Your SlideShare is downloading. ×
0
Pertemuan ix
Pertemuan ix
Pertemuan ix
Pertemuan ix
Pertemuan ix
Pertemuan ix
Pertemuan ix
Pertemuan ix
Pertemuan ix
Pertemuan ix
Pertemuan ix
Pertemuan ix
Pertemuan ix
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Pertemuan ix

746

Published on

pembangunan ekonomi daerah

pembangunan ekonomi daerah

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
746
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH Bahan Kuliah Perekonomian Indonesia Dosen Pj : Darwin Damanik, SE, MSE Pertemuan Ke - 9
  • 2. PENDAHULUAN • Ancaman Disintegrasi – Kesenjangan Antardaerah  ketimpangan di daerah-daerah yang semakin mencolok (PDRB dan indikator kesejahteraan) – Trend Desentralisasi Lalu memunculkan Undang-Undang: • UU No.22 Tahun 1999 tentang Pembagian Kekuasaan antara Pusat dan Daerah. • UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
  • 3. OTONOMI DAERAH  2001 Hakikat Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terkuakna potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. OTONOMI DAERAH : hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku (Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia). Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasi segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal (Faisal Basri)
  • 4. PENGERTIAN • Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Arsyad, 1999)
  • 5. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH Menurut Arsyad, Strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan empat kelompok besar yaitu : 1.Strategi Pengembangan Fisik/Lokalitas Secara khusus tujuan strategi pembangunan fisik/lokalitas ini dalah untuk menciptakan identitas daerah, memperbaiki basis pesona (amenity base) atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik pusat kota (civic center) dalam upaya untuk memperbaiki dunia usaha daerah. 2.Strategi Pengembangan Dunia Usaha Kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Beberapa alat untuk mengembangkan dunia usaha ini, yaitu:  Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha  Pembuatan pusat informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah untuk segala macam kepentingan
  • 6.  Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil  Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, meningkatkan daya saing terhadap produk-produk impor dan meningkatkan sikap kooperatif antar sesama pelaku bisnis.  Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan. 3. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena peningkatan kualitas dan ketrampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan 4. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk pengembangan suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu daerah. Dalam bahasa populer sekarang sering juga dikenal dengan istilah pemberdayaan (empowerment) masyarakat. Kegiatan-kegiatan seperti ini berkembang marak di Indonesia belakangan ini karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang ada tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
  • 7. MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PRO BISNIS • Prinsip-prinsip manajemen pembangunan yang pro-bisnis adalah antara lain sebagai berikut: – Menyediakan Informasi kepada Pengusaha – Memberikan Kepastian dan Kejelasan Kebijakan – Mendorong Sektor Jasa dan Perdagangan – Meningkatkan Daya Saing Pengusaha Daerah – Membentuk Ruang yang Mendorong Kegiatan Ekonomi
  • 8. 1. Menyediakan Informasi kepada Pengusaha Pemerintah daerah dapat memberikan informasi kepada para pelaku ekonomi di daerahnya ataupun di luar daerahnya kapan, dimana, dan apa saja jenis investasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang akan datang. Dengan cara ini maka pihak pengusaha dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan daerah yang diinginkan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan dalam kegiatan apa usahanya akan perlu dikembangkan. Pemerintah daerah perlu terbuka mengenai kebijakan pembangunannya, dan informasi yang diterima publik perlu diupayakan sesuai dengan yang diinginkan.
