Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan DPRD Sesuai UU25/2004
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan DPRD Sesuai UU25/2004

  • 29,488 views
Uploaded on

Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

More in: Technology , Business
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • sangat membantu tuk tambahan referency
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Pa dadang terima kasih banyak. Saya sangat suka dengan materinya.Sukses
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Bagaimana cara untuk mengcopy slideshow ke file saya ?
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • ass.w.w pa dadang, abdi nia tea peryogi oge materi sistem,proses, mekanisme, dan dokumen perencanaan pengaanggaran pemerintah dan DPRD. Buat tesis pa...nuhun. nia_kurniasari92@yahoo.com
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
29,488
On Slideshare
29,257
From Embeds
231
Number of Embeds
7

Actions

Shares
Downloads
319
Comments
4
Likes
9

Embeds 231

http://bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id 86
http://bwfitri.wordpress.com 45
http://www.slideshare.net 43
http://generalnews85.blogspot.com 40
http://keyzduagenep.blogspot.com 10
http://web.archive.org 6
http://static.slideshare.net 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Drs. H. Dadang Solihin, MA In House Training Anggota Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Sukabumi Selabintana, 25 April 2006 Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan DPRD Sesuai UU25/2004
  • 2. Materi In House Training
    • Tujuan Pembangunan Daerah (Generik)
    • Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?
    • T ujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
    • Proses Perencanaan
    • Tahapan Perencanaan
    • Empat Langkah Penyusunan Rencana
    • Musrenbang
    • Ruang Lingkup Perencanaan
    • Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
    • RPJP 2005–2025
  • 3. Materi In House Training...
    • Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
    • RPJM 2004–2009 (Perpres 7/2005)
    • Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD
    • Alur Perencanaan dan Penganggaran
    • Penyusunan dan Penetapan PJP
    • Penyusunan dan Penetapan RPJM/D
    • Penyusunan dan Penetapan RKP/D
    • Perencanaan – Apa Yang Baru?
    • Pasal 34 UU 17/2003
    • Pengendalian dan Evaluasi
  • 4. Tujuan Pembangunan Daerah
    • Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
    • Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
    • Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
    • Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
    • Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
  • 5. Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?
    • satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
    • untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
    • yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat
    • di tingkat Pusat dan Daerah.
  • 6. T ujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
    • mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
    • menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
    • menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
    • mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
    • menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
  • 7. Proses Perencanaan
    • Pendekatan politik : pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM
    • Proses Teknokratik : dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu
    • Partisipatif : dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang
    • Proses top-down dan bottom-up : dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan
  • 8. Tahapan Perencanaan
    • Penyusunan Rencana
      • Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
      • Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD
      • Musyawarah Perencanaan Pembangunan
      • Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
    • Penetapan Rencana
      • RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
      • RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
      • RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
    • Pengendalian Pelaksanaan Rencana
    • Evaluasi Kinerja
  • 9.
    • Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
    • Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.
    • Pelibatan masyarakat ( stakeholders ) dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
    • Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
    Empat Langkah Penyusunan Rencana
  • 10. Musrenbang
    • Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten dan Kota.
    • Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret.
    • Musrenbang Pusat (Musrenbangpus) dilaksanakan pada akhir bulan Maret.
    • Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada bulan April.
    • Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April.
  • 11. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) Penetapan Dokumen Penetapan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM_Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) UU (Ps. 13 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL ( Ps. 21 Ayat 3) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) DAERAH NASIONAL
  • 12. Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) DAERAH NASIONAL Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat: Penjabaran Tujuan Nasional ke dalam:
    • Visi
    • Misi
    • Arah Pembangunan Daerah
    • Visi
    • Misi
    • Arah Pembangunan Nasional
  • 13. RPJP 2005–2025 (RUU)
    • Bab I Pendahuluan
    • Bab II Kondisi Umum
    • Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025
    • Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025
    • Bab V Penutup
  • 14. Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM ) RPJM DAERAH RPJM NASIONAL
