• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik
 

Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik

on

  • 2,916 views

Pendalaman Materi Manajemen Stratejik di Lembaga Administrasi Negara, Pejompongan-Jakarta, 11 Januari 2012

Pendalaman Materi Manajemen Stratejik di Lembaga Administrasi Negara, Pejompongan-Jakarta, 11 Januari 2012

Statistics

Views

Total Views
2,916
Views on SlideShare
2,916
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
423
Comments
4

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

14 of 4 previous next Post a comment

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik Presentation Transcript

    • dadang-solihin.blogspot.com 2
    • Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah BappenasAlamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : dadangsol@yahoo.comWebsite : http://dadang-solihin.blogspot.com dadang-solihin.blogspot.com 3
    • Materi• Manajemen Stratejik• Reformasi Perencanaan – Penyusunan Renstra K/L – Penyusunan RPJMD – Penyusunan Renstra SKPD• Reformasi Penganggaran• Reformasi Birokrasi• Reformasi Procurement• Monitoring dan Evaluasi dadang-solihin.blogspot.com 4
    • dadang-solihin.blogspot.com 5
    • Efektif, EfisienAPLICABLE Untuk melaksanakan tugas sehari-hari Untuk Alumni PIM 2 (Eselon II) Up-to-date dadang-solihin.blogspot.com 6
    • Apa itu MS? Proses P.O.A.C untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien. Pola tindakan dan alokasi sumber daya yang dirancang untuk mencapai tujuan. Optimalisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan melalui proses POAC dadang-solihin.blogspot.com 7
    • Siklus Manajemen Pembangunan • Reformasi Perencanaan (UU 25/2004 ttg SPPN)Planning/ • Reformasi Penganggaran (UU 17/2003 ttg KeuanganBudgetting Negara) • Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres 81 Tahun 2010) • Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014Organizing (Permenpan 20 Tahun 2010) • Pedoman pelaksanaan RB (Permenpan 7 sd 15 Tahun 2011) • Reformasi Pengadaan (Perpres 54/2010 ttgActuating Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) • Monitoring dan Evaluasi (PP 39/2006 ttg Tata CaraControlling Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan) dadang-solihin.blogspot.com 8
    • Log-FrameINPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT Pengadaan Tujuan JM Tujuan JM M5 Negara/ Barjas Organisasi Daerah Visi/Misi Visi/Misi Renstra RPJMN/ K/L- SKPD RPJMD • Perpres 54/2010 • Permen PPN 5/2009 • UU 25/2004 • Permendagri 54/2010 • Permendagri 54/2010 dadang-solihin.blogspot.com 9
    • 1/2 Tahapan MSTahap 1 :• Formulasi strategi: penyusunan visi, misi, profil organisasi dan tujuan/sasaran jangka panjang;• Analisa lingkungan eksternal dan internal, serta lingkungan persaingan untuk menetapkan strategi utama dan kebijakan (tingkat korporasi, bisnis dan fungsi);Tahap 2 :• Implementasi strategi (program, anggaran dan prosedur) memuat penyesuaian struktur organisasi, kepemimpinan dan budaya organisasi;Tahap 3 :• Evaluasi strategi (proses evaluasi implementasi strategi dan pengukuran kinerja organisasi). dadang-solihin.blogspot.com 10
    • 2/2 Tahapan MS visi & misiperumusanstrategi trendwatching SWOT, envisioningperencanaanstrategi penganggaran programpenyusunan evaluasiprogram kegiatanpelaksanaan pemantauankegiatan kegiatan dadang-solihin.blogspot.com 11
    • Tools MS• Systems Thinking Sebuah disiplin yang melihat struktur yang mendasar dan menyeluruh dari situasi yang sangat kompleks.• Scenario Planning Perencanaan berdasarkan berbagai proyeksi tentang masa-depan yang potensial, yang merupakan kombinasi tentang prakiraan apa yang mungkin terjadi dengan asumsi-asumsi mengenai apa yang akan terjadi di masa depan.• Balance Scorecard Scorecard adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja suatu organisasi atau skor individu. Balanced dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja organisasi/individu diukur secara berimbang dari dua aspek: keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, internal dan eksternal. dadang-solihin.blogspot.com 12
    • dadang-solihin.blogspot.com 13
    • Apa itu SPPNSPPN adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 14
    • Tujuan SPPN1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 15
    • Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 16
    • Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan PeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 17
    • dadang-solihin.blogspot.com 18
    • Renstra-KL• Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.• Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.• Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja yang akan dicapai oleh Presiden. dadang-solihin.blogspot.com 19
    • Fungsi/Manfaat Renstra• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 20
    • Muatan Renstra-KL Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:1. Visi2. Misi3. Tujuan dan Sasaran Strategis4. Arah Kebijakan Pembangunan5. Program dan Kegiatan6. Kebutuhan Pendanaan dadang-solihin.blogspot.com 21
    • Substansi Renstra-KL Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/ Lembaga  Informasi tentang keluaran (output) dan sumberdaya bersifat indikatif dadang-solihin.blogspot.com 22
    • Alur Penyusunan Renstra-KL Proses Proses Penetapan Teknokratik Politik Renstra-KL Menggunakan metode  Proses penyusunan  Renstra-KL ditetapkan dan kerangka berpikir Renstra-KL yang dengan Peraturan ilmiah disesuaikan dengan Pimpinan K/L Trilateral meeting visi, misi, dan program antara K/L, Bappenas, prioritas (platform) dan Kementerian Presiden Keuangan Mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN dan RPJPN 2005-2025 dadang-solihin.blogspot.com 23
    • Alur Penyusunan Renstra-KL dadang-solihin.blogspot.com 24
    • Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA LEMBAGA TINGGI NEGARA Program-programTeknis dilaksanakan oleh organisasi Lembaga Tinggi Negara ESELON I ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 25
    • Renstra-KL bagi Kementerian ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEMENTERIAN Program Teknis dilaksanakan oleh 1(satu) unit organisasi Eselon 1A yangbersifat memberikan ESELON Ipelayanan eksternal ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 26
    • Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA• Disarankan untuk 1 (satu) Program Teknis KEMENTERIAN KOORDINATOR digunakan oleh seluruh Eselon 1A terkait• Indikator kinerja masing-masing Eselon 1A muncul dalam ESELON I indikator kinerja program ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 27
    • Renstra-KL bagi LPND ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA LPND & LEMBAGA NON STRUKTURAL LPND dan Lembaga Non-Struktural akanmenggunakan 1 (satu)Program Teknis untuk Lembaganya ESELON I ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 28
