubahan-perubahan. Dengan berpegangpada pandangan bahwa hukum refleksi dari keadaan masyarakat padasuatu masa tertentu, maka sukarlah untuk mempertahankan hukumlama untuk suasana kehidupan baru bilamana dikehendaki hukumbaru dapat memberikan tanggapan yang tepat kepada kebutuhanmasyarakat pada zaman yang telah berubah.Dimasa yang silam para pakar hukum sangat cenderung untukberorientasi kemasa lampau, sehingga hukum kita semakin jauhketinggalan dari perkembangan masyarakat dibidang sosial, politikdan ekonomi yang kebanyakan berorientasi kemasa depan, untukmenyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan masyarakat, hukumtidak hanya harus diperbaharui, akan tetapi pembaharuan hukum perluuntuk dipercepat. Pembaharuan hukum yang dipercepat ini pentingbila hukum nasional itu hendak merupakan hukum yang fungsional,yaitu hukum yang dapat menjadi prasarana dalam pelaksanaanpembangunan nasional pada umumnya.Usaha pembinaan hukum nasional bukanlah merupakan suatutindakan yang mudah, sehubungan dengan adanya keaneka ragamanperaturan hukum, baik peninggalan penjajah maupun yang dibentuk 28
    • pada masa transisi. Untuk menyalurkan kegiatan dalam pembinaanhukum nasional, tahun 1956 PERSAHI telah memajukanpermohonan kepada Menteri Kehakiman agar dibentuk panitia negarapembinaan hukum nasional. Subekti, op.cit. hal.40Permohonan itu menghasilkan Keputusan Presiden tanggal 30 Maret1958 No.107 tahun 1958 mengenai pembentukan LembagaPembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang bertugas membantupemerintah secara giat dan penuh daya cipta dalam lapanganhukum dengan tujuan mencapai Tata Hukum Nasional. Lembaga iniberkedudukan langsung di bawah Perdana Menetri denganberanggotakan para ahli hukum, wakil-wakil golongan teoritis,politisi dan para praktisi. Soesanto Tirtoprodjo, LPHN, MajalahHukum dan Masyarakat No. Kongres I, Jakarta, 1961, hal.221.Usaha yang harus dilaksanakan lembaga ini, adalah: a. Menyiapkan penyusunan perundangan yang selaras dengan keadaan dan kepentingan negara, rakyat serta dengan cita-cita hukum dan Pancasila yang terkandung dalam UUD 1945. b. Mengusahakan terjemahan buku yang penting dalam lapangan hukum ke dalam bahasa Indonesia. c. Menyelenggarakan peristilahan nasional dalam lapangan 29
    • perundang-undangan.Dengan keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 kembalike UUD 1945, LPHN dibentuk kembali dengan Keppres tanggal 6Mei 1961 No.194 tahun 1961 yang berkedudukan di bawahdepartemen Kehakiman, dengan tugas: a. Melaksanakan Pembinaan Hukum Nasional yang dikehendaki oleh MPRS; b. Menyiapkan rancangan perundangan nasional untuk menggantikan peraturan yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional; c. Menyelenggarakan segala sesuatu untuk menyusun keteraturan dalam perundang-undangan.Kemudian dengan Ketetapan Presiden No.282 tahun 1964 dibentuksuatu LPHN gaya baru yang bertugas melaksanakan PembinaanHukum Nasional, sesuai dengan UUD 1945 sebagaimana dikehendakioleh MPRS dengan tujuan untuk mencapai tujuan tata hukumnasional berdasarkan Pancasila, yaitu dengan: 1. Menyiapkan rancangan peraturan-peraturan perundang- undangan yang berpedoman kepada: a. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tap MPR. 30
    • b. Kebijaksanaan politik Menteri Kehakiman dalam ketetapan hukum nasional. 2. Mengadakan riset dan dokumentasi serta segala sesuatu yang diperlukan untuk menyusun peraturan Perundangan. Kedudukan lembaga ini kemudian lebih disempurnakan lagi dengan Keputusan Presiden tanggal 24 Juli 1965 No.184 tahun 1965. Selanjutnya dengan SK Menteri Kehakiman No. YS.4/3/7 tahun 1975 mengenai susunan organ dan tata kerja Departemen Kehakiman, nama LPHN dirubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam pasal 616 disebutkan bahwa BPHN mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan hukum nasional berdasar kan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 616 BPHNberfungsi:a. Membina penyelenggaraan pertemuan ilmiah bidang hukum;b. Membina penelitian dan pengembangan hukum nasional;c. Membina penyusunan naskah rancangan undang-undang dan 31
    • kodifikasi;d. Membina pusat dokumentasi perpustakaan dan publikasi hukum(pasal 617).Sekitar tahun 1972 BPHN setelah mempelajari asas-asas hukumyang kerap dikalangan rakyat Indonesia, mengadakan rapat"hearing" dengan golongan terkemuka dan berbagai lapisanmasyarakat. Dari pertemuan tersebut telah berhasil merumuskan asas-asas tata hukum nasional sebagai berikut:1. Dasar pokok hukum nasional Indonesia adalah Pancasila;2. Hukum nasional bersifat:a. Pengayoman;b. Gotong-royongc. Kekeluargaan;d. Toleransi;e. Anti kolonialisme, imprealisme, dan feodalisme.3. Semua hukum sebanyak mungkin diberi bentuk tertulis.4. Selain hukum tertulis diakui hukum tidak tertulis sepanjang tidakmenghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia;5. Hakim membimbing perkembangan hukum (homogenitas) yangselaras luasnya dan dalam hukum kekeluargaan kearah sistem 32
    • parental.6. Hukum tertulis mengenai bidang-bidang hukum tertentu sedapatmungkin dihimpun dalam bentuk kodifikasi (Hukum Perdata, HukumPidana, Hukum Dagang, Hukum Acara Perdata, Hukum AcaraPidana).7. Untuk pembangunan masyarakat sosialis Indonesia diusahakanunifikasi hukum;8. Dalam perkara pidana:a. Hakim berwenang sekaligus memutus, baik karena jabatannyamaupun atas tuntutan pihak yang berkepentingan;b. Hakim berwenang mengambil tindakan yang dipandang patutdan .... disamping atau tanpa pidana.9. Sifat pidana harus memberikan pendidikan kepada terhukum untukmenjadi warga yang bermanfaat bagi masyarakat.10. Dalam bidang hukum acara perdata diarahkan jaminan supayaperadilan berjalan sederhana, cepat dan murah.11. Dalam bidang hukum acara pidana diadakan ketentuan yangmerupakan jaminan kuat untuk mencegah:a. .... tanpa dasar hukum yang cukup kuat ditahan lebih lama dariyang benar-benar diperlukan. 33
    • b. Penggeledahan, penyitaan, pembaharuan surat dilakukansewenang-wenang. Untuk menghimpun berbagai pemikiranmasalah-masalah hukum dalam rangka pembinaan hukum nasionalLPHN telah menyelenggarakan beberapa kali seminar HukumNasional bekerja sama dengan PERSAHI, Fakultas HukumUniversitas Diponegoro, Fakultas Hukum Unair, dan lain sebagainya.Dasar asas-asas hukum Nasional yang digariskan oleh LPHN yangmendapat dukungan sepenuhnya dari seminar Hukum Nasional ke Isebagaimana yang terlihat dalam kesimpulannya yang menyatakan:1. Dasar pokok hukum nasional Indonesia ialah Pancasila.2. Hukum Nasional sebagai alat revolusi dengan arti "Tut WuriHandayani" serta sebagai expresi cita-cita politik rakyat berfungsipengayoman dalam arti membina, mengatur, melindungi tertibmasyarkat sosialisme Indonesia, dimana dijamin keseimbangan antarakepentingan masyarakat dan kepentingan Individu.3. Hukum Nasional Indonesia mencrminkan sifat gotong royong,kekeluargaan, toleransi, dan anti imprealisme, kolonialisme sertafeodalisme dalam segala bentuk.Dalam seminar Hukum Nasional ke II di Semarang 1968 tidakmembicarakan persoalan dasar Hukum Nasional. Tetapi pada 34
    • Seminar Hukum Nasional II di Surabaya 1974 baru dijumpai kembalikesimpulan dasar-dasar pembinaan Hukum Nasional, sebagai berikut:1. Dasar pembinaan Hukum Nasional adalah Pancasila, UUD 1945,dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.2. Pembinaan Hukum Nasional meliputi seluruh hukum positipIndonesia, baik sipil maupun militer, baik yang tertulis maupun yangtidak tertulis.3. Penemuan dan pembentukan hukum yang hidup dalam masyarakatadalah tugas badan-badan legislatif, eksekutif, dan peradilan dalambentuk peraturan perundangan, keputusan-keputusan dan dalambentuk putusan-putusan hakim.Pada bagian lain Seminar Hukum Nasional III memberikanbeberapa kesimpulan antara lain:1. Pembinaan hukum nasional harus memperhatikan hukum adatyang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (the livinglaw).2. Untuk itu pendekatan yang tepat adalah pendekatansosiologis yang dapat dijadikan alat untuk mengadakan analisasosial. Atas dasar ini dapat dilaksanakan proyeksi sosial. Oleh karenaitu dalam pembinaan hukum, penelitian hukum harus menggunakanpendekatan yang tidak hanya bersifat ilmu hukum melainkan juga 35
    • harus menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggunakanilmu-ilmu sosial lainnya sebagai penunjang.3. Unifikasi hukum dan pembentukan hukum melalui perundang-undangan dalam proses pembangunan memerlukan skala prioritas.Atas dasar skala prioritas, maka bidang-bidang hukum yang sifatnyauniversal dan netral yaitu bidang-bidang hukum yang langsungmenunjang kemajuan ekonomi dan pembangunan perlu diprioritaskandalam pembentukannya.Sedangkan bidang-bidang hukum yang sangat erat hubungannyadengan kehidupan pribadi, kehidupan spiritual dan kehidupan budayabangsa memerlukan penggarapan yang seksama dan tidak tergesa-gesa.4. Menyadari pentingnya kodifikasi dalam rangka pembinaan hukumnasional khususnya dan pembangunan nasional umumnya, denganmengingat kebutuhan yang mendesak, usaha kearah kodifikasidilaksanakan untuk seluruh atau sebagian lapangan hukum tertentusecara bertahap baik dengan undang-undang maupun denganPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).5. Pengoperan/pengambilan hukum asing yang sesuai dengankebutuhan masyarakat dapat diterima, asalkan hal tersebut dapat 36
    • memperkembangkan dan memperkaya hukum nasional.6. Perlu digiatkan penelitian, terutama dibidang hukum adat diseluruhdaerah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan nyata tentanghukum adat yang benar-benar diseluruh tanah air. Sebab kenyataanyang hidup di daerah itulah yang patut diabtraksikan dalam norma-norma hukum umum yang dapat diterima oleh seluruh rakyat. Penelitian secara menyeluruh mengenai hukum yang hidup dalammasyarakat (the living law) yang meliputi daerah diseluruh Indonesiaini dapat dipergunakan untuk mengadakan pemecahan persoalan(problem solving), dengan jalan: a. Penemuan hukum (rechtvinding) b. Pembentukan hukum (rechtvorming) c. Pengembangan hukum (rechtsuitbouw).7. Akselerasi pembinaan hukum nasional hendaknya dibarengidengan usaha peningkatan taraf penghidupan masyarakat yangrelevant untuk berkonvergensi dengan bangsa (nation) lain.8. Keterbelakangan dan pluformitas tata kehidupan masyarakat yangpada pokoknya diakibatkan oleh kekurang lancaran komunikasi perludiatasi oleh ekstensifikasi pendidikan baik formal maupun non formaldan penyuluhan hukum (legal information) secara horizontal, simultan 37
    • dengan pembangunan prasarana dan sarana komunikasi.Seminar-seminar hukum nasional, beberapa simposium dan lokakarya tentang berbagai permasalahan hukum, maksudnya ialahuntuk menghimpun berbagai pendapat dan pandangan berbagaikalangan dengan harapan dapat memberikan "input" bagi pembinaanhukum nasional. Selain itu usaha-usaha yang dijalankan BPHN,usaha-usaha penelitian diberbagai tempat dan daerah serta penulisanilmiah dibidang hukum.Pancasila sebagai dasar hukum nasional tidak perlu dipermasalahkanlagi, karena sudah merupakan konsensus nasional yang menyatakanbahwa Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumberhukum. Begitu pula halnya denganUUD 1945 merupakan hukum dasar Tertulis dalam kehidupanbernegara di Indonesia.GBHN berbeda dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.GHBN dibidang hukum memperlihatkan adanya kecenderunganyang selalu berubah untuk setiap periode pembangunan. Berikut inidipaparkan kebijakan hukum dalam GBHN, yaitusebagai berikut:1. Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 antara lain menyebutkan 38
    • bahwa: Asas-asas pembinaan hukum nasional itu sesuai dengan GBHN danberlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambatperkembangan masyarakat adil makmur.2. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 memberikan beberapaarahan di bidang hukum sebagai berikut:a. Pembangunan di bidang hukum dan negara. Hukum Indonesiaadalah berdasar atas landasan sumber tertib hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-citahukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suatu kejiwaanserta wajah dari bangsa Indonesia yang didasarkan dalam Pancasiladan UUD 1945.b. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan danmenampung keresahan hukum rakyat yang berkembang kearahmodernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai kepastian dan ketertiban hukumsebagai prasarana yang harus ditujukan kearah peningkatanpembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai saranapenunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yangmenyeluruh, dilakukan dengan: 39
    • 1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasionaldengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi sertaunifikasi hukum dibidang-bidangtertentu, dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalammasyarakat.2. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurutproporsinya masing-masing.3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegakhukum.c. Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membinasikap para penguasa dan para pejabat pemerintah kearah penegakanhukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabatmanusia dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan UUD1945.3. Keputusan MPR No.IV/MPR/1978 merumuskan tentang arahpembangunan di bidang hukum sebagai berikut:a. Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesiadidasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandungdalam Pancasila dan UUD 1945.b. Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar 40
    • hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkatkemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlahdiciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancarpelaksanaan pembangunan. Dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk:1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasionaldengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi danunifikasi hukum dibidang-bidangtertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalammasyarakat.2. Menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai denganfungsi dan wewenang masing-masing.3. Meningkatkan kemampuan dan kewajiban aparat penegakhukum.4. Membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golonganmasyarakat yang kurang mampu.c. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehinggamenghayati hak dan kewajibannya dan meningatkan pembinaansikap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum,keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, 41
    • ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.d. Mengusahakan terwujudnya persatuan.e. Dalam usaha Pembangunan Hukum Nasional perlu ditingkatkanlangkah-langkah untuk penyusunan per-undang-undangan yangmenyangkut hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangkamengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Tentang bagaimana cara melaksanakan pembinaan hukum itu,dalam hal ini masih terdapat beberapa pandangan yang berbeda.Disatu pihak hendak menggunakan sistem kodifikasi sebagai carayang terbaik dalam melaksanakan pembinaan hukum nasionaltersebut. Menurut Sunaryati Hartono, selama 28tahun hingga kini belum menghasilkan sesuatu, sehingga dapatlahdisimpulkan bahwa kodifikasi tidaklah merupakan jalan yangpaling tepat untuk mengusahakan pembaharuan hukum. SunaryatiHartono, Peranan Peradaban Dalam Pembinaan dan PembaharuanHukum Nasional; Prasaran Dalam Seminar Hukum Nasional III,Surabaya, 1975, hal.5.Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa untuk pembinaan danpembaharuan hukum yang wajar hendaknya masyarakat dibiarkansendiri untuk mencari dan menemukan kaidah-kaidah hukum yang 42
    • paling tepat memenuhi kebutuhannya. Pendapat ini kebanyakan daripada para pakar hukum adat, tetapi cara yang demikian menurutSunaryati Hartono kurai sesuai dengan tekad kita untuk mengadakanpembangunan yang berencana yang tidak digariskan dalam GBHN.Jika kedua cara yang disebut di atas masih kurang cocok,sehubungan dengan situasi dan kondisi sekarang, maka masih perluuntuk dipikirkan cara yang lebih efektip dan efisien demipelaksanaan Pembinaan Hukum Nasional. Tentunyadengan tidak mengabaikan hukum adat sebagai faktor yang ikutmenentukannya. Oleh karena itu, sesuai dengan rumusan-rumusanyang telah dikemukakan dimuka yang paling penting adalah untukmeletakkan dasar-dasar dari pembinaan hukum tersebut melaluiimplementasi Pancasila dan UUD 1945.Pembaharuan hukum perlu untuk dipercepat. Pembaharuan hukumyang dipercepat inipenting bila hukum nasional dapat diterima oleh seluruh lapisanmasyarakat. 43
    • BAB II HUKUM ADAT DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONALA.Corak Berpikir Masyarakat Hukum Adat DanPerkembangannya Untuk melihat konteks hukum adat dalam dimensi pembangunan hukum nasional, supaya mendapat gambaran yang menyeluruh akan diuraikan mengenai corak hukum adat terlebih dahulu. Di dalam berbagai literatur sering ditemukan, bahwa dalam kerangka membicarakan tentang hukum adat, terlebih dahulu dikemukakan mengenai masyarakat hukum adat. Hal ini sangat penting untuk melihat aspek hukum yang dihasilkannya, karena corak masyarakat hukum adat satu sama lainnya terdapat perbedaan. Ter Haar di dalam bukunya Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht, memberikan unsur-unsur suatu masyarakat hukum adat, yaitu mempunyai penduduk, mempunyai wilayah, mempunyai penguasa, mempunyai kekayaan baik materil maupun immateril. Jadi apabila dilihat sepintas, unsur-unsur suatu masyarakat hukum adat ada persamaannya dengan unsur-unsur adanya suatu negara seperti yang tercantum dalam Convensi Montevidio. Perbedaannya terletak, pada syarat yang terakhir, yaitu dalam masyarakat hukum adat diharuskan adanya syarat memiliki benda/kekayaan baik 44
    • materil maupun immateril. Suatu uraian yang relatif lengkap dikemukakan olehHazairin, sebagai berikut:10 Masyarakat-masyarakat Hukum Adatseperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari diMinangkabau, Kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan,adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyaikelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitumempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuanlingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagisemua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal,matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannyaterutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan danpemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit denganperburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan.Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya.Penghidupanmereka berciri komunal, dimana gotong royong, tolong menolong,serasa dan semalu mempunyai peranan yang besar.SelanjutnyaHazairin juga menyatakan bahwa masyarakat hukum adat tersebutterangkum dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, yaitu: 10 Hazairin, Demokrasi Pancasila_ Rineka Cipta Jakarta, 1990, 45
    • Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, denganbentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasarpermusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifatistimewa.Mengenai bentuk dari masyarakat hukum adat dasarnyasecara teoritis dibedakan antara masyarakat hukum adatberdasarkan genealogis dan masyarakat hukum adat berdasarkanteritorial. Berdasarkan ikatan genealogis, dikenal strukturmasyarakat matrilineal, masyarakat patrilineal dan masyarakatbilateral, dan masyarakat alternerend.Berbicara strukturmasyarakat erat kaitannya dengan masalah untuk mengetahuihukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Hal itudikatakan oleh Soepomo:"bahwa untuk mengetahui hukum, makaadalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabilapun dan didaerah manapun, sifat dan susunan badan-badan persekutuanhukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidupsehari-hari".Jelas kiranya mengetahui suatu hukum dalam suatudaerah perlu ditelaah mengenai struktur masyarakatnya. Perlu jugadilihat mengenai peranan hukum dalam suatu struktur masyarakat. 46
    • Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh hukum itu dapat berfungsi dalam suatu masyarakat tertentu. Pada masyarakat yang corak berpikirnya masih sederhana (tradisional) peranan hukum lebih menonjol sebagai social control (Pengendalian sosial). Pengendalian sosial, secara sosiologis merupakan suatu variabel kuantitatif, artinya kuantitas pengendalian sosial disuatu tempat akan berbeda ditempat yang lain. Sebagai contoh, sistem pengendalian dalam suatu kelompok keluarga tertentu, mungkin akan berbeda dengan kelompok keluarga lainnya, demikian juga dilapangan birokrasi. Pengendalian sosial, kuantitasnya juga bisa berbeda sebagai akibat waktu pengendalian sosial itu dilaksanakan. Sebagai misalnya, hampir disemua daerah di Indonesia ditemukan banyak sekali kasus perceraian yang jarang diselesaikan di pengadilan.11 Mengenai hal ini Nader dan Metzger, menjelaskan sebagai berikut: Patterns of authority seem to be central to an under standing of the distribution of conflict resolution in these towns. In both communites, husbands and wives in conflict recognize the authority of senior family males as well as the authority of the community court. However, the aithority of senior family males is greater in the Chiapas town than in the Oaxaca community, and this contrast is mirrored in the use spouses make of the court in the two towns ... in the Oaxaca town, limited oautority of senior family11 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Jakarta, 1983. hal. 95 47
    • males is associated with early inheritance, separate residence, readily available substitutes for both spouses and parent with respect to sex and subsistence, and the deliberate refusal of families to accept responsibility for mariages they have not arranged. The court assumes the responsibility lost or abandoned by the family and exercises authority over marriage vested in its as a representative of the State. In the Chiapas community, delayed inheritance, patrispon sored residence, and the absence of spous or parent-substitutes outside these relationships tend to support the authority of senior male lineals in the resolution of conflict between spouses. The role that the court plays is residuam. Pada masyarakat Amerika yang modern, perselisihan antarakeluarga, lebih kurang diajukan ke pengadilan apabila dibandingkandengan jenis-jenis perselisihan lainnya. Polisi misalnya lebih banyakmenerima laporan kejahatan diluar keluarga, kalaupun ada laporanitu datangnya dari orang lain, dan bahkan apabila dimintaiketerangannya, pihak keluarga akan mengingkarinya. Keadaan lain dijumpai di Taiwan. Di sana pengendalian olehkeluarga semakin pudar. Disini para petani yang bersengketamegenai tanah, cenderung memilih diselesaikan oleh lembaga hukumberdasarkan perundangan untuk menyelesaikannya. Di Indonesiapernah dilakukan penelitian di Minangkabau oleh P.E. de Josselin deJong dikatakannya, bahwa ada kecenderungan pada keluarga batihmempunyai rumah tangga sendiri (berdiri sendiri). Selanjutnya 48
    • dikatakan: The result is that members of the same suku, and even of thesame paruik, no longer live together. As a unit which lives scatteredfar and wide begins to show less cohesion, the authority of thepanghulu also dimineshes, and finally the government official has tostep in.12 Apa yang diungkapkan di atas Fakultas Hukum UniversitasAndalas Padang, pernah melakukan penelitian hasilnya sebagaiberikut: 1. Oleh karena tertinggalnya ninik-mamak di bidang pendidikan formal, dibandingkan dengan apa yang telah dicapai oleh anak- kemenakan dewasa ini, maka pengaruh ninik mamak terhadap anak kemenakan menjadi berkurang. 2. Dalam rangka terjadinya perubahan sosial, khusus dalam struktur keluarga. dimana kedudukan ayah semakin menonjol, pengaruh ninik-mamakpun semakin berkurang dalam kaumnya. 3. Meskipun pengaruh mamak terhadap kemenakan semakin mundur, akibat menonjolnya ayah dalam keluarga, namun12 Soerjono Soekanto, ibid. hal. 98 49
    • kedudukan ninik-mamak dalam kaum dan suku tetap penting, karena adanya kaum dan suku masih merupakan kenyataan dalam masyarakat Minangkabau. 4. Selama masih utuhnya kaum dan suku sebagai organisasi kemasyarakatan, selama itu pula peranan ninik-mamak penting dalam prosedur penyelesaian sengketa secara damai di Nagari- nagari. 5. Pengikut-pengikut ninik mamak dalam setiap kegiatan pembangunan maupun pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, akan memperlancar jalannya pelaksanaan pembangunan maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya di Nagari. Nyatalah apa yang diungkapkan dari kedua hasil penelitiantersebut, peranan ninik mamak di Minangkabau berkurang. Peranandalam kelurga digantikan oleh orang tuannya. Namun demikiandalam proses penegakan hukum, pertanan ninik mamak masih besar,misalnya dalam proses penyelesaian sengketa diselesaikan secaraberjenjang didahului diselesaikan oleh ninik-mamak, baru kalau tidakselesai baru diselesaikan oleh pemerintah Nagari, Camat danPengadilan. Masalah lain dalam pengendalian sosial yang perlu 50
