Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
Syahwat kekuasaan di garut by mustafa fatah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Syahwat kekuasaan di garut by mustafa fatah

  • 2,990 views
Published

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,990
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
34
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. SYAHWAT KEKUASAAN DI GARUT Kata Pengantar Kabupaten Garut kerap disebut-sebut sebagai miniaturpolitik di Jawa Barat. Tidak heran, jika banyak kalangan datangberguru ke Garut. Dalam banyak hal Kabupaten Garut memangunik dan menarik. Sebagai daerah yang berkatagori tertinggal,ternyata sangat dinamis namun sarat intrik dan konflikkepentingan. Penulis yang sejak tahun 1983 berprofesi sebagaiwartawan, banyak mencatat hiruk pikuknya dinamikaperpolitikan di wilayah Kabupaten Garut. Dari catatan secaraumum melalui penulusuran, dan catatan khusus karena penulissering masuk ke wilayah kekuasaan mencoba menuangkannyadalam sebuah buku yang diberi judul“SYAHWAT KEKUASAAN DI GARUT”. Buku tersebut penulis berharap memberi gambaran,bahwa betapa Kabupaten Garut yang unik dan menarik tidakmau beranjak dari ketertinggalannya di satu sisi, namun di sisiyang lain justru sangat berkembang pesat terutama dalamberebut kekuasaan untuk menguasai jaringan pemerintahan,politik dan hukum. Kemajuan dalam berebut kekuasaan memang tidakberbanding lurus dengan upaya meningkatkan pembangunanuntuk mencapai kesejahteraan rakyat. Energi dan ongkos politik 1
  • 2. dihabiskan untuk merebut kekuasaan baik dalam jabatan politik,penanganan masalah hukum maupun perebutan jabatan dilingkungan birokrasi. Celakanya, ongkos politik dan tanpa disadari justrudiongkosi oleh rakyat dengan cara mengatur AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara rapih, teraturdan lolos dari jamahan hukum. Tokoh wartawan senior H. Usep Romli, yang jugasastrawan terkemuka sekaligus kiayi dalam tulisannya di SuratKabar Umum Garoet Pos menyebutkan, bahwa Garut adalahtempat kursus politik. Sejumlah tokoh nasional dari berbagaibidang berasal dari Garut baik di masa lampau maupun masasekarang. Sebut saja tokoh masa lampau sepertiProf. DR. KH. Anwar Musadad yang merintis berdirinyaUniversitas Islam Negeri (UIN) Bandung, KH. Yusuf Taudjiri,ulama pejuang. Prof. DR. Ihromi, ahli bahasa Ibroni yangkemudian pernah menjadi Ketua Dewan Gereja Indonesia (DGI).Lalu ada Arudji Kartawinata, tokoh Partai Syarikat IslamIndonesia dan pernah menduduki jabatan Ketua DPR-RI. H. Usep Romli mencatatkan, rumah tokoh partainasionalis Bubu Burhan Mustafa di Jalan Bank no. 14 dijadikantempat kurus politik, yang melahirkan politisi-politisi handal yangberasal dari kalangan pendidikan, seperti Drs. Sopandi guru SPGNegeri dan Jajang Kurniadi, guru SMP Negeri I Garut. 2
  • 3. Dari kubu partai Islam, rumah KH. Anwar Musadad diJalan Ciledug, juga dijadikan tempat kursus politik. Salah satujebolannya adalah Omo Suntama, seorang guru SPG Negeri yangkemudian aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), danmengantarkan KH. Sulaeman Afif menjadi anggota DPR-MPR.Faktanya, Kabupaten Garut memang tidak terbantahkan lagisebagai tempat kurus politik yang melahirkan politisi-politisihandal. Tak heran, jika kemudian generasi sekarangmemunculkan nama Memo Hermawan dari PDIP danDedi Suryadi dari PPP, tercatat sebagai politisi lokal yang cerdikdan hebat. Tokoh masa sekarang ada Prof. Soleh Solahudin, yangpernah menjadi Menteri Pertanian semasa presiden BJ.Habibie,Burhanudin Abdullah, mantan Menko Ekuin semasa presidenGusdur yang kemudian menjadi Gubernur BI. (alm) AndungNitimiharja, mantan menteri Perindustrian era presiden SusiloBambang Yudhoyono. Sederet tokoh lainnya yang mewarnai percaturan politikdi Indonesia berasal dari Garut. Di PDIP ada Jajang Kurniadi, diPKB ada Prof. Cecep Syarifudin, di PPP ada Maksum Djaeladri, diPartai Golkar ada Asep Ruhimat Sudjana. Kalau kemudianH. Usep Romli menyebutnya sebagai tempat kursus politik,memang Kabupaten Garut layak menyandang sebutan tersebutkarena hingga kini masih tetap menjadi tempat penggojloganpolitisi-politisi handal. Tanpa bermaksud menyudutkan siapa pun dan kelompokmanapun, semata-mata penulis hanya mengangkat ke 3
  • 4. permukaan berdasarkan catatan dan pengalaman yang penulisperoleh. Bahkan dalam hal ini penulis ingin menyampaikanucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yangsecara langsung maupun tidak langsung telah membantuterselesaikannya buku ini. Kepada kedua anak saya tercinta, sahabat dan teman-teman pers yang bertugas di Kabupaten Garut dari media cetakdan elektronik terutama keluarga besar Surat Kabar UmumGaroet Pos, penulis haturkan terima kasih atas dorongan morilserta bantuannya dalam banyak hal sehingga memungkinkanbagi penulis menyelesaikan buku ini. Di saat menyelesaikan buku ini, dalam waktu bersamaanjustru penulis menghadapi banyak masalah yang berkaitandengan berkecamuknya pendapat pro-kontra tentang pentingtidaknya buku ini diterbitkan. Alhamdulillah penulis diberikekuatan mental, kesabaran dan ketabahan serta kekihlasandalam menghadapinya sehingga tidak menjadi penghambatuntuk terus menyelesaikan buku ini. Hanya kepada Allah-lah, penulis memohon bimbingansekaligus berserah diri atas segala hal yang selama ini menjadibahagian dari perjalanan hidup. Hanya do’alah yangmemungkinkan semuanya bisa teratasi. Terima kasih ya Allah,Engkau telah membimbing hamba yang tdak punya kekuatanapa pun selain hanya karena Engkau ya Allah. (*)Salam hormat dan salam hangat untuk semuaGarut, Mei 201 Penulis : MUSTAFA FATAH 4
  • 5. Daftar Isi: 1. Profil Penulis 2. Jelang Tumbangnya Rezim Orde Baru 3. Babak Baru di Era Reformasi 4. Birokrat Orde Baru Kuasai Pemerintahan 5. Gugatan di Peradilan T.U.N 6. Tentara Kembali Rebut Pemerintahan 7. Bungalau 12 8. Bertindak dengan Hati 9. Memo dan Kepala SMK PGRI 10. Jabatan tidak Digenggam 11. Pejabat dan Dunia Hiburan 12. Media Massa dan Kejatuhan Agus Supriadi 13. Kalau Tidak, Ikut Mundur 14. Agus Tawari Iman jadi Sekda 15. Birokrat, Jaringan Politik dan Hukum 16. Politisi Rebut Pemerintahan 17. Wajah Wakil Rakyat (DPRD Garut) 18. Skandal Seks yang Di peti es kan 19. Anggota DPRD Diincar Penegak Hukum 20. Aktivis dan Proyek D.A.K Buku 21. Desakan P.A.W 22. Tebang Pilih Penanganan Hukum 23. Jabatan Sekda Dipolitisir 24. Jurus Perbup Jerat Hilman 25. Iman Putera Mahkota Bupati Momon 26. Terparkirnya Pejabat Birokrasi 27. Mafia Jabatan 28. Dua Sosok Politisi Cerdik 5
  • 6. 29. Memo - Dedi tak Ambil Peluang30. Memo vs Hasanudin31. Manggungnya Independen32. Aceng-Diky tak Penuhi Syarat33. Aceng Fikri Orang Parpol34. Dana Pengamanan Pemilu 200935. Pileg Syarat Pelanggaran36. Potret Suram Pembangunan di Garut37. Tiga Bupati tak Mampu Wujudkan G.O.R38. Kabupaten Garut Selatan39. Jelang Pemilukada 201340. Kepercayaan Pusat41. Birokrat Sulit Diatur42. Pejabat Pemda Dibidik Penegak Hukum43. Bisnis CPNSD 6
  • 7. Profil Penulis: Nama pemberian orang tua adalah Mustofa, namunkemudian ditambah dengan nama kakek yang bernamaMuhammad Fatah sehingga dalam akta kelahiran tertulismenjadi Mustafa Fatah. Lahir tanggal 24 Juli 1959 di desa Bojong KecamatanBungbulang Kabupaten Garut. Setelah menamatkan sekolahdi SMP Negeri Bungbulang (sekarang SMP Negeri IBungbulang), melanjutkan ke SMEA Muhammadiyah di kotaGarut. Pilihan sekolah bertentangan dengan keiinginan orangtua agar masuk ke Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Menjadiguru bukan pilihan, tetapi sekolah ekonomi pun nyaris tanpatujuan yang jelas. Selepas SMEA berkeiinginan melanjutkan kuliah, namundalam waktu bersamaan harus berbarengan dengan kakakyang kebetulan lulus seleksi masuk ke IKIP Bandung(sekarang UPI). Akhirnya mengalah untuk tidak melanjutkankuliah, karena keterbatasan orang tua dalam pembiayaannya,dan lebih mendorong kakak agar kelak menjadi seorang gurumelanjutkan cita-cita ayah. Tahun 1983 ikut seleksi calon wartawan di HarianUmum Mandala yang sedang naik daun karena maraknyapemberitaan seputar kasus penembakan misterius (petrus)terhadap orang-orang yang meresahkan masyarakat(preman). 7
  • 8. Tahun 1986 semasa bupati Garut H. Taufik Hidayat,akibat berita yang selalu mengkritisi kebijakan bupati yangmerugikan rakyat akhirnya di persona non grata (diusir dariwilayah Garut). Perseteruan dengan bupati sempat pula dimuat diMajalah Tempo, dan pengusiran tidak jadi dilakukan.Menjelang pergantian bupati dari Taufik Hidayat ke bupatiMomon Gandasasmita terjadilah islah (saling memaafkan). Tahun 1989 Harian Mandala diambil alih oleh GrupKompas, dan ketika dilakukan seleksi oleh manajemenKompas dinyatakan lolos dan terus bergabung hinggaberakhirnya pengambilalihan Harian Mandala oleh Kompastahun 1990. Tahun 1990-1992 lolos seleksi di Surat Kabar SurabayaMinggu yang manajemennya diambil alih pengusaha suksesYakob Hendrawan beralamat di Jalan KH. Mas MansyurNo. 55 Tanah Abang Jakarta Pusat. Tahun 1992 kembali lagi ke Garut membuka PerwakilanSurat Kabar Sunda “Kudjang” setelah diajak oleh Alvertoeng,mantan Pemimpin Redaksi salah satu surat kabar milik grupMedia Indonesia dan terjadilah kerjasama dengan pemerintahdaerah Kabupaten Garut melalui bupatiH. Momon Gandasasmita. Koran Kudjang ditinggalkan dan kembali lagi ke KoranMandala hingga akhirnya ke Surat kabar Harian Suara Publik 8
  • 9. yang terbit di awal reformasi, milik Wakil Walikota BandungEnjang Darsono. Selain aktif di Suara Publik, sempat pula menjadideklarator Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Garutbersama sejumlah tokoh dari Muhammadiyah. Turut mendeklarasikan Forum Pemuda Pelajar danMahasiswa Garut (FPPMG) bersama Agustiana, yangkemudian melahirkan sejumlah aktivis seperti Arif RahmanHidayat, SE.,Ak (mantan ketua STIE Yasa Anggana), OimAbdurohim (mantan anggota DPRD Garut/mantan calon wakilbupati Garut 2008), Hasanudin (sekarang pengurus DPNRefdem) dan lain-lain. Pada Pemilu pertama era reformasi, yaitu tahun 1999maju menjadi calon anggota DPRD dari daerah pemilihanKecamatan Cisewu. Tahun 2001 mengundurkan diri dari PAN dalam posisisebagai salah satu sekretaris DPD Kabupaten Garut, karenalebih memilih tetap menjadi wartawan yang sejak tahun 2000lolos seleksi di Harian Metro Bandung (sekarang Tribun Jabar-Grup Kompas). Tahun 2003 ikut seleksi calon Anggota KPU Garut danlolos ke 10 besar, namun gugur di lima besar. Tahun 2005sampai sekarang menjadi Pemimpin Umum dan PemimpinRedaksi Surat Kabar Umum Garoet Pos. 9
  • 10. Tahun 2008 ikut lagi seleksi calon anggota KPU danberhasil masuk lima besar yang ditetapkan oleh Tim Seleksidari KPU Propinsi Jawa Barat. Selain aktif di organisasi profesi yaitu PersatuanWartawan Indonesia (PWI), juga aktif di organisasikemasyarakatan, antara lain Muhammadiyah, IkatanCendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan di organisasisepak bola PSSI Pengcab Garut. Beberapa wartawan senior dan wartawan mudadilahirkan melalui tangan penulis, seperti Tisna Wibawa(wartawan Koran BOM/Majalah Cermin Harian), Ridwan, S.Pd,Taofik Rahman, S.Sos, Yosep Nasrullah, S.Ag, Tata Ansori(Garoet Pos), Asep Hamdani (Harian Radar/Ketua APDESIGarut), Rommy Rusyana (mantan wartawan SINDO), JamjamJamaludin (Harian Radar), Indra Prasasti (Trans TV), DeniMuhammad Arif (Indosiar) dan lain-lain. (*). 10
  • 11. Jelang Tumbangnya Rezim Orde Baru Tahun 1996 gerakan penumbangan rezim orde barusemakin kencang. Kelompok pro-demokrasi bermunculandimana-mana termasuk di kabupaten Garut yang dimotorimahasiswa dan aktivis. Para aktivis pro demokrasi dari kalangan kampus padatahun yang sama mendatangkan tokoh penentang orde baru,yaitu DR. Ir. Sri Bintang Pamungkas, dosen Fakultas TeknikUniversitas Indonesia dalam kegiatan seminar ekonomi yangdigagas oleh SENAT Mahasiswa STIE Garut diketuai Hasanuddinbekerjasama dengan PWI Perwakilan Garut. Kehadiran Sri Bintang Pamungkas ke Garut tidakdihendaki oleh penguasa di Kabupaten Garut. Bahkan seluruhpengelola gedung yang biasa menyewakan tempatnyamendadak tidak mau memberikannya dengan berbagai alasan. Akhirnya seminar digelar di halaman gedung Korpri JalanPatriot Garut, dilanjutkan di Sekretariat PWI Garut JalanPembangunan. Saat itu jumlah personil keamanan baik yangterbuka maupun tertutup, justru lebih banyak ketimbang pesertaseminar yang kebanyakan berasal dari kalangan mahasiswa danaktivis. Tokoh ulama, politisi, sekaligus pemilik pondok pesantrenDarussalam Wanaraja KH. Cholid Taujiri mendaulat Sri BintangPamungkas dan membawanya ke Pontrennya untuk bicarapanjang lebar dihadapan santri dan warga sekitarnya. 11
  • 12. Kehadiran Sri Bintang Pamungkas, ternyata diikutiaparat intelejen dari Jakarta karena setelah dari Garutlangsung terbang ke Jerman menghadiri seminar sekaligussebagai pembicara di sana. Sri Bintang Pamungkas, langsungditangkap penguasa orde baru dan dijebloskan ke penjara diJakarta, bahkan statusnya sebagai dosen PNS di UniversitasIndonesia dipecat/diberhentikan. Tidak lama berselang, tokoh gerakan pro demokrasiAgustiana digelandang ke penjara di Tasikmalaya atastuduhan sebagai dalang kerusuhan Tasikmalaya, dan sebelumditangkap sempat menggelar jumpa pers di sekretariat PWIGarut. Sekretariat Forum Pemuda Pelajar (FPPMG) yangdikomandani Agustiana beralamat di Jalan Ranggalawebersebelahan dengan tempat tinggal penulis. Pasukan keamanan dari TNI, Polisi dan Satuan PolisiPamongpraja lengkap dengan senjatanya mengepungsekretariat FPPMG, dan Komandan Intelejen Kodim (KasiIntel- Lettu. Inf. Anan Taryana) berada di rumah penulis. Tembok pemerintah daerah Kabupaten Garut saat itumemang sangat kuat dan kokoh. Salah satu tokoh kunci yangmembentengi pemda Garut adalah Letkol. Inf. KoharSomantri, mantan Kepala Staf Kodim 0611 Garut yangdiangkat sebagai Kepala Kantor Sosial Politik (Sospol) PemdaGarut. Letkol. Inf. Kohar Somantri, selaku Kepala Kantor SosialPolitik Pemda Garut sangat disegani dan ditakui oleh semuakalangan. Dalam mengendalikan pemerintahan di lingkungan 12
  • 13. pemda Garut, Kohar membentuk kekuatan yang waktu itudikenal dengan istilah MARKODOTOH (Mardjuki, KoharSomantri, Dodi Soemartawijaya, Toto Rahmat). Mardjukiadalah seorang Letkol TNI yang menjadi Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten (PUK), Kohar Somantri (KepalaSospol), Dodi Soemartawidjaya (Kepala Bagian Kepegawaian),Toto Rahmat (Kepala Dispenda). Kalau sekarang di tubuh pemda Garut ada kelompokgeng, memang bukan hal baru karena sudah merupakantradisi (warisan) dari orang-orang yang memiliki pengaruh dilingkungan pemda Garut. Tidak heran, kelompok tersebutsangat dominan dalam penempatan sejumlah pejabat yangloyal kepada kelompok geng dimaksud. Sekarang di lingkungan birokrasi pemda Garut dikenaldengan geng-nya Iman Alirahman, dan itu tidak bisaterbantahkan karena geng tersebut memiliki kekuatan yangsignifikan dalam berbagai hal. Bahkan sangat disadari olehWowo Wibowo dan Hilman Faridz ketika naik menjadi SekdaGarut. Wowo Wibowo tidak mampu bertahan lama menjadisekda, karena ia banyak melakukan penekanan terhadapsejumlah pejabat di lingkungan pemda Garut yang merupakangeng-nya Iman Alirahman. Kekuatan geng tersebut menyeret Wowo ke ranahhukum, yang kemudian sempat mendekam di sel tahananMapolda Jabar dengan tuduhan menyalahgunakan 13
  • 14. wewenangnya menandatangani pencarian dana bantuansosial sebelum APBD Garut disahkan. Keluhan Wowo Wibowo mengemuka setelah ia dengankewenangannya pernah melakukan tindakan tegas kepadabeberapa pejabat padahal pejabat tersebut adalah geng-nyaIman Alirahman. Sebut saja Kepala Bagian Umum waktu ituDadi Jakaria dan staf-stafnya. Tindakan tegas Wowo merupakan pemicu diungkitnyapersoalan dirinya saat menjadi Kepala BPKD yang dituduhmenggelontorkan dana bansos sebelum APBD disahkan. Wowo kemudian digelandang oleh Polda Jabar dansempat mendekam beberapa bulan lamanya di sel tahanan.Penulis sendiri berkesempatan melayat Wowo di Polda,namun ternyata sosok Wowo terlihat tegar, tenang dan penuhkeikhlasan menghadapinya. Hal yang sama dialami Hilman Faridz, sekda yangmenggantikan Wowo itu sempat menyampaikan keluhannyakepada penulis, bahwa untuk beberapa hal ia tidak bisanyambung/sinergis dengan sejumlah pejabat di bawahnya.Misalnya dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD)sewaktu dijabat Drs. H. Djadja Sudardja, M.Si. Menurut Hilman, setiap kebijakan yang diambilnya selalumendapat hambatan dan tantangan dari pejabat di bawahnyayang memang gengnya Iman Alirahman. “Anda tahu sendiri ditubuh birokrasi terpecah, ada yang memihak saya dan ada 14
  • 15. juga yang memihak pa Iman”. Begitu dikeluhkan HilmanFaridz. (*)Babak Baru di Era Reformasi Akhirnya Mei 1998 tumbanglah rezim orde baru, dan diKabupaten Garut bertepatan dengan akan berakhirnya masajabatan bupati Drs. H. Toharudin Gani, yang diangkat menjadibupati hasil penunjukan dari pihak Gedung Sate,menggantikan Momon Gandasasmita yang telah dua kalimenjabat bupati. DPRD Garut hasil pemilu 1997 atau pemilu terakhir erarezim orde baru merupakan “DPRD transisisisi”, karena tahun1999 digelar pemilu pertama masa reformasi. Tentu sajaanggota DPRD yang berjumlah 45 orang itu memanfaatkanpemilihan bupati sebagai ajang mendulang uang dari paracalon bupati. Perebutan kekuasaan menjelang pemilihan bupati punterasa memanas, seluruh petinggi pemda Garut, yaitu bupatiDrs. H. Toharudin Gani, Wakil Bupati Mamad Suryana, danSekretaris Daerah Iing Kosim maju mencalonkan diri sebagaibupati. Dari luar pemda Garut muncul nama Dede Satibi, yangmasih menjabat Wakil Bupati Kabupaten Bekasi, Letkol. Pol(sekarang AKBP) Dede Hidayat Jayalaksana, mantan Kapolres 15
  • 16. Garut. Dan dari kalangan DPRD nama H. Rukman yang ketuaDPRD maju juga menjadi kandidat. Pertarungan sengit terjadi antara Dede Satibi dan DedeHidayat Jayalaksana. Anggota DPRD Garut yang akanmenentukan pilihannya menjadi terpecah. Kelompok aktivis,dan tokok-tokoh ulama terpecah pula. Ada yang berada dikubu Dede Jayalaksana dan ada di kubu Dede Satibi. DedeJayalaksana sangat dikenal luas di Garut, karena selainpernah menjadi Kapolres Garut, perwira muda itu sebagaisosok santun dan lebih mengedepankan pola kemitraandalam menangani masalah keamanan dan ketertiban diwilayah Kabupaten Garut. Dede Hidayat Jayalaksana mendapat dukungan daritokoh-tokoh aktivis, seperti Toni Munawar, Gunadi dan aktivismahasiswa. Dari kalangan pengusaha ada H. Heri Sunardiyang menguasai perkebunan Condong. Sedangkan tokohulamanya ada KH. Uhom Hamdani, pemimpin pondokPesantren Sarohan Bayongbong dan tokoh Partai PersatuanPembangunan (PPP). Sementara Dede Satibi mendapat dukungan dari DewanHarian Daerah (DHD) Angkatan 45, Warga Indonesia AsalGarut (WI-ASGAR), Angkatan 66 dan tokoh ulama yangdimotori KH Abdul Halim, pemimpin pondok pesantren Al-Bayyinah dan salah satu putera dari ulama besar KH. AnwarMusadad. Pertarungan sengit terjadi antara kubu Dede Satibi dankubu Dede Jayalaksana. Disebut-sebut uang jago pun 16
  • 17. mengalir ke kocek anggota DPRD, dan akhirnya Dede Satibi-lah yang memenangkan pertarungan tersebut namun kubuDede Hidayat Jayalaksana tidak terima kekalahannya lalumenyandera seluruh Anggota DPRD sekaligus menguasaigedung wakil rakyat berhari-hari lamanya. Kemenangan Dede Satibi nyaris saja digagalkan, kalausaja Dede Hidayat Jayalaksana tidak segera meyakinkanpendukungnya untuk menerima hasil yang menyakitkannyaitu. Seorang tokoh ulama PPP sekaligus pimpinan PondokPesantren Sarohan Bayongbong KH. Uhom Hamdani adalahyang paling kecewa atas kekalahan Dede HidayatJayalaksana. Kiayi yang dikenal berani itu pun kemudianmeninggal dengan membawa kekecewaan yang sangatmendalam. Gelombang aksi tandingan dari kubu Dede Satibiberdatangan ke gedung DPRD, yang sebelumnya dilakukanserangkaian pertemuan di komplek pesantren Al-Mussadadiyah. Penulis termasuk yang ikut dalam pertemuan itu, dandiminta oleh peserta pertemuan masuk dalam penyusunmateri tuntutan yang akan disampaikan ke DPRD danberbagai pihak sebagai pemangku kepentingan. Dalam aksi tandingan dari kubu Dede Satibi, tampil KHAbdul Halim sebagai penyampai orasi dan mendesak DPRDGarut segera melantiknya karena sudah dinyatakan sebagaipemenang. 17
  • 18. Bupati terpilih Dede Satibi, memang tokoh birokratsejati karena malang melintang di pemda Garut hingga jadiMantri Polisi sebelum pindah ke Kabupaten Tangerang danKabupaten Bekasi. Dalam mengendalikan pemerintahannya,Dede Satibi tidak berkehendak didampingi Wakil BupatiMamad Suryana sebagai pesaing di pemilihan bupati. Dalam masa kepemimpinan Dede Satibi tidakdidampingi Wakil Bupati karena Mamad Suryana ditarik olehPemerintah Propinsi Jawa Barat dan menduduki jabatansebagai Kepala Dispenda Jawa Barat. Sementara Sekda Iing Kosim yang sebenarnyadidukung jajaran birokrasi dengan Korps Pegawai Negeri-nya(KORPRI) gagal meraih kemenangan. Ia kemudian hengkangdari Garut karena mendapat tawaran sebagai Wakil BupatiKabupaten Subang. Jabatan sekda Garut, akhirnya diisi pejabat karir daripemda Garut, yaitu Rahman Ruhendar yang waktu itumenjabat Ketua Bappeda (sekarang namanya KepalaBappeda). Rahman Ruhendar tidak lama menjabat sekda keburumeninggal dunia, dan Dede Satibi mengajak sohibnyaRachmat Sudjana dari Kabupaten Sukabumi (Ketua Bappeda)untuk mengisi jabatan sekda. Kekuasaan Dede Satibi dimasuki kakak kandungnyaH. Hafid, yang kemudian mumunculka kelompok/geng dilingkungan pemda Garut yang berkepentingan dalam 18