    • Sistematika Penulisan Renstra-KLBAB I PENDAHULUAN 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L 1.1 Kondisi Umum  Uraian bersifat lengkap (tidak hanya 1.2 Potensi dan Permasalahan mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yangBAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN diperlukan untuk melaksanakannya) KEMENTERIAN/LEMBAGA  Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui 2.1 Visi Kementerian/Lembaga Program dan/atau Lintas Program dalam K/L 2.2 Misi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan 2.3 Tujuan  Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator 2.4 Sasaran Strategis kinerja outcome dari masing-masing Kementerian/Lembaga Program  Uraian dilengkapi dengan penjelasanBAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI mengenai penataan aparatur K/L, meliputi 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi  Sesuai dengan penugasan RPJMN sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam pada K/L, terkait dengan prioritas mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. nasional/ bidang (Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku III). BAB IV Penutup  Uraian mencakup indikatif pendanaan LAMPIRAN dilengkapi dengan indikator-indikator Matriks Kinerja K/L kinerja outcome dari masing-masing Matriks Pendanaan K/L Program dadang-solihin.blogspot.com 29
    • Tahap Penyusunan Renstra-KL 1/4 (2) Identifikasi Kondisi (3) Penyusunan Visi (1) Persiapan Umum, Potensi dan dan Misi K/L Permasalahan K/L1. Identifikasi isu-isu strategis 1. Kondisi Umum K/L 1. Visi adalah rumusan umum atau pilihan-pilihan strategis  Hasil evaluasi terhadap mengenai keadaan yang yang akan dihadapi; pencapaian program dan ingin dicapai oleh K/L pada kegiatan2. Identifikasi asas legal bagi  Hasil aspirasi masyarakat akhir periode K/L dalam pelaksanaan dalam pemenuhan perencanaan. tugas dan justifikasi fungsi kebutuhan barang publik, 2. Misi adalah rumusan umum dan kewenangannya,; layanan publik, dan regulasi mengenai upaya-upaya dalam lingkup kewenangan yang akan dilaksanakan3. Identifikasi struktur K/L organisasi beserta tugas untuk mewujudkan visi. 2. Identifikasi Potensi dan pokok dan fungsinya. Permasalahan K/L4. Identifikasi data-data dan  Uraian Visi dan Misi K/L informasi yang diperlukan  Uraian kondisi umum serta dituangkan dalam sebagai bahan potensi dan permasalahan dokumen Renstra-KL Bab K/L dituangkan dalam Bab I. pengambilan keputusan II. Visi, Misi, Tujuan dan Pendahuluan pada subbab selama proses penyusunan 1.1 Kondisi Umum K/L, dan Sasaran Strategis K/L, Renstra-KL. 1.2 Potensi dan pada subbab 2.1 Visi K/L, Permasalahan K/L. dan 2.2 Misi K/L. dadang-solihin.blogspot.com 30
    • Tahap Penyusunan Renstra-KL 2/4 (4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L1. Tujuan:  Sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan berlaku pada periode jangka menengah;  Dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;  Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh K/L; dan  Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi K/L2. Sasaran:  Merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L;  Mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program dalam K/L;  Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan  Dilengkapi dengan target kinerja. Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L dituangkan dalam Bab II tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3 dan 2.4). dadang-solihin.blogspot.com 31
    • Tahap Penyusunan Renstra-KL 3/4 (5) Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional  K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian program prioritas Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN) selain bertanggungjawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya sendiri. Uraian Strategi dan Kebijakan Nasional dituangkan dalam Bab III tentang Strategi dan Kebijakan (subbab 3.1).2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L  Memuat program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis.  Program-program tersebut harus mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN (Buku I, II, III) sesuai dengan bidang terkait. Uraian mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L dituangkan dalam Bab III tentang Arah Kebijakan dan Strategi (subbab 3.2). dadang-solihin.blogspot.com 32
    • Tahap Penyusunan Renstra-KL 4/4 (6) (7) Penyusunan Target dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pendanaan K/L (berbasis KPJM)1. Program K/L 1. Penelaahan (review) program dan2. Kegiatan K/L kegiatan.3. Indikator Kinerja Program dan 2. Penyusunan program dan kegiatan Kegiatan K/L baru untuk periode 2010-2014.4. Indikator Kinerja Program (Outcome) 3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2010) bagi program dan kegiatan baru5. Indikator Kinerja Kegiatan (Output) 4. Menyusun Prakiraan Maju Jangka6. Target Kinerja Menengah. dadang-solihin.blogspot.com 33
    • Program K/L Program Teknis Program Generik Merupakan program yang  Merupakan program yang digunakan menghasilkan pelayanan kepada oleh beberapa organisasi eselon 1 A kelompok sasaran/ masyarakat yang bersifat pelayanan internal untuk (pelayanan eksternal) mendukung pelayanan aparatur dan/ Mencerminkan tupoksi unit organisasi atau administrasi pemerintahan eselon 1 A  Nomenklatur program dibuat unik untuk Nomenklatur program bersifat unik/ setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan khusus tidak duplikatif untuk masing- nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan masing organisasi pelaksananya membedakan kode programnya Harus dapat dievaluasi pencapaian  Ditujukan untuk menunjang kinerjanya berdasarkan periode waktu pelaksanaan program teknis tertentu Dilaksanakan dalam periode jangka menengah, perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi dadang-solihin.blogspot.com 34
    • Kegiatan K/L Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan modal sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. a. Kegiatan Teknis Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian Sasaran Nasional. b. Kegiatan Generik Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis. dadang-solihin.blogspot.com 35
    • Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/La. Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya.d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.f. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator.g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. dadang-solihin.blogspot.com 36
    • Indikator Kinerja Program (Outcome) Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai dengan visi, misi dan tupoksinya; Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. dadang-solihin.blogspot.com 37
    • Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program. Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai dengan tupoksinya; Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur; Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome program; dan Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. dadang-solihin.blogspot.com 38
    • Target Kinerja  SMART1. Specific : Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;2. Measurable : Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya;3. Achievable : Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;4. Relevant : Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact yang ditetapkan; dan5. Time Bond : Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 39
