SlideShare a Scribd company logo
1 of 71
PEDOMAN 
DAN 
TATA CARA BAKU 
PROTOKOLER
MOTTO 
“ ACARA BERJALAN 
BAGUS, TAK 
SEORANGPUN INGAT. 
JIKA ADA KESALAHAN 
SEMUA ORANG TAK 
MELUPAKAN. “
LANDASAN HUKUM 
1. UU NO. 8 TAHUN 1987 TTG PROTOKOL 
2. PP NO. 62 TAHUN 1990 TTG KETENTUAN 
PROTOKOL MENGENAI TATA TEMPAT, TATA 
UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN 
3. PP NO. 40 TAHUN 1958 TTG BENDERA 
KEBANGSAAN RI 
4. PP NO. 41 TAHUN 1958 TTG PENGGUNAAN 
BENDERA KEBANGSAAN ASING 
5. PP NO. 42 TAHUN 1958 TTG PANJI DAN 
BENDERA JABATAN 
6. PP NO. 66 TAHUN 1951 TTG LAMBANG 
NEGARA
7. PP NO. 43 TAHUN 1958 TTG PENGGUNAAN 
LAMBANG NEGARA 
8. PP NO. 44 TAHUN 1958 TTG LAGU 
KEBANGSAAN INDONESIA RAYA 
9. KEPRES NO. 18 TAHUN 1972 TTG JENIS-JENIS 
PAKIAN SIPIL 
10. KEPRES NO. 50 TAHUN 1990 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS KEPRES NO. 18 TAHUN 1972 
TTG JENIS-JENIS PAKAIAN SIPIL 
11. KEPRES NO. 10 TAHUN 1986 TTG MUSPIDA 
12. UU NO. 24 TAHUN 2009 TTG BENDERA, 
BAHASA, LAMBANG NEGARA DAN LAGU 
KEBANGSAAN
PENGERTIA 
N SERANGKAIAN ATURAN DALAM 
ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA 
RESMI YANG MELIPUTI ATURAN 
MENGENAI TATA TEMPAT, TATA 
UPACARA, DAN TATA 
PENGHORMATAN KEPADA 
SESEORANG SESUAI DENGAN 
JABATAN DAN / ATAU KEDUDUKAN 
DALAM NEGARA, PEMERINTAH/ 
ATAU MASYARAKAT ( PASAL 1 
AYAT (1) UU NO. 8 TAHUN 1987).
TUJUAN 
AGAR SEMUA KEGIATAN 
BAIK ACARA KENEGARAAN 
ATAU ACARA RESMI 
PEMERINTAHAN 
BISA DILAKSANAKAN 
SECARA SERAGAM, 
TERTIB, LANCAR, DAN 
KHIDMAT 
SESUAI KETENTUAN 
KEPROTOKOLAN
RUANG 
LINGKUP 
–TATA TEMPAT 
–TATA UPACARA 
–TATA PENGHORMATAN 
–TATA RUANG 
–TATA WARKAT 
–TATA BUSANA
TATA 
TEMPAT ATURAN MENGENAI URUTAN 
TEMPAT BAGI PEJABAT 
NEGARA, PEJABAT 
PEMERINTAH, DAN TOKOH 
MASYARAKAT TERTENTU 
DALAM ACARA KENEGARAAN 
ATAU ACARA RESMI
TATA TEMPAT 
YANG DIATUR 
–TATA TEMPAT DUDUK 
–TATA URUTAN MEMASUKI 
KENDARAAN 
–TATA URUTAN 
KEDATANGAN DAN 
KEPERGIAN/PULANG
ATURAN NAIK KENDARAAN 
DARAT, LAUT, UDARA : 
• Yang utama naik dan turun 
lebih dulu 
• Sewaktu berangkat 
kendaraan disiapkan disisi 
kiri (darat) 
• Orang kedua naik mengikuti 
orang pertama, yaitu 
menempati sisi kirinya (darat)
TATA TEMPAT ACARA 
KENEGARAAN 
• PRESIDEN 
• WAKIL PRESIDEN 
• KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA 
• MENTERI NEGARA, PEJABAT SETINGKAT 
MENTERI NEGARA, WAKIL KETUA LEMBAGA 
TINGGI NEGARA, PANGLIMA AB, KEPALA STAF 
ANGGKATAN DAN KAPOLRI 
• KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG, ANGGOTA 
LEMBAGA TINGGI NEGARA, HAKIM AGUNG 
PADA MAHKAMAH AGUNG 
• PIMPINAN LPND DAN PEJABAT PEMERINTAH 
TERTENTU
TATA TEMPAT BAGI 
TOKOH MASYARAKAT 
• MANTAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI PADA URUTAN TATA 
TEMPAT SETELAH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI 
• PERINTIS KEMERDEKAAN PADA URUTAN TEMPAT SETELAH 
KELOMPOK KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA 
• KETUA UMUM PARTAI POLITIK DAN GOLKAR PADA URUTAN TATA 
TEMPAT SETELAH KELOMPOK MENTERI NEGARA 
• PEMILIK TANDA KEHORMATAN RI BERBENTUK BINTANG PADA 
URUTAN TATA TEMPAT SETELAH KELOMPOK KETUA MUDA 
MAHKAMAH AGUNG 
• KETUA MUI, KETUA PGI, KETUA PARISADA HINDU DHARMA, KETUA 
UMAT BUDHA INDONESIA, PADA URUTAN TATA TEMPAT SETELAH 
KELOMPOK PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.
TATA TEMPAT PEJABAT 
DAN TOKO MAS DI 
• GUBERNURD, KAEETRUAA DHPRD 
• PANGDAM, KOMANDAN TERTINGGI 
KESATUAN ANGKATAN DAN POLRI, 
KETUA PENGADILAN TINGGI, 
KEJATI 
• WAKIL GUBERNUR, SEKDA, WAKIL 
KETUA DPRD 
• KAKANWIL DEPARTEMEN / LPND, 
WALIKOTAMADYA, KETUA 
PENGADILAN NEGERI, KEPALA 
KEJAKSAAN NEGERI, KOMNDAN 
RESORT MILITER, TOKOH 
MASYARAKAT TERTENTU DI 
DAERAH
URUTAN TATA TEMPAT 
a. ORANG YANG DIANGGAP 
PALING UTAMA/TERTINGGI 
MEMPUNYAI URUTAN PALING 
DEPAN ATAU MENDAHULUI 
