Panduan teknis akreditasi 2013

29,092 views
28,909 views

Published on

0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
29,092
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
821
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Panduan teknis akreditasi 2013

  1. 1. DAFTAR ISI HalKATA PENGANTARDAFTAR ISIBAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .............……………………………………..... 1 B. Maksud dan Tujuan ……………………………………........... 1 C. Ruang Lingkup .....…………………………………………… 2 D. Sasaran ...................…………………………………………. 2 E. Dasar Hukum .............………………………………………. 3 F. Pengertian ………………………………................................. 4BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB A. Kewenangan ................……………………………………..... 6 B. Tugas dan Tanggung Jawab ................................................... 7 C. Mekanisme Pengambilan Keputusan ....................................... 9BAB III KERANGKA KERJA AKREDITASI A. Persyaratan dan Jenis Lembaga ................……….………..... 11 B. Nilai dan Prinsip Akreditasi ................................................... 12 C. Pengukuran Akreditasi ........................................................... 14BAB IV PENYELENGGARAAN AKREDITASI A. Tata Cara Akreditasi ................................……….………..... 15 B. Alur Kegiatan Akreditasi ....................................................... 16 C. Hasil Akreditasi .................................................................... 17BAB V PENGENDALIAN AKREDITASI A. Supervisi ................................……….…..................……..... 18 B. Monitoring ........................................................................... 19 C. Evaluasi .................................................................................. 19 D. Pelaporan ............................................................................... 20BAB VI PENUTUP ................................................................................. 21LAMPIRAN Lampiran 1. Penilaian Komponen Akreditasi ......................................... 22 Lampiran 2. Formulir Pendaftaran Akreditasi......................................... 24 Lampiran 3. Instrumen Deskripsi LKSA ................................................ 25 Lampiran 4. Dokumen Yang Harus Dilampirkan .................................... 46 i
  2. 2. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Lembaga di bidang kesejahteraan sosial merupakan salah satu ujung tombak berhasilnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Seiring dengan tuntutan global maka peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan lembaga di bidang kesejahteraan sosial merupakan hal yang harus dipenuhi. Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Sosial perlu menjawab peluang dan tantangan dalam upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia. Upaya pemerintah dalam menjamin pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas salah satunya melalui pelaksanaan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Kenyataan faktual di Indonesia menunjukkan bahwa beberapa tahun berselang telah berkembang demikian banyak lembaga di bidang kesejahteraan sosial, baik jumlah maupun mutu pelayanan dengan kecenderungan mengalami perkembangan yang relatif pesat. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial RI memperlihatkan secara grafis perkembangan LKS di Indonesia. Trend sosial tersebut, terlihat dari keberadaan LKS yang terus meningkat. Pada tahun 2004 tercatat sebanyak 33.364 organisasi sosial lokal yang terdaftar di Kementerian Sosial. Selama periode Tahun 2004-2009, terjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni dari 33.364 organisasi sosial telah meningkat menjadi 34.587 organisasi sosial lokal (belum termasuk organisasi sosial asing). Dalam penyelenggarakan akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial diperlukan penilaian terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Dalam penilaian akreditasi tersebut diperlukan panduan teknis akreditasi. Panduan teknis ini sangat penting artinya untuk menjadi tuntunan, pegangan, acuan, dan kesatuan gerak dalam menjamin mutu penyelenggaraan akreditasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Pedoman pelaksanaan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial dimaksudkan sebagai acuan dalam menyelenggarakan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial secara obyektif dan memenuhi akuntabiilitas publik. ii