    • Penyusunan Pendanaan K/L Program dan Struktur Program Kegiatan 1 Evaluasi (PP dan Kegiatan 2 2005-2009 21/2004) 2010-2014 Pagu Program Definitif Struktur 2010 Kegiatan 3 Pagu Kinerja Definitif 2010 Penyusunan based year 2010 Program dan kegiatan 2010-2014 4 Pagu Definitif Prakiraan Maju 2010 2011 2012 2013 2014 dadang-solihin.blogspot.com 40
    • Sumber dan Target Pendanaan Berasal dari: SUMBER  Pemerintah (Pusat dan Daerah)PENDANAAN  Swasta (Investasi Swasta Dalam dan Luar Negeri)  Melalui Mekanisme Public Private Partnership TARGET MERUPAKAN BESARAN DALAM ANGKAPENDANAAN dadang-solihin.blogspot.com 41
    • dadang-solihin.blogspot.com 42
    • 1/2 Apa itu RPJMD• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada: 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. dadang-solihin.blogspot.com 43
    • 2/2 Apa itu RPJMDRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;2. Bagaimana mencapainya, dan;3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. dadang-solihin.blogspot.com 44
    • Substansi RPJMD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. dadang-solihin.blogspot.com 45
    • Step by Step Penyusunan RPJMD 3 5 1 Tahap Penyusunan Penyusunan Rancangan Awal RancanganPersiapan Akhir RPJMD Renstra SKPD Tahap Penyusunan Penetapan Penyusunan Rancangan Akhir Rancangan RPJMD Daerah / Perda/Perkada Awal RPJMD Renstra SKPD tentang RPJMD 2 4 6 dadang-solihin.blogspot.com 46
    • 1 Tahap Persiapan1. Orientasi Perencanaan Daerah2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih5. Orientasi Renstra SKPD6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD8. Identifikasi Stakeholder9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 47
    • 2 Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan3. Kajian terhadap RPJMD4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih5. Analisis keuangan daerah6. Kajian RTRW-D7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD10. FGDs untuk setiap Topik11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 48
    • 3 Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah3. Tupoksi SKPD4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)9. Pembahasan Forum SKPD10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD12. Musrenbang RPJMD13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 49
    • 4 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD dadang-solihin.blogspot.com 50
    • 5 Tahap Penetapan Perda/Perkada tentang RPJMD1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD5. Penetapan Ranperda menjadi Perda6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan dadang-solihin.blogspot.com 51
    • Langkah Penyusunan RPJMD (1) Visi, Misi, ProgramIndikator Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun (2) Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD RPJMD (3) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD e) Program SKPD (5) Bappeda menyusun Penetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMD a) Visi, Misi Kepala Daerah (7) b) Strategi Pembangunan Daerah (6) c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan e) Program SKPD Rancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 52
    • Contoh Janji Kampanye HADE 2008 1/2 http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/1. Mengakomodasi pembentukan Propinsi 4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa Cirebon Barat melalui pembangunan gedung-gedung2. Kontrak politik yang diajukan BEM se-Jabar kesenian bertaraf internasional, mematenkan  Jaminan cagub-cawagub untuk kesenian khas Jabar. merealisasikan wajib belajar pendidikan 5. Pengembangan dan penataan kembali dasar 9 tahun secara gratis selambat- kawasan Jatinangor. lambatnya 2 tahun masa jabatan. 6. Membuat kawasan olah raga dan sarana  Transparansi penyaluran dana bantuan pendukung untuk meningkatkan prestasi olah pendidikan. raga Jabar.  Membuka ruang publik untuk komunikasi 7. Pertahankan eksistensi pasar tradisional dengan masyarakat. melalui penataan berdaya saing.  Kebijakan berorientasi pemberdayaan 8. Mengubah pola pertanian dengan pupuk usaha kecil menengah. organik untuk meningkatkan hasil produksi.  Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan 9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor nepotisme. Barat.  Membuat peraturan daerah yang 10. Menghentikan alih fungsi lahan pertanian transparan. untuk menyelamatkan lingkungan.  Menghapus dan menindak tegas pungutan 11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk liar. pengembangan sentra tanaman hias  Membasmi mafia peradilan. Cihideung, Kec. Parongpong KBB.3. Pemekaran Kab. Sukabumi. 12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah. 13. Perjuangkan nasib buruh Jabar. 14. Perkembangan skema perekonomian yang baik. dadang-solihin.blogspot.com 53
    • Contoh Janji Kampanye HADE 2008 2/2 http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/15. Pendidikan yang murah dengan anggaran  Pembebasan SPP dan bantuan buku, pendidikan 20%. perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji16. Percepatan perbaikan jalan rusak propinsi guru negeri dan swasta, dengan anggaran Jawa Barat. Rp 200 miliar/tahun.17. Penyediaan satu juta lapangan kerja.  Meningkatkan kesejahteraan petani melalui18. Membangkitkan industri genting Kab. dana talangan untuk menjamin stabilitas Majalaya. harga pupuk dan gabah sebesar Rp 20019. Prioritas pembangunan pada daerah yang miliar/tahun. belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan  Pembangunan jalan dan irigasi dengan masalah kesehatan. anggaran Rp 200 miliar.20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna  Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan. untuk operasi pasar ketika harga sembako21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga naik. sukarela.  Pengembangan dan revitalisasi posyandu22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp asal Jabar. Program KTP berasuransi 50 miliar/tahun. kesehatan.  Mendukung eksistensi praktisi perkebunan23. Tawarkan komitmen moral dengan batas untuk mendapat hak guna usaha. waktu pelaksanaan 3 tahun masa 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses kepemimpinan. Meliputi: Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec.  Menyerap satu juta lapangan kerja melalui Batununggal Kota Bandung. pengadaan dan peningkatan UKM dengan anggaran Rp 200 miliar/tahun. dadang-solihin.blogspot.com 54
    • Sistematika Penulisan RPJMD 1/3 Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD Rencana Pembangunan 1.2. Landasan HukumJangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi- fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh 2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas UmumProvinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan dadang-solihin.blogspot.com 55