    • Strategi Pembangunan Daerah
    • Strategi Pembangunan Nasional
    • Kebijakan Umum
    • Kebijakan Umum
    Isi: Isi:
    • Arah Kebijakan Keuangan Daerah
    • Kerangka Ekonomi Makro
    • Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:
    • Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:
      • Kerangka Regulasi
      • Kerangka Anggaran
      • Kerangka Regulasi
      • Kerangka Anggaran
    • Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah;
    • Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
    • Penjabaran visi, misi, program Presiden;
    • Berpedoman pada RPJP Nasional
  • 15. RPJ M 200 4 –20 09 (Perpres 7/2005)
    • Bagian I: Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009
    • Bagian II: Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai
    • Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis
    • Bagian IV: Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
    • Bagian V: Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan
    • Bagian VI: Penutup
  • 16. Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD
    • Isi:
    • Visi-Misi
    • Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
    • Program-program
    • Kegiatan Indikatif
    • Isi:
    • Visi-Misi
    • Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
    • Program-program
    • Kegiatan Indikatif
    Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Daerah Renstra-KL Berpedoman pada RPJM Nasional
  • 17. Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)
    • Prioritas Pembangunan Daerah
    • Prioritas Pembangunan Nasional
    • Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah
    • Rancangan Kerangka Ekonomi Makro
    Isi: Isi:
    • Arah Kebijakan Keuangan Daerah
    • Arah Kebijakan Fiskal
    • Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:
    • Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:
      • Kerangka Regulasi
      • Kerangka Anggaran
      • Kerangka Regulasi
      • Kerangka Anggaran
    RKP Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP RKP Penjabaran RPJM Nasional
  • 18. Isi Renja-KL & Renja-SKPD
    • Isi:
    • Kebijakan SKPD
    • Program dan Kegiatan Pembangunan
      • Dilaksanakan Pemerintah
      • Mendorong Partisipasi Masyarakat
    • Isi:
    • Kebijakan KL
    • Program dan Kegiatan Pembangunan
      • Dilaksanakan Pemerintah
      • Mendorong Partisipasi Masyarakat
    Renja-SKPD Penjabaran Renstra SKPD Renja-KL Penjabaran Renstra KL
  • 19. Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN
  • 20. Penyusunan dan Penetapan PJP
    • Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda
    • Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakat
      • dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko
    • Penyusunan Rancangan Akhir
    • Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah  Perda)
  • 21. Penyusunan dan Penetapan RPJM /D Visi, Misi, Program Presiden/KD Terpilih Bappenas/da menyusun Rancangan Awal RPJM/D Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renstra-KL / Renstra SKPD Bappenas/da menyelenggarakan MUSRENBANG RPJM/D Penetapan RPJM / RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKP/RKPD Bappenas/da menyusun Rancangan Akhir RPJM/D
    • Visi, Misi Presiden/KD
    • Strategi Bangnas/da
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka ekonomi makro/da
    • Program Kement/Lembaga / SKPD
    • Visi,Misi Presiden/KD
    • Strategi Bangnas/da
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka ekonomi makro/da
    Program Kement/Lembaga / SKPD e) Program Kement/Lembaga / SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
  • 22. Penyusunan dan Penetapan RKP/D Rancangan Awal RKP/D Penetapan RKP/D Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBN Rancangan Akhir RKP/D
    • Prioritas Pembangunan
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka ekonomi makro/da
    • Program Kement/Lembaga / SKPD
    • Prioritas Pembangunan Nasional / Daerah
    • Kebijakan Umum
    • Kerangka ekonomi makro/da  Pagu Indikatif
    Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renja - KL / SKPD Program Kement/Lembaga / SKPD d) Program Kement/Lembaga / SKPD SEB MenPPN + Men Dagri MUSRENBANGPUS/DA
    • Sinkronisasi Program KL/SKPD
    • Harmonisasi Dekon dan TP
    MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat
    • Harmonisasi Dekon dan TP
    (4) Bappenas/da menyelenggarakan MUSRENBANGNAS
    • Sinkronisasi Program KL/SKPD
    • Harmonisasi Dekon dan TP
  • 23. Perencanaan – Apa Yang Baru?
    • Daftar Usulan - “Shopping List”
    • Sebanyak-banyaknya
    • Seindah-indahnya
    • Tidak terbatas
    DULU SEKARANG
    • Rencana Kerja - “Working Plan”
    • Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.)
    • Kegiatan (Proses)
    • Output / Outcome
    • Sehingga Perencanaan
    • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional
    • Critical point-nya adalah
    • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes
    Karena: Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003
  • 24. Pasal 34 UU 17/2003
    • Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
    • Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
    • Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.
  • 25. Pengendalian dan Evaluasi (1)
    • Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
    • Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
  • 26. Pengendalian dan Evaluasi (2)
    • Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya.
    • Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD.
    • Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya.
  • 27.
    • TERIMA KASIH
  • 28. Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).
    • Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
    • He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
    • You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202
    Dadang Solihin’s Profile