  3. 3. 2. Tujuan a. Tersedianya acuan dan alat kerja yang bersifat teknis didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria. b. Terbangunnya kesatuan pemahaman dan gerak langkah dalam penyelenggaraan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial. c. Terlaksananya akreditasi secara transparan, benar, tepat dan terukur serta berkualitas.C. Ruang Lingkup Panduan ini mendeskripsikan hal-hal teknis yang terkait dengan penyelenggaraan akreditasi dan pihak-pihak yang berperan serta dalam penyelenggaraan akreditasi. Penyelenggaraan akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial, dilaksanakan sebagai bagian dari proses untuk mendorong terciptanya sistem pelayanan sosial yang profesional dan memiliki akuntabilitas terhadap kepentingan publik sebagai penerima pelayanan. Proses akreditasi dilakukan secara obyektif dengan memperhatikan aspek transparansi, kesesuaian, ketepatan dan terukur (measurable). Atas dasar itu, maka akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial diselenggarakan dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, yakni dalam cakupan : 1. Pelayanan sosial langsung yang diselenggarakan oleh lembaga kesejahteraan sosial; dan 2. Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Lingkup kegiatan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa proses akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial hanya mencakup pelayanan sosial langsung yang diselenggarakan oleh LKS dan pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh UPT dan UPTD.D. Sasaran Sasaran pengguna buku Panduan Teknis Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial ini adalah para pemangku kepentingan, yang terdiri dari: 1. Kementerian/Instansi/lembaga terkait di tingkat pusat, baik Kementerian Sosial RI maupun kementerian/instansi/lembaga lainnya; 2. Badan Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial; iii
  4. 4. 3. Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial; 4. Instansi/Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; 5. Instansi/Dinas terkait pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; 6. Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, asosiasi pekerja sosial, asosiasi lembaga pendidikan pekerjaan sosial, serta asosiasi lembaga kesejahteraan sosial; 7. Lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan pelayanan sosial langsung; dan 8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.E. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5294); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011; 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2011; 6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; 7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial . iv
  5. 5. F. Pengertian 1. Panduan Teknis adalah acuan kerja yang memuat ketentuan yang bersifat teknis mengenai tata cara pelaksanaan NSPK dan spesifikasinya, yang harus dijadikan sebagai patokan oleh semua pihak yang terkait; Panduan Teknis ini merupakan ketentuan yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam ketentuan lainnya secara berjenjang. 2. Akreditasi adalah penentuan tingkat kelayakan dan standarisasi penye-lenggaraan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada lembaga di bidang kesejahteraan sosial. 3. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial adalah lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. 4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial yang didirikan oleh pemerintah pusat. 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unit kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial yang didirikan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. 6. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 7. Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Badan Akreditasi adalah lembaga yang melakukan penilaian untuk menetapkan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial 8. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut pekerja sosial adalah sesorang yang bekerja,baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. 9. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. v
  6. 6. 10. Asesor adalah seseorang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya diangkat, ditugaskan dan diberhentikan oleh Menteri Sosial serta mendapat penugasan dari Badan Akreditasi untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial.11. Standar Pelayanan Minimal di bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran teknis dan spesifik tentang pelayanan minimal yang perlu dilakukan oleh lembaga di bidang kesejahteraan Sosial meliputi program, sumber daya manusia, manajemen organisasi, sarana dan prasarana, proses pelayanan dan hasil pelayanan. vi
