Rang kuman pkn

7,603 views
7,489 views

Published on

pancasila dan kewarganegaraan

Published in: Education
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,603
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
174
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rang kuman pkn

  1. 1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Oleh: ii
  2. 2. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang saat ini tergolong ke dalam bangsayang sedang berkembang. Kondisi bangsa yang sedang berkembang pasti akanmengalami gejolak baik itu datangnya dari luar bangsa Indonesia maupun dari dalambangsa Indonesia. Kondisi di atas tentu saja akan menghambat perkembangan bangsa ditengahsemakin pesat dan cepatnya perkembangan era globalisasi. Globalisasi menuntut setiapbangsa dan negara untuk mengikuti dan memenuhi semua tuntutan globalisasi. Dalamkondisi seperti inilah setiap bangsa dan negara tidak memerlukan pertikaian danpermasalahan yang dapat menyita perhatian bangsa sehingga akan menghambat lajunyaperkembangan bangsa dan menyebabkan tertinggalnya bangsa dan negara dariperkembangan globalisasi. Bangsa Indonesia ketika sekarang berada pada era reformasi, mengalamikemajuan yang signifikan akan tetapi disisi lain, era reformasi memberikan kita suatugambaran yang kongkrit tentang permasalahan yang timbul dari dalam negeri dimanaketika setiap individu, kelompok, golongan diberikan kebebasan untuk mengeluarkanpendapat, gagasan dan ide ternyata setiap individu, kelompok, golongan tersebutbukannya memberikan yang terbaik atau memikirkan yang terbaik untuk bangsa dannegara ini tetapi hal tersebut digunakan oleh individu, kelompok dan golongan untukmendapatkan keuntungan sendiri dengan alasan untuk kepentingan bangsa dan negara. Permasalahan yang paling sulit dan sering dihadapi oleh setiap bangsa dan negaraadalah persoalan internal yang sebenarnya apabila dicermati, hal tersebut bukanlahmerupakan permasalahn bangsa tetapi hanya merupakan persoalan antar kelompok ataugolongan. Makalah ini memberikan gambaran dan pemahaman kepada kita tentangbagaimana cara untuk membangun dan menumbuhkan rasa persatuan dan persaudaraandiantara kita sesama bangsa Indonesia walaupun berbeda suku, bahasa, agama danbudaya dimana dalam makalah ini akan dibahas bagaimana cara mempertahankan,mengembangkan dan menumbuhkan rasa persaudaraan yang kuat dan kokoh gunamempertahankan bangsa Indonesia dari ancaman dunia luar. ii
  3. 3. B. Permasalahan Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana konsep dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 2. Bagaimana konsep dan penerapan Wawasan Nusantara 3. Bagaimana konsep dan penerapan Ketahanan Nasional 4. Bagaimana konsep dan penerpan politik strategi nasionalC. Tujuan Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui konsep dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 2. Untuk mengetahui konsep dan penerapan Wawasan Nusantara 3. Untuk mengetahui konsep dan penerapan Ketahanan Nasional 4. Untuk mengetahui konsep dan penerapan politik strategi nasional 5. Untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pada Mata Kuliah Pendidikan Kewaranegaraan ii
  4. 4. BAB II PEMBAHASANA. PENGERTIAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan. Materi pokok pendidikan kewarganegaraan adalah tentang hubungan antarawarganegara dan Negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).Dalam pelaksanaannya selama ini, pada jenjang Pendidikan Dasar sampai denganPendidikan Menengah, Pendidikan kewarganegaraan digabung dengan pendidikanPancasila menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Sedangkan diperguruan tinggi, Pendidikan Kewiraan yang lebih menekankan pada Pendidikanpendahuluan Bela Negara.2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan Keputusan DIRJEN DIKTI No. 267/DIKTI/2000, Tujuan pendidikanKewarganegaraan mencakup :a. Tujuan Umum : Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warganegara dengan Negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara.b. Tujuan Khusus Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiabn secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai warga Negara Republik Indonesia terdidik dan bertanggung jawab.1. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.2. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorabn bagi nusa dan bangsa.B. LANDASAN ILMIAH DAN LANDASAN HUKUM1. Landasan Ilmiaha. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasandan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yangbersendikan kebudayaan bangsa. ii
  5. 5. Sebagai bentuk perbandingan, diberbagai Negara juga dikembangkan materiPendidikan Umum ( General Education / Humanities) sebagai pembekalan nilai-nilaiyang mendasari sikap dan perilaku warganegaranya.1. Amerika Serikat : History, Humanity, dan Philosophy.2. Jepang : Japanese History, Ethics, and Philosophy.3. Filipina : Philipino, family Planning, Taxation and Land Reform, The Philiphine New Constitution, dan study of Human Rights. Dibeberapa Negara dikembangakan pula bidang studi yang sejenis denganPendidikan Kewarganegaraan, yaitu yang dikenal dengan Civics Education.b. Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang ataucabang ilmu. Sedangakan objek formal adalah susut pandang tertentu yang dipilih untukmembahas objek material tersebut. Adapun objek material dari PendidikanKewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan wargaengara baik empirikmaupun yang non-empirik, yang meliputi wawasan, sikap , dan perilaku warganegaradalam satu kesatuan bangsa dan Negara.Sebagai objek formalnya mencakup dua segi,yaitu segi hubungan antara warganegara dan Negara ( termasuk hubungan antarawarganegara) dan segi pembelaan Negara. Objek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Keputusan DirjenPendidikan Tinggi No.267/DIKTI/KEP/2000 dijabarkan lebih rinci yang meliputi pokok-pokok bahasan sebagai berikut :1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup: a. Hak dan Kewajiban warganegara b. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara c. Demokrasi Indonesia d. Hak Asasi Manusia2. Wawasan Nusantara3. Ketahanan nasional4. Politik dan stategi nasionalC. Rumpun Keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan bersifat interdisipliner (antar bidang) bukanmonodisipliner.karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu Kewarganegaraanini diambil dari berbagai disiplin ilmu.Oleh karena itu upaya pembahasan danpengembangannya memerlukan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi ii
  6. 6. ilmu Hukum, ilmu politik, sosiologi, administrasi Negara, ilmu ekonomi pembangunan,sejarah perjuangan bangsa dan ilmu filsafat.2. Landasan Hukuma. UUD 1945 Pembukaan UUD 1945, khusus pada alinea kedua dan keempat, yang memuat cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya. Pasal 27(1) menyatakan bahwa “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hokum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hokum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 30 (1) menyatakan bahwa “ tiap-tiap warga negara berahk dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara .” Pasal 31(1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.”b. Ketetapan MPR No. II / MPR /1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.c. Undang-Undang No.20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Jo. UU No,1 Tahun 1988)a. Dalam pasal 18 (a) disebutkan bahwa hak kewajiban warga Negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela Negara diselenggrakan melalui pendidikan Pendahuluan bela Negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam system Pendidikan nasional.b. Dalam pasal 19 (2) disebutkan bahwa Pendidikan Pendahuluan Bela Negara wajib diikuti oleh setiap warga Negara dan dilaksanakan secara bertahap.Tahap awal pada tingkat pendidikan dasar sampai Pendidikan menengah ada dalam bentuk Pendidikan Kewiraan.c. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam penjelasam bab IX pasal 39 (2) dinyatakan bahwa PPBN atau pendidikan Kewiraan di perguruan tinggi termasuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan mata kuliah wajib dan dirancang utuh, kait-mengait dengan MKU inti lainnya, yaitu Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama.d. Keputusan DIRJEN Pendidikan Tinggi No.267/DIKTI/KEP/2000 tentang penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia. ii
  7. 7. C. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA1. Pengertian Warganegara dan Penduduk Warganegara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalamhubungannya dengan Negara. Dalam hubungan internasional di setiap wilayah Negaraselalu ada warga Negara dan orang asing yang semuanya disebut penduduk.Setiapwarganegara adalah penduduk suatu Negara, sedangakan setiap penduduk belum tentuwarganegara, karena mungkin seorang asing. Penduduk sutu Negara mencakupwarganegar dan orang asing, yang memiliki hubungan berbeda dengan Negara.2. Asas-Asas Kewarganegaraana. Asas ius-sanguinis dan asas ius-soli Terkait dengan syarat-syarat menjadi warganegara dalma ilmu tata Negara dikenal adanya dua asas Kewarganegaraan, yaitu asas ius-sang adalah asas daerah kelahiran, artinya bahwa status Kewarganegaraan seseoarang di tentukan oleh tempat kelahirannya di negara tersebut. Sedangkan asas ius-sangunis adalah asas keturunan atau hubungan darah artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya adalah warganegara.b. Bipatride dan apatride Perbedaan asas yang dianut oleh negara yang lain, misalnya negara menganut asas ius-sanguinis sedangkan negara B menganut asas ius-soli, hal ini dapat menimbulkan status bipatride atau apatride pada anak dari orang tua yang berimigrasi di antara kedua negara tersebut. Bipatride (dwi Kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai negara kedua dari seseorang itu. Sedangkan apatride (tanpa Kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan Kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warganegara dari negara apapun.3. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945 Pasal – pasal UUD 1945 yang menetapkan hal dan kewajiban warganegara mencakuppasal – pasal 27,28,29,30,31,33,34.a. Pasal 27 ayat (1) menetapkan hak warganegara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.b. Pasal 27 ayat (2) menetapkan hak warganegara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.c. Pasal 27 ayat (3) dalam Perubahaan kedua UUD 1945 menetapkan hak dan kewajiban warganegara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. ii