    • Sistematika Penulisan RPJMD 2/32.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah2.11 Perlindungan sosial Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala2.12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunanBab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah. Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kerangka Pendanaan Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing program perluBab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan Daerah target kinerja capaian program dan pagu4.1 Visi indikatif4.2 Misi 6.1 Program Pembangunan4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan dadang-solihin.blogspot.com 56
    • Sistematika Penulisan RPJMD 3/36.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang- kurangnya mencakup:Bab VII Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing untuk dapat mengimplementasikan fungsi pemerintahan daerah RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD 3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut pencapaian program RPJMD fungsi-fungsi pemerintahan daerah7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas 5. Proyeksi Fiskal Daerah Non Government Stakeholders untuk 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 57
    • Contoh: Outline RPJMD DKIBAB I PENDAHULUAN BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM Latar Belakang PEMBANGUNAN DAERAH Maksud dan Tujuan  Urusan Wajib Landasan Hukum  Urusan Pemerintahan Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM Sistematika Penulisan KEUANGAN DAERAH  UmumBAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kondisi Geografis  Arah Kebijakan Belanja Daerah Kondisi Demografi  Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Sumber Kekayaan Alam Kondisi menurut Aspek Kehidupan BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN Kondisi menurut Urusan Pemerintahan DAERAH  Program DedicatedBAB III VISI DAN MISI  Program menurut Urusan Pemerintahan Visi  Program Kewilayahan Misi BAB VIII PENUTUPBAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan Pembangunan Daerah Strategi Pembangunan Daerah Pendekatan dadang-solihin.blogspot.com 58
    • 1/3 Evaluasi Kualitas RPJMD1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian . pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan . daerah3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .  Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)  Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats) dadang-solihin.blogspot.com 59
    • Evaluasi Kualitas RPJMD 2/34. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan . pembangunan daerah sesuai dengan:  Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)  Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats)5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, . dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, . strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 60
    • Evaluasi Kualitas RPJMD 3/37. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah . sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan . kendala fiskal daerah9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program . pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif . dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD11. Kualitas RPJMD sudah SMART . dadang-solihin.blogspot.com 61
    • dadang-solihin.blogspot.com 62
    • 1/2 Apa Itu Renstra SKPD• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. dadang-solihin.blogspot.com 63
    • 2/2 Apa Itu Renstra SKPD• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; 1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.• Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis. dadang-solihin.blogspot.com 64
    • Outline Renstra SKPD1. Pendahuluan;2. Gambaran pelayanan SKPD;3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Pasal 40 PP 8/2008 dadang-solihin.blogspot.com 65
    • Sistematika Penulisan Renstra SKPDBAB 1 PENDAHULUAN 3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa1.1 Latar Belakang Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI1.2 Maksud dan Tujuan SKPD1.3 Landasan Hukum 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan dalam Perencanaan Daerah efektif)1.5 Sistematika Penulisan BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DANBAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KEBIJAKAN2.1 Struktur Organisasi 4.1 Visi SKPD2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 4.2 Misi SKPD2.3 TUPOKSI 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain Measurable, Achievable, Results Oriented, yang perlu) Time Bound) 4.4 StrategiBAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 4.5 Kebijakan3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian BAB 5 PROGRAM terhadap Standar Pelayanan Minimal) 5.1 Program SKPD3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 5.2 Program Lintas SKPD3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal 5.3 Program Lintas Kewilayahan3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber dihadapi masa kini Pendanaan BAB 6 PENUTUP dadang-solihin.blogspot.com 66
    • Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD (1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Renstra SKPD Bappeda menyusun (2) Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD RPJMD (3) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD e) Program SKPD (5) Bappeda menyusun Penetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMD a) Visi, Misi Kepala Daerah (7) b) Strategi Pembangunan Daerah (6) c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan e) Program SKPD Rancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 67
    • Step by Step Penyusunan Renstra SKPD 3 5 1 Penyusunan Penyusunan Rancangan RancanganPersiapan Awal Renstra Akhir RPJMD/ SKPD Renstra SKPD Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Musrenbangda Rancangan Perda tentang Jangka Awal RPJMD RPJMD Menengah 2 4 6 dadang-solihin.blogspot.com 68
    • 1 Tahap Persiapan1. Orientasi Perencanaan Daerah2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih5. Orientasi Renstra SKPD6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD8. Identifikasi Stakeholder9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD12. Surat Perintah KDH kepada SKPD & surat permintaan kepada Lembaga/NGS agar berkontribusi dalam proses RPJMD13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 69
    • 2 Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan3. Kajian terhadap RPJPD4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih5. Analisis keuangan daerah6. Kajian RTRW-D7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD10. FGDs untuk setiap Topik11. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 70
    • 3 Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD2. Penyusunan profil pelayanan SKPD & prediksi jangka menengah3. Tupoksi SKPD4. Perumusan Visi dan Misi SKPD5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)9. Pembahasan Forum SKPD10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD dadang-solihin.blogspot.com 71
    • Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka4 Menengah• Musrenbang RPJMD• Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD5 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/ Renstra SKPD• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah• Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD dadang-solihin.blogspot.com 72
