Tugas dan Fungsi DPRD  dalam Pembangunan Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah

on

  • 10,415 views

Capacity Building DPRD Kabupaten Sumba Barat di Grand Cempaka Hotel-Jakarta, 25 Februari 2012

Capacity Building DPRD Kabupaten Sumba Barat di Grand Cempaka Hotel-Jakarta, 25 Februari 2012

Statistics

Views

Total Views
10,415
Views on SlideShare
10,415
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
598
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah Presentation Transcript

  • 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  • 2. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah P b D h BappenasAlamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : dadangsol@yahoo.comWebsite : http://dadang-solihin.blogspot.com dadang- dadang-solihin.blogspot.com 3
  • 3. Materi• Tupoksi DPRD• Orientasi Dasar Politik DPRD• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Differentiation Brand (PDB)• Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah dadang-solihin.blogspot.com 4
  • 4. www.dadang-solihin.blogspot.com 5
  • 5. Wadah PW d h Perwakilan Rakyat kil R k tPemerintah Daerah yang dipimpin  Mana yang paling dekatoleh Kepala Daerah yang dipilih dengan rakyat dan secarasecara langsung oleh rakyat nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?DPRD sebagai organisasi politik  Organisasi mana yang terkaitNegara yang berpihak dan berjuang langsung memperjuangkanuntuk kepentingan rakyat kepentingan rakyat?Berbagai partai politik yang  Lembaga dan organisasi manaseharusnya menjadi organisasi politik yang mempunyai sumberdaya i b dsipil tertinggi dari rakyat pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secaraLSM dan berbagai bentuk asosiasi nyata dan cepat memenuhi t d t hiyang menjadi wadah fungsional atas kebutuhan hidup rakyat?perjuangan kepentingan tertentu  Organisasi mana yangBerbagai organisasi kemasyarakatan mempunyai dasar pijakan kuatyang dibentuk mulai dari tingkat dan konkrit di lingkungandusun sampai tingkat nasional rakyat? www.dadang-solihin.blogspot.com 6
  • 6. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda DPRD Parpol LSM Ormas Kebijakan dan Produk-produk Program partai Kebijakan dan Agenda lobi dan Program g Fungsi DPRD g dan janji j j p g program khusus tekanan politik p Pembangunan kampanye LSM Arena Pembangunan Sosial Ekonomi Lingkungan Kelembagaan Kesejahteraan sosial Pertumbuhan dan Lingkungan yang Pembuatan bagi seluruh warga pemerataan sehat dan lestari keputusan partisipatif Lembaga Intermediary Pemda DPRD Parpol LSM Ormas KDH, Sekda, Pimpinan, Pimpinan Partai, Berbagai bentuk Berbagai bentuk SKPD Komisi, Fraksi, Biro-biro dalam dan jenis LSM dan jenis Ormas Kaukus Partai Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Gender Ekonomi Domisili Keamanan Organisasi Laki Kaya y Tetap p Mapan p Kelompok p www.dadang-solihin.blogspot.com 7 Perempuan Miskin Tidak Tetap Rentan Individual Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
  • 7. Fungsi DPRDmenurut UU 27/20091.1 Legislasi2.2 Anggaran A3. Pengawasan www.dadang-solihin.blogspot.com 8
  • 8. Fungsi Legislasi F ngsi• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.• Perda k P d akan menjaga k b l j t sebuah k bij k di d j keberlanjutan b h kebijakan daerah. h• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah daerah.• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan. www.dadang-solihin.blogspot.com 9
  • 9. Fungsi Anggaran• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah. p• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada daerah kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”. www.dadang-solihin.blogspot.com 10
  • 10. Fungsi Penga asan F ngsi Pengawasan• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah daerah.• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah y g p g y j yang progresif memihak masyarakat. y• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah. www.dadang-solihin.blogspot.com 11
  • 11. Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)P d F i (1966-• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif.• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat.• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas k i it konstituen. tit• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim rezim. www.dadang-solihin.blogspot.com 12
  • 12. Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini) P d F i (S t I i)• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu.• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, pemerintah dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah.• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi d masyarakat di d k i dan k t daerahnya. h• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu di mana masyarakat lalu, memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini. www.dadang-solihin.blogspot.com 13
  • 13. 1/2 1/2 Tantangan bagi DPRD yang Efektif T t b i Ef ktif• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia. sehari hari Indonesia• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa. www.dadang-solihin.blogspot.com 14
  • 14. 2/2 Tantangan bagi DPRD yang Efektif T t b i Ef ktif• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik.• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam 1 000 penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya. www.dadang-solihin.blogspot.com 15
  • 15. Mengapa Hal Ini Terjadi? M H l I i T j di?• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat.• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggota berikut, DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai.• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan k b li ilih kembali.• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan dipilih seringkali melibatkan uang. www.dadang-solihin.blogspot.com 16
  • 16. Kemauan untuk M K t k Mereformasi f i• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari- hari.• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi.• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi. t i www.dadang-solihin.blogspot.com 17
  • 17. www.dadang-solihin.blogspot.com 18
