BAPPENAS
File Presentasi ini bisa didownload di <ul><li>http://www.ziddu.com/download/6107153/2009_037_KabGarut.pdf.html </li></ul>...
www.dadangsolihin.com
Materi <ul><li>Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Perencanaan Pembangunan Daerah </li></ul><ul><...
 
Apa Tujuan Pembangunan?  ( Todaro: the three objectives of development) <ul><li>P eningkatan standar hidup   (levels of li...
How? <ul><li>Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan </li></ul><ul><ul><li>antar daerah  </li></ul></ul><ul><ul...
Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah  upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pem...
Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan daerah juga merupakan  upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah  ...
Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan daerah dilaksanakan melalui  penguatan otonomi daerah  dan  pengelolaan sumber ...
Pembangunan Daerah (4) <ul><li>Pemerintahan  (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan m...
Pergeseran Paradigma:  F rom Government to Governance www.dadangsolihin.com Government Governance <ul><li>Memberikan hak e...
Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance <ul><li>Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bers...
Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police orga...
Troika www.dadangsolihin.com
Troika: Pola Hubungan  a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta,  d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat,  Ba...
Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA www.dadangsolihin.com
Perumusan Visi Daerah PEMDA Stakeholders www.dadangsolihin.com
Ternyata  Pemerintah Masih Diperlukan www.dadangsolihin.com
Permasalahan Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan Ekonomi  </li></ul><ul><ul><li>Meningkatnya pengangguran dan kemis...
Permasalahan Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan Prasarana Wilayah  </li></ul><ul><ul><li>Terbatasnya tingkat pelay...
Permasalahan Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup  </li></ul><ul><ul><li>Menuru...
Permasalahan Pembangunan Daerah (4) <ul><ul><li>Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatnya ...
Permasalahan Pembangunan Daerah (5) <ul><li>Permasalahan Khusus  </li></ul><ul><li>Lemahnya daya saing investasi </li></ul...
 
Definisi Perencanaan <ul><li>Perencanaan adalah suatu proses untuk  menentukan   tindakan  masa depan yang  tepat  melalui...
Syarat Perencanaan <ul><li>Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: </li></ul><ul><li>Tujuan akhir yang dikehendak...
Fungsi/Manfaat Perencanaan <ul><li>Sebagai penuntun arah </li></ul><ul><li>Minimalisasi ketidakpastian </li></ul><ul><li>M...
Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan  P olitik :  P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pe...
Perencanaan dan Penganggaran: Dari RPJP sampai APBD www.dadangsolihin.com RPJM Daerah RPJP Daerah RKP  RPJM  Nasional RPJP...
Status Hukum Dokumen Perencanaan www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembang...
 
Kegagalan Perencanaan (1) <ul><li>Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: </li></ul><ul><li>informasinya kuran...
Kegagalan Perencanaan (2) <ul><li>Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.  </li></ul>...
Kegagalan Perencanaan (3) <ul><li>Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembang...
Kegagalan Perencanaan (4) <ul><li>Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang pali...
Sistem Perencanaan yang Berhasil <ul><li>Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta m...
Perencanaan yang Ideal <ul><li>Prinsip partisipatif:  masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut...
 
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Kelompok median pendukung pemilu   dan  politic...
Wadah Perwakilan Rakyat www.dadangsolihin.com Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langs...
Fungsi DPRD menurut UU <ul><li>Legislasi : kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Ranc...
Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998) <ul><li>DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena  kapasitas dan kewenangannya terba...
Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini) <ul><li>DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu.  </li></ul><ul...
Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)  <ul><li>Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat se...
Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)  <ul><li>Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi c...
Mengapa Hal Ini Terjadi? <ul><li>Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai se...
Kemauan untuk Mereformasi <ul><li>Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk ...
Best Practices (1) <ul><li>Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi </li></ul><ul><li>Beberapa Pemda telah me...
Best Practices (2) <ul><li>Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah </li></ul><ul><li>DPRD dan pemerintah dae...
Best Practices (3) <ul><li>Dengar Pendapat Publik </li></ul><ul><li>Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi deng...
Best Practices (4) <ul><li>Transparansi Anggaran </li></ul><ul><li>Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat un...
Orientasi Dasar Politik DPRD   <ul><li>A genda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga . </li></ul...
Orientasi Dasar Politik DPRD  . . . <ul><li>Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. </li...
Orientasi Dasar Politik DPRD  . . . <ul><li>P emikiran yang selalu mencari upaya perbaikan . </li></ul><ul><ul><li>A nggot...
Orientasi Dasar Politik DPRD  . . . <ul><li>M embangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif . </li></u...
Siklus Representasi Wakil Rakyat <ul><li>Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberi...
Siklus Representasi Wakil Rakyat Sumber: NDI, LGSP www.dadangsolihin.com Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Hubu...
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (1)   <ul><li>Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan ...
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (2)   <ul><li>Secara substansial   </li></ul><ul><ul><li>perlindungan hak  </li></u...
 