    • diketengahkan adalah masalah stigmatisasi.Stigmatisasi terjadiapabila perbuatan tertentu yang menyimpang, dengan sengajaditonjolkan keburukannya, artinya kedudukan dan peranan seseorangyang melakukan penyimpangan tersebut diperlakukan sedemikianrupa, sehingga dia kehilangan identitas sosialnya. Dengan demikianstigmatisasi dapat dikatakan:"a process attaching visible signs of moral inferiority to persons, suchas invidious labels, marks, brands, or publicly disemminatedinformation”.Masalah ini perlu ditonjolkan, karena masalahstigmatisasi itu prosesnya lebih berat dari pada proses dalam hukumadat yang merupakan hukum yang masih hidup. Masalahnyastigmatisasi sering ditujukan kepada warga masyarakat yangmelakukan pelanggaran terhadap keseimbangan kosmis, walaupunperbuatan itu belum tentu merupakan pelanggaran yang nyata,pelanggaran semacam demikian misalnya adalah santet. Ini terjadisebab di masyarakat ada yang melakukan perbuatan yang termasuk"risk taking". Risk taking ini merupakan:"situations in which personswho are caught in a network of conflicting claims or values choose notdeviant alternatives but rather behavioral solutions which carry risksof deviation. Deviation then becomes merely one possible outcome 51
    • of their actions, but it is not inevi table. It hinges rather on the turn ofcircumstances or convergence of external factors". (SoerjonoSoekanto, ibid. hal.101) Risk Taking ini merupakan jalan keluar sebagai akibat adanyakemelut dalam dirinya. Sebagai misal orang melakukan kawin larisebagai akibat tidak diizinkannya perkawinan tersebut. Tentunyakawin lari ini merupakan suatu stigma apabila memang dirasakanmerusak keseimbangan suatu keluarga. Kenyataan demikian karenamasyarakat Indonesia seperti apa yang dikatakan Soepomo:Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradya Paramita Jakarta,1983, Alam pikiran tradisional Indonesia (alam pikiran tradisionalTimur pada umumnya) bersifat kosmis, meliputi segala-galanyasebagai kesatuan (totaliter). Umat manusia menurut aliran pikirankosmis itu adalah sebagian dari Alam,tidak ada pemisahan denganmahluk-mahluk lain. Segala sesuatu bercampur baur dan bersangkutpaut, segala sesuatu pengaruh mempengaruhi. Dunia manusiaadalah pertalian dengan segala hidup di dalam alam. Aliran pikirankosmis ini merupakan latar belakang hukum adat pelanggaran". Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsayang mempunyai kepribadian komuun dan kolektif. Kepribadian 52
    • komuun merupakan dasar untuk mengerti hukum adat. Ciri komuundari masyarakat Indonesia digambarkan oleh Van Vollenhoven yangmengatakan bahwa ciri komuun itu tidak hanya di dalam hak-hakyang aneh yang oleh pemerintah desa diambil hak pertuanan daripersekutuan (campur tangan dalam jual lepas/gadai tanah),adakalanya pun dalam hal maro dan jual sewa tanah, hak mencabuthak atas tanah untuk waktu yang tak tertentu guna kepentingan desa,membagikan tanah yang kembali kepada desa kepada orang-orangbaru dan lain-lain, tidak sajapun di dalam kebiasaan kerja sama yangternyata dalam hal memiliki kandang hewan bersama untukmencegah pencurian ternak atau lumbung-lumbung padi bersama ataudalam hal membikin bersama dan memelkihara saluran-saluran air.Bilamana di dalam hukum adat di Jawa dan Madura hak pengabdianpeklarangan (erfdiensbaarheid) tidak diperlukan adanmya; bilamanaseseorang dapat memiliki atau menggadai pihon-pohon yang hidupdi atas tanah orang lain, tanpa adanya hukum adat yang memberi hakkepada si pemilik atau sipemegang gadai itu untuk bila perlumenginjak tanah orang lain itu; bilamana tidak diperlukan aturan-aturan yang terperinci mengenai air; bilamana tidak diperlukanaturan-aturan yang tetap tentang perwalian-pun, tentang pewarisan 53
    • yang secara mekanis dapat dilaksanakan; ini semua disebabkan olehkarena semua hak itu dimengertikan dan dilaksanakan sedemikianrupa bahwa bukan hak individu yang bertahta (semacam corakhukum Romawi) tetapi oleh karena kepentingan masyarakat itumemberati semua pemakaian barang-barang pribadi. Lebih-lebih pula dalam hal penghasilan dari kepala desa itusemua berbicara secara terang tentang kewajiban memberikan barang,bila kepala desa akan mendirikan rumah, melakukan perkawinan dansebagainya. Anggapan C. Van Vollenhoven, beberapa tahun kemudiandikuatkan oleh F. D. Holleman, beliau dalam Inagurasinya padatanggal 10 Mei 1935 mengemukakan diantaranya:Suasana keseluruhan dari hukum adat memperlihatkan watak komuunini. Demikianlah yang utama dalam penghidupan hukum sehari-haridi dalam masyarakat hukum adat, kepentingan masyarakat;musyawarah dari anggota masyarakat hukum didalam banyakpersoalan adalah suatu keharusan hukum, perkawinan dan banyakhal-hal semata-mata prive adalah urusan golongan/kemasyarakatanpada orang Indonesia; tolong-menolong (gotong royong) diantarawarga desa di dalam sebagian besar lingkaran hukum di Indonesia 54
    • adalah kewajiban hukum. Komuun ini janganlah dipandang sebagaifaktor yang berdiri sendiri, tetapi lebih-lebih dalam kebalikannyadan terutama pun dalam imbangannya dengan unsur individuil yangtidak pernah tidak ada, pun di dalam daerah-daerah dimana cirikomun itu sangat mencolok adanya (Sulawesi Tengah, Borneo). Di dalam ikatan golongan masyarakat ada sekedar diferensiasi,dimana bagaian-bagian dari golongan dapat dilihat hanya sebagaikebebasan individuil, tetapi para subyek hukumpun di dalamdaerah-daerah dimana hukum yang sifatnya individuil mempunyaitempat (misalnya di Aceh, Jawa), tidak bebas sama sekali tetapiselalu dicampuri dengan perasaan golongan dan kesadarankemasyarakatan (Gemeenschapbesef). R. Soepomo menggambarkan dengan jelas bagaimanakahkepribadian masyarakat Indonesia, beliau menjelaskan jiwaperhubungan antara individu dengan masyarakat (gemeenschap,societas). Setelah membandingkan dengan menggambarkan karakterhukum barat, beliau menggambarkan karakter hukum adat danmasyarakat Indonesia. Hukum Barat merupakan hasil darikepribadian individualistis, hasil dari jaman individualisme, dalammana individu merupakan pokok dan pangkal dari semua peristiwa 55
    • hukum di dalam masyarakat. Lain sekali halnya dalam hubunganantara individu dengan masyarakat Indonesia dan hukum Adat.Individu ditempatkan sebagai pangkal utama dalam masyarakat.Masyarakatlah mempunyai kedudukan yang lebih utama dalamhukum adat dan bukan individu. Individu adalah alat dari masyarakatuntuk mencapai tujuannya. Menurut pandangan masyarakat Indonesia, kenyataan hidupadalah terutama ditujukan guna menjalankan kewajiban-kewajibanuntuk masyarakat. Kewajiban-kewajiban kemasyarakatandianggapnya sebagai fungsi utama menurut kodrat dari manusia.Adanya sifat komuun itu dibuktikan dengan adanya kekuasaan daridesa atas tanah (seperti adanya hak ulayat desa), dengan adanyacampur tangan oleh desa pada waktu adanya pengangkatan anak,pemeliharaan anak yang belum dewasa (kuat gawe), pertunangan,perkawinan, perceraian, pembagian boedel dan lain-lainnya. Kepribadian komuun ini terdapat pula dalam kehidupan famili(kerabat) dan keluarga. Dalam hukum famili dan hukumkekeluargaan berlaku prinsip, bahwa famili dan keluarga(masyarakat), kesatuan sosial, kesadaran sosial merupakan hal yangdiutamakan. Kepentingan golongan/masyarakat menguasai 56
    • kepentingan individu, seperti ternyata di Minangkabau dimanamasyarakat famili itu merupakan dasar dari seluruh kehidupan rakyatMinangkabau. Di Jawa kepentingan masyarakat keluarga (gezin)diutamakan seperti dalam hukum waris. Sehingga dalam hukumadat pembagian waris bukan didasarkan pada nilai jumlah barang,tetapi atas dasar manfaat atau nilai guna dari barang tersebut. Djojodiguno, memandang hukum sebagai paguyuban, artinyasebagai satu jenis hidup bersama, dimana manusia memandangsesamanya manusia sebagai tujuan, dalam perkataan Kant sebagaiSelbstzweek; dimana perhubungan manusia dengan sesamanya,manusia tidak terwujud dalam perkataan kepentingan laba rugi,melainkan sebagai perhubungan dimana manusia menghadapisesamanya, manusia dengan segala sentimennya, sebagai cinta,simpati dan sebagainya yang baik dan kurang baik. Seabagaiperbandingan dalam lapangan hukum barat, dapat digambarkanhukum barat selalu bercorakkan patembayan, jadi ada hubunganpamrih. Kepribadian komuun , apabila dilihat dalam kehidupan sehari-hari indikasinya bahwa bangsa Indonesia (masyarakat hukum adat)mempunyai corak kehidupan kolektif. Kesatuan sosialnya 57
    • mempunyai ciri atau tanda bahwa jiwa, perbuatan dan tingkah lakudari individu (oknum, manusia perseorangan) dalam masyarakat itudikuasai oleh norma-norma dari kesatuan-kesatuan sosial yang adadilingkungannya. Kekuatan normatif dari masyarakat mempengaruhi,menentukan kejiwaan, perbuatan, tingkah laku orang-perorang.Artinya kehidupan individu itu, tidak terlepas dari pada kehidupanmasyarakatnya. Kehidupan kolektif adalah suatu kehidupan dimanamenempatkan individu mempunyai keterikatan dengan masyarakatdilingkungannya. Kolektivisme ini dikenal berbagai bentuknya,yaitu kolektifitas keluarga, kolektifitas bangsa, kolektivitas ras,kolektivitas masyarakat umum, kolektivitas umat manusia,kolektivitas gereja atau lain perseketuan agama dan lain-lainkolektivitas sesuai dengan kepentingan dalam lingkungannya. Dalam suatu masyarakat yang kolektif, kepentinganindividu sama sekali tidak terhambat perkembangannya untukmenjadi "persoonlijkheid", sebabnya yang menentukan sifat kolektifitu bukan nilai individu, bukan persoonlijkheidnya individu, tetapieratnya ikatan individu terhadap lingkungan sosialnya, tingkatpartisipasi individu kepada kepentingan umum. 58
    • Sifat komuun dengan sifat kolektifitis atau individualistismemberi alasan bahwa yang disebut komuun itu pada hakekatnyaadalah sama dengan kolektif, kepentingan masyarakat, kepentinganbersama, berbakti kepada kepentingan umum yang diutamakan,bukan kepentingan perseorangan, kemakmuran masyarakatlah yangdiutamakan (sesuai dengan penjelasan resmi Pasal 33 UUD 1945).Sehingga dapat dikatakan bangsa Indonesia ditinjau dari sudutilmu Sosiologi mempunyai sifat, karakter, kepribadian kolektif.Kenyataan ini juga diperjelas oleh J. Prins yang mengatakan unsurkolektif adalah unsur yang utama dalam adat, semua masyarakatadat itu adalah komunalistis, anti individualistis. Corak kepribadian masyarakat Indonesia juga didasarkan atasfaham kekeluargaan. Dalam pembukaan UUD 1945 ditolak aliranperseorangan (individualisme), yang diterima adalah alirankekeluargaan. Oleh karena itu UUD 1945 harus juga mengandungsistem kekeluargaan. Selanjutnya bahwa negara Indonesia berdasarkan ataskekeluargaan yang sifatnya ke luar, yaitu dalam rangka hubunganantar negara dan ke dalam dalam memupuk kebersamaan. Timbulsuatu pertanyaan, apakah aliran kekeluargaan sama dengan aliran 59
    • kolektifistis? Aliran kekeluargaan menjiwai Pasal 33 UUD 1945, yaitu Pasalasas sosial ekonomi, jiwa kekeluargaan merupakan hal yang pentingsehingga harus dimasukkan dalam UUD negara. Kenyataan inimembawa konsekuensi dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950.dikatakan bahwa ekonomi Indonesia tidak berdasarkan ekonomiliberal, bahkan bertentangan dengan liberalisme. Perekonomianberdasar atas dasar demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segalaorang. Sebab itu cabang produksi yang penting bagi negara danmenguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalautampuk produksi jatuh ketangan perorangan yang berkuasa, makaakan menimbulkan monopoli, sehingga hilanglah sifat kolektivismedan kekeluargaannya. Asas kekeluargaan mencerminkan, bahwa segala akibat yangditimbulkan merupakan tanggung jawab bersama (kolektif), mencaridan menemukan jalan bersama yang dapat menjamin kemajuan bagisetiap anggota. Adanya sifat bersama yang memenuhi syarat-syarattersebut harus diutamakan, apalagi kalau dikalangan rakyat sendiritelah ada tradisi yang dapat disesuaikan dengan paham baru. Bentukini adalah sangat penting, karena sudah cukup dikenal rakyat dan 60
    • dapat berjalan diberbagai macam kegiatan rakyat, seperti pertanian,perikanan dan lain-lain. Ekonomi yang bertentangan denganekonomi aliran liberal itu adalah ekonomi kolektif atau berpahamkankekeluargaan, kebersamaan. Dengan demikian, apabila ditinjau dari sudut pandang ilmusosiologi, kekeluargaan berhakekat, berisi, sama dengan kolektif,kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuranorang seorang. Mohamad Hatta, mengatakan bahwa kita mendirikan negara,yaitu atas dasar gotong royong dan hasil bersama. Supaya negarayang kita bikin jangan menjadi negara kekuasaan sebab sebaiknyasetiap negara tidak mesti takut mengeluarkan suara, dan diberi hakberkumpul dan lain-lainnya. Istilah kekeluargaan itupun juga adalah gotong royong,demikian juga sebaliknya. Gotong royong dipakai sebagai sinonimdengan kekeluargaan dan juga kolektif, yaitu dasarnya adalahmengutamakan kemakmuran masyarakat. Mengenai ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945, khususnyaPasal 33 ayat 3 UUD 1945, adalah merupakan ketentuan yangmengilhami dan dorongan lahirnya Undang-Undang No.5 tahun 61
    • 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, Undang-Undang No.4tahun 1960/Prp, tentang Perairan Indonesia dan Undang-Undangtentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda tahun 1958. MochtarKusumaatmadja, Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas HukumNasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang, Seminar,BPHN, 22-24 Mei 1995, Jakarta. Setelah kita melihat corak berpikir masyarakat Indonesiaseperti apa yang diuraikan di atas, timbul suatu pertanyaan apakahcorak demikian masih dikenal dalam alam masyarakat Indonesia.Kalam melihat kehidupan pedesaan, setidaknya masyarakat yangbelum heterogen, ciri corak kehidupan yang demikian masih dapatdilihat dengan jelas. Namun apabila melihat kehidupan masyarakatyang sudah heterogen, seperti adanya dampak dari pembangunandisektor industri, akibat sosialisasi dan lain sebagainya, corakkehidupan komuun, kolektif, gotong royong, kekeluargaan masihdapat dilihat? Untuk mengulas ini perlu hati-hati. Harus dilihat duluasas-asas yang tercermin dalam corak-corak kehidupan tadi. Mungkinsaja corak konkret seperti apa yang digambarkan di atas akan sulitditemukan, tetapi apabila kita pahamkan dari sudut asasnya, makadapat melihatnya dari kaca mata yang objektif. 62
    • Yang mungkin terjadi sebagai akibat banyaknya intensitasinteraksi antara satu sama lainnya, maka yang mungkin timbuladalah degradasi nilai. Hal itu disebabkan oleh faktor-faktorindustrialisasi, perubahan struktur masyarakat dan lain sebagainyaseperti apa yang diuraikan di atas. Sebagai adanya perubahan tadi,kepribadian komuun, kolektif dan gotong royong tidak hilangdengan individualisasi. Sifat-sifat itu tetap merupakan hal yangutama walaupun telah terjadi modernisasi. Sifat saling membantu, sifat gotong royong pada masyarakatperkotaan misalnya, walupun menampakan kehidupan yangheterogen dan telah terjadi proses individualisasi, wujudkebersamaannya tetap ada namun bentuknya terjadi pengalihan,seperti dalam bentuk kerja bayaran. Pekerjaan desa untuk kepaladesa dibayar dengan uang, tetapi walaupun demikian belum adasuatu masyarakat dimana watak-watak tadi hilang sama sekali. Kalau dikaitkan dengan struktur masyarakat yang ada diIndonesia, individualisasi juga terjadi, seperti dalam masyarakatMinangkabau. Proses Individualisasi ini terjadi sebagai akibat sistemmatriachat bergeser dan didesak oleh sistem kolektif atas dasarkeluarga. Kehidupan kelurga menempatkan hubungan yang 63
    • harmonis antara ayah dengan anak menunjukkan bergesernyakehidupan matriachat ke arah kehidupan keluarga yang dampakhukumnya juga berlainan. Begitu melalui yurisprudensi, banyak sekali putusanMahkamah Agung yang membawa ke arah kesatuan, sehinggacorak-corak dalam suatu struktur masyarakt dirubah dandisesuaikan dengan sistem negara kesatuan. Untuk mengantisipasidegradasi tadi, maka perlu dicarikan suatu wadah untuk menampungagar nilai-nilai yang baik tidaklah musnah. Kalau gotong royong dihubungkan dengan kerja sama dalamarti sosiologis, maka setidaknya ada 4 (empat) bentuk kerja sama,yaitu: 1. Kerja sama yang spontan atau serta merta (spontaneous cooperation) 2. Kerja sama sebagai hasil perintah atasan atau penguasa (directed cooperation) 3. Bentuk kerja sama atas dasar hukum (contractual cooperation) 4. Kerja sama sebagai unsur dari sistem sosial (traditional cooperation). Mengenai corak berpikir dalam masyarakat hukum adat, F.D. 64
    • Holleman mengemukakan, bahwa corak berpikir masyarakat adatadalah mempunyai pola pemikiran magis religius particeperentcosmis, komunal, konkret, dan kontant. Apa yang dikemukakanoleh Holleman tersebut juga telah disinggung oleh van Vollenhovendengan membandingkannya dengan sistem hukum Barat. Sistemhukum adat, lembaga-lembaga dan kaidah-kaidah hukumnya oleh vanVollenhoven digambarkan selalu dikaitkan dengan hal-hal diluarjangkauan manusia. Sedangkan lembaga dan kaidah hukum Baratdigambarkannya asal saja menguntungkan, material dan indivual,maka sudah merupakan ciri-ciri lembaga hukum Barat. yangmelihatnya dari sudut sosiologis antropologis dalam hubungannyaB. Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional Pemikiran baru tentang hukum adat sangat berkembang, terutama dikalangan para pakar hukum. Pemikiran baru itu timbul sebagai akibat antara lain, baik karena perkembangan yang cepat dari hukum adat itu sendiri maupun perkembangan yang cukup cepat dalam bidang ilmu hukum itu sendiri. Setelah kemerdekaan, susul menyusul terjadi perkembangan-perkembangan di bidang politik, dan sosial masyarakat. Dalam pewrkembangan tersebut tidak jarang disertai kepincangan-kepincangan tentang nilai yang 65
    • berlaku selama ini. Maka perlu adanya suatu penilaian baruterhadap hukum adat Penilaian baru tersebut dalam rangka tujuanuntu segera terbentuknya suatu hukum nasional yang jelas, tegasyang tidak saja sesuai dengan rangka keadilan masyarakat, akantetapi terutama dapat menciptakan kepastian hukum sebesarmungkin. (Bustanul Arifin, Hukum Adat; Seminar Hukum NasionalIII,). Sebelum membahas konsepsi hukum adat dalam rangkapembinaan hukum nasional, terlebih dahulu akan dikembangkanbeberapa rumusan hukum adat dari para pakar hukum. Secarasingkat dari Djojodiguno, ialah sebagai hukum yang tidakbersumber pada peraturan. Djojodiguno, _Asas-Asas HukumAdat,_ Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogjakarta, 1964,hal.7, Rumusan seminar hukum adat dan pembinaan hukumnasional adalah sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulisdalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yangdisana-sini mengandung unsur agama. Hukum adat adalah meru-pakan hukum yang tidak tertulis akan tetapi didukung oleh "rasaketaatan" dan "kepatuhan" yang luar biasa dari masyarakat dimana 66
    • hukum itu berlaku. Agar mendapat gambaran yang jelas tentang hukum adat, akan dikemukakan beberapa rumusan yang sedikit agak lengkap, yaitu: 1. R. Soepomo: Mengemukakan Hukum Adat adalah sebagai sinonim dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (Unstatutary law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang dibuat oleh hakim (judge made law), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan hidup, baik dikota-kota maupun didesa-desa (Customary law). Dalam bukunya Kedudukan Hukum Adat Dikemudian Hari.2. R.M. Soeripto: Hukum adat adalah semua aliran-aliran (peraturan-peratu- ran) adat tingkah laku yang bersifat hukum disegala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat yang bersifat hukum oleh karena ada kesadarn dan perasaan keadilan umum, bahwa aturan-aturan/peraturan- 67
    • peraturan itu harus dipertahankan oleh para petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukuman (sanksi). R.M. Soeripto, kum Adat dan Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, hal. 2 3. Surojo Wignjodipuro: Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersum-ber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang sertameliputi peraturan tingkah laku manusia dalamkehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasaditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum(sanksi). Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas HukumAdat, Alumni Bandung, 1973, hal.5.4. Hardjito Notopuro: Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaandengan ciri-ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyatdalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraanmasyarakat dan bersifat kekeluargaan Hardjito Notopuro, TentangHukum Adat, Pengertian dan Pembatasan Dalam Hukum Nasional,Majalah Hukum Nasional No.14 tahun 1969, hal.49. 68
    • 5. Bushar Muhammad: Hukum adat itu terutama hukum yang mengatur tingkah lakumanusia Indonesia, dalam hubungan satu sama lain, baik yangmerupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan yang benar-benarhidup di masyarakat, adat karena dianut dan dipertahankan olehanggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakankeseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi ataspelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan parapenguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasamemberi keputusan dalam masyarakat adat itu), yaitu dalamkeputusan lurah, Penghulu, Pembantu Lurah, Wali Tanah, Kepalaadat, Hakim. Bushar Muhammad, Penghulu Hukum Adat, Balai BukuIchtiar Jakarta, 1961, hal.30. Beranjak dari beberapa rumusan tentang hukum adat, dapatdilihat adanya satu kesatuan pandangan mengenai pengertian darihukum adat, hukum adat sebagai hukum yang hidup dalammasyarakat (the living law). Konsepsi tentang "the living law"untuk pertama kali dikembangkan oleh Eugen Ehrlich dalambukunya Grunlegung der sosiologie des rechts 1913. Sebagai reaksiterhadap pandangan pada ilmu hukum yang bersifat legalistis yang 69
    • terlalu mengutamakan peraturan hukum yang termuat dalamperaturan perundangan dan terlalu mengabaikan tumbuhnya gejala-gejala hukum di masyarakat. Penggunaan istilah teh living lawlazimnya dipergunakan untuk menunjukan berbagai macam hukumyang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalammasyarakat. Hukum adat sebagai "the living law" merupakan pola hidupkemasyarakatan tanpa dimana hukum itu berproses dan sekaligusjuga merupakan hasil dari pada proses kemasyarakatan yangmerupakan sumber dan dasar dari pada hukum tersebut. Tumbuhnyahukum secara langsung dari landasan pokoknya, yaitu kesadaranhukum masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia.Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena menjelmakanperasaan hukum yang nyata dari rakyat R. Soepomo, loc.cit. hal.5. Hukum adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidupyang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannyamerupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlakuSurojo Wignjodipuro, op.cit.hal.81. Hukum adat tidak hanya bersemboyan dalam hati nuraniorang Indonesia yang menjadi warga negara Republik Indonesia 70
    • disegala penjuru nusantara saja, tetapi tersebar luas seperti ke gugusankepulauan Filipina dan Taiwan disebelah utara, di Pulau Madagaskardan berbatas disebelah timur seperti di kepulauan Poska. Hukum adat sebagai hukum Indonesia mempunyai corak yangkhas tersendiri, berbeda dengan sistem hukum yang dianut di negarabarat. Sekalipun hukum adat bersifat tradisional yang berarti sangatterikat pada tradisi-tradisi lama yang diwariskan oleh nenek moyangmereka. Namun kita tidak boleh menarik kesimpulan secara tergesa-gesa bahwa hukum adat itu pantang berubah. Kelekatannya sedikitmemang agak ironi, karena antara "tradisi dan perubahan" adalahmerupakan dua kutub yang bertolak belakang. Sebab tradisimenghendaki kelangsungan secara apa adanya tanpa perubahansedikitpun, sedangkan perubahan tidak menghendaki secara turuZtemurun dalam keadaan yang itu - itu juga, akan tetapi dalam setiapwaktu segala-galanya perlu untuk berubah dan diperbaharui. Hukum adat disamping sifatnya yang "tradisionil" jugamempunyai corak "dapat berubah" dan "mempunyai kesanggupanuntuk menyesuaikan diri"Van Dijk, _Pengantar Hukum AdatIndonesia, Sumur Bandung, 1964, hal.12 atau menurut Djojodigoenomempunyai sifat yag plastisch dan dinamik. Djojodiguno, 71
    • _Menyandera Hukum Adat, Yayasan Ponds Universiteit GadjahMada, Yogyakarta, 1950, hal.8 Hukum bersifat hidup, dinamis bilamana ia dapat mengikutiperkembangan masyarakat, pasti membutuhkan perubahan dasar-dasarhukum sepanjang jalannya sejarah. Hukum bersifat plastis bilamanadalam pelaksanaannya dapat diperhatikan hal-hal yang tersendiri.Perubahan dilakukan dengan cara menghapuskan dan menggantiperaturan itu dengan yang lain secara tiba-tiba tapi perubahanpundapat terjadi oleh karena pengaruh kejadian, keadaan perikehidupanyang silih berganti, Sedang kesanggupannya untuk menyesuaikandiri oleh karena bentuknya hukum adat itu tidak tertulis dan tidakterkodifikasir, maka dengan sifat elastisitasnya yang luas sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Sifat-sifat hukum adat menurut Koesnoe, bahwa hukum adatitu berubah-ubah selaras dengan perkembangan masyarkat danrakyat, karena sebagai pernyataan rasa keadilan dan kepatutanrakyat, perkembangan hukum adat sejalan dan secepat dengan perkembangan kehidupan rakyat dalam masyarakat. Hukum adat tumbuh dan berakar dari pada kenyataan-kenyataan hidup dalam masyarakat, karena proses pengkaidahannya 72
    • tidak tergantung pada penguasaa masyarakat. Sesuai denganfitrahnya sendiri menurut Soepomo hukum adat terus-menerus dalamkeadaantumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Haldemikian seperti ditegaskan oleh Djojodigoeno dalam prasarannyapada seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional, bahwapelaksanaannya hukum adat sama sekali tidak terikat oleh ugeran-ugeran (norma-norma) hukum yang ada. Sehingga jelas bahwahukum bukan rangkaian ugeran (norma) melainkan prosese yangtidak ada henti-hentinya. Djojodiguno, _Kedudukan Dan PerananHukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional,_ PrasaranSeminar Hukum Nasional di Surabaya, 1975. Demikian pula hal di atas sudah lama ditandaskan oleh VanVollenhoven mengatakan:"adat recht een verschijusel is der almaarstrom mende samenleving, met andare versc hijnselen inrustelaase wissel werking, van stuw is tegen stuw" (hukum itu adalahsuatu gejala daripada pergaulan hidup yang selalu bergejolak, dalamkeadaan dorong-mendorong dengan gejala-gejala lainnya, kesemuaini tak ada henti-hentinya dalam keadaan saling mempengaruhi). Pada bagian lain ia menggambarkan proses perkembanganhukum adat dengan menyatakan hukum adat itu "on wikkelt zich 73