  • 19. mengatur jabatan dan proyek. Siapa dekat dengan kelompoktersebut, maka jabatan dan proyek pun dapat diraihnya. Kepala Diparda, Hilman Faridz adalah salah satudiantara yang masuk kelompok H Apit, makanya jabatannyadipindahkan menjadi Ketua Bappeda yang ditinggalkanRachman Ruhendar. Kepala Diparda diisi oleh Iman Alirahmanyang semula Kepala Dinas Kebersihan. Iman Alirahman adalah pejabat muda yang kurangdisenangi bupati Dede Satibi, namun justru bagi ImanAlirahman dijadikan pintu masuk untuk menjalin hubungandengan banyak kalangan. Salah satu yang mulai dekatdengan Iman Alirahman adalah Ketua PHRI Garut MemoHermawan, Manager Hotel Augusta Garut. Geng yang dimotori kakak kandung bupati Dede Satibiitu, semakin memperkuat posisi Asda III yang dipercayakankepada Drs. Yaya S. Permana dengan kewenangannya dibidang keuangan dan kepegawaian. Penulis pun sempatmenitipkan anak dari keluarga miskin masuk menjadi TenagaKerja Kontrak (TKK) tahun 2001, dan sekarang sudahdiangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Yaya S. Permana, sebagai pejabat yang mengurusikeuangan dibantu oleh Kepala Bagian Keuangan Ny. FaridaSusilawati, SH (sekarang Sekretaris DPRD) dengan staf-stafnya antara lain Totong, SE.,M.Si (sekarang KepalaDPPKA), Anton Heryanto (mantan Kabid Anggaran),Dra. Aneu Hayati, M.Si (sekarang Kabid Perimbangan diDPPKA). 19
  • 20. Kendati Iman Alirahman kurang disenangani bupatiDede Satibi namun Iman selalu menunjukan kinerjanyadengan baik, terutama dalam mengelola bidangkepariwisataan. Iman juga mulai menyusun kekuatan dilingkungan birokrasi dengan mncetak kader-kadernya, antaralain Komar Mariyuana (terakhir Kadisdik), Arus Sukarna(terakhir Asda I), Wawan Nurdin (sekarang KepalaPerpustakaan Daerah), Farida Susilawati (Sekretaris DPRD),Elka Nurhakimah (Sekarang Kepala Dinas Pendidikan) sertasejumlah pejabat birokrat lainnya. (*).Birokrat Orde Baru Kuasai Pemerintahan Selama kepemimpinan Bupati Garut Dede Satibi, tokohsentral di lingkungan pemda Garut terutama yang berkaitandengan masalah keuangan dipercayakan kepada Drs. Yaya S.Permana, selaku Asisten Daerah (Asda) III bersama-samadengan Sekda Rahmat Sudjana. Sedangkan nama ImanAlirahman sama sekali tidak memiliki akses atau jaringandalam mengatur kebijakan di pemerintah daerah. DPRD, di bawah kepemimpinan Ir. Iyos Somantri danDedi Suryadi adalah politisi handal dan cerdik, sehinggabupati dan jajarannya kerap tidak mampu membendungkeiinginan DPRD termasuk aliran dana APBD demikepentingan DPRD. Dede Satibi tidak kalah cerdiknya, jebakan-jekabakanpun mulai dimainkan dan DPRD tidak menyadarinya yang 20
  • 21. penting dana APBD mengalir ke koceknya. Siasat Dede Satibimemang luar biasa cerdiknya karena ia berkeinginan majulagi diperiode kedua pada pemilihan bupati tahun 2003. Nama Iyos Somantri-Dedi Suryadi, disebut-sebutsebagai pasangan paling berpeluang dalam pemilihan bupati,dan itu menjadi batu sandungan bagi Dede Satibi. Akhirnyamelalui Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Garut KH AbdulHalim mengendus dugaan penyimpangan dana APBD olehDPRD Garut yang kemudian dikenal dengan istilah APBD-Gatehanya beberapa bulan menjelang pemilihan bupati. Iyos Somantri, selain sebagai Ketua DPRD juga KetuaDPD Golkar Garut, dan Dedi Suryadi adalah Wakil Ketua DPRDsekaligus Ketua DPC PPP. Dede Satibi sangat sadar, bahwauntuk mengalahkan pasangan Iyos-Dedi di pemilihan bupatisangat tidak mungkin apalagi yang akan memilihnya punanggota DPRD yang berjumlah 45 orang. Berkat peranan Ketua MUI yang melaporkan kasusAPBD Gate ke Kejaksaan, maka Iyos-Dedi ditetapkan sebagaitersangka. Kedua tokoh yang sejak awal sudah dipersiapkanmaju sebagai pasangan calon menjadi berantakan, Iyosbahkan terpental di konvensi partainya sendiri. Fraksi PPP diDPRD terpecah belah, karena ketua Fraksinya Wawan Syafe’idigaet oleh Dede Satibi sebagai pasangannya. Dedi Suryadi tidak patah arang, ia pun tak kalah sengitdengan menggaet Sekda Rahmat Sudjana sebagai pasanganwakil bupatinya. Kemudian muncul kuda hitam Letkol. Inf.Agus Supriadi, yang berhasil memanfaatkan keterpurukan 21
  • 22. Iyos Somantri akibat kasus APBD Gate dan Agus Supriadimemenangkan konvensi Partai Golkar. Perebutan kekuasan di kabupaten Garut yang diawalidari pemilihan bupati, memang sangat unik dan penuh intrik.Dede Satibi yang terpental dari Partai Golkar, berkat kekuatankeluarga besar Nahdatul Ulama (NU) berhasil menggunakanPKB sebagai kendaraan politiknya untuk maju menjadi calonbupati bersama Wawan Safe’i dari PPP. Untuk meyakinkan PKB agar menyerahkan partainyasebagai tunggangan Dede Satibi, maka tokoh NU punmendatangkan KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur) ke PondokPesantren Al-Wasilah miliknya KH. Tantowi Djauhari. Hampir seluruh partai dengan Fraksi-nya di DPRD tidakterhindar dari konflik. Golkar yang diincar Iyos dan DedeSatibi ternyata jatuh ke Agus Supriadi, PKB yang mestinyamemajukan Ketua DPC-nya Ali Rohman malah diberikankepada Dede Satibi. PPP pecah, sebagian ke Dedi Suryadi,sebagian lagi ke Wawan Syafe’i. PAN yang akanmenyandingkan Rudi Gunawan dengan Ate Tohi, tiba-tibaMahyar Suara protes. Hanya PDIP yang nyaris tanpa konflikkarena hanya menyalonkan Memo Hermawan selaku KetuaDPC-nya. Majunya empat pasangan calon bupati tidak terlepasdari peranan para “pemain” di luar gedung DPRD dan di luarpartai politik. Yang mengawinkan Dede Satibi-Wawan Syafe’iadalah sejumlah Kiayi NU, yang mengawinkan Agus Supriadi-Memo adalah mereka dari kalangan politisi dan kawan-kawan 22
  • 23. dekatnya. Kemudian yang mengawinkan Rudi-Mahyar,termasuk penulis ada di dalamnya melalui serangkaianpertemuan di salah satu hotel di kawasan wisata Cipanas. Begitu juga yang mengawinkan/memaketkanpasangan Dedi Suryadi-Rahmat Sudjana, tidak terlepas dariperanan kalangan tertentu yang kemudian dikenal denganistilah Tim Sukses. Maka empat pasangan resmi maju dipemilihan bupati. Mereka adalah 1. Dede Satibi-WawanSyafei. 2. Rudi Gunawan-Mahyar Suara. 3. Agus Supriadi-Memo Hermawan. 4. Dedi Suryadi-Rahmat Sudjana. Di putaran pertama, pasangan Dedi-Rahmat dan Rudi-Mahyar harus terpental, dan hanya pasangan Dede Satibi-Wawan Syafe’i dan Agus Supriadi-Memo Hermawan yangmasuk ke putaran kedua pasangan Agus Supriadi-MeoHermawan keluar sebagai pemenangnya dengan selisih suarayang sangat tipis, yaitu hanya tiga suara saja. Kemenangan Agus Supriadi – Memo Hermawan lebihditentukan oleh solidnya suara PDIP yang pada saat akandigelarnya pemilihan terlebih dahulu dilakukan pergantianantar waktu (PAW) dua anggota Fraksi yang dianggapmbalelo, yaitu Gunrana dan Wan Gunawan Husen, digantikanoleh Dikdik Darmika dan Slamet Rianto. Secara matematis suara yang diperoleh Agus-Memoberasal dari Fraksi Golkar 14 suara dan suara Fraksi PDIP 6suara. Kemudian mendapat tambahan suara 4 dari Fraksi PPPyang diawali dengan komitmen politik antara Dedi Suryadi 23
  • 24. dan Memo Hermawan yang kemudian disetujui oleh AgusSupriadi. Memang pemberian suara sifatnya rahasia, namundalam politik tidak selamanya 1 ditambah 1 menjadi 2, bisasaja menjadi 1 atau 3. Akan halnya suara yang diperolehAgus-Memo, konon 6 dari PDIP, 13 dari Golkar karena satusuara Golkar diberikan ke Dede Satibi, dan sisanya lima suaradari Fraksi PPP yang jumlahnya 9 kursi dan 5 suara PPPmenjadi milik Dede Satibi. Kendati Dede Satibi kalah dalam pemilihan bupati,namun menjelang akhir jabatannya ia sukses menggiringkelompoknya duduk di kursi Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Garut. Diawali dengan penunjukan Tim Seleksi yng terdiri dariKetua MUI KH. Abdul Halim, Asda I Drs. Kusnaeni, M.Si.Sekretaris PGRI Alit Burhanudin, S.Sos. KH. Deden dari unsurulama dan Prof. Ikeu Sartika dari unsur Perguruan Tinggi. Lima orang anggota KPU Garut ditetapkan oleh KPUJawa Barat, mereka adalah Aja Rowikarim, M.Ag yang tiadalain adalah mahasiswanya KH. Abdul Halim, Lia Juliasih, S.IPyang masih keluarga dari isterinya KH. Abdul Halim dan isteridari tokoh aktivis Garut Arif Rahman Hidayat, SE.,Ak. Kemudian H. Mohamad Iqbal Santoso, tokoh PersatuanIslam (Persis), Ny. Hj. Yayah Hidayah, isteri dari KH. Dedensalah seorang dari Tim seleksi. Hanya Dadang Sudrajat, S.Pdyang bukan bagian dari kelompok Dede Satibi, ia berasal dari 24
  • 25. guru sukwan di kecamatan Bayongbong yang secarakebetulan kakak kandungnya pejabat di KPU Garut. (*)Gugatan di Peradilan TUN Sejumlah peserta seleksi calon anggota KPU menggugatTim seleksi yang telah meloloskan 10 orang calon ke KPUProvinsi untuk menentukan lima anggota terpilih. Dimotori Hasanudin, yang terpental dalam seleksi calonanggota KPU yang diawali dari ketidaksenangannya atassebuah pertanyaan oleh Ketua Tim Seleksi KH. Abdul Halim Lcsaat tes wawancara dengan meminta agar Hasanudinmembacakan Surat Al-Fatihah lengkap dengan terjemahnya.Hasanudin sempat berdebat atas pertanyaan tersebut, danmerasa ketidaklolosannya akibat dari perdebatan sengittersebut. Pucuk dicinta ulam tiba, Hasanudin menemukankejanggalan dalam keputusan Tim Seleksi yang meloloskanHj. Yayah Hidayah dan Undang Fadhita yang masih berstatusPegawai Negeri Sipil. Materi gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara (Peratun) di Bandung salah satunya tentangstatus calon anggota KPU yang belum mengambil person dariPNS. Tim Seleksi bersama Sekretariat KPU Garut dibuat gerahakibat gugatan Hasanudin dan kawan-kawan itu, karena 25
  • 26. hampir setiap minggu harus mengikuti persidangan diBandung. Tidak ada putusan apa pun dalam gugatan tersebut,karena masing-masing pihak mogok di tengah jalan. Akhirnyaperkara menjadi menggantung sedangkan lima anggota KPUGarut yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Baratmenjalankan tugas-tugasnya sebagai komisoner denganmenyelenggarakan pemilihan umum Tahun 2004. (*)Tentara Kembali Rebut Pemerintahan Kabupaten Garut memang lain dari yang lain.umbangnya rezim orde baru telah memunculkan sikap antipati terhadap tentara. Dimana-mana tentara selalu dihujat,tetapi di Garut sebaliknya. Hal itu terbukti ketika Letkol. Inf.Agus Supriadi maju mencalonkan dirinya sebagai bupati Garutjustru disambut suka cita. Kehadiran Agus Supriadi mengembalikan ingatan wargaGarut akan keberhasilan Letkol. Kav. Taufik Hidayat yangsukses membawa kabupaten Garut ke arah yang berubah.Biarlah di tempat lain tentara itu dihujat, tapi toh untukkabupaten Garut masih memerlukan sosok tentara sebagaibupatinya. Selain tekad keras Agus Supriadi sebagai putra daerah,juga didukung kepiawaian Tim Suksesnya diawalimemenangkan pertarungan di konvensi partai Golkar untuk 26
  • 27. mendapatkan kendaraan politik bagi Agus Supriadi supayabisa maju menjadi calon bupati dan kesuksesanmengawinkannya dengan Ketua DPC PDIP Garut MemoHermawan. Letkol Inf. Agus Supriadi tampil memimpin Garut setelahterpilih melalui pemilihan di DPRD tanggal 18 Nopember2008. Diawal terpilihnya sempat tergonjang-ganjing olehpersoalan hukum yang mendera wakil bupatinya MemoHermawan yang diduga menggunakan ijazah palsu. Suhu politik di Garut kembali memanas akibatterkatung-katungnya penetapan bupati dan wakil bupatiterpilih. Gelombang demo nyaris tiap hari ke gedung DPRDdari kubu Agus Supriadi-Memo Hermawan. Sedangkan kubuDede Satibi diam-diam mengamankan Kepala SMEA (SMK)PGRI Garut Drs. Zaenal Arifin sebagai pihak yang dianggaptelah mengeluarkan keterangan ijazah bagi Memo Hermawan. Kepala SMK PGRI itu, selain berada di bawahpenguasaan Dede Satibi dan kubunya, seperti Kepala DinasPendidikan Drs. Darjo Sukarja, Ketua PGRI Drs. H. AminMinadipura, Asda I Pemda Garut Drs. Kusnaeni. Seluruhdokumen sekolah yang berkaitan dengan kepentingan Memodiamankan oleh pihak Dinas Pendidikan. Yang tersisa menurut Zaenal Arifin hanya stempelsekolah dan tiga lembar kertas ber-kop sekolahnya. Zaenalsendiri selalu diawasi dan kerap diajak jalan-jalan oleh kubuDede Satibi ke Bandung dan Tasikmalaya. Sementara rumahtinggal Zaenal Arifin secara bergiliran dijaga oleh aparat 27
  • 28. keamanan. Keluarga Zaenal Arifin sendiri diungsikan kepadaorang tuanya di Kadungora. Peralihan kekuasaan dari Dede Satibi kepada AgusSupriadi nyaris tidak berjalan mulus. Memo Hermawan selakuKetua DPC PDIP dengan kekuatan penuh kadernya, termasukkekuatan Satgas partainya yang terkenal pemberani siapberdarah-darah kalau pimpinan partainya tidak dilantikmenjadi wakil bupati. Agus Supriadi sendiri tidak tinggal diam, dibantu olehjajaran Partai Golkar yang dikomandani oleh Drs. H. RuhiyatPrawira, M.Si terus berjuang agar kemenangannya segeraditetapkan sekaligus dilantik setelah keluarnya SuratKeputusan dari Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Karena rumitnya persoalan yang melilit MemoHermawan, maka orang-orang disekeliling Agus Supriadimelakukan upaya agar yang dilantik cukup bupati saja. Kubu Memo, tentu saja tidak terima perlakuan tidak adilitu apalagi pemilihan bupati satu paket dengan wakilbupatinya. Masalah Memo tidak pernah berhenti terus dibawake ranah hukum. Beberapa guru yang pernah mengajar di SMEA PGRIdan teman-teman sekolah Memo tidak luput dari pemeriksaanpihak kepolisian untuk dimintai keterangan sekitar kesahihanMemo bersekolah di SMEA PGRI Garut. 28
  • 29. Kasus Memo sangat melelahkan, begitu diungkapkanKepala SMEA PGRI Zaenal Arifin kepada penulis. Ia tidakmenyangka buntut dari pemilihan bupati akan menyeretdirinya. Zaenal Arifin benar-benar menjadi “bintang” yangdiperebutkan oleh percaturan politik pasca pemilihan bupati.Kubu Dede Satibi memanfaatkannya agar dapat membatalkanhasil pemilihan. Namun sikap Zaenal Arifin yang pendiampunya prinsip yang sangat kuat, yaitu ingin memberikan yangterbaik bagi kepentingan kabupaten Garut sehingga lolos darikemungkinan terburuk. Misalnya terjadi huru-hara yangmeluluhlantahkan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. Kemenangan pasangan Agus-Memo mengakibatkanterpecah belahnya birokrasi. Sebagian ada yang tetap beradadi kubu Dede Satibi karena masih menjabat bupati, sebagianlagi ada yang berpihak kepada Agus-Memo. Kepala Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) AchmadMuttaqien dan Asda I Wawan Dermawan, dan Kepala DipardaIman Alirahman tegas menyatakan dirinya berada di kubuAgus-Memo. Bahkan Iman Alirahman dalam berbagaikesempatan breefing dengan bupati Dede Satibi tidak sedikitpun menunjukan keberpihakan kepada atasannya yang masihberkuasa itu. Sikap tegas Iman Alirahman semata-mata karena iaadalah orangnya Memo Hermawan, dan memiliki targetmerebut jabatan sekretaris daerah. Target serupa jugamenjadi incaran Achmad Muttaqien yang setia berada di 29
  • 30. belakang Agus Supriadi. Ketika Agus-Memo dilantik menjadibupati dan wakil bupati, memang pilihan menduduki jabatansekda jatuh ke Achmad Muttaqien. Pertarungan kekuasaan sudah mulai diperlihatkan olehbupati Agus Supriadi dan Wakil Bupatinya Memo Hermawandari perebutan jabatan sekda. Memo kalah telak karena gagalmengusung Iman Alirahman. Namun bukan Memo kalau tidakmampu memainkan bidak-bidak catur politiknya. Maka melaluiperanan Iman-lah kemudian tanpa disadari oleh Agus Supriadibahwa sebenarnya ia sedang terancam. Ancaman itu terbukti ketika kemarahan dan kekesalanMemo semakin memuncak, yang akhirnya meletuslahgelombang demontrasi yang diawali oleh kehadiran Tim dariKomisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyelidikan dipemda Garut bulan Juni 2007. (*)Bungalau 12 Ada apa dengan Bungalau No 12 Hotel Sumber Alam.Terkesan seperti bercanda, padahal peristiwa politik yangtidak mungkin bisa dilupakan oleh para pelakunya. Sebelumterjadi sesuatu di Bungalau tersebut, penulis bersama sdr.Daba Tabrani Zeboa, salah seorang aktivis di Garut sempatmendatangi Memo Hermawan untuk sekedar diskusi berkaitandengan terkatung-katungnya pelantikan bupati dan wakilbupati. 30
  • 31. Melalui perbincangan santai antara Memo Hermawan-Penulis dan Daba Tabrani di salah satu ruangan di HotelAugusta awal Desember 2003, terungkaplah pernyataanMemo yang mengejutkan sekaligus miris. Kenapa tidak, waktuitu Memo tegas menyatakan “bagi saya dilantik atau tidakdilantik tidak jadi masalah tetapi kalau gedung DPRD, gedungpemda dan pusat kota Garut hancur lebur saya siapmenanggung semua resiko hukuman mati sekali pun”. Penulis bertanya “sebenarnya apa yang menyebabkansemua itu”. Dijawab oleh Memo, kuncinya ada di Kepala SMKPGRI Zaeanal Arifin. Jika ada surat pernyataan yang dibuatKepala SMK PGRI maka pihak Departemen Dalam Negeri akansegera memproses pengangkatan Agus-Memo sebagai bupatidan wakil bupati Garut. Penulis dan Daba Tabrani Zeboa, tentu saja dibuatkaget dan miris jika apa yang diungkapkan Memo menjadikenyataan. Penulis dan sdr. Daba kemudian berinisiatifmenghubungi Kepala SMK PGRI tanpa pamrih apa pun,semata-mata demi penyelamatan Garut saja. Dalam pembicaraan di rumah pak Zaenal Arifin, di JalanMustofa Kamil Tarogong dibahas kemungkinan-kemungkinanterburuk yang bakal menimpa Garut. Salah satunya adalahkehancuran infrastruktur yang sudah terbangun dengan baik,seperti gedung DPRD, gedung Pemda dan pusat pertokoan dikota Garut. Pak Zaenal terkaget-kaget dengan kemungkinantersebut, dia pun mengajak penulis dan Daba Tabrani 31
  • 32. mengkonsultasikan apa yang dikehendaki oleh Memo kepadakakaknya DR. Adang Hambali, dosen di Universitas IslamNegeri (UIN) Bandung. DR. Adang Hambali bersedia datang ke Garut, danpenulis mengatur pertemuan di Bungalau No.12 Hotel SumberAlam sekitar pertengahan Desember 2003. Di Bungalautersebut, ternyata DR. Adang Hambali sudah sangat pahamdengan kondisi kabupaten Garut dan dia pun menyatakan apayang diinginkan oleh Memo Hermawan tidak ada masalahyang penting adiknya Zaenal Arifin siap membuat keterangandari sekolah yang dipimpinnya. Redaksional pernyataan dari Zaenal Arifin dibuatmasing-masing oleh penuis, Zaenal Arifin dan MemoHermawan sendiri. Isinya menyatakan bahwa benar MemoHermawan adalah lulusan SMK PGRI Garut. Waktu itu jugaMemo melalui telepon gengangamnya (HP)mengkonsultasikan redaksional dengan Kepala Biro OtdaPemprop Jabar Drs. Tjatja. Tjatja memandu Memo secara redaksional yangdikehendaki sebagai persyaratan mempercepat SK dariMendagri. Kesimpulannya redaksional versi Tjatja-lah yangterpakai dan penulis yang membuatnya di komputer milikpenulis. Kopinya di dalam disket karena waktu itu masihjarang menggunakan flashdisk. Pertemuan di Bungalau No.12 berakhir tanpa adakomitmen apa pun dengan Memo Hermawan jika yangbersangkutan benar-benar dilantik menjadi wakil bupati. DR. 32
  • 33. Adang Hambali, adiknya Zaenal Arifin, Penulis dan DabaTabrani semata-mata hanya ingin masalah di Garut cepatselesai sehingga tidak terjadi tindakan yang merugikanmasyarakat. Tanggal 13 Januari 2004 ketika penulis sedang rapat dikantor Redaksi Harian Metro Bandung (sekarang TribunJabar), karena waktu itu penulis masih menjadi wartawanMetro Bandung ditelepon oleh Memo agar pulang ke Garutuntuk menyelesaikan naskah pernyataan dari Kepala SMKPGRI versi Tjatja. Menurut Memo, esok harinya tanggal 14 Januari 2004 iaditunggu oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri(sekarang Kemendagri) Oentarto Sindung Mawardi untukmenyerahkan surat keterangan/pernyataan dari Kepala SMKPGRI dalam kepentingan dikeluarkannya Surat KeputusanPengangkatan dirinya sebagai Wakil Bupati Garut. Tanggal 20 Januari 2004 SK Mendagri keluar, namundalam waktu hampir bersamaan Memo Hermawan dikabarkanditangkap pihak Polda Jabar atas tuduhan pemalsuan ijazah.Perkembangan politik memang berjalan sangat cepat, Memopun dipulangkan dan hari Jum’at tanggal 23 Januari 2004dilantiklah Agus Supriadi-Memo Hermawan oleh GubernurJawa Barat Danny Setiawan. Memo Hermawan boleh dilantik bersama Agus Supriadi,namun masalah hukum Memo terus berjalan. Nyaris setiapsaat Memo digoyang aksi demonstrasi agar penggunaanijazahnya yang diduga palsu terus diusut. 33
  • 34. Setiap muncul aksi unjuk rasa, maka yang dibuat sibukdan menguras tenaga pikiran serta ongkos politik adalahIman Alirahman dan kawan-kawan. Anton Heryanto tampilsebagai eksekutor karena memang memiliki otoritas dalampenggunaan dana APBD. Memang sulit ditelusuri aliran dana dalam penanganankasus Memo, atau memang tidak ada niat dari aparatpenegak hukum menelusurinya. Padahal ketika Erlan Rivanditetapkan sebagai tersangka mulai terbuka aliran dana APBDmasuk kemana-mana. (*)Bertindak dengan Hati Wajah boleh seram dan terkesan bengis, apalagi sehari-harinya bergaul dengan tahanan dan narapidana di LembagaPemsayarakatan (LP) Garut ternyata hatinya luluh juga. ItulahDaba Tabrani Zeboa, blasteran ayah dari Pulau Nias SumateraUtara dan ibu dari Garut asli. Suara yang selalu keras dalam berbagai hal, terutamajika berdialog atau diskusi, namun Kepeduliannya terhadapkabupaten Garut sangat luar biasa. Ketika gonjang-ganjingdan terkatung-katungnya pelantikan bupati dan wakil bupatiGarut terpilih (Agus Supriadi-Memo Hermawan) ia tidakmenginginkan suasana kabupaten Garut kacau balau apalagiterjadi pertumpahan darah dan bakar-bakaran. 34
  • 35. Seringkali pemikiran positif muncul dari benaknya,termasuk mengajak penulis untuk menemui calon wakil bupatiterpilih Memo Hermawan karena tersiar kabar bahwa Memodengan kader PDIP-nya akan melakukan tindakan keras jikaMemo gagal dilantik sebagai wakil bupati. Kala itu Daba Tabrani sempat mengemukanpendapatnya “ janganlah dari konflik politik melebar menjadikerusuhan yang tidak ada artinya, bahkan hanya akanmerugikan masyarakat. Semua aturan hukum dan politikadalah produk manusia yang bisa diubah-ubah kecualiAl-Qur’an”. Berangkat dari pemikiran itulah ia bersama penulis inginmeyakinkan Memo Hermawan seputar kebenaran kabar yangmerebak di tengah-tengah masyarakat. Faktanya, terkatung-katungnya pelantikan bupati dan wakil bupati terselesaikanjuga setelah melalui serangkaian pembicaraan antara MemoHermawan dengan Kepala SMK PGRI Zaenal Arifin yangdifasilitasi Daba Tabrani Zeboa dan penulis. Daba Tabrani memang bukan seorang aktivis yang selalu“memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan”, karena tohia tidak “dibayar” oleh siapa pun semata-mata sebagai bentukkepedulian kepada Garut agar tidak mengalami kehancuranhanya karena tidak dilantiknya pasangan calon bupati danwakil bupati terpilih. Semua tindakan harus dengan hatibukan dengan perasaan. Jika dengan hati maka semuapersoalan akan terselesaikan dengan baik tanpa harus 35