  7. 7. BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWABA. Kewenangan Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial melibatkan berbagai pihak, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Akreditasi perlu diatur kewenangan berbagai pihak tersebut. 1. Menteri Sosial RI a. Mengangkat dan Memberhentikan : 1) Anggota dan Sekretaris Akreditasi; 2) Asesor; 3) Anggota Dewan Kehormatan Akreditasi; b. Menetapkan: 1) Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial; 2) Instrumen akreditasi; 3) Sertifikat Akreditasi; 2. Kepala Badan Pendidikan & Penelitian Kesejahteraan Sosial Menetapkan Pedoman Pelaksanaan akreditasi; 3. Dewan Kehormatan Akreditasi Memberikan pertimbangan kepada Menteri Sosial dalam hal : a. Pengangkatan dan pemberhentian asesor; b. Pemberian dan pencabutan sertifikat akreditasi; c. Pemberhentian anggota Badan akreditasi; d. Pengembangan kebijakan akreditasi; 4. Badan Akreditasi a. Badan Akreditasi mempunyai tugas 1) Menyusun, menetapkan kriteria dan tugas asesor; 2) Melaksanakan seleksi asesor; 3) Menugaskan kepada asesor untuk melaksanakan penilaian akreditasi; vii
  8. 8. b. Badan akreditasi mengusulkan kepada Menteri Sosial dalam hal 1) Pengangkatan dan pemberhentian asesor; 2) Hasil penilaian akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial; 5. Asesor Akreditasi Melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal. 6. Sekretariat Badan Akreditasi a. Sekretariat Pusat 1). Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Badan Akreditasi Pusat dan 6 Balai Besar Diklat Kessos; 2). Mengelola seluruh sarana dan prasarana Badan Akreditasi; 3). Pengelolaan keuangan Akreditasi. b. Sekretariat Wilayah Berada di Balai Besar Pendidikan & Pelatihan Kesejahteraan Sosial untuk memfasilitasi kegiatan Akreditasi di wilayah kerjanya mencakup: 1). Menyediakan sarana kegiatan akreditasi; 2). Menyiapkan tenaga kesekretariatan; 3). Memfasilitasi kerja anggota Badan Akreditasi dan asesor.B. Tugas dan Tanggung Jawab Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial melibatkan berbagai pihak, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Akreditasi perlu diatur kewenangan berbagai pihak tersebut. 1. Menteri Sosial RI Sebagai pembina pelaksanaan akreditasi 2. Dewan Kehormatan Memberikan pertimbangan kepada Menteri Sosial dalam hal : a. Pengangkatan dan pemberhentian asesor b. Pemberian dan pencabutan sertifikat akreditasi c. Pemberhentian anggota Badan akreditasi d. Pengembangan kebijakan akreditasi viii
  9. 9. 3. Badan Akreditasi a. Ketua Badan Akreditasi, bertugas: 1) Mengkoordinasikan pengelolaan organisasi 2) Mempimpin Rapat Pleno, Rapat Konsultasi Dewan Kehormatan, Rapat Rutin Anggota Badan Akreditasi, Rapat Rutin Bersama (rapat bersama jajaran Sekretariat Badan Akreditasi), dan rapat lainnya (termasuk Rapat Paripurna serta forum-forum pertemuan Badan Akreditasi lainnya). 3) Menandatangani surat keputusan, surat menyurat, pernyataan resmi, perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak atas nama Badan Akreditasi. 4) Tugas dan tanggung jawab lainnya. b. Wakil Ketua Badan Akreditasi, bertugas: 1) Mengkoordinasikan pengawasan terhadap kinerja organisasi. 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan Akreditasi dan/ atau tugas-tugas lainnya yang disepakati anggota Badan Akreditasi. c. Anggota Badan Akreditasi, bertugas: 1) Melaksanakan program yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang didelegasikan. 2) Menangani permasalahan terkait dengan tugas yang dipimpin, baik internal maupun eksternal. 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan Akreditasi dan/atau tugas-tugas lainnya yang disepa-kati oleh anggota Badan Akreditasi. d. Asesor, bertugas: 1) Melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga dibidang kesejahteraan sosial; 2) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan akreditasi e. Sekretaris Badan Akreditasi, bertugas: 1) Memfasilitasi dukungan administratif terhadap seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran Badan Akreditasi. 2) Memfasilitasi seluruh perangkat organisasi Badan Akreditasi. ix
