• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Telaah Kritis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara
 

Telaah Kritis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara

on

  • 1,851 views

Capacity Building Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Ibis Hotel-Jakarta, 18 Februari 2011

Capacity Building Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Ibis Hotel-Jakarta, 18 Februari 2011

Statistics

Views

Total Views
1,851
Views on SlideShare
1,851
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
113
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Telaah Kritis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Telaah Kritis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Presentation Transcript

    • dadang-solihin.blogspot.com 2
    • Nama : Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 3
    • Materi• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Differentiation Brand (PDB)• Perencanaan Pembangunan Daerah• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah• Kegagalan Perencanaan• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal• Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dadang-solihin.blogspot.com 4
    • dadang-solihin.blogspot.com 5
    • Positioning Differentiation Brand (PDB) POSITIONING DIFFERENTIATION BRAND dadang-solihin.blogspot.com 6
    • PDB Triangle: Provinsi Gorontalo Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Agro Bisnis Provinsi Jagung g g Jagung BRAND Visi Provinsi Gorontalo dadang-solihin.blogspot.com 7
    • dadang-solihin.blogspot.com 8
    • PDB Triangle: Kabupaten Lamongan Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Kabupaten dengan Pelajaran Bahasa pemerintahan Mandarin di Sekolah entrepreneurship dan Pesantren BRAND Visi Kabupaten Lamongan dadang-solihin.blogspot.com 9
    • dadang-solihin.blogspot.com 10
    • PDB Triangle: Kota Sawahlunto Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Kota Pariwisata Lokasi Historis Kuno, Budaya DaerahPertambangan Pertambangan Batu Bara, Lahan Alami BRAND Visi Kota Sawahlunto dadang-solihin.blogspot.com 11
    • dadang-solihin.blogspot.com 12
    • dadang-solihin.blogspot.com 13
    • Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional g j yang g bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 14
    • Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2) (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) ( (RPJP-Daerah) ) Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3) Nasional (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH Pemerintah (RKP) (Ps. (Ps 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. (Ps 26 Ayat 2) Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD (Renja KL) (Ps. (Ps 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps 21 Ayat 3) Ps. dadang-solihin.blogspot.com 15
    • Syarat Dokumen Perencanaan S.M.A.R.T1. Specific: Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur Measurable: baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan3. Achievable: kapasitas dan sumber daya yang ada;4. Relevant: Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; g p g p y g p5. Time Bond: Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 16
    • Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya.8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y dadang-solihin.blogspot.com 17
    • Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai penuntun arah S b i h• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan pengawasan k lit kualitas dadang-solihin.blogspot.com 18
    • dadang-solihin.blogspot.com 19
    • Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik orang baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. orang Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com 20
    • How?1. Mengurangi di1 M i disparitas atau k i i ketimpangan pembangunan b  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. y y g3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan) (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 21
    • Tantangan dalam Pembangunan Daerah • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang ketimpangan memadai d d i dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. k i ki • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • M j Menjaga k l t i kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 22
    • PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan profesional dalam: masyarakat untuk: Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan masyarakat, y , yang lebih baik, maju, dan tenteram, t t Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 23
    • PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya y Keseimbangan Peran Tiga Pilar Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, sosial ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 24
    • Pergeseran Paradigma: From Government to Governance F G tt G Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, publik pemerintah, pemerintah civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. iji k dadang-solihin.blogspot.com 25
    • Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , y yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha  Pemerintah Masyarakat Swasta Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. G d dadang-solihin.blogspot.com 26