    • 6 Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD• Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda Provinsi• Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi• Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD• Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD• Penetapan Ranperda menjadi Perda• Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan• Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan dadang-solihin.blogspot.com 73
    • 1/3 Evaluasi Kualitas Renstra SKPD1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan . SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian . pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.3. Ada kajian perspektif masa depan SKPD: .  mengantisipasi perubahan-perubahan,  kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD,  merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD kepada masyarakat lebih efisien dan efektif. dadang-solihin.blogspot.com 74
    • Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 2/34. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan . pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat.5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan . agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, . dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. dadang-solihin.blogspot.com 75
    • Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 3/37. Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada . prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan pelayanan SKPD.8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam . pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD.9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah . dengan kendala fiskal SKPD.10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan . daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan.11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam . keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra SKPD dadang-solihin.blogspot.com 76
    • dadang-solihin.blogspot.com 77
    • Reformasi Sistem Penganggaran 1/2 PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARUVisi: Visi: Melaksanakan rencana  Melaksanakan program kerja pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih berdasarkan GBHNMisi: Misi: Penyelenggaraan pemerintahan  Pelaksanaan kerangka regulasi, umum dan pembangunan kerangka investasi, dan Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D rutin dan pengeluaran  Anggaran disusun berdasarkan pembangunan RKP/D dengan mempertimbang- kan kemampuan keuangan negara dadang-solihin.blogspot.com 78
    • 2/2Reformasi Sistem Penganggaran Paradigma Lama Paradigma Baru Penganggaran dengan Pendekatan:Penganggaran Berbasis: 1. Penganggaran Berbasis1. Pengeluaran Rutin Kinerja2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran Pembangunan Jangka Menengah 3. Anggaran Terpadu dadang-solihin.blogspot.com 79
    • Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); 2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam Tujuan penganggaran (operational efficiency); 3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).Landasan 1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (outputKonseptual and outcome oriented); 2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the managerKonseptual manages); 3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function). dadang-solihin.blogspot.com 80
    • Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency) 2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning) Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option) 4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline) 5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget Konseptual 2. Mempunyai baseline (angka dasar) Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar Konseptual 4. Penetapan Parameter 5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives) dadang-solihin.blogspot.com 81
    • Penganggaran Secara Terpadu• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional. dadang-solihin.blogspot.com 82
    • dadang-solihin.blogspot.com 83
    • Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia dadang-solihin.blogspot.com 84
    • Misi RB Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-1 undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur,2 pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.34 Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien. dadang-solihin.blogspot.com 85
    • Tujuan RB1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.2. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/ program3. Meningkatkan efisiensi (biaya & waktu) dalam pelaksanaan tugas organisasi4. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat pemerintahan5. Menjadikan negara yang memiliki most improved bureucracy6. Menjadikan birokrasi yang antisipatif, proaktif dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan perubahan lingkungan strategis. dadang-solihin.blogspot.com 86
    • Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PEDOMAN TUJUAN PERMENPAN NO.1 PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN Membantu K/L dalam menyusun Dokumen Usulan 7 Tahun 2011 USULAN REFORMASI BIROKRASI K/L Reformasi Birokrasi, dan membantu UPRBN dalam mengelola usulan K/L2 PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN Memberikan panduan bagi UPRBN dalam menilai 8 Tahun 2011 USULAN DAN ROAD MAP Dokumen Usulan dan Roadmap Reformasi Birokrasi PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L3 PEDOMAN PENYUSUNAN Memberikan kesamaan pemahaman mengenai 9 Tahun 2011 ROADMAP REFORMASI BIROKRASI roadmap reformasi birokrasi dan panduan teknis K/L DAN PEMDA langkah-langkah penyusunan roadmap4 PEDOMAN PELAKSANAAN QUICK Membantu K/L dan Pemda dalam memahami , 10 Tahun 2011 WINS merencana-kan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen perubahan.5 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM Memberikan rujukan yang sama dalam penggunaan 11 Tahun 2011 MANAJEMEN PERUBAHAN kriteria dan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi.6 PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA Memberikan acuan bagi K/L dan Pemda untuk 12 Tahun 2011 (BUSINESS PROCESS) membangun dan menata tatalaksana (business process)7 KRITERIA DAN UKURAN Memberikan panduan kepada K/L dan Pemda dalam 13 Tahun 2011 KEBERHASILAN REFORMASI menentukan, melaksanakan, memantau dan BIROKRASI mengevaluasi pelaksanaan quick wins8 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM Memberikan panduan bagi UPRBN dalam pelaksanaan 14 Tahun 2011 MANAJEMEN PENGETAHUAN forum knowledge management dan membantu K/L dan (KNOWLEDGE MANAGEMENT) Pemda dalam memahami manajemen pengetahuan (knowledge management)9 MEKANISME PERSETUJUAN Memberikan panduan mekanisme dan koordinasi 15 Tahun 2011 PELAKSANAAN REFORMASI persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan BIROKRASI DAN TUNJANGAN tunjangan kinerja KINERJA BAGI 87 KEMENTERIAN/LEMBAGA dadang-solihin.blogspot.com