  10. 10. 3) Mengkoordinasikan fungsi-fungsi kehumasan Badan Akreditasi. 4) Mengkoordinasikan fungsi administrasi, baik tata laksana maupun keuangan Badan Akreditasi. 5) Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan seluruh fungsi Badan Akreditasi 6) Mengendalikan pengelolaan aset dan perlengkapan Badan Akreditasi. 7) Memfasilitasi penyusunan laporan, saran, masukan dan pertimbangan yang akan disampaikan dalam Rapat Pleno dan rapat-rapat lainnya. 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan Akreditasi dan/atau tugas-tugas lainnya yang disepakati anggota Badan Akreditasi.C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Mekanisme Pengambilan Keputusan dilakukan melalui forum rapat sebagai berikut: 1. Rapat Pleno: Rapat Pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi pada Badan Akreditasi. Forum ini dilaksanakan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan: a. Penetapan Peraturan Badan Akreditasi; b. Penetapan Keputusan Badan Akreditasi; c. Penetapan Akreditasi terhadap lembaga kesejahteraan sosial; d. Pengangkatan Asesor; e. Pengambilan keputusan lainnya, sebagai tindak lanjut Rapat Rutin, Rapat Konsultasi Tim Pakar, dan Rapat Rutin Gabungan. 2. Rapat Konsultasi Dewan Kehormatan: Rapat ini diselenggarakan sebagai forum untuk membahas berbagai hal yang dipandang memerlukan pendapat dari Dewan Kehormatan demi keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Akreditasi. Forum Rapat Konsultasi Dewan Kehormatan diselenggarakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali; 3. Rapat Rutin: Forum Rapat Rutin dilaksanakan untuk membahas persiapan pelaksanaan kegiatan Badan Akreditasi, membahas berbagai masukan yang diterima melalui pengaduan masyarakat serta laporan hasil monitoring dan evaluasi yang bersifat mendesak. Forum ini sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) Anggota Badan Akreditasi. Rapat rutin diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sebulan; x
  11. 11. 4. Rapat Rutin Gabungan: Forum Rapat Gabungan dilaksanakan bersama jajaran Sekretariat Badan Akreditasi, untuk membahas substansi yang berkenaan dengan ketatalaksanaan administrasi, program kerja dan penganggarannya. Rapat Rutin Gabungan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan; dan5. Rapat Koordinasi: Forum Rapat Koordinasi merupakan pertemuan yang bersifat koordinatif untuk membahas aktivitas yang berkenaan dengan dukungan kemitraan, pelaksanaan advokasi, sosialisasi, desiminasi dan aktivitas terkait lainnya yang dipandang memerlukan keterlibatan pihak lain sebagai mitra Badan Akreditasi. Rapat koordinasi ini dapat bersifat lokal, regional maupun nasional, bertempat di Jakarta maupun di tempat lain yang dipandang representatif. Pelaksanaan rapat koordinasi diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun. . xi
  12. 12. BAB III KERANGKA KERJA AKREDITASIA. Persyaratan dan Jenis Lembaga 1. Persyaratan a. Persyaratan Akreditasi untuk Unit Pelayanan Sosial langsung baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun mandiri dilakukan dengan ketentuan: 1) berbadan hukum; 2) terdaftar dan memiliki ijin operasional di kementerian/ instansi sosial 3) melakukan pelayanan kesejahteraan sosial langsung kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial 4) rekomendasi dari instansi sosial. b. Persyaratan Akreditasi untuk Unit Pelaksana Teknis milik pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan dengan ketentuan: 1) mempunyai Struktur Organisasi dan Tata Kerja berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang 2) melakukan pelayanan kesejahteraan sosial langsung kepada penyandang masalah kesejahteraan social 2. Jenis Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang akan diakreditasi a. Unit Pelaksana Teknis milik pemerintah dan pemerintah daerah 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, seperti: Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), panti/ sasana anak yatim piatu, Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA), Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP), Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan lembaga lainnya sejenis. 2) Lembaga rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan, seperti Panti Sosial Bina Daksa (PSBD), Panti Sosial Bina Rungu Wicara (PSBRW), Panti Sosial Bina Grahita (PSBG), Panti Sosial Bina Laras (PSBL),Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD), dan lembaga lainnya sejenis. 3) Lembaga rehabilitasi sosial tuna sosial, seperti Panti Sosial Karya Wanita (PSKW), Panti Sosial Bina Karya (untuk rehabilitasi penyandang masalah gelandangan dan pengemis, dan lembaga lainnya sejenis 4) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, seperti Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) dan lembaga lainnya sejenis. xii