  • 36. menelan korban. Itulah yang menjadi pemicu Daba TabraniZeboa mau menemui Memo Hermawan bersama penulis. (*).Memo dan Kepala SMK PGRI Tanggal 23 Januari 2004 Agus Supriadi dan MemoHermawan resmi menjadi bupati dan wakil bupati Garut masabakti 2004-2009. Dua pemimpin berbeda latar belakang ituharus mengendalikan pemerintahan dengan segudangpermasalahannya. Agus Supriadi dengan latar belakang militer, tentu sajapenerapan disiplin merupakan prioritas utamanya. Di satu sisiharus mendisiplinkan jajarannya, namun di lain sisi bupatiAgus Supriadi membuat kebijakan yang bertentangan denganprinsip-prinsip disiplin. Salah satunya adalah memberikankepercayaan penuh kepada Anton Heryanto, seorangpelaksana pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. Sekitar setahun perjalanan kepemimpinan Agus-Memo,penulis tidak pernah berhubungan dengan kekuasaantermasuk dengan Memo Hermawan. Penulis punberkonsentrasi dengan profesi sebagai wartawan dan selalumengkritisi kebijakan bupati yang dianggap tidak sesuaiharapan rakyat. Anton Heryanto, dan Wawan Nurdin, yang dikenalsebagai geng di jajaran birokrasi datang ke rumah penulisdengan maksud akan mengislahkan penulis dengan Memo 36
  • 37. karena tidak pernah ada hubungan lagi. Penulis pun dibawaoleh mereka ke rumah dinas wakil bupati yang berada diJalan Sudirman (Depan Bekas Mapolwil Priangan, sekarangMapolres Garut). Waktu itu penulis minta kepada Anton Heryanto danWawan Nurdin, jika ingin mempertemukan penulis denganMemo Hermawan harus menyertakan pula Kepala SMK PGRIZaenal Arifin. Alasan penulis, tidak ingin ada kesalahpahaman terlebihsuuzdon bahwa seakan-akan saya ada deal-dealan denganMemo Hermawan. Misalnya diberi fasilitas karena sudahmenjadi wakil bupati. Pertemuan di rumah dinas Wakil Bupati itu berlangsungsantai dan hangat, diselingi senda gurau nyaris tidak adabatasan antara wakil bupati dengan rakyatnya. Ketika itu Memo berjanji akan membantu SMK PGRI,yang memang tengah kesulitan dalam hal sarana sertaprasarana. Bahkan ruangan kelas pun tidak memadai,termasuk sangat kurangnya guru berstatus PNS. Melalui Anton Heryanto, SMK PGRI mendapat bantuanberupa pembangunan tiga unit ruang belajar. Sedangkanpenulis yang terlanjur memiliki ikatan bathin dengan KepalaSMK PGRI serta Memo Hermawan menerima permintaanKepala SMK agar mau menjadi Ketua Komite Sekolah. 37
  • 38. Beberapa karyawan pemda Garut yang merupakanlulusan SMEA PGRI menggagas acara re-uni. Penulis masukdalam jajaran panitia re-uni, termasuk di dalamnya pejabatBank Jabar Drs. Yamin Abdul Latif dan Drs. Dedi (sekarangKabid PMG) di Dinas Pendidikan Garut. Secara politis Memo Hermawan mendapat pengakuanyang luar biasa, karena didaulat menjadi Ketua Alumni SMEAPGRI. Namun demikian tidak mematahkan persoalanhukumnya karena kasusnya terus menggelinding kendatibelakangan dikabarkan sudah dihentikan perkaranya. Memang ada kekecewaan di diri penulis karena tidakberhasil meyakinkan geng Memo di Pemda Garut agarmemberikan penghargaan kepada Zaenal Arifin, setidak-tidaknya ia dipromosikan dalam jabatan sebagai Kepala SMKNegeri atau dalam jabatan yang sama baik di SMP maupun diSMA. Masalahnya, Zaenal Arifin adalah seoarang PNS yangdari persyaratan sudah terpenuhi. Hanya saja, nasib ZaenalArifin tidak seperti yang lain. Hingga berakhirnya MemoHermawan dari jabatan Wakil Bupati, tetap saja Zaenal Arifinmenjadi Kepala SMK PGRI. Ironis, memang….. Dalam waktu bersamaan, sekitar di awal tahun 2005,penulis dihubungi Sony MS, salah seorang wartawan yangjuga guru SMP namun sangat dekat hubungan secarapersonalnya dengan Memo Hermawan dan Iman Alirahman. 38
  • 39. Sony meminta kepada penulis menjadi pemimpinRedaksi Surat Kabar Umum Garoet Pos. Di belakang KoranGaroet Pos itu ada Memo Hermawan, Iman Alirahman, AntonHeryanto dan Wawan Nurdin. Selain mengajak penulis, atas permintaan MemoHermawan, Iman Alirahman dan Wawan Nurdin, diajak pulaAsep Burhannudin (Ketua KNPI), Asep Irvan Setiawan (KetuaPHRI) yang penulis ketahui ketika berkumpul di rumah makanCopong dan turut hadir waktu itu Ajengan Mimih Haeruman,seoarang aktivis yang merupakan tokoh kerusuhanTasikmalaya Tahun 1996. Kenapa Ketua KNPI harus dilibatkan?. Alasannya, karenaKNPI memiliki jaringan sampai ke pelosok pedasaan. SeluruhKetua KNPI tingkat kecamatan dilibatkan dalam mengelolaSurat Kabar Umum Garoet Pos baik sebagai distributormaupun kontributor. Di awal berdirinya Surat Kabar Umum Garoet Pos,jabatan Asep Burhannudin adalah Pemimpin Perusahaan,sedangkan Asep Irvan Setiawan sebagai Direktur UtamaPT. Garut Cahaya Cemerlang, sebuah perusahaan yangmenerbitkan Surat Kabar Umum Garoet Pos. Penulis yang masih terikat sebagai wartawan HarianMetro Bandung (sekarang Tribun Jabar-Grup Kompas) tidakmampu menolak tawaran tersebut. Berlokasi di Jalan Pasundan 47, penulis resmi menjadiPemimpin Redaksi yang segala sarana serta fasilitas sudah 39
  • 40. disediakan oleh Wawan Nurdin dan kawan-kawan termasukpara pegawainya. Tanggal 17 Maret 2005, Surat Kabar Umum Groet Posresmi diterbitkan perdana dan lounchingnya di rumah makanAdirasa dihadiri langsung oleh bupati Agus Supriadi dan wakilbupati Memo Hermawan setelah mengikuti upacara Hari JadiGarut di lapangan Otto Iskadardinata (alun-alun Garut). (*)Jabatan Tidak Digenggam Drs. Zaenal Arifin adalah seorang pribadi yang nyantri,santun, dan lembut. Kelembutannya membuat orang laintidak akan menyangka kalau ia seoarang pahlawan dalampergolakan politik di kabupaten Garut. Ia dipercaya mengelola SMK (dulu SMEA) PGRI dalamkeadaan yang sangat memprihatinkan. Kenapa tidak, lokasisekolahnya saja diusir oleh sebuah Yayasan Gereja Pasundandi Jalan Bratayudha. Zaenal Arifin memutar otaknya untuk menyelamatkananak didik, yang kemudian mendapatkan lokasi baru di JalanKaracak berupa tanah kosong bekas lahan pesawahan. Iapontang-panting membangun ruang belajar tanpa bantuandari pemerintah. Tidak terbetik dalam pikiran Zaenal Arifin, sekolah yangdipimpinnya akan menjadi pusat perhatian publik pada akhir 40
  • 41. tahun 2003 pasca pemilihan bupati Garut yang dimenangkanpasangan Agus Supriadi-Memo Hermawan. Tandatangannya ternyata dipalsukan oleh seseorangyang pernah bekerja sebagai pegawai Tata Usaha di SMEAPGRI di masa jayanya. Pemalsu tandatangan tersebutbernama Isur Suryana yang mendapat perintah dari Drs.Duden Suherman, pejabat di Dinas Pendidikan KabupatenGarut yang tiada lain adalah sohibnya Memo Hermawan. Isur diperintahkan membuat Surat Keterangan dari SMKPGRI untuk memenuhi persyaratan Memo Hermawan saatakan maju menjadi calon wakil bupati Garut mendampingicalon bupati Agus Supriadi. Entah apa yang mendorong Isursehingga berani memalsukan tandatangan Kepala SMK PGRIZaenal Arifin demi kepentingan Memo Hermawan. Isur Suryana dijatuhi hukuman oleh Pengadilan NegeriGarut dalam proses persidangan yang sama sekali tidakmenyentuh Memo Hermawan dan Duden Suherman. Yangpasti pengacaranya kecewa karena dua nama tersebut hanyasebagai saksi saja. Zaenal Arifin, ternyata baru mengetahui tandatangannyadipalsukan setelah pemilihan bupati yang tiba-tiba ia menjadi“bintang” yang diperebutkan oleh kelompok yang bertikaipasca pemilihan bupati. Kalau saja Zaenal Arifin konsisiten tidak maumengeluarkan Surat Keterangannya bagi kepentingan MemoHermawan, maka karir politik Memo sudah berakhir pada 41
  • 42. tahun 2004 karena dipastikan hanya calon bupati terpilih sajayang memperoleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeriyang berhak memimpin Kabupaten Garut. Pahlawan penyelamat kabupaten Garut itu hingga kinimasih tetap menjadi Kepala SMK PGRI, padahal iaberkeinginan berkarir sebagai Kepala SMK atau SMP Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Boleh jadi karena Zaenal Arifin sebagai pribadi yangmendapat jabatan tanpa harus melalui mafia jabatan ataudengan cara tidak halal, misalnya mengeluarkan uang pelicin.Padahal melalui penulis sudah disampaikannya kepada MemoHermawan ketika masih menjadi wakil bupati dan kepadaIman Alirahman serta Wawan Nurdin yang dikenal ahli dalammengatur jabatan. Geng Memo Hermawan, yang terdiri dari ImanAlirahman, Wawan Nurdin, Komar Mariyuana, Jaja Sudarja,Hengki Hermawan hanya butuh Zaenal Arifin dalammemuluskan perebutan kekuasaan saja, sementarapengorbanan seorang Zaenal Arifin sama sekali tidakdihargainya padahal ia tidak meminta fasilitas apa pun kecualiingin berkarir menjadi Kepala SMK atau SMP Negeri saja. (*)Pejabat dan Dunia Hiburan Pejabat dan wakil rakyat di kabupaten Garut identikdengan dunia hiburan. Ketika tim dari Komisi Pemberantasan 42
  • 43. Korupsi (KPK) tengah melakukan penggeledahan di kantorBadan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Garut, yang waktuitu Kepala BPKD-nya Komar Mariyuana, justru sejumlahpejabat, wakil rakyat dan aktivis berkumpul di rumah makanCopong. Penulis termasuk salah satu yang ikut hadir di rumahmakan tersebut hingga menjelang waktu Isya. Yang hadirwaktu itu sepakat melanjutkan pertemuannya di HotelImperium Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Bandung. Penulisberangkat belakangan menggunakan mobil kepunyaanHasanudin, salah seorang aktivis Garut. Di Hotel yang tersedia ruangan karaokean ternyatasudah menunggu beberapa pejabat dan wakil rakyat, antaralain Asda III Kuparman, anggota DPRD Lucky Lukmansyah,Anton Heryanto, Wawan Nurdin dan sejumlah staf dari BPKD. Di ruang karaokean sudah disiapkan wanita yangberprofesi sebagai Pemandu Lagu (PL) secara berpasang-pasangan. Penulis juga sudah disediakan dan satu ruangan(room) bersama Wawan Nurdin dan Anton Heryanto. Malam itu dihabiskan hanya untuk bersenang-senangdan dipastikan menguras kocek yang tidak sedikit. Yang pasti,penulis meninggalkan hotel itu sekira jam 3.00 pagi. Kegiatan serupa, dilakukan pula menjelangpenangkapan Agus Supriadi oleh KPK. Beberapa pejabat dariBPKD, Bawasda (Inspektorat) dan DPRD berkumpul lagi diHotel Golden Boutique Jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat. 43
  • 44. Penulis dimintai bantuan oleh Kepala Bawasda HengkiHermawan untuk meyakinkan isteri mudanya karena setiapsaat selalau meneleponnya. Sangat boleh jadi, isterinya itupencemburu sehingga selalu memantau aktivitas suaminya diJakarta. Demi keselamatan keluarga Hengki Hermawan, penulismau membantunnya dengan meyakinkan isterinya, bahwasuaminya Hengki Hermawan belum bisa pulang cepat-cepatke Garut karena setiap hari harus memenuhi panggilan kekantor KPK di Jakarta. Aktivitas di Hotel Golden Boutique yang tarifnya cukupmahal itu, selain untuk memudahkan KPK melakukanpemeriksaan terhadap sejumlah pejabat menjelangpenangkapan Agus Supriadi, selebihnya memang dijadikanajang hiburan. Kenapa tidak, di hotel tersebut tersediaberbagai fasilitas hiburan termasuk wanita-wanitapenghiburnya, selain wanita lokal ada pula wanita asingseperti dari China, Hongkong dan Korea. (*).Media Massa dan Kejatuhan Agus Supriadi Sosok Agus Supriadi terbilang dekat dengan kalanganpers. Ketika proses pencalonannya sebagai bupati Garutselalu dikerubuti wartawan ketika ia dan keluarganya tinggaldi rumah kontrakan di Jalan Pajajaran Garut. 44
  • 45. Kepemimpinan Agus Supriadi yang sarat kontroversi,tentu saja menjadi buruan wartawan. Tidak heran, beritatentang bupati Agus Supriadi selalu menghiasi halaman suratkabar dan menjadi gunjingan di kalangan masyarakat. Keberanian Agus Supriadi semakin kentara ketikamengancam akan menggergaji pipa kilang gas bumi Darajatyang dikelola PT. Chevron Texaco Energi Indonesia (CTEI),sebuah perusahaan asing milik Amerika Serikat sebelumpersoalan yang berkaitan dengan bagi hasil bagi pemerintahdaerah belum diselesaikan secara baik dan menguntungkanbagi Kabupaten Garut. Gaya kepemimpinannya yang keras, tegas dan disiplinmembuat gerah para petinggi birokrasi di lingkungan pemdaGarut, apalagi tersiar kabar bahwa untuk mendapatkanpromosi jabatan harus menyetorkan sejumlah uang. Pejabat di lingkungan pemda Garut tidak bisamenerima gaya kepemimpinan Agus Supriadi yang penuhdisiplin itu, karena mereka sudah terbiasa dipimpin bupatiyang berasal dari sipil selama tiga periode, yaitu periodeMomon Gandasasmita (1988-1993), Toharudin Gani (1993-1998) dan Dede Satibi (1998-2003). Kendati tidak senang dengan gaya kepemimpinannya,namun masalah jabatan tetap menjadi incarannya parabirokrat. Dalam kepemimpinan bupati Agus Supriadi,keberadaan geng birokrasi tidak menonjol justru geng-gengliar memanfaatkan nama bupati. 45
  • 46. Geng liar itu kebanyakan dari kalangan luar yangmemang tidak terorganisir rapi seperti sehingga terkesanseperti “calo jabatan” tidak seperti di era kepemimpinanDede Satibi dan kepemimpinan sekarang (bupati Aceng HMFikri). Kondisi pemerintahan seperti itu menimbulkanprasangka buruk dari kalangan elit di Kabupaten Garut,bahkan sering muncul menjadi berita panas di salah satustasiun radio lokal yang menampung aspirasi pendengarnya. Tentu saja gonjang-ganjing dari kabar yang memanasitu menjadi buruan wartawan untuk diinvestigasi yangkemudian munculah pemberitaan yang kerap membuatbanyak kalangan terutama kalangan elit tidak menyenangigaya kepemimpinan Agus Supriadi. Namun demikian, sosok Agus Supriadi tidak pernahmenekan apalagi menakut-nakuti wartawan kendati dirinyaberlatarbelakang tentara. Agus justru menempatkanwartawan sebagai mitranya, dan melalui peranan AntonHeryanto selalu mengeluarkan kocek APBD guna membantutugas-tugas wartawan. Ketika perseteruan elit, terutama yang dimotori wakilbupati Garut Memo Hermawan maka gelombangketidaksenangan terhadap Agus Supriadi semakin menguat.Awal kejatuhannya dipicu ketika Kepala Bappeda ImanAlirahman menyatakan mundur dari jabatanya yang kemudiandiikuti oleh Anton Heryanto, sebagai Kepala Bidang Anggaran 46
  • 47. di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) serta sejumlahpejabat lainnya. Pengunduran diri Iman Alirahman dan kawan-kawanmembuat sejumlah surat kabar menempatkan berita tersebutdi halaman muka. Akibatnya, tidak lama berselang gelombangaksi menurunkan Agus Supriadi nyaris tidak pernah berhentibahkan gedung pendopo pun sempat dikepung parademonstran. Mundurnya Anton Heryanto, ternyata mendapatdukungan dari seluruh Fraksi di DPRD Garut. Bahkan FraksiPKS yang kurang baik hubungannya dengan Anton Heryantomendadak menyatakan dukungannya. Tidak hanya kalangan DPRD, tokoh keras seperti KetuaMUI Garut KH. Abdul Halim mendukung Anton Heryanto. Kiayigalak itu selalu berkomunikasi dengan Anton pascamundurnya dari jabatan di Bagian Keuangan, padahalsebelumnya tidak pernah terjalin hubungan dekat antara KHAbdul Halim dengan Anton Heryanto. Ketika gelombang aksi semakin memanas, dalam waktubersamaan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi justrutengah melakukan penyelidikan dugaan terjadinyapeyimpangan keuangan di pemda Garut. Para pejabat pemda Garut pun hampir dua pekanberada di Jakarta, dan membooking beberapa kamar di hotelGolden Boutique Jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat.Sejumlah anggota DPRD Garut pun kerap muncul di hotel 47
  • 48. tersebut, bahkan Kepala Bawasda (Drs. Hengki Hermawan)mengaku ketakutan dan tidak pernah lepas dari senjata apiyang dimilikinya untuk berjaga-jaga dari kemungkinanterburuk yang menimpa dirinya. Keberadaan sejumlah pejabat pemda Garut di Jakartauntuk memudahkan komunikasi dan pemeriksaan-pemriksaanyang dilakukan pihak KPK. Yang lumayan lama berada diJakarta adalah para pejabat dari Badan Pengelola KeuanganDaerah (BPKD) dan dari Bawasda (sekarang InspektoratDaerah). Akhirnya Agus Supriadi dipanggil KPK ke Jakartatanggal 27 Juli 2007, dan tidak pernah kembali lagi hinggasekarang karena diganjar hukuman 10 tahun penjara olehPengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor). Ketika Agus Supriadi baru berada di tahanan MapolresMetro Jakarta Selatan sekitar dua pekan, seorang aktivisGarut Hasanudin mengajak penulis mengunjungi AgusSupriadi di tahanan. Sesampainya di Mapolres Metro Jakarta Selatan, penulistidak masuk dan hanya mengantarkan Hasanudin saja.Selanjutnya Hasanudin tetap berada di Jakarta dan ditempatkan di salah satu hotel bersama ajudan bupati AgusSupriadi yaitu Bambang. Kiprah Hasanudin di Jakarta, ternyata di luar dugaanmampu merubah kondisi yang dialami sejumlah pejabat di 48
  • 49. lingkungan pemda Garut atas ancaman yang disebut-sebutpernah diungkapkan Agus Supriadi. Hasanudin berhasil meluluhkan Agus Supriadi, diawalidari kedatangan Wakil Bupati Memo Hermawanmenjenguknya di tahanan. Sejak itu pula para pejabat pemdaGarut bergiliran mendatangi Agus Supriadi, sehingga saat ituruang tahanan yang dihuni Agus Supriadi sekaligus menjaditempat beraktivitas Agus Supriadi karena masih bersatatussebagai bupati, seperti menandatangani surat-surat ataudokumen. (*)Agus Supriadi Anggap Enteng Memo Bupati Garut Agus Supriadi yang tampil elegan sebagaisosok perwira menengah TNI-AD sangat disegani olehkalangan birokrat, namun secara politis Agus Supriadi belumteruji karena lebih banyak bertugas di pasukan tempurketimbang di teritorial. Ketika ia memasuki ranah politik dan harus berhadapandengan para politisi terutama wakil bupatinya MemoHermawan, kurang cermat menghitung kalkulasi politiknyasehingga membiarkan Memo sekaligus memperlakukanseperti “anak bawang”. Memo nyaris tidak diberi peran dalam mengelolapemerintahan dan pembangunan, bahkan dalam banyak halMemo dibiarkan liar. Padahal Memo diam-diam menggalang 49
  • 50. kekuatan di jajaran birokrasi yang dimotori oleh ImanAlirahman dan Anton Heryanto serta Wawan Nurdin. Sejumlah pejabat di lingkungan pemda Garut banyakyang mengakui kehebatan Memo walau pun Memo seringdisebut-sebut tidak jelas sekolahnya. Ir Widyana CES, jebolanIPB dan pernah lama di lingkungan pemda Bekasi yangkemudian beberapa kali menduduki jabatan eselon II dipemda Garut, adalah salah satunya yang mengakuikecerdikan, kepintaran dan kehebatan Memo Hermawan. Memo memang bukan politisi yang jago pidato (orator),melainkan jago dalam hal strategi. Ia piawai membangunjaringan dengan berbagai kelompok, tidak heran jikakelompok yang menyerangnya berkaitan dengan dugaanpenggunaan ijazah palsunya justru berbalik menjadipendukung Memo. Hal itu tidak disadari oleh Agus Supriadi, karena bolehjadi Agus Supriadi tetap beranggapan bahwa Memo tidakjelas sekolahnya dan tidak membahayakan dirinya, karenamemang orang bodoh. Kalau saja orang-orang dekat AgusSupriadi, terutama staf ahlinya memberi masukan bagaimanabahayanya seorang Memo Hermawan, maka dapat dipastikanbupati Agus Supriadi tidak akan jatuh di tengah jalan. Staf ahli bupati saat itu dari kalangan politisi adaMachyar Suara, dari akademisi ada Prof.DR. Ali Ramdani, darikalangan aktivis ada Usep Sobar. Bahkan satu lagi darikalanga aktivis yang tidak terstruktural yaitu Agustiana. Parastaf ahli itu tidak mungkin tidak memiliki referensi tentang 50
  • 51. kecerdikan Memo dalam berpolitik, atau pura-pura tidak tahusehingga tidak dijadikan program dan strategi bahasanbersama bupati Agus Supriadi. Atau sangat boleh jadimembiarkan Memo dengan bola panasnya karena staf ahlipun menghendaki agar bupati Agus Supriadi jatuh di tengahjalan. (*).Kalau Tidak Ikut Mundur “Kalau saja waktu itu saya tidak ikut mundur, saya jaminpak Agus Supriadi tidak mungkin jatuh dari jabatannyasebagai bupati.” Demikian diungkapkan Anton Heryantokepada penulis. Anton Heryanto yang saat itu tengah disibukan denganmasalah keuangan, pada hari Jum’at (lupa tanggalnya) dibulan Juli 2007 pagi hari datang Iman Alirahman ke ruangankerjanya. Iman bicara panjang lebar tentang situasi dipemerintahan, salah satunya adalah bekerja seperti robot dansapi perahan oleh bupati Agus Supriadi. Iman menyampaikanniatnya kepada Anton untuk mengundurkan diri darijabatannya sebagai Kepala Bappeda pada Jum’at sore hari ituyang kebetulan akan mengikuti breefing bersama bupati AgusSupriadi. Betul juga, setelah breefing Iman kembali menemuiAnton di kantornya yang hanya berjarak beberapa meter saja 51
  • 52. dari gedung Pendopo. Iman menyampaikan keputusannyabahwa ia sudah mundur dari jabatan Kepala Bappedalangsung disampaikan ke bupati. Anton menyatakan siap mengikuti langkah Iman, yaitumundur juga dari jabatannya dan akan menggelar jumpa persesok harinya (hari Sabtu). Sejumlah media massa sontak memuat pernyataanIman dan Anton yang mengundurkan dari jabatannya masing-masing. Hari Senin di acara apel pagi, bupati Garut AgusSupriadi sangat marah kepada Iman dan Anton yangdisampaikannya dalam pidato di depan peserta Apel. “Si Imandan si Anton adalah pengkhianat karena sudah mundur darijabatannya.” Situasi setelah mundurnya Iman dan Anton semakinmemanas. Wakil Bupati Memo Hermawan, yang memilikikedekatan secara personal dengan pejabat di KomisiPemberantasan Korupsi meminta saran bagaimana menyikapidugaan korupsi yang dilakukan bupati Agus Supriadi melaluihubungan telepon selular yang dikeluarkan suaranya(loudspeaker) disaksikan Anton Heryanto. Pejabat KPK menyarankan untuk mempercepatpenangkapan bupati Agus Supriadi adalah dengan caradilakukannya aksi unjuk rasa. Memo bersama Anton, Imandan pejabat pemda lainnya mengumpulkan sejumlah logistikguna menggalang aksi unjuk rasa menuntut bupati AgusSupriadi mundur. 52
  • 53. Setelah gelombang aksi massa terus melakukan unjukrasa ke kantor pemda, gedung DPRD, alun-alun bahkanmengepung gedung Pendopo sekaligus rumah dinas bupati,maka akhirnya tanggal 27 Juli 2007 KPK memanggil bupatiAgus Supriadi ke Jakarta dan tidak kembali lagi (dilakukanpenahanan). (*)Agus Tawari Iman jadi Sekda Bupati Agus Supriadi yang dikenal keras dan disiplinternyata memiliki catatan tersendiri terhadap birokratbawahannya yang mempunyai kemampuan dalam kinerjanya.Salah satunya ia memuji kecerdasan Iman Alirahman yangjustru menjadi pemicu jatuhnya Agus Supriadi dari jabatannyasebagai bupati. Ketika Agus Supriadi berada di sel tahanan Polres MetroJakarta Selatan atas peranan Hasanudin tiba-tiba antipatiterhadap Achmad Muttaqien, yang saat itu masih menjabatsekretaris daerah. Bupati Agus Supriadi secara tegas akan segeramencopot Achmad Muttaqien, namun ia masih kesulitanmencari penggantinya sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt)sekda. Dengan berbagai pertimbangan yang sekaligusdidiskusikan dengan Hasanudin dan Ketua APDESI AsepHamdani menjatuhkan plihannya ke Iman Alirahman. 53