  8. 8. d. Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warganegara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.e. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing – masing dan beribadat menurut agamanya.f. Pasal 30 ayat (1) dalam Perubahan Kedua UUD 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warganegara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.g. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap – tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.4. Hak dan Kewajiban Bela Negaraa. Pengertian Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negarayang teratur, menyeluruh. Terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan padatanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warganegara untukberkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dankesatuan bangsa Indonesia. Keutuhan wilayah Nusantara dan yuridiksi nasional, sertanilai – nilai Pancasila dan UUD 1945.b. Asas Demokrasi dalam Pembelaan Negara Berdasarkan pasal 27 ayat (3) dalam Perubahan Kedua UUD 1945, bahwa usaha belanegara merupakan hak dan kewajiban setiap warganegara. Hal ini menunjukkan adanyaasas demokrasi dalam pembelaan negara yang mencakup dua arti. Pertama, bahwa setiapwarga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara denganUUD 1945 dan perundang – undangan yang berlaku. Kedua, bahwa setiap warganegaraharus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan danprofesinya masing – masing.c. Motivasi dalam Pembelaan Negara Dalam hal ini ada beberapa dasar pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahanmotivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara Indonesia.1. Pengalaman sejarah perjuangan RI2. Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis.3. Keadaan penduduk (demografis) yang besar.4. Kekayaan sumber daya alam5. Perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan.6. Kemungkinan timbulnya bencana perang. ii
  9. 9. D. HAK-HAK ASASI MANUSIA1. Pengertian HAM Hak asasi manusia adalah hak – hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengankodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup. Hak kemerdekaan atau kebebasan, hakmiliki dan hak – hak dasar lain yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapatdiganggu gugat oleh orang lain. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Hak Asasi Manusia menurut KetetapanMPR Nomor XVII/MPR/1988, bahwa hak asasi manusia adalah hak – hak dasar yangmelekat pada diri manusia sebagai kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah TuhanYang Maha Esa.2. Sejarah Singkat Timbulnya HAM Hak asasi manusia yang dikenal saat ini dalam berbagai piagam atau konstitusisesungguhnya telah diperjuangkan sejak abad ke-13 di Inggris. Pada masa raja InggrisJohn Lackland (1199-1216) yang memerintahkan secara sewenang – wenang telah timbulprotes keras di kalangan para bangsawan. Protes tersebut melahirkan sebuah piagamagung yang dikenal dengan nama Magna Charta (1215). Di dalam piagam ini pengertianhak asasi belum sempurna karena terbatas hanya memuat jaminan perlindungan terhadaphak – hak kaum bangsawan dan Gereja. Kemudian pada tahun 1628 di Inggris pula terjadi pertentangan antara Raja Charles Idengan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (The House Of Sommons) yangmenghasilkan pertition of rights. Petisi ini memuat ketentuan bahwa penetapan pajak danhak – hak istimewa harus dengan izin parlemen, dan bahwa siapapun tidak bolehditangkap tanpa tuduhan – tuduhan yang sah. Perkembangan demokrasi di Inggris dan didunia tidak dapat dilepaskan daripemikiran para filsuf, antara lain Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke, Roussea(1712-1778) dari Perancis. Thomas Hobbes melihat kondisi masyarakat yang kacau danliar seperti dalam ungkapannya homo homini lupus, bellum omnium contra omnes.Sehingga teorinya menghasilkan kekuasaan absolut. Sedangkan John Locke memandangmanusia sebagai manusia sosial yang padanya melekat hak – hak asasi yang diberikanoleh alam. yang meliputi hak hidup, hak atas kemerdekaan dan hak atas milik (life,libberti, and property) Teori John Locke tentang hak asasi manusia ini mempengaruhiDeclaration of Independence Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Perang Dunia I dan II telah menimbulkan kesengsaraan masyarakat dunia sekaligusmenebarkan ketakutan dan rasa tidak aman dikalangan umat manusia. Pada tahun 1941 ii
  10. 10. Presiden AS, Franklin D. Roosevelt, di depan Konggres AS menyatakan The FourFreedoms yang isinya sebagai berikut :1) freedom of speech (kebebasan bicara)2) freedom of religion (kebebasan beragama)3) freedom from fear (kebebasan dari ketakutan)4) freedom from want (kebebasan dari kemelaratan) Kemudian pada tahun 1946 Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Komisi Hak-Hak asai manusia yang membahas hak-hak politik, sosial dan ekonomi, pada 10Desember 1948 PBB menerima secara bulat hasil kerja Komisi itu yang berupaUniversal Declaration of Human Right (Pernyataan sedunia tentang Hak-hak Asasimanusia). Berikut ketentuan pasal – pasal tentang hak – hak asasi manusia dalam DeklarasiUniversal tentang Hak – hak asasi manusia PBB : Pasal 1Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak – hak yang sama.Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalampersaudaraan. Pasal 2Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan initanpa pengecualiaan apapun, misalnya bangsa. Warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik , atau pendapat lain, asal – usul kebangsaan atau sosial, milik, kelahiran, ataustatus lainnya. Selanjutnya tidak ada perbedaan status politik, status hukum, dan statushukum. Dan status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal. Baikdari negara yang tidak merdeka, yang terbentuk trus, yang tidak berpemerintahan sendirimaupun yang berada dibawah pembatasan kedaulatan lainnya. Pasal 3Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang. Pasal 4Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan. Perhambatan dan perdaganganbudak dalam bentuk apapun harus dilarang. Pasal 5Tidak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam tanpa mengingatkemanusiaan atau dengan perlakukan atau hukuman yang menghinakan. ii
  11. 11. Pasal 6Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi di hadapan undang –undang dimana saja ia berada. Pasal 7Semua orang adalah sama dihadapan undang – undang dan berhak atas perlindunganyang sama dari setiap perbedaan yang memperkosa pernyataan ini dan segala hasutanyang ditujukan kepada perbedaan semacam ini. Pasal 8Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim – hakim nasional yangberkuasa mengadili perkosaan hak – hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang –undang dasar negara atau undang – undang. Pasal 9Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang – wenang. Pasal 10Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dan suaranya didengarkansepenuhnya dimuka umum secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihakdalam menetapkan hak – hak dan kewajiban – kewajibannya dan dalam setiap tuntutanpidana yang ditujukan kepadanya. Pasal 11 Ayat (1)Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu pelanggaran pidanadianggap tak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang – undang dalamsuatu sidang pengadilan yang terbuka di mana segala jaminan yang perlu untukpembelaanyadi berikan. Ayat (2)Tidak seoarangpun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatanatau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang – undangnasional atau internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankanmenjatuhkan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang seharusnya dikenakan ketikapelanggaran pidana itu dilakukan. Pasal 12Tidak seorangpun dapat diganggu secara sewenang – wenang dalam urusanperseorangannya. Keluarganya, rumah tangganya, hubungan surat – menyuratnya, dannama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang – undang terhadapgangguan – gangguan atau pelanggaran – pelanggaran demikian. ii
  12. 12. Pasal 13 Ayat (1)Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas – bataslingkungan tiap negara. Ayat (2)Setiap orang berhak meninggalkan satu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhakkembali ke negerinya. Pasal 14 Ayat (1)Setiap orang berhak mencari dan mendapat suaka di negeri – negeri lain untuk menjauhipengejaran. Ayat (2)Hak ini tidak dipergunakan dalam pengejaran yang benar – benar timbul dari kejahatan –kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik atau dari perbuatan – perbautan yangbertentangan dengan tujuan dan dasar – dasar PBB. Pasal 15 Ayat (1) Setiap orang berhak atas kewarganegaraan Ayat (2)Tidak seorangpun dengan semena – mena dapat dikeluarkan dari kewarganegaraannyaatau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya. Pasal 16 Ayat (1)Orang – orang dewasa, baik laki – laki maupun perempuan, berhak untuk mencari jodohdan untuk membentuk keluarga tanpa dibatasi oleh kebangsaan. Kewarganegaraan atauagama. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, didalam perkawinan,dan dikala perceraian. Ayat (2)Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suka sama suka dari kedua mempelai. Ayat (3)Keluarga adalah kesatuan yang sewajarnya serta bersifat pokok dari masyarakat danberhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara. ii
  13. 13. Pasal 17 Ayat (1)Setiap orang berhak mempunyai milik baik diri sendiri maupun bersama – sama denganorang lain. Ayat (2)Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan semena – mena. Pasal 18Setiap orang berhak bebas atas kebebasan pikiran. Hati nurani dan agama, termasukkekebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakanagama atau kepercayaannya dengan cara sendiri maupun bersama – sama orang lain ditempat umum maupun tempat sendiri. Pasal 19Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, termasukkebebasan mempunyai pendapat tanpa mendapat gangguan dan untuk mencari.Menerima serta menyampaikan keterangan – keterangan dan pendapat – pendapatdengan cara apapun tanpa memandang batas – batas. Pasal 20 Ayat (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat Ayat (2) Tidak seorangpun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan Pasal 21 Ayat (1)Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri baik secaralangsung maupun dengan perantaraan wakil – wakil yang dipilih secara bebas. Ayat (2)Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatanpemerintahan negerinya. Ayat (3)Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintahan kemauan ini harusdinyatakan dalam pemilihan – pemilihan berkala yang jujur dilakukan menurut hak pilihyang bersifat umum dan berkasamaan serta melalui pemungutan suara yang rahasi ataucara – cara lain juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara. ii