    • gestading", atau mengalami perkembangan terus-menerus. Hukumadat menurut pandangannya terdiri atas tiga bagian, yaitu "het ofster verde" (bagian yang sudah mulai ditinggalkan), "het heden daagseke" (bagian yang baru berbentuk). Van Vollenhoven, Miskeningenvan Het Adatrecht, hal.60 Khusus mengenai perubahan dalam hukum adat, tertulissecara tegas dalam pepatah hukum (recht odajien) dari Minangkabauyang berbunyi : Sekali air gadang Sekali tapias beranjak Sekali raja berganti Sekali adat berubah Menurut lampiran A ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960paragraf 402 no.34 dan no.35 mengenai pembinaan hukum nasionalkita antara lain menentukan, behwa pembangunan hukum nasionalharus sesuai dengan Haluan Negara dan berlandaskan hukum adatyang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil danmakmur. Kemudian di dalam Keppres R.I No.11 tahun 1974 tentangRencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA II),1974/75-1978/79, lampiran bagian III Bab 27 hukum dinyatakan 74
    • dengan jelas dan tegas dalam "Pendahuluannya", bahwapembangunan bidang hukum dilaksanakan berlandaskan GBHNyang menegaskan :Pembangunan di bidang hukum dalam kegiatan hukum Indonesiaadalah berdasarkan atas landasan sumber tertib hukum negara yaitucita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dancita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputisuasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia yang didapatkandalam Pancasila dan UUD 1945. Sekali air meluap tempat pemandian bergeser, sekali rajaberganti maka sekali pula adat berubah. Akan tetapi perubahan-perubahan dalam hukum adat tersebut katanya selalu terjadi secaratidak sadar (onbewist). Hukum adat berkembang terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum Van Vollenhoven, Jilid II,hal.389.Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak berbeda isinyadengan hukum adat pada waktu sekarang, karena hukum adat selalumenunjukkan perkembangan. Van Vollenhoven, Ibid hal.233Jika dari atas (penguasa) telah diputuskan untuk mempertahankanhukum adat, padahal hukum itu sudah mati maka penetapan itu 75
    • akan sia-sia belaka, sebaliknya seandainya telah diputuskan dari atasbahwa adat itu harus diganti pada hal desa-desa, di ladang-ladang dandi pasar-pasar hukum itu masih kokoh dan kuat, maka hakimpun akansia-sia belaka. Dikutip dari Soediman Kartohadiprodjo, HukumNasional Beberapa Catatan, Binacipta Bandung, 1971, hal.8 Menurut Mochtar Kusumaatmadja, cara berpikir sepertitersebut di atas ternyata terdapat dalam alam pikiran bangsa Indonesia(dalam hukum adat). Hal itu dibuktikannya melalui penelitian dalampepatah Minangkabau :Sakali air gadangSakali tapian beranjak(Sekali air besar sekali tapian berkisar)Walaupun baranjak dilapiak saalai juo (Walaupun berkisar masih(tetap) ditukar yang sama) Usang-usang diperbaharui lapuak dikajanjinan elok dipakai, nan baruak dibuang Ko sungkek menta diuleh,panjang minta dikareh nan numpang minta disisit Adat itu berubahmengikuti keadaan masyarakat. Perubahan itu bukan sembarangperubahan melainkan (harus) tetap ada hubungannya dengan(keadaan) yang lama. Agar hukum adat itu tetap muda maka harusdisesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan. (Alam pikiran 76
    • hukum adat tidak menolak perubahan). Konsep yang diuraikan di atashanya melihat hukum adat dari bentuk dan struktur semata, yaitusebagai suatu hukum yang telah tertulis dengan berbagai macamsifatnya. Disamping itu juga hukum adat adalah merupakan jenishukum tidak tertulis yang tertentu yang mempunyai dasar pemikiranyang spesifik yang secara prinsipil berbeda dari pada segalamacam hukum tidak tertulis lainnya, menurut SoedimanKartohadiprodjo hukum adat bukan karena bentuknya tidak tertulis,melainkan hukum adat tersusun dengan dasar pikiran hukum adattidak hanya terbatas dari segi strukturnya saja, akan tetapi harusdilihat secara keseluruhan.Diantara beberapa pemikiran tentang hukum adat dapatdikembangkan antara lain :1. Moh. KoesnoeSebagai guru besar di Universitas Katolik Hijmejar Belanda,memberikan kuliah tentang, Pengantar Hukum Adat Indonesia(introduction into Indonesia adat law).Beliau memberikan ceramah yang berjudul "musyawarah, een wijzevan volkskesluitvorming volgens het adatrecht" (musyawarah, suatucara dari pembentukan keputusan rakyat menurut 77
    • hukum adat). Koesnoe memberikan pengertian yang baru pada Hukum Adatdengan menyelidiki antaranya teks "Poetoesan Congres Pemoeda-pemoeda Indonesia dalam tahun 1928 terkenal dengan namaSoempah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, istilah Hukum Adatterdapat dalam kalimat sebagai berikut:"Menyelaraskan keyakinan persatuan Indonesia diperkolot denganmemperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa,Hukum Adat, pendidikan dan kepandaian".Dalam keputusan Kongres Pemuda tersebut Hukum Adat dianggapsebagai faktor persatuan, faktor integritasi bangsa Indonesia, sebagaifaktor pemersatu rakyat Indonesia. Menurut Koesnoe secara tepatHukum Adat tidak terbatas pada suatu daerah kecil, tidak pada suatudaerah tertentu. Pengertian Hukum Adat harus dibawa kearah suatutaraf yang lebih tinggi, lebih umum yang sesuai dengan semangatkebangsaan dan Sumpah Pemuda tahun 1928. Oleh karena itu harusditemui dan dicari asas-asas Hukum Adat yang berlaku untuk seluruhIndonesia yang berlaku Nasional. Lim TH., Hukum Adat danPerkembangan Hukum Nasional, Harian Kompas 20 Mei 1977. Moh. Koesnoe dalam ceramah Simposium Sejarah Hukum di 78
    • Jakarta 1-3 April 1975 antara lain menyimpulkan bahwa Hukum Adatsetelah perang dunia didalam kerangka perubahan Hukum Nasionalmemperlihatkan di pelbagai seginya, yaitu segi pengertiannya,kedudukannya, isi dan lingkungan kuasanya atas orang dan ruang,dan cara pendekatannya. Mengenai pengertian disimpulkan bahwa:Perkembangannya bermula dari adat yang mempunyai sanksikemudian berkembang menjadi segala Keputusan yang diambil olehpengussssasa adat di dalam hubungan masyarkatnya dalamhubungannya dengan ikatan struktur masyarkatnya. Setelah ituhukum adat diikat sebagai hukum yang lahir langsung dari pikirandan cita-cita serta kebutuhan hukum rakyat Indonesia, dari pengertianitu berkembang menjadfi hukum yang lahir dari kepribadianbangsa Indonesia, singkatnya Hukum Nasional atau Hukum AdatIndonesia. Perkembangan ini dalam kenyataannya tidak banyak disadaridan diketahui oleh para Sarjana Hukum. Moh. Koesnoe,Perkembangan Hukum Adat Setelah Perang Dunia II Dalam RangkaPembaharuan Hukum Nasional; Simposium Sejarah Hukum, BPHN,1975, No.115.Isi dan lingkungan kuasanya atas orang dan ruang menurut 79
    • pendapatnya dapat dicatat suatu perkembangan bahwa pada mulanyadiisi dengan taraf ilmu pengetahuan pada waktunya dengan ketentuanyang letaknya pada taraf kebiasaan sehingga hukum adat hampirsama dengan hukum kebiasaan dari golongan atau suku-suku yangada. Dari sini kemudian ditarik pada pokok-pokok ketentuan yangabstrak pengisiannya semakin lebih luas sehingga kualitasnyamenjadi tampak berkurang, kemudian ditarik lebih jauh lagi yaknipada asas-asas hukum yang hidup didalam masyarakat. Semakinabstrak pengisiannya semakin luas daya mencakup lingkungankuasa atas orang dan ruangannya sehingga akhirnya dapat berlakunasional.2. Satjipto Rahardjo Pendekatannya berbeda dengan Moh. Koesnoe, pendekatan-pendekatannya ini sebagai pendekatan terhadap hukum adat darisudut kajian hukum dan masyarakat atau lebih diperinci lagi dengansebutan pendekatan secara sosiologis, anthropologis atau fungsional Satjipto Rahardjo, Pendekatan Baru Terhadap Hukum Adat; 80
    • Permasalahan Hukum Di Indonesia, Alumni Bandung, 1977,Berdasarkan pendekatan demikian, peranan hukum adat pada masasebelum dan sesudah kemerdekaan terlihat perbedaannya. Hukumadat pada jaman Hindia Belanda memainkan peranan yangpatriotik oleh karena itu sangat dimengerti para pejuangkemerdekaan merasa perlu mencantumkan dalam Sumpah Pemuda1928. Dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang phiratesmehubungan, sehingga dapat dikatakan bahwa justru dengan pengaturanitu para pejuang kemerdekaan memperoleh senjata untukmengkonsolidasikan diri melalui hukum adat sebagai tambangpengintegrasian. Tetapi sejak bangsa Indonesia memproklamirkankemerdekaan, keadaan menjadi lain. Sejak saat iru tepatnya tanggal18 Agustus 1945 kita telah memiliki perlengkapan hukumnasional, yaitu UUD 1945. Hukum Nasional inilah sekarangmenjadi satu-satunya sarana bagi bangsa Indonesia untukmembawanya menuju masyarakat yang dicita-citakannya yaitumasyarakat yang adil dan makmur. Hukum ini dapat disejajarkandengan hukum adat pada masa lalu, karena hukum nasional inilahyang akan memudahkan cita-cita, nilai-nilai kultural dan sifat-sifatkhusus bangsa Indonesia. Peranan hukum adat telah diambil alih oleh 81
    • hukum nasional yang dasarnya terdapat didalam UUD 1945Konfirugasi yang bersifat pluralistik sekarang sudah berakar. Apa yang dahulu disebut sebagai hukum adat, sekarangberubah menjadi kompleks nilai-nilai praktek-praktek yangberpengaruh terhadap bekerjanya hukum nasional. Dengandemikian menurut pandangannya permasalahan yang dihadapi olehhukum adat antara lain:1. Susunan masyarakat macam apakah yang sebetulnya dilayani olehHukum Adat itu?2. Apakah karena sifat-sifatnya Hukum Adat itu dapat dipakai untuk melayani masyazrakat Indonesia modern?3. Kalau Hukum adat sekarang ini masih dapat bertahan hidup, tetapi akan ada sebagai bahan dari hukum nasional. Penyebutan hukum adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan pengeluaran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis. Dalam peringatan satu tahun meninggalnya Hazairin,Satjipto Rahardjo membuat batasan hukum adat yang didasarkan padapendapat Hazairin, yaitu bahwa Hukum adat itu adalah hukum yangtimbul sendiri dari hubungan-hubungan hidup bersama dalammasyarakat. Dengan bertitik tolak dari pendapat tersebut, SatjiptoRahardjo berpendapat, bahwa: Satjipto Rahardjo, Hukum AdatDalam Studi Hukum Dan Masyarakat; dikutif dalam buku 82
    • Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in memoriam Prof.Dr.Hazairin, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1977.Studi hukum adat itu membuka kemungkinan yang cukup luas untuklebih mengkajinya sebagai suatu lembaga sosial dari pada sebagaisuatu kaidah semata-mata. Sehubungan dengan itu ia mengatakanapabila kita mulai mempersoalkan hukum adat sebagai hukum yangtimbul dari hubungan-hubungan hidup bersama, maka pada saat itukita memerlukan bantuan analisa secara sosiologis. Maksudnya, cocok suatu penjelasan mengenai kelahiran kaidahhukum bukan atas dasar otoritas yang membuatnya, melainkan darisudut pertumbuhannya yang berdasar pada proses interaksi diantarakekuatan yang bekerja di dalam masyarakat, dalam kedudukannyayang demikian, hukum adat lalu menjadikan lebih dekat pada hukumkebiasaan. Dalam pengkajian secara fungsional, kita dapat mengajukanpertanyaan, kegunaan apakah yang ditujukan oleh hukum adatsekarang ini dalam rangka penyelenggaraan ketertiban? Apabiladiketahui oleh hukum adat itu adalah suatu nama rumpun untukmencakup bersama-sama hukum yang berlaku secara lingkungandemi lingkungan diseluruh wilayah tanah air. 83
    • Untuk menjawabnya, dapat diperlukan pula penelitian tempat demitempat Disatu tempat mungkin hukum adatnya masih berfungsidengan kuat, sedangkan ditempat lain mungkin sudah diganti olehalat kontrol sosial yang lain, seperti hukum yang dibuat olehnegaraSatjipto Rahardjo, ibid, hal.34 Salah satu pengkajian hukum adat dari sudut studi hukum danmasyarakat kiranya perlu untuk dikembangkan terus, sebab dengancara pengkajian itu paling tepat dilakukan terhadap hukum adatdengan tidak mengabaikan cara-cara pendekatan yang lain yangdiajukan oleh para sarjana hukum. Cara pengkajian seperti ini olehpara sarjana hukum dirasakan masih asing.3. Soerjono Soekanto Pendekatan yang nadanya hampir sama dengan yang dilakukanoleh Satjipto Rahardjo, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yangmelakukan pendekatan secara sosiologis terhadap hukum adat.Menurut pendapatnya: Hukum adat yang merupakan hukum yangtradisional masyarakat Indonesia senantiasa tumbuh dari kebutuhanhidup yang nyata, cara dan pandangan hidup yang secarakeseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukumadat tadi berlaku. Memang hukum adat tidak dapat ditinjau 84
    • terlepas dari struktur kejiwaan dan cara berpikir masyarakatIndonesia Soerjono Soekanto, opcit, hal.82-83. Bagi seorang sarjana hukum yang berlatar belakangpendidikan hukum Eropah Kontinental dalam mempelajari hukumadat, boleh dikatakan dia memasuki dunia hukum yang baru, karenaharus berurusan dengan bidang baru yang sangat berbeda denganyang biasa dijumpai. Akan tetapi bila sarjana hukum tersebut secarabersungguh-sungguh mempelajari, menganalisa serta memperdalampengetahuannya tentang hukum adat, tidak hanya dengan pikiran danpengertian hukum (rechtsbegrifen rechtsverstand), tetapi jugadengan mempergunakan perasaan hukum (rechtsgewoel), makamereka akan dapat menentukan suatu sistem hukum yang didasarkanpada adat istiadat yang selalu berkembang sesuai dengan perubahanyang dialami oleh wadahnya, yaitu masyarakat. Di dalam sistemhukum tersebut juga akan dijumpai kaedah-kaedah yang bersanksi,yaitu kaidah-kaidah yang apabila dilanggar ada akibatnya,sedangkan mereka yang melanggar dapat dituntut dan kemudiandihukum. Skope hukum adat mencakup adat istiadat yang padaumumnya tidak tertulis dan tidak dikodifikasir, adat istiadat yangmempunyai akaibat-akibat hukum, oleh karena bercirikan usaha-usaha 85
    • untuk menjaga keserasian antara ketertiban dan ketentraman,keputusan atau pengesahan para pejabat hukum disatu pihakhanyalah memperkuat atau meresmikan berlakunya hukum adattersebut. Dan dilain pihak keputusan-keputusan tersebut dapat pulaberwujud pembentukan aturan-aturan hukum adat, oleh karenaadanya peristiwa-peristiwa yang tidak diatur oleh hukum adat yangada. Hukum adat mempunyai dasar berlaku secara sosiologis danyuridis. Daya berlakunya suatu kaidah hukum secara sosiologis,dapat berarti dua hal, yaitu:Pertama, apakah kaidah tadi diketahui, diakui, dikarsai dan ditaatioleh bagian terbesar warga masyarakat. Hukum adat sah secarasosiologis, oleh karena timbulnya dari adat istiadat masyarakat.Kedua, apakah kaidah tadi dapat dipaksakan berlakunya. Dalam arti ini, secara ideal penguasa dapat memaksakan berlakunya kaidah-kaidah tersebut, karena sebagaimana dikatakan oleh Ter Haar"Rechtsprash naar adat recht is der halve in de carsteplaats op verantwoordeMwijze voort bowen op her geen zicht in de samenleving recdsals recht gevormd heeft". Hal mana sekaligus juga menunjukkanberlakunya kaidah tadi secara yuridis yang berarti kaidah tadi berlaku 86
    • apakah kaidah tersebut "is toot stand gehomen op de vereisckewijza Soerjono Soekanto, opcit, hal. 93. Dalam pembahasan terhadap prasaran Satjipto Rahardjodalam seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional,tentang pengertian hukum adat sebagai hukum yang hidup dalammasyarakat, ia mengemukakan, bahwa: Hukum adat padahakekatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (sein-sollen). Berbedadengan kebiasaan belaka, maka kebiasaan yang merupakan hukumadat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalamperbuatan yang sama yang menuju kepada "rechtvoordijeardeningder samenleving". Jelaslah kiranya bahwa tekanan disini terletak padaberlakunya hukum secara sosiologis dan filosofis (berlakunya secarayuridis) karenanya tidak pula dapat dikesampingkan begitu sajaapabila dihubungkan dengan "rechtsrodid" dari hukum adat. Dengan berpegang pada konsepsi tersebut di atas, maka dapat-lah ditarik garis yang mengatakan bahwa hukum adat yang masihberlaku merupakan bagian dari hukum yang hidup. Hubungan antarahukum adat dengan hukum yang hidup adalah bahwa hukum adat 87
    • yang masih berlaku merupakan bagian dari hukum yang hidup dalammasyarakat. Sebagai kesimpulan dari pembahasan tersebut di atas, dapatdikemukakan beberapa catatan sebagai berikut:1. Hukum yang hidup merupakan kontralisasi dari pada ciri-ciri dalam masyarakat yang merupakan hasil dari pada pengalaman- pengalaman berinteraksi dengan warga-warga masyarakat.2. Hukum adat yang masih berlaku, merupakan bagian dari pada hukum yang hidup oleh karena hukum adat timbul dari kebiasaan-kebiasaan menunjukkan kepada "rechtvoordige ordeningen der samenleving" yang ditentukan baik oleh "rechtsfunlionarisen" maupun "rechtsgenaten".3. Hukum yang hidup merupakan bagian dari hukum nasional dan menjadi tujuan untuk dicapai oleh karena hukum yang hidup adalah hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis maupun filosofis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan terhadap hukum adatharuslah berupa pendekatan normatif dan sosiologis. SoerjonoSoekanto, Pokok-Pokok Hukum Adat, Alumni Bandung, 1978,hal.155-160. Jadi suatu pendekatan yang bersifat disipliner. Pendekatan sosiologis terhadap hukum adat juga mempunyai 88
    • beberapa batas kegunaan, antara lain untuk mengadakan:1. Identifikasi hukum adat;2. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadapefektivitas hukum adat;3. Identifikasi sampai sejauh mana efektivitas hukum adat. Pendekatansosiologis tersebut terutama akan menghasilkan hukum dalam artisebagai peri kelakuan (behavior) yang mempunyai ciri tertentu.Memang benar, hukum ada dalam fakta, sudah tentu bahwaseorang peneliti dapat berhenti pada batas ini, maka diperolehnyaadalah hukum adat sebagai suatu perikelakuan dan bagian terbesarwarga masyarakat. Apabila seorang peneliti dalam hukum adat inginmerumuskan usahanya untuk menentukan hukum adat sebagainorma, mau tidak mau harus juga memeperjuangkan pendekatannormanya, maka barulah tujuan akhirnya akan tercapai dalampenelitian hukum adat.4. Koentjaraningrat Berbeda dengan tiga pandangan terdahulu yang meninjauhukum adat dari disiplin ilmu hukum, maka dalam rangkamengetengahkan berbagai konsepsi tentang hukum adat, tidaklahdapat dilupakan konsepsi yang diajukan Koentjaraningrat yang 89
    • melihatnya dari sudut sosiologis antropologis dalam hubungannyadengan perbedaan antara adat dan kebudayaan. Koentjaraningrat,Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta, 1974,hal.20-22.Perbedaan antara adat dan kebudayaan menurut pendapatnya adalahbersangkutan dengan konsepsi bahwa kebudayaan itu mempunyaitiga wujud ialah:1. Wujud idiil;2. Wujud kelakuan;3. Wujud fisik. Adat adalah wujud idiil dari kebudayaan. Secara lengkapwujud itu dapat kita sebut adalah tata kelakuan. Karena adat ituberfungsi sebagai pengatur tata kelakuan.Dalam tinjauan demikian adat dapat dibagi lebih khusus dalam 4(empat) tingkatan, yaitu:1. Tingkat nilai budaya;2. Tingkat norma-norma;3. Tingkat hukum;4. Tingkat aturan khusus. Tingkat pertama merupakan lapisan yang paling abstrak dan 90
    • luas ruang lingkupnya. Tingkat adat ini adalah ide-idemengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupanmasyarakat. Konsepsi serupa itu biasanya luas dan kabur; tetapiwalaupun demikian atau justru karena kabur dan tidak rasional,biasanya berakar dalam bagian irrasional dari alam jiwa manusia.Tingkatan adat ini dapat disebut sistem nilai budaya. Jumlah nilai-nilai budaya tingkat pertma dalam suatu kebudayaan biasanya tidakbanyak, contoh nilai gotong-royong. Tingkat adat yang kedua lebih konkret adalah sistem norma.Norma-norma itu adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait kepadaperanan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Perananmanusia dalam kehidupannya, adalah banyak, lagi pula manusiasering berubah peranan dari saat kesaat, dari hari kehari. Tiapperanan membawakan baginya sejumlah norma yang menjadipedoman bagi kelakuannya dalam hal memastikan peranannya yangbersangkutan. Jumlah norma-norma dalam suatu kebudayaan adalahlebih banyak dari pada jumlah nilai-nilai budaya. Tingkat adat yang ketiga dan yang lebih konkret lagi adalahsistem hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis). Hukumsudah jelas mengenal bermacam-macam sektor hidup yang sudah 91
    • terang batas-batas ruang lingkupnya. Jumlah undang-undang(hukum) dalam suatu masyarakat sudah jauh lebih banyak daripada jumlah norma-norma yang menjadi pedomannya.Tingkat adat yang keempat adalah aturan-aturan khusus yangmengatur aktivitas-aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruanglingkupnya dalam kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya aturan-aturan khusus ini amat konkret sifatnya dan banyak diantaranya terbitdalam sistem hukum. Analisa tersebut bila dibawa kepada hal yang lebih konkretlagi, dapat diformulasikan dengan kata-kata yang lebih sederhana.Bahwa dalam suatu hukum adat nilai yang tertinggi adalah sistemnilai sosial budaya yang mengandung prinsip-prinsip politik.Kemudian dibawahnya terdapat pula sistem norma-norma yangberfungsi sebagai asas-asas hukum (rechts beginsel). Sistem norma-norma ini dalam pelaksanaannya diwujudkan secara konkret dalamperaturan-peraturan hukum (recht regel) yang kemudian sebagai "insoperandum"-nya dinyatakan lebih khusus dalam berbagai peraturankhusus sebagai hukum in conkreto. Dari berbagai konsepsi yang telah diartikan di atas terlihattelah terjadi beberapa perkembangan mengenai konsepsi hukum 92
    • adat yang diakibatkan oleh karena terjadinya perubahan di dalamhukum adat sendiri maupun sebagai akibat dari pada terjadinyaperubahan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.C. Hukum Adat Dan Kesadaran Hukum Antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakandua variabel yang mempunyai korelasi positip. Dalam arti prosespenegakan hukum, antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukummempunyai perbedaan prinsipil dalam proses pentaatan atas suatuperaturan hukum. Kesadaran hukum pentaatannya didasarkan ataudidorong oleh diri manusia sebagai pribadi, jadi sifatnya datang daridiri sendiri, sedangkan kepatuhan hukum pentaatan atas suatuperaturan datangnya dari penegak hukum atau penguasa. Dalamproses penegakan hukum yang paling baik tentunya pentaatan atassuatu peraturan yang datang dari diri sendiri.Kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalamdiri manusia tentang keserasian antara ketertiban denganketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Jadi kesadaranhukum pada prinsipnya menyangkut nilai-nilai. Demikian jugahukum, pada hakekatnya merupakan konkritisasi dari sistem nilai-nilai. Nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat merupakan 93
    • perwujudan budaya atau merupakan sistem budaya, khususnya aspekspirituil dan sistem budaya tersebut, karena budaya dalamwujudnya dapat merupakan nilai-nilai dan dapat pula menghasilkansuatu bentuk karya nyata (terlihat). Dengan demikian kesadaranhukum itu merupakan wujud dari pada kebudayaan suatu masyarakat terhadap nilai-nilai yang semestinya dilaksanakan atau semestinya berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sistembudaya itu merupakan suatu yang normatif. Kesadaran hukum itulahyang melahirkan norma-norma, oleh karena kesadaran terhadaphukum intinya adalah suatu keinginan ingin hidup teratur. Dalamkehidupan masyarakat Indonesia, dengan struktur dan kebudayaanyang masih mengenal kehidupan seperti digambarkan dalam corak-corak berpikir masyarakat hukum adat di atas, maka kesadaranhukum tersebut terwujud dalam adat. Mengenai hal ini, CliffordSather mengatakan:" covers all of the various customary norms, jural rules, ritualinterdictions and injuctions that guide an individuals conduct, andthe sanctions and forms of redress by which these norms and rulesare upheld."Kemudian dikatakan olehnya, fungsi dari adat, adalah:" to assure harmonious relations among community members. At thesame time, conduct in accordance with adat was traditionallybelieved to maintain a community in a state of ritual well-being withrespect to the gods and spirits. Any serious breach of adat thretensthis relationship and is dealt with acoordingly, not only by secular 94
    • means, but, ... often by supernatural sactions or forms of ritualpropriation as well. Thus the corectness of adat, when properlyadhered to, is demonstrated by a continuing state of spiritual well-being expressed outwardly in terms on health and materialprosperity". Hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat,maka dapatlah dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkretisasidari kesadaran hukum. Khususnya pada masyarakat yang strukturdan kebudayaan sederhana. Dalam wujudnya sekarang kesadaranhukum itu tercermin dalam kenyataan hukum yang tumbuh dalammasyarakat, artinya oleh karena kesadaran hukum menyangkut nilai-nilai, maka nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat yangmerupakan wujud hukum adalah merupakan cerminan dari kesadaranhukum suatu masyarakat. Oleh karena sebagian besar masyarakatIndonesia berada di pedesaan, maka masyarakat tersebut mentaatihukum adat tersebut. Masalahnya bagaimana halnya dengan hukumpositip tertulis, sehingga oleh sebagian kalangan dikatakan bahwamasyarakat Indonesia buta hukum. Pernyataan itu ada benarnya kalaudibatasi pada hukum tertulis, tetapi kalau sudah menyangkuthukum tidak tertulis pernyataan tersebut sangat keliru. Berbicara mengenai kesadaran hukum dan kepatuhan hukumdalam kerangka penegakan hukum, tidak terlepas dari sistem hukum 95