  • 18. Agenda Politik NyataA d P litik N t Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga.  Penanggulangan kemiskinan;  Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;  Pemberantasan k P b t korupsi d reformasi i dan f i birokrasi. www.dadang-solihin.blogspot.com 19
  • 19. Argumentasi Politik Mendasar Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.  Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan d t k dapat memperkuat t k t pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. g g g g  Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBD Daerah, dan pengawasan politik. www.dadang-solihin.blogspot.com 20
  • 20. Positif dan KonstruktifPemikiran yang selalu mencari upaya y g p yperbaikan.  Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. fungsinya  Sering tanpa disadari kebiasaan ini j justru meningkatkan kapasitas g p modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. t kt litik d k www.dadang-solihin.blogspot.com 21
  • 21. Membangun Sistem Umpan Balik Membangun dan memperkokoh sistem g p umpanbalik yang cepat dan efektif.  Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up- date terhadap informasi dan program kerjanya. kerjanya  Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus j g menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat k ti k t akar rumput atau justru t t j t berkembang menjadi partai politik yang mengambang. g g www.dadang-solihin.blogspot.com 22
  • 22. Siklus R Sikl Representasi Wakil Rakyat t i W kil R k t Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapat memilihnya, dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik. www.dadang-solihin.blogspot.com 23
  • 23. Siklus Representasi Wakil Rakyat RAKYAT PEMILU Representasi Rakyat (keterwakilan) Hubungan dengan DPRD Fungsi Legislasi Pemilih Hubungan dengan MEMBUAT media dan kelompok KEPUTUSAN Fungsi Anggaran u gs gga a kepentingan POLITIK Sumber daya (anggaran, staf, riset Fungsi Pengawasan dan informasi) Perlindungan Peningkatan hak-hak Individu Kesejahteraan Individu dan masyarakat dan MasyarakatSumber: NDI, LGSP www.dadang-solihin.blogspot.com 24
  • 24. 1/2 1/2 Indikator P l k I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik M d t B ik Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara. www.dadang-solihin.blogspot.com 25
  • 25. 2/2 Indikator P l k I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik M d t B ik Secara substansial  p perlindungan hak g  peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Secara prosedural p  mengikuti prosedur hukum yang benar  melibatkan masyarakat di dalam prosesnya y p y Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi. www.dadang-solihin.blogspot.com 26
  • 26. dadang-solihin.blogspot.com 27
  • 27. Positioning Differentiation Brand (PDB) g ( ) POSITIONING DIFFERENTIATION BRAND dadang-solihin.blogspot.com 28
  • 28. PDB Triangle: Provinsi Gorontalo g Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Agro Bisnis Provinsi Jagung Jagung BRAND Visi Provinsi Gorontalo dadang-solihin.blogspot.com 29
  • 29. dadang-solihin.blogspot.com 30
  • 30. PDB Triangle: Kabupaten Lamongan g p g Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION p g Kabupaten dengan j Pelajaran Bahasa pemerintahan Mandarin di Sekolah entrepreneurship dan Pesantren BRAND Visi Kabupaten Lamongan dadang-solihin.blogspot.com 31
  • 31. dadang-solihin.blogspot.com 32
  • 32. PDB Triangle: Kota Sawahlunto g Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Kota Pariwisata , Lokasi Historis Kuno, Budaya DaerahPertambangan Pertambangan Batu Bara, Lahan Alami BRAND Visi Kota Sawahlunto dadang-solihin.blogspot.com 33
  • 33. dadang-solihin.blogspot.com 34
  • 34. dadang-solihin.blogspot.com 35
  • 35. Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. ( 13 Ayat 1) y ) Jangka Panjang Daerah (Ps. ( 13 Ayat 2) y )(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka Menengah N i lJ k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D J k M h Daerah h (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan PeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD((Renja KL) j ) (Ps. (Ps 21 Ayat 1) ( (Renja SKPD) j ) ( Ps. 21 Ayat 3) Ps dadang-solihin.blogspot.com 36
  • 36. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. itu Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara stakeholders, lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 37
  • 37. Persyaratan Dokumen Perencanaan: Perencanaan: SMART SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured g gets managed”) g ) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who will use the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 38
  • 38. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:H iliki t h i d hit k1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 39
  • 39. Perencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan terus menerus kesejahteraan, jangan sampai terjadi kemunduran.• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p p pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan keseluruhan.• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). system)• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 40
  • 40. Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan P t t d d pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 41
  • 41. Reformasi Sistem Penganggaran g gg 1/2 PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARUVisi: Visi: Melaksanakan rencana  Melaksanakan program kerja pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih berdasarkan GBHNMisi: Misi: Penyelenggaraan p y gg pemerintahan  Pelaksanaan kerangka regulasi, g g , umum dan pembangunan kerangka investasi, dan Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D rutin dan pengeluaran  Anggaran disusun berdasarkan pembangunan RKP/D dengan mempertimbang mempertimbang- kan kemampuan keuangan negara dadang-solihin.blogspot.com 42
  • 42. 2/2 Reformasi Si t R f i Sistem Penganggaran P Paradigma Lama Paradigma Baru Penganggaran dengan Pendekatan:Penganggaran Berbasis: 1. Penganggaran Berbasis1.1 Pengeluaran Rutin Kinerja2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran Pembangunan Jangka Menengah 3. Anggaran Terpadu dadang-solihin.blogspot.com 43