  14. 14. Pasal 22Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan berhakmelaksanakan hak – hak ekonomi, sosial, dan budaya yang perlu untuk martabatnya danuntuk perkembangan bebas pribadinya dengan perantara usaha – usaha nasional dankerjasama internasional yang sesuai dengan sumber – sumber kekayaan setiap negara. Pasal 23 Ayat (1)Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak memilih pekerjaan dengan bebas, berhak atassyarat – syarat perburuhan yang adil dan baik serta atas perlindungan terhadappengangguran. Ayat (2)Setiap orang tanpa ada perbedaan, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaanyang sama. Ayat (3)Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yangmenjamin penghidupannya bersama dengan keluarganya sepadan dengan martabatmanusia dan apabila perlu ditambah dengan bantuan – bantuan sosial lainnya. Ayat (4)Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat sekerja untuk melindungikepentingan-kepentingannya Pasal 24Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan – pembatasan jamkerja yang layak dan hari – hari liburan berkala dengan menerima upah Pasal 25 Ayat (1)Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan, keadaan yang baikuntuk dirinya dan keluarganya, termasuk soal makanan, pakaian, perumahan perawatankesehatannya serta usaha – usaha sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminandiwaktu mengalami pengangguran, kematian suami, lanjut usia, atau mengalamikekurangan nafkah atau ketiadaan mata pencarharian yang lain di luar penguasaannya. Ayat (2)Ibu dan anak – anak berhak mendapat perawatan dan bantuan khusus. Semua anak, baikdilahirkan di dalam maupun di luar pernikahan, harus mendapat perlindungan sosial yangsama. ii
  15. 15. Pasal 26 Ayat (1)Setiap orang berhak mendapat pengajaran. Pengajaran harus dengan percuma, setidak –tidaknya dalam tingkat rendah dan tingkat dasar. Pengajaran sekolah rendah diwajibkan.Pengajaran sekolah teknik dan vak haru terbuka bagi semua orang dan pengejaran tinggiharus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdasarkan kecerdasan. Ayat (2)Pengajaran harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas – luasnya sertaupaya memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak – hak asasi manusia dan kebebesandasar. Pengajaran harus meningkatkan saling pengertian, rasa saling menerimapersahabatan antara semua bangsa, golongan kebangsaan atau kelompok agama, danharus memajukan kegiatan – kegiatan Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam memeliharaperdamaian. Ayat (3)Ibu Bapak mempunyai hak utama untuk memilih jenis pengajaran yang akan diberikankepada anak – anak mereka. Pasal 27 Ayat (1)Setiap orang berhak untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat,untuk mengecap kenikmatan kesenian, dan untuk turut serta dalam kemajuan ilmupengetahuan dan dalam mendapat manfaatnya. Ayat (2)Setiap orang berhak mendapat perlindungan atas kepentingan moral dan material yangdidapatnya sebagai hasil dari lapangan ilmu pengetahuan, kesusteraan atau kesenian yangdiciptakannya sendiri. Pasal 28Setiap orang berhak atas susunan sosial internasional dimana hak – hak dan kebebasan –kebebasan yang termaktub dalam pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya. Pasal 29 Ayat (1)Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat dimana ia mendapatkemungkinan untuk mengembangkan pribadinya sepenuhnya dan seutuhnya. ii
  16. 16. Ayat (2)Di dalam Menjalankan hak – hak dan kebebasan – kebebasannya. Setiap orang tundukhanya pada pembatasan – pembatasan yang ditetapkan oleh undang – undang semata –mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan ayng layak bagi hak – hak dankebebasan – kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat – syarat benar kesusilaan,tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ayat (3)Hak – hak dan kebebasan – kebebasan ini tidak boleh menjalankan dengan cara yangbertentangan dengan tujuan – tujuan dan dasar – dasar PBB. Pasal 30Tidak sesuatupun dalam pernyataan ini boleh diartikan sebagai pemberian hak kepadasalah satu negara, golongan atau seseorang untuk melakukan kegiatan atau perbuatanyang bertujuan merusak salah satu hak dan kebebasan yang termaktub dalam pernyataanini (Baut dan Beny Hartman, 1988).3. HAM di Indonesia Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di indonesia telah berlaku tigaundang – undang Dasar dalam 4 Periode yaitu :a. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, Berlaku UUD 1945.b. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat.c. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 juli 1959, berlaku UUDS 1950.d. Periode 5 Juli 1959 sanpai sekarang, berlaku kembali UUD 1945. Percantuman pasal-pasal tentang hak – hak asasi manusia dalam tiga UUD tersebutberbeda satu sama lainnya. Dalam UUD 1945 butir – butir hak asasi manusia hanyatercantum beberapa saja.E. DEMOKRASI DI INDONESIA1. Pengertian dan Perkembangan Demokrasi Para filsuf klasik seperti Plato, Aristoteles dan Polybius, pada umumnya merekamengklasifikasikan bentuk – bentuk negara menjadi tiga bentuk yaitu monarki,aristokrasi dan demokrasi. Kriteria yang digunakan dalam klasifikasi ini adalah :a. Jumlah orang yang memegang pemerintahan, apakah satu orang tunggal, beberapa atau golongan orang ataukah di pegang oleh seluruh rakyat.b. Sifat pemerintahannya apakah ditujukan untuk kepentingan pemegang pemerintahan itu saja, ini yang buruk. ii
  17. 17. Ketiga bentuk negara diatas adalah baik jika ditujukan untuk kepentingan umum,namun akan mempunyai akses yang buruk jika ditujukan untuk kepentingan pemegangpemerintahan saja. Ekses dari monarki adalah tirani, ekses dari aristokrasi adalah oligarkisedangkan ekses dari demokrasi adalah anarki. Sesudah perang dunia II sebagian besar negara didunia menyatakan secara formalsebagai negara yang berasas demokrasi. Namun penerapan istilah demokrasi rakyat dandemokrasi nasional.2. Perkembangan Demokrasi di IndonesiaPerkembangan Demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode :a. Periode 1945-1959, Masa Demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlement serta partai – partai.b. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat.c. Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.d. Periode 1999-sekarang, masa demokrasi pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.3. Pengertian Demokrasi menurut UUD 1945a. Seminar Angkatan Darat II (Agustus 1966)1. Bidang Politik Dan Konstitusional Demokrasi Indonesia seperti yang dimaksud dalam undang – undang Dasar 1945berarti menegakkan kembali asas – asas negara hukum dimana kepastian hukumdirasakan oleh segenap warga negara, hak – hak asasi manusia baik dalam aspek kolektifmaupun dalam aspek perseorangan dijamin dan penyalahgunaan kekuasaan dapatdihindarkan secara Institusional.2. Bidang Ekonomi Demokrasi ekonomi sesuai dengan asas – asasi yang menjiwai ketentuan – ketentuanmengenai ekonomi dalam UUD 1945 yang pada hakikatnya berarti kehidupan yang layakbagi semua warganegara yang antara lain mencakup : ii
  18. 18. a) Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuagan negara.b) Koperasic) Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya.d) Peranan pemerintah yang bersifat pembinaan, penunjuk jalan serta pelindung.b. Munas III Persahi : The Rule of Law (Desember 1966) Asas Negara hukum Pancasila mengandung prinsip :1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan / kekuatan lain apapun.3. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.c. Simposium hak – hak Asasi Manusia (Juni 1967) Apapun predikat yang akan diberikan kepada demokrasi kita, maka demokrasi ituharus demokrasi yang bertanggung jawab artinya demokrasi yang dijiwai oleh rasatanggungjawab terhadap Tuhan dan sesama kita.Persoalan hak – hak asasi manusia dalam kehidupan kepartaian untuk tahun – tahunmendatang harus ditinjau dalam rangka keharusan kita untuk mencapai keseimbanganyang wajar diantara tiga hal :a. Adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibaan,b. Adanya kebebasan yang sebesar – besarnya.c. Perlunya untuk membina suatu “rapidly expanding economy” (perkembangan ekonomi secara cepat). ii
  19. 19. F. WAWASAN NUSANTARAA. Dasar Pemikiran Kehidupan manusia didunia mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan YangMaha Esa dan sebagai wakil Tuhan di bumi yang menerima amanatnya untuk mengelolakekayaan alam. Kedudukan manusia tersebut mencakup tiga segi hubungan, yaitu :Hubungan antara manusia dengan Tuhan, Hubungan manusia dengan manusia, danhubungan manusia dengan makluk lainnya. Bangsa Indonesia sebagai umat manusiareligius dengan sendirinya harus dapat berperan sesuai dengan kedudukan tersebut. Manusia dalam melaksanakan tugas dan kegiatan hidupnya bergerak dalam duabidang, universal filosofis dan sosial politis. Bidang universal filosofis bersifattransenden dan idealistik, misalnya dalam bentuk aspirasi bangsa, pedoman hidup danpandangan hidup bangsa. Aspirasi bangsa ini menjadi dasar wilayah Nusantara.Sedangkan bidang sosial politis bersifat imanen dan realistis yang bersifat lebih nyatadan dapat dirasakan, misalnya aturan hukum atau perundang – undangan yang berlakudalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai produk politik.Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang berbinneka, negara Indonesiamemiliki unsur – unsur kekuatan dan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak padaposisi dan keadaan geografis yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementarakelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yangharus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air.Penyelenggaraan negar kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem kehidupan nasionalbersumber dari dan bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dam konstitusi UUD1945.B. Pengertian Wawasan Nusantara Setiap bangsa mempunyai Wawasan Nasional (National Outlook) yangmerupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju ke masa depan. Kehidupan berbangsadalam suatu negara memerlukan suatu konsep cara pandangan atau wawasan nasionalyang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa danwilayahnya serta jati diri bangsa itu. Bangsa yang dimaksudkan disini adalah bangsaIndonesia dikenal dengan Wawasan Nusantara. Istirah wawasan berasal dari kata ‘wawas’ yang berarti pandangan, tinjauan, ataupenglihatan inderawi. Akar kata ini membentuk kata ‘mawas’ yangberarti memandang,meninjau atau melihat. Sedangkan ‘wawasan’ berarti cara pandang, cara tinjau, atau caramelihat. Sedangkan istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah ii