  • 54. Melalui telepon genggam milik Ketua APDESI yang saatitu berada bersama bupati Agus Supriadi di kamartahanannya menelpon penulis agar menghubungi ImanAlirahman guna menyampaikan tawarannya mau menjadipejabat pelkasana tugas sekda Garut. Menurut Agus Supriadi,nama Iman Alirahman sangat pantas menjadi sekda. Penulis lalu menemui Iman Alirahman di kantor Bappedamenyampaikan pesan dan amanat dari bupati Agus Supriadi.Kebetulan di ruang kerja Iman Alirahman sudah ada WawanNurdin. Iman menyatakan akan piker-pikir dulu sekaligusmengonsultasikannya dengan Wakil Bupati Memo Hermawan. Memo Hermawan yang kemungkinan sudah mendapatlaporan dari Iman Alirahman kemudian menelpon penulisdengan menyatakan bahwa Iman Alirahman jangan maumenerima tawaran dari bupati Agus Supriadi tersebut. Memomengkhawatirkan tawaran itu sebagai sebuah jebakan dariAgus Supriadi, kendati Memo tidak menjelaskan secara rincibentuk dan akibat dari jebakan Agus Supriadi. Bupati Agus Supriadi akhirnya secara resmimemberhentikan Achmad Muttaqien dari jabatan sekda,sekaligus mengangkat Budiman sebagai pelaksana tugassekda. Waktu itu yang sudah merapat ke Agus Supriadi agarmengangkatnya sebagai sekda antara lain Yaya.S Permana,Wowo Wibowo dan Hilman Faridz. Agus Supriadi memang tidak sendirian dalammenentukan pilihannya mengangkat Plt sekda, karena darikalangan aktivis selalu didampingi oleh Dadan, Deni Ramdani 54
  • 55. dan Ujang Saeful (Ujang Geren) dengan kelompok Dabo-Ribo-nya. Nama Ujang Geren adalah salah seorang aktivis yangkomitmennya dengan Agus Supriadi sangat tinggi. Iamempertaruhkan segala-galanya dalam membela AgusSupriadi, bahkan selalu mengawal Agus Supriadi dalam setiappersidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ketika Agus Supriadi mengusung Budiman sebagai PltSekda, justru Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) AraKoswara menjadi tumbalnya karena dipecat oleh MemoHermawan. Padahal Ara Koswara salah satu pejabat pemdaGarut yang sangat setia membantu logistik bagi kepentinganAgus Supriadi setelah mendekam di tahanan. Ara Koswara dipersalahkan mengangkat Tenaga KerjaKontrak (TKK) dengan imbalan uang pelicin. Padahal uangpelican tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang tertentudengan menjual nama bupati. Sebut saja Hasanudin ikutmenitipkan beberapa orang TKK, dan penulis termasuk yangmenitipkan kakak sepupu yang berprofesi sebagai guru danperawat sebagai TKK melalui Hasanudin. Dari kasus pengangkatan TKK, Ara Koswara pernahberurusan dengan aparat penegak hukum di Polres danKejaksaan Negeri Garut. Hanya saja kasusnya tidak berlanjut,dan Ara sendiri kini menjadi pejabat fungsional alias tidakdiberi jabatan apa pun setelah diberhentikan dari jabatannyasebagai Kepala BKD. (*). 55
  • 56. Birokrat, Jaringan Politik dan Hukum Naiknya Agus Supriadi dan Memo Hermawan sebagaibupati dan wakil bupati tidak pernah lepas dari persoalanhukum. Apalagi Memo Hermawan sejak awal memang sudahbermasalah dengan hukum. Birokrasi yang secara de jure berada di bawahkekuasaan bupati namun faktanya de facto berada di bawahkendali Wakil Bupati Memo Hermawan dengan ImanAlirahman sebagai motornya. Kuatnya dominasi Memodengan Iman Alirahman, semakin memperkuat kelompokbirokrasi yang di bawahnya ada nama Hengki Hermawan,Anton Heryanto, Wawan Nurdin, Erlan Rivan, Kuparman danKomar Mariyuana. Setumpuk persoalan hukum yang melilit Memo danjajaran pejabat birokrasi lainnya selalu dapat diselesaikandengan menggunakan kekuatan politik. Kekuatan tersebuttidak terlepas pula dari ajang perebutan kekuasaan, sehinggaada kelompok yang diuntungkan secara hukum namun adapula kelompok yang justru jatuh karena hukum. Sebut sajaKetua DPD Partai Golkar Garut, Drs. H. Ruhiyat Prawira MSi,adalah bukti dari kekuatan politik yang tidak pernah mengenalkompromi ketika sudah berhadap-hadapan dengankepentingan kekuasaan. Ketika Memo Hermawan naik menjadi Penjabat BupatiGarut, saat itu pula peta perpolitikan Garut merubah 360derajat. Anton Heryanto yang merupakan tokoh kunci dantokoh pada jamannya Agus Supriadi justru didepak dari 56
  • 57. kelompok Memo-Iman. Bahkan Anton harus mengalami nasibterburuk yaitu digelandang di Kejaksaan Negeri Garut hinggake persidangan di Pengadilan Negeri Garut. Korban berikutnya adalah sekda Garut Drs. WowoWibowo, yang terpaksa selain dicopot dari jabatannya malahsempat meringkuk di sel tahanan Mapolda Jawa Barat.Beruntung Wowo Wibowo dinyatakan bebas oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Garut. Jaringan birokrasi yang dimotori Memo Hermawan,dengan tangan kanannya Iman Alirahman dan WawanNurdin terbukti sukses memuluskan pasangan Aceng HMFikri-Diky Candra terpilih menjadi bupati dan wakil bupatiGarut periode 2009-2014, dan mengantarkan MemoHermawan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. ImanAlirahman sendiri dipercaya menjadi pejabat sementara sekdaGarut setelah ditinggalkan Wowo Wibowo. Sosok Wawan Nurdin sebagai birokrat memiliki jaringanyang sangat luar biasa luasnya di institusi penegakan hukum,yaitu di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Ia memilikikemampuan mengatur pejabat dan politisi yang tersandungmasalah hukum, sehingga kasusnya bisa terhenti ataumenggantung. Pejabat dan politisi yang dibantunya terdiri dari duakelompok, Pertama mereka yang memiliki dana kuat danmerupakan kelompoknya, sehingga secara politis harusmengikuti permainan Wawan Nurdin bersama kelompoknya.Kedua, yaitu pejabat dan politisi yang hanya memiliki dana 57
  • 58. namun bukan dari kelompoknya. Yang terkahir ini, jika sukseslolos dari jeratan hokum maka secara otomatis harus tundukdan masuk kelompok Wawan Nurdin. Wawan Nurdin pernah bercerita kepada penulis tentangmasalah hukum yang dihadapi mantan Kasubbag Keuangan diBPKD Erlan Rivan. Wawan Nurdin mau membantunya asalada uang tidak lebih dari satu milyar rupiah. Dana sebesar itutidak ada artinya dibandingkan dengan jabatan dankehormatan. Erlan ternyata meragukan kemampuan Wawan Nurdin,akhirnya mencari jalan sendiri dan menurut Wawan Nurdindana yang dikeluarkan Erlan Rivan hingga diputus olehPengadilan diperkirakan mencapai lebih dari dua milyarrupiah, atau jauh lebih besar jika diurus oleh Wawan Nurdin.(*).Politisi Rebut Pemerintahan Lengsernya Wowo dari jabatan sekda, semula akanmemuluskan Iman Alirahman sebagai penggantinya. Namunlagi-lagi sandiwara perebutan kekuasaan tidak terhindarkan.Birokrat senior Hilman Faridz tiba-tiba menyodok denganmendapat dukungan dari banyak kalangan termasuk parapolitisi. Kelompok Iman dengan kekuatan kekuatan politiknyamenyadari bahwa kekuatan Hilman semakin besar bahkan 58
  • 59. disebut-sebut mendapat dukungan dari Gubernur Jawa baratmelalui jaringan partai tertentu. Jalan Hilman menuju jabatan sekda tak terelakan lagi,namun kubu Iman tidak tinggal diam jauh-jauh hari sudahdipersiapkan perangkat untuk menghentikan langkah Hilman,yaitu dengan keluarnya Peraturan Bupati Garut No. 131Tahun 2009 Tentang Pembatasan usia pensiun bagi pejabatdi lingkungan pemda Garut. Korban pertama dari Perbup tersebut, tentu saja adalahHilman Faridz. Ia hanya menjabat sebagai sekda selamasembilan saja karena keburu terkena Peraturan Bupati.Sedangkan dua pejabat pemda lainnya yaitu Kadisdik KomarMariyuana dan Asda I Arus Sukarna melenggang maniskarena mendapat perpanjangan sebelum Peraturan Bupatiditerbitkan. Politisi di Garut memang piawai dan cerdik dalammerebut kekuasaan di pemerintahan. Politisi pendukungHilman harus diapresiasi karena mereka cerdik mengantarkanHilman kendati belum berkuasa secara penuh karena hanyasembilan bulan. Politisi yang berada di belakang Iman Alirahman, jugaharus diapresiasi karena mereka tidak pernah memudarsemangatnya untuk menjadikan Iman sebagai penguasa dipemerintahan. Iman Alirahman memang sangat dikehendakioleh bupati Aceng HM Fikri dan Wakil Bupati Diky Candra,karena pemimpin muda itu akan merasakan nyamandidampingi oleh sekdanya sekelas Iman Alirahman. 59
  • 60. Sosok Iman Alirahman, memang sangat disegani selainusianya relatif masih muda dibandingkan pejabat birokrasieselon II lainnya juga memiliki kemampuan luar biasa dalammembangun jaringan baik jaringan politik maupun jaringanhukum. Iman memiliki seseorang yang sangat dipercayainya,yaitu Wawan Nurdin yang sudah bersahabat ketika Imanmenjadi Camat Bayongbong dan Wawan Nurdin waktu itumenjadi Kepala Desa Bayongbong. Persahabatannya berlanjuthingga Wawan Nurdin diangkat menjadi pegawai negeri sipil(PNS) di lingkungan pemda Garut. Iman Alirahman dan Wawan Nurdin layaknya “gula danmanis-nya” yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.Sebagai uji coba, Wawan Nurdin sempat diangkat menjadiKepala Bidang Pemerintahan Desa di Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) menjelangperhelatan akbar pemilihan umum (Pemilu) Legislatif danpemilu Presiden dan Wakil Presiden. Jabatannya itu, justru sebagai sarana untukmenggalang kepala desa menyukseskan calon anggota DPRDJawa Barat Bagus Wiwaha dan Mayjen (Purn) YahyaSacawinata untuk DPR dari partai Demokrat. Nama YahyaSacawinta, waktu itu disebut-sebut bakal menjadi MenteriDalam Negeri jika SBY terpilih kembali menjadi presiden RI.Setelah pemilu selesai Wawan Nurdin kembali ke habitatnya,yaitu menjadi pejabat fungsional (jafung) di DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). 60
  • 61. Beberapa pergantian pejabat di lingkungan pemdaGarut dalam kepemimpinan bupati Aceng HM Fikri tidakterlepas dari peranan Wawan Nurdin dalam menempatkansejumlah pejabat dari mulai eselon IV hingga eselon II.Kongkritnya, Wawan Nurdin adalah sosok birokrat yangsangat cerdik dalam menjabarkan sekaligusmengaktualisasikan pola yang dirancang Iman Alirahmandalam menguasai pemerintahan, politik dan hukum. (*)Wajah Wakil Rakyat (DPRD Garut) Wakil rakyat di DPRD Kabupaten Garut pascatumbangnya rezim orde baru, memang menjadi sangatberkuasa. Jika periode pertama reformasi 1999-2004 yangdiketuai Ir. Iyos Somantri dan Dedi Suryadi sangat ditakutieksekutif. Apa yang diminta pimpinan DPRD tidak pernah adayang ditolaknya. Bupati Dede Satibi dengan sekdanya Rahmat Sudjana,dan penguasa anggaran waktu itu Drs. Yaya S. Permanasebagai Asda III mampu mengatur semua keiinginan danpermintaan DPRD kendati pada akhirnya wakil rakyattersandung masalah hukum, menyusul terendusnyapenyimpangan dana APBD yang dikenal dengan APBD-gate. DPRD periode 2004-2009 semakin menguat setelahDedi Suryadi (PPP) naik menjadi Ketua DPRD mengalahkanKohar Somantri didukung oleh bupati Garut Agus Supriadi.Dedi Suryadi sebagai politisi muda yang cerdik dan energik 61
  • 62. diam-diam membangun jaringan dengan wakil bupati GarutMemo Hermawan melalui peranan Iman Alirahman-WawanNurdin-Anton Heryanto dari pihak birokrasi, diperkuatHasanudin dari kelompok aktivis yang dikenal dekat denganDedi Suryadi. Kocek DPRD mengalir terus dari dana APBD baik yangmengalir secara normatif berdasarkan ketentuan yang adamaupun yang dilakukan “di belakang layar”, terutama dalammemuluskan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ) yang selalu diselesaikan secara “adat” jika kemudiandiketahui ada yang tidak sesuai dengan kehendak DPRD. Memo Hermawan sebagai Wakil Bupati, dan DediSuryadi sebagai Ketua DPRD adalah dua sosok politisi yangtersandung masalah hukum. Jika kasus Memo masih terusmenggantung di Polda dan Kejaksaan Tinggi (jalan ditempat), sementara kasus Dedi Suryadi sudah masuk keMahkamah Agung. Berkat jaringan politik dan hukum yang dilakukan parabirokrat cerdik, maka kedua kasus tersebut pun dalamterselesaikan “secara adat”. Memo hingga kini tetap “aman”dan Dedi Suryadi sendiri justru dalam Putusan PeninjauanKembali (PK) di Mahkamah Agung dinyatakan bebas. Memoakhirnya melenggang ke gedung DPRD propinsi sebagaianggota periode 2009-2014, sedangkan Dedi Suryadi terhentimelenggang ke Senayan (gedung DPR-RI) karena perolehansuaranya tidak signifikan dalam pemilu legislatif tahun 2009. 62
  • 63. Ahmad Bajuri diuntungkan oleh Peraturan PemerintahNo. 16 Tahun 2010 sebagai implementasi dari UU No. 27Tahun 2009 Bahwa yang berhak menjadi Ketua DPRD adalahdari partai pemenang pemilu. Akhirnya Lucky Lukmansyahharus rela di posisi sebagai Wakil Ketua DPRD. Golkar dan PDIP mendapat jatah pula untuk posisi wakilKetua, yaitu Drs H. Ruhiyat Prawira dan Dedi Hasan Bahtiar.Penunjukan Dedi Hasan Bahtiar dari PDIP semata-matakarena condongnya Memo terhadap Dedi Hasan, yangsebelumnya Memo pun sempat meminta pendapat danpandangan kepada Penulis jika Dedi Hasan menjadi WakilKetua DPRD. Pasca pemilu legislatif 2009 dengan kemenangan partaiDemokrat, maka berubah pula wajah DPRD Garut karenapolitisi anak bawang Ahmad Bajuri tiba-tiba naik menjadiKetua DPRD padahal yang dikehendaki penguasa dipemerintahan kabupaten Garut adalah politisi PPP. Bahkanfungsionaris partai Demokrat, yaitu H. Gunadi BSc menggebu-gebu memperjuangkan agar Ir. Lucky Lukmansyah Trengganasebagai Ketua DPRD. Penulis sempat dihubungi H. Gunadi untukmemperjuangkan Lucky. Penulis, yang juga anggota KPUmenyampaikan pendapat kepada H. Gunadi bahwa Luckytidak mungkin bisa naik menjadi Ketua DPRD karenamekanismenya sudah diatur oleh PP No. 16 Tahun 2010 dantidak ada mekanisme pemilihan pimpinan DPRD melainkanpenunjukan sesuai perolehan kursi hasil pemilu 2009 63
  • 64. Wajah DPRD Garut periode 2009-2014 dari segi kualitasjauh berbeda dengan periode sebelumnya yang memilikisejumlah anggota sekelas Dedi Suryadi, Kohar Somantri,Haryono, Dikdik Darmika, Gaos Syamdani, Ali Rohman. Di periode 2009-2014 hampir semua pemain baru,kecuali yang tersisa antara lain Lucky Lukmansyah, AhmadBajuri, Dedi Hasan Bahtiar dan Yogi Yudawibawa. Semuanyabelum teruji sehingga bisa sekelas dengan wajah anggotaDPRD periode sebelumnya. Hanya Lucky Lukmansyah yanglumayan teruji. Sedangkan Ahmad Bajuri masih harus banyakbelajar, sehingga ia tidak pernah bisa lepas dari ketiakWawan Nurdin dan Bagus Wiwaha. Wajah DPRD Garut sedikit tertolong dengan masuknyamantan pejabat pemda Garut, H Sobirin dari partai Demokrat.Sosok Sobirin memang cukup berpengalaman, maka tidakheran jika ia diposisikan sebagai Ketua Komisi C yang salahsatunya membidangi masalah keuangan. Sobirin banyak terlibat di Panitia Anggaran (Panggar),yang setidak-tidaknya bias mengimbangi pihak eksekutif yangjago-jago dalam hal perhitungan anggaran. Dua anggota DPRD Garut terpilih dari Partai Golkar(Agus Ridwan, SH) dan dari PAN (Usep Jumhur) memperolehkursinya dengan mengorbankan seniornya di partai masing-masing. Agus Ridwan mendepak Ojo Sukmana di DaerahPemilihan Garut I berkat bantuan salah satu anggota Panitia 64
  • 65. Pemilihan Kecamatan (PPK) Karangpawitan Asep Irvan yangmengatur perolehan suara sehingga Agus Ridwan menyalipperolehan suara Ojo Kusmana. Padahal faktanya suara OjoKusmana jauh di atas suara yang diperoleh Agus Ridwan. Asep Irvan nyaris dipidanakan, namun penulis yangjuga anggota KPU menyarankan kepada Ketua KPU Garut AjaRowikarim, M.Ag sebaiknya Asep Irvan dipecat saja darianggota PPK Kecamatan Karangpawitan. Asep Irvan akhirnyadipecat dan dalam pemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden 2009 tidak lagi ikut serta dalam kegiatan kepemiluandi PPK Kecamatan Karangpawitan. Sedangkan Usep Jumhur dari PAN merebut kursi DPRDsetelah calon terpilih urutan peraih suara terbanyak pertamaH. Gaos Syamdani meninggal dunia sebelum pelantikandilaksanakan. Mestinya pengganti H. Gaos Syamdani adalahHj. Tinnekeu, namun isteri mantan Ketua DPD PAN Garut H.Sofwy Irvan itu dilaporkan ke Polres Garut dengan tuduhanpenggunaan ijazan palsu SMA-nya. Akhirnya Hj. Tinnekeu menyatakan mengundurkan diridari calon anggota DPRD dan belakangan sekaligus mundurdari keanggotaannya sebagai kader Partai berlambangmatahari. Mundurnya Hj. Tinnekeu memuluskan Usep Jumhuryang berada di posisi ketiga menjadi anggota DPRD Garutperiode 2009-2014, dan di internal PAN masa bakti UsepJumhur hanya 2,5 Tahun karena berikutnya akan diganti olehcalon urutan ke 3 Haris. 65
  • 66. Begitulah percaturan politik dalam merebut kekuasaanmenghalalkan segala cara, termasuk menari di ataspenderitaan temannya sendiri yang penting kekuasaan dapatdigenggamnya. ( *).Skandal Seks yang Di peti es kan Adalah satu-satunya anggota DPRD Garut dari PartaiGerinda, Hilman Yudiswara tersandung masalah pelecehanseksual karena membawa gadis di bawah umur ke salah satuhotel di kawasan wisata Cipanas. Hilman dilaporkan oleh orang tua gadis yangdikencaninya ke polisi. Hilman pun ditetapkan sebagaitersangka, namun kasusnya hingga kini lenyap ditelan bumi(dipeti es kan). Dipetieskannya kasus Hilman berawal ketika Hilmanbersama ayahnya menemui penulis di kantor Redaksi GaroetPos. Mereka meminta bantuan penulis agar kasusnya dapatdiselesaikan tanpa harus berlanjut ke ranah hukum. Alasanmenemui penulis karena penulis salah satu anggota KPU. Penulis menyarankan agar menemui Hasanudin (aktivis)yang diketahui penulis punya kedekatan khusus denganKapolres Garut waktu itu AKBP. Amur Candra danKasatreskrim AKP. Oon Suhendar. Penulis kemudianmempertemukan Hilman dan ayahnya dengan Hasanudin direstoran Pujasega. 66
  • 67. Selanjutnya Hasanudin bekerja untuk Hilman denganmenggunakan lobi-lobi intensif di Polres Garut. Hasilnya,kasus Hilman dipetieskan bahkan sekarang Hilmanmelenggang menjadi Ketua DPC Partai Gerinda KabupatenGarut. Hasanudin sempat mengeluhkan kekecewaannyakepada penulis setelah sukses membantu Hilman yang kasuspidananya tidak berlanjut. Hilman dianggap politisi kemarinsore yang tidak komit atas penyelesaian kasusnya. BahkanHasanudin menyatakan politisi seperti Hilman tidak bisadiandalkan. Hal yang sama dialami oleh Bendahara DPD PAN Garut,Hj Tinekeu yang dilaporkan oleh kader PAN ke Polres dengandugaan menggunakan ijazah palsu dalam pencalonannyasebagai anggota DPRD Garut pada Pemilu 2009. Hj. Tinekeu adalah calon anggota DPRD Garut dariDaerah Pemilihan Garut 2 meliputi kecamatan TarogongKaler, Tarogog Kidul, Banyuresmi, Samarang dan Pasirwangi.Ia seharusnya menggantikan H. Gaos Syamdani yangmeninggal dunia sebelum pelaksanaan pelantikan anggotaDPRD Garut hasil pemilu 2009. Hj. Tinnekeu tidak dikehendaki menggantikan GaosSyamdani, maka didongkel-lah dugaan penggunaan ijazahpalsunya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut kerja kerasmenangani proses pergantian antar waktu (PAW), dananggota KPU Garut M. Iqbal Santoso dan pegawai di 67
  • 68. Sekretariat KPU sempat diperiksa sebagai saksi setelah Hj.Tinnekeu ditetapkan sebagai tersangka. Lagi-lagi istilah “politik itu kejam”, memang benar dandialami oleh Hj Tinnekeu yang harus menyatakan mundur daripencalonannya sebagai anggota DPRD Garut terpilih karenaada deal politik tidak akan dilanjutkan perkaranya dikepolisian. Terbukti sudah, setelah Hj Tinnekeu menyatakanmundur lalu DPRD dan KPU memproses pergantian antarwaktu (PAW), kemudian keluarlah surat keputusan GubernurJawa Barat yang menetapkan dan mengangkat Usep Jumhursebagai pengganti Hj Tinnekeu maka kasusnya di Polres Garuthingga kini raib ditelan bumi alias dipeti es kan.(*)Anggota DPRD Diincar Penegak Hukum Penegak hukum terutama dari Polres Garut mulaimengincar dan membidik anggota DPRD, yang didugamenerima aliran bantuan sosial (bansos) dan dana alokasikhusus (DAK) di Dinas Pendidikan. Anggota Fraksi Partai Demokrat Ny. Euis Komariahkepada penulis mengaku didatangani sejumlah anggota polisiberseragam ke gedung DPRD Garut meminta keteranganseputar aliran DAK dari Disdik, karena diduga sejumlahanggota dewan mendapat jatah proyek yang didanai dari DAKtersebut. 68
  • 69. Anggota dewan yang satu ini terbilang vokal sehinggameminta petugas dari kepolisian itu untuk tidak memintaketerangannya di gedung DPRD melainkan secara resmi diMarkas Kepolisian Resort Garut dengan berita acarapemeriksaan. Dengan begitu, menurut Ny. Euis Komariah bisaleluasa berbicara apa adanya berkaitan data dan keteranganyang dibutuhkan pihak kepolisian. Namun ternyata tidak ada kelanjutannya, dan masihmenurut Ny Euis Komariah yang biasa dipanggil denganpanggilan “bunda” itu padahal dirinya sudah sangat siap.Namun belakangan malah Ketua Komisi D, dr. Helmi Budimanyang membidangi pendidikan dan kesehatan sudah dimintaiketerangannya. Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikanmemang sangat besar, selain ada proyek pengadaan buku,ada juga proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah-sekolah. Kabar yang merebak proyek-proyek tersebut sudahada yang memegang oleh pihak-pihak yang memiliki aksestermasuk di kalangan anggota DPRD. Karena menumpuknya proyek di Dinas Pendidikanmengakibatkan bupati Garut Aceng HM Fikri mengalamikesulitan mencari penggganti Kepala Dinas Pendidikan yangditinggalkan Komar Mariyuana setelah resmi pensiun. Kesulitan tersebut sangat boleh jadi berkaitan denganpengamanan proyek yang terlanjur sudah didistribusikan kebanyak pihak, karena sangat sulit mencari figur Kepala Dinas 69
  • 70. Pendidikan setangguh Komar Mariyuana yang dikenal dekatdengan aparat penegak hukum. Kerja ekstra keras berpulang kepada sekda Garut ImanAlirahman untuk mengamankan semua persoalan yang ada dilingkungan pemda Garut, tidak terkecuali masalah yangmenumpuk di Dinas Pendidikan, termasuk yang melibatkananggota DPRD. Lagi-lagi Iman diuji kemampuannya, kepiawaianmenggalang jaringan dan kekuatan hukumnya agar semuapersoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sepertimotto Pegadaian “menyelesaikan masalah tanpa masalah”.(*)Aktivis dan Proyek D.A.K Buku Jika anggota DPRD bermain dalam proyek yang didanaidari Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan sudah tidak anehlagi. Kalau seorang aktivis bermain dalam proyek yang sama,memang aneh apalagi melibatkan pejabat penegakan hukumuntuk memuluskan perolehan proyeknya. Adalah Direktur Pusat Informasi dan StudiPembangunan (PISP) Hasanudin, dengan menggaet KepalaSatuan Reserse Polres Garut AKP. Oon Suhendar berhasilmelumpuhkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten GarutKomar Mariyuana dan jajarannya sehingga proyek D.A.K buku 70
