Pedoman ini mengatur protokol dalam acara kenegaraan dan resmi meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sesuai peraturan perundang-undangan. Protokol diperlukan untuk mengatur acara agar berjalan tertib, lancar, dan khidmat sesuai ketentuan keprotokolan.
2. MOTTO
“ ACARA BERJALAN
BAGUS, TAK
SEORANGPUN INGAT.
JIKA ADA KESALAHAN
SEMUA ORANG TAK
MELUPAKAN. “
3. LANDASAN HUKUM
1. UU NO. 8 TAHUN 1987 TTG PROTOKOL
2. PP NO. 62 TAHUN 1990 TTG KETENTUAN
PROTOKOL MENGENAI TATA TEMPAT, TATA
UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN
3. PP NO. 40 TAHUN 1958 TTG BENDERA
KEBANGSAAN RI
4. PP NO. 41 TAHUN 1958 TTG PENGGUNAAN
BENDERA KEBANGSAAN ASING
5. PP NO. 42 TAHUN 1958 TTG PANJI DAN
BENDERA JABATAN
6. PP NO. 66 TAHUN 1951 TTG LAMBANG
NEGARA
4. 7. PP NO. 43 TAHUN 1958 TTG PENGGUNAAN
LAMBANG NEGARA
8. PP NO. 44 TAHUN 1958 TTG LAGU
KEBANGSAAN INDONESIA RAYA
9. KEPRES NO. 18 TAHUN 1972 TTG JENIS-JENIS
PAKIAN SIPIL
10. KEPRES NO. 50 TAHUN 1990 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPRES NO. 18 TAHUN 1972
TTG JENIS-JENIS PAKAIAN SIPIL
11. KEPRES NO. 10 TAHUN 1986 TTG MUSPIDA
12. UU NO. 24 TAHUN 2009 TTG BENDERA,
BAHASA, LAMBANG NEGARA DAN LAGU
KEBANGSAAN
5. PENGERTIA
N SERANGKAIAN ATURAN DALAM
ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA
RESMI YANG MELIPUTI ATURAN
MENGENAI TATA TEMPAT, TATA
UPACARA, DAN TATA
PENGHORMATAN KEPADA
SESEORANG SESUAI DENGAN
JABATAN DAN / ATAU KEDUDUKAN
DALAM NEGARA, PEMERINTAH/
ATAU MASYARAKAT ( PASAL 1
AYAT (1) UU NO. 8 TAHUN 1987).
6. TUJUAN
AGAR SEMUA KEGIATAN
BAIK ACARA KENEGARAAN
ATAU ACARA RESMI
PEMERINTAHAN
BISA DILAKSANAKAN
SECARA SERAGAM,
TERTIB, LANCAR, DAN
KHIDMAT
SESUAI KETENTUAN
KEPROTOKOLAN
7. RUANG
LINGKUP
–TATA TEMPAT
–TATA UPACARA
–TATA PENGHORMATAN
–TATA RUANG
–TATA WARKAT
–TATA BUSANA
8. TATA
TEMPAT ATURAN MENGENAI URUTAN
TEMPAT BAGI PEJABAT
NEGARA, PEJABAT
PEMERINTAH, DAN TOKOH
MASYARAKAT TERTENTU
DALAM ACARA KENEGARAAN
ATAU ACARA RESMI
9. TATA TEMPAT
YANG DIATUR
–TATA TEMPAT DUDUK
–TATA URUTAN MEMASUKI
KENDARAAN
–TATA URUTAN
KEDATANGAN DAN
KEPERGIAN/PULANG
10. ATURAN NAIK KENDARAAN
DARAT, LAUT, UDARA :
• Yang utama naik dan turun
lebih dulu
• Sewaktu berangkat
kendaraan disiapkan disisi
kiri (darat)
• Orang kedua naik mengikuti
orang pertama, yaitu
menempati sisi kirinya (darat)
11. TATA TEMPAT ACARA
KENEGARAAN
• PRESIDEN
• WAKIL PRESIDEN
• KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA
• MENTERI NEGARA, PEJABAT SETINGKAT
MENTERI NEGARA, WAKIL KETUA LEMBAGA
TINGGI NEGARA, PANGLIMA AB, KEPALA STAF
ANGGKATAN DAN KAPOLRI
• KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG, ANGGOTA
LEMBAGA TINGGI NEGARA, HAKIM AGUNG
PADA MAHKAMAH AGUNG
• PIMPINAN LPND DAN PEJABAT PEMERINTAH
TERTENTU
12. TATA TEMPAT BAGI
TOKOH MASYARAKAT
• MANTAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI PADA URUTAN TATA
TEMPAT SETELAH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI
• PERINTIS KEMERDEKAAN PADA URUTAN TEMPAT SETELAH
KELOMPOK KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA
• KETUA UMUM PARTAI POLITIK DAN GOLKAR PADA URUTAN TATA
TEMPAT SETELAH KELOMPOK MENTERI NEGARA
• PEMILIK TANDA KEHORMATAN RI BERBENTUK BINTANG PADA
URUTAN TATA TEMPAT SETELAH KELOMPOK KETUA MUDA
MAHKAMAH AGUNG
• KETUA MUI, KETUA PGI, KETUA PARISADA HINDU DHARMA, KETUA
UMAT BUDHA INDONESIA, PADA URUTAN TATA TEMPAT SETELAH
KELOMPOK PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.