  20. 20. perairan dan gugusan pulau – pulau Indonesia yang terletak di antara samudra Pasifikdan samudra Indonesia serta diantara benua Asia dan benua Australia. Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diridan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuaidengan posisi dan kondisi geografis negaranya untuk mencapai tujuan atau cita – citanasionalnya. Sedangkan Wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsaIndonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sertasesuai dengan geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita – cita nasionalnya.Sedangkan wawasan Nusantara mempunyai arti pandang bangsa Indonesia tentang diridan lingkunngan geografi wilayah Nusantara yang menjiwa kehidupan bangsa dalammencapai tujuan atau cita – cita nasionalnya.C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara1. Wilayah (Geografis)a. Asas Kepulauan (Archipelagic Principle) Kata ‘archipelago’ dan ‘archipelagic’ berasal dari kata Italia ‘archipelagos’. Akarkatanya adalah ‘archi’ berarti terpenting, terutama, dan pelagos berarti laut atau wilayahlautan. Jadi archipelago dapat diartikan sebagai lautan terpenting.Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau – pulau tersebut selaludalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau – pulauberfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah.Kata archipelago pertama kali dipakai oleh john crawford dalam bukunya The History ofIndian Archipelago (1820).b. Kepulauan Indonesia Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai belanda dinamakanNederlandsch Oot Indishe Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudianmenjadi wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudahbanyak nama di pakai yaitu “Hindi Timur” ,”Insulinde” oleh Multatuli. “Nusantara”,”Indonesia” dan “Hindia Belanda” pada masa penjajahan belanda.Sebutan “Indonesia” merupakan ciptaan ilmuwan J.R.logan dalam Journal of the IndianArchipelago and East Asia (1850). Sir W.E. Maxwell. Seorang ahli hukum jugamemakainya dalam kegemarannya mempelajari rumpun melayu.C. Konsep tentang Wilayah lautan Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsimengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut : ii
  21. 21. 1) Res Nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang dimilikinya.2) Res Cimmunis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat memiliki oleh masing – masing negara.3) Mare Liberum menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bagsa.4) Mare Clausum (The Right and Dominion of th Sea), menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat (waktu itu kira – kira sejauh 3 mil).5) Archipelagic State Pinciples (asa Negara Kepulauan) yang menjadikan dasar dalam konversi PBB tentang hukum laut. Sesuai dengan hukum laut Internasional, secara garis besar Indonesia sebagainegara kepulauan memiliki laut teritorial, perairan pedalaman, zone ekonomi eksklusifdan landas kontigen. Masing – masing dapat dijelaskan sebagai berikut :1. Negara Kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau – pulau.2. Laut Teritorial Adalah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai.3. Peraiaran Pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal.4. Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal.5. Landas Kontigen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya.d. Karakteristik Wilayah Nusantara. Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia danBenua Australia dan diantara samudra pasifik dan samudra Indonesia, yang terdiri dari17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama2. Geopolitik dan Geostrategia. Geopolitik1. Pengertian Geopolitik Istilah Geopolitik semula diartikan oleh Frederich Ratze (1844-1904) sebagaiilmu bumi politik (Political Geography). Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politikswedia, rudolf kjellen (1864-1922) dan Karf Haushofer (1869-1964) dari Jerman.Perbedaan dari dua istilah diatas terletak pada titik perhatian dan tekanannya, apakah ii
  22. 22. pada bidang geografi ataukah politik. Ilmu bumi politik mempelajari fenomena politikdari aspek Geografi.2. Pandangan Ratzel dan Kjellen Frederich Ratzel pada akhir abad ke – 19 mengembangkan ujian geografi politikdengan dasar pandangan bahwa negara adalah mirip orgasme (makhluk hidup). Diamandang negara dari sudut konsep ruang. Negara adalah ruang yang di tempati olehkelompok masyarakat politik (bangsa). Bangsa dan negara serikat oleh hukum alam. Jikabangsa dan negara ingin tetap berkembang, maka harus diberlakukan hukum ekspensipemekaran wilayah.3. Pandangan Hauskofer Pemikiran Haushofer di samping berisi paham ekspansionalisme jugamengandung ajaran rasialisme, yang menyatakan bahwa ras jerman adalah ras palingunggul yang harus dapat menguasai dunia.Pokok – pokok pemikiran Haushofer sebagai berikut :a. Suatu bangsa dalam mempetahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saj yang dapat bertahan hidup dab terus berkembang. Sehingga hal ini menjurus ke arah rahasialisme.b. Kekuatan Imperium Daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan Imperium maritim untuk menguasai pengawasan di lautan.c. Beberapa negara besar di eropa akan timbul dan akan mnguasai eeropa, afrika dan Asia barat (jerman dan Italia)d. Geopolitik dirumuskan sebagai perbatasa.4. Geopolitik Bangsa Indonesia Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai – nilaiketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang dalam UUD1945. oleh karena itu juga Bangsa Indonesia menolak paham rahasialisme, karena semuamanusia mempunyai martabat yang sama, dan semua bangsa memiliki hak dankewajiban yang sama berdasarkan nilai – nilai ketuhanan dan kemanusiaan yanguniversal. Dalam hubungan internasional bangsa Indonesia berpijak pada pahamkebangsaan yang membentuk suatu wawasan kebangsaan dengan menolak pandanganChauvisme. ii
  23. 23. b. Geostrategi Strategi adalah politik dalam pelaksanaan yaitu upaya bagaimana mencapaitujuan atau gagasan yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Sebagai contoh pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa indonesiaadalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek, disamping aspek geografisjuga dari aspek – aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi sosial budaya dan Hankam.Posisi silang Indonesia tersebut dapat dirinci sebagai berikut :1. Geografi : Wilayah Indonesia terletak diantara dua benua. Asia dan Australia ; serta di antara samudera Pasifik dan Samudera Hindia.2. Demografi : Penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di selatan (Australia) dan Penduduk padat diutara (RRC dan Jepang)3. Ideologi : Ideologi Indonesia (Pancasila) terletak diantara liberalisme diselatan (Australia dan Selandia Baru) dan Komunisme di utara (RRC, Vietnam dan Korea utara).4. Politik : Demokrasi Pancasila terletak di antara demokratis liberal di selatan dan demokrasi rakyatdi utara.5. Ekonomi : Ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi kapasitas dan selatan sosialis di utara.6. Sosial Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme di selatan dan budaya timur utara.7. Budaya : Budaya Indonesia terletak diantara masyarakat individualisme di selatan dan masyarakat sosialisme di utara.8. Hamkan : Geopolitik dan geostrategi Hankan. Terletak di antara kawasan kekuatan maritim di selatan dan wawasan kekuatan kontinental di utara. Dengan demikian Geostrategi adalah perumusan strategi nasional denganmemperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Disampingitu dalam merusmuskan strategi perlu pula memperhatikan kondisi sosial, budaya,penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional internasional.3. Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnyaa. Sejak 17-8-1945 sampai dengan 13-12-1957Wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas HindiaBelanda berdasarkan ketentuan dalam “Territoriale Zee en Maritieme KringenOrdonantie” tahun 1939. ii
  24. 24. b. Dari Deklarasi Juanda (13-12-1957) sampai dengan 17-2-1969 Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan deklarasi juanda yang dinyatakansebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut :1. Perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan republik Indonesia yang utuh dan bulat.2. Penentuan batas – batas wilayah negara Indonesia di sesuaikan dengan asas negara kepulauan.3. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan Negara kesatuan RI Asas kepulauan itu mengikuti ketentuan yurisprudensi mahkamah Internasionalpada tahun 1951 ketika menyelesaikan kasus perbatasan antara inggris dan norwegia.c. Dari 17-2-1969 (deklarasi landas Kontinen) sampai sekarang Asas – asas pokok yang termuat di dalam Deklarasi tentang landas kontinenadalah sebagai berikut :1. Segala sumber kekayaan ala, yang terdapat dalam landas kontinen indonesia adalah milik eksklusif negara RI.2. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soaal garis batas landas kontinen dengan negara – negara tetangga melalui perundingan.3. Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik di tengah – tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar negara tetangga.4. Claim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landas kontinen indonesia maupun udara diatasnya.d. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Pengumuman Negara tentang Zona ekonomi eksklusif terjadi pada 21 Maret1980. Alasan – alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah :1. Persediaan ikan yang semakin terbatas.2. kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia.3. ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional.D. Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara1. Wadah Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponena. Wujud Wilayah Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang didalamnyaterdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Baik ii
  25. 25. laut maupun selat serta dirgantara di atasnya yang merupakan satu kesatuan ruangwilayah. Letak geografis negara berada di posisi dunia antara dua benua, yaitu SamuderaPasifik dan Samudera Hindia, dan antara dua benua, yaitu Asia dan Australiab. Tata Bagi Indonesia, tata inti oraganisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yangmenyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistempemerintahan dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yangberbentuk republik.c. Tata Kelengkapan Organisasi Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaranbernegara yang harus memiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik,golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers serta seluruh aparatur negara.2. Isi Wawasan Nusantara Isi Wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesiadalam eksistensinya yang meliputi cita – cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu.a. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan :1. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.2. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan bebas.3. Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang beradasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.4. satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan, perairan dan dirgantara secara terpadu.5. Satu kesatuan Politik, dalam arti satu undang-undang dan politik laksanannya serta satu ideologi dan identitas nasional.6. satu kesatuan sosial – budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar ”Bhinneka Tunggal Ika” satu tertib sosial dan satu tertib hukum.7. Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkn atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam suatu sistem ekonomi kerakyatan.8. Suatu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam suatu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. ii