b. BILA DUDUK BERJAJAR, 
YANG DUDUK DISEBELAH 
KANAN ORANG YANG PALING 
UTAMA, DIANGGAP 
MEMPUNYAI KEDUDUKAN 
YANG LEBIH TINGGI 
DARIPADA YANG DUDUK DI 
SEBELAH KIRINYA
c. JIKA DUDUK MENGHADAP MEJA, 
YANG DIANGGAP TEMPAT 
PERTAMA ADALAH YANG 
MENGHADAP PINTU KELUAR. 
DAN YANG DUDUK DEKAT PINTU 
KE LUAR DIANGGAP YANG 
PALING TERAKHIR. 
d. APABILA DUDUK DI TEMPAT 
SUATU JAJARAN ( DARI SISI KE 
SISI, ATAU DUDUK BERJAJAR 
PADA SUATU GARIS YANG SAMA), 
MAKA TEMPAT DI SEBELAH 
KANAN DI LUAR ATAU TEMPAT 
PALING TENGAH ADALAH 
TEMPAT YANG UTAMA 
(TERGANTUNG KEADAANNYA).
e. BILA ADA DUA ORANG, YANG 
KANAN ADALAH YANG UTAMA 
(2, 1). 
f. BILA ADA TIGA ORANG, YANG 
TENGAH ADALAH YANG 
PERTAMA (3,1,2). 
g. BILA ADA EMPAT ORANG, 
URUTANNYA ADALAH (4,2,1,3)
h. BILA LIMA ORANG, URUTANNYA 
ADALAH (5,3,1,2,4). 
i. BILA TERDAPAT ENAM ORANG 
ATAU LEBIH, DIEPRGUNAKAN 
PRINSIP YANG SAMA, MENURUT 
NOMORNYA GENAP ATAU GANJIL. 
j. CARA PENEMPATANNYA HARUS 
DITETAPKAN TERLEBIH DAHULU 
TEMPAT YANG PERTAMA, 
KEMUDIAN BARU YANG LAIN.
TATA 
UPACARA 
ATURAN UNTUK 
MELAKSANAKAN 
UPACARA DALAM 
ACARA KENEGARAAN 
ATAU ACARA RESMI
UPACARA 
•KENEGARAAN 
•RESMI
UPACARA 
KENEGARAAN 
BERSIFAT KENEGARAAN DIATUR 
DAN DILAKSANAKAN SECARA 
TERPUSAT DIHADIRI PRESIDEN 
DAN WAKIL PRESIDEN SERTA 
PEJABAT NEGARA DAN 
UNDANGAN LAINNYA (UU NO. 8 
TAHUN 1987 PASAL 1 AYAT (2).
UPACARA 
RESMI 
BERSIFAT RESMI YANG DIATUR DAN 
DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH 
ATAU LEMBAGA TINGGI NEGARA 
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN 
FUNGSI TERTENTU DAN DIHADIRI 
OLEH PEJABAT NEGARA DAN ATAU 
PEJABAT PEMERINTAH SERTA 
UNDANGAN LAINNYA (UU NO. 8 
TAHUN 1987 PASAL 1 AYAT (3).
BENTUK 
• UPACARA BENDERA 
KENEGARAA/RESMI 
• UPACARA BUKAN 
BENDERA 
KENEGARAAN/RESMI
SYARAT 
PELAKSANAAN 
UPACARA 
• BENDERA KEBANGSAAN 
• LAGU KEBANGSAAN 
• PAKAIAN UPACARA
PROTOKOLER 
DIPERLUKAN PADA 
ACARA 
• HARI BESAR NASIONAL 
• HARI BESAR KEAGAMAAN 
• APEL BENDERA 
• PENERIMAAN TAMU NEGARA 
• PERTEMUAN KEPALA NEGARA / 
PEJABAT PEMERINTAH 
• KUNJUNGAN/PERJALAN/PENINJAUAN 
• PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA 
JABATAN 
• PENANDATANGANAN NASKAH 
KERJASAMA 
• PERESMIAN/PEMBUKAAN GEDUNG 
• PERESMIAN PEMBUKAAN SEMINAR, 
SIMPOSIUM, DISKUSI, DSB.
• PELAYANAN DIPLOMATIK 
• RAPAT / PERTEMUAN 
• RESEPSI 
• PISAH SAMBUT 
• UCAPAN SELAMAT 
• UCAPAN BELA SUNGKAWA 
• DIES NATALIS 
• WISUDA SARJANA 
• PENGUKUHAN GURU BESAR 
• PROMOSI DOKTOR
PEDOMAN UMUM 
UPACARA 
• KELENGKAPAN UPACARA 
• PERLENGKAPAN UPACARA 
• PERSIAPAN 
• PELAKSANAN
KELENGKAPAN 
UPACARA 
• INSPEKTUR UPACARA 
• KOMANDAN UPACARA 
• PENANGGUNG JAWAB 
UPACARA 
• PESERTA UPACARA 
• PEMBACA NASKAH 
• PEMBAWA ACARA
PERLENGKAPAN 
UPACARA 
• TIANG BENDERA DENGAN TALI 
• BENDERA KEBANGSAAN 
• MIMBAR UPACARA 
• NASKAH – NASKAH 
• SOUND SYSTEM 
• DLL
PERSIAPAN 
UPACARA 
• MENYUSUN ACARA 
• MENYUSUN TATA RUANG 
• PENGATURAN TEMPAT 
• MENETAPKAN JENIS ATAU MACAM 
PAKAIAN UPACARA 
• MEMBUAT JUKLAK UPACARA ( SIAPA 
HARUS BERBUAT APA DAN KAPAN 
HARUS BERBUAT).
PELAKSANAAN 
UPACARA 
• PETUGAS PROTOKOL SIAP 1 JAM 
SEBELUMNYA 
• PENGECEKAN TATA TEMPAT 
• PENGECEKAN SOUNDSYSTEM 
• PENGECEKAN PERSONAL PELAKSANA 
UPACARA 
• TATA UPACARA SESUAI PEDOMAN DAN 
JUKLAK YANG TELAH DITETAPKAN 
• PERLAKUKAN DAN TATA PENGGUNAAN 
LAMBANG LAMBANG KEHORMATAN NKRI
PENGATURAN 
PENGATURAN UPACARA BENDERA 
DAN UPACARA BUKAN BENDERA 
DALAM ACARA KENEGARAAN / 
RESMI DILAKUKAN SESUAI 
KETENTUAN KEPROTOKOLAN 
YANG MELIPUTI TATA TEMPAT, 
TATA UPACARA, TATA 
PENGHORMATAN (PP NO. 62 
TAHUN 1990).
TATA 
PENGHORMAT 
AN
TATA 
PENGHORMATAN 
ATURAN UNTUK 
MELAKSANAKAN 
PEMBERIAN HORMAT BAGI 
PEJABAT NEGARA, PEJABAT 
PEMERINTAH, DAN TOKOH 
MASYARAKAT TERTENTU 
DALAM ACARA KENEGARAAN 
ATAU ACARA RESMI
ATURAN TATA 
PENGHORMATA 