    • yang dianut dalam suatu negara dan pengakuan negara tersebutterhadap penegakan hukum. Di Indonesia, walaupun tidak dinyatakan dalam batang tubuhUndang-Undang Dasar 1945, namun di dalam penjelasannyadikemukakan bahwa Indonesia merupakan negara yang didasarkanatas hukum, artinya adalah bahwa negara Indonesia bukandidasarkan pada kekuasaan belaka. Kecuali daripada itu,pemerintah didasarkan atas sistim konstitusi dan tidak bersifatabsolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Tentang hal ituPenjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan sebagaiberikut:I. Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat). Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).II.Sisitim Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistim Konstitusi (Hukum Dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dengan demikian, secara konstitusional supremasi hukumdiakui di Indonesia yang berarti pengakuan terhadap penegakan ruleof law baik dalam arti formal maupun materiil atau ideologis dengantekanan pada yang terakhir. Hal ini berarti bahwa masalah kesadaran 96
    • hukum dan kepatuhan hukum terkait disini, oleh karena penegakanrule of law dalam arti materil berarti:a. Penegakan hukum yang sesuai dengan ukuran-ukuran tentang hukum yang baik atau hukum yang buruk.b. Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap kaedah-kaedah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.c. Kaedah-kaedah hukum harus selaras dengan hak-hak asasimanusia.d.Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.e. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang- wenang dari badan-badan eksekutif dan legislatif. Berbicara mengenai kesadaran hukum, kepatuhan hukum danhukum adat dalam kerangka pembangunan hukum sangatlah perlu, halini untuk melihat sejauhmana kedudukan dan peranan hukum adat itudalam pembangunan. Untuk melihat peranan hukum adat dalampembangunan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yangmenyeluruh dengan pendekatan interdisipliner atau multy- 97
    • disipliner, sehingga diperoleh suatu gambaran yang komprehensipmengenai hukum yang berlaku sekarang yang sesuai dengankonkretisasi kesadaran hukum tersebut. Sehingga, apakah temuan C.van Vollenhoven, ter Haar, Soepomo dan sarjana-sarjana hukum adatlainnya masih mencerminkan kenyataan yang ada atau sudah adaperubahan. Dengan demikian kedudukan hukum adat di dalam prosespembangunan setidaknya dapat dicatat tiga manfaat sebagai berikut:1. Ada kecenderungan di dalam hukum adat untuk merumuskan keteraturan prilaku mengenai peranan atau fungsi;2. Di dalam hukum adat biasanya prilaku dengan segala akibat- akibatnya dirumuskan secara menyeluruh, terutama untuk perilaku menyimpang dengan sangsi yang negatif;3. Biasnya di dalam hukum adat dirumuskan perihal pola penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi, yang kadang-kadang bersift simbolis, dengan mengadakan atau menyelenggarakan upacara-upacara tertentu. BAB IV PANDANGAN TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ADATA.Sejarah Berlakunya Hukum Adat Untuk suatu masyarakat yang sedang "membangun", seperti halnya Indonesia, hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya- 98
    • upaya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik daripadayang telah dicapai sebelumnya. Menghadapi kenyataan seperti itu,peranan hukum semakin menjadi penting dalam rangkamewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan.Fungsi hukum dalam pembangunan tidak sekedar sebagai alatpengendalian sosial (social control) saja, melainkan lebih dari itu,yaitu melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agarberperilaku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatukeadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan. Dengan perkataanlain, fungsi hukum di sini adalah sebagai sarana pembaharuanmasyarakat, berarti hukum digunakan untuk mengarahkanmasyarakat pada pola-pola tertentu sesuai dengan yangdikehendakinya dengan menciptakan pola-pola baru, juga berartimengubah atau bahkan menghapuskan kebiasaan-kebiasaan lamayang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Duafungsi hukum tersebut merupakan paduan yang serasi untukmenciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat yang sedangmembangun, seperti Indonesia. Karena dalam pembangunan itusendiri terdapat hal-hal yang harus dipelihara serta dilindungi, dilain pihak hukum diperlukan untuk menciptakan pola yang sesuai 99
    • dengan pembangunan dan agar perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan tersebut berjalan dengan tertib dan teratur. Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah hukum adat. Untuk jangka masa yang cukup lama hukum adat ini sebagai suatu norma hukum, bersama-sama dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama Hindu, memainkan peranannya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial.Agama Islam memasuki kawasan Indonesia sekitar abad ketigabelas melalui pulau Sumatra. Dari pulau ini terus berkembang ke wilayah-wilayah lain, termasuk pulau Jawa. Di Jawa Barat, pusat-pusat pengembangan agama ini diketahui melalui Banten dan Cirebon. Cara-cara penyebarannya selain melalui aktivitas perdagangan, juga melalui perkawinan, kebatinan dan kesaktian, pengobatan, kesenian, arsitektur, dan pendidikan. Dalam waktu yang relatif singkat, agama Islam berhasil mendesak agama Hindu berkat usaha Wali Sanga. Kesemua wali tersebut bergelar sunan, dengan demikian memudahkan penerimaan agama tadi oleh para rakyatnya. Demi 100
    • rasa kesetiaan rakyat pada pimpinannya, seringkali mereka secaraspontan memeluk agama/ kepercayaan yang dianut olehraja/sunan-nya. Banyak di antara mereka bahkan memberlakukanhukum Islam dalam hubungan-hukum sehari-hari. Kebiasaan inikemudian dilakukan pula oleh para generasi berikutnya hinggakedatangan para penjajah dari benua Eropa.Atas dasar itulah, paraahli hukum Belanda menganggap, bahwa sebelum dan sesudahtahun 1300 di Indonesia berlaku hukum Islam. (Sajuti Thalib,1985, Receptio A Contrario, Jakarta: Bina Aksara, halaman4.)Pandangan ini melahirkan sebuah teori yang disebut receptio incomplexu. Teori ini dipelopori oleh para ahli hukum Belandaseperti C.F. Winter, Solomon Keyzer, dan mencapai puncakketenarannya melalui L.W.C. van den Berg. Pengaruh teori ini dapat dilihat pada politik hukum kolonialpada waktu itu, yang memberlakukan hukum Islam bagi pendudukpribumi yang beragama Islam. Dasar hukumnya tertuang didalam Regeerings Reglement (atau lebih lengkapnya Reglementop het beleid der Regeering van Nederland Indie), Staatsblad1854: 129 dan Staatsblad 1855: 2, tepatnya pada Pasal-Pasal 75,78, dan 109.Ajaran receptio in complexu ternyata tidak bertahan 101
    • lama. Dengan dipelopori oleh Cornelis van Vollenhoven, sebagaiontdekker van het adatrecht, beserta pengikut-pengikutnya iamulai mengkritik hebat ketentuan-ketentuan yang termuat didalam staatsblad 1855 tersebut. Sesungguhnya, sebelum ituSnouck Hurgronje, sebagai seorang penasihat PemerintahBelanda untuk urusan-urusan Islam, sudah terlebih dahulumengecam ajaran receptio in complexu. Kecamannya itudidasarkan atas penemuannya seperti dikemukakan dalam keduabukunya: De Atjehers dan Het Gajoland), bahwa di Aceh selainHukum Islam berlaku pula suatu ketentuan lain. Ketentuan tersebutkemudian oleh van Vollenhoven disebut sebagai hukum adat.Snouck Hurgronje pertama kali mengemukakan tentang adanyaadat yang mempunyai akibat hukum.Atas dasar penemuannya itu,sebagai pengganti ajaran receptio in complexu, Snouck Hurgronjemengemukakan teorinya yang terkenal yaitu theori receptie. Teoriini berpendapat bahwa hukum yang hidup dan berlakudikalangan rakyat Indonesia (pada waktu itu: bumi putra) adalahhukum adat. Hukum Islam meresepsi terhadap hukum adat.Hukum Islam hanya mempunyai kekuatan berlaku jika hukum adatmenghendakinya. Kritik-kritik para ahli hukum adat tersebut 102
    • nampaknya cukup berhasil. Itu terbukti dengan adanya perubahandalam politik hukum kolonial, yaitu tercermin dengandiundangkannya Staatsblad 1906: 364, diberlakukan di HindiaBelanda dengan Staatsblad 1907: 204, yang mengubah bunyi pasal75 RR lama menjadi "diikuti peraturan hukum yang berhubungandengan agama dan kebiasaan itu." Oleh para penganut ajaran teoriresepsi, perubahan terhadap pasal 75 RR lama tersebut dinilaimasih terlalu lunak. Atas desakan mereka, pemerintah jajahankemudian mengubah lagi bunyi pasal 75 RR tersebut melaluiStaatsblad 1919: 621. Mengenai hal ini, Sajuti Thalibberkata:Dengan demikian terlihat oleh kita telah dua kali dan duamacam bentuk penurunan nilai dan penglemahan atas berlakunyahukum agama Islam itu di Indonesia. Pertama: mengubah kata-kata "memperlakukan undang-undang agama" Menjadi"mengikuti ketentuan yang berhubungan dengan agama dankebiasaan mereka". Kedua: mulanya "mengikuti ketentuan yangberhubungan dengan agama dan kebiasaan mereka" sekarang hanyatinggal menjadi "memperhatikan ketentuan yang berhubungandengan agama dan kebiasaan mereka". halaman 19.Puncakperubahan terhadap pasal 75 RR terjadi melalui Staatsblad 1925: 103
    • 415, 416, dan 447, yang mengubah pasal tersebut menjadi pasal131 Indische Staatsregeling; dan Staatsblad 1929: 221, yangmengubah pasal 78 RR menjadi pasal 134 Indische Staatsregeling(I.S.). Melalui kedua pasal I.S. tersebut, khususnya pasal 134 ayat(2) ditegaskan berlakunya hukum adat bagi golongan bumiputra diHindia Belanda. Dengan demikian Hukum Islam dikeluarkanberlakunya dari tata hukum Hindia Belanda. Perubahan inimerupakan puncak kemenangan gilang-gemilang teori resepsiSnouck Hurgronje, van Vollenhoven, dkk.Nampaknya, berlakunyaketentuan tersebut tidak memuaskan mereka yang menghendaki diIndonesia tetap diberlakukan hukum Islam tanpa melalui hukumadat. Kelompok ahli hukum ini, termasuk di dalamnya Hazairin,menentang diterapkannya teori resepsi dalam perundang-undangan Indonesia, khususnya setelah Indonesia mencapaikemerdekaannya. Mereka menghendaki digunakannya teori recep-tie a contrario yang menyatakan bahwa hukum-adat baruberlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori barutersebut, yang dipelopori oleh Hazairin, merupakan kebalikandari teori resepsi Snouck Hurgronje dan kawan-kawan.Sebagaisandaran utama teori baru ini adalah kenyataan bahwa di 104
    • beberapa wilayah Indonesia, yang mayoritas penduduknyaberagama Islam dan kuat menjalankannya, terdapat kecenderunganbahwa mereka menghendaki diberlakukannya hukum Islam padaperbuatan-perbuatan hukum tertentu, seperti dalam perkawinan,pewarisan, dan kekeluargaan lainnya. Daerah-daerah yangdimaksudkan misalnya Aceh, Minangkabau, dan tempat-tempatlain.Hazairin berpendapat bahwa berlakunya hukum Islam secaraformal di Indonesia hendaknya didasarkan pada peraturanperundang-undangan yang dibuat untuk itu. Hazairin, 1974, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Jakarta:Tinta Mas, halaman 101. Konsepsi Hazairin sempat mendapat perhatian yangpositif. Hal itu terbukti dengan diterimanya rancangan dasarUndang-undang Pembangunan Nasional semesta-berencanadelapan tahun 1961-1969, yang disusun oleh Dewan PerancangNasional Republik Indonesia, oleh MPRS. Hal tersebut dituangkandalam Ketetapan MPRS No. II/1960. Khusus dalam bidang hukumkewarisan, pada waktu itu telah terbentuk pula RancanganUndang-undang Kewarisan, sebagai upaya lebih lanjut dari TAP 105
    • MPRS tersebut. Sepanjang pengetahuan penulis, hubungan antarahukum adat dan hukum Islam didasarkan atas ketiga teori yangtelah dikemukakan di atas. Dari ketiga teori tersebut dapatdilihat bahwa setiap teori, beserta para pendukungnya,mempunyai kecenderungan untuk mengangkat salah satu sistemhukum, hukum Adat atau Islam, pada kedudukan yang lebihtinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis cenderungberpendapat bahwa hukum adat dan Islam memiliki taraf yangsejajar dalam daya berlakunya di Indonesia. Ini berarti bahwapenulis tidak sependapat baik dengan ajaran receptio in complexu,theorie receptie, maupun teori receptie a contrario. Sebaiknya,daya berlaku sesuatu sistem hukum tidak disebabkan olehmeresepsinya sistem hukum tersebut pada sistem hukum yanglain, tetapi hendaknya disebabkan oleh adanya kesadaran hukummasyarakat yang nyata menghendaki bahwa sistem hukum itulahyang berlaku. Dengan anggapan ini maka akan tampak bahwa diantara sistem hukum adat dan Islam terdapat kemungkinanberlaku seiring sejalan dalam suatu masyarakat tertentu.Pemikiran ini didasarkan atas kenyataan bahwa di masyarakatMinangkabau misalnya, dalam pewarisan berlaku ketentuan 106
    • bahwa bagi harta pusaka berlaku hukum adat sedang bagi harta sepencaharian berlaku hukum Islam. Amir Syarifuddin, 1984, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Jakarta: Gunung Agung, halaman 4.B.Konsepsi Hukum Adat Dari Sarjana Hukum Indonesia dan Belanda. Untuk melihat bagaimana kedudukan hukum adat, baik pada masa kemerdekaan, maupun setelah Indonesia merdeka, dibahas terlebih dahulu mengenai konsepsi-konsepsi hukum adat dari para sarjana hukum (adat) dalam menguraikan pendapatnya. R. Soepomo di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Adat Dikemudian Hari Berhubung Dengan Pembinaan Hukum Indonesia", mengemukakan untuk menghilangkan salah pengertian tentang hukum adat, dia mengatakan bahwa hukum adat digunakan sebagai hukum non statutair di dalam badan-badan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara (Parlemen, DPR dsb.), hukum yang menjelma pada keputusan pejabat hukum (judge made law), juga hukum yang hidup serta ditaati oleh masyarakat baik di kota-kota terlebih-lebih 107
    • di desa-desa (customary law). Jadi Soepomo menempatkan hukumadat itu bukan saja sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat(customary law), tetapi meliputi hukum kebiasaan dilapanganketatanegaraan (convention) dan kehakiman atau peradilan (judgemade law). Dilihat dari uraian tersebut, Soepomo dan juga terHaar menempatkan bagian hukum adat itu sebagai bagian yangtidak tertulis. Jalan pikiran ini dapat dipahami, karena bagianyang tertulis itu sangat sedikit dan ruang lingkup berlakunya sangatterbatas. Antara pendapat Soepomo dengan ter Haar, walaupunSoepomo nampaknya mendapat pengaruh dari teori ter Haartentang keputusan hakim, tetapi pandangan kedua sarjanatersebut terdapat perbedaan utama, yaitu kalau ter Haar otoritas keputusan itu merupakan unsur yang mutlak, sedangkanmenurut Soepomo otoritas keputusan bukan merupakan unsur yangmutlak.Djojodiguno, mengatakan hukum adat adalah karyamasyarakat tertentu yang bertujuan tata yang adil dalam tingkahlaku dan perbuatan orang dalam perhubungan pamrihnya sertakesejahteraan masyarakat itu sendiri yang menjadi substratumnya(dasar atau alasannya). Lebih lanjut Djojodiguna mengatakan dalam kenyataannya 108
    • dapat dibedakan antara dua sistem hukum, yaitu:1. Sistem hukum yang menghendaki kodifikasi;2. Sistem hukum yang tidak menghendaki kodifikasi, yakni sistem hukum adat. Hukum adat apabila dilawankan dengan hukumperundangan, maka hukum adat bukanlah merupakan hukum yangbersumber pada peraturan. Jadi hukum adat itu tidak meliputiperaturan-peraturan desa dan peraturan raja-raja, karena peraturandesa dan raja-raja itu bukan hukum adat (dikutif dari HilmanHadikusuma:1992;21). Hazairin, mengatakan bahwa hukum adatadalah renapan atau endapan dari pada kesusilaan. Beliau berpendapat demikian karena Hazairin berpendapat, bahwadalam sistem hukum yang sempurna selalu dikaitkan dengankesusilaan. Pernyataan ini ada benarnya juga kalau kita lihatmisalnya, hubungan antara norma hukum dengan kesusilaan.Bahwa norma hukum di dalam pelaksanaannya membutuhkannorma kesusilaan, misalnya dalam Undang-undang PerkawinanNo.1 tahun 1974 tidak ada suatu ketentuan yang mengatakanbahwa setelah menikah, kedua mempelai harus berpisah denganmertuanya. Tapi yang berbicara disini adalah norma kesusilaan, 109
    • yaitu perasaan takut dicemoohkan oleh tetangga, oleh saudara dan lain sebagainya. Lebih lanjut Hazairin mengatakan, hukum adat bukan hukum perundang-undangan Hukum perundangan selalu dalam bentuk tertulis sedang hukum adat bukan hukum tertulis.Soerjono Soekanto, mengatakan hukum adat pada haki- katnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (sein-sollen). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada "rechtsvardigeordening der samenleving". Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 1975 telah merumuskan bahwa hukum adat itu diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana-sini mengandung unsur agama. Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi- Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1979, hal. 16 berpendapat, apabila rumusan tadi dijadikan pedoman, makaruang lingkup hukum adat itu meliputi: 110
    • 1. Hukum Tantra atau Hukum Negara material dan formal, yangmencakup: a. Hukum ata Tantra atau Hukum Tata Negara; b. Hukum Karya Tantra atau Hukum Administrasi Negara; c. Hukum Pidana.2. Hukum Perdata Material dan Formal yang meliputi:a. Hukum Pribadib. Hukum Harta Kekayaan yang mencakup: 1) Hukum Benda yang terdiri dari: a. Hukum Benda Tetap; b. Hukum Benda Lepas. 2) Hukum Perikatan yang terdiri dari: a. Hukum Perjanjian; b. Hukum Penyelewengan Perdata; c. Hukum Perikatan Lainnya. 3) Hukum Immaterial.c. Hukum Keluarga.d. Hukum Waris. Kemudian Mahadi berpendapat, bahwa hukum adat menunjukkepada seluruh atau sebagian hukum yang tidak tertulis. Disatu pihak 111
    • Manjadi juga membedakan antara kebiasaan dan hukum adat, dilainpihak juga ia tidak keberatan untuk memberlakukan hukum adatuntuk semua golongan penduduk. Untuk mengantisipasi eksistensihukum adat dimasa yang akan datang, dimana banyak kaidah hukumadat masuk ke dalam perundang-undangan, maka perlu diberikansuatu batasan yang tegas tentang eksistensi hukum adat itu. Kalaumengacu kepada kesimpulan seminar hukum adat dan para sarjanayang telah dikemukakan di atas, maka akan sulit untuk memberikanbatasan antara hukum adat, hukum kebiasaan dan hukum positip(perundang-undangan). Sebabnya, kalau melihat pendapat aliransociological jurisprudence yang mengatakan bahwa hukum yangbaik adalah hukum yang mencerminkan hukum yang hidup dalammasyarakat. Pengertiannya, bahwa produk hukum itu harus sesuaidengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Masalahnya kalausesuatu yang hidup itu sudah menjadi undang-undang, apakah hukumadat itu tidak ada atau hilang. Oleh karenanya sebagai upaya untukmenjaga jati diri bangsa maka perlu diberikan suatu rumusan untukdapat mengantisipasi permasalahan tadi. Sebaiknya hukum adat itu, dirumuskan sebagai sinonim darihukum kebiasaan yang tumbuh dan selalu berkembang sesuai 112
    • dengan perkembangan masyarakatnya.Inti dari rumusan tersebut,pernah juga disinggung oleh Soerjono Soekanto dan Soepomoseperti apa yang dikemukakan di atas. Hukum adat adalah merupakanhukum yang hidup, seperti hidup itu sendiri. Oleh karena hukumadat itu selalu berkembang, maka mungkin saja hukum adat itukarena proses sosialisasi dalam masyarakat lama kelamaan akanterpengaruh oleh dunia luar, tetapi pengaruh tersebut dalam jangkawaktu lama dirasakan sebagai sesuatu yang asli. Para sarjana hukum Belanda yang memberikan konstribusi bagihukum adat Indonesia, antara lain adalah Snouck Hurgronje, terHaar, dan Van Vollenhoven. Ketiga sarjana tersebut bahkan banyakmemberikan corak terhadap dasar berlakunya hukum adat padawaktu jaman Hindia Belanda, seperti dapat dilihat usahanya dalampasal-pasal RR dan IS. Untuk melihat sejauhmana pandangan sarjana hukum Belanda tersebut, terlebih dahulu dikemukakan pengertianhukum adat yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut.Dikemukakan pengertian hukum adat terlebih dahulu, bukan berartimelihat hukum adat dalam rangkaian pengertian itu, tetapi digunakansebagai pedoman dan pembatas kajian yang ditelaah. Snouck Hurgronje memandang, bahwa hukum adat adalah 113
    • adats die rechtsgevolgen hebben (adat-adat yang mempunyai akibathukum). Bagi Snouck Hurgronje, hukum adat yang paling penting,bahwa perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka dikatakanhukum adat, dan apabila tidak mempunyai akibat hukum makadikatakan adat. Melihat apa yang dikatakan oleh Snouck Hurgronje, diamenempatkan bahwa hukum adat mempunyai suatu atribut yangdinamakan sanksi (akibat hukum). Berbeda dengan yangdikemukakan oleh Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven menga-takan, bahwa hukum Adat adalah merupakan Himpunan peraturantentang tingkah laku atau prilaku yang berlaku bagi orang Pribumidan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan (makadikatakan adat). Dilihat dari pengertian yang dikemukakan olehVan Vollenhoven, maka atribut hukum adat itu bukan saja adanyasanksi tetapi juga tidak dikodifikasikan. Disini Van Vollenhovennampaknya berusaha untuk membedakan antara sistem hukum adatdengan sistem hukum Belanda yang umumnya dikodifikasikan. Sebagaimana Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven mene-kankan, bahwa hukum adat adalah merupakan kaidah yang 114
    • bersanksi dan tidak dikodifikasikan. Pengertian ini menimbulkanpertanyaan, apakah hukum adat itu merupakan kaidah, ataukahaturan yang berisi perilaku yang teratur yang bertujuan untukmencapai kedamaian. Sebabnya, hukum adat itu tidak sajamerupakan suatu kaidah yang bersanksi dalam arti memberikanbalasan kepada orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan,tetapi sanksi yang bersifat sosial sulit untuk diklasifikasikan kedalam apakah ini merupakan sanksi atau dampak dari sanksi yangwalaupun sanksi itu tidak dijatuhkan. Hal ini erat kaitannya dengancorak berpikir masyarakat yang magis religius dan participerentcosmis. Berbeda dengan sarjana di atas, ter Haar mengemukakanpandangannya tentang hukum adat, yang kemudian dikenal denganajaran keputusan (beslissingenleer). Intinya Ter Haar mengatakan,bahwa hukum adat merupakan keseluruhan peraturan yang menjelmadalam putusan-putusan para fungsionaris hukum, yang mempunyaiwibawa dan pengaruh yang serta merta ditaati serta dipatuhi. Dari rumusan di atas yang terpenting adalah bahwa hukum adattimbul dan terpelihara oleh keputusan warga masyarakat dan terlebih-lebih oleh keputusan para pejabat hukum atau fungsionaris hukum. 115
    • Ajaran ini kemudian menimbulkan suatu teori saat timbulnya hukumadat dari adat istiadat. Dalam tulisan De Rechtspraak van deLandraden naar Ongeschreeven Recht, ter Haar mengemukakansebagai berikut (dikutif dari Soerjono Soekanto;1982:29) "Wannerde rechtgenoten zelf zich zodanig gedragen, dat hun gedragingenblijken te berusten op de overtuiging, dat de gemeenschap diegedragingen van hen verlangt en, lieten zij ze na, hen daartoedwingen, dan zijn zulke gedragingen ook beslissingen vanrechtgenoten te noemen." Terjemahannya: "Apabila para warga masyarakat berperilakuatau bersikap tindak ternyata di dasarkan pada keyakinan bahwamasyarakat menghendakinya dan dapat memaksakan hal itu apabiladilalaikan, maka hal itu dapat dinamakan pernyataan atau keputusanhukum dari warga-warga masyaraka".Bila ter Haar menempatkanhukum adat itu diletakkan pada keputusan para fungsionaris hukum.Anggapan ini membawa pemikiran bahwa apabila tidak diputuskanoleh fungsionaris hukum! bukanlah hukum adat. Jadi untuk melihatapakah itu hukum adat, harus dilihat apakah ada otoritas tersebut.Jika tidak ada bukanlah hukum adat. Pendapat ini, apabila kita lihatpada suatu kenyataan masyarakat di Lampung misalnya, terdapat 116
    • ketidak sesuaian di dalam membayar imbalan jujur sebagai suatusyarat dalam perkawinan dalam masyarkat yang strukturnyakebapaan. Maka apabila ada perbedaan jumlah imbalan jujur,diselesaikan dengan musyawarah para pihak. Sehingga timbulpertanyaan apabila kesepakatan itu tidak ditetapkan oleh fungsionarishukum apakah itu bukan hukum adat, sedangkan musyawarah keduapihak itu mengikat keduanya. atas dasar kelemahan konsepsi TerHaar tersebut yang menekankan pada suatu otoritas, makaKoentjaraningrat mengemukakan batas antara hukum adat danadat dengan mengambil pendapat L. Pospisil sebagai berikut:(dikutip dari Soleman B. Taneko;1987:7)1. Authority;2. Intention of universal application;3. Obligation (rumusan dari hak dan kewajiban);4. Sanction (imbalan)Jika tidak memenuhi unsur di atas, maka suatu perbuatan dikatakanbukan sebagai hukum adat tetapi sebagai adat saja.C. Hukum Adat Dan Hukum Kebiasaan Melihat hukum adat Indonesia tidak terlepas dari sejarahberlakunya hukum adat seperti yang diuraikan di atas. Snouck 117
    • Hurgronje memandang, bahwa hukum adat adalah adat dierechtsgevolgen hebben (adat-adat yang mempunyai akibat hukum).Bagi Snouck Hurgronje, hukum adat yang paling penting, bahwaperbuatan itu mempunyai akibat hukum maka dikatakan hukumadat, dan apabila tidak mempunyai akibat hukum maka dikatakanadat. Melihat apa yang dikatakan oleh Snouck Hurgronje, diamenempatkan bahwa hukum adat mempunyai suatu atribut yangdinamakan sanksi (akibat hukum). Berbeda dengan yangdikemukakan oleh Snouck Hurgronje, Van Vollenhovenmengatakan, bahwa hukum Adat adalah merupakan Himpunanperaturan tentang tingkah laku atau prilaku yang berlaku bagi orangPribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (makadikatakan hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan (makadikatakan adat). Dilihat dari pengertian yang dikemukakan oleh VanVollenhoven, maka atribut hukum adat itu bukan saja adanya sanksi tetapi juga tidak dikodifikasikan. Disini Van Vollenhovennampaknya berusaha untuk membedakan antara sistem hukum adatdengan sistem hukum Belanda yang umumnya dikodifikasikan. 118