  26. 26. 9. Suatu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemeratan pembangunan dan hasil- hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batinia dan Lahiriaa. Tata laku batinia berdasarkan pada falsafah Pancasila untuk membentuk sikap mental bangsa yang meliputi cipta, rasa dan karsa terpadu.b. Tata laku lahiria merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanungalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan.E. Implementasi Wawasan Nusantara1. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yangsesuai dengan aspirasinya. Wawasan Nusatara sebagai aktualisasi falsafah Pancasilamenjadi landasan dan pedoman bagi pengelolana kelangsungan hidup bangsa Indonesia.Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman bagi uapaya mewujudkankesatuan aspaek kehudipan nasiaonal unutk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhanbangasa. Serata uapaya untuk meujudkan kerrtiban dan perdamain dunia.2. Wawasan Nuasantara dalam Pembangunan Nasional a. Perwujudan Kepulawan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik1. Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia2. Keanekaragamman suku,Budaya, dan bahasa daerah serta Agama yang di anutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonasia.3. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib dan perjuangan, sebangsa dan setanah air untuk mencapai satu cita-cita bangsa yang sama.4. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemerstu bangsa Indonesia yang membimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang sma.5. Kehidupan Politik di seluruh wilayah nusantara sistem hukum nasional.6. Seluruh kepulawan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum nasional.7. Bangasa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan dunia dan perdamaian abadi. b. Perwujuan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi1. Kekayaan di wilayah Nusantara, bai potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memnuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merat. ii
  27. 27. 2. Tingkat pkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagi usaha bersama dengan asas kekeluaragan dalam sistem ekonomi kerakyatan utuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya1. Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi dangan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa.2. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. d. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan1. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatna adalah ancaman trehadap seluruh bangsa dan negara.2. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.3. Penerapan Wawasan Nusantara a. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan nusantara di bidang nusantara adalah diterimanya konsepsi nusantara di forum Internasional. b. Pertambahan luas wilayah menghasilkan sumber daya alam yang sangat besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. c. Pertanbahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia Internasional termasuk Negara-negara Tengga. d. Penerapan Wawasan Nusantara dalam pembangunan negara diberbagai bidang tanpak e. Penerapan dibidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air dengan asas Pancasila f. Penerapan Wawasan Nusantara dibidang Pertahanan Keamanan terlihat pada kasigapan dan kewaspadaan seluruh rakyat untuk menghadapi berbagai ancman bangsa dan negara.4. Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional Wawasan Nasional Bangasa Indonesia adalah wawasan Nusantara yangmerupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional.Sedangkan ketahahan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses ii
  28. 28. pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses.secara ringkas dapatdikatakan bahw Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan dua konsepsdasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelangaraan kehidupanberbagsa dan bernegara. ii
  29. 29. G. KETAHANAN NASIONALA. Latar Belakang dan Landasan Ketahahan Nasional1. Latar Belakang Terbentuknya negara Indonesia dilatarbelakangi oleh perjuangan seluruh bangsa.Berbagai ancaman dalam dan luatr negeri telah dapat diatasi angsa Indonesia denganadanya tekad bersama mengalang asatuan dan keutuhan bangsa. Kekuatan Bangsa dalammenjaga keutuhan negara Indonesia tentu saja selalu di dasari oleh segenap landasanIdeal,Konstutional,dan juga wawasan visional.landasan ini akan memberikan kekuatankonseptual Fisofolis untuk merangkum, mengarahkan,mengarahkan,dan mewarnaisegenap kegiatan hidup bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.2. Landasan-landasan Ketahanan Nasionala. Pancasila Sebagai Landasan Ideal Peranan Pancasila sebagai landasan ideal tidak dapat dipisahkan dari kedudukanpancasila sebagai pandangan hidup bagi bangsa. Dalam kapasitasnya sebagai ideologi,pancasila merupakan cita-cita bangsa yang merupakan ikrarar segenap bangsa dalamupaya dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material maupunspritual. Peranan Pancasila dalam kapasitasnya sebagai dasar negara sebagaimanatersurat dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya mencerminkan nilai-nilai dasarpancasila yaitu kesimbangan,keserasian dan keselarasan, perasatuan dan kesatuan.b. UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Konsitusonal,berdasarkan atas hukum. Kekuasaan dan kewenagan itu jelas ada tetapi tetap dalamkerangka aturan penyelenggaraan negara menurut hukum atau perundangan yangberlaku. Hukum bukan dikuasai oleh golongan teterntu dan bukan untuk menguhukumorang-ornag yang lemah, tetapui hukum berlaku bagi setiap perorangan dan golongan.Dengan demikian diharapkan dapat terselenggara kehidupan bermasyarakat, berbagsa,dan bernegara yang sesuai denga kektentuan hukum yang berlaku, yaitu sesuai denganhukum konstitusional yang diderifasikan dari sistem pemerintahan negara sebagmanayang dijelasakan dalam Penjelasan UUD 1945.c. Wawasan Nusantara Sebagai Landasan Visional Cara pandang atau wawasan nasional yang disebut wawasan nusantaramerupakan kebutuhan bagi bangsa untuk mmenjadi pancaran falsafah Pancasila yangditerapkan dalam kondisi objektif bangsa dengan seluruh kondisi dinamisnya. WawasanNusantara Melandaskan upaya meningkatkan ketahahan nasional berdasarkan doronganmewujudkan cita-cita, mencapai tujuan nasional dan menjamin kepentingan nasional. ii
  30. 30. B. Ruang Lingkup Pengertian Ketahanan Nasional1. Pokok-pokok pikiran yang Mendasari Konsepsi ketahanan Nasional Konsepsi ketanahanan Nasional mengandung keuletan dan ketangguhan dalamrangka mengembangkan ekuatan nasional untuk menghadapi segala tantangan, ancamandan yang berasal dari dalam dan luar negeri.a. Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Pada dasarnya manusai adalah makhluk yang mempunyai Naluri,Intelegensi,danketerampilan.dengan kemampuanya ini manusia berjuang mempertahankanEksistensi,kelangsungan hidup, dan mengembanggkan kreativitasnya dalam rangkamengaktualisasikan potensi dlam dirinya.b. Tujuan Nasional,Falsafalah,dan Ideologi Negara. Tujuan Nasional bangsa menjadi pokok pikiran bagi perlunya ketahanan Nasionalkarena negara Indonesia sebagai suatu organisasi dalam rangka kegiatanya untukmencapai tujuan akan selalu menghadapi masalah-masalah, baik yang berasal dari dalammaupun dari luar.begitu juga Falsafalah pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagaiIdeologi Negara, yang mengandung unsur cita-cita dalam rangka menunjang tercapainyatujuan Nasional, merupakan Asas kerohanian yang mendasari gerak pencapainya. Hal itutersurat dalam pembukaan UUD 1945 yang memuat semangat perjuangan membela Hakasasi untuk Merdeka.2. Pengertian ketahanan Nasional dan pengertian konsesepsi ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional (Indonesia) adalah kondisi dinamis suatu bangsa ( Indonesia)yang meliputi segenap kehidupan Nasional yang terintegrasi, berisi keuletan danketangguhan yang mengandung kemampuan menggembangkan kekuatan Nasional dalammenghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman, hambatan dan gangguan, baikyang datang dari dalam maupun dari luar. Untuk menjamin identitas, integritas, dankelangsungan hidup bangsa dan Negara. Pernyatan konseptual yang komplek tersebut diatas dapat dapat di jelaskan unsur-unsurnya sebagai berikut:1. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan,kuat menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya.2. Keuletan adalah usaha secara giat dengan kekampuan yang keras dapat menggunakan kemapuan tersebut diatas untuk mencapai tujuan.3. Identitas yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan(Holistik).4. Integritas yaitu kesatua menyeluru dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sasial maupun alamiah. ii
  31. 31. 5. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau nmerombak kebijaksanaan dan usaha ini dilakukuan secara konsektual, kriminal, dan politis.6. Tantangan yaitu sauatu usaha yang mengubah kemampuan.7. Hambatan adalah hal atau usaha dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan dan atau menghalangi secara tidak konsepsional.8. Ganguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar, yang bersifat dan bertujuan melemahkan dan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ketahanan nasional Ini merupakan kondisi dinamis yang harus diwujudkan olehsuati negara dan harus di bina secara dini, terus-menerus dan skinergis dengan aspek-aspek kehidupan bangsa yang lain.Konsepsi ketahanan Nasional (Indonesia) adalah konsepsi pengembangan kekuatannasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yangseimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan seluruh negara secara utuhdan menyeluruh terpadu dan berlandaskan pancasil, UUD 1945 dan wawasan Nusantara(Lemhannas, 2000:99).3. Hakikat ketahanan Nasional dan hakikat konsepsi ketahanan Nasional. Hakikat ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsayang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan Nasional untuk dapatmenjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuanNasional.hakikat konsepsi Nasional indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraankesejahteraan dan keamanan secara keseimbangan sersi dan selaras dalam seluruh aspekkehidupan Nasional. Berdasarkan uraian sekitar pengertian ketahanan Nasional di atasmaka dapat di lihat ada tiga yang dapat di gambarkan dalam konteks ketahanan nasional(sunarso dan kus Edy sartono 2000:34):a. Ketahanan Nasioanal sebagai suatu kenyataan nyata atau Real.b. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi.c. Ketahanan Nasional sebagai metode berfikir atau metode pendekatan.4. Asas-Asas ketahanan Nasional Asas ketahanan Nasional adalah tata laku yang di dasari Nilai-nilai yang tersusunberlandaskan pancasila,UUD 1945,dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalahsebagai berikut:1. Asas kesejahteraan dan keamanan.2. Asas komprehensif integral/ menyeluruh terpadu.3. Asas Kekeluargaan. ii