Tahapan Perencanaan (1) www.dadangsolihin.com <ul><li>Penyusunan Rencana </li></ul><ul><ul><li>Rancangan Rencana Pembangun...
Tahapan Perencanaan (2) www.dadangsolihin.com Sumber: UU25/2004 <ul><li>Pengendalian  Pelaksanaan Rencana </li></ul><ul><u...
<ul><li>Pengendalian </li></ul><ul><ul><li>Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu progr...
Evaluasi   www.dadangsolihin.com Tahap Perencanaan  ( ex‑ante )   Tahap Pelaksanaan  ( on‑going )   Tahap Pasca‑Pelaksanaa...
Evaluasi menurut Waktu Pelaksanaan <ul><ul><li>Evaluasi Formatif:  </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dilaksanakan pada waktu ...
Kegunaan Evaluasi <ul><li>Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan </li></ul><ul><li>Menjadikan keb...
Evaluasi Memberikan Informasi mengenai: <ul><li>Strategi </li></ul><ul><ul><li>Apakah yang dilakukan sudah benar? </li></u...
Monitoring dan Evaluasi  <ul><li>Monitoring </li></ul><ul><ul><li>Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal  </li></ul>...
Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi  www.dadangsolihin.com Aspek Monitoring  Evaluasi  <ul><li>Tujuan  </li></ul>Meni...
Terima Kasih www.dadangsolihin.com
Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

5,427

Published on

Capacity Building DPRD Kabupaten Garut-ADKASI; Aston Braga Hotel –Bandung, 20 Agustus 2009

Published in: Education, Technology, Real Estate
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
5,427
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • In summary, managers can use information from evaluation to focus on:           the broad political strategy and design issues (“are we doing the right things?”           operational and implementation issues (“are we doing things right?”)           whether there are better ways of approaching the problem (“what are we learning?”).
  • Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