    • Sebagaimana Snouck Hurgronje, Van Vollenhovenmenekankan, bahwa hukum adat adalah merupakan kaidah yangbersanksi dan tidak dikodifikasikan. Pengertian ini menimbulkanpertanyaan, apakah hukum adat itu merupakan kaidah, ataukahaturan yang berisi perilaku yang teratur yang bertujuan untukmencapai kedamaian. Sebabnya, hukum adat itu tidak sajamerupakan suatu kaidah yang bersanksi dalam arti memberikanbalasan kepada orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan,tetapi sanksi yang bersifat sosial sulit untuk diklasifikasikan kedalam apakah ini merupakan sanksi atau dampak dari sanksi yangwalaupun sanksi itu tidak dijatuhkan. Hal ini erat kaitannya dengancorak berpikir masyarakat yang magis religius dan participerentcosmis. Berbeda dengan sarjana di atas, Ter Haar mengemukakanpandangannya tentang hukum adat, yang kemudian dikenal denganajaran keputusan (beslissingenleer). Intinya Ter Haar mengatakan,bahwa hukum adat merupakan keseluruhan peraturan yang menjelmadalam putusan-putusan para fungsionaris hukum, yang mempunyaiwibawa dan pengaruh yang serta merta ditaati serta dipatuhi. Dari rumusan di atas yang terpenting adalah bahwa hukum adat 119
    • timbul dan terpelihara oleh keputusan warga masyarakat danterlebih-lebih oleh keputusan para pejabat hukum ataufungsionaris hukum. Ajaran ini kemudian menimbulkan suatu teorisaat timbulnya hukum adat dari adat istiadat. Dalam tulisan DeRechtspraak van de Landraden naar Ongeschreeven Recht, ter Haarmengemukakan sebagai berikut (dikutif dari SoerjonoSoekanto;1982:29)"Wanner de rechtgenoten zelf zich zodaniggedragen, dat hun gedragingen blijken te berusten op de overtuiging,dat de gemeenschap die gedragingen van hen verlangt en, lieten zijze na, hen daartoe dwingen, dan zijn gedragingen ook beslissingenvan rechtgenoten te noemen."Terjemahannya: "Apabila para wargamasyarakat berperilaku atau bersikap tindak ternyata didasarkan padakeyakinan bahwa masyarakat menghendakinya dan dapatmemaksakan hal itu apabila dilalaikan, maka hal itu dapatdinamakanpernyataan atau keputusan hukum dari warga-wargamasyakat". Bila ter Haar menempatkan hukum adat itu diletakkan padakeputusan para fungsionaris hukum. Anggapan ini membawapemikiran bahwa apabila tidak diputuskan oleh fungsionaris hukum!bukanlah hukum adat. Jadi untuk melihat apakah itu hukum adat, 120
    • harus dilihat apakah ada otoritas tersebut. Jika tidak ada bukanlahhukum adat. Pendapat ini, apabila kita lihat pada suatu kenyataanmasyarakat di Lampung misalnya, terdapat ketidak sesuaian di dalammembayar imbalan jujur sebagai suatu syarat dalam perkawinandalam masyarkat yang strukturnya kebapaan. Maka apabila adaperbedaan jumlah imbalan jujur, diselesaikan dengan musyawarahpara pihak. Sehingga timbul pertanyaan apabila kesepakatan itu tidakditetapkan oleh fungsionaris hukum apakah itu bukan hukum adat, sedangkan musyawarah kedua pihak itu mengikat keduanya.Atas dasar kelemahan konsepsi Ter Haar tersebut yang menekankanpada suatu otoritas, maka Koentjaraningrat mengemukakan batasantara hukum adat dan adat dengan mengambil pendapat L.Pospisil sebagai berikut: (dikutip dari Soleman B. Taneko;1987:7):1. Authority;2. Intention of universal application;3. Obligation (rumusan dari hak dan kewajiban);4. Sanction (imbalan) Jika tidak memenuhi unsur di atas, maka suatu perbuatandikatakan bukan sebagai hukum adat tetapi sebagai adat saja.Di 121
    • dalam bukunya yang berjudul "Hukum Adat Dikemudian HariBerhubung Dengan Pembinaan Hukum Indonesia", R. Soepomomengemukakan untuk menghilangkan salah pengertian tentanghukum adat, dia mengatakan bahwa "hukum adat digunakan sebagaihukum non statutair di dalam badan-badan legislatif, hukum yanghidup sebagai konvensi di badan-badan negara (Parlemen, DPRdsb.),hukum yang menjelma pada keputusan pejabat hukum (judgemade law), juga hukum yang hidup serta ditaati oleh masyarakatbaik di kota-kota terlebih-lebih di desa-desa (customary law).JadiSoepomo menempatkan hukum adat itu bukan saja sebagai hukumyang hidup dalam masyarakat (customary law), tetapi meliputihukum kebiasaan dilapangan ketatanegaraan (convention) dankehakiman atau peradilan (judge made law). Di lihat dari uraian tersebut, Soepomo dan juga ter Haarmenempatkan bagian hukum adat itu sebagai bagian yang tidaktertulis. Jalan pikiran ini dapat dipahami, karena bagian yang tertulisitu sangat sedikit dan ruang lingkup berlakunya sangat terbatas. Antara pendapat Soepomo dengan ter Haar, walaupunSoepomo nampaknya mendapat pengaruh dari teori ter Haar tentangkeputusan hakim, tetapi pandangan kedua sarjana tersebut terdapat 122
    • perbedaan utama, yaitu kalau ter Haar otoritas keputusan itumerupakan unsur yang mutlak, sedangkan menurut Soepomootoritas keputusan bukan merupakan unsur yang mutlak Sebaiknyahukum adat itu, dirumuskan sebagai sinonim dari hukum kebiasaanyang tumbuh dan selalu berkembang sesuai dengan perkembanganmasyarakatnya. Inti dari rumusan tersebut, pernah juga disinggung olehSoepomo seperti apa yang dikemukakan diatas. Hukum adat adalahmerupakan hukum yang hidup, seperti hidup itu sendiri. Olehkarena hukum adat itu selalu berkembang, maka mungkin saja hukumadat itu karena proses sosialisasi dalam masyarakat lama kelamaanakan terpengaruh oleh dunia luar, tetapi pengaruh tersebut dalamjangka waktu dirasakan sebagai sesuatu yang asli. Seperti dikemukakan oleh Soepomo, "Hukum adat adalahsuatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukumyang nyata dari rakyat._" Oleh sebab itu maka hukum adat bersifatdinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan denganperkembangan masyarakatnya. Dalam bahasa Friedrich Carl vonSavigny, hal tersebut disebut Volksgeist (jiwa bangsa). Volksgeistberbeda-beda menurut tempat dan jaman, yang dinyatakan dalam 123
    • bahasa adat-istiadat dan organisasi sosial rakyat.L.B. Curzon,Jurisprudence, Macdonald Evans Ltd., Plymouth, 1979, halaman155-156 Dalam perkembangan itulah maka dapat diperkirakanbahwa hukum adat akan terpengaruh oleh hukum Islam, faktorstruktur sosial, dan faktor proses sosial. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kohler mengatakan"law as social fact, inseparably connected with the culture ofsocieties." halaman 83. Sehubungan dengan itu, dia mengemukakan(a) cultural valuesmust be protected; new form also must be developed. (b) It is thetask of the law, base on appropriate jural postulates, to provide acontext within which cultural values may flourish anddevelop. Thus will the law assist in the task of the creation of newvalues.(c) Jural postulates are "societys ideas of right givenexpression in legal institutions". Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa penyelidikanhukum dapat dilakukan dengan cara mempelajari proses terbentuknyanorma hukum dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat, atau dengan caramempelajari timbulnya kebiasaan-kebiasaan masyarakat sebagaiakibat adanya suatu norma hukum. Suatu perbuatan yang dilakukan 124
    • secara berulang, dan dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatanyang sudah seharusnya, akan menjadi hukum kebiasaan. Di sampingitu, kebiasaan dapat menjadi hukum apabila kebiasaan tersebutdirasakan sebagai suatu kewajiban yang harus ditaati. Perasaantersebut dapat terjadi apabila kebiasaan tersebut dikukuhkan olehpimpinan suatu masyarakat hal ini biasanya terjadi dalammasyarakat tradisional. Sedangkan dalam masyarakat modern haltersebut dapat disebabkan oleh pendapat umum, yurisprudensi, dandoktrin. Bagi mereka yang tergolong dalam aliran positivisme hukumberanggapan bahwa hukum kebiasaan hanya berlaku sebagai hukumyang sungguh-sungguh, apabila undang-undang memberi kepadanyakekuatan yang mengikat. Menurut teori tersebut, hukum ada karenanegara menghendakinya. Jellinek, Georg, Algemeine Staatlehre, Bad Hamburg V.D.Hoge Berlin, Zurich, Max Gehlen Dritte Auflage, 1922, halaman180. Dengan demikian, sekalipun diakui bahwa hukum terbentukdari kebiasaan-kebiasaan masyarakat, peranan negara tampak lebihdominan dalam pembentukan hukum. Dalam lingkuphukum adat,pemikiran Jellinek dapat disejajarkan dengan pemikiran SnouckHurgronje, Ter Haar, dan kawan-kawan, seperti telah disebutkan di 125
    • atas, yang mensyaratkan adanya putusan pemuka adat bagi adat-adatyang mempunyai akibat hukum.Pendapat yang berbeda dikemukakanoleh Logemann, yang intinya mengatakan, bahwa hukum adat akan melahirkan kebiasaan atau adat-istiadat karena yang pokok adalahkesadaran hukum yang ada. Logemann,Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht, Jakarta:Saksama, 1954, halaman 14. Pendapat ini lebih halus karena tidaksaja memperhatikan hukum adat dari sudut pemuka adat, melainkanmemperhatikan pula kesadaran hukum masyarakat. Berkaitan dengan itu sebenarnya pertautan antara hukum adatdan hukum kebiasaan, Seminar Hukum Nasional telahberkesimpulan bahwa hukum kebiasaan mengandung duapengertian, yaitu: Pertama, mengandung arti identik dengan hukumadat yang berlaku dalam masyarakat etnis dan lingkungan hukumadat. Kedua, mengandung arti kebiasaan yang diakui masyarakat danpengambil keputusan (decision maker) sehingga lambat launmenjadi hukum (gewoonte recht, customary recht). Hukumkebiasaan ini bersifat nasional dimulai sejak proklamasikemerdekaan, terutama dalam bidang hukum tata negara, hukumkontrak, hukum ekonomi dan lain sebagainya. H. Abdurahman, 126
    • Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum NasionalDalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua, Makalah DalamTemu Wicara Pelaksanaan Pembangunan Hukum Dalam PJP II;BPHN, Jakarta 12-14 Juni 1995, hal.27.Body text ragingen ookbeslissingen van rechtgenoten te noemen."Terjemahannya: "Apabilapara warga Pandangan Terhadap Hukum Adat Pada Masa Penjajahan Kitatelah memperoleh suatu gambaran singkat tentang bagaimana peranan hukum itu seharusnya dalam suatu Pembangunan Nasional sekarang dan bagaimana pula kenyataannya denganhukum adat, yang kemudian menjuruskan pertanyaan ini lebih jauh,bagaimanakah sebenarnya kedudukan hukum adat itu dalam rangkapembinaan hukum Nasional dan pembangunan Nasional padaumumnya serta kejadian pula kedudukan yang seharusnya sesuaidengan hukum mutakhir. Untuk pertanyaan tersebut, terlebih dahulu perlu kiranyauntuk melihat kebelakang pada jaman penjajahan dimana telahtimbul adanya 2 (dua) pendapat yang berbeda tentang hal ini yangpengaruhnya masih tetap terasa hinggasekarang yaitu: 127
    • Pendapat pertama: Pendapat ini beranggapan bahwa hukum adat itumempunyai kedudukan yang lebih rendah bila dibandingkan denganhukum Barat/hukum tertulis, karena hukum adat itu berlakunyaditentukan seperlunya oleh peraturan perundang-undangan. pandangan yang demikian ini sudah lama dijumpai dikalangan para pakarhukum bangsa Belanda yang selalumendasarkanpandangannya padaperasan superioritas daripada bangsa Belanda sebagai bangsapenjajah dan memandang pada bangsa Indonesia sebagai bangsayang dijajah. Dengan demikian adalah wajar bilamana merekaberanggapan hukum yang berlaku untuk orang Belanda lebih tinggikedudukannya biladibandingkandengan hukum yang berlaku untuk orang Indonesia.Pandangan yang negatif terhadap hukum adatbangsa Indonesia sangat banyak sekali mempengaruhi politik hukumpemerintah penjajah terutama menjelang abad 19 dan awal abad 20,yaitu dengan terjadinya apa yang disebut oleh Van Vollen Hoven"een keerpunt de adatrecht politik" (perputaran haluan di dalampolitik hukum adat pemerinah Hindia Belanda pada sekitar tahun1927). Untuk diadakan kodifikasi untuk bangsa Eropa di HindiaBelanda pada tahun 1948 didalam kalangan Pemerintah Belanda telah 128
    • ada hasrat untuk menggantikan hukum adat dengan kodifikasi hukumBarat, akan tetapi maksud ini kandas oleh oposisi dan anggotaPemerintah Hindia Belanda lain yang menganggap hukum Barattidak tepat untuk perhubungan hukum Indonesia yang dianggap agakprinsip, hanya untuk kepentingan dagang bangsa Eropa sejak tahun1855 bangsa Tionghoa dan bangsa Arab diberi Hukum Harta Benda(Vermogensrecht) Barat, pada sekitar 1870 Menteri jajahan Van dePutte ingin menggantikan hukum tanah Indonesia dengan kitabUndang-Undang Sipil Belanda karena terdorong oleh kepentinganpertanian kaum pengusaha Belanda, akan tetapi rancangan Menteritersebut tidak diterima oleh Parlemen Belanda. R. Soepomo, Kedudukan Hukum Adat Di Kemudian Hari, hal.5Pada permulaan abad ke 20 percobaan untuk mendesak hukum adattimbul lagi, karena Pemerintah Hindia Belandahendak menjamin kedudukan golongan Indonesia yang beragamakristen. Untuk membebaskan kira-kira 300.000 orang Indonesiakristen dari hukum adat yang dianggap tidak sesuai dengankepentingan dari golongan tersebut maka untuk seluruh Indonesiayang pada waktu itu berjumlah kurang lebih 30 juta jiwa akandiadakan satu unifikasi hukum yang sebanyak mungkin sama 129
    • isinya dengan KUH. Perdata Belanda (Burgerlijk Wetbook).Jadiuntuk kepentingan politik kristen (kerstening pilotis) PemerintahHindia Belanda bermaksud melenyapkan hukum adat, R. Soepomo,Ibid. hal.6 akan tetapi rancangan yang demikian pada akhirnyamengalami kegagalan. Percobaan terakhir dari Pemerintah Hindian Belanda untukmengganti hukum adat dengan suatu unifikasi hukum yang didasarkanpada KUH. Perdata Belanda (B.W.) dilakukan pada tahun 1923 olehMt. Cowan Direktur Justitie Hindia Belanda rancangan Cowan iniberbeda dengan mereka yang menginginkan untuk melenyapkanhukum adat dari rakyat Indonesia, sebab menurut Soepomo adalahmurni (Zuiver) hukum adat dipandang sebagai rintangan terhadapcita-cita politik yang diidam-idamkannya, R.Soepomo, Ibid.,hal.9 maka yang terakhir ini mempersoalkan hukum adat disegiyuridis sosiologis. Alasan-alasan dari rencana Cowan dimaksud untukmenggantikan hukum adat dengan hukum Barat adalah karena:1. Hukum adat yang tidak tertulis menyebabkan "rechtson zekerheid". Orang tidak akan mengetahui terlebih dahulu bagaimana akan keputusan hakim terhadap sesuatu soal hukum 130
    • adat oleh karena hukum itu tidak tertulis. Oleh karena itu hendaknya diadakan kodifikasi.2. Berlakunya macam-macam sistem hukum untuk golongan yang berlainan kebangsaannya di Indonesia menyebabkan kegaduhan dalam peradilan (rechtsourwarning) oleh karena itu, hendaknya diadakan kodifikasi.3. Unifikasi ini harus berdasarkan atas sistem hukum barat, sebab segala perubahan di dalam masyarakat Indonesia yang menyebabkan reorganisasi hukum berasal dari barat. Modernisering dari masyarakat Indonesia berarti perubahan ke jurusan Barat dan apa yang berlaku untuk masyarakat perlu pula untuk perauran hidup dalam masyarakat itu, misalnya untuk hukum sipil. Rancangan Cowan ini sebagaimana halnya dengan rancanganyang sebelumnya pada akhirnya juga mengalami kekandasan,sehingga pada akhir tahun 1927 Pemerintah Hukum Baratmengubah sikapnya terhadap Hukum Adat, tidak lagi mengadakanpenekanan untuk menggeser kedudukan, Hukum Adat danmenggantikannya dengan Hukum Barat, akan tetapi denganmembiarkan saja Hukum Adat tumbuh berdampingan dengan Hukum 131
    • Barat. Pandangan terhadap Hukum Adat seperti digambarkan di atassemua adalah berpangkal pada pandangan negatif terhadap primitifatau bangsa-bangsa terbelakang saja, sedangkan dalam menghadapiproses kemajuan Hukum Adat ini dimulai tidak mempunyai dayasama sekali. Sehubungan dengan pandangan terhadap Hukum Adat sepertidisebut di atas, patut dicatat pandangan salah seorang sarjanaBelanda di bidang praktek yang banyak menaruh perhatianmengenai persoalan ini. Dalam pidatonya dimuka "Indischebenoatsesewap" tanmggal 2 Desember 1905 yang mengemukakanpendapatnya bahwa dikemudian hari harus berlaku satu hukum privatbagi semua golongan rakyat yaitu suatu "Algemeen Indischelandrecht" yang akan mengganti huku Adat. Bushar Muhammad,Op.cit., hal.175 Nederburgh merasa ganjil bahwa dalam suatunegara terdapat berbagai hukum yang berbeda: "Een Staat behoart eenrecht overtuiging te hebben zouder dat gaat de een bied voor hetvorloren, en dit moet wel het geval zijn in een laud waar de meeatstrijdige beginsiles van recht zicht naas elkaav doengildey". Dalammengejar "Algemeen laudrecht",ini, hukum khusus untuk beberapa 132
    • golongan dan untuk beberapa hal tertentu dipandang sebagai hukumpengecualian (uitxouderingsrecht). Hukum umum (algemeenlaudsrecht) ini dimaksudkan untuk berlaku bagi semua hubungancampuran (gemeng de verhoudingen.".Sudargo Gautama, 1977,Hukum Antar Golongan, Ichtiar Baru Jakarta, hal.179 Sekalipun dengan ada beberapa sarjana yang berpendapatbahwa Nederburgh kadang-kadang tidak konsekuen denganpendapatnya tersebut karena pada beberapa tempat dengan tegasmengemukakan Hukum Barat yang dipandangnya lebih tinggi daripada Hukum Adat. Hal ini secara tegas terlihat setelah diterbitkanbukunya "Hoafdetukken oder adatrecht" (1933) dimana nyata sekaliadanya perputaran pikiran dari Nederburgh. Sekarang dengan tegasNederburgh menganggap hukum Eropa sebagai hukum yang harusdiutamakan. Perubahan pandangan ini tejadi karena adanya beberapaperubahan penting selama 30 tahun setelah pendapatnya yangpertama, seperti misalnya:1. Tercapainya kesatuan politis2. Terbentuknya Volksroad,3. Bertambahnya hubungan baik intern maupun international. 133
    • Semua ini mengarahkan adanya persediaan baru hukum adatsetempat semakin kurang artinya kebutuhan akan hukum umum(gemensecaprecht/echt) bertambah Nederburjh menunjuk padasuara-suara dalam vokeroad dari pemuda-pemuda Indonesia sendirimengenai peranan hukum adat ini. Mulia misalnya pernahmengatakan bahwa zaman untuk mempertahankan hukum adatsecara tak bersarat sudah lewat. Djaja Diningrat memberi kesanbahwa penuji hukum adat lebih banyak terdapat dikalangan orangEropah dari pada diantara orang-orang Indonesia. SudargoGautama, Ibid, hal.180 Menurut Nederburgh penghargaan terhadap hukum adatmulai berkurang dan di beberapa bagian diganji oleh pendapat-pendapat modern. Perlu dipikirkan akan suatu hukum umum yangakan berlaku di atas hukum golongan beraneka warna. Dalam padaitu menurut Nederburgh, hukum umum yang lebih tinggi ini tidakselamanya harus hukum Eropah.Pendapat Kedua Pendapat yang keduaberanggapan bahwa hukum adat itu mempunyai kedudukan danderajat yang sama nilainya dengan Hukum Barat. Hukum Barattidak mempunyai kelebihan sedikitpun dari hukum adat dankonsepsi-konsepsi hukum adatpun tidak boleh kerjanya kalau 134
    • dibandingkan dengan berbagai konsepsi tentang hukum barat.Pandangan yang demikian dikemukakan antara lain oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1933) dan murid-muridnya seperti Ter HaarBzn (1892-1941) yang selalu mencanangkan "Perjuangan untukhukum adat" dan dasar pandangan bahwa "tidak ada kemungkinan lainbagi rakyat Indonesia selain dari pada hukum adat" Van Vollenhovendengan serangkaian kerjanya di bidang hukum adat telahmelaksanakan perjuangan membel hukum adat yang dilakukannya diempat point sebagai emapt garis pokok yang menjadi ciri dari padaperjuangannya, yaitu:a. Menentang pengaturan hukum (unifikasi) dan menentang desakan secara lain terhadap hukum adat oleh hukum Barat,b. Membela supaya arti peradilan adat diakui,c. Menentang pengingkaran (misbruing) hak-hak masyarakat hukum pribumi dan hak-hak perseorangan atas tanah,d. Menentang pengingkaran terhadap watak masyarakat-masyarakatpribumi sendiri. Van Vollenhoven mempunyai jasa yang sangat besar sekalidalam memberikan perlawanan terhadap pendesakan danperkosaan dari pihak administrasi negara terhadap hukum adat. 135
    • Dalam menghadapi usaha pemerintah untuk menggantikan hukumadat dengan hukum Barat, kita mencatat beberapa penampilannyadalam berbagai forum yang boleh dikatakan sebagai salah satupenyebab dari pada kegagalan maksud kolonial dahulu. Dalam Menghadapi politik baru Pemerintahan HindiaBelanda ia Mengajukan kecaman yang pedas dalam tulisannya"geen jurusku rechtnnaar man Inlander" (1905 yang dimuat dalammajalah "De Gids". Kemudian dalam menghadapi apa yangdinamakan rancangan, Cowan ia tampil kembali dengan tulisannya"Juridisch Conflictenwerk" yang dimuat dalam majalah "KolonialStuden" 1925, Rancangan Cowan-pun gugur oleh serangan VanVollenhoven tersebut. Sebagai akibat dari berbagai serangan VanVollenhoven inilah maka Pemerintah Hindia Belanda terpaksamenjadikan perubahan haluan dalam politik terhadap hukum adat.Dengan demikian boleh dikata pada saat itu perjuangan VanVollenhoven lebih unggul dari pada golongan yang menentanghukum adat.Oleh karena itu atas jasa-jasanya tersebut maka VanVollenhoven biasa disebut-sebut sebagai "Bapak Hukum Adat",sehingga Ter Haar menyebut karya utama Van Vollenhoven "HetAdarecht van Nederlandsch Indie yang terdiri dari 3 (tiga) jilid 136
    • sebagai suatu karya yang akan tetap menjadi pusat deskripsi danpenelitian hukum adat, merupakan batu penutup masa lampau dandasar landasan masa mendatang, sebab keteraturan terbit kemudiansebagai keseluruhan bertumpu kepada uraian Van Vollenhoven yangcermat dan sistematis, fakta-fakta dan pandangan baru yangdihidangkan kemudian, memperluas perubahan dan melengkapisistem itu, merupakan reaksi terhadap dunia hukum ini, namuntidak pernah mengadakan penambahan yang sebenarnya terhadapsistem tersebut.Iman Sudiyat, 1978, Asas-Asas Hukum Adat, LibertyYogyakarta. Usaha daripada Van Vollenhoven ini dilanjutkan pula olehmuridnya antara lain Ter Haar Bzn yang menjabat sebagai guru besarhukum adat pada RHS Batavia, ia dapat dikatakan sebagai pelanjutdari pada perjuangan Van Vollenhoven sebagaimana dikemukakanoleh R. Soepomo. Dengan membentangkan sistem hukum adat didalam bukunya itu, maka Van Vollenhoven memberikan kepada kitasuatu dasar untuk menyelidiki lebih jauh hukum adat itu. Langkahpertama yang harus dilakukan ialah penyelidikan lembaga-lembagahukum dengan hubungan-hubungannya dan faktor-faktor sosialyang mempengaruhi keadaan serta perkembangan hukum adat. 137
    • Inilah tugas yang dipilih Ter Haar. Dan melakukannya di RHS didalam kuliahnya ia menulis di dalam karangannya, ia mengumumkandi dalam bukunya " Beginselen en stelsel van het adat recht" yangdisamping karya Van Vollenhoven, sangat perlu bagi para peminathukum adat. Iman Sudiyat, Ibid, hal.58 Demikian juga Ter Haar mempunyai jasa besar bukan hanyadalam teori hukum adat, akan tetapi juga dalam usaha memperbaikisistem peradilan bagi golongan bumi putra. Umpamanya dengandikeluarkannya Ordonatie Peradilan Adat sebagai berikut 1932 No.80 "Regeling van de inheemsch rechtspural in rechtstruk bertuargebied", pengakuan tentang hakim desa (darpsrechter) dalam stb1935 No. 102 yang mengadakan penambahan pasa 30 RO,pembatasan terhadap wewenang Pengadilan Agama (di jamad) Stb1931 No. 53, pembentukan kamar ke III yang dikenal dengan adatRecht Kamer pada RV Jakarta dengan Stb 1937 No. 631, bolehdikata adalah merupakan hasil perjuangan atau jasa dari pada TerHaar. Suatu ciri pokok dari pada pandangan yang kedua ini adalahberusaha sedapat-dapatnya untuk menonjolkan hukum adat dalam berbagai penampilan dan berusaha untuk menumbuhkan satuan 138
    • penilaian positif terhadap hukum adat agar supaya hukum adat inimendapat perkataan yang selayaknya dari dunia keilmuan, praktekhukum dan politik hukum pemerintah. Kedua pandangan yang saling tolak belakang tersebut di atasmempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pemikiran hukum adat di zaman kemerdekaan sekarang dan telah berkembangsedemikian rupa dengan berbagai ragam variasinya. Ada bagian darisarjana hukum kita yang mendukung pandangan dari pendapat yangpertama yang memandang hukum adat lebih rendah kedudukannyadaripada hukum Barat, dan tidak sedikit pula dari kalangan sarjanahukum kita (terutama bekas murid Van Vollenhoven dan Ter Haar)yang mengagung-agungkan sedemikian rupa terhadap hukum adatdan ada pula yang berpandangan netral dalam arti bahwa hukumadat mendapat tempat yang selayaknya sesuai dengan kebutuhanmasyarakat dengan tidak menutup kemungkinan bagi resepsi hukumasing kedalam masyarakat kita. Dengan demikian sekarang kita dapat mengemukakan adanya 3(tiga) golongan pendapat tentang bagaimana kedudukan hukum adatpada masa sekarang: golongan yang menentang hukum adat 139
    • golongan ini memandang hukum adat sebagai hukum yang sudahketinggalan jaman yang harus supaya ditinggalkan dan digantidengan peraturan-peraturan hukum yang lebih modern. Aliran iniberpendapat bahwa hukum adat tidak akan dapat memenuhikebutuhan hukum dimasa kini, lebih-lebih lagi untuk masamendatang sesuai dengan perkembangan dunia modern. Diantaraberbagai argumentasi yang dikemukakan untuk memperkuat pendapatmereka dapat dicatat antara lain:a. Hukum adat adalah hukum dari rakyat yang masih primitif sehingga tidak seyogyanya untuk dijadikan dasar dan diberlakukan kepada mereka atau masyarakat yang sudah maju yang pada umumnya hanya kita jumpai pada masyarakat pedesaan yang hidupnya jauh dari kota besar. Hukum adat tumbuh dan berkembang di desa, sedangkan di kota banyak ditinggalkan.b. Hukum adat yang bersendikan atas tradisi banyak menghambat perkembangan kemajuan masyarakat karena hukum adat dengan sifat segala kekolotannya sukar untuk menerima proses pembaharuan dan menerima hal-hal yang banyak diperlukan dalam keidupan modern, sedangkan hukum adat tidak cocok dengan keadaan modern. 140
    • c. Hukum adat yang sifatnya tidak tertulis adalah kurang memberikan jaminan kepastian hukum bilamana dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, karena sulit untuk diketahui kaidah-kaidahnya.Pendapat yang demikian tidak dapat dibiarkan keseluruhannya, akan tetapi dalam beberapa hal mau tidak mau harus juga kita mengakui kebenaran argumentasi mereka, terutama sekali kalau ditinjau dari segi praktek dan kenyataan yang sebenarnya. Dalam memang sulit untuk menemukan ketentuan-ketentuan Hukum Adat yang bulat seutuhnya ditengah-tengah keramaian kota besar akan tetapi adalah lebih mudah kalau kita mencari di desa-desa terutama sekali yang jauh di pedalaman dan pada suku-suku bangsa terasing. Disamping itu juga merupakan suatu kenyataan yang dapat kita lihat dalam masyarakat kadang-kadang timbul ketidak serasian antara Hukum Adat dan pembangunan dalam pengertian tidak adanya saling menunjang antara satu dengan yang lainnya, terutama sekali dalam hal Hukum Adat mengenai tanah, umpamanya yang berkenaan dengan hak Ulayat. Ada sementara anggapan yang melihat beberapa kesulitan yang timbul sebagai akibat daripada kuatnya hak-hak masyarakat adat atas tanah yang 141