    • Area RBNo Area Hasil yang Diharapkan1 Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran2 Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance3 Peraturan Per-UU-an Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif4 SDM Aparatur SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera5 Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme6 Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi7 Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat8 Mind set dan Culture Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi set Aparatur dadang-solihin.blogspot.com 88
    • Program RBNo Program Target1 Manajemen • Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L dan Perubahan Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi; • Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L dan Pemda; • Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.2 Penataan • Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan Peraturan- perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda; perundangan • Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang- undangan K/L dan Pemda.3 Penataan dan • Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Penguatan K/L dan Pemda; Organisasi • Meningkatnya kapasitas K/L dan Pemda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dadang-solihin.blogspot.com 89
    • Program RBNo Program Target4 Penataan • meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses Tatalaksana penyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda; • Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di K/L danPemda; • meningkatnya kinerja di K/L dan Pemda. .5 Penataan Sistem • Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing- Manajemen SDM masing K/L dan Pemda; Aparatur • Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda.6 Penguatan • meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pengawasan negara oleh masing-masing K/L dan Pemda; • Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing K/L dan Pemda; • Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing K/L dan Pemda; • Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing- masing K/L dan Pemda. dadang-solihin.blogspot.com 90
    • Program RBNo Program Target7 Penguatan • Meningkatnya kinerja K/L dan Pemda; Akuntabilitas • Meningkatnya akuntabilitas K/L dan Pemda Kinerja8 Peningkatan • Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kualitas (lebihcepat,lebihmurah,lebihaman,danlebihmudahdijangkau) Pelayanan Publik pada K/L dan Pemda; • Meningkatnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada K/L dan Pemda; • Meningkatnya indeks kualitas pelayanan publik untuk masing- masing K/L dan Pemda.9 Monev • Terlaksananya monev yang efektif untuk mendukung tecapainya sasaran RB K/L.10 Quick Wins • Terlaksananya program unggulan yang dapat meraih apresiasi dari stakeholders dengan cepat dan dapat mendorong kinerja pelaksanaan RB K/L/Pemda. dadang-solihin.blogspot.com 91
    • Apa itu Quick Wins?• Quick Wins adalah program unggulan untuk meraih simpati publik dengan cepat, dengan persyaratan: 1. Merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan 2. Merupakan pelaksanaan program RB seperti yang tercantum di dalam Grand Design RB 3. Memberikan dampak yang signifikan dan merupakan ekspektasi stakeholder utama 4. Kegiatan QW di dalam kendali instansi yang bersangkutan sehingga dapat dijamin penyelesaiannya dalam dalam waktu maksimal 1 tahun sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat (stakeholders utama). dadang-solihin.blogspot.com 92
    • dadang-solihin.blogspot.com 93
    • Pengadaan dalam Pelaksanaan APBN/APBD dadang-solihin.blogspot.com 94
    • PERPRES NO 54 TAHUN 2010 TATA NILAI (PRINSIP DAN  KEBUTUHAN KEGIATAN  PROSEDUR) BARANG DAN JASA  PENGADAAN PARA PIHAK PEMERINTAH PENGGUNAAN  PRODUK DALAM  MELALUI NEGERI SWAKELOLA USAHA KECIL BAGAIMANA CARA  PELELANGAN  DIPERLUKAN  RENCANA UMUM  INTERNATIONAL PENGADAANNYA  PENGADAANKEGIATAN PENGADAAN  (HOW) PINJAMAN/ HIBAH LN KEIKUTSERTAAN  USAHA ASING PERATURAN  MELALUI  PENYEDIA  KONSEP RAMAH  PERUNDANGAN  LINGKUNGAN YANG TERKAIT BARANG / JASA PENGADAAN SECARA  ELEKTRONIK dadang-solihin.blogspot.com 95
    • Dasar Pelaporan dan Penyerahan Hukum Barang dan Jasa Prinsip dan Kebijakan Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak Etika Pengumuman , sanggah, dan Penetapan Pemenang Evaluasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi (u/ Pasca) Green  Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran Procurement Penjelasan Lelang Sumber Dana  Sistem Pengumaman PHLN Penyampaian Undangan/ Pascakualifikasi e‐Procurment Pengumuman daftar penyedia yang lulus prakualifikasi Evaluasi Dok Kualifikasi untuk menghasilkan shortlistSwakelola Pengumuman dan pemasukan dok kualifikasi Persiapan : 1. Perencanaan Umum (Identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Pemaketan, cara pengadaan,  organisasi, KAK) 2. Perencanaan Teknis (menyusun Spesifikasi teknis ,  HPS, dan rancangan kontrak) 3. Perencanaan Pemilihan (Pengkajian ulang paket dan jadwal, pemilihan sistem pengadaan,  penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pelelangan, Penyusunan  96 Dok.Pengadaan) 
    • PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHKegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/SatuanKerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dariperencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperolehBarang/Jasa PEJABAT PEMBUAT KOMITMENPejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa UNIT LAYANAN PENGADAANUnit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaanBarang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri, ataumelekat pada unit yang sudah ada. dadang-solihin.blogspot.com 97
    • • Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat BARANG diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.PEKERJAAN  • Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatanKONSTRUKSI wujud fisik lainnya. • Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistemJASA LAINNYA tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang. JASA  • Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yangKONSULTANSI mengutamakan adanya olah pikir (brainware). dadang-solihin.blogspot.com 98
    • Efisien Akuntabel Efektif Adil/Tidak TransparanDiskriminatif Bersaing Terbuka dadang-solihin.blogspot.com 99
    • Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sebagian atau seluruhnya bersumberK/L/D/I dari APBN/APBD (termasuk PHLN)Pengadaan Barang/Jasa untuk Sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD  (termasuk PHLN)Investasi di lingkungan Bank Indonesia, BHMN, BUMN/BUMD– Dana APBN/D termasuk yang bersumber dari pinjaman atau hibah dalam Negeri yang diterima Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.– Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri (PHLN) harus mengikuti Perpres. Apabila ada perbedaan, pihak‐ pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yg akan dipergunakan;– Peraturan‐peraturan lain di bawahnya, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. dadang-solihin.blogspot.com 100
    • dadang-solihin.blogspot.com 101
    • dadang-solihin.blogspot.com 102
    • Kedudukan Monev dalam PerencanaanPerencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 103