  • 71. yang nilainya 1,8 milyar rupiah diraih oleh Hasanudin denganmengusung bendera PT. Mangle Panglipur. Hasanudin pernah bercerita kepada penulis bagaimanakerasnya “berperang” melawan pesaing-pesaingnya dalammemperebutkan proyek tersebut bahkan tangan kanan bupatiGarut Isur Suryana yang membawa pengusaha kuat harusterpental oleh kepiawaian Hasanudin dengan gayanya yangkhas memanfaatkan ketakutan jajaran birikrat di DinasPendidikan oleh pejabat di Polres Garut. Hasanudin mengakukecewa karena pengusaha dari Jakarta yang meminjambendera PT. Mangle Panglipur tidak konsisiten atas komitmenyang disepakatinya menyangkut “komitmen fee” sebesarsepuluh (10) persen dari nilai proyeknya. Dari fee yang diperoleh Hasanudin dialirkan kebeberapa pihak, terutama ke pejabat di Polres Garut, pejabatdi Dinas Pendidikan, pejabat di pemda Garut yang terlibatdalam panitia lelang, seperti Kepala Bagian PengendalianPembangunan Heri Suherman, SE. Penulis sendiri kecipratan sebesar tiga juta rupiah,karena saat itu Hasanudin tahu bahwa penulis sedangkesulitan uang untuk membayar sewa kontrak kantor RedaksiSKU Garoet Pos yang sudah habis masa kontraknya danpemiliknya hampir tiap hari mempertanyakan apakah akandilanjutkan atau tidak sewa kontraknya. Hasanudin yang kebetulan numpang aktivitasnya dikantor penulis mengaku kewalahan menghadapi sejumlah 71
  • 72. orang yang meminta bagian dari fee proyek buku DAK itu,termasuk sejumlah wartawan. (*)Desakan PAW DPRD Garut hasil pemilihan umum 2009 terus digoyangkelompok masyarakat tertentu, menyusul beberapa anggotaDPRD yang bermasalah hukum, terutama tiga anggotanyadari Fraksi partai Golkar, yaitu Wakil Ketua DPRD H. RuhiyatPrawira, Ketua Fraksi Rajab Prinaldi, dan Agus Ridwan. DPRD kerap didatangi kelompok masyarakat yangmendesak agar tiga anggota DPRD tersebut diberhentikankarena dianggap sudah tidak memenuhi syarat setelahdinyatakan bersalah oleh pengadilan sebelum yangbersangkutan dilantik menjadi wakil rakyat. Sekretaris DPRD Garut Ny. Farida Susilawati mengakuiberdatangannya kelompok masyarakat yang mendesakdilakukannya pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRDitu. Hal yang sama dibenarkan oleh anggota Fraksi partaiDemokrat Ny. Euis Komariah. Bahkan menurut Ny. EuisKomariah kelompok masyarakat yang mendesak PAW itumenuding KPU menerima uang pengamanan dari anggotaDPRD yang bermasalah agar tidak di-PAW. Tentu saja KPU Garut tidak terima tuduhan yangmenyakitkan itu, karena bagi KPU tidak pernah menunda-nunda Pergantian Antar Waktu (PAW) jika prosesnya 72
  • 73. ditempuh berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Setahu penulis bahwa mekanisme PAW diawali daripengusulan partai politik ke DPRD untuk memprosesPergantian Antar Waktu (PAW), yang surat dan dokumen-dokumen lainnya ditandatangani oleh ketua dan sekretarispartai bersangkutan. Selanjutnya DPRD mengusulkan ke KPUagar melakukan verifikasi, dan pihak KPU membentukKelompok Kerja PAW, dengan anggota pokjanya selain dariKPU juga melibatkan unsur pemerintah daerah dan sekretariatDPRD. Jika hasil verifikasi sudah terpenuhi maka KPUmengajukan usulan ke Gubernur Jawa Barat untukmenerbitkan surat keputusan pemberhentian danpengangkatan anggota DPR yang terkena pergantian antarwaktu (PAW). Kelompok penekan/pressur PAW ke DPRD Garut, didugakuat ada muatan-muatan politis tertentu tanpa memahamiprosedur yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga dengan arogan dan kejinya menuduh KPUmain mata dengan tuduhan menerima aliran dana darianggota DPRD yang bermasalah. KPU Garut baru menyelesaikan satu kali pergantianantar waktu (PAW) dari Partai Amanat Nasional (PAN), itu punprosesnya memakan waktu cukup lama karena permasalahandi internal partai cukup alot juga sehingga pemberkasanbolak-balik antara KPU-DPRD dan PAN. (*). 73
  • 74. Tebang Pilih Penanganan Hukum Penegakan hukum pasca tumbangnya rezim orde barumemang semakin kencang terutama yang berhubungandengan pejabat dan wakil rakyat. Akan halnya di abupatenGarut dimulai dengan diseretnya pimpinan DPRD Garutperiode 1999-2004, kemudian mnyusul bupati Garut H. AgusSupriadi. Setelah itu berturut-turut mantan Kepala Dinas PasarDrs. Djohansyah Kustiaman, mantan Sekda Garut H. AchmadMuttaqien, dan mantan Sekda Wowo Wibowo, mantan KabagKeuangan Kuparman, mantan pejabat di di BPKD AntonHeryanto, Erlan Rivan, Enjang dan lain-lain. Dari pihak DPRD, tercatat nama mantan Wakil KetuaDikdik Darmika, Barman Sachyana (alm), Ofie Firmansyah, AliRohman. Politisi sekaligus pengusaha H. Ruhiyat Prawira,Rajab Pirnandi, Endang Suhendar, Agus Ridwan. Sedangkan mantan Kepala Dinas PU Bina Marga, Ir.Deni Suherlan dan sejumlah pejabat di bawahnya, kemudianmantan pejabat di Bagian keuangan Totong, SE.,M.Si danDra. Aneu Hayati, M.Si yang sudah ditetapkan sebagaitersangka sejak tahun 2004 hingga kini terus menggantungbahkan Deni Suherlan diangkat menjadi Kepala DinasBangunan dan Pemukiman (sekarang Dispertacip). Totongdan Aneu Hayati justru saat ini menjadi Kepala DPPKA danKepala Bidang Perimbangan di DPPKA. 74
  • 75. Kepiawaian orang atau pihak yang menggantung kasustersebut memang luar biasa. Bayangkan saja, tersangka darikalangan pengusaha yaitu H. Ocad Rosadi yang sempatberstatus tahanan kota setelah dijatuhi hukuman empat tahunkini beada di sel tahanan. Hal yang sama juga dialami mantan bupati GarutH. Agus Supriadi yang dijatuhi hukuman 10 tahun olehPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Agus Supriaditermasuk yang terkait kasus serupa bersama Ocad Rosadi,Totong dan Aneu Hayati dalam aliran dana pembayaranpembangunan pasar Cikajang. Penulis sempat berbincang-bincang dengan salahseorang Jaksa di Kejaksaan Negeri Garut, kenapa Totongdigantung. Menurut Jaksa tersebut karena Totong adalahpejabat yang berada pada jabatan panas. Maksudnya yaitujabatan yang mengelola keuangan daerah. Belakangan Kepala Dinas Bina Marga H. AtangSubarzah, juga sudah ditetapkan sebagai tersangka olehPolda Jabar, namun lagi-lagi prosesnya menggantung. Kesantebang pilih penanganan hukum tidak bisa dipungkiri lagi.Faktanya, Memo Hermawan, Deni Suherlan, Totong, AneuHayati, Ahmad Bajuri (Ketua DPRD), Atang Subarzah nyaristidak terusik lagi. Hal yang sama, diawal kepemimpinan bupati Aceng HM.Fikri sempat berurusan dengan Polda Jabar dari dugaanpenerimaan penerimaan dana bantuan sosial untuk kegiatanistigosah sewaktu bupati Agus Supriadi. Lagi-lagi penanganan 75
  • 76. kasus tersebut hingga saat ini tidak ada kabar beritanya lagi,nyaris ditelan bumi dan terkubur rapat-rapat. Kasus-kasus berskala kecil justru sebaliknya mengalirderas ditangani pihak penegak hukum, terutama oleh PolresGarut dan Kejaksaan Negeri Garut. Sebut saja kasus kepaladesa, proyek-proyek di Dinas Perternakan dan kasus-kasuslainnya yang lebih kecil dibandingkan kasus yang melibatkansejumlah pejabat dan wakil rakyat. Yang tak kalah menariknya adalah kasus yang melilitKetua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI)Asep Hamdani, Kepala Desa Sukakarya Kecamatan SamarangKabupaten Garut kendati sempat mendekam di sel tahananMapolda Jabar terkait kasus bersama mantan Wakil KetuaDPRD Garut Dikdik Darmika, dan salah seorang aktivis LSMTedi justru berubah hanya menjadi saksi dan kini bebasberkeliaran, malah desanya mendapat bantuan daripemerintah propinsi berupa dana peradaban sebesar satumilyar rupiah. Konon Asep Hamdani, disebut-sebut memiliki kedekatandengan kekuasaan dan mendapat pembelaan dan bantuanadvokasi dari pihak kekuasaan melalui peranan WawanNurdin. Wawan Nurdin sendiri kepada penulis mengakui telahmembantu Ketua APDESI lolos dari jeratan hukum di PoldaJawa Barat. Dengan harapan, Ketua APDESI itu bisamembantu mendulang suara bagi calon anggota DPRD JawaBarat dari Partai Demokrat, yaitu Bagus Wiwaha. 76
  • 77. Keterlibatan Wawan Nurdin dalam membantumembebaskan Ketua APDESI diakuinya kepada penulis dalamsuatu perbincangan yang kerap dilakukan penulis denganWawan Nurdin. Hanya saja Wawan Nurdin mengaku kecewaterhadap Ketua APDESI itu karena tidak komit dalammendulang suara untuk salah satu calon anggota DPRD Jabardari Partai Demokrat, Bagus Wiwaha. Wawan Nurdin tidak bisa melupakan kekecewaannya,karena faktanya Asep Hamdani ingkar janji karena gagalmengantarkan Bagus Wiwaha ke kursi DPRD. Keberuntunganmemang berpihak kepada Ketua APDESI Garut tersebut. Penulis sempat pula diminta bantuan oleh WawanNurdin dan Ahmad Bajuri agar menaikan suara Bagus Wiwahadi KPU Garut, yang justru saat itu KPU Jawa Barat sedangmenggelar rapat Pleno Penghitungan suara. Penulis yangsedang mengikuti Rapat Pleno di KPU Jabar dan menginap disalah satu Hotel di Jalan Riau didatangi Wawan Nurdinbersama seorang perempuan cantik, konon katanya salahseorang mahasiswi di kota Bandung. Penulis yang menginap bersama Kepala Sub BagianTeknis KPU Garut, Parhan, S.IP memutuskan untuk segerapulang saja ke Garut karena didatangi Wawan Nurdin, danbesok paginya penulis berangkat lagi ke Bandung untukmengikuti Rapat Pleno yang berlangsung sangat alot. (*) 77
  • 78. Wowo Wibowo Diputus Bebas Nasib tragis menimpa Drs. H. Wowo Wibowo M.Si yangdilantik sebagai sekretaris daerah menjelang akhir masajabatan Memo yang menjadi pejabat bupati Garut, menyusuldiberhentikannya bupati Garut H. Agus Supriadi. Terpilihnya Wowo Wibowo sebagai sekda Garut sangattidak dikehendaki oleh pejabat bupati Memo Hermawan.Masalahnya Memo menghendaki Iman Alirahman sebagaisekda karena kalkulasi politiknya justru akan menguntungkanMemo selaku Ketua PDIP Cabang Kabupaten Garut. Kendati Memo sempat tidak mau melantik WowoWibowo, namun surat keputusan Gubernur Jawa Barat atasdasar hasil uji kelayakan dan kepatutan yang diperkuat olehKementerian Dalam Negeri bahwa Wowo-lah yang lolosmenjadi sekda Garut, akhirnya Memo tidak bias lama-lamamenunda pelantikannya. Wowo resmi menjabat sekda Garut hanya beberapabulan menjelang berakhir masa jabatan Memo. Wowomendampingi bupati dan wakil bupati Garut terpilih hasilpemilihan umum kepala daerah (pemilukada) 2008, yaituAceng HM Fikri dan Dicky Candra. Sebelum menyerahkan jabatannya kepada Aceng HMFikri ada komitmen tidak tertulis antara Memo dan Aceng HMFikri, yaitu agar menjadikan Iman Alirahman sebagaisekdanya sehingga di awal kepemimpinan bupati Aceng HM 78
  • 79. Fikri dibuat tidak nyaman didampingi oleh Wowo Wibowosebagai sekdanya. Rekayasa hukum dimainkan dengan cara mendesakpihak Polda Jabar yang sempat menunda prosespenananganan kasus Wowo Wibowo terkait dugaanpenyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) sewaktu Wowomenjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Banyak kalangan yang meragukan keterlibatan Wowodalam kasus bansos tersebut, karena Wowo sama sekali tidakturut menikmatinya kecuali hanya menandatangani pencairandana bansos sebelum APBD kabupaten Garut disahkan. Bolehjadi, ditundanya proses penanganan kasus Wowo oleh Poldakarena hanya kesalahan penandatangan proses pencairansaja. Karena Wowo tidak dikehendaki mendampingi bupatiAceng HM Fikri, dan ingin segera Iman Alirahman naiksebagai sekda maka Polda pun melanjutkan prosesnya dansempat menahan Wowo di tahanan Mapolda Jawa Barat padatanggal 4 Mei 2009. Polda Jabar kemudian melimpahkan berkas perkaranyake Kejaksaan Negeri Garut, lalu Wowo dibawa ke sidangPengadilan Negeri Garut dengan tuntutan dua tahun enambulan penjara. Proses peridangan terbilang cepat denganputusan/vonis bahwa Wowo dinyatakan tidak bersalah darisemua dakwaan dan tuntutan Jaksa oleh Majelis Hakim yangdipimpin Puji Astuti Handayani. 79
  • 80. Padahal Wowo didakwa oleh Jaksa ketika menjabatsebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)Kab. Garut, melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-UndangTindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 jo. pasal 64ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Karena Wowo Wibowo dipulihakan kembali namabaiknya, dan kembali ke pemda Garut namun tidak diberijabatan apa pun. Garis tangan Wowo Wibowo yang disebut-sebut sebagai pejabat bersih memang selalu baik. Setelahdiputus bebas oleh Pengadilan Negeri Garut, dan tidak punyajabatan apa pun di pemda Garut justru dipercaya oleh WaliKota Bogor menjadi salah satu staf ahlinya di PemerintahKota Bogor. “Memang Wowo luar biasa”. Kalau saja pengganti Wowo, yaitu Hilman Faridz cukupwaktu menjadi sekda Garut boleh jadi akan diperlakukansama seperti Wowo. Beruntung Hilman dibatasi olehPeraturan Bupati (Perpub) No. 131 Tahun 2010 TentangPembatasan Usia Pensiun Bagi Pegawai/Pejabat di lingkunganPemda Garut. Selamatlah Hilman dari kemungkinan jeratan hukum,kendati Hilman tidak tinggal diam untuk tetapmempertahankan jabatannya. Kenapa tidak, jabatannya yangbaru dijalaninya selama sembilan bulan harus berakhir hanyakarena dibatasi Peraturan Bupati. Kalau hal itu disadari olehHilman Faridz, boleh jadi ia mensyukurinya karena lolos dariupaya pendongkelan/rekayasa hukum yang menyeretnya kemeja hijau. (*) 80
  • 81. Jabatan Sekda Dipolitisir Jabatan sekretaris daerah jangan menjadi rebutankepentingan karena jabatan tersebut karir tertinggi bagipejabat birokrasi di daerah sebagai pengelola manajemenpemerintahan yang membantu tugas kepala daerah dan wakilkepala daerah. Jabatan sekda ternyata nyaris menyamai jabatan bupatidan wakil bupati. Kenapa tidak, setiap pergantiannya menjadiajang rebutan kepentingan berbagai kelompok elit.Sementara rakyat hanya menonton dari kejauhan dan hampirdipastikan tidak peduli siapa yang menduduki jabatantersebut. (Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas KatholikParahyangan Prof. DR. Asep Warlan Yusuf). Rebutan kepentingan untuk sebuah jabatan sekda diGarut dimulai dari kepemimpinan Bupati Garut periode 1993-1998 Drs. H Toharudin Gani. Pejabat karir di gedung Sate itusaat terpilih jadi bupati Garut harus berdampingan dengansekda yang berasal dari gedung Sate, yaitu Memet Hamdanyang dikenal cerdas, berani dan memiliki jaringan kuat. Bupatidan sekda waktu itu kurang harmonis sehinggamemunculkan beragam spekulasi. Memet Hamdan terpental dari Garut dan harusmenerima jabatan yang sama di kabupaten Purwakarta.Nama Iing Kosim yang merupakan putera daerah Garut,tiba-tiba muncul sebagai pengganti Memet Hamdan.Toharudin pun nyaman didampingi Iing Kosim hinggaakhirnya mereka maju menjadi calon bupati Garut padapemilihan bupati 1999, kendati dikalahkan oleh Dede Satibi,yang waktu itu masih menjabat Wakil Bupati KabupatenBekasi. 81
  • 82. Bupati Dede Satibi di awal kepemimpinanya didampingiSekda Iing Kosim, lagi-lagi ketidakharmonisan tidak bisadipungkiri. Iing Kosim terpaksa hengkang dari Garut dandipromosikan menjadi Wakil Bupati Subang , sementara DedeSatibi lebih memilih pejabat karir dari lingkungan pemkabGarut , yaitu Rachman Ruhendar (Kepala Bappeda) sebagaipengganti Iing. Sayangnya, Rachman Ruhendar tidak lama enjadi sekdakarena meninggal dunia. Dede Satibi lumayan kesulitanmencari penggantinya, apalagi kepemimpinan almarhumRachman Ruhendar terbilang kondusif, karena ia dikenalsosok pejabat yang mumpuni, rendah hati, cerdas dan“parigel”. Kondisi pemerintahan di kabupaten Garut saat ituberjalan baik, gairah dari kalangan birokrasi pun terbangunsecara baik pula. Agaknya Drs. Dede Satibi kesulitan mencari penggantialmarhum dari lingkungan sendiri, ia kemudian menariksahabatnya Drs.H. Rachmat Sudjana (waktu itu KepalaBappeda Kabupaten Sukabumi) menggantikan almarhumRachman Ruhendar. Duet Dede Satibi-Rachmat Sudjanaterbilang sukses, apalagi saat itu dihadapkan kepada kuatnyatekanan DPRD hasil pemilu pertama era reformasi. Sukses Dede Satibi-Rachmat Sudjana bersama Drs. YayaS.Permana sebagai pejabat pengelola anggaran karenamenjabat Asda III, tanpa disadari menjebak pimpinan danpara anggota DPRD yang kemudian berakhir denganmunculnya kasus “ APBD gate” jilid I dan jilid II. Rezim Dede Satibi berakhir, lalu beralih ke H. AgusSupriadi, yang saat itu tidak mau memperpanjang jabatanRachmat Sudjana sebagai sekdanya. Agus pun dianggap 82
  • 83. melanggar komitmen dengan Ketua DPC PPP Dedi Suryadi,yang juga Wakil Ketua DPRD, dimana kemenangan Agus-Memo dalam pemilihan justru ditentukan oleh suara dariFraksi PPP. Dedi meminta kepada Agus agar memperpanjangmasa jabatan sekda Rachmat Sudjana. Agus lebih memilih Drs. Achmad Muttaqien untukmendampinginya. Gebyar pembangunan pun dijalankan olehbupati H. Agus Supriadi, dan diakui banyak kalangan memangmemunculkan gairah terutama di pedesaan. Kendati saat ituAchmad Muttaqien tidak terlampau signifikan menjalankantugasnya selaku pengelola manajemen pemerintahan. Jajaran birokrasi di pemkab Garut terpecah-pecah, dansekda Achmad Muttaqien tidak mampu berbuat banyak,apalagi saat itu ada kekuatan luar biasa di lingkungan pemkabGarut yang bisa mengatur banyak hal, terutama soal mutasipejabat dan penentuan anggaran. Agus Supriadi, nampaknya merasakan ketidaknyamanbersama sekda Achmad Muttaqien, justru saat ia berada di seltahanan Mapolres Metro Jakarta Selatan setelah dijebloskanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agus punmemberhentikan Muttaqien sekaligus menunjuk Budimansebagai pelaksana tugas (Plt) sekda dan mengajukan namaWowo Wibowo selaku sekda definitif. Nama Drs. Wowo Wibowo diusung oleh bupati H. AgusSupriadi melalui usulannya ke Gubernur dan dijalankannyadari sel tahanan. Pejabat bupati Garut Memo Hermawan,sempat menggantung pelantikan Wowo Wibowo kendati suratkeputusan Gubernur sudah keluar. 83
  • 84. Memo akhirnya mengalah, dan Wowo dilantik jugahingga bersambung mendampingi duet bupati Aceng HMFikri dan wakil bupati Dicky Candra hasil pemilihan umumkepala daerah (Pemilukada) 2008. Wowo tidak bertahanlama, karena yang bersangkutan harus menghadapi persoalanhukum hingga akhirnya diputus oleh Pengadilan Negeri Garut“tidak bersalah” bahkan dibebaskan dari segala tuntutanhukum-nya. Kekosongan jabatan sekda setelah ditinggalkan Wowo,bupati Aceng HM Fikri menunjuk Iman Alirahman (InspekturPengawasan) sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt).Iman bersama Hilman Faridz diusulkan bupati ke Gubernuruntuk menjadi sekda definitif. Saat itulah tarik menarikkepentingan mulai muncul. Gedung Sate dan Kantor Kementerian Dalam Negerinyaris tiap hari didatangi dua kelompok yang berbeda. BupatiAceng HM fikri mengaku kewalahan menyaksikan sepakterjang dua kelompok tersebut, bahkan dikabarkan sempat“berseteru” paham dengan gubernur Jabar H. AchmadHeryawan untuk menentukan siapa sebenarnya yang layakjadi sekda Garut. Yang pasti, kocek dari dua kelompok berbeda ituterkuras hanya untuk “berperang” di Gedung Sate danKementerian Dalam Negeri, kendati belum diketahui secarapasti darimana kocek itu berasal yang mengalir deras sebagaibiaya “pertarungan”. Genderang pertarungan babak kedua mulaidipertontonkan lagi menyusul pensiunnya H. Hilman Faridz,dan diusulkannya tiga nama oleh bupati Garut H. Aceng HMFikri, yaitu Inspektur Pengawasan (Iman Alirahman), Kepala 84
  • 85. Dinas Peternakan dan Perikanan (Ir. Hermanto), Kepala DinasPerkebunan (Ir. Ny. Indriana Sumarto) ke Gubernur JawaBarat. Calon sekda baru sudah diuji kelayakan dankepatutannya (fit and propertest). Hasilnya, menurut sekdaJawa Barat, Lek Lesmana, nama Iman Alirahman palingmemenuhi syarat (qualified) berdasarkan pertimbangan akhirBadan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Jawa Barat. Yang harus mengakhiri “pertarungan itu adalah pihakGedung Sate, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, dan pihakPendopo (bupati Aceng HM Fikri). Ternyata keduanya sudahmenyemburkan air sebagai pemadamnya. Pihak Gedung Sate melalui putusan akhir BKD sudahmenetapkan nama Iman Alirahman sebagai calon sekda yangpaling memenuhi syarat, lalu bupati pun siap menerimaputusan tersebut dan berharap sekda yang akanmendampinginya mampu menjadi operator yang bisamelayani semua kepentingan jaringan (terkoneksi secarabaik). Bupati Aceng HM Fikri pun menganggap “pertarungan”itu sesuatu yang wajar sebagai ciri khas dinamika kabupatenGarut, yang memang berbeda dengan daerah lain. Yangpaling penting dari semua itu tetap dalam kerangka“deudeuh” ka Garut bukan “geuleuh” ka lemah cai na. ( *). 85
  • 86. Jurus Perbup Jerat Hilman Apa pun persoalan yang berhubungan dengankekuasaan tidak pernah luput dari politisasi. Jabatan sekdasaja yang secara normatif adalah jabatan karir bagi pegawainegeri sipil (PNS) ternyata sarat intrik dan politisasi. Politisasi jabatan sekda lebih mengemuka dan cenderungmenghabiskan energi dan ongkos politik yang tidak sedikitketika persaingan terjadi antara Hilman Faridz dan ImanAlirahman. Hilman Faridz yang mendapat dukungan dari TimSukses Bupati Garut Aceng HM Fikri, yang di dalamnyaterdapat sejumlah tokoh aktivis cerdik dan piawai mampumenggaet kekuatan salah satu partai politik yang memilikikedekatan dengan kekuasaan di Gedung Sate. Hilman harus berhadapan dengan kekuatan kelompokIman Alirahman yang mendapat dukungan luas dari jajaranbirokrasi. Bupati Garut Aceng HM Fikri sendiri lebih condongberada di balik kelompok Iman Alirahman sehingga harusberhadap-hadapan dengan tim-nya sendiri. Berbagai intrik dimainkan, antara lain menggelindingnyaisu Ahmadiyah yang dialamatkan kepada Iman Alirahman.Nampaknya isu tersebut cukup ampuh untuk menyingkirkanIman Alirahman dari kejaran jabatan sekda. Hilman Faridzpun mendapat keuntungan dari isu tersebut, dan Gubernurbersama Kementerian Dalam Negeri memutuskan HilmanFaridz yang layak menjadi sekda Garut. 86
  • 87. Bupati Garut Aceng HM Fikri tidak berdaya menghadapimasalah tersebut, ia pun tidak cukp alas an untuk tidakmelantik Hilman faridz sebagai sekda. Dengan pengamanansuper ketat dari pasukan Brimob Polda Jabar mengawal acarapelantikan Hilman Faridz di gedung pendopo. “Biarkan anjing menggonggong kapilah tetap berlalu”.Peribahasa tersebut menggambarkan “perang bintang”memperebutkan jabatan sekda Garut. Artinya, biarlah HilmanFaridz melenggang ke jabatan puncak dalam karir PNS-nyaitu, toh tidak akan lama karena kelompok Iman Alirahmansudah menyiapkan perangkapnya yaitu Peraturan Bupati No.131 Tahun 2010. Peraturan bupati yang membatasi usia pensiun pejabatpemda Garut itu, memang produk politik karena mendapatdukungan dan persetujuan DPRD Garut. Ketika Hilman Faridzbaru menjabat sekda selama Sembilan bulan dan pada 1Januari 2011 harus pensiun, ternyata masih memilikikekuatan politik. Ia dan kelompoknya berusahamempertahankan jabatannya dan berjuang agar Perbup No131 dibatalkan demi hukum. Upaya Hilman menjadi sia-sia wala pun kelompoknyaterus menggelindingkan isu Ahmadiyah yang diarahkankepada Iman Alirahman. Gelombang aksi dari dua kubu terusdimainkan, akhirnya bupati Aceng HM Fikri mengambil alihbola liar itu dengan mengumpulkan para ulama dan kiayi digedung pendopo guna mendaulat Iman Alirahmanmengikrarkan dua kalimah sahadat sebagai bukti benar- 87
