Your SlideShare is downloading. ×
0
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda

7,751

Published on

Bintek Lembaga Pendidikan Keuangan Daerah Indonesia DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Hotel Grand Cempaka-Jakarta, 26 September 2008

Bintek Lembaga Pendidikan Keuangan Daerah Indonesia DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Hotel Grand Cempaka-Jakarta, 26 September 2008

Published in: Education
2 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Kang Dadang ysh,
    Bagus sekali substansinya ... relevan sekali dengan kegiatan2 yang saya fasilitasi selama 12 tahun terakhir ... apakah saya bisa dikirimi slide ini sebagai bahan pembanding kegiatan2 saya ...

    Ibnu Taufan
    itaufan@gmail.com
    PNPM Mandiri
    APPMI-asosisasi pelaku pemberdayaan masyarakat indonesia
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Untuk download slides, silahkan klik http://www.docstoc.com/profile/DadangSolihin
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
7,751
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
6
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas Bintek Lembaga Pendidikan Keuangan Daerah Indonesia DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Hotel Grand Cempaka-Jakarta, 26 September 2008 BAPPENAS
  • 2.  
  • 3. Materi <ul><li>Tujuan Pembangunan </li></ul><ul><li>Wadah Perwakilan Rakyat </li></ul><ul><li>Orientasi Dasar Politik DPRD </li></ul><ul><li>Paradigma Governance </li></ul><ul><li>Pemberdayaan </li></ul><ul><li>Peranan Pemerintahan Daerah </li></ul><ul><li>Pendekatan Pembangunan Ekonomi Daerah </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 4. Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development) <ul><li>P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. </li></ul><ul><li>P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang . </li></ul><ul><li>P eningkatan kebebasan (f reedom/ democracy ) setiap orang. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 5. How? <ul><li>Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan </li></ul><ul><ul><li>antar daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>antar sub daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). </li></ul></ul><ul><li>Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. </li></ul><ul><li>Menciptakan atau menambah lapangan kerja. </li></ul><ul><li>Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. </li></ul><ul><li>Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 6. Wadah Perwakilan Rakyat www.dadangsolihin.com Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat B erbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu B erbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional <ul><li>M ana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat? </li></ul><ul><li>Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? </li></ul><ul><li>Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? </li></ul><ul><li>Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat? </li></ul>
  • 7. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan www.dadangsolihin.com Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Sumber : ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005) Pemda Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Produk-produk Fungsi DPRD Parpol Program partai dan janji kampanye LSM Kebijakan dan program khusus LSM Ormas Agenda lobi dan tekanan politik Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda KDH, Sekda, SKPD DPRD Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus Parpol Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai LSM Berbagai bentuk dan jenis LSM Ormas Berbagai bentuk dan jenis Ormas Lembaga Intermediary Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Lingkungan Lingkungan yang sehat dan lestari Arena Pembangunan Sosial Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Ekonomi Pertumbuhan dan pemerataan Kelembagaan Pembuatan keputusan partisipatif