N 
• KEDUDUKAN / JABATAN 
• BENDERA KEBANGSAAN 
• LAGU KEBANGSAAN 
• JENAZAH
TATA 
RUANG
TATA RUANG 
PENGATURAN RUANG ATAU 
TEMPAT YANG AKAN 
DIPERGUNAKAN SEBAGAI 
TEMPAT KEGIATAN 
SESUAI DENGAN 
KETENTUAN DAN JENIS 
KEGIATANNYA
PENGATURAN TATA 
RUANG 
• DISESUAIKAN DENGAN 
KEBUTUHAN 
• PEMASANGAN BENDERA 
KEBANGSAAN 
• GAMBAR PRESIDEN DAN WAKIL 
PRESIDEN 
• LAMBANG GARUDA PANCASILA 
• PAPAN NAMA PETUNJUK YANG 
DIPERLUKAN 
• TATA SUARA MEMADAI SESUAI 
RUANG DAN TEMPAT 
• TATA LAMPU YANG CUKUP
TATA 
WARKAT
TATA 
WARKAT 
PENGATURAN 
MENGENAI UNDANGAN 
YANG AKAN 
DIKIRIMKAN SESUAI 
KEGIATAN
ATURAN TATA 
WARKAT 
• SIAPKAN DAFTAR TAMU UNDANGAN 
• JUMLAH UNDANGAN SESUAIKAN DENGAN 
KAPASITAS TEMPAT 
• BAKUKAN BENTUK UNDANGAN 
• TULIS NAMA TAMU UNDANGAN DENGAN 
JELAS DAN BENAR 
• TULISKAN PADA UNDANGAN BESERTA 
ISTERI/SUAMI ATAU TIDAK
• CANTUMKAN KODE UNDANGAN 
PADA SAMPUL UNDANGAN 
• CANTUMKAN KETENTUAN 
MENGENAI PAKAIAN 
• TENTUKAN BATAS WAKTU 
PENERIMAAN TAMU 
• UNDANGAN DIKIRIM DALAM 
WAKTU RELATIF TIDAK TERLALU 
LAMA DENGAN WAKTU 
PELAKSANAAN
TATA 
BUSANA
TATA BUSANA 
ATURAN PAKAIAN YANG 
HARUS DIKENAKAN PADA 
SUATU KEGIATAN 
PROTOKOLER BAIK OLEH 
PARA PEJABAT UNDANGAN 
MAUPUN PELAKSANA 
KEGIATAN
JENIS TATA 
BUSANA 
• PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) 
• PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) 
• PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) 
• PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) 
• PAKAIAN DINAS UPACARA I, II, III 
(PDU) UNTUK KALANGAN MILITER 
• PAKAIAN RESMI JABATAN 
• PAKAIAN NASIONAL ATAU 
PAKAIAN RESMI ORGANISASI 
• TOGA
CONTOH 
TATA 
BUSANA
?
BREAK
PROTOKOLER 
KUNJUNGAN
PROTAP KUNJUNGAN 
• KONFIRMASI ACARA 
• PENYAMBUTAN RESMI DAERAH 
• PENYAMBUTAN/PENERIMAAN 
KEDATANGAN 
• PERJALAN KE OBYEK WISATA 
• VOORRIJDERS/SWEEPER 
• PENERIMAAN KEDATANGAN DI OBYEK 
• PELAKSANAAN ACARA-ACARA 
• PELEPASAN KEBERANGKATAN 
• PELAYANAN KUNJUNGAN
PELAKSANAAN 
KUNJUNGAN 
• SATU JAM SEBELUM PERTEMUAN 
• ADAKAN KONTAK DENGAN PIHAK 
• PEJABAT PROTOKOL PALING SENIOR 
MENUNGGU DI TANGGA / PINTU MASUK 
GEDUNG 
• PEJABAT PENDAMPING SUDAH SIAP 
• BILA TAMU TIBA, PROTOKOL MEMBAWA KE 
RUANG TAMU BERJALAN DI SISI KIRI TAMU 
AGAK KE DEPAN 
• PROTOKOL MEMBAWA TURUN KEMBALI 
BILA KUNJUNGAN TELAH BERAKHIR
BESAR 
TANGGUNG JAWAB 
PEJABAT 
PROTOKOL
KARENA 
ITU……..
PEJABAT / PETUGAS 
PROTOKOL 
• PAHAM KETENTUAN 
PROTOKOLER 
• PERCAYA DIRI 
• MEMILIKI FEELING DAN 
TASTE KUAT (TERAMPIL, 
CEKATAN, DAN SENSITIF 
TRHDP PERMASALAHAN) 
• TELITI DAN TEGAS
• CAKAP / GENTLE 
• BERBUSANA TEPAT, 
WAJAR DAN SERASI 
• LUWES 
• SANTUN / RAMAH / 
COURTESY 
• BERKEMAMPUAN 
MENGAMBIL KEPUTUSAN 
YANG CEPAT
PERLU 
DIMILIKI …..
SIFAT SIFAT 
KHUSUS 
•Berdiplomasi sewajarnya 
jika perlu 
•Senang bekerjasama 
dengan orang lain 
•Mengetahui bagaimana 
cara meminta orang lain 
untuk melakukan sesuatu
•Pandai menyimpan suatu 
rahasia 
•Mempunyai daya ingat 
yang tinggi 
•Tahu bagaimana cara 
menolak permintaan 
orang lain, tanpa 
menyakiti hati orang lain.
DITAMBAH….
SIKAP
“TO DO THE RIGHT 
THING AT THE 
RIGHT MOMENT AT 
THE RIGHT PLACE”
KENAPA….?
“seorang Pejabat / petugas 
protokol memberikan cermin 
pada keadaan 
lingkungannya, karena ia 
bertugas tak lain bagai 
sebuah wajah atau ukuran 
kepribadian dari lingkungan 
organisasi atau 
perusahaannya, bahkan 
mencerminkan kepribadian 
bangsa dan negaranya”
SEBUAH…. 
RENUNGAN
“ HUBUNGAN MANUSIA “ 
AKAN MENJADI LEBIH BAIK BILAMANA 
SETIAP ORANG MENDASARKAN 
DIRINYA SELALU SANTUN KOMUNIKASI 
: MENGHARGAI ORANG LAIN SECARA 
MANUSISAWI SEBAGAI MAKHLUQ 
ILAHI, BAIK DALAM BERSIKAP, 
BERPENDAPAT, BERBICARA, MAUPUN 
SEGALA SESUATU YANG MENYANGKUT 
PERIKEHIDUPANNYA SEBAGAI 
MANUSIA YANG MENJUNJUNG TINGGI 
PERADABAN “
TERIMA KASIH 
SAMPAI JUMPA 
SAYONARA