  13. 13. 5) Unit layanan lanjut usia, seperti Panti Sosial Tresna Werdha, Sasana Tresana Werdha, Klub Lansia, Karang Werdha, dan lembaga lainnya sejenis. b. Unit Pelayanan Sosial langsung baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun mandiri, antara lain 1) Panti-panti sosial/lembaga pelayanan sosial yang dikelola/di bawah binaan Organisasi Keagamaan dan/atau Organisasi Kemasyarakatan. Seperti: Panti Asuhan Muhammadiyah, Panti Asuhan Kristen dan sebagainya 2) Lembaga-lembaga kesejahteraan sosial mandiri seperti: panti asuhan yayasan, lembaga kesejahteraan sosial, dengan cakupan pelayanan sosial antara lain: a). Kesejahteraan Sosial Anak, seperti: Panti Sosial Asuhan Anak, Anak yatim piatu, Petirahan Anak (PSPA), Panti Sosial untuk Anak yang berkonflik/berhadapan dengan hukum, Panti Sosial Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan lembaga lainnya sejenis. b). Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan, Panti Sosial Bina Daksa, Panti Sosial Bina Rungu Wicara, Panti Sosial Bina Grahita, Panti Sosial Bina Laras dan lembaga lainnya sejenis. c). Rehabilitasi sosial tuna sosial, seperti Panti Sosial Karya Wanita, Panti Sosial Bina Karya untuk rehabilitasi penyandang masalah gelandangan dan pengemis, dan lembaga lainnya sejenis d). Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, seperti Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) dan lembaga lainnya sejenis. e). Pelayanan lanjut usia, seperti Panti Sosial Tresna Werdha, Sasana Tresana Werdha, Klub Lansia, Pusaka (di DKI Jakarta), Karang Werdha, dan sebagainya dan lembaga lainnya sejenis.B. Nilai dan Prinsip Akreditasi 1. Nilai a. Profesionalisme Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan etika moral dalam menjalankan tugas-tugas akreditasi. b. Akuntabilitas Penyelenggaraan Akreditasi dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. xiii
  14. 14. c. Transparan Data/ Informasi akreditasi dan pelaksanaan kerja organisasi akreditasi dapat diakses oleh publik, d. Pengawasan Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan akreditasi dengan mengusahakan keterlibatan masyarakat luas. e. Mudah, Cepat dan Tepat2. Prinsip Penyelenggaraan Akreditasi a. Prinsip Komitmen Setiap Anggota, Sekretariat dan Asesor Badan Akreditasi harus berkomitmen untuk: 1) mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan; 2) menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalisme; 3) menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Badan Akreditasi; 4) mendorong LKS dan UPT/UPTD agar berorientasi pada upaya peningkatan mutu lembaganya dan bukan sekedar untuk memperoleh peringkat akreditasi semata; 5) tidak menyalahgunakan identitas, jabatan, dan sumberdaya lembaga untuk kepentingan pribadi; b. Prinsip Integritas Untuk menjamin integritasnya dalam menjalankan tugas dan wewenang setiap Anggota, Sekretariat dan Asesor Badan Akreditasi dilarang: 1) menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya; 2) menyalahgunakan wewenangnya sebagai pihak yang mengakreditasi guna memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; 3) membuat kesepakatan atau bargaining dalam arti negatif dengan pihak yang diakreditasi; 4) menggurui dan atau mendebat argumentasi pihak yang diakreditasi; c. Prinsip Independensi Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenang setiap Anggota, Sekretariat dan Asesor Badan Akreditasi wajib: 1) bersikap netral dan tidak memihak; xiv
  15. 15. 2) menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan kewajibannya; d. Prinsip Kerahasiaan 1) merahasiakan proses akreditasi; 2) menyampaikan informasi tentang lembaga kepada professional terkait hanya untuk kepentingan akreditasiC. Pengukuran Akreditasi 1. Penentuan Tingkat Akreditasi Akreditasi untuk Lembaga di bidang kesejahteraan sosial dikelompokkan 3 kategori: a. Kategori A (baik sekali) adalah Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang memperoleh skor/ nilai ≥ 86- 100% b. Kategori B (baik) adalah Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang memperoleh skor/ nilai antara 68-85% c. Kategori C (cukup) adalah Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang memperoleh skor/ nilai ≤ 50 - 67% d. < 50 belum terakreditasi Nilai tersebut diperoleh melalui Nilai Gabungan dari 3 instrumen : a. Instrumen isian lembaga di bidang kesejahteraan sosial. b. Instrumen Diskripsi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial c. Hasil penilaian asesor xv
  16. 16. BAB IV PENYELENGGARAAN AKREDITASIA. Tata Cara Akreditasi 1. Proses Akreditasi Tingkat kelayakan dan standardisasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial ditentukan melalui suatu proses akreditasi. Secara umum, proses pelaksanaan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial dapat digambarkan sebagai berikut: xvi