  32. 32. 5. Sifat ketahanan NasionalBeberapa sifat ketahanan Nasional yaitu sebagai berikut:a. MandiriMaksudnya adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudahmenyerahkan.b. DinamisDinamis artinya tidak tetap, naik turun, tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negaraserta lingkungan strategisnya.c. WibawahBangsa Indonesia diharapkan mempunyai harga diri dan diperhatikan oleh bangsa lainsesuai dengan kualitas yang melekat padanya. Atas dasar pemikiran diatas maka berlakulogika, semakin tinggi tingkat Ketahanan Nasional maka akan semakin tinggi wibawaNegara dan Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan Nasional.d. Konsultasi dan kerjasamaHal ini dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatanmoral dan kepribadian bangsa. Hubungan kedua belah pihak perlu diselenggarakansecara komunikatif sehingga ada keterbukaan dalam melihat kondisi masing-masing.6. Kedudukan dan fungsi konsepsi ketahanan Nasionala. KedudukanWawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional berkedudukan sebagai landasankonseptual, yang didasari oleh pancasila sebagai landasn ideal dan UUD 1945 sebagailandasan konstitusional alam paradigma pembangunan nasional.b. FungsiKonsepsi ketahanan nasional berdasarkan tuntututan pengunaannya berfungsi sebagaiDoktrin Dasar Nasional, Motode Pembinaan Kehidupan Nasional Indonesia, dan sebagaiPola dasar Penbangunan nasional.C. Pengaruh HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup Terhadap Ketahanan Nasional.1. Hak Asasi Manusiaa. Hak Asasi ManusiaAdalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kodrat manusia sebagai mahlukTuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjungtinggi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan sertaperlindungan harkat dan martabat manusia.b. Kewajiban Dasar Manusia ii
  33. 33. Apabila seperangkat kewajiban yang apabla tidak dilaksanakan, tidak dimugkinkanterlaksana dan tegaknya HAM.c. DiskriminasiAdalah setiap pembatasan-pembatasan atau pengecualian yang langsung atau tidaklangsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik,kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kalamin, bahasa, keyakinanpolitik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuanpelaksanaan dan pengunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individumaupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspekehidupan lainnya.d. PenyiksaanAdalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasasakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untukmemperoleh pengakuan atau dari seseorang atau orang ketiga, atau untuk alasan yangdidasarkan pada setiap bentuk diskriminasi.e. Pelanggaran HAMAdalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baikyang disengaja atau tidak disengaja maupun kelalaian yang secara melawan hukummengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang ataukelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan ataudikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.2. Demokrasi Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berartirakyatdan cratos yang berarti kekuasaan atau berkuasa, sehingga secara asal katanyaberarti rakyat berkuasa atau secara umum makna demokrasi diartikan pemerintahanrakyat. Demkrasi disimpulkan secara singkat adalah seperangkat gagasan dan prinsipkebebasan, disamping termasuk didalamnya proses dan prosedurnya yang berjalan terus.Demokrasi juga mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusiadan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai manusia yangmandiri yang dapat dengan ketentuan tertentu menyampaikan pendapatnya secarabermartabat pula. ii
  34. 34. Demokrasi mengandung nilai-nilai antara lain : Adanya pengakuan perbedaan-perbedaan dimasyarakat baik dalam hal kenyataan objektif, pendapat maupun kepentingan. Atas dasar kenyataan tersebut maka perlu adanya cara penyelesaian terhadap kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut dengan cara damai, tertib, adil dan beradab.1) Secara umum (universal) demokrasi sering dicirikan dengan adanya unsur-unsur dibawah ini yang disebut soko guru demokrasi :2) Kedaulatan rakyat3) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah4) Kekuasaan mayoritas5) Diakuinya hak-hak minoritas6) Jaminan terhadap HAM7) Pemilihan yang bebas dan jujur8) Persamaan didepan hukum9) Pembatasan kekuasaan secara konstitusional10) Pluralisasi sosial, ekonomi dan politik11) Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. Didalam prakteknya diharapkan jiwa demokrasi akan dapat dilaksanakan selarasdengan jiwa falsafah dan cita-cita Nasional bangsa Indonesia. Oleh karenanya konsepsidemokrasi di Indonesia sering disebut dengan Demokrasi Pancasila.3. Lingkungan Hidup Pengertian lingkungan hidup adalah semua kondisi yang ada disekitar manusia,hewan maupun tumbuhan dan benda-benda lainnya. Lingkungan hidup merupakan suatuekosistem yang saling berhubungan. Bila terjadi ketidakberesan diantara unsurpenyusunan ekosistem tersebut maka ketidakseimbangan akan terjadi sehingga berakibatterganggunya unsur ekosistem yang lain. Kegiatan yang dilakukan manusia dapat menyebabkan kerusakan dan penurunankualitas dan kuantitas lingkungan hidup. Misalnya pengrusakan lingkungan karena nafsumanusia untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis. Oleh karena itu maka penataanterhadap kegiatan yang berakibat pada rusaknya lingkungan harus dilakukan.Pembangunan yang berkelanjutan menjadi istilah dan semboyan yang berisi tekadbangsa-bangsa di dunia untuk memerangi kerusakan lingkungan maupun rencanatindakannya. ii
  35. 35. Meskipun secara hukum sudah diundangkan, tetapi didalam pelaksanaannyamasih perlu diperhatikan. Hal ini bisa dilihat dari perbuatan merusak lingkungan yangdisnyalir dilakukan oleh para peladang berpindah dan juga pengusaha industri hutan.Kerusakan lingkungan hutan yang juga mengganggu lingkungan pemukiman bahkansampai negara lain seperti kasus pembakaran hutan juga menjadi isu internasional yangdapat memojokkan negara secara politis. Demikian, peranan tiga hal penting yaitu HAM, demokrasi dan lingkungan hidupyang sering menjadi isu strategis dalam hubungan internasional. Sedikit banyak banyaktentu saja hal tersebut mempengaruhi kualitas ketahanan nasional diberbagai bidang.D. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Dalam era reformasi dewasa ini dan dalam rangka bangsa indonesiamenyongsong era global, maka tidak mengherankan jikalau berbagai aspek akanmempengaruhi ketahanan nasional baik dalam aspek ideologi, politik, sosial, budayaserta aspek pertahanan dan keamanan. Sebagaimana dipahami bahwa dalam era globaldewasa ini setiap bangsa tidak mungkin dapat menentukan kebijaksanaannya hanyaberdasarkan kemampuan dan otoritas bangsa itu sendiri melainkan senantiasa berkaitandengan kekuatan bangsa lain dalam pergaulan internasional. Kondisi krisis yang melanda bangsa indonesia pada era reformasi dewasa inisangat mempengaruhi berbagai kebijakan dalam negeri maupun luar negeri Indonesia.Pengeruh ideologi dunia menjadi semakin kuat melulai isu demokrasi dan penegakanHAM dalam wujud kekuatan-kekuatan yang ada pada elemen-elemen masyarakatterutama LSM yang banyak mendapat dukungan Internasional serta berbagai elemeninfrastruktur politik. Hal inilah yang merupakan kendala bagi kokohnya ketahanannasional yang berbasis pada ideologi bangsa dan negara, karena banyak elemen-elemenmasyarakat lebih setia terhadap kekuasaan asing dari pada kepada filosofi bangsa sendiri.Kenyataan inilah yang merupakan wujud penjajahan pada era pasca moderen dewasa ini.1. Pengaruh Aspek Ideologi Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertiandasar dan logos ilmu. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, kata idea disampaikan artinya sebagaicita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapaisehingga cita-cita tersebut merupakan suatu dasar, pandangan atau faham.Perhatian kepada konsep ideologi menjadi berkembang antara lain karena Karl Max.Ideologi menjadi vokabuler penting didalam pemikiran politik ataupun ekonomi. Karl ii
  36. 36. Max mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkankepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi.Dengan demikian maka ideologi lalu merupakan keseluruhan ide yang reltif karena justrumencerminkan kekuatan lapisan. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, id-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaa yang menyeuruh dansistematis yang menyangkut :a. Bidang Politikb. Bidang Sosialc. Bidang Kebudayaand. Bidang Keagamaan Maka ideologi Negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadibasis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yangbersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki cirisebagai berikut :1. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.2. Oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerohanian, pandagan dunia, pandangan. hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan kepada generasi berikutnya. Dalam panggung politik dunia terdapat berbagai macam ideologi namun yangsngat besar peranannya dewasa ini adalah ideologi Liberalisme, Komunisme sertaideologi Keagamaan.a. Ideologi DuniaA. Liberalisme Paham liberalisme berkembang dari akar-akar rasionalisme yaitu paham yangmendasarkan pada rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi, materialisme yangmeletakkan materi sebagai nilai tertinggi, empirisme yang mendasarkan atas kebernaranfakta empiris (yang dapat ditangkap melalui indra manusia), serta individualsme yangmeletakan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupanmasyarakat dan negara. Berdasarkan latar belakang timbulnya liberalisme yang merupakan sintesabeberapa paham filsafat antara lain paham materialisme, rasionalisme, empirisme daninduvidualsime. Maka dalam penerapan ideologi tersebut dalam negara senantiasadidasari oleh aliran-aliran serta paham-paham tersebut secara keseluruhan . ii