More Related Content

What's hot

Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahMassaputro Delly TP
 
Tata upacara bendera 2
Tata upacara bendera 2Tata upacara bendera 2
Tata upacara bendera 2smpn4
 
contoh Berita acara pilkades
contoh Berita acara pilkadescontoh Berita acara pilkades
contoh Berita acara pilkadesWanTsunami
 
Manajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikManajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPMRencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPMSyahroni Ateng Syafrudin
 
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemiluKredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemiluElection Commision
 
Pentingnya strategi pencapaian standar pelayanan minimal (spm
Pentingnya strategi pencapaian standar pelayanan minimal (spmPentingnya strategi pencapaian standar pelayanan minimal (spm
Pentingnya strategi pencapaian standar pelayanan minimal (spmPujiatmo Subarkah
 
Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
Tata Naskah Dinas Pemerintahan DesaTata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desasuharman musa
 
Potensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedPotensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedAhsanul Minan
 
Pengawasan Logistik Pemilu
Pengawasan Logistik PemiluPengawasan Logistik Pemilu
Pengawasan Logistik PemiluAhsanul Minan
 
Job description panitia wisuda 2015
Job description panitia wisuda 2015Job description panitia wisuda 2015
Job description panitia wisuda 2015sukur basuki
 
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxPPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
 
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 pptLorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 pptAniMaseri
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritRidho Fitrah Hyzkia
 
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxMATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxJubair13
 

What's hot (20)

Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
 
Tata upacara bendera 2
Tata upacara bendera 2Tata upacara bendera 2
Tata upacara bendera 2
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
 
contoh Berita acara pilkades
contoh Berita acara pilkadescontoh Berita acara pilkades
contoh Berita acara pilkades
 
Manajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikManajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor Publik
 
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPMRencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
 
Rbpmp modul 3
Rbpmp modul 3Rbpmp modul 3
Rbpmp modul 3
 
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemiluKredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
 
Pentingnya strategi pencapaian standar pelayanan minimal (spm
Pentingnya strategi pencapaian standar pelayanan minimal (spmPentingnya strategi pencapaian standar pelayanan minimal (spm
Pentingnya strategi pencapaian standar pelayanan minimal (spm
 
Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
Tata Naskah Dinas Pemerintahan DesaTata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
 
Protokoler
ProtokolerProtokoler
Protokoler
 
Tahapan pilkades
Tahapan pilkadesTahapan pilkades
Tahapan pilkades
 
Potensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedPotensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updated
 