  • 8. Kelompok M edian <ul><li>Mereka adalah para pemain politik di tingkat &apos;meso&apos; atau tengah yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan. </li></ul><ul><li>Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi. </li></ul><ul><li>Mereka dapat bergerak seperti &apos;bola liar&apos; karena mampu masuk dalam berbagai kalangan dengan mudah. </li></ul><ul><li>Mereka juga bisa menjadi &apos;penunggang bebas&apos; atau free rider terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan kepentingan mereka. </li></ul><ul><li>Pada umumnya, mereka muncul dari &apos;kelas menengah&apos; di lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 9. P endukung P emilu <ul><li>P ada umumnya m ereka mendapatkan akses pemanfaatan fasilitas publik dan sumberdaya pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. </li></ul><ul><li>Karena posisi yang berada di lapisan tengah, mereka dapat diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap kelompok median ini. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 10. Fungsi DPRD menurut UU <ul><li>Legislasi : kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. </li></ul><ul><li>Anggaran : kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD. </li></ul><ul><li>Pengawasan : kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. </li></ul><ul><li>Sumber : UU 32/2004 </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 11. Orientasi Dasar Politik DPRD <ul><li>A genda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga . </li></ul><ul><ul><li>Penanggulangan kemiskinan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  • 12. Orientasi Dasar Politik DPRD . . . <ul><li>Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. </li></ul><ul><ul><li>D engan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  • 13. Orientasi Dasar Politik DPRD . . . <ul><li>P emikiran yang selalu mencari upaya perbaikan . </li></ul><ul><ul><li>A nggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  • 14. Orientasi Dasar Politik DPRD . . . <ul><li>M embangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif . </li></ul><ul><ul><li>P ara anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  • 15. www.dadangsolihin.com Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance Government Governance <ul><li>Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, </li></ul><ul><li>Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. </li></ul><ul><li>Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. </li></ul>
  • 16. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance <ul><li>Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. </li></ul><ul><li>Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good . </li></ul>www.dadangsolihin.com Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
  • 17. Mengapa Pemberdayaan? <ul><li>K onsep P ertumbuhan </li></ul><ul><li>P embangunan dipandang sebagai proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya . </li></ul><ul><li>K onsep P emberdayaan M asyarakat </li></ul><ul><li>K onsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. </li></ul><ul><li>Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat &amp;quot; people-centered, participatory, empowering, and sustainable &amp;quot; (Chambers, 1995). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 18. U paya M emberdayakan M asyarakat <ul><li>E nabling </li></ul><ul><li>M enciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. </li></ul><ul><li>E mpowering </li></ul><ul><li>M emperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. </li></ul><ul><li>Protecting </li></ul><ul><li>M encegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah . </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 19. Strategi Utama Pemberdayaan Masyarakat <ul><li>Pemberdayaan Masyarakat ( Community Empowerment ) </li></ul><ul><li>Perluasan Kesempatan ( Promoting Opportunity ) </li></ul><ul><li>Pengembangan Perlindungan Sosial ( Enhancing Social Security ) </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 20. 