  17. 17. Keterangan : a. Instrumen Daftar isian lembaga di bidang Kesejahteraan sosial: Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial dengan mengisi instrumen.; b. Mengajukan Permohonan: Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial mengajukan permohonan akreditasi kepada Ketua Badan Akreditasi dengan melampirkan isian instrumen dan persyaratan administrasi ke kantor Badan Akreditasi; c. Verifikasi oleh Sekretariat Badan Akreditasi untuk memeriksa kelengkapan instrumen beserta lampiran-lampirannya. Apabila memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan Visitasi ke Lembaga di Bidang Kesos, apabila tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial; d. Penugasan asesor ke Lembaga di Bidang Kesos melalu Visitasi dan Penyusunan Laporan Hasil Visitasi kepada Badan Akreditasi: Visitasi dilakukan oleh asesor dan Tim; e. Rapat Pleno Pengusulan Penetapan Hasil Akreditasi oleh Badan Akreditasi Rapat pleno dihadiri minimal 2/3 dari anggota Badan Akreditasi untuk mengusulkan hasil penilaian akreditasi dan dimohonkan pertimbangan dari Dewan kehormatan Akreditasi. f. Penetapan Hasil Akreditasi oleh Menteri Sosial atas Pertimbangan Dewan Kehormatan Akreditasi hasil pertimbangan dewan kehormatan diusulkan kepada kepada Menteri Sosial untuk ditetapkan akreditasi. g. Penerbitan Sertifikat Akreditasi: Sertifikat akreditasi diterbitkan oleh Menteri Sosial dan berlaku sesuai dengan tingkatan akreditasi yang di capai oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.B. Alur Kegiatan Akreditasi 1. Penyampaian informasi mengenai kebijakan, tatacara dan penetapan formasi akreditasi dalam tahun anggaran melalui surat kilat khusus, P4s.kemsos.go.id; dan/atau ; www.depsos.go.id. 2. LKS atau UPT/UPTD yang akan mengikuti akreditasi diwajibkan mengisi ‘Formulir Online’ dan men-scan, meng- up load berkas yang di persyaratkan. dan di kirim melalui P4s.kemsos.go.id. 3. Badan Akreditasi melakukan penelaahan kelengkapan administrasi yang dikirim lembaga pemohon xvii
  18. 18. 4. Badan Akreditasi menginformasikan hasil penelaahan administrasi melalui p4s.kemsos.go.id kepada peserta akreditasi. Peserta akreditasi yang memenuhi syarat akan mendapatkan ‘Kartu Peserta penilaian akreditasi’ 5. Setelah itu dilakukan penilaian lembaga pemohon oleh asesor yang ditugaskan badan akreditasi sesuai dengan urutan penilaian akreditasi (dengan menggunakan instrumen) 6. Hasil penilaian disampaikan kepada badan akreditasi 7. Badan akreditasi selanjutnya menelaah hasil penilaian yang hasil penilaian itu disampaikan kepada Menteri Sosial 8. Menteri Sosial atas dasar pengajuan badan akreditasi dan pertimbangan dewan kehormatan akreditasi menetapkan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Penetapan itu diwujudkan dalam bentuk Piagam Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial 9. Surat Penetapan Akreditasi tersebut disampaikan kepada lembaga dimaksud dan dipublikasikan dalam bentuk informasi digital dan tertulis melalui media yang ada.C. Hasil Akreditasi 1. Lembaga yang sudah telah memenuhi ketentuan administratif dan penilaian, maka yang bersangkutan akan memperoleh bukti berupa sertifikat akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. 2. Masa berlaku sertifikat akreditasi sesuai dengan tingkatan akreditasi yang diperoleh lembaga di bidang kesejahteraan sosial tersebut, yaitu: a. Akreditasi A (baik sekali) berlaku selama 5 (lima) tahun b. Akreditasi B (baik) berlaku selama 3 (tiga) tahun. c. Akreditasi C (cukup) berlaku selama 2 (dua) tahun. 3. Lembaga yang tidak memenuhi syarat akreditasi diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali dan apabila masa berlakunya akreditasi telah berakhir maka lembaga yang bersangkutan mengajukan permohonan kembali. 4. Pengumuman hasil akreditasi dilakukan melalui: P4s.kemsos.go.id; dan ; www.depsos.go.id dan sertifikat akan dikirimkan kepada LKS dan/atau UPT/UPTD yang telah mengikuti akreditasi. xviii