Pengawasan Logistik Pemilu
Pengawasan Logistik PemiluPengawasan Logistik Pemilu
Pengawasan Logistik Pemilu
 
Job description panitia wisuda 2015
Job description panitia wisuda 2015Job description panitia wisuda 2015
Job description panitia wisuda 2015
 
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxPPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
 
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 pptLorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 ppt
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
Presentasi perjadin final
Presentasi perjadin finalPresentasi perjadin final
Presentasi perjadin final
 
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxMATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
 

Similar to PROTOKOL PEDOMAN

Pengertian Keprotokolan
Pengertian Keprotokolan Pengertian Keprotokolan
Pengertian Keprotokolan Uswatun Nisa
 
PENGURUSAN_MAJLIS_DAN_PROTOKOL.pptx
PENGURUSAN_MAJLIS_DAN_PROTOKOL.pptxPENGURUSAN_MAJLIS_DAN_PROTOKOL.pptx
PENGURUSAN_MAJLIS_DAN_PROTOKOL.pptxHeartPeace1
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahArdi Susanto
 
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalTugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalRadenMas Ahmad Spaer
 
WAWASAN KEBANGSAAN.pdf
WAWASAN KEBANGSAAN.pdfWAWASAN KEBANGSAAN.pdf
WAWASAN KEBANGSAAN.pdfMulLiberty
 
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.ppt
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1   2021.ppthukum acara pidana to unsur, pert ke 1   2021.ppt
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.pptSolidSnake18
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahArdi Susanto
 
pengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.pptpengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.pptssuserbb0b09
 
13 wawasan-kebangsaan-gol-i-ii
13 wawasan-kebangsaan-gol-i-ii13 wawasan-kebangsaan-gol-i-ii
13 wawasan-kebangsaan-gol-i-iiHIMTI
 
Materi regulasi di desa 2018
Materi regulasi di desa 2018Materi regulasi di desa 2018
Materi regulasi di desa 2018Ardi Susanto
 
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif DaerahPeran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif DaerahDeddy Supriady Bratakusumah
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahOswar Mungkasa
 
Bahan kuliah presentasi
Bahan kuliah presentasiBahan kuliah presentasi
Bahan kuliah presentasiTedi Harun
 

Similar to PROTOKOL PEDOMAN (20)

Pengertian Keprotokolan
Pengertian Keprotokolan Pengertian Keprotokolan
Pengertian Keprotokolan
 
PENGURUSAN_MAJLIS_DAN_PROTOKOL.pptx
PENGURUSAN_MAJLIS_DAN_PROTOKOL.pptxPENGURUSAN_MAJLIS_DAN_PROTOKOL.pptx
PENGURUSAN_MAJLIS_DAN_PROTOKOL.pptx
 
Peran Legislatif Daerah
Peran Legislatif DaerahPeran Legislatif Daerah
Peran Legislatif Daerah
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum Daerah
 
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalTugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
 
Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa
Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desaPokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa
Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa
 
Polstranas mardoto
Polstranas mardotoPolstranas mardoto
Polstranas mardoto
 
WAWASAN KEBANGSAAN.pdf
WAWASAN KEBANGSAAN.pdfWAWASAN KEBANGSAAN.pdf
WAWASAN KEBANGSAAN.pdf
 
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.ppt
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1   2021.ppthukum acara pidana to unsur, pert ke 1   2021.ppt
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.ppt
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
 
pengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.pptpengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.ppt
 
pengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.pptpengantar_p-pkn_1.ppt
pengantar_p-pkn_1.ppt
 
13 wawasan-kebangsaan-gol-i-ii
13 wawasan-kebangsaan-gol-i-ii13 wawasan-kebangsaan-gol-i-ii
13 wawasan-kebangsaan-gol-i-ii
 
Kemendagri indonesia anti korupsi forum 2014
Kemendagri indonesia anti korupsi forum 2014Kemendagri indonesia anti korupsi forum 2014
Kemendagri indonesia anti korupsi forum 2014
 
Materi regulasi di desa 2018
Materi regulasi di desa 2018Materi regulasi di desa 2018
Materi regulasi di desa 2018
 
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif DaerahPeran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
 
Bahan kuliah presentasi
Bahan kuliah presentasiBahan kuliah presentasi
Bahan kuliah presentasi
 
Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014
 
Kewenangan Pelabuhan
Kewenangan PelabuhanKewenangan Pelabuhan
Kewenangan Pelabuhan
 

Recently uploaded

Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfandriasyulianto57
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptssuser940815
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptTaufikFadhilah
 
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptxMata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptxoperatorsttmamasa
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfHeriyantoHeriyanto44
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf
 
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimAsi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimNodd Nittong
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxjohan effendi
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanssuserc81826
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaruSilvanaAyu
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku                       (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku                       (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...Riyan Hidayatullah
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfwaktinisayunw93
 
1.3.a.8 KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf
1.3.a.8  KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf1.3.a.8  KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf
1.3.a.8 KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdfHeriyantoHeriyanto44
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunnhsani2006
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Abdiera
 
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuKarticha
 
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.docSilabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.docNurulAiniFirdasari1
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaAbdiera
 

Recently uploaded (20)

Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
 
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptxMata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
 
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimAsi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku                       (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku                       (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
 
1.3.a.8 KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf
1.3.a.8  KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf1.3.a.8  KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf
1.3.a.8 KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
 
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
 
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.docSilabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 