13. TATA TEMPAT PEJABAT
DAN TOKO MAS DI
• GUBERNURD, KAEETRUAA DHPRD
• PANGDAM, KOMANDAN TERTINGGI
KESATUAN ANGKATAN DAN POLRI,
KETUA PENGADILAN TINGGI,
KEJATI
• WAKIL GUBERNUR, SEKDA, WAKIL
KETUA DPRD
• KAKANWIL DEPARTEMEN / LPND,
WALIKOTAMADYA, KETUA
PENGADILAN NEGERI, KEPALA
KEJAKSAAN NEGERI, KOMNDAN
RESORT MILITER, TOKOH
MASYARAKAT TERTENTU DI
DAERAH
14. URUTAN TATA TEMPAT
a. ORANG YANG DIANGGAP
PALING UTAMA/TERTINGGI
MEMPUNYAI URUTAN PALING
DEPAN ATAU MENDAHULUI
b. BILA DUDUK BERJAJAR,
YANG DUDUK DISEBELAH
KANAN ORANG YANG PALING
UTAMA, DIANGGAP
MEMPUNYAI KEDUDUKAN
YANG LEBIH TINGGI
DARIPADA YANG DUDUK DI
SEBELAH KIRINYA
15. c. JIKA DUDUK MENGHADAP MEJA,
YANG DIANGGAP TEMPAT
PERTAMA ADALAH YANG
MENGHADAP PINTU KELUAR.
DAN YANG DUDUK DEKAT PINTU
KE LUAR DIANGGAP YANG
PALING TERAKHIR.
d. APABILA DUDUK DI TEMPAT
SUATU JAJARAN ( DARI SISI KE
SISI, ATAU DUDUK BERJAJAR
PADA SUATU GARIS YANG SAMA),
MAKA TEMPAT DI SEBELAH
KANAN DI LUAR ATAU TEMPAT
PALING TENGAH ADALAH
TEMPAT YANG UTAMA
(TERGANTUNG KEADAANNYA).
16. e. BILA ADA DUA ORANG, YANG
KANAN ADALAH YANG UTAMA
(2, 1).
f. BILA ADA TIGA ORANG, YANG
TENGAH ADALAH YANG
PERTAMA (3,1,2).
g. BILA ADA EMPAT ORANG,
URUTANNYA ADALAH (4,2,1,3)
17. h. BILA LIMA ORANG, URUTANNYA
ADALAH (5,3,1,2,4).
i. BILA TERDAPAT ENAM ORANG
ATAU LEBIH, DIEPRGUNAKAN
PRINSIP YANG SAMA, MENURUT
NOMORNYA GENAP ATAU GANJIL.
j. CARA PENEMPATANNYA HARUS
DITETAPKAN TERLEBIH DAHULU
TEMPAT YANG PERTAMA,
KEMUDIAN BARU YANG LAIN.
18. TATA
UPACARA
ATURAN UNTUK
MELAKSANAKAN
UPACARA DALAM
ACARA KENEGARAAN
ATAU ACARA RESMI
20. UPACARA
KENEGARAAN
BERSIFAT KENEGARAAN DIATUR
DAN DILAKSANAKAN SECARA
TERPUSAT DIHADIRI PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN SERTA
PEJABAT NEGARA DAN
UNDANGAN LAINNYA (UU NO. 8
TAHUN 1987 PASAL 1 AYAT (2).
21. UPACARA
RESMI
BERSIFAT RESMI YANG DIATUR DAN
DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH
ATAU LEMBAGA TINGGI NEGARA
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN
FUNGSI TERTENTU DAN DIHADIRI
OLEH PEJABAT NEGARA DAN ATAU
PEJABAT PEMERINTAH SERTA
UNDANGAN LAINNYA (UU NO. 8
TAHUN 1987 PASAL 1 AYAT (3).