    • Definisi Monitoring • Monitoring secara umum dapat diartikan sebagai fungsi manajemen yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung mencakup aspek-aspek antara lain: – Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarannya (fokus pada input, proses dan output) – Pelaporan tentang kemajuan – Indentifikasi masalah-masalah pengelolaan dan pelaksanaan. dadang-solihin.blogspot.com 104
    • Definisi Evaluasi • Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. • Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan. (OECD, 2010) dadang-solihin.blogspot.com 105
    • Jenis Evaluasi menurut waktu pelaksanaanTahap Perencanaan (ex-ante): dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan untuk memilih dan menentukan:1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnyaTahap Pelaksanaan (on-going) Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan programTahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post) dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan untuk menilai:1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. dadang-solihin.blogspot.com 106
    • Mengapa Perlu Monev• Review perkembangan/progress• Identifikasi masalah dalam perencanan dan/atau implementasi• Membuat penyesuaian yang dapat membuat “perbedaan”• Membantu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya• Memberikan berbagai kemungkinan solusi dalam menyelesaikan masalah• Memunculkan pertanyaan mengenai asumsi dan strategi• Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya• Memberikan informasi dan pengetahuan mendalam• Meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan pembangunan yang positif dadang-solihin.blogspot.com 107
    • Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:  Strategi Apakah yang dilakukan sudah benar?  Operasi Apakah cara yang ditempuh sudah benar?  Pembelajaran Apakah ada cara yang lebih baik? dadang-solihin.blogspot.com 108
    • Perbedaan Monitoring dan Evaluasi Aspek Monitoring EvaluasiTujuan Menilai kemajuan dalam Memberikan gambaran pada suatu pelaksanaan program yang waktu tertentu mengenai suatu sedang berjalan programFokus • Akuntabilitas penyampaian • Akuntablitas penggunaan sumber input program daya • Dasar untuk aksi perbaikan • Pembelajaran tentang hal-hal yang • Penilaian keberlanjutan dapat dilakukan lebih baik di masa program yang akan datangCakupan • Apakah pelaksanaan sesuai • Relevansi dengan rencana? • Keberhasilan • Apakah terdapat • Efektifitas biaya penyimpangan? • Pembelajaran • Apakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan?Waktu Dilaksanakan terus menerus atau Umumnya dilaksanakan padaPelaksanaan secara berkala selama pertengahan atau akhir program pelaksanaan program dadang-solihin.blogspot.com 109
    • Fokus Monev• monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pembelajaran dari apa yang telah dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan, dengan memfokuskan pada: – Efisiensi menggambarkan bahwa pemanfaatan input telah sesuai dengan output yang dihasilkan – Efektifitas ada ukuran apakah suatu kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan – Impact menggambarkan apakah yang telah dilakukan memberikan perbedaan terhadap masalah yang ingin diselesaikan dadang-solihin.blogspot.com 110
    • Tujuan Monitoring1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan,5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan. dadang-solihin.blogspot.com 111
    • Tujuan Evaluasi• Tujuan etis. Memberikan laporan pada pemimpin politik (kepala daerah) dan masyarakat tentang bagaimana sebuah kebijakan diterapkan dan hasil yang dicapai. Tujuan ini menggabungkan tujuan untuk pertanggungjawaban yang lebih baik, informatif, etika politik dan penegakkan demokrasi.• Tujuan manajerial. Mencapai pembagian keuangan dan sumber daya manusia yang lebih rasional diantara tindakan yang berbeda dan meningkatkan manajemen layanan publik.• Tujuan keputusan. Membuka jalan terhadap pembuatan keputusan untuk pelanjutan, penghentian atau perubahan sebuah kebijakan.• Tujuan pendidikan dan motivasi. Mendidik dan memotivasi pelaksana umum dan mitra kerja melalui pemahaman terhadap proses dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh mereka sendiri. dadang-solihin.blogspot.com 112
    • 1/2 Jenis Evaluasi1. Evaluasi Formatif – Evaluasi yang fokus pada kinerja yang lebih baik (kebijakan, program atau kegiatan). – Dapat dilaksanakan untuk alasan lain misalnya pemenuhan kelengkapan sarana dan prasana, keperluan pembentukan hukum dan kebijakan, atau evaluasi kegiatan sebagai bagian dari pelaksanaan evaluasi yang lebih lengkap.2. Evaluasi Sumatif – Evaluasi yang fokuskan pada hasil (akibat). – Evaluasi sumatif ditujukan untuk memberikan informasi tentang kegunaan sebuah program. dadang-solihin.blogspot.com 113
    • 2/2 Jenis Evaluasi3. Evaluasi Prospektif. – Evaluasi prospektif fokus pada pertanyaan: • Apakah kebijakan, program, atau kegiatan tertentu harus evaluasi? • Apakah hasil yang akan diperoleh sesuai dengan upaya atau sumberdaya yang digunakan? – Evaluasi prospektif merupakan sintesis dari informasi hasil monitoring (monitoring) dan penilaian dari studi awal untuk menilai kemungkinan hasil terhadap suatu kebijakan, program atau kegiatan yang baru diusulkan. dadang-solihin.blogspot.com 114
    • Jenis Evaluasi menurut tujuan• Evaluasi proses: Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery).• Evaluasi biaya-manfaat: Mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif penggunaan sumberdaya & manfaat dari program.• Evaluasi dampak: Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yg diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat, & kelembagaan. dadang-solihin.blogspot.com 115
    • Tipe Evaluator1. Evaluator Internal – Mengetahui lebih banyak tentang sejarah, organisasi, budaya, problem, keberhasilan dan sebagainya. – Menyatu dengan obyek yang dievaluasi.2. Evaluator Eksternal – Punya kredibilitas yang lebih tinggi dan keahlian yang lebih spesifik. – Tidak terikat dengan keputusan-keputusan administratif dan keuangan.3. Evaluator Partisipatif – Wakil dari pemerintah dan stakeholderss (termasuk penerima manfaat) bekerjasama dalam merancang dan melaksanakan evaluasi. – Metode partisipatif memungkinkan digunakan dalam evaluasi internal dan eksternal. dadang-solihin.blogspot.com 116
    • Evaluasi Internal dan External Kelebihan KekuranganEvaluasi • Evaluator cukup mengenal dengan • Objektifitas tim evaluasiInternal lingkungan yang dievaluasi terhadap hasil evaluasi • Beberapa responden lebih mudah mungkin dapat dipengaruhi digali informasinya oleh orang berbagai kepentingan dalam daripada orang luar • Tim evaluasi mungkin • Biaya lebih rendah dibanding kurang terlatih atau memiliki eksternal kemampuan dalam bidang evaluasiEvaluasi • Evaluasi dapat lebih objektif • Evaluasi eksternal dapatEksternal • Evaluator memiliki kemampuan dan memakan biaya yang besar keterampilan lebih dalam bidang • Evaluator eksternal evaluasi mungkin salah mengerti • Beberapa responden lebih mudah keinginan kita terhadap apa digali informasi oleh orang luar yang ingin dievaluasi • Menggunakan evaluator eksternal dapat memberikan kredibilitas lebih terhadap hasil temuan dadang-solihin.blogspot.com 117