  • 43. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); 2. 2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam Tujuan penganggaran (operational efficiency); 3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).Landasan 1. 1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (outputKonseptual and outcome oriented); 2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap p g gg g p Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the managerKonseptual manages); 3. 3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function). dadang-solihin.blogspot.com 44
  • 44. Syarat Penerapan PBK • Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai sasaran program (outcome);Indikator • Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek- Kinerja tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan; • Sebagai instrumen evaluasi kinerja. • Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;Standar • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai; • Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item, Biaya menggunakan harga y g p gg g yang paling ekonomis namun tetap g p memperhatikan kualitas produk. • Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;Evaluasi • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi danKinerja j merumuskan alternatif solusinya; • Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya; • Rekomendasi kelangsungan kebijakan. dadang-solihin.blogspot.com 45
  • 45. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) g g g g ( ) Tujuan 1. 1 Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency) 2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning) Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best p y p policy option)) 4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline) 5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) t i bilit ) Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget Konseptual 2. 2 Mempunyai baseline (angka dasar) Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar Konseptual 4. Penetapan Parameter 5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives) dadang-solihin.blogspot.com 46
  • 46. KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja Rolling Budget Implikasi anggaran 2011 2012 2013 2014 Kebijakan ditetapkan sbg baseline Prakiraan P ki Prakiraan P ki (R)APBN Maju Maju KPJM Prakiraan Prakiraan APBN RAPBN Maju Maju 2011 2012 TA 2011 dan 2013 2014 KPJM 2012 - 2014 T0 T+1 T+2 T+3 P ki Prakiraan P ki PrakiraanREALISASI APBN RAPBN TA 2012 dan Maju Maju 2011 2012 2013 KPJM 2013 - 2015 2014 2015 T-1 T1 T0 T+1 T 1 T+2 T 2 T+3 T 3 dadang-solihin.blogspot.com 47
  • 47. Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM Angka Prakiraan Maju untuk tahun- tahun tahun berikutnya dihitung berdasarkan: • alokasi anggaran pada tahun berjalan Kegiatan • disesuaikan dengan tingkat inflasi On-going yang digunakan dalam APBN Prakiraan Maju Angka Prakiraan Maju Multi- untuk tahun tahun tahun-tahun years berikutnya dihitung Project berdasarkan formula/ Kegiatan model yang telah Ad-hoc Ad h ditetapkan sesuai dengan karakteristikCatatan : Target g masing-masing gHasil penghitungan prakiraan maju akan Tahunan kegiatanmenjadi baseline pada tahun ybs. yg berbeda dadang-solihin.blogspot.com 48
  • 48. Penganggaran Secara Terpadu P S T d• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih t t k b j di l bih transparan, d dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja. j• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional. dadang-solihin.blogspot.com 49
  • 49. dadang-solihin.blogspot.com 50
  • 50. Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke 1. 1 Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pangan sandang papan pelayanan melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g p g yang terencana. t memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. orang 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com 51
  • 51. How? Ho ?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (p g y (pemerataan dan keadilan). )2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. p p g j4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam p j g y agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 52
  • 52. Tantangan dalam Pembangunan Daerah g g • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang P ketimpangan memadai dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 53
  • 53. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu S hi t i t t kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan p profesional dalam: masyarakat untuk: y Memberikan pelayanan kepada  M ik ti k lit k hid Menikmati kualitas kehidupan masyarakat, yang lebih baik, maju, dan tenteram,, M Mengelola sumber d l l b daya  Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 54
  • 54. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya Keseimbangan Peran Tiga Pilar K i b P Ti Pil Pemerintahan P i t h Dunia U h D i Usaha Masyarakat M k t Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 55
  • 55. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance M b ik h k ekslusif b i Memberikan hak k l if bagi  P Persoalan-persoalan publik l l blik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, pemerintah, civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. mengijinkannya dadang-solihin.blogspot.com 56
  • 56. Pelaku Pembangunan: g Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Pemerintah y Masyarakat Swasta S t Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Good dadang-solihin.blogspot.com 57
  • 57. Model Go ernance Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan P h Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 58
  • 58. Pelaku Pembangunan: Stakeholders g STATE CITIZENS Executive i organized into: i di t Judiciary Community-based organizations g Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Fi i l i tit ti Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 59
  • 59. Troikadadang-solihin.blogspot.com 60
  • 60. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 61
  • 61. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 62
  • 62. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 63
  • 63. dadang-solihin.blogspot.com 64