  • 88. benar seorang muslim yang mengakui dan bersaksi tiada lagiTuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan-Nya. Ternyata tidak selesai di pengikraran dua kalimahsahadat, karena kelompok pendukung Iman Alirahmandimotori mantan Ketua NU Garut KH. Sirojul Munir (CengMunir) mendatangi gedung DPRD Provinsi dan Gedung Satemendesak agar Gubernur segera menetapkan Iman Alirahmansebagai sekda Garut menggantikan Hilman Faridz. Sukses mempolitisi jabatan sekda adalah dengandilantiknya Iman Alirahman pada tanggal 17 Pebruari 2011namun tanpa pengamanan super ketat seperti saat melantikHilman faridz. Kini Iman Alirahman berhasil menguasaipemerintahan yang diperjuangkannya sejak tahun 2004 ketikanaiknya Agus Supriadi dan Memo Hermawan sebagai bupatidan wakil bupati Garut. (*)Iman Putera Mahkota Bupati Momon Bersinarnya nama Iman Alirahman di lingkunganpemerintahan kabupaten Garut sudah terlihat ketikakepemimpinan bupati Garut H. Momon Gadasasmita. Iman, disebut-sebut sebagai putera mahkota MomonGandasasmita. Kenapa tidak, mulai dari jabatan KasubbagHumas terus melejit menjadi Camat Bayongbong, Cikajangdan Garut Kota. 88
  • 89. Bupati Momon Gandasasmita, sebagai sosok birokrattulen yang santun, intelektual, nyantri dan penuh kewibawaanmelihat ada potensi besar di diri Iman Alirahman yang kelakakan menjadi birokrat cerdas dan handal. Iman Alirahman yang lahir dari keluarga kaya di kotaTasikmalaya, menurut teman sekolahnya sewaktu di SMA(Syamsul Ma’arief/ wartawan senior di Tasikmalaya), memangseorang pemberani, bahkan di sekolahnya kerap berkelahinamun Iman juga termasuk murid yang cerdas danbertanggung jawab. Potensi Iman Alirahaman dimulai ketika pertama kalibertugas di pemda Garut ditempatkan di Bagian Hukum,kemudian di Bagian Pembangunan (sekarang BagianPengendalian Pembangunan), Bagian Humas lalu menjadiCamat Bayongbong. Penulis sempat dimintai masukan oleh Hj. Itjeu FatimahMomon Gandasasmita (isteri bupati) karena adanya keluhandari bupati Momon menyangkut kinerja Kepala Bagian Humas(waktu itu Yaya Rochyana), yang sangat lemah sehinggamenyulitkan bupati dalam mempublikasikan program-programserta kegiatan kesehariannya. Penulis diminta menunjuk pejabat yang layak menjadiKabag Humas agar bupati merasa nyaman. Penulismengajukan dua nama, yaitu Suhara Kusliaman (saat ituCamat Singajaya) dan Iman Alirahman (Camat Bayongbong). 89
  • 90. Ny. Itjeu langsung menjawab, “ pak Iman tidak mungkindikembalikan ke Humas. Pa Iman akan dipromosikan olehbapak (maksudnya bupati Momon) dengan jabatan yang lebihbagus lagi. Ibu setuju pak Suhara saja,” demikiandiungkapkan Ny. Itjeu. Memang benar juga karena Iman Alirahman terus melejithingga menjadi Camat Kota dan Kepala Dinas Kebersihan.Naluri mantan bupati Garut alm H. Momon Gandasasmitaternyata benar adanya, karena pada 17 Pebruari 2011 ImanAlirahman setelah melalui proses panjang dan melelahkandilantik juga sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Garut olehBupati H. Aceng HM Fikri ( *)Terparkirnya Pejabat Birokrasi Politisasi jabatan di tubuh birokrasi pemda Garut tidakterelakan, siapa yang berhadapan dengan kekuasaan dandianggap tidak loyal bahkan kerap melakuan perlawananmaka jangan harap memperoleh posisi jabatan yangdikehendakinya. Sejumlah nama pejabat yang memiliki kemampuan baikdi lingkungan pemda, sebut saja Yaya S. Permana, AndiRahmat, Abdurahman, Sujana Syafei, Didit Gorda Nurawan,Burdan Ali Junjunan harus rela ditempatkan di posisi pejabatfungsional dengan menjadi staf ahli bupati, staf ahli Bappedaatau posisi pejabat struktural eselon III. 90
  • 91. Pejabat muda yang memiliki loyalitas tinggi terhadap“penguasa”, seperti Dadi Jakaria, Didit Fajar Putradi, Jat-jatMunajat, Mlenik Maumeriadi, Dadang Purwana justru melejitmenduduki posisi jabatan struktural di eselon III dan eselonII. Di kalangan birokrasi pemda Garut memang ada “gengjabatan” yang salah satu tokoh gengnya adalah WawanNurdin. Siapa yang bisa mendekati Wawan Nurdin, makajabatan yang dikehendaki bisa didapatkannya. Contoh kongkritnya adalah Dadi Jakaria yang sekarangmenjabat Kepala BPMPD, Totong menjabat Kepala DPPKA,dan beberapa orang yang menduduki jabatan camat. Merekaadalah loyalis “geng” di birokrasi, sehingga dengankedekatannya sekaligus menyisihkan koceknya makamelangganglah mereka ke posisi jabatan yang diincarnya.Sedangkan yang tidak loyal harus rela diparkir di jabatanfungsional. Sementara nasib tragis menimpa Anton Heryanto, yangdisebut-sebut sangat berjasa dalam pembangunan dikabupaten Garut sewaktu bupati Garut Agus Supriadi, justrutidak diberi jabatan apa pun. Bahkan tersiar kabar, SuratKeputusan Bupati tentang pemecatannya dari pegawai negerisipil (PNS) tinggal ditandatangani namun bupati Aceng HMFiki masih mempertimbangkannya. Salah satu yang menjadi pertimbangan bupati Aceng HMFikri adalah bahwa antara dirinya dengan Anton Heryantomemiliki hubungan personal dan emosional yang sangat 91
  • 92. dekat. Aceng banyak menerima aliran dana dari AntonHeryanto untuk kegiatannya sewaktu aktif di LSM danlembaga kemasyarakatan lainnya. (*)Mafia Jabatan Bagi jajaran birokrasi di lingkungan pemda Garutmenduduki jabatan yang diincarnya merupakan targetpengabdiannya sebagai pegawai pemerintah selaku abdirakyat. Untuk menduduki jabatan tertentu mulai dari eselon IVhingga eselon II tidak seluruhnya sesuai dengan peraturanjabatan dan kepangkatan. Kenapa tidak, banyak birokrat yangtiba-tiba dipromosikan dengan melanggar aturankepegawaian. Dalam hal ini banyak menelan korban dan menimbulkansikap putus asa (prustasi) dari sejumlah pejabat di lingkunganpemda Garut. Ternyata agar bias menempati jabatan tertentusesuai yang diinginkannya harus mengeluarkan uang yangtidak sedikit melalui sindikat atau mafia jabatan yang sudahbukan rahasia lagi bergentayangan di lingkungan pemkabGarut. Penulis yang memiliki kedekatan dengan sejumlahpejabat di lingkungan pemkab Garut mengakui harusmengeluarkan uang sedikitnya lima puluh juta rupiah agarbisa menempati posisi sebagai camat. Bahkan di lingkungan 92
  • 93. Dinas Pendidikan dengan mengincar jabatan Kepala UnitPelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Dasar DinasPendidikan Tingkat Kecamatan harus mengeluarkan “uangjago” sedikitnya tiga puluh juta rupiah. Agar mereka dapat masuk ke jaringan sindikasi jabatanmemerlukan waktu lumayan lama, karena harus melewatiorang atau kelompok tertentu agar bisa nyambung denganorang yang sangat berpengaruh dalam sindikat mafia jabatantersebut. Celakanya, tidak sedikit pula yang gagal menempatijabatan yang diinginkannya ketika persaingan semakin ketatdi tubuh sindikat mafia jabatan. Kegagalan merekadiakibatkan ngantrinya yang mengincar jabatan sekaligusmelakukan praktek “lelang jabatan”. Siapa berani lebih besarpenawarannya maka yang di bawahnya akan kalah. Dangagal-lah mereka. (*).Dua Sosok Politisi Cerdik “Kehangatan” politik Garut tidak bisa dilepaskan dariperan dua sosok politisi cerdik, yaitu Memo Hermawan danDedi Suryadi. Keduanya bisa bersama-sama dalam sebuahkepentingan yang sama. Misalnya, ketika menjelangkejatuhan bupati Agus Supriadi keduanya bersatu padu yangkemudian berlanjut dengan solidnya kedua fraksi di DPRD,dalam hal ini Fraksi PPP dan PDIP. 93
  • 94. Mereka pun memiliki kekuatan jaringan yang sama puladengan mediasinya Iman Alirahman dan kawan-kawan. Nyaristidak ada lawan politik tangguh bagi Dedi dan Memo, hal itudibuktikan dengan lolosnya mereka dari jeratan hukumsementara politisi yang lain justru tumbang oleh percaturanpolitik melalui badai penegakan hukum. Memo sudah sangat teruji dalam kecerdikanberpolitiknya. Penulis termasuk yang mengantarkan Memo kejenjang politik yang dimulai tahun 2001 ketika DPC PDIPmenggelar Konferansi Cabang di hotel Cempaka. Saat itu Memo dipastikan terpental karena di arenaKonfercab beredar copy Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) dimana namaMemo Hermawan tercantum sebagai Ketua DepartemenBudaya dan Pariwisata Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PANGarut di bawah kepemimpinan Ketua DPD PAN Drs. H. SofwiIrvan. Memo meminta bantuan penulis yang kebetulan salahsatu deklarator PAN Garut agar mengklarifikasi suratkeputusan tersebut. Padahal Ketua PAN sudah beralih keH. Ganiyasa, namun penulis mencoba membantu kepentinganMemo dengan waktu hanya beberapa jam menjelangpemilihan Ketua DPC PDIP Garut. Setelah melakukan pembicaraan dengan H. Sofwi Irvan,penulis dating ke kantor DPD PAN di Jalan Merdeka (Kerkov)menemui Sekretaris DPD PAN Drs. H. Maman Sukirman 94
  • 95. meminta kop surat DPD PAN semasa kepengurusan H. SofwiIrvan. Kop surat tersebut sangat penting untuk dibuatkanpernyataan tertulis dari H. Sofwi Irvan, yang menyatakanbahwa Memo bukan pengurus DPD PAN bahkan sekali-kalibukan kader partai matahari. Kalau pun dia tercantum dalamSK DPP PAN yang ditandatangani Ketua Umumnya Prof AmienRais dan Sekjennya Faisal Basri hanya dicatut namanya. Penulis sedikit mengalami kesulitan soal sekretaris DPDPAN periode kepemimpinan H. Sofwi, yaitu Jajang Murodkarena terlanjur menjadi tim sukses Dadan Slamet dalamKonfercab DPC PDIP, sehingga tidak mungkin maumenandatangani pernyataan untuk kepentingan Memo karenaakan menjadi pesaing berat bagi Dadan Slamet. Penulis atas petunjuk H. Sofwi akhirnya memutuskanWakil Sekretaris DPD PAN, Drs. Nana Suryana yangmenandatangani di atas materai Rp. 6.000,-. Setelah penulisselesai membuat pernyataan tersebut kemudian menemui H.Sofwi Irvan dan Nana Suryana untuk menandatanganipernyataan tersebut. Tidak hanya berhenti di situ penulisdatang lagi ke kantor DPD PAN menemui Maman Sukirmanmeminta stempel DPD PAN tahun 1999, karena stempelnyasudah berubah. Kongkritnya, pernyataan tersebut kendatidibuat tahun 2001 namun ditarik mundur menjadi bulanOktober 1999 hanya berselang beberapa hari setelahkeluarnya SK DPP PAN yang mencantumkan nama Memosebagai salah satu pengurus DPD PAN Garut. 95
  • 96. Beruntung sistem kearsipan di DPD PAN terbilang rapi,sehingga stempel lama masih tersimpan sehinggamemudahkan untuk kepentingan Memo Hermawan. Akhirnyasekitar jam 19.00 WIB pernyataan tersebut selesai kemudianpenulis menyerahkannya ke Memo Hermawan di HotelAugusta. Malam itu, copy surat pernyataan yang ditandatanganiH. Sofwi Irvan dan Nana Suryana beradar di arena KonfercabPDIP. Hasilnya, subuh menjelang pagi pemilihan Ketua DPCPDIP berakhir mulus dengan kemenangan bagi MemoHermawan. Mulai saat itulah Memo Hermawan dengan cerdiknyamemainkan bidak-bidak percaturan politik di Garut. Memo,memang salah seorang penggemar olah raga catur, sehinggadalam memainkan politik di kabupaten Garut persis sepertipermainan catur. Ada kalanya menyerang, bertahan ataumembunuh. Kecerdikan serupa dilakoni pula oleh Dedi Suryadi,seorang pengusaha muda di sektor hasil bumi sayur mayor diwilayah kecamatan Cisurupan, yang kemudian berkiprah diKoperasi Unit Desa (KUD) penghasil susu dan sempat menjadikader Golkar. Namun tahun 1992 Dedi tiba-tiba muncul dikubu Partai Persatuan Pembangunan yang memang saat ituPPP berhasil membuat gerah penguasa orde baru. Dedi tidak terbendung lagi sebagai sosok politisi muda,dan mengantarkannya ke puncak yaitu sebagai Ketua DPC 96
  • 97. PPP Garut, dan pasca tumbangnya rezim orde baru bertemudengan sosok Memo Hermawan yang sama-sama cerdik pula. Awal kebersamaannya dimulai ketika Dedi Suryadi kalahdi pemilihan bupati Garut Tahun 1998 pada putaran pertama.Di putaran kedua Dedi menyerahkan sisa suara Fraksi PPPyang sudah terambil oleh pasangan Dede Satibi-WawanSyafei untuk menambah perolehan suara pasangan AgusSupriadi-Memo Hermawan. Memo dan Dedi membuat komitmen politik, yaitu jikaAgus-Memo terpilih menjadi bupati dan Wakil Bupati, makaDedi Suryadi harus menjadi Ketua DPRD danmempertahankan Sekda Garut Rachmat Sudjana sampaiperpanjangan kedua usia pensiunnya. Maka Agus-Memoberhasil mengalahkan Dede Satibi-Wawan Syafei di putarankedua pemilihan bupati Garut Nopember 1998. Komitmen yang dibangun Memo dan Dedi, ternyatadikhianati oleh bupati Agus Supriadi yang tidakmempertahankan Rahmat Sudjana sebagai Sekda malahmenggantinya oleh Achmad Muttaqien. Begitu juga saat pemilihan Ketua DPRD Garut, AgusSupriadi justru mendukung Kohar Somantri dari Partai Golkar.Kekecewaan Dedi dan Memo semakin mengental kepadabupati Agus Supriadi. Akhirnya kedua politisi cerdik itukompak mengeoyok bupati Agus Supriadi hingga jatuh ditengah jalan tersandung kasus hukum oleh KomisiPemberantasan Korupsi (KPK). 97
  • 98. Dedi dan Memo berhasil pula mencetak politisi dilingkungan birokrasi bahkan saat ini menguasaipemerintahan. Mereka kompak mendukung tampilnya AcengHM Fikri dalam pemilihan bupati Garut melalui peranan ImanAlirahman dan Wawan Nurdin. Bedanya, Memo sejak awalsudah menyatakan dukungannya sementara Dedi masuksetelah calon dari PPP, yaitu Aceng Wahdan Bakri kalah diputaran pertama. Kendati kedua politisi cerdik itu secara struktural tidakpunya kekuatan apa pun di partai politik, karena Memo danDedi sama-sama terpental dari jabatan sebagai Ketua Partai-nya masing-masing. Bukan Dedi dan Memo kalau lepas begitusaja dari percaturan politik di Garut. Mereka tetap eksistdengan jaringan dan kekuatannya baik yang ada di birokrasi,DPRD mau pun kelompok lainnya. Dua-duanya dikabarkan tengah bersiap-siap mengambilalih kekuasaan melalui pemilihan umum kepala daerah(pemilukada) tahun 2013 nanti. Dedi Suryadi saat ini tengahmengembangkan sayap bisnisnya diberbagai bidang usahaguna mengumpulkan logistik bagi kepentingan perebutankekuasaan pada pemilukada. Memo sendiri dengan kapasitasnya sebagai anggota DPRDJawa Barat, apalagi masuk dalam panitia anggaran (Panggar),tentu saja berikhtiar semaksimal mungkin bagaimana caranyamengumpulkan logistik sebesar-besarnya guna menghadapipertarungan di 2013 sehingga kekuasaan di kabupaten Garutberada di genggamannya lagi. 98
  • 99. Meredupnya suhu politik di Garut di bawah kepemimpinanbupati Aceng HM Fikri, lebih dikarenakan adanya “komitmen”politik antara Dedi-Memo-Aceng HM Fikri. Bagi bupati AcengHM Fikri sendiri sangat mengakui kehebatan kedua seniornyaitu, ia pun tidak mungkin berkhianat apalagi disebut durhaka. Jika Dedi-Memo tetap menjalankan aktivitas politiknyaseperti sekarang, maka kepemimpinan Aceng HM Fikri akanberjalan aman sekaligus nyaman hingga berakhirnya jabatanbupati tahun 2014. Kenyamanan Aceng HM Fikri sangatditentukan oleh Iman Alirahman yang saat ini sebagaipendampingnya. Politik memang sangat sulit ditebak, bisa saja perjalananAceng HM Fikri terseok-seok atau bahkan tumbang di tengahjalan kalau dalam mengendalikan pemerintahan tidak sejalandengan sekdanya Iman Alirahman. Namun banyak yangmemprediksi bahwa antara bupati Aceng HM Fikri dengansekda Iman Alirahman tidak akan memunculkan gesekanyang membahayakan kedudukannya secara politis. Jika kondisi seperti itu tetap terpelihara, maka dengansendirinya “dukun” politik, yakni Memo-Dedi tidak akanturun gunung. Mereka tetap mempercayakannya kepadaIman Alirahman, namun jika Iman sudah tidak nyamanmendampingi Aceng HM Fikri, maka dapat dipastikan duapolitisi ulung itu dengan seketika bisa merubah keadaan. (*) 99
  • 100. Memo - Dedi tak Ambil Peluang Manusia diciptakan Tuhan dengan segala kelebihan dankekurangannya. Dua sosok politisi cerdik Dedi Suryadi danMemo Hermawan dengan segala kelebihannya mampumembolak-balik situasi politik di Garut, namun keduanyalemah dalam mengambil peluang merebut kekuasaan. Peluang di depan mata sebenarnya terjadi pada pemilihanbupati Garut 2008. Kenapa tidak, jika mereka bersatu (koalisi)menjadi pasangan bupati dan wakil bupati secara hitung-hitungan (kalkulasi) politik dipastikan akan memenangkanpertarungan maut itu. Saat itu Memo dengan kecerdikannya sudah membukadiri untuk berpasangan dengan Dedi Suryadi, bahkan Memorela di posisi calon wakil bupati jika Dedi Suryadiberkeiinginan di posisi calon bupatinya. Penulis dimintai bantuan oleh Memo memediasi agar DediSuryadi mau maju bersamanya di pemilihan bupati itu. DediSuryadi sendiri dengan perahu Partai PersatuanPembangunan (PPP) terlanjur mengusung KH. Wahdan Bakridan sangat tidak mungkin menarik dukungannya apalagi tiba-tiba merubah keputusannya dengan memaksakan majubersama Memo Hermawan. Penyesalan memang dirasakan oleh Memo Hermawan,karena peluang emas melayang begitu saja sehingga harusmenunggunya lima tahun. Waktu bergulir begitu cepat, 100
  • 101. keduanya sudah berancang-ancang merebut kekuasaan padapertarungan pemilukada 2013. Dedi Suryadi dikabarkan tengah menyiapkan logistik yangcukup besar dengan terus mengembangkan usahanya dibidang penanaman kayu, bisnis perbankan melalui Baitul MalWa Tamwil (BMT), sayur-mayur serta sejumlah jaringanbisnisnya untuk mendulang dana segar bagi kepentinganpertarungan merebut kekuasaan di 2013. Jika Dedi Suryadi dan Memo Hermawan maju dipemilukada 2013, maka dipastikan suasana politik di Garutakan semakin dinamis, seru dan layak dijadikan sebagai ajangpembelajaran dan pendidikan politik. Kesemarakan politik akan bertambah seru jika kemudianRudi Gunawan, Aceng HM Fikri, dan tokoh-tokoh lainnyakeluar dari persembunyian untuk merebut kekuasaan dipemilukada 2013. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut sendiri sudahmenyusun dan mengajukan anggaran penyelenggaraanpemilukada sebesar lima puluh tiga milyar rupiah lebih. Pihakpemda dan DPRD Garut pada perhitungan APBD tahunanggaran 2011 sudah menyimpan dana cadangan sebesardua milyar rupiah padahal tahun anggaran menjelangpemilukada hanya tersisa dua tahun anggaran lagi. Bagi KPU tidak akan ambil pusing, jika pada waktunyapenyelenggaraan apalagi awal 2013 tahapan pemilukada 101
  • 102. sudah mulai dilakukannya, seperti pembentuka PanitiaPemilihan Kecamatan (PPK) dan infrastruktur lainnya. Seperti diungkapkan Ketua KPU Garut Aja Rowikarim,M.Ag kalau pada saatnya memasuki tahapan pemilukadapihak pemda dan DPRD menyediakan anggarannya, makaKPU tidak ada alasan menunda-nundanya. Tetapi jika padasaatnya anggaran tidak tersedia, maka tidak ada alasan pulamemaksakan diselenggarakannya pemilukada. (*).Memo vs Hasanudin Ketangguhan Memo Hermawan dalam kancahperpolitikan memang sangat luar biasa, ia mampu melakukanapa saja untuk mempertahankan kekuasaannya. Hanya sajadalam mengendalikan partainya PDIP, ternyata Memoberhadapan dengan lawan tangguh, yaitu Hasanudin. Aktivis Relawan Pro-Demokrasi (Repdem), salah satuorganisasi sayap PDIP berhasil memukul knock out (KO)sehingga Memo Hermawan terpental dari kedudukannyasebagai Ketua DPC PDIP Garut. Memo yang terpilih kembali menjadi Ketua PDIP periode2010-2015 harus rela menyerahkannya kepada YogiYudawibawa yang dimotori Hasanudin. Melalui jaringannya diDPP PDIP hampir saja Memo kehilangan segalanya dan karirpolitiknya dipastikan berakhir hanya karena kepiawaian 102
  • 103. Hasanudin memainkan bidak caturnya untuk“mengandangkan” Memo dari kancah politik. Memo dihadapkan pada pilihan yang sama sekali tidakdikehendakinya, yakni memilih menjadi Ketua DPC PDIP Garutdengan resiko harus mundur dari anggota DPRD Jawa Barat,dan jika ingin tetap menjadi anggota DPRD harus mundur darijabatan Ketua DPC PDIP terpilih. Bukan Memo kalau tidak melakukan perlawanan politik.Ia rela melepaskan jabatan Ketua DPC PDIP namun memintakepada DPP PDIP untuk tidak memberikan kesempatankepada Hasanudin menduduki jabatan strategis di DPC PDIPGarut. Hasanudin pun sadar sesadar-sadarnya jika terusmenerus berhadap-hadapan dengan Memo lelah danenerginya akan habis juga. Ia akhirnya ikut bertarung dalamkongres Dewan Pimpinan Nasional Repdem dan berhasilmerebut jabatan sebagai bendahara umum-nya. Kini PDIP Garut terancam pecah dan memporak-porandakan infrastruktur yang sudah dibangun oleh MemoHermawan. Kepemimpinan Yogi Yudawibawa yang kalem dantidak ambisius serta cenderung tidak menghambur-hamburkan logistiknya akan semakin mengentalkanpendukung panatiknya dengan pendukung panatik MemoHermawan. Persetruan pun sudah dimulai dengan terjadinya konflikfisik di kantor secretariat DPC PDIP Jalan Cimanuk-Pedes 103
  • 104. hingga memakan korban yang berujung dibawa ke ranahhukum melalui Polres Garut. Jamannya Memo, ketika kader PDIP terlibat masalahhukum selalu dapat diselesaikan “secara adat” dengan pihakkepolisian. Sedangkan sekarang era kepemimpinan YogiYudawibawa justru tidak mau melibatkan diri dalampenanganan hukum apalagi harus diselesaikan “secara adat”.(*).Manggungnya Independen Kejatuhan bupati Agus Supriadi memunculkan sebuahspekulasi bahwa partai sudah tidak dipercaya lagi olehmasyarakat dalam menampilkan calon pemimpinnya di Garut.Ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut menggelarpemilihan kepala daerah, maka seketika itu pula bermunculancalon-calon dari unsur perseorangan (independen). Kemenangan pasangan calon perseorangan Aceng HMFikri Diky Candra, disebut-sebut sebagai kelalahan partaipolitik yang sudah mulai luntur kepercayaannya. Padahalsebenarnya tidak demikian, justru kemenangan Aceng HMFikri tidak lepas pula dari kiprah politisi dengan mesinpartainya. Kekalahan calon dari partai politik lebih disebabkan olehkesalahan para petinggi partainya, terutama di kubu partaiGolkar yang sebenarnya punya peluang besar dengan 104