PROTOKOL PEDOMAN

  • 1. PEDOMAN DAN TATA CARA BAKU PROTOKOLER
  • 2. MOTTO “ ACARA BERJALAN BAGUS, TAK SEORANGPUN INGAT. JIKA ADA KESALAHAN SEMUA ORANG TAK MELUPAKAN. “
  • 3. LANDASAN HUKUM 1. UU NO. 8 TAHUN 1987 TTG PROTOKOL 2. PP NO. 62 TAHUN 1990 TTG KETENTUAN PROTOKOL MENGENAI TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN 3. PP NO. 40 TAHUN 1958 TTG BENDERA KEBANGSAAN RI 4. PP NO. 41 TAHUN 1958 TTG PENGGUNAAN BENDERA KEBANGSAAN ASING 5. PP NO. 42 TAHUN 1958 TTG PANJI DAN BENDERA JABATAN 6. PP NO. 66 TAHUN 1951 TTG LAMBANG NEGARA
  • 4. 7. PP NO. 43 TAHUN 1958 TTG PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA 8. PP NO. 44 TAHUN 1958 TTG LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA 9. KEPRES NO. 18 TAHUN 1972 TTG JENIS-JENIS PAKIAN SIPIL 10. KEPRES NO. 50 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPRES NO. 18 TAHUN 1972 TTG JENIS-JENIS PAKAIAN SIPIL 11. KEPRES NO. 10 TAHUN 1986 TTG MUSPIDA 12. UU NO. 24 TAHUN 2009 TTG BENDERA, BAHASA, LAMBANG NEGARA DAN LAGU KEBANGSAAN
  • 5. PENGERTIA N SERANGKAIAN ATURAN DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI YANG MELIPUTI ATURAN MENGENAI TATA TEMPAT, TATA UPACARA, DAN TATA PENGHORMATAN KEPADA SESEORANG SESUAI DENGAN JABATAN DAN / ATAU KEDUDUKAN DALAM NEGARA, PEMERINTAH/ ATAU MASYARAKAT ( PASAL 1 AYAT (1) UU NO. 8 TAHUN 1987).
  • 6. TUJUAN AGAR SEMUA KEGIATAN BAIK ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI PEMERINTAHAN BISA DILAKSANAKAN SECARA SERAGAM, TERTIB, LANCAR, DAN KHIDMAT SESUAI KETENTUAN KEPROTOKOLAN
  • 7. RUANG LINGKUP –TATA TEMPAT –TATA UPACARA –TATA PENGHORMATAN –TATA RUANG –TATA WARKAT –TATA BUSANA
  • 8. TATA TEMPAT ATURAN MENGENAI URUTAN TEMPAT BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH, DAN TOKOH MASYARAKAT TERTENTU DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI
  • 9. TATA TEMPAT YANG DIATUR –TATA TEMPAT DUDUK –TATA URUTAN MEMASUKI KENDARAAN –TATA URUTAN KEDATANGAN DAN KEPERGIAN/PULANG
  • 10. ATURAN NAIK KENDARAAN DARAT, LAUT, UDARA : • Yang utama naik dan turun lebih dulu • Sewaktu berangkat kendaraan disiapkan disisi kiri (darat) • Orang kedua naik mengikuti orang pertama, yaitu menempati sisi kirinya (darat)
  • 11. TATA TEMPAT ACARA KENEGARAAN • PRESIDEN • WAKIL PRESIDEN • KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA • MENTERI NEGARA, PEJABAT SETINGKAT MENTERI NEGARA, WAKIL KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA, PANGLIMA AB, KEPALA STAF ANGGKATAN DAN KAPOLRI • KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG, ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG • PIMPINAN LPND DAN PEJABAT PEMERINTAH TERTENTU
  • 12. TATA TEMPAT BAGI TOKOH MASYARAKAT • MANTAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI PADA URUTAN TATA TEMPAT SETELAH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI • PERINTIS KEMERDEKAAN PADA URUTAN TEMPAT SETELAH KELOMPOK KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA • KETUA UMUM PARTAI POLITIK DAN GOLKAR PADA URUTAN TATA TEMPAT SETELAH KELOMPOK MENTERI NEGARA • PEMILIK TANDA KEHORMATAN RI BERBENTUK BINTANG PADA URUTAN TATA TEMPAT SETELAH KELOMPOK KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG • KETUA MUI, KETUA PGI, KETUA PARISADA HINDU DHARMA, KETUA UMAT BUDHA INDONESIA, PADA URUTAN TATA TEMPAT SETELAH KELOMPOK PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.
  • 13. TATA TEMPAT PEJABAT DAN TOKO MAS DI • GUBERNURD, KAEETRUAA DHPRD • PANGDAM, KOMANDAN TERTINGGI KESATUAN ANGKATAN DAN POLRI, KETUA PENGADILAN TINGGI, KEJATI • WAKIL GUBERNUR, SEKDA, WAKIL KETUA DPRD • KAKANWIL DEPARTEMEN / LPND, WALIKOTAMADYA, KETUA PENGADILAN NEGERI, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI, KOMNDAN RESORT MILITER, TOKOH MASYARAKAT TERTENTU DI DAERAH