    • 1/2 Tahapan Evaluasi1. Menetapkan apa yang akan dievaluasi – Identifikasi program/kegiatan/objek yang akan dievaluasi – Jelaskan uraian program/kegiatan/objek evaluasi – Tentukan fokus yang menjadi perhatian s.d informasinya2. Menyusun rencana evaluasi – Susun pertanyaan evaluasi – Tetapkan informasi diperlukan untuk pertanyaan – Tentukan kriteria evaluasi – Tentukan bagaimana, dimana, kapan, dari siapa informasi didapat – Identifikasi hambatan pelaksanaan evaluasi dadang-solihin.blogspot.com 118
    • 2/2 Tahapan Evaluasi3. Pengumpulan data – Identifikasi informasi – Pilih instrumen dalam mendapatkan informasi – Pilot test untuk menguji instrumen – Susun kembali instrumen sebagai perbaikan4. Analisis dan presentasi data – Susun metode analisis dan presentasi data – Buat kesimpulan analisis – Buat laporan hasil evaluasi – Presentasikan dan laporkan secara tertulis5. Pengambilan keputusan – Tentukan pilihan rekomendasi – Identifikasi area evaluasi dadang-solihin.blogspot.com 119
    • Perbedaan Pendekatan EvaluasiPendekatan Tujuan Utama Fokus Pertanyaan MetodologiGoal-based Menilai pencapaian • Apakah tujuan tercapai? Membandingkan baseline dan progres tujuan dan sasaran Efisienkah? data, menemukan cara-cara dalam • Apakah tujuan tersebut mengukur indikator sudah sesuai?Decision Memberikan • Apakah program • Menilai kisaran opsi yang terkaitmaking informasi efektif? dengan konteks proyek, input, • Perlukah dilanjutkan? proses dan hasil. • Bagaimana jika program • Membuat beberapa cara konsensus tsb dimodifikasi? pengambilan keputusanGoal-free Menilai • Apakah hasil • Determinasi independen akan keseluruhan efek keseluruhan dari kebutuhan dan ukuran dalam dari proyek baik proyek? menilai kelayakan proyek. yang diinginkan • Nilai-nilai apakah yang • Teknik kualitatif dan kuantitatif maupun yang tidak terdapat disana? dalam menemukan berbagai kemungkinan hasil.Expert Penggunaan Bagaimana ahli external Review kritis berdasarkanjudgement keahlian menilai proyek ini? pengalaman, survey informal dan wawasan mendalam yang subjektif dadang-solihin.blogspot.com 120
    • Kriteria Evaluasi Relevansi Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan Efektifitas Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan Efisiensi Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan. Dampak Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak Keberlanjutan Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi. dadang-solihin.blogspot.com 121
    • dadang-solihin.blogspot.com 122
    • Pengertian Indikator Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992). dadang-solihin.blogspot.com 123
    • Pengertian Kinerja Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). dadang-solihin.blogspot.com 124
    • Pengertian Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkanKEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran dadang-solihin.blogspot.com 125
    • Fungsi Indikator Kinerja • Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan • Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders • Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan dadang-solihin.blogspot.com 126
    • Kedudukan Indikator Kinerja monitoring danPerencanaan Pelaksanaan Evaluasi Indikator Kinerja Kualitatif Kuantitatif Sasaran dan Tujuan dadang-solihin.blogspot.com 127
    • 1/3Kriteria Penyusunan Indikator Kinerja1. Relevant: indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi;2. Well-defined: definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan;3. Measurable: indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga. – Indikator Kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit – Contoh Indikator Kuantitas: jumlah penumpang internasional yang masuk melalui pelabuhan udara dan pelabuhan laut. dadang-solihin.blogspot.com 128
    • 2/3Kriteria Penyusunan Indikator Kinerja – Indikator Kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan) – Contoh Indikator Kualitas: Proporsi kedatangan penumpang internasional yang diproses melalui imigrasi dalam waktu 30 menit. – Indikator Harga mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja. – Contoh Indikator Harga: Biaya pemrosesan imigrasi per penumpang.4. Appropriate: indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja dadang-solihin.blogspot.com 129
    • 3/3Kriteria Penyusunan Indikator Kinerja5. Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja;6. Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator;7. Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. dadang-solihin.blogspot.com 130
    • Logic Model Theory Hasil pembangunan yang  Apa yang ingin  DAMPAK diperoleh dari  pencapaian  outcome diubah Manfaat yang diperoleh dalam  Apa yang ingin Metode Penyusunan jangka menengah untuk  OUTCOME beneficieries tertentu sebagai  dicapai hasil dari output Apa yang dihasilkan  Produk/barang/jasa akhir yang  OUTPUT (barang) atau  dihasilkan dilayani (jasa) Proses/kegiatan   menggunakan input   Apa yang  KEGIATAN menghasilkan output yang  dikerjakan diinginkan Metode Pelaksanaan Sumberdaya yang memberikan  Apa yang  INPUT kontribusi dalam  digunakan dalam  menghasilkan output bekerja dadang-solihin.blogspot.com Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007 131
    • Indikator Kinerja INPUT• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.• Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkanContoh:• Jumlah dana yang dibutuhkan• Tenaga yang terlibat• Peralatan yang digunakan• Jumlah bahan yang digunakan dadang-solihin.blogspot.com 132
    • Indikator Kinerja OUTPUT• Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.• Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.Contoh:• Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – Jumlah orang yang diimunisasi/ vaksinasi – Jumlah permohonan yang diselesaikan – Jumlah pelatihan/ peserta pelatihan – Jumlah jam latihan dalam sebulan• Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan – Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli – Jumlah komputer yang dibeli – Jumlah gedung/jembatan yg dibangun – meter panjang jalanyang dibangun/rehab dadang-solihin.blogspot.com 133
    • Indikator Kinerja OUTCOME• Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran.• Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai.• Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.• Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 134
    • Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome• Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan• Peningkatan langsung hal-hal yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa• Penurunan langsung hal-hal yang negatif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas dadang-solihin.blogspot.com 135
    • Indikator Kinerja IMPACT• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan.• Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang.• Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.Contoh:• Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu• Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian dadang-solihin.blogspot.com 136
    • dadang-solihin.blogspot.com 137