Teknik Pemberdayaan M asyarakat dalam Pembangunan Kota Drs. Dadang Solihin, MA Seminar Peningkatan Wawasan Aparatur Kotamadya Jakarta Utara Kelapa Gading, 27 Mei 2004

Kebutuhan M asyarakat Kebutuhan dasar : air bersih, kesehatan, pendidikan, lingkungan, keamanan, dsb. K ebutuhan pengembangan usaha : pertanian, perkebunan, perdagangan, industri dsb.

Kebutuhan dasar :

air bersih, kesehatan, pendidikan, lingkungan, keamanan, dsb.

K ebutuhan pengembangan usaha :

pertanian, perkebunan, perdagangan, industri dsb.

Perencanaan y ang Terpusat lebih efisien dilihat dari sudut pandang sistem penyuluhan yang seragam, terkadang memberikan hasil yang baik, tidak mengembangkan masyarakat untuk mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan ide-ide baru yang lebih sesuai dengan kondisi setempat , mengakibatkan ketergantungan , bubar setelah proyek berakhir.

lebih efisien dilihat dari sudut pandang sistem penyuluhan yang seragam,

terkadang memberikan hasil yang baik,

tidak mengembangkan masyarakat untuk mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan ide-ide baru yang lebih sesuai dengan kondisi setempat ,

mengakibatkan ketergantungan ,

bubar setelah proyek berakhir.

Pemberdayaan Masyarakat hasil yang lebih berkelanjutan akan dicapai jika masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri, masyarakat menganalisa masalah dan peluang yang ada serta mencari jalan ke luar sesuai sumberdaya yang mereka miliki. masyarakat sendiri yang membuat keputusan dan rencana, mengimplementasikan serta mengevaluasi keefektifan kegiatan yang dilakukan. pemerintah dan lembaga lain mempunyai peran sebatas mendukung dan memfasilitasi.

hasil yang lebih berkelanjutan akan dicapai jika masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri,

masyarakat menganalisa masalah dan peluang yang ada serta mencari jalan ke luar sesuai sumberdaya yang mereka miliki.

masyarakat sendiri yang membuat keputusan dan rencana, mengimplementasikan serta mengevaluasi keefektifan kegiatan yang dilakukan.

pemerintah dan lembaga lain mempunyai peran sebatas mendukung dan memfasilitasi.

Upaya Memberdayakan Masyarakat E nabling : m enciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang . E mpowering : m emperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat . Protecting : m encegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah .

E nabling : m enciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang .

E mpowering : m emperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat .

Protecting : m encegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah .

Good Governance T iga domain yang memiliki kesetaraan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat : Negara atau pemerintahan ( state ); Sektor swasta atau dunia usaha (private sector ); dan Masyarakat (society).

T iga domain yang memiliki kesetaraan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat :

Negara atau pemerintahan ( state );

Sektor swasta atau dunia usaha (private sector ); dan

Masyarakat (society).

10 pilar Good Governance Partisipasi Penegakan Hukum Transparansi Kesetaraan Daya Tanggap Wawasan ke Depan Akuntabilitas Pengawasan Efisiensi & Efektivitas Profesionalisme

Partisipasi

Penegakan Hukum

Transparansi

Kesetaraan

Daya Tanggap

Wawasan ke Depan

Akuntabilitas

Pengawasan

Efisiensi & Efektivitas

Profesionalisme

Transparansi “… terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan program-program pembangunan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai serta kemudahan dalam mendapatkannya… ”

“… terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan program-program pembangunan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai serta kemudahan dalam mendapatkannya… ”

Partisipasi “… hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian sehingga masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat ( beneficiaries ) atau objek belaka, melainkan sebagai agen pembangunan (subyek)… ”

“… hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian sehingga masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat ( beneficiaries ) atau objek belaka, melainkan sebagai agen pembangunan (subyek)… ”

Akuntabilitas “… pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki …”

“… pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki …”

Memfasilitasi Masyarakat a gar Mampu : menganalisis situasi perikehidupan dan masalah-masalahnya, mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang mereka miliki, mengembangkan usahanya dengan segala kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki sendiri, mengembangkan sistem untuk mengakses sumberdaya yang diperlukan.

menganalisis situasi perikehidupan dan masalah-masalahnya,

mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang mereka miliki,

mengembangkan usahanya dengan segala kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki sendiri,

mengembangkan sistem untuk mengakses sumberdaya yang diperlukan.

Dasar-dasar Pemberdayaan Masyarakat mengutamakan masyarakat, khususnya kaum miskin, buta huruf dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerja sama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya lokal secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, meningkatkan tingkat keberlanjutan.

mengutamakan masyarakat, khususnya kaum miskin, buta huruf dan kelompok terpinggirkan,

menciptakan hubungan kerja sama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan,

memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya lokal secara keberlanjutan,

mengurangi ketergantungan,

membagi kekuasaan dan tanggung jawab,

meningkatkan tingkat keberlanjutan.