  • 105. meloloskan nama Rudi Gunawan melalui konvensi partaitersebut. Kalau saja para petinggi partai Golkar sedikit mengertidan atau paham dengan kecerdikan politikus ulung MemoHermawan, maka hasilnya akan terbalik 360 derajat. Kenapatidak, pasangan Rudi Gunawan dengan orang yangdikehendaki Memo, maka koalisi partai Golkar dengan PDIPdipastikan akan memenangkan perebutan dalam pemilihanbupati Garut. Penulis sempat diminta bantuan oleh Memo Hermawanuntuk melobi Rudi Gunawan dan petinggi partai Golkar,dengan harapan partai Golkar berubah pikiran tidakmemaketkan Rudi Gunawan dengan Oim Abdurohim. Penulis langsung menghubungi Rudi Gunawan denganmaksud mau mempertemukanya dengan Memo Hermawan.Rudi menolak ajakan itu dengan alasan tidak mauberseberangan dengan keinginan para petinggi partai Golkar. Penulis kemudian menemui salah satu fungsionaris partaiGolkar H. Endang Suhendar, yang tiada lain adalah kakakkandung Ketua DPD Partai Golkar H. Ruhiyat Prawiramenyampaikan pesan Memo Hermawan sebelum terlanjurdidaftarkan sebagai paket pasangan ke Komisi PemilihanUmum. Menurut H. Endang, pemasangan Rudi dengan Oimsudah merupakan keputusan final yang dikehendaki partaiGolkar. 105
  • 106. Bukan Memo kalau tidak piawai dan cerdik memainkankartu-kartu politiknya. Secara formal karena ia sebagai KetuaDPC PDIP dimana-mana menyatakan dukungannya terhadappasangan Rudi-Oim. Padahal, Memo sebenarnya diam-diammenggalang kekuatan di tubuh PDIP dan jajaran birokrasiuntuk mendukung pasangan Aceng HM Fikri-Dicky Candra. Di lain kesempatan, Memo juga menyatakandukungannya kepada pasangan KH Abdul Halim-Nandang.Iman Alirahman dan Wawan Nurdin sengaja ditempatkan olehMemo di kubu tersebut. Padahal diam-diam Memo lari ke lainhati. Yang pasti, dukungan mutlaknya diberikan kepadapasangan Aceng HM Fikri-Dicky Candra, termasuk keluargabesar Memo Hermawan berada di jajaran tim suksespasangan tersebut. Menjelang putaran pertama digelar, posisi Memo masihberada di kubu pasangan calon KH Abdul Halim-Nandang.Namun tiba-tiba Memo berubah pikiran, dan lagi-lagi memintakepada penulis untuk dipertemukan dengan Aceng HM Fikri. Tengah malam bertempat di salah satu kamar HotelAgusta, Memo Hermawan bertemu dengan Aceng HM Fikriyang difasilitasi penulis. Pertemuan yang berlangsung hangatdisaksikan oleh penulis dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Garut IipSukasah. Dalam pertemuan tersebut, Memo menyatakan dukunganpenuh kepada Aceng HM Fikri bahkan malam itu Memomenyerahkan sejumlah uang terbungkus kantong plalstikyang tidak tahu berapa jumlahnya. Yang pasti, Memo 106
  • 107. menyerahkan uang sepuluh juta rupiah kepada penulissebagai biaya pemasangan iklan bagi pasangan Aceng Fikri-Diky Candra di surat kabar yang dikelola penulis. “Ceng, pokoknya Aceng harus menang dalam pemilihanbupati dan akang akan membantu semaksimal mungkin. Iniakang ada rejeki tolong terima, dan mulai besok diawali olehpa Iman Alirahman akan datang ke Aceng, kemudian disusulpejabat pemda lainnya. Berapa pun mereka bantu Acengsecara materi terima saja,” demikian disampaikan Memodalam pertemuan tersebut. Perebutan suara di putaran pertama, pasangan AcengFikri-Diky Candra nyaris terpental oleh pasangan koalisi PPP-PKS (Aceng Wahdan Bakri-Helmy Budiman), kalau saja waktuitu tidak segera diluruskan kesalahan perhitungan di PanitiaPemilihan Kecamatan (PPK) Cibiuk maka dipastikan yangmaju ke putaran kedua adalah pasangan Rudi-Oim melawanpasangan Aceng Wahdan-Helmi. Di putaran kedua, pasangan Rudi-Oim berhadapan denganpasangan Aceng-Diky yang ternyata pasangan Aceng-Dikymendapat dukungan kuat dari PPP melalui Dedi Suryadi.Sehari menjelang pelaksanaan pemungutan suara, lagi-lagipenulis memfasilitasi pertemuan antara Aceng Fikri denganDedi Suryadi di rumahnya Ketua DPRD itu di Jalan CipanasTarogong Garut. Dalam pertemuan tersebut, Dedi Suryadi selainmenyatakan dukungannya bersama kader PPP, juga Acengmendapat bantuan materi/keuangan yang jumlahnya entah 107
  • 108. berapa. Yang pasti, Dedi Suryadi karena tidak memiliki uangtunai maka Hasanudin, salah seorang aktivis yang dikenaldekat dengan Dedi Suryadi mencarikan dana pinjamankepada salah satu pengusaha rekanan di Garut. Penulis yang kadung mendukung Aceng HM Fikrimemberikan halaman surat kabar yang dikelolanya untukmenampilkan pasangan Aceng Fikri-Diky, baik melalui beritaatau tulisan maupun iklan kampanye. Bahkan Radio yangdikelola penulis di Bungbulang digratiskan menyiarkan iklanpasangan Aceng Fikri-Diky Candra. Dalam sebuah kegiatan kampanye terbuka di pusatKecamatan Bungbulang, pasangan Aceng-Diky sempatmelakukan kampanye dengan siaran langsung melalui radio.Tim sukses pasangan Aceng pun turut menyaksikannya,anatara lain Toni Munawar, Gandi Sugandi dan beberapaartis yang dibawa Diky Candra. Pemungutan suara putaran kedua dilaksanakan olehKomisi Pemilihan Umum, dan akhirnya pasangan Aceng-Dikymenjadi pemenangnya. Ada yang menarik atas kemenanganAceng, yaitu pernyataan simpatik dari calon yangdikalahkannya Rudi Gunawan. Calon dari partai Golkar ituwalau pun belum diumumkan oleh KPU siapa pemenangnya,namun Rudi Gunawan secara kesatria menyatakan selamatkepada pasangan Aceng-Diky pada sore hari setelahselesainya pemungutan suara. Kemenangan pasangan Aceng HM Fikri- Dicky Candrasebagai bupati dan wakil bupati Garut dari unsur 108
  • 109. perseorangan (independen), memang yang pertama diPropinsi Jawa Barat dan menjadi tonggak sejarah baru dalamkancah politik di era demokrasi. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut, kemenanganpasangan perseorangan itu membawa dampak luar biasa.Kenapa tidak hampir seratusan kabupaten dan kota se-Indonesia datang ke KPU Garut sekedar berguru (studibanding) atas kemenangan pasangan perseorangan itu. Bahkan dari Provinsi Kalimantan Selatan, seluruh KPUKabupaten dan Kota berikut dari pemerintahannya datang keKabupaten Garut berkaitan dengan akan dilaksanakannyapemilihan umum kepala daerah baik provinsi, kabupaten dankota di wilayah Provinsi tersebut. Kedatangan tamu dari Ujung Timur Irian (Papua) hinggaujung Barat Aceh ke kabupaten Garut, ternyata tidakdimanfaatkan secara baik oleh pemerintah kabupaten Garutpadahal KPU Garut sudah berbaik hati agar momentumtersebut dimanfaatan pemkab Garut guna mempromosikanwilayahnya. Memang untuk hal-hal yang sifatnya bukan “proyek” tidakdirespon secara positif oleh pejabat birokrasi di pemda Garut.Alasannya, biarlah itu kan urusannya KPU bukan pemerintahdaerah. Satu-satunya yang lumayan merespon adalah WakilBupati Diky Candra ketika kedatangan rombongan dari 109
  • 110. Propinsi Kalimantan Selatan. Wakil bupati menyediakan HotelCipanas Indah sebagai tempat penerimaan tamu tersebut. Saat itu Wakil Bupati menyatakan, “tidak perlu di gedungpendopo lebih baik di Cipanas saja, ya setidak-tidaknya biasmenjual air panas-lah.” Memang bupati Aceng Fikri datangjuga dalam penyambutan rombongan dari Kalsel itu kendatiwaktunya sangat sempit karena kebetulan menjelang sholatJum’at. (*)Aceng- Diky Tak Penuhi Syarat Kalau Allah sudah berkehendak, benteng sekokoh apapun tak akan bisa menghalanginya. Akan halnya kemenanganpasangan Aceng-Diky dalam pemilihan bupati adalah semata-mata karena kehendak Allah. Tetapi jika berpaling ke belakang pada saat KomisiPemilihan Umum melakukan verifikasi dukungan bagi calonperseorangan (independen), ternyata pada saat menjelangpenutupan pendaftaran jumlah dukungan bagi Aceng-Dikytidak memenuhi syarat yaitu kurang dari ketentuan 3%jumlah penduduk kabupaten Garut sekitar 73.0000 dukungan. Di KPU sendiri tidak bisa dihindarkan adanyakepentingan dari pihak tertentu. Misalnya, Sekretaris KPUMlenik Maumeriadi dimintai bantuan oleh Wakil Bupati MemoHermawan agar meloloskan pasangan Sali Iskandar-Asep 110
  • 111. Hamdani, mengingat Asep Hamdani sebagai Kepala Desasekaligus Ketua APDESI. Dari pasangan independen, yang dianggap lolos danmemenuhi syarat hanya KH. Abdul Halim-Nandang,sedangkan pasangan Aceng-Diky nyaris terpental kalau sajasalah satu anggota KPU Dadang Sudrajat tidak segeramemberi tahu Tim Suksesnya melalui Deden Bima. Dalam hitungan jam, kekurangan dukungan bagi Aceng-Diky dikebut oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Garutyang diketuai Ayep Rusmana, dan PPK Karangpawitan yangketuanya Encang. Berkat kerja keras Deden Bima dan kawan-kawan, dankebaikan dari PPK Garut Kota serta Karangpawitan, makajumlah dukungan bagi Aceng-Diky dapat terpenuhi sehinggadinyatakan lolos sebagai pasangan calon yang kemudianditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kini bupati Garut Aceng HM Fikri nyaman dengankepemimpinanya kendati banyak kalangan menganggap tidakkejutan apa pun dalam meningkatkan pembangunan dankesejahteraan rakyat. Kenyamanannya semakin mantap setelah yangmendampinginya sebagai sekretaris daerah adalah ImanAlirahman. Aceng HM Fikri pun tidak segan-segan melepaskanstatusnya sebagai orang independen setelah masuk ke PartaiGolkar dan menyandang jabatan sebagai unsure ketua di DPDPartai Golkar Jawa Barat. 111
  • 112. Aceng HM Fikri diperkirakan banyak kalangan akan naiklagi menjadi calon bupati di pemilukada 2008, dan biasdipastiakan menggunakan kendaraan partai Golkar. Kenapatidak, tiketnya sudah dikantongi setelah resmi bergabung dipartai berlambang pohon beringin itu. (*)Aceng Fikri Orang Parpol Nama Aceng HM Fikri yang tiba-tiba muncul dari calonperseorangan/independen, bagi sebagian warga kabupatenGarut boleh jadi ia adalah benar-benar orang netral. Padahalsebenarnya seorang politisi yang malang-melintang di PartaiKebangkitan Bangsa (PKB). Pada Pemilihan Umum 1999 masih menjabat sebagaiSekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai KebangkitanBangsa (PKB) Kabupaten Garut yang waktu itu ketuanya AliRohman. Dalam Musyawarah Cabang DPC PKB, justru Aceng HMFikri terpilih menjadi Ketua DPC, namun kemudiankemenangannya tidak diakui oleh Dewan Pimpinan Pusat(DPP) PKB Abdurahman Wahid (Gus Dur). Bahkan DPPmenunjuk karateker, yaitu Imas Ubudiah Maksum. Aceng HMFikri malah dipecat dari keanggotaannya di PKB. Aceng Fikri memang poitisi muda yang harus diakuikecerdikannya, karena pada pemilihan umum kepala daerah 112
  • 113. (Pemilukada) 2008 menggaet seorang aktris sinetron DikyCandra sebagai pasangan calon wakil bupatinya. Dalam pencalonan dirinya dari jalurperseorangan/independen harus berhadapan melawangurunya sendiri, KH Abdul Halim yang telah mendidiknya diSekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Musadadiyah Garut.Namun bukan politisi jika harus mengalah hanya karenalawannya adalah gurunya sendiri. Dengan tegar ia maju bersama Diky Chandra denganmelibatkan banyak tim sukses melalui “Aceng Fikri-DikyChandra Center” (ANDA Center), dimotori salah satupengusaha sukses H. Yayan dan kawan-kawannya. Bahkantokoh berpengaruh dari partai Golkar Toni Munawar berbalikmendukung pasangan Aceng-Diky. Tokoh aktivis yang juga pengusaha sukses H. Gunadidari partai Demokrat menyatakan dukungannya untuk Aceng-Diky. Sementara partai democrat sendiri berkoalisi denganPKB mendukung pasangan Harliman-Ali Rohman. Kemunculan Aceng Fikri dengan keterujiannya sebagaipolitisi, memang telah membuyarkan konsentrasi parafungsionaris partai-partai. Sejak awal Ketua DPC PDIP Memoberada di belakang Aceng Fikri, padahal partainya sendiriberkoalisi dengan partai Golkar mengusung Rudi Gunawan-Oim Abdurohim. Kecerdikannya dalam berpolitik kembali dipertontonkanAceng HM Fikri. Ketika sekarang ia menjadi bupati dan 113
  • 114. membutuhkan partai untuk maju di pemilukada 2013mestinya kembali ke PKB yang mengalami penurunan luarbiasa di Garut karena di pemilu 2004 masih mendapat 5 kursinamun di pemilu 2009 hanya tiga kursi. Aceng malah lari kepartai Golkar. Itulah bukti kecerdikan seorang plitisi mudaAceng HM Fikri. (*).Dana Pengamanan Pemilu 2009 Pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden danwakil presiden 2009 menggunakan anggaran yang sangat luarbiasa besar. Anggaran yang dikelola Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Garut saja mencapai lima puluh satu milyarlebih. Keseluruhan anggaran pemilu dialokasikan dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk seluruh prosespelaksanaannya, termasuk anggaran pengamanan yangdikelola pihak kepolisian. Seluruh instansi terkait semula ramai-ramai mengajukananggaran ke pemerintah daerah melalui alokasi danaanggaran pendapatan dan belanja daerahnya (APBD). PihakPolres Garut pun mengajukan anggaran bagi pengamananpemilu tersebut. Ketika seluruh Kapolda, Kapolres dan KPU berkumpul diJakarta membahas tentang pelaksanaan pemilu terungkapbahwa seluruh jajaran kepolisian di semua tingkatan tidak 114
  • 115. boleh meminta bantuan anggaran kepada pemerintah daerahkarena sudah dianggarkan melalui APBN. Kapolres Garut waktu itu AKBP. Rusdihartono, yangdikenal oleh jajarannya sebagai pemimpin yang “mumpuni”langsung mencabut usulannya kepada pemerintah daerahterkait anggaran pemilu. Hanya saja belakangan muncul isuadanya upaya kasak-kusuk dari oknum di lingkungan PolresGarut yang memanfaatkan dana tersebut. Komandan Provost Polres Garut (wakti itu Iptu U. YusufHamdani, sekarang Kasatreskrim Polres Garut) adalah orangyang mencurigai adanya aliran dana melalui oknum Polres.Komandan Provost menghubungi penulis sekedarberkonsultasi tentang dana tersebut karena menganggappenulis sebagai anggota KPU mengetahuinya. Iptu. Yusuf meminta bantuan penulis mencari tahu untukmencari tahu apakah ada atau tidak aliran dana ke Polres.Masalahnya, sudah ditegaskan oleh Kapolres tidak bolehmenerima bantuan dari pemerintah daerah. Iptu. Yusufdiperintahkan mengamankan kebijakan Kapolres sehinggatidak dijadikan kesempatan atau peluang oleh oknumbawahannya. Penulis waktu itu memberikan jawaban kepada Iptu.Yusuf tidak mengetahui, karena memang bukan kapasitasanggota KPU mengurusi hal-hal seperti itu. Hanya saja penulismemberikan masukan agar mencari tahu di kantor KesatuanBangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat(Kesbangpollinmas) pemda Garut. Masalah hal-hal yang 115
  • 116. berhubungan dengan pengamanan pemilu ada di kantortersebut. Komandan Provost Polres Garut mencurigai dua orangKepala Satuan di Polres Garut, yang diduga “bermain mata”dengan anggaran pengamanan dari bantuan pemerintahdaerah. Tetapi sampai sekarang tidak ada kabar lagikesahihan ada tidaknya aliran dana pengamanan pemilu dariAPBD ke Polres Garut. (*).Pileg Syarat Pelanggaran Perhelatan akbar pemilihan umum legislatif Juni 2009syarat pelanggaran, namun tidak satu pun pelanggarannyayang masuk ke Pengadilan. Salah satu pelanggaran yang sangat pantastis adalahdihentikannya proses pemungutan suara di salah satu TPS diKecamatan Limbangan oleh anggota Panitia Pengawas PemiluKabupaten Garut Juju Nuzuludin. Kasus tersebut merupakan kasus baru yang boleh jaditidak mungkin terjadi di mana pun di Indonesia. Jika sajamedia massa mengendusnya, bukan mustahil akanmenimbulkan kegaduhan politik yang berimplikasi kepadakekacauan pelaksanaan pemilu yang sangat tidak dikehendakioleh siapa pun. Menyikapi pelanggaran tersebut kalangan media massabaik cetak maupun elektronik masih berbaik hati. Walau pun 116
  • 117. prinsip media massa mengincar berita yang heboh, namunyang dimungkinkan akan menimbulkan kegaduhan nasionalsangat dihndarinya. Tidak kurang dari Kapolda Jabar waktu itu Irjen TimurPradopo (sekarang Kapolri) dibikin gerah karena menyangkutpertaruhan jabatannya, karena dianggap gagal mengawalpelkasanaan pemilu yang aman, lancer dan penuhkedamaian. Beruntung wartawan media cetak dan elektronik yangbertugas di kabupaten Garut sehari sebelum pelaksanaanpemungutan suara bersama Kepala Bagian InformatikaPemda Garut Drs. Dikdik Hendrajaya dating ke KPU dansempat berbincang-bincang dengan penulis yang memangberprofesi sebagai wartawan walau pun dipercaya menjadianggota KPU. Teman-teman pers yang masih menganggap penulissebagai wartawan, dan menghargai Kapolres Garut (waktu ituAKBP. Rusdihartono) yang dikenal akrab dengan kalanganpers tidak punya niatan merepotkan KPU dan aparat penegakhukum sehingga kasus pelanggaran yang fatal tersebut luputdari pemberitaan media massa. Selamatlah jajaran Polres Garut, bahkan Kapolda punyang sudah diagendakan akan datang ke Garut urung juga.Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2009 di kabupatenGarut dianggap sukses, dan Kapolres Garut AKBP.Rusihartono mendapat promosi menjadi Kapolres Cimahi,yang kepindahannya diiringi isak tangis jajarannya di Polres 117
  • 118. Garut karena merupakan Kapolres yang sangat mumpuni dikalangan anggotanya termasuk kalangan pers, tokohmasyarakat dan masyarakat kabupaten Garut. (*).Potret Suram Pembangunan di Garut Kepemimpinan Agus Supriadi sebagai bupati Garutselama 3,5 tahun (Januari 2004-Juli 2007) terbilang suksesmenjalankan pembangunannya. Hal itu terbukti dari gairahmembangun di desa-desa setelah digulirkannya program sabadesa. Arsitek dari program saba desa adalah Anton Heryanto,yang mendapat kepercayaan penuh dari Agus Supriadisebagai pengelola keuangan daerah. Tidak hanya kepala desadan warganya yang bergairah namun hampir semuakomponen masyarakat merasakan kegairahan karenamenggelontornya kucuran dana ABPD melalui kepiawaianseorang Anton Heryanto. Tercatat beberapa prestasi spektakuler ditorehkan akibatdari gairah membangun itu. Sebut saja desa Sukakaryakecamatan Samarang dan Desa Sukamurni Kecamatan Cilawuberhasil menjadi desa teladan tingkat nasional. Hampir sajadesa Cisewu kecamatan Cisewu akan mengikutinya namunBupati Agus Supriadi terlanjur ditangkap oleh KPK sehinggadesa Cisewu tertunda kemenangannya sebagai desa teladantingkat nasional. 118
  • 119. Naiknya Memo Hermawan sebagai pejabat bupati,ternyata tidak mampu melanjutkan hingar bingarnya gairahmembangun seperti sewaktu Agus Supriadi. Bahkankepemimpinan Memo yang disebut-sebut masa transisi justrumakin redup. Hampir saja pada pemilihan bupati putarankedua, pihak KPU Garut tidak mau melaksanakannya karenapihak pemda kesulitan anggaran. Beruntung Gubernur Jawa Barat membantupembiayaannya, dan Memo sendiri dengan caranya sendiriberhasil mengalokasikan anggaran pelaksanaan pemilihanbupati putaran kedua. Tampilnya Aceng Fikri sebagai bupati Garut, tentunyadiharapkan oleh berbagai kalangan mampu menggairahkanpembangunan, namun kenyataannya justru semakin meredupsaja dan status daerah tertinggal yang disandang kabupatenGarut hingga saat ini belum mau dilepaskan. Dalam seminar bertajuk refleksi dua tahun kepemimpinanAceng HM Fikri, yang digagas oleh Warga Indonesia AsalGarut- Jakarta (Wi-Asgar Jaya) dimotori Imam Hermanto takterbendung hujatan kepada bupati Garut karena dianggaptidak mampu menggairahkan pembangunan di kabupatenGarut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Mandegnya gairah membangun dari kepemimpinanbupati Aceng HM Fikri selalu dengan alasan klise, yaituminimnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Menurut bupati Aceng HM Fikri dalam berbagai kesempatan,untuk memperbaiki jalan kabupaten saja yang pada umumnya 119
  • 120. mengalami kerusakan yang parah dibutuhkan anggaransedikitnya 1,3 triliun rupiah sedangkan APBD hanya 1,6 trilunrupiah. Itu pun kata bupati sebagian besar dana APBD untukmenggaji pegawai. Itu hanya satu dari sekian banyak infrastruktur yangada, belum berapa banyak sekolah dasar yang rusak, berapabanyak Puskesmas yang sudah tidak layak sebagai tempatmelayani kesehatan masyarakat. Belum lagi ancaman bagi pasar tradisional yang saat initerus diserbu pasar modern (mini market) yang marak diseluruh kota kecamatan di wilayah kabupaten Garut.Kongkritnya bagi bupati Aceng HM Fikri sangat sulitmenjalankan visi-misinya mewujudkan kesejahteraanmasyarakat dalam masa kepemimpinannya yang tersisasekitar 2, 5 tahun lagi.Tiga Bupati tak Mampu Wujudkan GOR Pembangunan gelanggang olah raga (GOR) Ciateul yangdigagas semasa bupati Garut Drs H. Dede Satibi, hngga saatini masih belum terwujud padahal lahan seluas 14,2 hektarsudah dibebaskan menggunakan dana dari APBD kabupatenGarut. Rancangan pembangunannya pun sudah dibuat denganbantuan LAPI Institut Teknologi Bandung (ITB), yang jugadibayar menggunakan dana APBD yang tidak sedikit. 120
  • 121. Masyarakat Garut, terutama para penggiat olah ragamempertanyakannya karena sudah tiga kali penggantianbupati masih tetap saja tidak terwujud. Pada periode bupati Dede Satibi digagas pembangunanGelanggang Olah Raga (GOR), gagasan ini lalu dituangkandalam Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2004 olehBupati Garut H. Agus Supriadi. Pemerintah daerahmenganggap pembangunan itu layak dan dapat diwujudkan,baik dari sisi ketersediaan lahan, teknis (rancang bangun),pembiayaan dan pengeloalaannya. LAPI ITB yang sudah teruji kepasitas dan kapabilitasnyasudah membuat rancang bangun yang sangat ideal untuksebuah GOR, yang tentu saja dilengkapi berbagai fasilitaskeolahragaan. Dalam rancang bangun tersebut, sesuaikebutuhan anggaran sudah ditentukan pula skemapembiayaan setiap tahunnya dari APBD. Tidak cukup alasan jika pemda dan DPRDmembiarkannya karena perangkat aturannya sudah sangatjelas yaitu diawali dengan Perda No. 6 Tahun 2004 dan PerdaNo 9 Tahun 2006 yang justru mengatur skema pembiayaan. Jadi apalagi alasannya, masa sih begitu saja tidakmampu mewujudkan keiinginan masyarakat. Kapan dongGarut mau maju kalau sarana olah raga saja dibiarkanterkatung-katung. (*) 121
  • 122. Kabupaten Garut Selatan Desakan dibentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB)Kabupaten Garut Selatan terus digulirkan melalui perjuangantanpa lelah dari masyarakat Garut Selatan melalui tokoh-tokohnya. Sukses pertama perjuangan mereka adalahkeluarnya Surat Keputusan Bupati dan DPRD Garut yangmenyetujui pembentukan kabupaten Garut Selatan. Sukses berikutnya adalah Keputusan yang sama ditingkat Propinsi, dan saat ini sudah berada di tanganKementerian Dalam Negeri. Langkah perjuangan masyarakatGarut Selatan yang dalam Surat Keputusan bupati-DPRDGarut serta Surat Keputusan Gubernur-DPRD Provinsi JawaBarat diputuskan sebanyak 16 kecamatan bergabung kekabupaten Garut Selatan, yaitu Cikajang, Banjarwangi,Singajaya, Peundeuy, Cihurip, Cisompet, Cibalong,Pameungpeuk, Cikelet, Mekarmukti, Caringin, Bungbulang,Pamulihan, Pakenjeng, Cisewu dan Talegong. Berdasarkan kajian dari Universitas Pajajaran, calon ibukota Kabupaten Garut Selatan berada di kecamatanMekarmukti. Di wilayah tersebut memang sudah tersedialahan untuk sarana perkantoran dan sarana kegiatanpemerintahan. Persoalannya kemudian, kapan terwujudnya KabupatenGarut Selatan itu?. Tidak bisa dianggap enteng, bahwa untukmeloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) PembentukanKabupaten Garut Selatan oleh pemerintah dibutuhkan lobi-lobimaksimal dengan ongkos politik yang tidak sedikit pula. 122