  37. 37. Pengaruh yang cukup kuat dari ideologi liberal terhadap ketahanan ideologibangsa Indonesia adalah konsepnya tentang hakikat masyarakat sipil atau civil societyyang seakan-akan berbeda dan terpisah dari negara. Hal sebenarnya berkaitan eratdengan hakikat konsep negara sebagai organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkansuatu cita-cita bersama dari seluru warganya. Dalam masalah ini terdapat dua sudutpandang yang berbeda yang sering digunakan dalam memahami pengertian daneksistensi masyarakat sipil.Pertama, perspektif yang melihat posisi negara sebagai yang menguguli masyarakat sipil.Perspektif ini sering digunakan sebagai dasar pijak untuk menjelaskan keadaan politiksuatu negara yang menerapkan sistem otorialisme.Kedua, perspektif yang melihat adanya otonomi dari masyarakat sipil diluar negara danharus diperjuangkan dalam rangka mengimbangi kekuasasan negara. Pengaruh yang memepertetangkan antara negara dan masyarakat sipil ini dewasaini sangat terasa dalam konteks reformasi, sehinga tidak mengherankan mengakibatkanrapuh dan menipisnya komitmen terhadap ketahanan ideologi yang telah merupakankesepakatan para pendiri negara yang merupakan kontrak sosial dari seluruh elemenbangsa indonesia.B. Komunisme Bebragai macam konsep dan paham sosialisme didunia ini sebenarnya hanyakomunislah sebagai suatu paham yang paling jelas dan lengkap. Paham ini sebenarnyaadalah sebagai bentuk reksi atas perkembangan masyarakat kapitalis yang merupakanproduk masyarakat liberal. Komunisme muncul sebenarnya sebagai reaksi ataspenindasan rakyt kecil oleh kalangan kapitalis yang didukung oleh pemerintah. Bertolak belakang dengan individualisme kapitalisme, paham komunisme yangdicetuskan melalui pemikiran Karl Max memandang bahwa hakikat kebebasan daindividu itu tidak ada. Ideologi komunisme mendasarkan pada suatu keyakinan bahwamanusia pada hakikatnya adalah merupakan mahluk sosial saja. Manusia secaraontologis merupakan sekumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas danbukan individualitas. Menurut komunisme ideologi hanya diperuntukkan bagimasyarakat secara keseluruhan. Etika komunisme mendasarkan pada suatu kebaikanyang hanya diperuntukkan bagi kepentingan keuntungan kelas masyarakat secaratotalitas. Paham komunisme dalam memandang hakikat hubungan negara dengan agamameletakkan pada pandangan filosofisnya yaitu materialisme dialektis dan materialismehistoris. Hakikat kenyataan tertinggi menurut komunisme adalah materi. Namun materi ii
  38. 38. menurut komunisme berada pada suatu ketegangan intern secara dinamis bergerk darikeadaan tesis ke keadaan lain antitesis, kemudian menyatukan sehingga merupakan suatusintesis yang merupakan tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya sejarah sebagaimanaberlangsungnya suat proses sangat ditentukan oleh fenomena-fenomena dasar, yaitudengan suatu kegiatan-kegiatan yang paling material yaitu fenomena-fenomenaekonomis. Dalam pengertian inilah maka komunisme menyatakan bahwa manusia adalahmerupakan suatu hakikat yang menciptakan dirinya sendiri, dengan menghasilkansarana-sarana kehidupan sehingga sangat menentukan dalam suatu perubahan sosial,politik, ekonomi, budaya bahkan agama. Berdasarkan prinsip-prinsip ideologi komunisme tersebut maka komunismeberpaham atheis, tidak mengakui adanya tuhan bahkan nti tuhan, sehingga hal ini tidaksesuai dengan pandangan hidup dan dasar filsafat bangsa indonesia yang berketuhananYang Maha Esa. Selain itu dalam operasionalisasinya komunisme senantiasamenciptakan konflik dan untuk mencapai tujuannya, senantiasa menghalalkan berbagaimacam cara.C. Ideologi Keagamaan Ideologi keagamaan pada hakekatnya memiliki perspektif dan tujuan yangberbeda dengan ideologi liberalisme dan komunisme. Sebenarnya sangatlah sulitmenentukan tipologi ideologi keagamaan, karena sangat banyak dan beraneka ragamnyawujud, gerak dan tujuan ideologi tersebut. Namun secara keseluruhan terdapat suatu ciribahwa ideologi keagamaan senantiasa mendasarkan pemikiran, cita-cita serta moralnyapada suatu ajaran agama tertentu. Atas dasar pernyataan politik dunia yang demikian ini maka munculah berbagaigerakan yang berbasis pada ideologi keagamaan, untuk melawan ketidak adilan dankesewenang-wenangan bangsa satu terhadap bangsa lainnya. Pada era reformasi dan global dewasa ini dunia dikuasai oleh kekuatan sekutudibawah komando Amerika. Berbagai praktek eksploitasi bangsa diberbagai negaraterutama negara yang sedang berkembang dibawah tekanan internasional baik ekonomi,politik, maupun keamanan. Dalam kaitan dengan konsep negara juga banyak gerakan politik diberbagainegara termasuk di Indonesia yang mendasarkan organisasinya atas basis ideologiagama. Aspek positif sebenarnya tidak satu agamapun mengajarkan kekerasan, salingmenyerang dan membuat kekacauan. Adapun aspek negatifnya jikalau terdapat suatugerakan politik yang membenarkan tindakannya berdasarkan sempalan-sempalan normaagama. ii
  39. 39. b. Ideologi Pancasila Berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya maka pancasila pada hakikatnyamerupakan suatu ideologi yang bersifat komprehensif, artinya ideologi pancasila bukanuntuk perjuangan kelas tertentu, golongan tertentu atau golongan primordial tertentu. Berdasarkan konsep tersebut maka menurut pancasila negara pada hakikatnyamerupakan suatu kesatuan integral dari unsur-unsur yang menyusunnya. Negaramengatasi semua golongan, bagian-bagian yang membentuk negara, negara tidakmemihak pada suatu golongan tertentu betapapun gologan itu paling besar. Negara danbangsa adalah untuk semua unsur yang membentuk kesatuan tersebut.c. Ketahanan Nasional Bidang Ideologi Bangsa indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki tigkat keanekaragamanyang paling tinggi dimana bangsa indonesia tersusun atas golongan, agama dan adatistiadat yang beraneka ragam. Keadan yang demikian ini memiliki dua kemungkinan :Pertama, keanekaragaman itu dapat menimbulkan potensi perpecahan, jikalau diantaraunsur-unsur bangsa tidak memiliki wawasan kebersamaan sebagaimana terkandungdalam ideologi pancasila. Hal ini nampak pada kondisi bangsa pada era reformasi dewasaini yang salah memahami arti kebebasan serta otonomi daerah.Kedua, keanekaragaman ini justru merupakan suatu khasana budaya bangsa yang dapatdikembangkan serta menguntungkan dalam pelbagai kepentingan, misalnya dalambidang pariwisata serta dapat menumbuhkan kebangaan nasional serta memperkokohkesatuan dan persatuan bangsa. Dengan demikian salah satu fungsi pokok pancasila sebagai suatu ideologi bangsadan negara adalah merupakan sarana untuk mempersatukan bangsa Indonesia dalammewujudkan cita-cita dan tujuan bersama. Oleh karena itu membina ideologi dalamkehidupan negara, pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkanketahanan nasional, dalam arti mempersatukan tekad dan semangat untuk menjagakelestarian hidup bangsa dan negara serta konsistensi bangsa terhadap cita-citanya.2. Pengaruh Aspek Politika. Pengertian Sejalan dengan pengertian ketahanan nasional secara umum, maka pengertianketahanan nasional bidang politik adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yan berisikeuletan dan ketangguhan yang mengandung kemmpuan mengembangkan potensinasional menjadi kekuatan nasional, sehingga dapat menangkal dan mengatasi segalakesulitan dan gangguan yang dihadapi oleh negara baik yang berasal dari dalam maupundari luar negeri. ii
  40. 40. Secara umum makna politik dalam kehidupan bernegara, memiliki maknabermacam-macam dan kesemuanya itu dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu :Pertama. Politik sebagai sarana atau usaha untuk memperoleh kekuasaan dan dukungandari masyarakat dalam melakukan kehidupan bersama. Dengan demikian politik dapatdikatakan menyangkut kekuatan hubungan (power relationship).Kedua, poltik dipergunakan untuk menunjuk kepada suatu rangkaian kegiatan atau cara-cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap baik. Secara singkatpolitik dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang dalam bahasa inggris dikenal denganistilah policyb. Politik Dalam Negeri Politik dalam negeri adalah kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila danUUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakatdalam suatu sistem. Unsur-unsurnya terdiri atas struktur politik, proses politik, budayapolitik, dan partisipasi politikc. Politik Luar Negeri Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasionaldalam pergaulan antar bangsa. Politik luar negeri indonesia berlandaskan padaPembukaan UUD 1945, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial, serta anti penjajahan bangsa satuterhadap bangsa lainnya karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.3. Pengaruh Aspek Ekonomia. Pengertian Perekonomian Bidang ekonomi merupakan suatu bidang kegiatan manusia dalam rangkamencukupi kebutuhannya disamping alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Hal tersebutdalam bidang ekonomi menyangkut berbagai bidang antara lain permintaan, penawaran,produksi, distribusi barang dan jasa. Bidang ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan faktor-faktor lainnya yang salingberkaitan. Perekonomian selain berkaitan dengan wilayah geografis suatu negara, jugasumber kekayaan alam, sumber daya manusia, cita-cita masyarakat yang lazimnyadikenal dengan ideologi, akumulasi kekuatan, kekuasaan, serta kebijaksanaan yang akanditerapkan dalam kegiatan produksi dan distribusi, nilai sosial budaya, serta pertahanandan keamanan yang memberikan jaminan lancarnya roda kegatan ekonomi suatu bangsa.Proses tersebut akan memberikan dampak positif dalam arti meningkatkan kesejahteraansuatu bangsa manakala kegiatan ekonomi itu terselenggara dalam posisi keseimbanganantara permintaan dan penawaran, produksi, distribusi barang dan jasa. ii
  41. 41. b. Perekonomian Indonesia Bangsa indonesia telah memiliki sistem perekonomian sendiri yang oleh parapendiri negara telah dicanangkan, yaitu yang menekankan asas kebersamaan dankekeluargaan, dalam arti penekanan pada aspek kemakmuran bersama disampingkemakmuran individu dan kelompok. Sistem ini menekankan bahwa suatu usaha bersama berarti bahwa setiap warganegara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan rodaperekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Alam pengertian iniindividupun memliki kesempatan untuk melakukan suatu usaha namun jugapemerintahan negara sebagai lembaga hidup bersama juga ikut serta dlam kegiataperekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa.c. Ketahanan Pada Aspek Ekonomi Ketahanan ekonomi adalah merupkan kondisi dinamis kehidupan perekonomianbangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, kekuatan nasional dalam menghadapi sertamengatasi segala tantangan dan dinamika perekonomian baik yang datang dari dalammaupun dari luar bangsa indonesia, dan secara langsung maupun tidak langsungmenjamin kelangsungan dan penigkata perekonomian bangsa dan negara republikIndonesia yang telah diatur berdasarkan UUD 1945. Wujud ketahanan ekonomi ercermin alam kondisi kehidupan perekonomianbangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis,menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi, dan mewujudkankesejahteraan rakyat yang adil dan merata.4. Pengaruh Aspek Sosial Budayaa. Pengertian Budaya Manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa didlam kehidupan inimempunyai kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan mahluk-mahluk tuhan lainnya.Jika dicermti dengan saksama, perbedaan itu terjadi karena manusia dikaruniaikemampuan jiwa yaitu akal, rasa, kehendak serta keyakinan. Dengan kemampuanjiwanya, kehidupan manusia mampu menghasilkan serentetan produk yang disebutkebudayaan. Produk kebudayaan dibedakan atas tiga macam yaitu sistem nilai, benda-bendabudaya, dan suatu sistem interaksi antar manusia dalam kehidupan bersama atau seringdiistilahkan dengan kehidupan sosial. ii