  19. 19. BAB V PENGENDALIAN AKREDITASIA. Supervisi Supervisi adalah asistensi/ bimbingan teknis terhadap proses akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan UPT/UPTD yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Pelaksana : Kementerian Sosial dan Badan Akreditrasi sesuai kewenangan masing- masing Tujuan supervisi adalah: 1. Melakukan pembinaan kepada yang disupervisi (LKS dan UPT/D) agar kinerja pelayanan kesejahteraan sosial semakin baik sesuai standar pelayanan minimal. 2. Membangun kesiapan diri LKS dan UPT/D mengikuti akreditasi 3. LKS dan UPT/D menyiapkan perangkat software dan hardware. 4. Membantu menganalisis faktor penghambat dan pendukung proses akreditasi yang sesuai dengan standar pelayanan minimal Pelaksana supervisi adalah: 1. Kementerian Sosial RI cq. Badiklit: memberikan bimbingan teknis kepada LKS dan UPT/D agar dapat menyiapkan diri mengikuti akreditasi. 2. Badan Akreditasi a. Bimbingan teknis kepada perwakilan Badan Akreditasi di daerah b. Bimbingan teknis kepada para asesor didalam melakukan penilaian akreditasi Langkah-langkah supervisi: 1. Menyusun panduan dan instrument supervisi 2. Melaksanakan supervisi 3. Laporan hasil supervisi. xix
  20. 20. B. Monitoring Monitoring merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis dan dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam rangka untuk memantau situasi dan kondisi, baik terhadap LKS dan/atau UPT/UPTD yang belum maupun yang telah terakreditasi. Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala setiap triwulan, semester dan tahunan. Tujuan Monitoring adalah memberikan jaminan bagi terlaksananya proses akreditasi sesuai dengan rencana, dengan melakukan pengecekan terhadap aktivitas-aktivitas yang dijalankan, mencatat kemajuan-kemajuan yang sesuai dengan rencana, menemukenali kekuatan-kekuatan dan masalah-masalah yang timbul dan melakukan penyesuaian dengan adanya perubahan yang terus terjadi di lingkungan program/ kegiatan akreditasi Lembaga dibidang kesejahteraan sosial. Pelaksana Monitoring 1. Kementerian Sosial RI cq. Badiklit: Melakukan pemantauan perkembangan akreditasi terhadap LKS dan UPT/D. 2. Badan Akreditasi a. Pemantauan perkembangan penilaian akreditasi kepada perwakilan Badan Akreditasi di daerah b. Pemantauan terhadap berfungsi atau tidaknya peran asesor didalam melakukan penilaian akreditasi. Hasil monitoring digunakan sebagai: 1. Masukan untuk proses verifikasi dan validasi; 2. Bahan pertimbangan untuk penetapan kebijakan; dan/atau 3. Masukan untuk proses pengambilan keputusan akreditasi.C. Evaluasi Evaluasi merupakan suatu rangkaian kegiatan penilaian yang terencana dan terjadwal. 1. Tujuan evaluasi dilakukan untuk menilai: a. Kinerja dan kemajuan yang dicapai pada setiap tahapan kegiatan (evaluasi proses); xx
  21. 21. b. Tingkat keberhasilan yang dicapai pada tahapan akhir kegiatan (evaluasi hasil); c. Situasi umum perkembangan LKS dan/atau UPT/UPTD ybs; d. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan akreditasi; e. Faktor-faktor pelancar dan pembatas (hambatan) dalam proses pelaksanaan akreditasi LKS dan/atau UPT/UPTD.2. Pelaksana Evaluasi a. Kementerian Sosial RI cq. Badiklit: Melakukan penilaian perkembangan akreditasi terhadap LKS dan UPT/D. b. Badan Akreditasi 1) Penilaian akreditasi kepada perwakilan Badan Akreditasi di daerah 2) Penilaian terhadap berfungsi atau tidaknya peran asesor didalam melakukan penilaian akreditasi.D. Pelaporan Laporan merupakan suatu rangkaian aktivitas penyampaian data dan informasi yang terencana dan terjadwal. Bentuk laporan pelaksanaan kegiatan akreditasi baik yang dilakukan oleh Kementerian Sosial maupun yang dilakukan oleh Badan Akreditasi terdiri dari: a. Laporan hasil visitasi/ pelaksanaan akreditasi b. Laporan pelaksanaan hasil supervisi c. Laporan pelaksanaan hasil monitoring; d. Laporan pelaksanaan hasil evaluasi; e. Laporan rutin berkala, baik laporan semester maupun laporan akhir tahun; f. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. xxi
  22. 22. BAB VI P E N U T U P Buku Panduan Umum ini disusun untuk menjadi acuan dan pegangan bagi parapenanggung-jawab program pada Kementeria/Instansi/Lembaga yang menjadi mitraBadan Akreditasi, baik di tingkap pusat, di provinsi maupun di kabupaten/kota. BukuPanduan Umum ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan oleh semua pihak, baiksegenap civitas Badan Akreditasi maupun Kementerian/ Instansi/Lembaga terkait dankhususnya para penyelenggara lembaga kese-jahteraan sosial yang berada diberbagaiwilayah Indonesia. Kehadiran buku panduan ini, pada prinsipnya tidak hanya sebagai acuan bagipihak terkait, akan tetapi juga dimaksudkan sebagai upaya perluasan informasi dalamrangka peningkatan pemahaman dari segenap pemangku kepentingan (stakeholders)khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan tersusunnya buku ini, segenap civitas Badan Akreditasi berharap agarproses pelaksanaan akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan dapat berjalansesuai ketentuan yang berlaku. xxii

×