    • kita kenal dengan hak ulayat itu, bagi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah untuk mendapatkan tanah maksudnya untuk keperluan pembangunan sebab harus adanya berbagai prosedur adat yang cukup menghambat, umpamanya untuk menempatkan para transmigran ke suatu daerah, untuk bilamana masyarakat setempat berpegang tegak pada Hak Ulayat yang tidak memperkenankan masuknya orang-orang kecuali dengan beberapa persyaratan tertentu akan sulit sekali untuk dilaksanakan. Mengenai argumentasi yang ke 3 (tiga), bahwa hukum adat itukurang menjamin kepastian hukum bila dibandingkan dengan hukumyang tertulis, dapat dipandang sebagai alasan yang cukup logissekalipun tidak selalu demikian. Argumentasi tersebut banyaksekali mendapat alasan penguat daripada sarjana hukum antara lain:yang menyatakan bahwa hukum tertulis adalah jauh lebih menjaminkepastian hukum dibandingkan dengan hukum yang tidak tertulisKoTjai Sing, Op.cit Hal yang demikian memang dapat dibenarkan sebabkepastian hukum yang diberikan oleh peraturan yang tertulis adalahjauh lebih besar bilamana dibandingkan dengan hukum yang tidaktertulis, walaupun demikian adalah berarti hukum adat itu tidak 142
    • memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kepastian hukumyang diberikan oleh hukum adat berbeda dengan kepastian hukumyang diberikan oleh perundang-undangan,karena hukum adatmenyangkut secara langsung kepada kesadaran hukum masyarakat.Namun demikian Koesnoe, pemikiran yang demikian sebagai kurangtepat. Menurut beliau pembagian sifat-sifat dari hukum adat sebagaitertulis di atas adalah menunjukan kurang diketahuinya sifat-sifathukum adat yang sesungguhnya, misalnya dinamik ukum adat,keluwesan dalam ketentuan-ketentuan hukum adat, asas-asasnya yanguniversal, adalah beberapa contoh dari hukum adat yang tidakdiketahui.Selain itu rumusan hukum adat sebagai landasan darihukum Nasional, kurang disarati secara lebih mendalam. Karenasebagai landasan bukanlah berarti bahwa itu sampai padaperinciannya. Asas-asas pokoknyalah yang terutama harus diketahuidari hukum adat. Lembaga-lembaga yang bersifat memerinci asas-asas itu tidak perlu dengan bertegang leher dipertahankan. Karenalembaga yang lebih memerinci itu adalah hasil dari perkembangansepanjang masa dan hukum adat yang membuktikan banyaknya unsur-unsur asing yang mempengaruhinya. Moh. Koesnoe, 1970, Hukum Adat Dan Pembangunan 143
    • Hukum Nasional, Hukum dan Keadilan No.3 Tahun ke I, hal.36Diantara para pakar hukum kita yang berpandangan yang dapatdimasukan dalam golongan pertama ini adalah Sudargo Gautamaberkenaan dengan kedudukan hukum adat ini menyatakan bahwakeadaan sekarang sebagai akibat daripada perjuangan kemerdekaantelah banyak berubah lebih-lebih dari dahulu selama Indonesiasemakin tertarik dalam arus internasional modern. Karena meluas danmendalamnya hubungan internasionalcita-cita barat tambah di over oleh rakyat. Kita dapat saksikandengan mata kepala sendiri bertambahnya cara berpikir modern inidi lapangan perdagangan. Jika pedagang tidak mau ketinggalanzaman, maka harus digunakan pula oleh mereka organisasi modernyang berpedoman pada efisiensi sebaik-baiknya. Dalam sistem"Verzakelijking" cara modern ini sudah tak ada tempat lagi bagipaham "tolong menonolong" yang menjadi salah satu cara utamadalam hukum adat yang berlaku dalam masyarakat kecil. Kitasekarang menjalani tumbuhnya lembaga-lembaga moderndemokratis seperti umpamanya perkumpulan koperasi dan partaipolitik. Sudargo Gautama, 1974, Pembaharuan Hukum Di Indonesia, 144
    • Alumni Bandung.Selanjutnya dikemukakan bahwa kita sendiri dapat merasakan bertambah lemahnya kewibawaan dari pejabat-pejabat tradisional. Pejabat-pejabat inilah yang sediakala merupakantulang punggung terutama untuk menegakkan dan melaksanakanhukum adat. Pejabat-pejabat ini tidak seperti dahuluditaati olehorang-orang mereka. Dengan adanya proses urbanisasi secara besar-besaran nyatalah bertambah luas pengaruh cita-cita modern. Sejakdahulu kala memang kota-kota besar merupakan daerah-daerahdimana paling santer terasa angin dan pengaruh dari duniainternasional. Dengan tambah paham modern ini dan bertambahkurangnya gejolag yang tradisional itu, oleh banyak orang sudahdirasakan tak sesuai lagi pelbagai hukum menurut adat. Dengansemakin lunturnya peraturan hormat dan taat, dengan berkurangnya"ouzag" terhadap "gezag" dari pejabat-pejabat hukum adat ini"bertambah lapuk dasar-dasar dari pada hukum adat", baikdilapangan pidana (adat delictenrecht) maupun perdata. Semua hal ini menurut pendapatnya adalah merupakanpendorong untuk meninjau kembali kedudukan hukum adat. Segalasesuatu ini dalam rangka syarat kodifikasi seperti ditugaskan(dahulu oleh UUDS 1950), sekarang TAP MPR No. IV/1978. 145
    • Dalam berbagai lapangan dirasakan perlu untuk meninjau kembalihukum adat yang berlaku. Hukum adat ini kadang-kadang ternyataperlu untuk dirubah bahkan dibongkar, untuk dapat memberi tempatbagi undang-undang tertulis. Yang belakangan ini diharapkan dalambeberapa hal dapat membawa kepuasan yang paling besar kepada orang-orang yang bersangkutan.Dalam tulisan yang lain iamengemukakan bahwa hukum tertulis itu lebih memberikan jaminandaripada hukum adat yang tidak tertulis. Jika para pejabatmenghadapi persoalan-persoalan hukum adat, acapkali timbul keragu-raguan tentang pakah yang sebenarnya merupakan hukum dan apakah sesungguhnya isi dari hukum adat itu. Benar tak dapatdisangkal apa yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven danmuridnya Ter Haar, bahwa dalam hal ini keragu-raguan akan hukumbukanlah disebabkan oleh hukum adatnya tetapi karena sipelaksanahukum sendiri yang kurang pengetahuannya tentang hukum adat.Tetapi kiranya juga tak dapat dipungkiri bahwa keragu-raguan akanisinya hukum adat yang juga beraneka ini dan berbeda dengan tiap-tiap lingkungan hukum tidak sedikit disebabkan karena kenyataanbahwa hukum adat ini merupakan hukum yang tidak tertulis. SudargoGautama dan Subahar Badwi, Tafsir UUPA, Alumni Bandung, 1973, 146
    • hal.15 Hukum adat yang dinyatakan berlaku di bidang agrariabukanlah hukum adat yang murni. Hukum adat ini perludisesuaikan dengan asas-asas dalam UUPA. Bagian-bagian hukumadat yang berkenaan dengan hak-hak atas tanah, tetapi taksesuai dengan kepentingan negara RI yang modern tidak dapatdipandang berlaku. Juga hukum adat yang mengatur, hak-hak atastanah itu harus disempurnakan sedemikian rupa hingga dapatmemenuhi kebutuhan-kebutuhan perhubungan Indonesia sebagainegara modern dengan dunia internasional. Tak dapat dihalangi olehhukum adat yang kurang memenuhi kebutuhan baru ini. SudargoGautama, Ibid, hal.18 Jika pandangan Nederburgh dulu untuk membentuk kesatuanhukum di Indonesia dikecam sebagai pandangan yang sangatkolonial, dan Van Vollenhoven serta Ter Haar di sanjung dandihormati sebagai pembela Hak Bangsa Indonesia, maka kinipandangan Nederburgh itu agaknya mendapat perhatian yang lebihbesar, sedangkan pengagung-agungan Hukum Adat oleh banyakahli dikecam sebagai hambatan yang cukup besar terhadappembangunan ekonomi. 147
    • Pada tulisan lain Sunaryati Hartono, menyatakan, bahwahukum dalam masyarakat Hukum Adat berorientasi ke masalampau (bochward looking) sedangkan hukum dilapanganPembangunan Berencana ini harus berorientasi ke masa depan(forward looking). Sunaryati Hartono, Fungsi Hukum, PembangunanPenanaman Modal Asing, Prisma No.3 tahun ke II 1973, hal.46 Untuk memperkuat dalilnya tersebut ia menunjuk pada teoriTer Haar yang disebut dengan teori Keputusan (Beslusingen leer)yang menyatakan bahwa hanya kebiasaan-kebiasaan yang diakui olehpara penguasa (kepala adat) didalam keputusannya itulah yangmerupakan hukum dengan demikian maka hanyalah kaidah-kaidah yang sudah merupakan kebiasaan dalam masyarakat saja yangmungkin menjadi kaidah hukum. Karena kebiasaan hanya dapattumbuh bila secara berulang-ulang terjadi peristiwa yang sama, makakaidah-kaidah hukum yang dapat tumbuh juga hanya menyangkutperistiwa yang sudah biasa terjadi atau pernah dialami dalammasyarakat tersebut. Ditinjau menurut kacamata pendapat yang pertama ini, makajelas hukum adat itu tidak mempunyai kedudukan yang baik dalamproses pembangunan, karena fungsinya bukan saja tidak dapat 148
    • menunjang pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yangdiharapkan, malah senaliknya menjadi suatu hambatan, sehinggaoleh karena itu tidak mungkin untuk mempertahankan lebihlanjut terutama dalam rangka pembentukan Hukum Nasionalyang akan datang. Akan tetapi sesuatu hal yang perlu untuk mendapatperhatian dari aliran ini bahwa mereka yang melihat hukum adatdari "normanya" saja dengan mengabaikan "asas-asasnya". Norma Hukum Adat, dalam kenyataan memang sudah yangtidak sesuai lagi dengan masa sekarang ini, karena Hukum Adat itutentu biasa mengalami proses perkembangan yang terus menerusberubah sesuai dengan perubahan masa, akan tetapi asas darihukum adat yang merupakan sebagian dari nilai-nilai sosial budayabangsa, adalah bersifat tetap dan harus dipertahankan terus, asas-asas Hukum Adat yang bersifat Universal kiranya harus tetapmendasari pembinaan Hukum Nasional. GOLONGAN YANG MENDUKUNG SEPENUHNYATERHADAP HUKUM ADAT: Golongan yang mengemukakan pendapat yang sangatmengagung-agunglkan Hukum Adat. Karena Hukum Adat adalahhukum yang paling cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia, itulah 149
    • sebabnya harus tetap dipertahankan terus sebagai landasan bagipembentukan Hukum Nasional. Pandangan yang demikian dulunyadi zaman orde lama sebagaiman dikemukakan di atas mempunyailandasan hukum yang kuat seperti yang tercantum dalamKetetapan MPRS No II/MPRS/1960 yang menyatakan bahwaasas-asas Pembinaan Hukum Nasional itu sesuai dengan GarisBesar Haluan Negara dZn berlandaskan pada Hukum Adat yangtidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur,walaupun selanjutnya ketentuan yang demikian tidak dijumpai lagididalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 dan TAP MPR No. IV/MPR/1978, TAP MPR No./MPR/1983, TAP MPR No. II/MPR/1988. Sarjana hukum yang dapat dimasukan dalam golongan iniseperti pendapat-pendapat dari Koesnoe, Soepomo, Suripto,Soediman Kartohadiprodjo serta MM. Djojodigoeno dan lain-lain,yang sangat mengutamakan dan mengagung-agungkan Hukum AdatIndonesia sebagai dasar dari pada Pembinaan Hukum Nasional,atau setidak-tidaknya memberikan sumbangan bahan yang sangatbanyak sekali dalam rangka Pembinaan Hukum Nasional,sehingga wajarlah kalau menurut pendapat mereka bilaman Hukum 150
    • Adat diberi tempat utama. Maksud sebenarnya dari TAP MPRS Np. II/1960, menurutBustanul Arifin, yang dimaksud oleh Lembaga Tertinggi tersebutadalah: Hukum Adat sebagaimana yang menjadi obyek dari cabangilmu hukum yang dikenal sebagai Ilmu Hukum Adat. Bustanul Arifin, Beberapa Pikiran Tentang Hukum Adat DanUsaha Hakim Dalam Menemukannya, Seminar Hukum Nasional ke IItahun 1968, hal.85Jadi yang dimaksud disini adalah Hukum Adatsecara keseluruhan adalah merupakan dasar pokok dari padaHukum Nasional yang akan dibentuk nanti. Sebagai salah seorang dari penganut aliran inimemberikan penegasan tentang maksud dan arti dari pada TAPMPRSS No. II/MPRS/1960 tersebut: Bawa segala lembaga yang ada di dalam lingkungan tataHukum Nasional kita wajib diletakan diatas dan dalampersenyawaan dengan Hukum Adat. Artinya asas-asas Hukum Adat,prinsip-prinsip Hukum Adat menjiwai isi daripada segala lembaga-lembaga hukum dan aturan-aturan hukum yang asing tidak dapatdilakukan begitu saja, ia tumbuh pada ketentuan dapat diterimatidaknya hal tersebut, masuk dalam sistem hukum kita. Dan 151
    • keduanya kalau dapat, tafsirannya dijiwai oleh semangat yang adapada Hukum Adat.Moh. Koesnoe, Loc.Cit., Atas dasar itu menurut pendapatnya memang sudahsetepatnya bilaman Hukum Adat dipergunakan sebagai landasan bagitata Hukum Nasional. Pendapat yang demikian berpangkal daripandangan bahwa penyusunan suatu hukum dari suatu bangsatidaklah mungkin berhasil bilamana tidak dipahami dan tidak dalamkesadaran hukum dari bangsa yang bersangkutan. Hal ini hanyalah terlaksana bilamana dalam penyusunannyadipergunakan bahan-bahan yang tidak asing bagi bangsa kita.Koesnoe, ibid hal.38 Menurut pendapatnya pula selanjutnya bilaman Hukum Adatdijadikan landasan dari hukum Nasional, maka yang dimaksudHukum Adat disini bukanlah ketentuan dari Hukum Adat yangterakhir dalam keputusan-keputusan petugas hukum, juga apa yangtelah menjelma di dalam tingkah laku nyata yang disebut kebiasaanakan tetapi Hukum Adat disitu yang dimaksud:ialah bagian dari duniaHukum Adat yang merupakan tempat dimana segala ketentuankonkrit dan Hukum Adat memperoleh dasar pembenarannya yangasasi. Bagian dari dunia Hukum Adat inilah menurut pendapatnya 152
    • yang dimaksudkan oleh MPRS, bilamana oleh badan inidikemukakan bahwa Hukum Adat adalah landasan daripada HukumNasional kita. Kadangkala kita lihat dalam kenyataan bahwaberlakunya hukum adat itu diberikan beberapapembatasan sepertiterlihat umpamanya di dalam TAP MPRS No.II/1960 atau pasa 5UUPA. Hal demikian menurut beliau adalah tidak dapat.Tambahan yang merupakan persyaratan mengenai hukum adatsebagai landasan hukum Nasional adalah tidak perlu sebab sudahdengan sendirinya. Karena Hukum Adat itu hidup bersam masyarakat. Demikian perkembangan masyarakat terjadi, demikian pulahukumnya akan mengalami perubahan perkembangan yang sesuai.Hukum Adat telah menunjukan hal tersebut. Sifatnya yang dinamis ketentuan-ketentuan yang luwesmemberikan bukti tidak diperlukannya clausula tersebut, dari itubilaman dikatakan bahwa hukum adat menjadi landasan dari TataHukum Nasional, maka yang perlu diperhatikan bukan seluruhketentuan konkrit dari hukum adat, akan tetapi prinsipnya,postulat-postulatnya, asas-asas pokoknya, yang menunjukan jiwa dan 153
    • cita-cita yang khas yang hidup dalam adat mengenai hukum. Jiwadan cita-cita itu adalah asasi dan sepanjang masa menunjukan hal-hal yang relatif konstan karena hal itu harus dapat menjadi pedomandan pegangan di dalam jangka waktu tertentu yang lama. Tentang kedudukan hukum adat sesudah zaman kemerdekaan,dalam ceramahnya Koesnoe, pada simposium sejarah hukum(tanggal 1-3 April 1975) menunjukan adalah suatuperkembangan tentang hal tersebut. Perkembangannya bermulasebagai suatu hukum golongan yakni dari golongan bangsaIndonesia asli dan dalam hal tertentu juga golongan Timur Asingbukan Cina. Oleh karena itu hukum adat terlihat sangat beranekaragam dan banyak sekali karena suku dan golongan rakyat Indonesiaasli sangat banyak. Dari kedudukan sebagi hukum golongankemudian mengikat sebagi hukum yang membawa membentuknyasemangat kebangsaan, untuk kemudian menjadi dasar dari HukumNasional Indonesia. Terdapat hal terakhir ini dapat diberikan catatanbahwa kedudukannya yang demikian sejak tahun 1950-1959 goyahdan dikembangkan sebagai bagian Hukum Nasional yang kurangpenting digeser oleh hukum Kodifikasi ala Barat, sejak 1959sampai sekarang ini, dibawah naungan UUD 1945, 154
    • kedudukannya tersebut dikembalikan, tetapi dalam tahun 1966sebutannya diganti dengan Pancasila atau tegasnya HukumPancasila. Tentang kedudukan hukum adat yang demikian inipuntidak semua sarjana hukum sependapat. Dalam mempertahankan kemutlakan berlakunya Hukum Adat,Soeripto mengemukan argumentasi dalam kaitannya denganfalsafah bangsa Pancasila. Menurut pendapatnya Hukum Adat adalahpenjelmaan Pancasila dalam hal hukum dengan kata-kata hukumbahwa Pancasila diantaranya adalah sumber kelahiran(welbron) danbahwa hukum adat adalh sumber pengenal (kenbron) dariPancasila dalam hal hukum karena bangsa/masyarakat yangberkepribadian Pancasila yang bisa disebut Hukum Adat.Selanjutnya dengan mendasarkan diri pada pendapat Von Savignymenyatakan bahwa Hukum Adat adalah satu dengan bangsa Indonesiadan berkesimpulan bahwa selam bangsa Indonesia masih setia kepadadirinya sendiri, Hukum Adat sebagai hukum tidak tertulis yangHukum Adat sebagai penjelmaan Pancasila di bidang hukummasih selalu akan menjadi sumber hukum atau unsur dan sistemhukum dan nilai-nilai hukum dari hukum Nasioanal IndonesiaSoeripto, op.cit, hal.5 155
    • Dalam tulisannya yang lain ia menyatakan menyetujuisepenuhnya bahwa dalam pembangunan dan Pembinaan HukumNasional, ditetapkan sebagai dasar Hukum Adat, sebab hukum adatini yang juga disebut hukum Indonesia asli yang merupakanpenjelmaan Pancasila dalam hukum yang berjiwa Pancasila. Sudahmerupakan hukuym Nasional Bangsa Indonesia yang asli sejakadanya masyarakat dan atau bangsa Indonesia. Dan bila mana bangsaIndonesia mengadakan Pembangunan dan Pembinaan HukumNasional dengan sendirinya secara logis yang harus dibangun dandibina itu Terutama Hukum Nasional bangsa Indonesia yang asli itudan hukum itu juga harus dipakai sebagai dasar untuk berkesimpulanbahwa kedudukan Hukum Adat dapat dianggap sama denganPancasila dalam hal Hukum, antara hukum adat ada kesatuan danpersatuan dalam hal hukum.Soeripto, Pembangunan Dan PembinaanHukum Nasional; Lima Puluh Tahun Pendidikan Hukum DiIndonesia, hal 398 Bila pendapat Soeripto kita ikuti, maka kedudukan HukumAdat dalam Pembinaan Hukum di Indonesia mempunyaikedudukan yang sangat tinggi sekali, karena dipandang sama denganPancasila, yang merupakan dasar negara, maka hukum adat adalah 156
    • tidak lain dari pada dasar-dasar hukum nasional Indonesia. Pendapat lain adalah dari Soediman Kartohadiprodjo, yangantara lain mengemukakan tentang kedudukan hukum adatsehubungan dengan adanya penegasan dari MPRS bahwa HukumNasional berlandaskan pada Hukum Adat, sedangkan LPHNmenyatakan bahwa dasar-dasar daripada Hukum Nasional ituadalah Pancasila. Apakah barangkali LPHN beranggapan hukum adatsynonim dengan Pancasila. Tentang ini menurut pendapatnya tidakdapat sepatah katapun, malahan dalam pembicaraan dalam SeminarHukum Nasional yang menghasilkan keputusan itu yang LPHNtinggal mengesahkannya tidak disinggung apa yang dimaksudkandengan Pancasila. Sudiman Kartohadiprodjo, op.cit, hal.14 Arti hukum Nasional itu berlandaskan pada hukum adatmenurut pendapanya adalah mengandung arti berlandaskan asas-asashukum adat atau lebih tepat lagi atas pemikiran hukum adat.Mengapa jadi harus dilandaskan pada hukum adat menurut beliautidak lain oleh karena hukum adat mengandung pikiran-pikiran yangdan aktif dari nenek moyang kita tentang keadilan dalampergaulan hidup manusia yang oleh sarjana Belanda pada dasarnyatidak diganggu, malah diperkembangkan dengan tabungan ilmu 157
    • pengetahuan, kearah pengetahuan masamodern ini dengan cukup memuaskan. Dengan ditegaskannyahukum adat ini, masa bangsa Indonesia, teristimewa yang tidakterpelajar, yang meliputi sekurang-kurangnya 80% dari jumlahbangsa Indonesia yang masih hidup bernaung di bawah hukum adatitu. Hukum yang masih hidup dibaratkan seorang pemuda remajadengan segar bugar di bumi Indonesia. Ibid, hal.39 Berkenaan dengan persoalan bagaimana kedudukan HukumAdat dalam negara kita sekarang ini Djojodigoeno,mengemukakan beberapa pandangannya, bahwa hukum adat kita ituadalah satu jenis hukum yang merah mati, yang simpatik yangkarena dinamik dan plasttiknya memberikan kemungkinansepenuhnya untuk menumbuhkan pengadilan dan keadilan dankarenanya sangat tinggi nilainya. Terkadang di dalamnya banyakkesanggupan memberi sumbangan yang mulia dalamperkembangan hukum sejumlah empat manusia. Oleh karena itupatut kita memilikinya, kita memelihara dengan hidmat sebagaipusaka leluhur. Dalam tulisan lain menjelaskan bahwa seharusnya tidakmeragu-ragukan bahwa untuk masa depan tidak boleh tidak hukum 158
    • harus didasarkan atas realita hukum yang hidup dikalanganrakyat Indonesia sendiri. Realita ini sekedar kita jumpai dalamkalangan orang Indonesia asli (Bumi Putra) yang sekarang terkenalsebagai "Hukum Adat" Bumi Putra (What in a name?) dalam artisubstansial dalam arti bahan hukum yang nyata-nyata hidupdikalangan rakyat golongan Bumi Putra dan sekarang belumdikodifikasikan. Tentu saja realita itu harus kita selidikitidak hanyadikalangan orang Indonesia asli saja, melainkan dikalangan semuagolongan dan dalam perhubungan antara golongan.Demikian jugadalam segala lapangan perlu diselidiki, juga lekas-lekas berlakunyaB>W> WvK dan WvS dalam Pemerintah Hindia Belanda dahulu,yang tentunya mempengaruhi hal ikhwal realita.Djojodiguno, 1960,Harapan Hukum Adat Indonesia, Yayasan Penerbit Gajah Mada,hal.15 Dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional15-17 Januari 1975 di Yogyakarta beliau mengajkan suatu perasaantentang "Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Dalam PembinaanHukum Nasional". dalam prasarannya menyatakan bahwa:1. Kedudukan hukum adat selaku materi adalah memberi bahan untuk Pembinaan Hukum Nasional Indonesia. Bahan itu tidak 159
    • hanya bahan yang berwujud adat kebiasaan tradisional saja,melainkan mencakup juga yang berwujud adat kebiasaan baru yang telah tumbuh selaku akibat perhubungan orang Indonesia asli dengan orang-orang dari golongan atau bangsalain. Diantara adat kebiasaan baru itu mungkin ada yang telah menjadi adat kebiasaan bersama, tegasnya diikuti oleh semua golongan. Hal ini agak banyak terjadi di kota-kota besar dalam lalu lintas ekonomi umumnya, perdagangan khususnya.2. Hukum adat selaku sistem berperan sebagai contoh agar para Hakim dalam melaksanakan karya pengadilan selalu memberi sifat hidup (dinamis) kepadanya dalam dua arti:a. Dalam arti kemungkinan berevolusi,b. Dalam arti plasticitas ialah mungkin bervariasi syaratnya ialah agar para hakim seraya mempertahankan doetrimal consency selalu ingat pula agar menyesuaikan pelaksanaan karyanya dari tuntutan histarical continue dan keadaan yang nyata dari pada peragaan lahir batin masyarakat pada saat karyanya harus dilaksanakan.3. Penyimakan kecenderungan-kecenderungan keadaan nyata dan pada peragaan lahir batin masyarakat akan membawa petunjuk- 160
    • petunjuk kepada penguasa perundang-undangan apakah ada kemungkinan untuk membuat kodifikasi regional yang cukup luas meliputi beberapa lingkungan hukum bersaDjojodiguno, 1975, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, hal.40 Ditinjau dari kacamata pandangan ini, hukum adatkhususnya dalam pengertian dasar dan asas-asasnya harus dan tetapmenjadi dasar dari pada Hukum Nasional dan mempunyaikedudukan yang mantap dalam Pembangunan Nasional. Hukum adatjuga pasti akan mempunyai peranan sebagaimana halnya denganketentuan hukum modern dalam menunjang pelaksanaanPembangunan Nasional sehingga oleh karenanya harus tetapdipertahankan terus dalam segala hal. Hanya satu hal yang perlukita perhaikan lebih jauh apakah hukum adat ini akan benar-benarmampu melaksanakan fungsinya sebagaimana halnya dengan hukummodern, selaku "as a tool of social enginering" menurut konsepsinyaRoescopound, atau sebagai bagian "Social Education" menurutkonsepsinya Sunaryati Hartono sebagaimana pernah diuraikan diatas memerlukan pengkajian dan penelitian yang lebih mendalamlagi tentang kaidah dan asas-asas dari hukum adat tersebut. 161
    • G. GOLONGAN MODERN Disamping dua golongan pendapat seperti tersebut di atas,dijumpai pula adanya golongan ke tiga yang mengambil jalan tengahdiantara kedua pendapat itu. Golongan ini mengatakan bahwahanya sebagian saja dari hukum adat yang dapat dipergunakandalam lingkungan Tata Hukum Nasional, sedangkan untukselebihnya akan diambil dari unsur-unsur hukum lainnya. unsur-unsur hukum adat yang mungkin untuk dipertahankan terus adalahyang berkenaan dengan masalah hukum kekeluargaan dan hukumkewarisan, sedangkan untuk lapangan hukum lainnya dapat diambildari bahan-bahan hukum yang diambil dari luar, umpamanya sajadari hukum Barat. Untuk beberapa hal tertentu diantarkan sistem antaraberbagai bahan hukum tersebut itulah yang kelak menjadi HukumNasional dimasa mendatang. Dapat kita masukan ke dalam golonganini antara lain adalah Soepomo, dan Hazairin serta Mahadi. Soepomo,seorang ahli hukum adat yang telah mengemu kakan beberapapandangan tentang bagaimana kedudukan hukum adat dalam negaraRI di dalam pidatonya didepan Civitas Akademika UniversitasGajah Mada pada Dies Natalisnya tanggal 17 Maret 1947, ia 162
    • menyatakan bahwa didalam lapangan hidup kekeluargaan hukumadat sipil akan masih menguasai masyarakat Indonesia, sedangkanuntuk warga golongan bangsa Eropa harus masih dibiarkan pulaberlaku BW Belanda, dengan lain perkataan didalam lapangan hidupkekeluargaan masih akan langsung berlakunya pluralism dalamlapangan hukum Soepomo,Op.cit, hal.18 Didalam hukum sipil ini, ia menginginkan adanya suatu sistemhukum yang memenuhi segala aliran yang modern di dunia. Adabidang hukum yang memerlukan penggarapan segera disamping adayang tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Di dalam lapangankontrak, lapangan pekerjaan dan lapangan agraria, kita harusmendorong rakyat Indonesia ke arah hukum baru yang berasal daridunia luar dan yang akan dibuat berlaku untuk segala golonganwarga negara dari bangsa apapun. Didalam lapangan hidup kekeluargaan cita-cita unifikasitidak akan mudah untuk diselengagarakan. Pada zaman yanglampau, golongan-golongan yang ingin mengadakan kesatuanhukum untuk segala bangsa tidak sanggup merancangkan kesatuanhukum keluarga. Tentang hukum pidana adat, bahwa hukum pidana adat pada 163