  • 14. URUTAN TATA TEMPAT a. ORANG YANG DIANGGAP PALING UTAMA/TERTINGGI MEMPUNYAI URUTAN PALING DEPAN ATAU MENDAHULUI b. BILA DUDUK BERJAJAR, YANG DUDUK DISEBELAH KANAN ORANG YANG PALING UTAMA, DIANGGAP MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG LEBIH TINGGI DARIPADA YANG DUDUK DI SEBELAH KIRINYA
  • 15. c. JIKA DUDUK MENGHADAP MEJA, YANG DIANGGAP TEMPAT PERTAMA ADALAH YANG MENGHADAP PINTU KELUAR. DAN YANG DUDUK DEKAT PINTU KE LUAR DIANGGAP YANG PALING TERAKHIR. d. APABILA DUDUK DI TEMPAT SUATU JAJARAN ( DARI SISI KE SISI, ATAU DUDUK BERJAJAR PADA SUATU GARIS YANG SAMA), MAKA TEMPAT DI SEBELAH KANAN DI LUAR ATAU TEMPAT PALING TENGAH ADALAH TEMPAT YANG UTAMA (TERGANTUNG KEADAANNYA).
  • 16. e. BILA ADA DUA ORANG, YANG KANAN ADALAH YANG UTAMA (2, 1). f. BILA ADA TIGA ORANG, YANG TENGAH ADALAH YANG PERTAMA (3,1,2). g. BILA ADA EMPAT ORANG, URUTANNYA ADALAH (4,2,1,3)
  • 17. h. BILA LIMA ORANG, URUTANNYA ADALAH (5,3,1,2,4). i. BILA TERDAPAT ENAM ORANG ATAU LEBIH, DIEPRGUNAKAN PRINSIP YANG SAMA, MENURUT NOMORNYA GENAP ATAU GANJIL. j. CARA PENEMPATANNYA HARUS DITETAPKAN TERLEBIH DAHULU TEMPAT YANG PERTAMA, KEMUDIAN BARU YANG LAIN.
  • 18. TATA UPACARA ATURAN UNTUK MELAKSANAKAN UPACARA DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI
  • 20. UPACARA KENEGARAAN BERSIFAT KENEGARAAN DIATUR DAN DILAKSANAKAN SECARA TERPUSAT DIHADIRI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PEJABAT NEGARA DAN UNDANGAN LAINNYA (UU NO. 8 TAHUN 1987 PASAL 1 AYAT (2).
  • 21. UPACARA RESMI BERSIFAT RESMI YANG DIATUR DAN DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH ATAU LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI TERTENTU DAN DIHADIRI OLEH PEJABAT NEGARA DAN ATAU PEJABAT PEMERINTAH SERTA UNDANGAN LAINNYA (UU NO. 8 TAHUN 1987 PASAL 1 AYAT (3).
  • 22. BENTUK • UPACARA BENDERA KENEGARAA/RESMI • UPACARA BUKAN BENDERA KENEGARAAN/RESMI
  • 23. SYARAT PELAKSANAAN UPACARA • BENDERA KEBANGSAAN • LAGU KEBANGSAAN • PAKAIAN UPACARA
  • 24. PROTOKOLER DIPERLUKAN PADA ACARA • HARI BESAR NASIONAL • HARI BESAR KEAGAMAAN • APEL BENDERA • PENERIMAAN TAMU NEGARA • PERTEMUAN KEPALA NEGARA / PEJABAT PEMERINTAH • KUNJUNGAN/PERJALAN/PENINJAUAN • PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN • PENANDATANGANAN NASKAH KERJASAMA • PERESMIAN/PEMBUKAAN GEDUNG • PERESMIAN PEMBUKAAN SEMINAR, SIMPOSIUM, DISKUSI, DSB.
  • 25. • PELAYANAN DIPLOMATIK • RAPAT / PERTEMUAN • RESEPSI • PISAH SAMBUT • UCAPAN SELAMAT • UCAPAN BELA SUNGKAWA • DIES NATALIS • WISUDA SARJANA • PENGUKUHAN GURU BESAR • PROMOSI DOKTOR
  • 26. PEDOMAN UMUM UPACARA • KELENGKAPAN UPACARA • PERLENGKAPAN UPACARA • PERSIAPAN • PELAKSANAN
  • 27. KELENGKAPAN UPACARA • INSPEKTUR UPACARA • KOMANDAN UPACARA • PENANGGUNG JAWAB UPACARA • PESERTA UPACARA • PEMBACA NASKAH • PEMBAWA ACARA
  • 28. PERLENGKAPAN UPACARA • TIANG BENDERA DENGAN TALI • BENDERA KEBANGSAAN • MIMBAR UPACARA • NASKAH – NASKAH • SOUND SYSTEM • DLL
  • 29. PERSIAPAN UPACARA • MENYUSUN ACARA • MENYUSUN TATA RUANG • PENGATURAN TEMPAT • MENETAPKAN JENIS ATAU MACAM PAKAIAN UPACARA • MEMBUAT JUKLAK UPACARA ( SIAPA HARUS BERBUAT APA DAN KAPAN HARUS BERBUAT).
  • 30. PELAKSANAAN UPACARA • PETUGAS PROTOKOL SIAP 1 JAM SEBELUMNYA • PENGECEKAN TATA TEMPAT • PENGECEKAN SOUNDSYSTEM • PENGECEKAN PERSONAL PELAKSANA UPACARA • TATA UPACARA SESUAI PEDOMAN DAN JUKLAK YANG TELAH DITETAPKAN • PERLAKUKAN DAN TATA PENGGUNAAN LAMBANG LAMBANG KEHORMATAN NKRI
  • 31. PENGATURAN PENGATURAN UPACARA BENDERA DAN UPACARA BUKAN BENDERA DALAM ACARA KENEGARAAN / RESMI DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN KEPROTOKOLAN YANG MELIPUTI TATA TEMPAT, TATA UPACARA, TATA PENGHORMATAN (PP NO. 62 TAHUN 1990).
  • 33. TATA PENGHORMATAN ATURAN UNTUK MELAKSANAKAN PEMBERIAN HORMAT BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH, DAN TOKOH MASYARAKAT TERTENTU DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI
  • 34. ATURAN TATA PENGHORMATA N • KEDUDUKAN / JABATAN • BENDERA KEBANGSAAN • LAGU KEBANGSAAN • JENAZAH
  • 36. TATA RUANG PENGATURAN RUANG ATAU TEMPAT YANG AKAN DIPERGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT KEGIATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN JENIS KEGIATANNYA
  • 37. PENGATURAN TATA RUANG • DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN • PEMASANGAN BENDERA KEBANGSAAN • GAMBAR PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN • LAMBANG GARUDA PANCASILA • PAPAN NAMA PETUNJUK YANG DIPERLUKAN • TATA SUARA MEMADAI SESUAI RUANG DAN TEMPAT • TATA LAMPU YANG CUKUP
  • 39. TATA WARKAT PENGATURAN MENGENAI UNDANGAN YANG AKAN DIKIRIMKAN SESUAI KEGIATAN
  • 40. ATURAN TATA WARKAT • SIAPKAN DAFTAR TAMU UNDANGAN • JUMLAH UNDANGAN SESUAIKAN DENGAN KAPASITAS TEMPAT • BAKUKAN BENTUK UNDANGAN • TULIS NAMA TAMU UNDANGAN DENGAN JELAS DAN BENAR • TULISKAN PADA UNDANGAN BESERTA ISTERI/SUAMI ATAU TIDAK
  • 41. • CANTUMKAN KODE UNDANGAN PADA SAMPUL UNDANGAN • CANTUMKAN KETENTUAN MENGENAI PAKAIAN • TENTUKAN BATAS WAKTU PENERIMAAN TAMU • UNDANGAN DIKIRIM DALAM WAKTU RELATIF TIDAK TERLALU LAMA DENGAN WAKTU PELAKSANAAN
  • 43. TATA BUSANA ATURAN PAKAIAN YANG HARUS DIKENAKAN PADA SUATU KEGIATAN PROTOKOLER BAIK OLEH PARA PEJABAT UNDANGAN MAUPUN PELAKSANA KEGIATAN
  • 44. JENIS TATA BUSANA • PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) • PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) • PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) • PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) • PAKAIAN DINAS UPACARA I, II, III (PDU) UNTUK KALANGAN MILITER • PAKAIAN RESMI JABATAN • PAKAIAN NASIONAL ATAU PAKAIAN RESMI ORGANISASI • TOGA
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49.
  • 50.
  • 51.
  • 52. ?
  • 53. BREAK
  • 55. PROTAP KUNJUNGAN • KONFIRMASI ACARA • PENYAMBUTAN RESMI DAERAH • PENYAMBUTAN/PENERIMAAN KEDATANGAN • PERJALAN KE OBYEK WISATA • VOORRIJDERS/SWEEPER • PENERIMAAN KEDATANGAN DI OBYEK • PELAKSANAAN ACARA-ACARA • PELEPASAN KEBERANGKATAN • PELAYANAN KUNJUNGAN
  • 56. PELAKSANAAN KUNJUNGAN • SATU JAM SEBELUM PERTEMUAN • ADAKAN KONTAK DENGAN PIHAK • PEJABAT PROTOKOL PALING SENIOR MENUNGGU DI TANGGA / PINTU MASUK GEDUNG • PEJABAT PENDAMPING SUDAH SIAP • BILA TAMU TIBA, PROTOKOL MEMBAWA KE RUANG TAMU BERJALAN DI SISI KIRI TAMU AGAK KE DEPAN • PROTOKOL MEMBAWA TURUN KEMBALI BILA KUNJUNGAN TELAH BERAKHIR
  • 57. BESAR TANGGUNG JAWAB PEJABAT PROTOKOL
  • 59. PEJABAT / PETUGAS PROTOKOL • PAHAM KETENTUAN PROTOKOLER • PERCAYA DIRI • MEMILIKI FEELING DAN TASTE KUAT (TERAMPIL, CEKATAN, DAN SENSITIF TRHDP PERMASALAHAN) • TELITI DAN TEGAS
  • 60. • CAKAP / GENTLE • BERBUSANA TEPAT, WAJAR DAN SERASI • LUWES • SANTUN / RAMAH / COURTESY • BERKEMAMPUAN MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG CEPAT
  • 62. SIFAT SIFAT KHUSUS •Berdiplomasi sewajarnya jika perlu •Senang bekerjasama dengan orang lain •Mengetahui bagaimana cara meminta orang lain untuk melakukan sesuatu
  • 63. •Pandai menyimpan suatu rahasia •Mempunyai daya ingat yang tinggi •Tahu bagaimana cara menolak permintaan orang lain, tanpa menyakiti hati orang lain.
  • 65. SIKAP
  • 66. “TO DO THE RIGHT THING AT THE RIGHT MOMENT AT THE RIGHT PLACE”
  • 68. “seorang Pejabat / petugas protokol memberikan cermin pada keadaan lingkungannya, karena ia bertugas tak lain bagai sebuah wajah atau ukuran kepribadian dari lingkungan organisasi atau perusahaannya, bahkan mencerminkan kepribadian bangsa dan negaranya”
  • 70. “ HUBUNGAN MANUSIA “ AKAN MENJADI LEBIH BAIK BILAMANA SETIAP ORANG MENDASARKAN DIRINYA SELALU SANTUN KOMUNIKASI : MENGHARGAI ORANG LAIN SECARA MANUSISAWI SEBAGAI MAKHLUQ ILAHI, BAIK DALAM BERSIKAP, BERPENDAPAT, BERBICARA, MAUPUN SEGALA SESUATU YANG MENYANGKUT PERIKEHIDUPANNYA SEBAGAI MANUSIA YANG MENJUNJUNG TINGGI PERADABAN “
  • 71. TERIMA KASIH SAMPAI JUMPA SAYONARA