22. BENTUK
• UPACARA BENDERA
KENEGARAA/RESMI
• UPACARA BUKAN
BENDERA
KENEGARAAN/RESMI
24. PROTOKOLER
DIPERLUKAN PADA
ACARA
• HARI BESAR NASIONAL
• HARI BESAR KEAGAMAAN
• APEL BENDERA
• PENERIMAAN TAMU NEGARA
• PERTEMUAN KEPALA NEGARA /
PEJABAT PEMERINTAH
• KUNJUNGAN/PERJALAN/PENINJAUAN
• PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA
JABATAN
• PENANDATANGANAN NASKAH
KERJASAMA
• PERESMIAN/PEMBUKAAN GEDUNG
• PERESMIAN PEMBUKAAN SEMINAR,
SIMPOSIUM, DISKUSI, DSB.
25. • PELAYANAN DIPLOMATIK
• RAPAT / PERTEMUAN
• RESEPSI
• PISAH SAMBUT
• UCAPAN SELAMAT
• UCAPAN BELA SUNGKAWA
• DIES NATALIS
• WISUDA SARJANA
• PENGUKUHAN GURU BESAR
• PROMOSI DOKTOR
26. PEDOMAN UMUM
UPACARA
• KELENGKAPAN UPACARA
• PERLENGKAPAN UPACARA
• PERSIAPAN
• PELAKSANAN
27. KELENGKAPAN
UPACARA
• INSPEKTUR UPACARA
• KOMANDAN UPACARA
• PENANGGUNG JAWAB
UPACARA
• PESERTA UPACARA
• PEMBACA NASKAH
• PEMBAWA ACARA
28. PERLENGKAPAN
UPACARA
• TIANG BENDERA DENGAN TALI
• BENDERA KEBANGSAAN
• MIMBAR UPACARA
• NASKAH – NASKAH
• SOUND SYSTEM
• DLL
29. PERSIAPAN
UPACARA
• MENYUSUN ACARA
• MENYUSUN TATA RUANG
• PENGATURAN TEMPAT
• MENETAPKAN JENIS ATAU MACAM
PAKAIAN UPACARA
• MEMBUAT JUKLAK UPACARA ( SIAPA
HARUS BERBUAT APA DAN KAPAN
HARUS BERBUAT).
30. PELAKSANAAN
UPACARA
• PETUGAS PROTOKOL SIAP 1 JAM
SEBELUMNYA
• PENGECEKAN TATA TEMPAT
• PENGECEKAN SOUNDSYSTEM
• PENGECEKAN PERSONAL PELAKSANA
UPACARA
• TATA UPACARA SESUAI PEDOMAN DAN
JUKLAK YANG TELAH DITETAPKAN
• PERLAKUKAN DAN TATA PENGGUNAAN
LAMBANG LAMBANG KEHORMATAN NKRI
31. PENGATURAN
PENGATURAN UPACARA BENDERA
DAN UPACARA BUKAN BENDERA
DALAM ACARA KENEGARAAN /
RESMI DILAKUKAN SESUAI
KETENTUAN KEPROTOKOLAN
YANG MELIPUTI TATA TEMPAT,
TATA UPACARA, TATA
PENGHORMATAN (PP NO. 62
TAHUN 1990).
33. TATA
PENGHORMATAN
ATURAN UNTUK
MELAKSANAKAN
PEMBERIAN HORMAT BAGI
PEJABAT NEGARA, PEJABAT
PEMERINTAH, DAN TOKOH
MASYARAKAT TERTENTU
DALAM ACARA KENEGARAAN
ATAU ACARA RESMI
34. ATURAN TATA
PENGHORMATA
N
• KEDUDUKAN / JABATAN
• BENDERA KEBANGSAAN
• LAGU KEBANGSAAN
• JENAZAH
36. TATA RUANG
PENGATURAN RUANG ATAU
TEMPAT YANG AKAN
DIPERGUNAKAN SEBAGAI
TEMPAT KEGIATAN
SESUAI DENGAN
KETENTUAN DAN JENIS
KEGIATANNYA
37. PENGATURAN TATA
RUANG
• DISESUAIKAN DENGAN
KEBUTUHAN
• PEMASANGAN BENDERA
KEBANGSAAN
• GAMBAR PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN
• LAMBANG GARUDA PANCASILA
• PAPAN NAMA PETUNJUK YANG
DIPERLUKAN
• TATA SUARA MEMADAI SESUAI
RUANG DAN TEMPAT
• TATA LAMPU YANG CUKUP
40. ATURAN TATA
WARKAT
• SIAPKAN DAFTAR TAMU UNDANGAN
• JUMLAH UNDANGAN SESUAIKAN DENGAN
KAPASITAS TEMPAT
• BAKUKAN BENTUK UNDANGAN
• TULIS NAMA TAMU UNDANGAN DENGAN
JELAS DAN BENAR