  • 123. Kemudian jika RUU sudah masuk ke DPR, lagi-lagidibutuhkan lobi luar biasa dan ongkos politik yang cukupbesar apalagi di tingkat DPR akan ditangani oleh PanitiaKhusus (Pansus) UU Pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Siapa, berapa dan darimana ongkos politik gunamempercepat pembentukan kabupaten Garut Selatan itu.Pengelola APBD di pemda Garut sangat boleh jadi engganmenyisihkan anggaran begitu besar sebagai ongkos politikmempercepat pembentukan kabupaten Garut Selatan, sangatberbeda dengan ongkos politik yang harus dikeluarkan demimenyelesaikan masalah hukum yang terkait kepentinganpejabat dan wakil rakyat. Untuk yang satu ini nyaris tanparagu-ragu untuk dikeluarkannya sehingga mengalir deraskemana-mana. Perjuangan tanpa lelah dari para tokoh Garut Selatankerap merogoh koceknya sendiri, padahal secara politis belumtentu mereka yang akan menikmatinya nanti jika kemudianKabupaten Garut Selatan berdiri. Masalahnya, pertarunganpolitik akan terjadi dalam merebut kekuasaan di KabupatenGarut Selatan. Dimotori tokoh intelektual muda asal CisewuDR. Gunawan Undang, memang patut diapresiasi karenamereka bekerja keras memujudkan impiannya sejalan dengan“wangsit karuhun” bahwa Garut Selatan harus memilikikabupaten sendiri apa pun resikonya. (*) 123
  • 124. Jelang Pemilukada 2013 Masa jabatan bupati Aceng HM Fikri memang relatifmasih lama yaitu sekitar 2, 5 tahun lagi, namun bagi politisiwaktu tersebut relatif sangat singkat karena tidak akan terasaakan memasuki masa persiapan merebut kekuasaan. Partai-partai politik kini tengah berbenah diri, dan hampirsemua partai sudah melakukan pergantian kepemimpinannya.PPP yang semula diketuai Dedi Suryadi sudah beralih keLucky Lukmansyah. PDIP dari Memo Hermawan ke Yogi YudaWibawa. PKB yang terus berganti-ganti, kini diambil alih tokohmuda Dadan Hidayatulloh, PAN sudah memilih Ketua Fraksi diDPRD Garut H. Babay Tamimi sebagai ketua DPD-nya. Partai Hanura, yang semula dipegang tokoh pengusahasukses sekaligus tokoh intelektual muslim dari ICMI Drs.Nadiman beralih ke Ny. Lela Nurlaela. PKS dari dr. HelmiBudiman berpindah ke ustad Imron Rosyadi. Partai Golkar masih mempertahankan Drs. H. RuhiyatPrawira yang tersandung masalah hukum. Dikabarkan mantanKepala Dinas Pendidikan Garut Drs. Komar Mariyuanamengincar jabatan Ketua DPD Golkar menyusulkesuksesannya merebut Ketua Kosgoro Garut yangmerupakan organisasi sayap partai Golkar. Perebutan kursi bupati di pemilukada 2013 akan semakinseru, memanas namun dipastikan bakal dinamis dibandingkanpemilihan bupati 2008. Dua politisi ulung, yaitu Dedi Suryadidan Memo Hermawan dipastikan bakal maju walau pun belum 124
  • 125. tentu partainya akan memberikan kepercayaan, mengingatketua partainya saat ini juga dipastikan tidak mau membuangkesempatan emas tersebut, seperti lucky dan YogiYudawibawa. Nama Rudi Gunawan kemungkinan besar maju lagi, danpartai Golkar tidak akan dilepaskannya, apalagi kalau RudiGunawan berhasil meloloskan Ketua DPD Partai GolkarRuhiyat Prawira dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) diMahkamah Agung. Bupati sekarang Aceng HM Fikri, yang sudah berada dibarisan Partai Golkar dengan masuknya sebagai alah satuketua di DPD Partai Golkar Jawa Barat, nampaknya akan majulagi di pemilihan bupati 2013. Aceng HM Fikri diperediksi akanberebut perahu partai Golkar dengan Rudi Gunawan, yangsaat ini tengah berjuang habis-habis meloloskan H. RuhiyatPrawira dari jerat hukumnya dalam proses PeninjauanKembali (PK) di Mahkamah Agung. Jika Rudi Gunawan dalam kapasitas sebagai advokatberhasil meloloskan H. Ruhiyat Prawira, maka dapatdipastikan genggaman partai Golkar ada di tangan RudiGunawan. Jika itu yang terjadi, maka akan terjadipertarungan politik yang sangat menarik di tubuh partaiGolkar menjelang pemilukada 2013. Pertarungan pemilukada 2013 kemungkinan akantambah seru jika keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU)berdasarkan revisi UU No 22 Tahun 2007 sudah tidak 125
  • 126. independen lagi karena nantinya akan diisi oleh orang-orangdari partai politik. Kemudian jika sampai dengan pemilukada 2013Kabupaten Garut Selatan masih belum terbentuk, makapertarungan semakin seru dan memanas karena suara dariGarut Selatan akan menjadi rebutan semua kandidat. Sebaliknya, jika Kabupaten Garut Selatan sudahterbentuk sebelum pemilukada 2013 maka politisi yang gagaldi kabupaten induk akan bertarung di kabupaten GarutSelatan. Yang penting merebut kekuasaan dimana pun sah-sah saja. (*)Kepercayaan Pusat Bagaikan bangun dari tidur, tiba-tiba masyarakat ramaiberguncing membicarakan salah seorang sosok mantanpejabat yang cukup populer pada masa pemerintahansebelumnya. Adalah mantan Kabid Anggaran BadanPengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten GarutAnton Heryanto S.IP, namanya akhir-akhir ini menjadi topikberita sejumlah surat kabar. Anton dinyatakan sebagai tersangka baru pada kasusdugaan korupsi anggaran makan dan minum (mamin) APBD2007. Sejalan perubahan pemerintahan, Anton Heryantotenggelam namanya semenjak dimutasikan ke Kasi 126
  • 127. Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Cikelet danterakhir ditempatkan di sekretariat KORPRI. Mengulas perjalanan karirnya di masa pemerintahanbupati H. Agus Supriadi, terlepas dari persoalan yangmengguncang pemda Garut, Anton Heryanto memiliki peranbesar dalam mendongkrak pemerintahan Kabupaten Garutdari ketertinggalan. Perannya mulai dari menyusun Rencana Strategi(Renstra) pembangunan berbasis pedesaan hinggamembuahkan hasil beberapa desa menjadi percontohan ditingkat nasional, meningkatkan IPM yang bermuara padakeluarnya kabupaten Garut dari lebel kabupaten tertinggal diJawa Barat bersama Sukabumi. Penomenal lagi, dirinyaberperan dalam membuka akses ke pemerintahan pusatuntuk mendongkrak sekaligus menggelontorkan anggaran kekabupaten Garut. ”Saat itu APBD kita hanya dua ratus miliar rupiah, namunsemua kebutuhan dapat terpenuhi. Sebenarnya, jikamengandalkan nilai APBD sebesar itu tidak mungkin cukup,maka perlu ada jaringan dan lobi dengan pemerintah pusatmaupun lainnya. Nah, jika sekarang mendengar tunjanganperangkat desa jadi menurun, sama sekali tidak ada alasan.Sebab APBD 2008 mencapai 1,3 trilyun rupiah, artinya punyakeleluasaan dalam mengatur kebutuhan, belum lagi anggarandari APBD Propinsi dan pusat,” terang Anton Heryanto. Menyinggung pemerintahan kabupaten Garut saat ini,Anton berharap pemda tidak bisa hanya mengandalkan APBD. 127
  • 128. Artinya, pemimpin daerah siapapun dari kelas apapuntentunya pasti mampu kalau sekedar ”ngajeujeuhkeun”anggaran yang ada. Maka pemda sebenarnya mesti mampumencari peluang dan menarik anggaran dari pusat. Semua itudituntut kepiawaian membuka jaringan dan lobi daripemerintah daerah itu sendiri. Sampai kapan pun jika tidakdilakukan itu, mustahil semua persoalan kebutuhan anggarandapat teratasi. (*)Birokrat Sulit Diatur Mantan bupati Garut 2004-2007 H. Agus Supriadi dikenalsosok bupati yang tegas terhadap jajaran birokrasi. Salah satubentuk ketegasannya adalah setiap apel hari Senin dan apelpagi sebelum memulai aktivitas di setiap Satuan OrganisasiPerangkat Daerah (SOPD) lapangan upacara sekretariatdaerah selalu penuh. Pria tampan lulusan Akademi Militer itu tampak semakintegap dan kekar, dengan wajah yang berseri-seri sempatdiwawancarainya seputar tiga tahun pengalamannya menjadibupati Garut. Pembicaraan santai namun penuh makna tidakterselip sepatah kata sebagai ungkapan perasaan dendamkepada siapa pun. 128
  • 129. Berikut petikan wawancaranya :Bagaimana bapak bisa berkesempatan ke Garut, bahkan kerumah sakit lagi?Agus Supriadi : Ayah saya sedang sakit dan dirawat di RSUDr. Slamet Garut, tentu saja sebagai anak dalam keadaan apapun sebisa mungkin mendampinginya. Hanya saja saya tidakmungkin bisa terus mendampinginya. Anda tau sendiri sayasedang berada di LP Cipinang. Alhamdulillah saya diberikesempatan untuk menengoknya, dan saya tidak sendiriankarena didampingi petugas dari LP Cipinang.Apa saja aktivitas bapak di LP Cipinang?Agus Supriadi : Selain rutinitas sebagai penghuni LP, sayajuga banyak belajar antara lain membaca buku dan berdiskusidengan sesama napi. Di LP Cipinang banyak napi yang terdiridari beragam profesi. Ada pakar hukum, mantan birokrat,profesional dan lainnya. Saya lebih banyak berdiskusi soalhukum terutama masalah korupsi yang melibatkan kepaladaerah. Dari diskusi tersebut disimpulkan bahwa korupsi itukoorporasi (bersama-sama). Jadi, jika korupsi dipemerintahan tidak mungkin dilakukan secara perseorangankarena berkaitan dengan sistem administrasi. Yang sederhanasaja soal suap menyuap (gratifikasi), itu melibatkan setidak-tidaknya dua orang yaitu yang menyuap dan yang menerimasuap. Nah, dalam kasus saya terungkap di persidanganbahwa mantan bupati Garut H. Taufik Hidayat telahmenyogok saya tetapi kenapa si penyogoknya dibiarkan.Secara hukum, mestinya dia harus diseret juga seperti saya. 129
  • 130. Namun itulah potret buram hukum kita yang belumsepenuhnya memeunhi rasa keadilan.Bapak menyesal atau setidak-tidaknya kecewa terhadapkeadaan seperti itu? Agus Supriadi : Apa yang harus saya sesali toh semuanyasudah terjadi. Bagi saya justru menjadi pelajaran berharga,karena ternyata memimpin birokrat itu tidak mudah. Merekaadalah pelaku administrasi dan implementasi sistimadministrasi pemerintahan yang pintar-pintar. Artinya, pintardalam tanda kutip. Ketika saya menjadi bupati, justru dimulaidari hal kecil yaitu disiplin aparat. Terus terang saja sewaktusaya dinas di militer tidak “bermain” dengan uang tapi dibirokrat sebaliknya yang mereka mainkan adalah uang. Nah,saya terjebak juga karena betul-betul wilayah baru bagi saya.Tetapi sekarang saya jadi punya ilmu bagaimana menaklukanbirokrat yang sudah jago-jago itu. Makanya saya tidak yakinsiapa pun bupatinya kalau dia orang baru yang masuk kepemerintahan, saya yakin akan menghadapi kesulitanmenertibkan birokrat yang pandai-pandai itu. Jangan-janganbupati Garut sekarang pun nantinya akan terjebak jugaseperti saya, tapi saya berharap tidak terjadi hal seperti itukapan Garut mau membangun. Resiko menjadi bupati jikaterjebak dengan sistim administrasi yang dilakukan birokrat,maka mengalami dua keungkinan yaitu dia akan jatuh ditengah jalan seperti saya atau tersandung setelah selesaimenjadi bupati. Hal itu banyak terjadi di beberapa daerahbahkan banyak mantan kepala daerahnya yang sekarangbernasib sama seperti saya. Masalah seperti itulah yang 130
  • 131. sering menjadi topik hangat dan menarik dalam diskusihukum sesama napi di LP Cipinang.Bagaimana pengelolaan APBD sewaktu bapak jadi bupati?Agus Supriadi : Saya kan sudah katakan di atas, bahwayang pintar dan cerdik itu adalah birokrat tentu saja dalamhal APBD pun merekalah yang sangat paham bagaimanamengaturnya. Saya sering turun ke desa-desa dan selalu sajamemberikan bantuan langsung. Hasilnya anda boleh tanyapara kepala desa, ya paling tidak ada gairah-lah di desadengan APBD hanya sembilan ratus milyar rupiah. SekarangAPBD katanya sudah satu triliun tiga ratus milyar rupiah,apakah bupati sekarang sering turun ke desa dan memberibantuan langsung dan bagaimana pula gairah di desa.Pertanyaannya kemudian seperti apa pengelolaan APBD-nya,apalagi sekarang diterima dana bagi hasil (DBH) panas bumi.Jika bupati kurang hati-hati maka hal itu akan menjadi sebuahjebakan yang tidak menutup kemungkinan menjadi batusandungan yang kemudian berujung pada persoalan hukum.Saya juga punya pengalaman soal penertiban kawasanperkotaan yang kemudian Garut memperoleh piagam Adipura.Itu kan tidak gratis karena menggunakan dana APBD, dansaya sebagai orang yang bertanggung jawab ataspenggunaannya tetapi hal-hal yang berkaitan denganadministrasi adalah para birokrat. Nah, birokrat itulah yangcerdik dan pandai memainkan administrasinya dan itu bisasaja menjadi jebakan bagi bupati. 131
  • 132. Barangkali bapak punya resep menaklukan birokrat yangpintar-pintar itu?Agus Supriadi : Itulah pentingnya ada staf ahli bupati.Menurut saya staf ahli bupati itu betul-betul sangat diperlukandan orang-orangnya pun harus terdiri dari mereka yang jugabenar-benar ahli. Pendapat dan kajian mereka harus menjadialat bagi bupati untuk perencanaan pembangunan,pembenahan birokrasi serta hal-hal lain demi kemajuandaerah. Dan yang paling penting juga bahwa birokrat itujangan berpolitik. Artinya, semua sistem kepegawaian yangberkitan dengan karir harus menjadi ketentuan yang tidakboleh diintervensi oleh kekuatan mana pun. Namun faktanya,pejabat birokrasi justru sering “ bermain” untuk mendapatkankedudukan. Banyak cara yang mereka lakukan, bisamenggunakan partai politik, tekanan dari kelompok penekan(pressure grup), tokoh masyarakat dan lain-lain. Fakta sepertiitu pernah juga saya alami selama menjadi bupati Garut.Untuk menaklukannya, marilah berdiskusi dengan sayakarena pengalaman adalah guru yang paling berharga.Bagaimana pendapat bapak tentang bupati Garut sekarang?Agus Supriadi : Saya dan bupati Garut sekarang pastibeda. Kalau saya berasal dari militer dan sebelumnya tidakbersentuhan dengan birokrasi di pemerinthan apalagipemerintahan daerah. Makanya ketika saya masuk ke ranahpemerintahan ada sesuatu yang sangat berbeda dengansistim di militer. Sedangkan bupati Garut sekarang saya kirasudah biasa bersentuhan dengan birokrat, bahkan sewaktu 132
  • 133. saya jadi bupati dia sering datang ke pendopo. Ya,biasalahnamanya juga warga Garut yang punya aktivitas di gerakandan partai politik. Bahkan bupati yang sekarang adakelebihannya karena dia seorang santri. Yang pentingmenurut saya, bagaimana bupati sebisa mungkinmenggairahkan pembangunan terutama di desa-desa, danmenertibkan birokrat yang cerdik-cerdik itu. Dulu saya punyaobsesi bagaimana desa dan kecamatan bisa berkembang,bahkan ibu kota kecamatan harus menjadi pusat perkotaansehingga warganya tidak harus selalu berbelanja di ibu kotakabupaten. Jika melihat latar belakangnya saya kira dia bisamemimpin kabupaten Garut, namun jika kurang hati-hati yabisa saja pengalaman saya akan terulang lagi tetapi sayaberharap tidak demikian.Ada kabar, bapak tidak lama lagi akan bebas?Agus Supriadi : Ya, itu sih tergantung perjuangan sayadalam menegakan hukum dan mencari keadilan. Tadi sayasudah katakan, bahwa korupsi di pemerintahan adalahkoorporasi (bersama-sama). Selama ini saya terus berjuangwalau pun ada di dalam penjara, dan fakta-fakta baru(novoum) sudah bermunculan antara lain adanya sejumlahpejabat pemda Garut, anggota DPRD yang sudah dan sedangdiproses secara hukum bahkan ada yang sudah dijatuhihukuman. Yang penting saya tidak berhenti berjuang walaupun dikerangkeng, dan itu adalah hak saya sebagai warganegara yang sedang mencari keadilan. 133
  • 134. Kalau nanti bapak bebas, apa yang akan bapak lakukan?Agus Supriadi : Tentu saja saya kembali ke keluarga yangsudah begitu lama tidak bersama-sama dengan mereka.Mereka sangat membutuhkan perhatian dan bimbingan saya,dan Alhamdulillah saya semakin banyak menimba ilmu,termasuk bagaimana saya belajar bersabar, ikhlas, tidakmendendam dan mengambil hikmah dari semua yang sayaalami selama ini. Saya sebagai warga Garut, tentunya akanberkiprah semampu saya bersama-sama warga yang lain agarhidup ini bermanfaat bagi orang banyak.Maaf pak, apakah jadi bupati itu menyenangkan?Agus Supriadi : Jelas dong. Jadi bupati itu enak lho semuafasilitas sudah disediakan dan didanai oleh APBD. Jadi,apanya yang tidak menyenangkan. Bohong kalau menjadibupati tidak punya apa-apa. Saya saja yang banyak bergerakke desa-desa masih saja ada lebihnya, ya bisa beli rumahatau mobil apalagi jika bupatinya tidak bergerak karenasecara otomatis anggaran pun tidak bergerak juga. Dan ituharus menjadi pertanyaan, kemana mengalirnya dana APBDkarena faktanya pembangunan nyaris tidak bergerak.Sebelum mengakhiri perbincangan dengan SKU Garoet Pos,H. Agus Supriadi menyampaikan permohonan maaf kepadawarga Garut yang selama ini masih memberikan dukunganmoril kepadanya. Ia mengatakan, “saya belum bisa berbuatapa-apa, jadi tolong maafkan saya semata-mata bukankarena kesombongan dan ketamakan namun Allah telahmenakdirkan saya harus mengalami nasib seperti ini”. (*) 134
  • 135. Prof. Asep Warlan Yusuf :Pejabat Pemda jadi Bidikan Penegak Hukum Hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan administrasipemerintahan daerah, terutama yang berhubungan denganpenggunaan dana APBD menjadi bidikan aparat penegakanhukum. Akibatnya, tidak sedikit saat ini pejabat birokrasi yangterjerat tindak pidana korupsi. Demikian diungkapkan Guru Besar Hukum dariUniversitas Parahyangan Bandung, Prof DR. Asep WarlanYusuf MH, ketika berbicara di depan peserta sosialisasiUndang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) danUndang-Undang Pelayanan Publik di Hotel Paseban Garut,Sabtu (27/11). Menurutnya, penggunaan dana APBD memang harushati-hati dan diperlukan keterbukaan kepada masyarakat.Masalahnya, kedua UU tersebut sudah jelas ada sangsi pidanadan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum justruUU lainnya sudah menanti untuk menjeratnya, seperti UUTindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tidak hanya aparat penegak hukum, lanjut Asep Warlan,transparansi/keterbukaan penggunaan dana APBD jugadituntut oleh kelompok masyarakat. Belum lama ini WalikotaBandung Dada Rosada membawa sejumlah pejabat pemkotke Gungzhou, Cina untuk memberi semangat para atlet asalkota Bandung yang tengah memperkuat kontingen Indonesiadi Arena Asian Games. 135
  • 136. Walikota Bandung, kata Asep Warlan diprotes habis-habisan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), soalnyaberangkat ke Cina menggunakan dana APBD. Padahal,menurut mereka kalau mau memberikan semangat lebih danaAPBD tersebut dijadikan bonus kepada atlet kota Bandungyang meraih medali. Prof. Asep Warlan sempat diminta pendapat olehWalikota terkait protes tersebut. “Saya katakan ke paWalikota, anda tidak salah menggunakan dana APBD untukmenyuport atlet di Asian Games. Tapi anda juga harus sadarbahwa masyarakat menganggap hal itu kurang patutdilakukan, dan lebih pautu jika dana APBD digunakan sebagaibonus ketika nanti para atlet kota Bandung meraih medali,”ungkapnya. (*)Bisnis CPNSD Setiap tahun pemerintah daerah kabupaten Garutmendapat jatah penambahan pegawai baru melalui seleksicalon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD). Seleksi calonCPNSD selalu diwarnai praktek kolusi dan nepotisme, hal itusudah bukan rahasia lagi. Anak-anak pejabat ramai-ramai ikut seleksi, danmemang lolos. Selain itu, terjadi pula jual beli kelulusan yangmelibatkan banyak pihak. Salah satu yang sangat signifikanperanannya adalah Wawan Nurdin. Ia kerap mengatur siapa- 136
  • 137. siapa saja yang harus diluluskan, tentu saja dengan imbalanuang yang tidak sedikit. Yang paling menghebohkan dalam seleksi CPNSD tahun2010 yang meloloskan puteri mantan wakil bupati GarutGhea Abigail. Puteri Memo Hermawan itu dikabarkan sedangberada di Thailand ketika pelaksanaan seleksi. Sedangkan sejumlah peserta seleksi yang lulus denganimbalan uang, besarannya antara 50- 100 juta rupiah sebuahtarif yang mencengangkan untuk menjadi calon-calon birokratdikemudian hari. Sedangkan pihak-pihak tertentu jugakecipratan jatah untuk menitipkan peserta seleksi tanpa adaimbalan uang. Biasanya yang mendapat jatah tersebut adalahpihak atau kelompok yang dianggap membahayakan bagipemerintah daerah. Bisnis CPNSD diakui bupati Aceng HM Fikri kepadapenulis di ruang Pamengkang komplek gedung Pendopo,tanggal 14 Desember 2010 menjelang pengumuman hasilseleksi. Menurut bupati, dari setiap penerimaan CPNSD adakomitmen dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) danpembuat soal, antara lain Universitas Pajajaran, sebelumdiambil alih Universitas Indonesia. Ketika masih oleh UNPAD, ada jatah secara khususyang diberikan kepada bupati namun ada kewajibanmenyetorkan uang masing-masing sepuluh juta rupiah keBKN dan dua puluh juta rupiah ke UNPAD. Dicontohkan olehbupati pada seleksi CPNSD tahun 2009 dirinya mendapatjatah 97 orang CPNSD. Artinya, bupati harus menyetorkan 137
  • 138. uang ke BKN sebesar Rp. 970.000.000,- (sembilan ratus tujuhpuluh juta rupiah) dan ke UNPADRp. 1.940.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluhjuta rupiah). Untuk dua lembaga itu bupati harusmengeluarkan uang sebesar Rp. 2.910.000.000,- (dua milyarsembilan ratus sepuluh juta rupiah). Tentu saja bupati tidak mungkin mengeluarkan uangbegitu saja dari koceknya sendiri atau dari APBD, melainkanterpaksa menjual jatah tersebut di luar jatah yangdigratiskan. Dicontohkan bupati Aceng HM Fikri dari jatah 97orang diambil 20 % (kurang lebih 20 orang), selebihnyasekitar 77 orang jatah yang kemudian dijual dengan hargarata-rata enam puluh juta rupiah karena ada yang mencapaidi atas tujuh puluh lima juta rupiah. Artinya, bupati bisamengantongi uang sebesar Rp. 4.620.000.000,- (empatmilyar enam ratus dua puluh juta rupiah). Dari dana yang diperoleh sebesar Rp. 4.620.000.000,-(empat milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) disetorkanke BKN dan UNPAD sebesar Rp. 2.910.000.000,- (dua milyarsembilan ratus sepuluh juta rupiah) maka bupati masihmengantongi hasil penjualan jatah CPNSD sebesarRp. 1.710.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh jutarupiah). Memang setiap penerimaan CPNSD menjadi ajangjual beli yang diistilahkan banyak orang adalah “jual jongko”.(*). 138