    • Model Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 27
    • Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive organized into: Judiciary d Community-based organizations C it b d i ti Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 28
    • Troikadadang-solihin.blogspot.com 29
    • Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara Masyarakat y VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 30
    • Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA dadang-solihin.blogspot.com 31
    • Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA dadang-solihin.blogspot.com 32
    • dadang-solihin.blogspot.com 33
    • 1/4 Kegagalan Perencanaan g g Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:  informasinya kurang lengkap,  metodologinya belum dikuasai, dik i  perencanaannya tidak realistis sehingga tidak gg mungkin pernah bisa terlaksana  pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan- pertimbangan pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. dadang-solihin.blogspot.com 34
    • Kegagalan Perencanaan 2/4 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. dadang-solihin.blogspot.com 35
    • 3/4 Kegagalan Perencanaan g g Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.  Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.  Dengan d iki D demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. dadang-solihin.blogspot.com 36
    • 4/4 Kegagalan Perencanaan g g Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.  P Perencanaan di sini tid k memberikan i i tidak b ik kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.  Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan t b i i t terpusat t (centrally planned system). dadang-solihin.blogspot.com 37
    • Sistem Perencanaan yang Berhasil• Sistem perencanaan yang Si t mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar.• Pelaku t P l k utamanya adalah d l h masyarakat dan usaha swasta. dadang-solihin.blogspot.com 38
    • Perencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan j g jangan sampai terjadi kemunduran. p j• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam aspek, keutuhan konsep secara keseluruhan.• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 39
    • dadang-solihin.blogspot.com 40
    • 1/3 1/3 Apa itu RPJPD• RPJPD merupakan satu d k k dokumen rencana resmi d i daerah yang h dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD dan RPJPD, tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. dadang-solihin.blogspot.com 41
    • 2/3 Apa itu RPJPD• Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi D k k d k j di acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD,• Oleh karena itu, kualitas penyusunan RPJPD dari segi: – analisis kecenderungan d perspektif masa d li i k d dan ktif depan, – pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa depan, p , – kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan pembangunan 20 tahun ke depan• akan turut menentukan k li k k kualitas rencana d daerah dib h dibawahnya. h dadang-solihin.blogspot.com 42
    • 3/3 Apa itu RPJPDRPJPD menjawab tiga pertanyaan d j b i dasar:1. kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;2. bagaimana mencapainya dan;3. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. dadang-solihin.blogspot.com 43
    • Substansi RPJPD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara k k i j hk arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. dadang-solihin.blogspot.com 44
    • Landasan Hukum RPJPD 1/2 1/21 UU 25/2004 tentang mengatur tentang Sistem Perencanaan  muatan dokumen RPJPD (visi, misi, arah, dan ( , , , Pembangunan Nasional strategi pembangunan daerah jangka panjang), (SPPN)  tahapan proses penyusunan RPJPD,  waktu pelaksanaan Musrenbang RPJPD RPJPD,  peranan dan tanggung jawab Bappeda untuk menyiapkan RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang RPJPD dan mengacu pada RPJP Nasional,  status hukum RPJPD. dadang-solihin.blogspot.com 45
    • Landasan Hukum RPJMD 2/2 2/22 UU 32/2004 tentang  mengemukakan jangka waktu perencanaan Pemerintahan Daerah RPJPD yaitu 20 tahun,  muatan dokumen RPJPD (visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional)  status hukum RPJPD sebagai Peraturan Daerah3 UU 17/2007 tentang  Sebagai arah dan prioritas pembangunan Rencana Pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan Jangka Panjang secara bertahap untuk mewujudkan Nasional 2005-2025 2005 2025 masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD-1945; dadang-solihin.blogspot.com 46
    • Step by Step Penyusunan RPJPD RPJP 3 5 1 Tahap Tahap Penetapan Pelaksanaan Peraturan Daerah MusrenbangPersiapan tentang RPJP t t Akhir RPJP Daerah Daerah Tahap Tahap Penyusunan Penyusunan Rancangan Akhir g Rancangan A l R Awal RPJP Daerah RPJP Daerah 2 4 dadang-solihin.blogspot.com 47
    • Step by Step Penyusunan RPJPD 1/3 1/3I.Tahap Persiapan1. Orientasi perencanaan daerah2. Pembentukan tim penyusun RPJPD3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RPJPD4.4 Identifikasi stakeholder5. Penentuan stakeholder untuk konsultasi publik dan FGD6. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJPD7. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJPD8. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJPD9. Sosialisasi bahwa Daerah akan menyusun RPJPD y10. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJPD dadang-solihin.blogspot.com 48