• TULISKAN PADA UNDANGAN BESERTA
ISTERI/SUAMI ATAU TIDAK
41. • CANTUMKAN KODE UNDANGAN
PADA SAMPUL UNDANGAN
• CANTUMKAN KETENTUAN
MENGENAI PAKAIAN
• TENTUKAN BATAS WAKTU
PENERIMAAN TAMU
• UNDANGAN DIKIRIM DALAM
WAKTU RELATIF TIDAK TERLALU
LAMA DENGAN WAKTU
PELAKSANAAN
43. TATA BUSANA
ATURAN PAKAIAN YANG
HARUS DIKENAKAN PADA
SUATU KEGIATAN
PROTOKOLER BAIK OLEH
PARA PEJABAT UNDANGAN
MAUPUN PELAKSANA
KEGIATAN
44. JENIS TATA
BUSANA
• PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)
• PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)
• PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)
• PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
• PAKAIAN DINAS UPACARA I, II, III
(PDU) UNTUK KALANGAN MILITER
• PAKAIAN RESMI JABATAN
• PAKAIAN NASIONAL ATAU
PAKAIAN RESMI ORGANISASI
• TOGA
55. PROTAP KUNJUNGAN
• KONFIRMASI ACARA
• PENYAMBUTAN RESMI DAERAH
• PENYAMBUTAN/PENERIMAAN
KEDATANGAN
• PERJALAN KE OBYEK WISATA
• VOORRIJDERS/SWEEPER
• PENERIMAAN KEDATANGAN DI OBYEK
• PELAKSANAAN ACARA-ACARA
• PELEPASAN KEBERANGKATAN
• PELAYANAN KUNJUNGAN
56. PELAKSANAAN
KUNJUNGAN
• SATU JAM SEBELUM PERTEMUAN
• ADAKAN KONTAK DENGAN PIHAK
• PEJABAT PROTOKOL PALING SENIOR
MENUNGGU DI TANGGA / PINTU MASUK
GEDUNG
• PEJABAT PENDAMPING SUDAH SIAP
• BILA TAMU TIBA, PROTOKOL MEMBAWA KE
RUANG TAMU BERJALAN DI SISI KIRI TAMU
AGAK KE DEPAN
• PROTOKOL MEMBAWA TURUN KEMBALI
BILA KUNJUNGAN TELAH BERAKHIR
59. PEJABAT / PETUGAS
PROTOKOL
• PAHAM KETENTUAN
PROTOKOLER
• PERCAYA DIRI
• MEMILIKI FEELING DAN
TASTE KUAT (TERAMPIL,
CEKATAN, DAN SENSITIF
TRHDP PERMASALAHAN)
• TELITI DAN TEGAS
60. • CAKAP / GENTLE
• BERBUSANA TEPAT,
WAJAR DAN SERASI
• LUWES
• SANTUN / RAMAH /
COURTESY
• BERKEMAMPUAN
MENGAMBIL KEPUTUSAN
YANG CEPAT
62. SIFAT SIFAT
KHUSUS
•Berdiplomasi sewajarnya
jika perlu
•Senang bekerjasama
dengan orang lain
•Mengetahui bagaimana
cara meminta orang lain
untuk melakukan sesuatu
63. •Pandai menyimpan suatu
rahasia
•Mempunyai daya ingat
yang tinggi
•Tahu bagaimana cara
menolak permintaan
orang lain, tanpa
menyakiti hati orang lain.
68. “seorang Pejabat / petugas
protokol memberikan cermin
pada keadaan
lingkungannya, karena ia
bertugas tak lain bagai
sebuah wajah atau ukuran
kepribadian dari lingkungan
organisasi atau
perusahaannya, bahkan
mencerminkan kepribadian
bangsa dan negaranya”
70. “ HUBUNGAN MANUSIA “
AKAN MENJADI LEBIH BAIK BILAMANA
SETIAP ORANG MENDASARKAN
DIRINYA SELALU SANTUN KOMUNIKASI
: MENGHARGAI ORANG LAIN SECARA
MANUSISAWI SEBAGAI MAKHLUQ
ILAHI, BAIK DALAM BERSIKAP,
BERPENDAPAT, BERBICARA, MAUPUN
SEGALA SESUATU YANG MENYANGKUT
PERIKEHIDUPANNYA SEBAGAI
MANUSIA YANG MENJUNJUNG TINGGI
PERADABAN “