Manfaat yang Diharapkan peningkatan kesejahteraan jangka waktu panjang yang berkelanjutan, peningkatan penghasilan dan perbaikan penghidupan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan penggunaan sumber daya daerah yang tersedia secara efektif dan efisien, program pengembangan dan pemberian pelayanan yang lebih efektif, efisien dan terfokus, proses pengembangan yang lebih demokratis.

peningkatan kesejahteraan jangka waktu panjang yang berkelanjutan,

peningkatan penghasilan dan perbaikan penghidupan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,

peningkatan penggunaan sumber daya daerah yang tersedia secara efektif dan efisien,

program pengembangan dan pemberian pelayanan yang lebih efektif, efisien dan terfokus,

proses pengembangan yang lebih demokratis.

Berbagai Hambatan Kurangnya pemahaman atau komitmen yang sungguh-sungguh Hambatan perilaku Hambatan Kebijakan Keuangan Jangka waktu yang dibutuhkan bagi perubahan di tingkat yang lebih tinggi Diversifikasi budaya, ekonomi, geografis, suku bangsa Struktur, Fungsi dan Perilaku Pelayanan Umum Kurangnya Data Monitoring dan Evaluasi yang bermutu Indikator yang tidak tepat Sistem administrasi yang terlalu birokratis Kurangnya koordinasi program/proyek pada tingkat internal atau antar sektor

Kurangnya pemahaman atau komitmen yang sungguh-sungguh

Hambatan perilaku

Hambatan Kebijakan Keuangan

Jangka waktu yang dibutuhkan bagi perubahan di tingkat yang lebih tinggi

Diversifikasi budaya, ekonomi, geografis, suku bangsa

Struktur, Fungsi dan Perilaku Pelayanan Umum

Kurangnya Data Monitoring dan Evaluasi yang bermutu

Indikator yang tidak tepat

Sistem administrasi yang terlalu birokratis

Kurangnya koordinasi program/proyek pada tingkat internal atau antar sektor

Langkah p ada tahap kebijakan Sosialisasi konsep Pemberdayaan Masyarakat di tingkat internal; Meningkatkan pengertian dan pemahaman melalui kunjungan lapangan, membaca, diskusi dan pelatihan; Meyakinkan para pejabat senior; Menyediakan anggaran untuk sosialisasi, pelatihan, petunjuk dan panduan serta bahan-bahan informasi lainnya; Membentuk suatu tim untuk me-review kebijakan dan menyediakan dukungan kepada lembaga pelaksana; Menciptakan jalinan komunikasi yang baik di tingkat kebijakan, lembaga-lembaga pelaksana dan di tingkat lapangan.

Sosialisasi konsep Pemberdayaan Masyarakat di tingkat internal;

Meningkatkan pengertian dan pemahaman melalui kunjungan lapangan, membaca, diskusi dan pelatihan;

Meyakinkan para pejabat senior;

Menyediakan anggaran untuk sosialisasi, pelatihan, petunjuk dan panduan serta bahan-bahan informasi lainnya;

Membentuk suatu tim untuk me-review kebijakan dan menyediakan dukungan kepada lembaga pelaksana;

Menciptakan jalinan komunikasi yang baik di tingkat kebijakan, lembaga-lembaga pelaksana dan di tingkat lapangan.

Langkah p ada tahap pelaksana an Meningkatkan kesadaran dan mempromosikan kebijakan, Meningkatkan dukungan dan koordinasi , Meningkatkan kemampuan dan dukungan di antara lembaga-lembaga pelaksana

Meningkatkan kesadaran dan mempromosikan kebijakan,

Meningkatkan dukungan dan koordinasi ,

Meningkatkan kemampuan dan dukungan di antara lembaga-lembaga pelaksana

Pelatihan pelatihan formal yang mencakup keterampilan partisipatif untuk kegiatan lapangan, perencanaan, manajemen proyek dan manajemen kualitas. pelatihan informal sebagai tindak lanjut pelatihan sebelumnya dan dukungan untuk membantu mereka menggunakan pendekatan-pendekatan baru dalam kegiatan sehari-hari.

pelatihan formal yang mencakup keterampilan partisipatif untuk kegiatan lapangan, perencanaan, manajemen proyek dan manajemen kualitas.

pelatihan informal sebagai tindak lanjut pelatihan sebelumnya dan dukungan untuk membantu mereka menggunakan pendekatan-pendekatan baru dalam kegiatan sehari-hari.

Anggaran pada awal proses ini dibutuhkan investasi yang cukup besar untuk membiayai dan mendukung pelatihan staf, dan pengembangan kelembagaan untuk melengkapi lembaga pendukung dengan sikap dan keterampilan yang diperlukan. sumber dana akan lebih banyak dialokasikan untuk pelatihan dan dukungan untuk staf, ketimbang untuk membiayai kegiatan masyarakat.

pada awal proses ini dibutuhkan investasi yang cukup besar untuk membiayai dan mendukung pelatihan staf, dan pengembangan kelembagaan untuk melengkapi lembaga pendukung dengan sikap dan keterampilan yang diperlukan.

sumber dana akan lebih banyak dialokasikan untuk pelatihan dan dukungan untuk staf, ketimbang untuk membiayai kegiatan masyarakat.

Penutup mulai lah mencoba karena hasilnya sangat bernilai. d engan penguatan sumberdaya manusia yang ada, secara bertahap akan menghasilkan dampak yang berkelanjutan

mulai lah mencoba karena hasilnya sangat bernilai.

d engan penguatan sumberdaya manusia yang ada, secara bertahap akan menghasilkan dampak yang berkelanjutan

Terima Kasih

Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 Dadang Solihin’s Profile

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202