    • waktu sekarang masih berlaku disamping KUHP, sebagaidilapangan hukum sipil, didalam lapangan hukum pidanapun negarabaru harus menyelenggarakan sistem hukum, yang sejajar denganberakibat hukum pidana di lain negara modern. Hukum pidana darisuatu negara harus sesuai dengan corak dan sifatbangsanya/masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu hukum adat pidanaakan meberi bahan-bahan yang berharga dalam pembentukan KUHPidana baru untuk negara kita. Soepomo, op.cit, hal.19 Mengenai hukum adat negara (adatstaatrecht) dikemukakanbahwa hukum adat negara pada waktu sekarang masih berlaku didaerah-daerah kerajaan asli serta di dalam daerah persekutuanhukum adat (adatgemenschap), belum diganti dengan persatuanlain.Sebagai penutup dikemukakan suatu kesimpulan bahwa hukum adat dikemudian hari masih tetap akan meminta perhatian parapembangun negara kita bila untuk memberi bahan-bahan dalampembentuk kodifikasi, maupun untuk langsung dipakai didalamlapangan yang belum mungkin dikodifisir, bahkan dimana telahdapat diadakan kodifikasi, hukum adat sebagai hukum kebiasaanyang tak tertulis akan tetapi menjadi sumber dari hukum baru dalamhal-hal yang tidak atau belum ditetapkan dengan UU (92). R. 164
    • Soepomo, ibid., hal.20 Pandangan yang demikian kemudian dipertegasnya kembalidalam pidatonyapada konferensi Asia Tenggara di Washington 14 Agustus 1952dengan judul "The Future of Adat Law in the Reconstraction ofIndonesian" atau hukum adat dikemudian hari, berhubungan denganPembinaan Negara Indonesia. Soepomo, loc.cit Bab-Bab HukumAdat, hal.3 Menurut pendapatnya yang ingin dituju sekarang adalahkodifikasi dan unifikasi dengan mengambil bahan-bahan dari unsur-unsur modern dengan tidak mengabaikan hukum adat. Hal tersebutharus disesuaikan dengan bidang hukum mana yang perlu untukdiprioritaskan seperti hukum kontrak, Hukum Perburuhan, HukumAgraria, sedangkan hukum kekeluargaan dari Hukum Kewarisanpada masa sekarang masih belum memungkinkan untuk diadakankodifikasi dan unifikasi. Senada dengan ini dapat dikemukakan pula pendapathazairin dalam ceramahnya pada konperensi KementrianKehakiman di Salatiga 16 Desember 1950, ia mengemukakanbeberapa pandangan tentang kedudukan hukum adat di Indonesia 165
    • dimana menurut beliau diperlukan adanya peran badan hukum adatatas dasar prinsip unifikasi dengan cara mengadakan suatu kaitanadat dengan hukum Barat. Namun demikian beliau berusaha untukmengeluarkan Hukum Agama (Khususnya Hukum Islam) yangselama ini batasnya masih terselip didalam hukum adat yang memberitempat dan persaudaraan kepadanya, Hukum Agama harusmembongkar diri dari batas adat itu. Hazairin, 1950, Hukum Baru DiIndonesia, Bulan Bintang, Jakarta, hal.11-12. Dalam pidato inagurasinya pada tahun 1852 iamengemukakan bahwa hukum adat itu adalah endapan (resapan)kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah HukumAdat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telahmendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.Hazairin, 1986,Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Tinta Mas, Jakarta, hal.77 Pembahasan Mahadi terhadap prasaran Djojodigoeno,mengemukakan bahwa di garis yang sudah ditetapkan oleh pihak yangmustahak telah dapat ditentukan kedudukan dan peranan HukumAdat dalam Pembinaan Hukum Nasional, yaitu:a. Dalam mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi dibidang-bidang tertentu, harus diperhatikan: 166
    • a.1.kesadaran hukum dalam masyarakat,Hukum adat.b. Bidang-bidang hukum yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan pribadi, kehidupan spiritual dan kehidupan budaya, memerlukan penggarapan yang seksama dan tidak tergesa-gesa. Menurut pendapatnya kedudukan hukum adat dalam sub.adalah jauh lebih kuat peranannya lebih besar dari pada dalam sub. a.Dalam sub.a Hukum Adat merupakan pelengkap, sedang dalam sub b.ia menjadi inti. Seminar Hukum Adat dan Pembinaan HukumNasional, hal.140 Dalam hubungannya dengan pandangan yang moderat tentanghukum adat perlu pula untuk dicatat pendapat Iman Sudiyat dalamprasarannya pada Seminar Hukum Nasional III/1974 Surabaya,yang menyatakan bahwa hukum nasionbal seyogyanya berintikannorma-norma hukum, rumusan hasil destilasi norma-norma hukumadat lokal/regional yang sudah diintensiskan dengan jalam sublinesidan konvergensi. Hazairin, op.cit hal.11-12 Penilaian yangdemikiandidapatkan dengan cara pendekatan terhadap hukum adat melalui 4(empat) aspeknya:1. Sifat hakekatnya,2. bentuknya 167
    • 3. isinya,4. IramanyaIman Sudiyat, Pembaharuan Hukum DanHukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, Seminar Hukum Nasional Ke III, tahun diSurabaya Dengan berpedoman kepada metode pendekatan itu dapatlahkita memahami mengapa ada orang-orang yang keberatan kalauhukum adat dijadikan dasar bagi Pembentukan Hukum Nasionalmungkin mereka melihat hukum adat itu hanya dari aspek bentuk,isi dan iramanya saja. Sebab ketiga aspek tersebut memang sangaterat hubungannya dengan alam dan zaman ataupun kodrat danmasyarakat, jelasnya tergantung pada kebutuhan hukum, situasi dankondisi dan kondisi pisik dan sosial, aliran pikiran, tingkat kemajuan,semangat dan gairah hidup masyarakat hukum yang bersangkutan.tetapi dibalik semuanya itu terpancing sifat hakekat yangmenunjukan kesatuan, kesamaan yang mencerminkan kepribadiankhas lagi relaif konstan. Menurut kenyataan hukum adat dilihat dari aspek/segi bentuk, isi dan iramanya, yang akan dijadikanramuan perumusan hukum nasional itu pada pkoknya bercorakkedaerahan, lokal, kesukuan belum bertaraf nasional, sehinggakoordinasi dan sinkronisasi-nya memerlukan pemikiran lebih lanjut. Iman Sudiyat, ibid. 168
    • Berdasarkan atas alasan pemikiran tersebut di atas, ia menarikkesimpulan sebagai berikut:1. Kehidupan bangsa kita yang terputus akibat dari penjajahan, sehingga harus kita bina kembali berlandaskan asas kontinuitas,2. Hukum adat dalam makna hakekat, sebagai salah satu manifestasi kebudayaan bangsa, sudah sewajarnya menjadi dasar dan materi vital penyusunan Hukum Nasional,3. Selaku wadah tempat hukum adat lahir berkembang gugur, masyarakat-masyarakat hukum adat yang ketinggalan dalam mengikuti kemajuan zaman harus lekas diangkat dan dibina dengan penuh pengertian, agar pembangunan diselaraskan, tanpa ada rasa paksaan dan terburu nafsu, sehingga nasional sebagai kesatuan yang kompak homogen dan berkonversansi dengan nasion- nasion lain dalam posisi sahabat derajat tanpa dihinggapi dengan rasa rendah diri dengan dan di dalam dunia kemanusiaan, dengan tetap mempertahankan kepribadiannya;4. Berdasarkan heterogenitas dalam kebutuhan hukum maka 169
    • sebagai rencana jangka pendek kita terpaksa masih memakai sistem pluralisme. Sesudah homogenitas relatif tercapai barulah secara bertahap mulai berpindah ke sistem unifikasi, sekalipun kebinekaan daerah-daerah yang menunjukan kepribadian yang khas itu tidak boleh diabaikan begitu saja.5. Sekalipun kita cenderung memilih sistem kodifikasi, namun hukum adat yang hidup bertahan, masih tetap berharga, karena dapat memberikan material yang relevant bagi pembuatan kodifikasi nasional yang ingin selalu selaras serasi dengan perkembangan zaman;6. Kebutuhan hukum modern yang tidak/belum dapat dipenuhi oleh hukum adat, seyogyanya ditampung dengan membuat peraturan baru kalau perlu diambil dari hukum asing, asalkan bisa dapat memperkembangkan dan memperkaya hukum nasional. Dari uraiannya tersebut di atas lekaslah bahwa Iman Sudiyat,juga dapat dimasukkan sebagai golongan ahli hukum adat yangberpandangan moderat tentang hukum adat, hukum adat untukdipertahankan terus, akan tetapi untuk beberapa bagian tertentu adapula yang harus ditinggalkan atau diganti dengan ketentuan-ketentuan hukum baru yang dioder dari hukum asing. 170
    • Sekalipun pandangan yang terakhir ini masih banyakmendapat kecaman dari beberapa ahli hukum, namun banyak pulakiranya sarjana yang sependapat karena dalam kenyataannya tidakmungkin untuk berpegang sepenuhnya kepada hukum adat sekalipunpada prinsipnya beberapa asas penting dari hukumadat harus dipertahankan, sedangkan dilain pihak juga tidak mungkinuntuk mengambil alih ketentuan-ketentuan hukum yang berasal dariBarat secara sepenuhnya sekalipun dalam perkembangan hukumdi negara kita sekarang ini baik secara tegas maupun secara diam-diam tanpa pengaturan atau bimbingan pihak penguasa sebabterjadi suatu resepsi atau asimilasi dari hukum Barat, khususnyadilapangan hukum perdata.Body text akat sebagai perbuatan yangsudah seharusnya, akan menjadi hukum kebiasaan. Di samping itu,kebiasaan.BAB III KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAMYURISPRUDENSI Di Indonesia pembinaan hukum nasional, bukan semata-mata merupakan monopolinya bidang perundang-undangan saja, akantetapi juga dilakukan melalui berbagai sektor antara lain melalui 171
    • yurisprudensi, dengan yurisprudensi maksudnya adalah: Semua keputusan pengadilan yang merupakan salahsatu sumber hukum di dalam suatu negara disamping undang-undangkebiasaan, perjanjian internasional dan doktrin ilmuhukum.Yurisprudensi dilihat dari arti istilahnya adalah berartipengeluaran hukum karena berasal dari kata latin jurisprudentia.Sebagai istilah teknis, yurisprudensi berarti peradilan tetap atauhukum peradilan Soerjono Soekanto:1986;106 Penting tidaknya yurisprudensi sebagai sumber hukum senantiasa harus dikaitkan dengan pelbagai anggapan tentang tugas hakim, anggapan yang relatif netral beranggapan bahwa di dalam melakukan tugasnya hakim mempunyai apa yang disebut sebagai kebebasan yang terikat atau keterikatan yang bebas. Oleh sebab itu, maka tugas hakim disebutkan sebagai melakukan Rechtsvinding artinya adalah menjelaskan undang-undang pada tuntutan jaman Kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas itu terbukti dari adanya beberapa wewenang hakim, seperti: Penafsiran undang-undang Komposisi Sebetulnya secara sosiologis meninjau tentang peranan badan peradilan dapat menempatkan kedudukan 172
    • hukum adat secara jelas. Dengan bertitik tolak pada teori Bredemeir yang teorinya adalah suatu kerangka yang dikembangkan oleh Talcott Parsons yang berpokok pangkal pada 4 proses fungsional utama dalam suatu sistem sosial, yaitu:a. Adaptation, yaitu proses ekonomi;b. Goal persuance, yaitu proses politik;c. Pattern maintenance, yaitu dapat diartikan sebagai sosialisasi;d. Integration, yaitu proses hukum. Di dalam teorinya Bredemier mengambil hukum sebagai titiktolak yang diidentikkannnya dengan proses peradilan. Prosesperadilan itu kemudian dihubungkannya dengan ketiga proses fung-sional utama lainnya, hubungan mana merupakan hubungan sebabakibat yang dianalisisnya atas dasar masukan (input) dan keluaran(output) terhadap dan dari proses peradilan itu. Pertama-tama prosesperadilan memerlukan suatu analisis sebab dan akibat. Kemudiandidasarkan pada cara menetapkan hubungan pada masa lalu antarapenuduh dan tertuduh, serta hubungan pada masa datang antarakeputusan pengadilan dan aktivitas-aktivitas penuduh dan tertuduh.Masukannya datang dari proses adapta 173
    • tion sedangkan keluarannya berupa solidaritas yang organis. Yangkedua badan peradilan memerlukan dasar kegunaan pembagian kerja,tujuan sistem itu, dan keadaan apa yang harus tercipta ataudipertahankan oleh penerapan kekuasaan. Dengan kata lain, badanperadilan memerlukan patokan untuk dapat mengadakan evaluasiterhadap konplik yang terjadi dan bagi antisipasi terhadap efek darikeputusan yang diambil terhadap struktur peranan. Masukannyadatang dari proses politik (Goal persuance), sedangkan keluarannyaberupa penafsiran dari cita-cita masyarakat yang dikhususkan dalamproduk-produk legislatif. Akhirnya badan peradilan memerlukanpengakuan dari pencari keadilan, akan fungsinya sebagaimekanisme untuk menyelesaikan konflik. Motivasi pengakuan itudatang sebagai masukan dari sistem atau proses sosialisasi (PatternMaintenance) dan keluarannya adalah keadilan. Di dalam analisisnya tentang hubungan antara badan peradilandan adaptation. Bredemier menafsirkan adaption itu sebagai prosesilmu pengetahuan dan teknologi yang ditujukan untuk memproduksialat-alat guna mengatasi halangan-halangan guna mencapai tujuansistem sosial. Hal itu dikaitkannya dengan kondisi negara barat danmodern. Apabila badan peradilan harus menyelesaikan sengketa, 174
    • pertama-tama harus dipahaminya masalah tersebut. Artinya pertama-pertama menemukan hubugan antara kerugian yang diderita dankejadian yang menyebabkannya. Keduanya menemukan konteksfungsional prikelakuan penuduh dan tertuduh, yakni:a. Peranan yang dijalankannyab. Fungsi peranan itu bagi sistemc. Kebutuhan melakukan peranan dari sudut bentuk perbuatan parapihak. Apa yang ditemukannya itu didasarkan pada generalisasi-generalisasi kognitif tertentu, kepercayaan-kepercayaan atau teori-teori tentang hubungan sebab akibat. Apabila badan peradilan ituhendak berfungsi sebagai sarana integrasi untuk menyelesaikankonflik, maka proses pattern main tenance perlu diperhitungkanjuga, artinya dalam diri warga masyarakat harus ada motivasiuntuk mengajukan perkara-perkara yang dihadapinya kepengadilan. Mereka harus mempuyai suatu persepsi dan motivasi,bahwa huum dapat memberikan keadilan dan perlindungan terhadapkepentingan-kepentingannya.Apa yang dikemukakan oleh Bredemierdalam bukunya tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa:a. Badan peradilan merupakan suatu mekanisme yang berfungsi untuk 175
    • menciptakan integrasi yang menghasilkan koordinasi dalam masyarakat. Kontribusi bagi masarakat berbentuk sebagai kelua- ran-keluaran pada sektor-sektor lain dari masyarakat, dengan mendapatkan masukan-masukan: Dari sistem politik berupa penetapan tujuan dan dasar kekuasaan penegakan hukum sebagai imbalan dari penafsiran dan legitimasi yang diberikan oeh sistem hukum.Dari sistem adaptasi berupa pengetahuan dan permasalahan-permasalahan sebagai patokan penelitian dan imbalan terhadap organisasi dan kebutuhan akan pengetahuan.Dari sistem pattern mainteance berupa konflik dan keadilan yang diberikan oleh badan peradilan.b.Dalam fungsi untuk menciptakan integrasi, efektivitas tergantung dariberhasilya sistem hukum untuk menciptakan derajat stabilitas tertentu dalam proses hubungan antara sistem hukum dan sektor- sektor lainnya. Beberapa faktor yang dapat mengganggu stabilitas itu adalah antara lain Kemungknan timbulnya konsepsi- konsepsi tujuan dalam hukum yang tidak konsisten dengan kebijaksanaan sistem politik;Tanggapan dan kekuasaan legislatifterhadap fluktuasi jangka pendek kepentingan- kepentingan pribadi.Tidak hanya komunikasi perihal 176
    • pengetahuan yang akurat dengan pengadilan. Tidak adanya fasilitas untuk melembagakan fungsi peradilan dalam diri warga masyarakat adanya perkembangan nilai-nilai dalam sistem pattern maintenance yang berlawanan dengan konsepsi keadilan tidak adanya atau kurangnya saluran-saluran melalui kebutuhan-kebutuhan peradilan dapat dipenuhi.c.Hal-hal di atas membuka kemungkinan untuk mengadakan peneli- tian sosiologi hukum, terutama terhadap maslah-masalah sebagai berikut, Latar belakang orang-orang yang berfungsi sebagai pemben tuk huku pada kekuasaan atau fungsi legislatif. Mekanisme yang diperlukan untuk menjabarkan ideal-idealhukum dalam profesi hukum.Saluran komunikasi tentang ilmupengetahuan kepada kalangan hukum.Persepsi-persepsi darimasyarakat terhadap hukum dan dasar-dasar dari persepsi-persepsi itu. Reaksi warga-warga masyarakat terhadap hukum yang diper-lakukan terhadapnya.Sarana-sarana lainnya untuk menyelesaikankonflik, disamping hukum.Dalam kerangka hukum adat, oleh karenapejabat hukum merupakan suatu unsur yang relevan dalam proseshidupnya hukum adat, maka konsepsi ter Haar tentang hukum adatdalam posisi demikian ada benarnya juga. Karena berfungsi fungsi 177
    • yudikatif dalam masyarakat melalui hukum yang ditegakkan olehhakim, maka kalau fungsi dari pada hukum akan ditegakkansemaksimal mungkin, hakim tentunya terikat oleh lingkugansosialnya. Pendapat ter Haar yang terkenal dengan ajaran keputusan,untuk dewasa ini kiranya dapat diterapkan, dengan catatan perluanalisis terhadap permasalahan. Sebabnya hakim di dalammemberikan keadilan, keputusannya bukan saja didasarkan padamoment opname, tetapi harus dilandasi proyeksi ke depan. Untukitu dituntut keserasian antara unsur intitusi rasio, pengalaman,kewibawan dan kekuasaan formal. Bila hal ini dijalankan, makakewibawaan hukum dalam proses penegakan hukum akan semakinmeningkat. Dalam proses itulah maka hukum adat dengan sendirinyaakan mempunyai peranan dalam penegakan hukum melaui lembagaperadilan. Ada sementara pendapat dikalangan para sarjana hukum adatyang mengetahui bahwa hukum adat itu baru mempunyai hukumbilamana ia dilakukan melalui yurisprudensi karena adanyapenetapan tersebut kaidah hukum adat baru memperoleh sanksihukum untuk dapat dipertahankan melalui pengadilan sebagaimanapendapat Ter Haar dengan "Beslissingen leer-nya".Ter Haar, 178
    • Bzn.,Hukum Perdata Adat Di Hindia Belanda Dalam IlmuPengetahuan, Praktek dan Pengajaran Dalam Politik Ilmiah,Bharata Jakarta, 1973, hal.11 Atau sebagaimana pendapat Soepomo,yang memberikan pengertian bahwa hukum adat timbul karenaputusan-putusan hakim (Judge made law) sebagai hukum adat.R.Soepomo, Kedudukan Hukum Adat Dikemudian Hari, hal.30 Sekalipun kita tidak perlu mengikuti pendapat yang demikianjuga sah merupakan pendapat umum dikalangan para pakar hukumadat yang menyatakan betapa besar dan pentingnya Pengadilansebagai penemu dan perumus kaidah hukum adat disamping sebagaipenyempurna Hukum Adat. Dalam hubungan ini pengadilan dapatberpungsi sebagai pembentuk kaidah baru didalam lapangan HukumAdat disamping melalui keputusannya dapat membimbing danmemberikan arah terhadap pertumbuhan dan perkembangan HukumAdat sehingga dapat serasi dan sejalan dengan cita-citaPembanggunan Nasional di negara kita, hal itu adalah sesuai puladengan apa yang telah dirumuskan oleh LPHN pada 1962 yangmenyatakan bahwa Hakim membimbing perkembangan hukum adat(tidak tertulis melalui yurisprudensi ke arah keraguan hukum 179
    • (homogenitas) yang seluas-luasnya dan dalam hukum kekeluargaanke arah sistem parental). Hal itu sejalan pula dengan apa yang ditulis dalam undang-undang pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 23 (1) dan pasal 27 (1)pasal 23 (1) Undang-undang ini menyatakan bahwa: Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dandasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal tertentu dariperaturan yang bersangkutan, atau sumber hukum tidak tertulis yangdijadikan dasar untuk mengadili.Sedangkan pasal 27 (1) dariUndang-undang tersebut mengatur tentang kewajban Hakimmenetapkan: bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilanwajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yanghidup dalam masyarakatDari keputusan pengadilan dapat dilahirkanberbagai kaidah-kaidah hukum dalam arti bahwa terhadap sesuatuharus yang sama seprti yang telah dimintakan putusan itu, bilamandikemudian hari diajukan lagi kepada pengadilan akan memperolehsuatu keputusan yang sama. Akan tetapi tidak semua keputusan Pengadilan melahirkan suatu kaidah hukum yang baru karenabanyak keputusan pengadilan yang hanyabersifat mengetrapkankaidah yang sudah ada baik yang terdapat dalam undang-undang 180
    • maupun yang terdapat dalam hukum adat atau hukum kebiasaan.Dalam pengetrapan kaidah yang terdapat dalam suatu undang-undang, hakim mengadakan berbagai interpretasi. Betapunhematnya penafsiran yang diberikan hakim bukanlah merupakanpembentukan kaidah baru, oleh karena baru dapat dikatakan adasuatu hukum ciptaan yurisprudensi apabila hukum dalam hal tidakterdapatnya suatu ketentuan undang-undang memberikan ataumengadakan suatu ketentuan yang dapat dipakai atau dijadikanlandasan untuk memutus perkara yang dihadapkan kepadanya.Bagaimanakah sebenarnya kedudukan hukum adat dalamyurisprudensi tidaklah dapat kita temui adanya ketentuan yangtegas oleh karena yurisprudensi dilapangan Hukum Adat sejalandengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat oleh karenaitulah dalam rumusan seminar Hukum Adat dan PembinaanHukum Nasional (1975), rumusan tentang masalah ini tidaklahdimuat secara tegas menyangkut tentang bagaimana Hukum Adatdalam Keputusan Hakim. Dalam keputusannya mengenai HukumAdat dalam putusan Hakim disebutkan:1.Hendaklah hukum adat kekeluargaan dan kewarisan lebih dikembangkan kearah hukum yang bersifat bilateral/ parental 181
    • yang memberikan kedudukan yang terdapat antara pria dan wanita.2.Dalam rangka Pembinaan Hukum Perdata Nasional, hendaklahdiadakan publikasi yurisprudensi yang teratur dan tersebar luas.3.Dalam hal terdapat pertentangan antara Undang-undang dan Hukum Adat hendaknya Hakim memutuskan, berdasarkan Undang- undang dengan bijaksana.4.Demi terbinanya Hukum Perdata Nasional yang sesuai dengan Politik hukum Negara, diperlukan hakim-hakim yang berorientasi kepada Pembinaan Hukum.5.Perdamaian dan kedamaian adalah tujuan tiap masyarakat karena itu tiap sengketa hukum hendaklah diusahakan di damaikan. Dapat dicatat bagaimana umpamanya perkembangankedudukkan dalam maslah warisan menurut Hukum Adat dalamyurisprudensi M.A. dalam keputusan MA, PN. Tapanuli Selatandalam putusannya tanggal 12 Desember tahun 1953 No. 81menyatakan bahwa janda (perempuan) tidak mendapat waris tanahtinggalan suaminya.Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya 182
    • tanggal 23 April 1957 No. 50 sebagaimana diperkuat oleh MAdengan putusan MA No.54/Sip/1958 tanggal 25 Oktober 1958, telah menetapkan bahwa jandatidalk dapat mewaris tanah tinggalan suaminya itu, selama hartabenda itu diperlukan untuk penghidupannya, yang melebihikeperluan hidup tidak dapat dituntut. Kemudian MA dalamkeputusannya No. 320K/Sip/1958 tanggal 17 Januari 1959 telahmembuat keputusan yang menyatakan bahwa menurut hukum adatdi daerah Tapanuli pada perjalanan zaman pada waktu sekarangsiistri dapat mewarisi harta pencaharian si-suami yang meninggaldunia, kemudian dalam putusan MA. No. 302K/Sip/1960 tanggal 8Nopember 1960 telah menyatakan bahwa hukum adat seluruhIndonesia perihal warisan mengenai seorang janda merupakan ahliwaris terhadap barang asal dari suaminya dalam arti bahwasekurang-kurangnya dari barang-barang asal itu sebagian harus tetapberada ditangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas,sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi. Dari berbagai keputusanyang telah disebukan di atas terlihat bahwa pengadilan padaprinsipnya selalu mengakui adanya hukum adat dimana ditegaskanbahwa "menurut hukum adar dan seterusnya" yang berarti hukum 183
    • adat tetap dijadikan dasar, akan tetapi bagaimanakah kaidah hukumadat tentang jana menurut hukum adat Batak yang bersifatpatrilineal. Yang ditegaskan itu senantiasa mengalami prosesperkembangan yaitu dari bahan sebagai ahli waris (secara mutlak)dan terakhir (sekalipun bukan khusus menurut hukum Batak, tetapiuntuk seluruh Indonesia) telah menetapkan sebagai ahli warisdengan berbagai pembatasan. Dan dalam berbagai keputusantersebut Hakim membimbing dan mengarahkan bagaimanaperekmbangan dari hukum adat itu melalui kepuusannya. Disamping adanya keputusan-keputusan pengadilan yangmembimbing perkembangan hukum adat kita kita juga menjumpaiadanya beberapa keputusan pengertian yang memperlihatkan tanda-tanda tidak konstan yang sulit dijadikan sebagai peganganumpamanya dalam persoalan jual beli tanah (ingat hukum agraria)yang berlaku sekarang adalah berdasarkan asas hukum adatdimanadalam persoalan ini M.A. dan Lembaga Peradilan lainnyamenunjukan pendapat yang berbeda-beda antara satu dengan lainnyasekalipun mengenai persoalan yang bersamaan.Dalam keputusanM.A. No. 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 ditetapkanbahwa menurut hukum adat ikut sertanya kepala desa dalam suatu 184
    • jual beli tanah bukan meupakan suatu syarat mutlak untuk sayhnyajual beli itu. Kemudian dengan keputusan P.T. Bandung,No.121/1970 perdata/PTB tanggal 2 Januari 1971 yang kemudiandikuatkan dengan keputusan M.A. No. 539K/Sip/1971 tanggal 3Nopember 1971 yang menentukan bahwa pasal 26 UUPA 10 Pasal19 PP No. 10 tahun 1961 adalah ketentuan hukum memaksa(dwingenrecht) sehingga dengan demikian bahwa adanya jual belitanah hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat dihadapanPPAT. Keputusan yang terakhir ini sesuai dengan keputusan M.A.No. 101K/Sip/1961 tanggal 8 Juni 1961. Keputusan-keputusan tersebut oleh sementara pihak dinilaibertentangan dan menyampingkan berlakunya hukum adat. Karenatidak membenarkan sama sekali adanya kemungkinan untukmelakukan jual beli menurut hukum adat. Sedangkan dilain pihakada yang menilai keputusan yang demikian adalah merupakan usaha penyempurnaan terhadap hukum adat yang berkenaan denganjual beli tanah karena dengan penetapan yang demikian Pengadilansudah memberikan arah tertentu dalam pelaksanaan hukum adatmengenai jual beli tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuaidengan tuntutan aman. Anehnya pada bagian lain daripada keputusan 185
    • masih tetap membenarkan jual beli tanah menurut hukum adat. P.T.Bandung dalam keputusannya tanggal 16 Juni 1970 No.37/1970/Perdata/PTB telah mengesahkan jual beli mutlak atas tanahyang dibuat atas segel dihadapan kepala desa. M.A. dengankeputusan-keputusannya M.A. No. 1211K/Sip/1971 tanggal 15 April1972, dan Kep. M.A. No. 1363K/Sip/1972 tanggal 12 Mei 1972M.A. telah mengesahkan jual beli tanah tanpa akta daripejabat/Pembuat Akta Tanah jadi yang dilakukan menurut hukum adat(murni) begitu pula keputusan M.A. No. 601K/Sip/1972 tanggal 14Maret 1973 telah memperkuat keputusan-keputusan P.N. Cianjurtanggal 21 Oktober 1971 No. 22/1971/Sip yang mengsahkan jualbeli tanah dihadapan kepala desa dan diketahui oleh camat. Putusan tersebut menunjukan perbedaan yang cukupmenyolok satu dengan lainnya dimana disatu pihak M.A. dan Lembaga Pengadilan lainnya membuat keputusan yang tidakmembenarkan sama sekali cara jual beli menurut hukum adat (murni)sedangkan dilain pihak M.A. tentang beberapa hal yang berkenaandengan masalah hukum adat. Bila dilihat dalam beberapa yurisprudensi, mengenai kedudu-kan hukum adat, ternyata banyak putusan yang sangat beragam, 186