1. Pemberdayaan masyarakat ( community empowerment ) <ul><li>Pembentukan iklim demokrasi dan partisipasi secara umum di tingkat nasional sampai desa, sampai menjadi nilai yang inheren pada setiap tindakan dalam program pemberdayaan masyarakat; demokrasi memungkinkan pelebaran makna permasalahan dari lapisan bawah kepada elite masyarakat; </li></ul><ul><li>Desentralisasi dan kemandirian dalam pengambilan keputusan agar masalah dan penyelesaiannya memiliki akar empiris yang kuat; hal ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya pemecahan masalah pembangunan; </li></ul><ul><li>Peningkatan kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam melayani kebutuhan penduduk miskin dan marjinal; </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 21. L anjutan… <ul><li>Keberlanjutan program atau proyek dengan memfasilitasi gerakan masyarakat dalam memelihara maupun meningkatkan hasil program dan proyek tersebut; </li></ul><ul><li>Penyediaan fasilitator untuk menggerakkan kehidupan kelompok dan masyarakat lokal, serta memberi pengetahuan manajerial; fasilitator juga berfungsi sebagai mediator untuk memungkinkan komunikasi yang setara dari penduduk miskin dan marjinal kepda pihak lainnya sehingga akses kepada penduduk miskin terbuka lebar; </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 22. 2. Perluasan kesempatan ( promoting opportunity ): <ul><li>Penyusunan kebijakan publik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya dialokasikan kepada lapisan miskin dan marjinal; </li></ul><ul><li>Pembangunan prasarana dan sarana fisik di bidang transportasi, komunikasi, perumahan, kesehatan, terutama untuk daerah-daerah tertinggal; pembangunan fisik diarahkan untuk meningkatkan dan mempercepat perolehan impak kepada perkembangan ekonomi wilayah; </li></ul><ul><li>Pemberian akses kepada lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga sosial, lembaga politik, lembaga budaya, terutama kepada keluarga miskin dan golongan perempuan; dengan demikian lapisan bawah dan kelompok marjinal memiliki modal untuk bersaing dalam kehidupan modern; </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 23. 3. Pengembangan perlindungan sosial ( enhancing social security ): <ul><li>Pemberian legalitas kepada properti penduduk miskin agar bisa digunakan sebagai modal kerja dan perolehan kredit mikro/kecil; </li></ul><ul><li>Pembentukan atau penguatan kelompok atau organisasi secara modern agar penduduk miskin dapat memanfaatkan akses ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi peningkatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat; </li></ul><ul><li>Pembangunan jaringan kerjasama antara individu, lembaga/ kelompok swadaya masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lembaga ekonomi; jaringan berguna untuk memperluas batas kemampuan individu atau kelompok, serta sebagai pertahanan dari krisis yang mungkin menghadang secara mendadak; </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 24. Peranan Pemerintahan Daerah <ul><li>M emahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat. </li></ul><ul><li>M embangun partisipasi rakyat. Artinya, berilah sebanyak‑banyaknya kepercayaan pada rakyat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri. </li></ul><ul><li>M enyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan rakyat membangun dengan kemandirian. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 25. L anjutan… <ul><li>M embuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan kesadaran ( awareness ) masyarakat, dan agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat. </li></ul><ul><li>M embuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri. </li></ul><ul><li>M enciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 26. Peranan LSM <ul><li>LSM dapat berperan sebagai : </li></ul><ul><ul><li>pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah), </li></ul></ul><ul><ul><li>dapat menjadi pembantu (konsultan) pemerintah, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam program pemerintah. </li></ul></ul><ul><li>LSM dapat pula mengembangkan programnya sendiri dan bersinergi dengan program pemerintah. </li></ul><ul><li>LSM diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Tentunya yang dimaksudkan di sini adalah LSM yang murni dan bukan kepanjangan tangan dari suatu kepentingan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 27. Peranan Koperasi <ul><li>Koperasi merupakan wadah ekonomi rakyat yang secara khusus dinyatakan dalam konstitusi sebagai bangun usaha yang paling sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia. </li></ul><ul><li>Koperasi dapat merupakan wahana yang efektif bagi upaya pemberdayaan masyarakat, dengan membangun manusia modern namun dengan dasar‑dasar kekeluargaan dan kegotong­royongan yang menjadi ciri demokrasi Indonesia. </li></ul><ul><li>Koperasi harus menjadi sasaran bagi pengembangan kelompok masyarakat yang sudah dapat melampaui tahap awal kerjasama dan kerja bersama dalam kelompok. </li></ul><ul><li>K elompok dan anggota­anggotanya harus benar‑benar dipersiapkan, agar bentuk koperasi dapat sungguh‑sungguh menunjang upaya meningkatkan kegiatan usaha para anggota yang dilakukan secara bersama. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 28. Peranan Pendamping <ul><li>Masyarakat pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendamping untuk membimbing dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. </li></ul><ul><li>Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator. </li></ul><ul><li>Lingkup pembinaan yang dilakukan para pendamping meliputi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni kualitas para anggota dan pengurus kelompok serta peningkatan kemampuan usaha anggota. Untuk maksud tersebut, pendamping perlu mengenal dan mengadakan komunikasi yang intensif dengan kelompok. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 29. L anjutan… <ul><li>Pendamping yang paling efektif adalah dari anggota masyarakat itu sendiri, yaitu anggota masyarakat yang telah lebih sejahtera dan telah berhasil dalam kehidupan dan kegiatan ekonominya. Selain itu, dapat pula direkrut sarjana‑sarjana untuk menjadi pendamping purna waktu. </li></ul><ul><li>Selain itu, pendamping dapat diambil dari petugas lapangan pada tingkat kecamatan dan desa dari berbagai departemen dan lembaga kemasyarakatan. </li></ul><ul><li>Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, pendamping harus siap bekerja setiap waktu, menghadiri pertemuan kelompok, mengorganisasikan program latihan, serta membantu kelompok dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 30. Penyempurnaan Mekanisme Pembangunan <ul><li>D ilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. </li></ul><ul><li>P enajaman sasaran pembangunan dengan pengertian bahwa investasi pemerintah melalui bantuan dana, prasarana dan sarana benar‑benar mencapai kelompok sasaran yang paling memerlukan sehingga meningkatkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. </li></ul><ul><li>K elancaran dan kecepatan dalam penyaluran dana serta pembangunan prasarana dan sarana sehingga dapat segera digunakan sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tepat jumlah dan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang disediakan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 31. L anjutan… <ul><li>M embangun kesiapan masyarakat dalam menerima dan mendayagunakan dana, prasarana, dan sarana. </li></ul><ul><li>M asyarakat harus diberi kepercayaan untuk memilih kegiatan usahanya dan diberi bimbingan berupa pendampingan supaya berhasil. </li></ul><ul><li>K emampuan masyarakat bersama aparat untuk meningkatkan nilai tambah dari investasi tersebut dan menciptakan akumulasi modal. </li></ul><ul><li>K elengkapan pencatatan sebagai dasar pengendalian dan penyusunan informasi dasar yang lengkap, operasional dan bermanfaat bagi evaluasi dan penyempurnaan program yang akan datang. </li></ul><ul><li>K oordinasi untuk menyatukan berbagai upaya agar menghasilkan sinergi serta untuk menghindari tumpang tindih sehingga dapat dijamin efisiensi dalam upaya mencapai hasil yang optimal. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 32. Peran Pemda dalam Pengembangan Perekonomian Daerah <ul><li>Pasal 176 UU 32/2004 : </li></ul><ul><li>Kerangka regulasi </li></ul><ul><ul><li>“ Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan” </li></ul></ul><ul><li>Kerangka Investasi </li></ul><ul><ul><li>“ Yang dimaksud insentif dan/atau kemudahan dalam ayat ini adalah pemberian dari Pemerintah Daerah antara lain dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana, dana stimulan, pemberian modal usaha, pemberian bantuan teknis, keringanan biaya dan percepatan pemberian ijin ” </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  • 33. Sistem Pasar www.dadangsolihin.com Permintaan Penawaran INTI Penegakan Hukum Infrastruktur Koordinasi R &amp; D FUNGSI PENDUKUNG (supporting functions) Kapasitas &amp; Keahlian Jasa terkait Regulasi Hukum Standard Norma &amp; Adat Pelaku Pasar Pemerintah Swasta Jejaring Informal Organisasi Bisnis ATURAN (rules of the game) Informasi &amp; Komunikasi