  42. 42. b. Kondisi Budaya di Indonesia. Budaya Indonesia terbagi atas dua yaitu kebudayaan Daerah dan kebudayaanNasional. Kebudayaan daerah aplikasinya sering diterapkan dalam kehidupan sehari-harikarena mengandung sisitem nilai yang menuntun sikap, perilaku, dan gaya hidup darisuatu suku atau daerah tersebut dan menjadi kebangaan suku atau daerah bersangkutan.Kebudayaan nasional adalah merupakan hasil interaksi kebudayaan-kebudayaan sukubangsa yang masing-masing memiliki kebudayaan daerah, yang kemudian diterimasebagai nilai bersama dan sebagai suatu nilai identitas bersama sebagai suatu bangsayaitu bangsa Indonesia.c. Struktur Sosial di Indonesia Pengertian sosial pada hakikatnya merupakan interaksi dalam pergaulan hidupmanusia dalam bermasyarakat. Dalam proses ini terkandung didalamnya nilai-nilaikebersamaan, solidaritas, kebersamaan nasib sebagai unsur pemersatu kelompok. Untukmenjamin keberadaan dan keberlangsungan hidup masyarakat, terdapat empat unsurpenting yaitu struktur sosial, pengawasan sosial, media sosial, standar sosial.d. Ketahanan Pada Aspek Sosial Budaya Ketahanan nasional bidang sosial budaya adalah suatu kondisi dinamis sosialbudaya suatu bangsa, yang berisi keuletan, ketangguhan dan kemampuan suatu bangsauntuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segalatantangan, permasalahan, gangguan, ancaman serta hambatan baik dari luar maupun daridalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungankehidupan sosial budaya bangsa dan negara indonesia.5. Pengaruh Aspek Pertahanan Dan Keamanana. Filosofi Pertahanan dan Keamanan Konsep pertahanan dan keamanan negara sering dartikan negatif, yaitu untukmempertahankan kekuasaan atau meningkatkan supremasi kekuasaan negara. Bagisekelompok orang yang memandang konsep negara terpisah dari masyarakat sipil, makaakan berpandangan bahwa konsep pertahanan dan keamanan hanya akan memperkuatsupermasi kekuasaan negara bahkan kekuasaan sekelompok orang. Namun bagi orangyang memandang negara adalah sebagai lembaga hidup bersama yang berkembangdalam masyarakat, maka pertahanan dan keamanan adalah sebagai sesutu yang mutlakharus ada, karena masyarakat membentuk negara salah satu tujuannya adalah untukmendapatkan jaminan keamanan dari negara sehingga dalam kehidupan sehari-harinyadapat tentram, damai dan sejahtera. ii
  43. 43. b. Postur Kekuatan Pertahanan dan Keamanan Postur kekuatan dan pertahanan bangsa indonesia berlandaskan pada posturkekuatan Hankam, pembangunan kekuatan Hankam, perkembangan lingkungan strategisdan mewujudkan postur kekuatan Hankam.c. Ketahanan Pada Aspek Pertahanan dan Keamanan1) Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara yang berisi ketangguhan, kekuatan dan kemampuan melalui penyelenggaraan Siskamnas untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa.2) Bangsa indonesia cinta damai3) Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan dan kesinambungan pembangunan nasional dan kehidupan bangsa.4) Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus dilindungi dari segala ancaman.5) Perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan sedapat mungkin dihasilkan oleh industri dalam negeri.6) Pembangunan dan pengunaan kekuatan dan kemampuan pertahankan keamanan harus diselenggarakan oleh manusia yang berbudi luhur, arif, bijaksana, menghormati HAM dan menghayati makna nilai dan hakikat perang dan damai.7) TNI sebagai tentara rakyat.8) Kesadaran dan ketaatan masyarakat kepada hukum perlu terus menerus ditingkatkan. Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional setiap warga negaraIndonesia perlu:1) Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yan disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala tantangan serta pencapaian tujua nasional.2) Sadar dan peduli akan pengaruh yang timbul pada asapek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga setiap warga negara Indonesia dapat mengeliminir pengaruh tersebut. ii
  44. 44. H. POLITIK STRATEGIS NASIONALa. Pengertian Istilah1. Pengertian Politik Istilah politik berasal dari bahasa Yunani. Polis yang artinya negara yang terdiriatas adanya rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Dalam bahasa indonesia, kata politik mengandung arti suatu keadaan yangdikehendaki, disertai cara dan alat yang digunakan untuk mencapainya. Dalampengertian tersebut politik dimaksudkan sebagai kepentingan umum, atau usaha untukkepentingan umum sedangkan politik tertentu yang lenih menjamin terlaksananya usaha,keinginan tu keadaan yang dikehendaki. Politik berkaitan dengan negara, pengambilan keputusan, kebijaksanaan,pembagian atau alokasi.2. Pengertian Strategi Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk kepentinganmemenangkan perang. Ada juga pendapat lain yang mengartikan bahwa srtategi adalahsebagai seni menyelenggarakan perang di atas peta dan meliputi seluruh kawasanoperasi. Jadi pengertian strategi secara umum adalah cara untuk mendapatkankemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan.3. Politik Nasional dan Strategi Nasional Politik Nasional dirumuskan sebagai asas, haluan usaha, serta kebijaksanaantindakan dari negara tentang perencanaan, pengembangan, pemeliharaan danpengendalian serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapaisasaran dan tujuan yang di tetapkan oleh politik nasional yakni merupakan pelaksanandari kebijaksanaan nasional.b. Penyusunan Politik Strategi Nasional1. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Penyusunan politik dan strategi negara di tingkat suprastruktur di lakukan olehpresiden sebagai mendataris MPR setlah memahami GBHN yang di tetapkan oleh MPRdengan langkah awal menyusun program kabinet yang diikuti dengan penunjukan paramentri kabinet sebagai pembantu presiden. Di tingkat infrastruktur politik dan srtategi nasional merupakann sasaran yanghendak di capai meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam. ii
  45. 45. 2. Penentu Kebijakan Sesuai dengan sistem pemerintahan negara yang di atur dalam konstitusi bahwapenentu kebijakan adalah bertingkat-tingkat yakni penentuu kebijakan puncak,kebijakanumum, dan kebijakan teknis.c. Politik Strategi Nasional1. Politik Nasional adalah Politik Pembangunan Politik Nasional pada hakikatnya sama dengan kebijakan nasional sebagailandasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional dalam penyusunan politiknasional hal-hal yang perlu di perhatikan secara garis besar adalah Kebutuhan pokoknasional yang meliputi masalah kesejahteraan umum dan masalah keamanan danpertahanan bangsa Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia danmasyarakat indonesia yang di lakukna secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuannasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sertamemperhatikan tantangan perkembangan global.2. Implementasi Politik dan Strategi Nasional Dalam Bidang-Bidang Pembangunan Nasional GBHN, sebagai arah penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tingginegara dan segenap rakyat indonesia.a. Bidang-bidang Implementasi Politik dan Strategi NasionalBidang-bidang implementasi politik dan stategi nasional meliputi fisi dan misi GBHNb. Arah Kebijaksanaan Arah kebijaksanaan meliputi bidang hukum, bidang ekonomi, didang politik,bidang agama, bidang pendidikan, bidang pembangunan sosial dan budaya, bidangpembangunan daerah, bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, bidangpertahanan dan keamanan.c. Keberhasilan Politik dan Stategi Nasional Agar politik dan srategi nasional dapat berjalan dengan baik maka prinsip-prinsip,sikap, dan perilaku para penyelenggara negara adalah sebagai berikut :a. Setiap penyelenggara negara dan pemerintahan negara harus benar-benar memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME.b. Asas kebersamaan dan kekeluargaan harus dikembangkan.c. Pelaksaanan prinsip negara hukum sebagai dasar kesadaran yang diikuti dengan ketaatan dan kepatuhand. Memiliki sikap percaya diri sendiri disertai dengan semangat kerja ii
  46. 46. e. Memiliki sikap moral kenegaraan yang luhurf. Memiliki mentalitas, jiwa, tekad dan semangat kebangsaan yang tinggi.g. Memiliki profesionalisme yang tinggih. Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan berdasarkan moral keagamaan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa Keberhasilan politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baikdan memiliki manfaan yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dankebahagiaan seluruh rakyat, jikalau para warga negara terutama para penyelenggaranegara memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental sebagai mana yang sijelaskandalam delapan prinsip tersebut diatas. ii
  47. 47. BAB III PENUTUPA. KESIMPULAN Materi pokok penddidikan kewarganegaraan adalah tentang hubungan antara warganegara dan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN). Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan bangsa. Ada dua landasan yang mendasari pendidikan kerganegaraan yaitu landasan ilmih dan landasan hukum. Dalah hubungan antara warganegara dengan negara, maka setiap warga negara mempunyai kewajiban-kewjiban terhadap negara dan sebaliknya warganegara juga mempunyai hak-hak yang wajib diberikan dan dilindungi oleh negara. Setiap bangsa mempunyai Wawasan Nasional (National Outlook) yang merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju ke masa depan. Kehidupan berbangsa dalam suatu negara memerlukan suatu konsep cara pandangan atau wawasan nasional yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa dan wilayahnya serta jati diri bangsa itu. Ada 3 faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara yaitu wilayah, geopolitik dan geostrategis, perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Dalam wawasan nusantara, ada tiga unsur dasar yang harus diperhatikan yaitu wadah, isi wawasan nusantara, dan tata laku wawasan nusantara Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara yaitu wawasan nusantara sebagai pancaran falsafah pancasila, wawasan nusantara dalam pembangunan nasional, penerpan wawasan nusntara, dan hubungan wawasan nusantara dengan ketahanan sosial. Untuk meningkatkan ketahanan nasional, maka ada beberapa landasan yang harus diperhatikan yaitu pancasila sebagai landasan ideal, UUD 1945 sebagai landasan konstitusioanl, dan wawasan nusantara sebagai landasan visional. Ruang lingkup ketahanan nasional menyangkut pokok-pokok pikiran yang mendasari konsepsi ketahanan nasional, pengertian ketahanan nasional dan konsepsi ketahanan nasional, hakikt ketahanan nasional dan hakikat ketahanan konsepsi nasional, asas- asas ketahanan nasional, sifat ketahanan nasional, kedudukan dan fungsi konsepsi ketahanan nasional. ii

×