    • misalnya:1. Kedudukan hukum adat lebih rendah dari peraturan perundangan, dapat dilihat misalnya dalam putusan Mahkamah Agung No.810K/Sip 1970 yang mengatakan bahwa gadai tanah yang berlangsung 7 tahun harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa membayar uang tebusan, hal ini sesuai dengan peraturan perundangan pasal 7 ayat 1 UU Prp 56/1960. Contoh lain misalnya jual beli harus dihadapan PPAT, yaitu sesuai dengan pasal 19 PP No.10 tahun 1961.2. Kedudukan dan peranan hukum adat lebih tinggi dari peraturan perundangan, contohnya ada putusan Mahkamah Agung, yaitu No.1363K/Sip 1972 yang mengesahkan jual beli tanpa dihadapan pejabat pembuat akta tanah.3. Ada juga putusan Mahkamah Agung merupakan penafsiran baru terhadap hukum adat, yaitu No.110K/Sip/1960 yang memberikan hak waris kepada janda. Ketentuan dalam hukum adat janda dipandang sebagai orang luar, sehingga tidak berhak ataswarisan, tetapi sebagai isteri dia mempunyai hak untuk kehidupannya.4. Keputusan Mahkamah Agung yang memperlakukan suatu 187
    • ketentuan hukum adat diseluruh Indonesia, yaitu putusan No.179/ Sip/1961, yaitu menempatkan bagian waris antara naka laki-aki dan perempuan adalah sama. Melihat apa yang diuraikan di atas sangat sulit untuk melihatkedudukan hukum adat. Namun demikian putusan-putusan tadimenjadi indikasi tentang kelangsungan dari hukum adat, sebabnyabahwa kenyataannya putusan tadi diperhatikan dan diikuti olehperadilan di bawahnya, kedua kenyataannya putusan tersebutdijadikan pedoman. Maka dari itu dalam kerangka pembangunanhukum, perlu kiranya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:1. Antara suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan perun- dangan lainnya terdapat pertentangan apabila ditinjau secara vertikal atau horizontal;2. Antara peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi terdapat pertentangan;3.Antara yurisprudensi dan kebiasaan hukum terdapat pertentangan;4.Antara kebiasaan hukum dan peraturan perundang-undangan terdapat pertentangan. Sehingga perlu juga diperhatikan patokan yang penting dalamkerangka pembangunan, termasuk juga dibidang hukum, adalah: 188
    • 1. Apa yang sudah ada dipelihara agar setiap saat berfungsi;2. Apa yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya;3. Apa yang kurang perlu dilengkapi;4. Apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti;5. Apa yang macet dilancarkan. Agar ide baru itu dapat diterima, maka setidaknya harusdiperhatikan syarat-syarat:1. Ide itu lebih baik dan lebih menguntungkan dari pada ide-ide lama yang ada (ide ini tidak sama untuk memaksakan kehendak) Ide itu serasi dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku2. Sifatnya sederhana dan dapat dicoba penerapannya secara ber angsur-angsur3. Mudah dimengerti karena alat komunikasi yang dipergunakanadalah sesuai dengan taraf kemampuan menerima dan mengolah dari warga-warga masyarakat. Apabila syarat tersebut kurang diperhitungkan maka akanmenjadi halangan bagi hukum adat dalam pembangunan hukum.Halangan itu mungkin disebabkan:1. Warga masyarakat tidak memahami unsur-unsur baru yang diintro 189
    • duksikan2. Warga masyarakat tidak memahami dan tidak merasakan kegunaan unsur-unsur itu3. Warga masyarakat menganggap bahwa risiko yang dihadapi sebagai akibat proses pembangunan lebih besar dari pada mempertahankan tertib sosial yang ada4. Warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya tertanam dengan kuat, cukup berkuasa untuk menolak terjadinya peruba- han. Dalam kontelasi inilah, maka peranan yurisprudensi dapatmenjembati suatu proses perubahan yang dimungkinkan terhadapkondisi yang ada dengan perkembangan sebagai akibatpembangunan.R.Subekti telah membuat ikhtisar lengkap tentangmasalah hukum adat Indonesia dalam yurirprudensi MahkamahAgung R.Subekti,Hukum Adat Indonesia Dalam YurisprudensiMahkamah Agung, Alumni Bandung, 1978. Yang dapat kitakemukakan kaidahnya sebagai berikut:1. AHLI WARIS: Keputusan M.A. No. 130/Sip/1957 tanggal 5 Nopember 1957 janda dari si penjual warisan dan para anak bersama-sama berhak 190
    • atas harta warisan. Keputusan M.A. No. 110K/Sip/1960 tanggal 20 April 1960 menurut hukum adat seorang janda adalah juga menjadi ahli waris dari almarhunmah suaminya.1.2.Keputusan M.A. No. 391K/1958 tanggal 3 Desember 1959 menurut hukum adat yang berlaku di Jateng dilarang pencabutan hak untuk mewaris. Keputusan M.A. No. 200K/Sip/1958 menurut hukum adatBaliberhak mewarisi sebagai ahli waris ialah hanya keturunan priadari pihak keluarga pria dan angkat lelaki. Keputusan M.A. No. 53K/Sip/1952 menurut hukum adat diBali, kalau seorang wafatmeninggalkan seorang anak lelaki maka anak itu satu-satunya ahl;iwaris yang berhak untuk mengajukan gugatan tentang peninggalanharta bapaknya.2. ALIMENTASI Keputusan M.A. No. 216K/Sip/1958 menurut hukum adat diJawa yang bersifat porensik, kewajiban untuk membiayaipenghidupan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa tidaksemata-mata dibebankan hanya kepada ayah anak tersebut, tetapkewajiban itu juga ditugaskan kepada ibunya, karena sianak sudahdewasa, gugatannya untuk menurut pembagian biaya penghidupan 191
    • dan pendidikan tidak beralasan dan karena harus dinyatakan tidakdapat diterima.3.ANAK Keputusan M.A. No. 179K/Sip/1961 tanggal 1 Nopember 1961.Anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisanbersama berhak atas harta warisan dalam arti, bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan. Keputusan M.A. No.130K/Sip/1957 tanggal 5 Nopember 1957. Jandan dari si peninggalwarisan dan para anak bersama-sama berhak atas harta warisan. Keputasn M.A. No. 53K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955. Menuruthukum adat Bali, kalau seorang wafat meninggalkan seorang anaklaki-laki, maka anak itu adalah satu-satunya ahli waris, yang berhakuntuk mengajukan gugatan tentangpeninggalannya almarhumbapaknya Keputusan M.A. No. 393K/Sip/1958 tanggal 7 Maret1959. Dalam satu perkara, dimana seorang bapak, sebelum iameninggal, telah membagi-bagi barang-barang miliknya hanyaantara sementara anaknya saja, sedangkan lain-lain anaknya tidak mendapat sesuatu apa, telah diputuskan bahwa untuk sekedarmenghargai kebebasan dari sipemilik barang terhadap miliknya,bahwa anak-anak yang disayangi mendapat separuh daripada anak- 192
    • anak yang lebih disayangi.4. ANAK ANGKAT Keputusan M.A. No. 37K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959. Menurut hukum adat yang berlaku di Jateng, anak angkat hanya diperkenankan harta gono gini dari harta orang tua angkatnya; jadi terhadap barang pusaka (barang asal), anak angkat tidak berhak mewarisinya.Keputusan M.A. No. 82K/Sip/1959 tanggal 24 Maret 1958. anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang- barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada warisketurunan darah. Keputusan M.A. No. 182K/Sip/1959 tanggal 15 Juli 1960. Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang ua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut.BARANG ASAL Keputusan M.A. No. 302K/Sip/1960 tanggal 8 November 1960. Barang asal dapat dikuasai oleh janda untuk kepentingan hidupnya dan para ahli waris dari si peninggal warisan dapat memperoleh warisan itu apabila sijanda itu kawin lagi atau meninggal dunia. Keputusan M.A. No. 3020K/Sip/1960 tanggal 8 Nopember 1960. Jandan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal dari suaminya dalam arti, bahwa sekurang-kurangnya barang asal itu tetap pada 193
    • janda untuk keperluan sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi.6. BUNGA PINJAMAN Keputusan M.A. No. 289K/Sip/1972 tanggal 22 Juli 1972. Besarnya suku bunga pinjaman adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama.7. DESA Keputusan M.A. No. 4K.Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958. Menurut hukum adat, ikut sertanya Kepala Desa dalam jual beli tanah bukan suatu syarat mutlak untuk syahnya jual beli itu. Keputusan M.A. No. 140K/Sip/1958 tanggal 21 Juni 1958. P.N. tidak berkuasa merubah atau membatalkan Putusan Desa mengenai Keputusan M.A. No. 307K/Sip/1958 tanggal 8 Januari 1958. Putusan Desa tentang sawah tidak dapat dibatalkan oleh P.N. Suatu Putusan Desa tentang sawah merupakan suatu bukti yang amat kuat bagi mereka yang dalam putusan desa itu dianggap yang berhak atas sawah itu dan hanya dapat diruntuhkan dengan suatu pembuktian melawan yang sangat kuat dan in casu tidak ada Keputusan M.A. No. 39K/Sip/1956 tanggal 19 September 1956. Dalam hal desa memberi hak peninggalan atas tanah kepada 194
    • seorang tertentu, maka penyerahan tanah itu kepada ketiga dengan hak pinjam juga, hanya dapat dilakukansecara syah apabila dengan iin itu tidak ada, maka desa berhak meminta kembali tanah itu.8.DEWASA Keputusan M.A. No. 53/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955. 15 tahun adalah suatu umur yang umum di Indonesia menuruthukum adatdianggap sebagai sudah dewasa. Keputusan M.A. No. 53K/Sip/1958 tanggal 3 September 1958. Karena mengingat sudah dewasa, maka perjalanannya untuk menentukan pembayaran biaya penghidupan dan pendidikan tidak beralasan dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.9.GADAI Keputusan M.A. No. 45K/Sip/1960 tanggal 9 Maret 1960. Jual gadai sawah dengan perjanjian bahwa, apabila lewat suatu waktu tidak ditebus, sawah itu akan menjadi miliknya si pemegang gadai, tidak berarti bahwa, setelah waktu yang ditetapkan iu lewat teanpa dilakukannya penebusan, sawah itu dengan sendirinya menjadi miliknya si pemegang gadai. Untuk mendapatkan milik tanah itu masih diperlukan suatu tindakan 195
    • hukum lain. Keputusan M.A. No. 187/Sip/1956 tanggal 10 Juni 1957. Menurut hukum adat di seluruh Indonesia, hak menebus dalam gadai tanah tidak mungkin lengkap dengan pengaruh lampau waktu. Keputusan M.A. No. 26K/Sip/1955 tanggal 11 Mei 1955. Adalah pantas dan serasi dengan rasa keadilan, apabila dalam hal menggadai tanah kedua belah pihak masing-masing memikul separo dari risiko kemungkinan perubahan harga nilai uang rupiah, diukur dari perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan waktu menebus tanah itu. Keputusan M.A. No. 26K/Sip/1970 tanggal 30 Juni 1971 Ketentuan pasal 7 ayat 1 Perpu. No. 56/1956/1960 yang menentukan bahwa gadai tanah pertaman yang telah berlangsung 9 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan. Adalah bersifat memaksa dan tidak dapat memaksa dan tidak dapat dikenakan hanya karena telah diperjanjikan antara kedua pihak yang bersangkutan.10. GADUH Keputusan M.A. No. 340K/Sip/1958 tanggal 19 Nopember 1958 Hak gaduh atas tanah dapat dihibahklan oleh pemegang tersebut selama ia masih hidup, setelah ia meninggal, hak gaduh 196
    • itu kembali lagi kepada desa.11. GOGOL Keputusan M.A. No. 32K/Sip/1956 tanggal 10 Oktober 1956. Menurut hukum adat di Sukarejo, Kabupaten Lamongan, tanah gogol (bukan tanah yayasan) hanya dapat dibeli atau dipinjam oleh orang-orang yang berdiam diwilayah desa tersebut.12.GONO-GINI Keputusan M.A. No. 387K/Sip/1958 tanggal 23 Pebruari 1959. Menurut hukum adat yang berlaku di Jateng, seorang janda mendapat separoh dari harta gono-gini. Keputusan M.A. No. 51K/Sip/1956 tanggal 7 Nopember 1956. Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono-gini, meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri. Dalam hukum adat tidak ada suatu peraturan bahwa bila seorang istri dengan diam-diam lari dari suaminya, maka ia tidak berhak lagi atas gono-gini dengan suaminya. Keputusan M.A. No. 393K/Sip/1958 tanggal 7 Maret 1959. telah menjadi yurisprudensi tetap dari M.A. bahwa seorang janda medapat separoh dari barang gono-gini. KEP. MA. No. 248K/Sip/1958 tanggal 10 197
    • September 1958 Bilaman seorang lelaki kawin dengan lebih seoranmg perempuan, sedangkan adapula lebih dari satu gono- gini, maka gono-gini itu dipisahkan13. HIBAH KEP. MA. No. 225K/Sip/1960 tanggal 23 Agustus 1960. Hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris Hibah tidak mengakibatkan ahli waris dari si penghibah tidak berhak lagi atas harta peninggalan dari si penghibah. Hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah.14. ITIKAD BAIK KEP. MA. No. 242K/Sip/1958 tanggal 5 September 1958 jual beli dengan adanya itikad baik (dilakukan dengan bantuan kepala kampung setempat) harus dianggap syah, meskipun andaikata jual beli itu dilakukan tidak sesuai dengan peraturan- peraturan yang ditetapkan oleh hukum adat. KEP.MA. No. 210K/Sip/1956 tanggal 21 Juni 1958. Seorang yang menggadaikan tanah dari si penjual dengan itikad baik harus diperlindungi, maka si pembeli harus menebus tanahnya dari sipenggadai dengan uang tebusan, yang dinilai berhubung merosotnya harga uang rupiah menurut yurisprudensi tetap dari M.A. 198
    • 15. JANDA KEP. MA. No. 387K/Sip/1958 tanggal 25 Pebruari 1959. Menurut hukum adat yang berlaku di Jateng, seorang janda mendapat separoh dari harta gono-gini. KEP.MA. No. 298K/Sip/1958 tanggal 29 Oktober 1958. Menurut hukum adat yang berlaku di pulau Jawa, apabila dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anakpun, maka istri/janda dapat tetap menguasai barang-barang gono-gini sampai ia meninggal atau sampai ia kawin lagi. KEP.MA. No. 307K/Sip/1960 tanggal 26 Januari 1960. Barang asal dapat dikuasai oleh janda untuk kepentingan hidupnya dan para ahli waris dari si peninggal warisan dapat memperoleh waris itu apabila janda kawin lagi atau meninggal dunia. KEP.MA. No. 110K/Sip/1960 tanggal 20 April 1960. Menurut hukum adat seorang janda adalah juga menjadi ahli waris dari almarhum suaminya.KEP.MA. No.263K/Sip/1959 tanggal 9 September 1959 menurut hukum adat di Jateng, seorang janda berhak untuk mebagi-bagikan harta keluarga antara semua anak, asal saja setiap anak memperoleh bagian yang pantas. KEP.MA. No. 100K/Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968. Dalam perkara; Tangsi Bukit Lown Pengindahan Br Beliala Cs. 199
    • Mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita dan pengakuan janda sebagai ahli waris, MA membenarkan pertimbangan dan putusan P.T. yang menetapkan bahwa dalam hal meninggalnya seorang suami dengan meninggalkan seorang janda, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan janda berhak dibagi antara janda dan kedua anaknya, masing-masing mendapat sepertiga bagian.16. JUAL BELIKEP.MA. No. 271K/Sip/1956 tanggal 4 Desember1957. Sifat riil dari perjanjian jual beli menurut hukum adat hanyaberarti bahwa dengan diucapkannya kata-kata dengan menurut sayabelum terjadi perjanjian jal beli. Karena incasu sudah terjadi penulisankontrak jual beli demikian Kepala kampungserta pencanangan kerjaborong oleh penjual, dengan mana dinyatakan oleh penjual secarariil. Pelaksanaan maksudnya untuk memindahkan hak miliknyakepada pembeli, maka hak milik sudah berpindah. KEP.MA. No.4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958. Menurut hukum adat ikutsertanya Kepala Desa dalam jual beli tanah bahan suatu syaratmutlak untuk syahnya jual beli. KEP.MA. No. 226K/Sip/1956tanggal 21 Juni 1958. Untuk syahnya jual beli tanah di daerah 200
    • Bengkulu bukanlah syarat mutlak bahwa hanya penjualan harusdibayar lunas dan jual beli dilaporkan kepada yang berwajib. KEP.MA. No. 20K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957. Pembeli sawahdari salah seorang dan para ahli waris almarhum, pemilikmsawah,harus diperlindungi, oleh karena dapat dianggap beritikad baik dalammembeli sawah itu. KEP. MA. No. ........ tanggal 12 Mei 1972. Dalam perkara:Tisna somantri lawan R. Suruto. Ketentuan dalam pasal 19 PP. No.10/161. Tidak bermaksud mengesampingkan pasal-pasal dari KUHPerdata atau ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis mengenai jualbeli. KEP. MA. No. 663/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973. Dalamperkara: Soeparman Selamet lawan Notodiwiryo alias Ngatmen.Meskipun jual beli tanah sengketa dilakukan menurut prosedurperundang-undangan agraria, jual beli tersebut harus dinyatakanbatal karena dikuasai dan disertai hal-halyang tidak wajar atauitikad-itikad yang tidak jujur (pembeli mengetahui bahwa tanahsudah dijual kepada orang lain) KEP.MA. No. 122K/Sip/1973Tanggal 14 April 1973 Dalam Perkara: Nyi. R. Neno A. inilah lawanAhja Karso Cs. Belum dilakukannya jual beli tanah sengketa dimukaPPAT tidaklah menyebabkan batalnya perjanjian, karena hal tersebut 201
    • hanya merupakan administratif saja. 16.8. KEP.MA. No.502K/Sip/1957 tanggal 20 Agustus 1975. Dalam Perkara: Ny. SuzanaJacomina Manuhutu lawan Ny. L. Anisa Christina Tungga Cs.Karena kepala KPT bukan pejabat yang berwenang untuk melakukanpembagian waris, untuk pembagian waris hatus dilakukan didepanhakim yang ditetapkan oleh Ketua P.N.17. LAMPAU/LEWAT WAKTUKEP. MA. No. 187K/Sip/1956 tanggal 10 Januari 1957. Menuruthukum adat diseluruh Indonesia , hak menebus dalam tanah takmungkin lenkap dengan pengaruh lampau waktu.18. PEKULENKEP. MA. No. 301K/Sip/1958 tanggal 18 Oktober 1958. Penjualantanah pekulen adalah hak semata-mata dari rapat desa, yangdiberikan kepadanya oleh hukum adat. P.N. tidak berhak meninjautentang benar tidaknya putusan rapat desa itu.18.2. KEP. MA. No.149K/Sip/1958 tanggal; 21 Juni 1958. PN. Tidak berkuasa merobahatau membatalkan Putusan Desa menganai sawah pekulen.19. PELEPASAN HAKKep. MA. No. 329K/Sip/1957 tanggal 24 September 1957. Di 202
    • Tapanuli Selatan, apabila sebidang tanah, yang diperoleh secaramerimba, selama 5 tahun berturut-turut dibiarkan saja oleh yangberhak, maka hak atas tanah oleh persekutuan kampung dapatdiberikan kepada orang lain.20. PEMBAGIAN (WARISAN)Kep. MA. No. 182K/Sip/1970 tanggal 10 Maret 1971. Tentangpelaksanaan pembagian harta warisan yang belum terbagi, hukum adatyang harus diperlukan adalah hukum adat (yuriprudensi) yangberlaku pada saat pembagian tersebut dilaksanakan, jadi hukum adatyang berlaku pada waktu si peninggal warisan meninggal.21. PENCAHARIAN (HARTA)Kep. MA. No. 320K/Sip/1960 tanggal 9 April 1956. Hartapencaharian harus dibagi sama rata antara suami istri.Kep. MA. No.320K/Sip/1958 tanggal 17 Januari 1958. Menurut hukum adat didaerah Tapanuli pada perjalanan zaman pada waktu sekarang siisteri dapat mewarisi harta pencaharian dari sang suami yangmeninggal dunia.22. PENGGANTIAN AHLI WARISKep. MA. No. 391K/Sip/1958 tanggal 18 Maret 1959. Hal untuk 203
    • mengisi dan menggantikan keadaan seorang ahli waris yang lebihdahulu meninggal dunia daripada orang yang meninggalkan warisan,ada pada ketentuan dalam garis menurut Kep. MA. No.141K/Sip/1959 tanggal 10 Oktober 1959. Penggantian waris dalamgaris ke atas juga mungkin ditinjau dari rasa keadilan.23. PERAMPASANKep. Ma. No. 279K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958. Seorang yangmeninggal berhak menguasai sebidang sawah yang beradaditangan orang lain, tidak diperbalikan begitu saja menurut sawahitu, melainkan harus menggugat orang itu dimuka pengadilan,maka oleh karenanya gugatan terhadap orang yangmerebut sawah itu agar sawah dikembalikan. Dari berbagai keputusan yang dibuat oleh pengadilan yangtertinggi di Indonesia seperti apa yang telah dikemukakan diatas, tampaklah bagian tentang posisi hukum adat itu. Walaupun 204
    • sulit untuk disimpulkan secara tegas. apakah M.A. itu mengambilpendapat yang pertama yaitu memandang kaidah hukum adat iu lebihrendah daripada ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau M.A.menganut pendapat yang kedua yaitu memandang hukum adat inisederajat dengan hukum lainnya, atau mengambil jalan yang ketigajalan tengah, oleh karena pada berbagai kasus terlihat banyaksekali perbedaannya, M.A. masih tetap mengambil hukum adatsebagai dasar kepatutannya. Dalam hal menghadapi perkembangan masyarakat nampakpulabagaimana peranan dari M.A. membimbing perkembangan hukumadatuntuk dapat menyesuaikan diri dengan proses modernisasi denganmenetapkan beberapa kaidah hukum adat yang dapat dikatakanbarsifat nasional.Seperti halnya Kep. M.A. No. 302K/Sip/1960 tanggal 8Nopember 1960 yang mengatakan bahwa hukum adat seluruhIndonesiaperihal warisan mengenai seorang janda (perempuan) sebagai ahliwaris dan seterusnya, sehingga dengan berdasarkan kepada 205
    • yurisprudensi tersebut dapatlah ditetapkan suatu kaidah bahwamenurut hukum adat di seluruh Indonesia untuk berbagai suku dandaerah hukum janda adalah merupakan ahli waris Disamping ituM.A. telah pula mempertegas berbagi kaidah yang masih belumbegitu jelas di dalam adat menjadi suatu kaidah yang jelas dan tegasuntuk ditaati dan dilaksanakan dalam masyarakat, sehingga dapatlahdikatakan bahwa pengadilan mempunyai peranan didalamperkembangan hukum adat. Beranjak dari apa yang telah diuraikan diatas dapatlah kita simpulkan sebagai kedudukan Hukum Adat dalamyurisprudensi itu, yaitu1. Hendaklah hukum adat kekeluargaan dan kewarisan lebih di- kembangkan ke arah hukum yang bersifat bilateral/parental yang memberikan kedudukan yang sederajat antara pria dan wanita.2. Dalam rangka pembinaan hukum perdata Internasional, hendaklah diadakan publikasi yurisprudensi yang teratur dan tersebar luas. 206
    • 3. Dalam hal terdapat pertentangan antara Undang-undang dan Hukum Adat hendaklah hakim memutuskan berdasarkan Undang-undang dengan bijaksana.4. Demi terbinanya hukum Perdata Internasional;, yang sesuai dengan politik hukum negara, diperlukan hakim-hakim yang berorientasi kepada pembinaan hukum.5. Perdamaian dan kedamaian adalah tujuan tipa masyarakat, karena itu tiap sengketa hukum hendaklah diusahakan dengan jalan didamaikan.Mengenai kedudukan hakim dalam menyelesaikan masalah, masihdipermasalahkan tentang:1. Peranan hakim sebagai pendamai2. Kedudukan hakim perdamaian desa.Penyelidikan hukum secara sederhana dapat dilakukan dengan caramempelajari proses terbentuknya norma hukum dari perasaanperasaan masyarakat, atau dengan cara mempelajari timbulnya 207
    • kebiasaan-kebiasaan masyarakat sebagai akibat adanya suatu normahukum. Suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang, dandirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang sudahseharusnya, akan mejadi hukum kebiasaan. Disamping itu, kebiasaandapat menjadi hukum apabila kebiasaan tersebut dirasakan sebagaisuatu kewajiban yang harus ditaati. Perasaan tersebut dapat terjadiapabila kebiasan tersebut dikukuhkan oleh pemimpin suatumasyarakat hal ini biasanya terjadi dalam masyarakat tradisional. Sedangkan dalam masyarakat modern hal tersebut dapatdisebabkan oleh pendapat umum, yurisprudensi dan diktrin, bagimereka yang tergolong dalam aliran positifisme hukum beranggapanbahwa hukum kebiasaan hanya berlaku sebagai hukum yang sungguhsungguh, apabila UU memberi ketentuannya kekuatan yangmengikat. Menurut teori tersebut, hukum ada karena negaramenghendakinya. George Jellineck, Algemeine Staatlehre, Bad HamburgJ.D.Hoge Rezlin, Zurich, Max Gehlen Dritle Auflage, 1992,hal.180. Dengan demikian, sekalipun diakui bahwa hukum terbentuk 208
    • dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat, peranan negara tampak lebihdomianan dalam pembentukan hukum. dalam lingkup hukum adat,pemikiran George Jellinek dapat disejajarkan dengan pemikiranSnouch Hurgronye dan Ter Haar, yang mensyaratkan adanya putusanpemuka adat/kepada adat yang mempunyai akibat hukum.OtjeSalman, op.cit., hal.19 Lebih lanjut aliran positifisme mengatakanbahwa segala peraturan yang diberikan oleh kewajiban itu, bukanhanya para penentang. Melainkan juga para pengikutnya sendiri, yang meraihkesimpulan, bahwa menurut pandangan itu kepatuhan kepada hukumitu tak lain dari pada tumbuhnya orang-orang yang lebih lemah. Grenard, Ledroit, LOrde et la Raison, Paris, 1927, hal.131.Lihat juga: Genny, Science et techniqui IV, Paris, 1924, hal.213, 263.Ferd Sassen, Rechten Ethnik, Pracadvies voor debevordering van de beafening der wetenschap onder de Katholieken inNad. (SGrav, S.J.) hal.LVI.Mircea Djufara, Droit Rationnel et droitpositif, dalam Source de Droit I, hal.247. Emil Brunner,Gerenhtigheit, Zurich,1943, hal.3.Body text lakukan melalui 209
    • berbagai sektor antara lain melalui yurisprudensi, denganyurisprudensi maksudnya. BAB VI PENUTUP Dalam uraian-uraian terdahulu dapat dilihat mengenaikedudukan hukum adat dalam pembangunan hukum di Indonesia.Oleh karena kita telah sepakat bahwa jalan untuk melakukanpembangunan hukum di Indonesia dilakukan melalui undang-undangdan yurisprudensi. Dari kedua perangkat hukum itu dapatdiketahuibahwa hukum adat masih merupakan salah satu sumber pembentukanhukum di Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa selama Pancasilamasih merupakan dasar negara Indonesia, selama itu pula hukum adattidak akan hapus dari struktur hukum di Indonesia. Hal inidisebabkan, karena dalam sila-sila Pancasila, terutama sila ke III(Persatuan Indonesia) mencerminkan bahwa hukum adat senantiasamenjiwai pola hidup bangsa Indonesia di Bidang hukum. Masalahnya sekarang, bagaimana kita mengungkap asas-asasdan kaidah hukum adat yang dapat mengikuti perkembangan jamandan arus transpormasi, informasi globalisasi dan lain sebagainya. Danternyata, apabila kita mempunyai kemauan untuk itu ternyata banyakkaidah dalam hukum adat yang dapat dipakai terus bahkanmengilhami pergaulan hukum pada dewasa ini. Kaidah-kaidah itumisalnya sistem bagi hasil (production sharing), kemitraan, asashorizontal scheding dalam hukum tanah dan lain sebagainya, yangternyata kaidah-kaidah itu cukup memiliki kapabilitas untuk dijadikanbahan dalam pembentukan hukum modern di Indonesia. 210
    • Selain itu dalam hukum adat terdapat pula pepatah-pepatahyang sifatnya universal, seperti pepatah yang mengatakan "adatbersandi syara, syara bersandi kitabullah. Pepatah itu sifatnyauniversal, sehingga tidak lupuk karena hujan, tidak lekang karenapanas. 211