    • Step by Step Penyusunan RPJPD 2/3II. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJP Daerah1. Pengumpulan data dan informasi2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan3. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat4. Review RTRW Provinsi dan Review RTRW Kab/Kota5. Review RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi6.6 Draft Rumusan Isu Strategis Daerah Jangka Panjang7. FGDs Profil Daerah, Prediksi & Isu Strategis Daerah Jangka Panjang8. Penetapan isu strategis dan draft visi-misi9. Perumusan arah pembangunan daerah jangka panjang10.FGDs Vi i Mi i dan Arah Pembangunan D10 FGD Visi-Misi d A h P b Daerah j h jangka panjang k j11.Formulasi Dokumen Rancangan RPJPD dadang-solihin.blogspot.com 49
    • Step by Step Penyusunan RPJPD 3/3III.Tahap Pelaksanaan Musrenbang Akhir RPJP Daerah• Musrenbang RPJPD• Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang Jangka Panjang DaerahIV. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah• Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RPJPD• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda RPJPDV. Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah• Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten• Konsultasi dan Diskusi dgn lampirannya kepada Bupati cq Bappeda g p y p p q pp Kabupaten• Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada DPRD• Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJPD• Penetapan Ranperda menjadi PERDA• Dokumen RPJP-D yang telah disyahkan dadang-solihin.blogspot.com 50
    • Tata Cara Penyusunan RPJPD Saran, Rumusan Rancangan tanggapan, hasil Visi & Misi Rekomendasi kesepakatan stakeholders & komitmen Rancangan Prediksi Kondisi Akhir RPJPD Umum Daerah Rancangan RPJP - Visi Merumuskan - Misi Penetapan- Geomorfologi & gambaran awal Sosialisasi, Perda ttg Konsultasi Musrenbang - Arah lingkungan - Visi Jangka RPJPD Publik dan Publik, Pembangunan- Ekonomi & SDA - Misi jaring Panjang Peraturan - Arah Pembangunan asmara Daerah ▪ Arahan Daerah ttg- Demografi Umum RPJP Daerah- Prasarana dan ▪ Fungsi & sarana peran sub wilayah/- dll. kawasan Rancangan Arah Pembangunan Rencana tata ruang dadang-solihin.blogspot.com 51
    • Outline RPJPD1.1 Pendahuluan;2. Gambaran Umum Kondisi Daerah;3. Analisis Isu-isu Strategis;4. Visi dan Misi Daerah;5. Arah Kebijakan;6. Kaidah Pelaksanaan. Pasal 40 PP 8/2008 8/ dadang-solihin.blogspot.com 52
    • Sistematika Penulisan RPJPD (1/2) RPJP Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar BelakangRencana Pembangunan 1.2 Maksud dan Tujuan RPJPDJangka Panjang Daerah 1.3 Landasan Hukum Perlunya Penyusunan y y RPJPD  UU No 25/2004  UU No 32/2004  SE Mendagri No 050/2020/SJ g 1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya  RPJP Nasional  RPJP Provinsi  RTRW Nasional  RTRW Provinsi 1.5 Sistematika Penulisan Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH 2.1 Profil Kinerja Capaian Pembangunan Daerah Masa Kini 2.1.1 Pelayanan umum 2.1.2 Ketertiban dan keamananProvinsi/Kabupaten/Kota 2.1.3 Ekonomi 2.1.4 Lingkungan hidup g g dadang-solihin.blogspot.com 53
    • Sistematika Penulisan RPJPD (2/2) RPJP 2.1.5 Perumahan dan fasilitas umum Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN 2.1.6 Kesehatan DAERAH 2.1.7 Pariwisata dan budaya 3.1 Visi 2.1.8 2 1 8 Pendidikan 3.2 3 2 Misi 2.1.9 Perlindungan sosial 3.3 Arah dan Strategi Pembangunan2.2 Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah 3.3.1 Arahan dan Strategi 2.2.1 2 2 1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Pembangunan jangka Panjang 2.2.2 Demografi 3.3.2 Peran Sub Wilayah 2.2.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pembangunan Daerah 2.2.4 Sosial Budaya dan Politik 2.2.5 2 2 5 Prasarana dan Sarana Bab IV PENUTUP 2.2.6 Pemerintahan2.3 Implikasi pada Penyelenggaraan Lampiran Pembangunan Daerah Masa Depan 2 3 1 Pelayanan umum 2.3.1 2.3.2 Ketertiban dan keamanan 2.3.3 Ekonomi 2.3.4 Lingkungan hidup 2.3.5 2 3 5 Perumahan dan fasilitas umum 2.3.6 Kesehatan 2.3.7 Pariwisata dan budaya 2.3.8 Pendidikan 2.3.9 2 3 9 Perlindungan sosial dadang-solihin.blogspot.com 54
    • 1/2 1/2 Evaluasi Kualitas RPJPD1. Dokumen RPJPD sudah SMART .2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian . pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah3. Ada kejelasan rumusan isu dan permasalahan strategis . p pembangunan daerah masa kini g4. Ada identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh . pada kinerja pembangunan daerah saat ini5. Ada analisis atas kecenderungan perkembangan dan . perubahan faktor- faktor eksternal di masa depan dadang-solihin.blogspot.com 55
    • 2/2 2/2 Evaluasi Kualitas RPJPD6. Ada identifikasi tantangan dan peluang utama . pembangunan daerah7. Ada rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan . pembangunan daerah yang merespon tantangan dan mengoptimasikan peluang masa depa8. Ada keterlibatan dari stakeholder kelompok marjinal, . perempuan, perempuan lembaga penelitian, dan perguruan tinggi dalam penelitian semua tahapan proses penyusunan RPJPD9. Ada pengorganisasian keterlibatan stakeholders yang . terarah oleh fasilitator yang kompeten dalam dalam jaring aspirasi isu dan harapan masyarakat, forum konsultasi publik, dan Musrenbang RPJPD dadang-solihin.blogspot.com 56
    • dadang-dadang-solihin.blogspot.com 57