  • 9. 2. Memberikan Kepastian dan Kejelasan Kebijakan • Perhatian utama calon penanam modal adalah masalah kepastian kebijakan. Pemerintah daerah akan harus menghindari adanya tumpang tindih kebijakan jika menghargai peran pengusaha dalam membangun ekonomi daerah. Ini menuntut adanya saling komunikasi diantara instansi-instansi penentu perkembangan ekonomi daerah. Dengan cara ini, suatu instansi dapat mengetahui apa yang sedang dan akan dilakukan instansi lain, sehingga dapat mengurangi terjadinya kemiripan kegiatan atau ketiadaan dukungan yang diperlukan. • Pengusaha juga mengharapkan kepastian kebijakan antar waktu. Kebijakan yang berubah-ubah akan membuat pengusaha kehilangan kepercayaan mengenai keseriusannya membangun ekonomi daerah. Pengusaha daerah umumnya sangat jeli dengan perilaku pengambil kebijakan di daerahnya. Kerjasama yang saling menguntungkan mensyaratkan adanya kepercayaan terhadap mitra usaha. Membangun kepercayaan perlu dilakukan secara terencana dan merupakan bagian dari upaya pembangunan daerah.
  • 10. 3. Mendorong Sektor Jasa dan Perdagangan • Sektor ekonomi yang umumnya bekembang cepat di kota-kota adalah sektor perdagangan kecil dan jasa. Sektor ini sangat tergantung pada jarak dan tingkat kepadatan penduduk. Seharusnya pedagang kecil mendapat tempat yang mudah untuk berusaha, karena telah membantu pemerintah daerah mengurangi pengangguran. Pada waktunya pengusaha kecil akan membayar pajak kepada pemerintah daerah. Dengan menstimulir usaha jasa dan perdagangan eceran, pertukaran ekonomi yang lebih cepat dapat terjadi sehingga menghasilkan investasi yang lebih besar. Adanya banyak pusat-pusat pedagang kaki lima yang efisien dan teratur akan menarik lebih banyak investasi bagi ekonomi daerah dalam jangka panjang. • Sebagian besar lapangan kerja yang ada dalam suatu wilayah diciptakan oleh usaha kecil dan menengah. Namun usaha kecil juga rentan terhadap ketidakstabilan, yang terutama berkaitan dengan pasar dan modal, walaupun secara umum dibandingkan sektor skala besar, usaha kecil dan menengah lebih tangguh menghadapi krisis ekonomi.
  • 11. 4. Meningkatkan Daya Saing Pengusaha Daerah • Meningkatkan daya saing adalah dengan meningkatkan persaingan itu sendiri. Ini berarti perlakuan-perlakukan khusus harus ditinggalkan. Proteksi perlu ditiadakan segera ataupun bertahap. • Pengembangan produk yang sukses adalah yang berorientasi pasar, ini berarti pemerintah daerah perlu mendorong pengusaha untuk selalu meningkatkan efisiensi teknis dan ekonomis. • Peraturan perdagangan internasional harus diperkenalkan dan diterapkan. • Perlu ada upaya terencana agar setiap pejabat pemerinah daerah mengerti peraturan-peraturan perdagangan internasional ini, untuk dapat mendorong pengusaha-pengusaha daerah menjadi pemain- pemain yang tangguh dalam perdagangan bebas, baik pada lingkup daerah, nasional maupun internasional.
  • 12. 5. Membentuk Ruang yang Mendorong Kegiatan Ekonomi • Membentuk ruang khusus untuk kegiatan ekonomi akan lebih langsung menggerakkan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah perlu berusaha mengantisipasi kawasan-kawasan mana yang dapat ditumbuhkan menjadi pusat- pusat perekonomian wilayah. Kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh ini dapat berupa kawasan yang sudah menunjukkan tanda-tanda aglomerasi, seperti sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan; klaster industri, dsb. • Kawasan cepat tumbuh juga dapat berupa kawasan yang sengaja dibangun untuk memanfaatkan potensi SDA yang belum diolah, seperti yang dulu dikembangkan dengan sistim permukiman transmigrasi. Kawasan-kawasan ini perlu dikenali dan selanjutnya ditumbuhkan dengan berbagai upaya pengembangan kegiatan ekonomi, seperti pengadaan terminal agribisnis, pengerasan jalan, pelatihan bisnis, promosi dsb. • Pengembangan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh ini perlu dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan keterampilan, pengembangan usaha, dan penguatan keberdayaan masyarakat.
  • 13. Terima Kasih

×