  • 34. SWOT Pemda www.dadangsolihin.com Strengths ( Kekuatan ) Weaknesses ( Kelemahan ) <ul><li>SDA </li></ul><ul><li>Budaya </li></ul><ul><li>Tenaga kerja </li></ul><ul><li>Lokasi </li></ul><ul><li>Terbatasnya kapasitas pengelolaan pembangunan daerah (regional development management) </li></ul><ul><li>Terbatasnya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi </li></ul><ul><li>Terbatasnya kemampuan wirausaha </li></ul><ul><li>Belum terbentuk iklim dunia usaha yang kondusif </li></ul>Opportunities ( Peluang ) Threats ( Ancaman ) <ul><li>Otonomi yg lebih luas kepada pemerintah daerah </li></ul><ul><li>Perdagangan bebas dan globalisasi </li></ul><ul><li>Kompetisi internasional </li></ul><ul><li>Non economic barriers di dalam perdagangan internasional </li></ul>
  • 35. Pohon Masalah Pengembangan Ekonomi Daerah Di Indonesia www.dadangsolihin.com Kapasitas yang Terbatas Daya Saing yang Rendah Kurangnya Dukungan dari Stakeholder <ul><li>Limited human and social capital </li></ul><ul><li>Less budget support </li></ul><ul><li>Rapid changes </li></ul><ul><li>Bad accessibility </li></ul><ul><li>limited regional promotion </li></ul><ul><li>lack of good quality of product </li></ul><ul><li>limited inter regional coordination/ coops </li></ul><ul><li>limited improvement of local business climate </li></ul>Peluang: Otonomi Regional  pelimpahan urusan wajib dan pilihan yang menjadi wewenang daerah, proses desentralisasi terus berlangsung <ul><li>Lack of support facilities </li></ul><ul><li>Unclear strategy </li></ul><ul><li>Asymmetric information </li></ul>
  • 36. Pendekatan Pembangunan Ekonomi Daerah <ul><li>Bottom up approach </li></ul><ul><li>Kondisi di lapangan membutuhkan penanganan yang bersifat spesifik dan unik yang belum tentu bersifat sama dengan daerah lain. Karena itu pendekatan dari bawah dirasakan lebih tepat karena lebih bisa mengakomodasi keadaan di lapangan. </li></ul><ul><li>Kerjasama antar daerah </li></ul><ul><li>Kegiatan ekonomi lokal seringkali bersifat lintas batas administrasi baik dari segi produksi, distribusi, maupun pemasaran. Oleh karenanya kerjasama antar daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi lokal menjadi penting karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi lokal. </li></ul><ul><li>Fokus kepada pengembangan UKM </li></ul><ul><li>Perekonomian lokal dan nasional sebenarnya didominasi oleh usaha berskala kecil dan menengah terutama di dalam hal penyerapan tenaga kerja. Kebijakan yang berpihak kepada pengembangan UKM akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pada akhirnya mengurangi pengangguran dan kemiskinan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 37. Contoh: Dukungan terhadap UMKM <ul><li>Pasokan bahan baku rotan yang berkesinambungan bagi industri meubel </li></ul><ul><li>Penyediaan fasilitas pengendali mutu oleh PEMDA pada industri susu  peningkatan kualitas susu </li></ul><ul><li>Peningkatan akses kredit bagi UKM pada sektor meubel di Solo </li></ul><ul><li>Peningkatan kemampuan kewirausahaan bagi kelompok sasaran </li></ul><ul><li>Innovasi produk pada industri meubel di Solo Raya </li></ul><ul><li>Pembinaan UMKM melalui kerjasama swasta dan pemerintah </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 38. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif <ul><li>Terciptanya komitmen PEMDA untuk memperbaiki iklim usaha </li></ul><ul><li>Perbaikan PERDA yang menghambat dunia usaha </li></ul><ul><li>Transparansi informasi guna pengambilan keputusan bagi pemerintah dan swasta </li></ul><ul><li>Tergeraknya inisiatif swasta untuk secara bersama-sama memperbaiki iklim usaha </li></ul><ul><li>Terciptanya koordinasi yang lebih baik antar instansi dalam menghasilkan PERDA </li></ul><ul><li>Keterlibatan sektor swasta dalam pembuatan kebijakan melalui forum stakeholder </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 39. Kerjasama antar daerah dan pemasaran wilayah <ul><li>Terciptanya kesepakatan bersama antar daerah untuk bekerjasama di segala bidang </li></ul><ul><li>Pendirian lembaga pemasaran wilayah  PT Solo Raya Promosi </li></ul><ul><li>Terbangunnya identitas wilayah “Solo the Spirit of Java” </li></ul><ul><li>Keterlibatan pemerintah dan swasta dalam membangun wilayah ekonomi </li></ul>www.dadangsolihin.com
  • 40. TERIMA KASIH www.dadangsolihin.com
  • 41. www.dadangsolihin.com <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile

×