    1. 1. BAPPENAS
    2. 2. File Presentasi ini bisa didownload di <ul><li>http://www.ziddu.com/download/6107153/2009_037_KabGarut.pdf.html </li></ul>www.dadangsolihin.com
    3. 3. www.dadangsolihin.com
    4. 4. Materi <ul><li>Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Perencanaan Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kegagalan Perencanaan </li></ul><ul><li>Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan </li></ul><ul><li>Wadah Perwakilan Rakyat </li></ul><ul><li>Tinjauan Peran dan Fungsi DPRD </li></ul><ul><li>Tantangan bagi DPRD yang Efektif </li></ul><ul><li>Orientasi Dasar Politik DPRD </li></ul><ul><li>Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah </li></ul>www.dadangsolihin.com
    5. 6. Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development) <ul><li>P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. </li></ul><ul><li>P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang . </li></ul><ul><li>P eningkatan kebebasan (f reedom/ democracy ) setiap orang. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    6. 7. How? <ul><li>Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan </li></ul><ul><ul><li>antar daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>antar sub daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). </li></ul></ul><ul><li>Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. </li></ul><ul><li>Menciptakan atau menambah lapangan kerja. </li></ul><ul><li>Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. </li></ul><ul><li>Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). </li></ul>www.dadangsolihin.com
    7. 8. Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: </li></ul><ul><ul><li>memberikan pelayanan kepada masyarakat, </li></ul></ul><ul><ul><li>mengelola sumber daya ekonomi daerah. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    8. 9. Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: </li></ul><ul><ul><li>tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, </li></ul></ul><ul><ul><li>memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    9. 10. Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). </li></ul><ul><li>Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    10. 11. Pembangunan Daerah (4) <ul><li>Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. </li></ul><ul><li>Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. </li></ul><ul><li>Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    11. 12. Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance www.dadangsolihin.com Government Governance <ul><li>Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, </li></ul><ul><li>Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. </li></ul><ul><li>Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. </li></ul>
    12. 13. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance <ul><li>Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. </li></ul><ul><li>Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good . </li></ul>www.dadangsolihin.com Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
    13. 14. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
    14. 15. Troika www.dadangsolihin.com
    15. 16. Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
    16. 17. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA www.dadangsolihin.com
    17. 18. Perumusan Visi Daerah PEMDA Stakeholders www.dadangsolihin.com
    18. 19. Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan www.dadangsolihin.com
    19. 20. Permasalahan Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan Ekonomi </li></ul><ul><ul><li>Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil </li></ul></ul><ul><ul><li>Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah </li></ul></ul><ul><li>Pembangunan Sosial </li></ul><ul><ul><li>Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    20. 21. Permasalahan Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan Prasarana Wilayah </li></ul><ul><ul><li>Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    21. 22. Permasalahan Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup </li></ul><ul><ul><li>Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). </li></ul></ul><ul><ul><li>Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    22. 23. Permasalahan Pembangunan Daerah (4) <ul><ul><li>Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    23. 24. Permasalahan Pembangunan Daerah (5) <ul><li>Permasalahan Khusus </li></ul><ul><li>Lemahnya daya saing investasi </li></ul><ul><li>Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha </li></ul><ul><li>Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat </li></ul><ul><li>Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    24. 26. Definisi Perencanaan <ul><li>Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan . </li></ul><ul><ul><li>Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). </li></ul></ul><ul><ul><li>Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tepat : Dikaitkan dengan tindakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilihan-pilihan : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemilihan tujuan dan kriteria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan </li></ul></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    25. 27. Syarat Perencanaan <ul><li>Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: </li></ul><ul><li>Tujuan akhir yang dikehendaki. </li></ul><ul><li>Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). </li></ul><ul><li>Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. </li></ul><ul><li>Masalah-masalah yang dihadapi. </li></ul><ul><li>Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. </li></ul><ul><li>kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. </li></ul><ul><li>Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. </li></ul><ul><li>Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    26. 28. Fungsi/Manfaat Perencanaan <ul><li>Sebagai penuntun arah </li></ul><ul><li>Minimalisasi ketidakpastian </li></ul><ul><li>Minimalisasi inefisiensi sumberdaya </li></ul><ul><li>Penetapan standar dan pengawasan kualitas </li></ul>www.dadangsolihin.com
    27. 29. Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .
    28. 30. Perencanaan dan Penganggaran: Dari RPJP sampai APBD www.dadangsolihin.com RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan
    29. 31. Status Hukum Dokumen Perencanaan www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
    30. 33. Kegagalan Perencanaan (1) <ul><li>Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: </li></ul><ul><li>informasinya kurang lengkap, </li></ul><ul><li>metodologinya belum dikuasai, </li></ul><ul><li>perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana </li></ul><ul><li>pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    31. 34. Kegagalan Perencanaan (2) <ul><li>Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. </li></ul><ul><ul><li>kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. </li></ul></ul><ul><ul><li>aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, </li></ul></ul><ul><ul><li>masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    32. 35. Kegagalan Perencanaan (3) <ul><li>Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. </li></ul><ul><li>Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. </li></ul><ul><li>Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    33. 36. Kegagalan Perencanaan (4) <ul><li>Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. </li></ul><ul><ul><li>Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    34. 37. Sistem Perencanaan yang Berhasil <ul><li>Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. </li></ul><ul><li>Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    35. 38. Perencanaan yang Ideal <ul><li>Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. </li></ul><ul><li>Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. </li></ul><ul><li>Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. </li></ul><ul><li>Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). </li></ul><ul><li>Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting). </li></ul>www.dadangsolihin.com
    36. 40. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Sumber : ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005) www.dadangsolihin.com Pemda Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Produk-produk Fungsi DPRD Parpol Program partai dan janji kampanye LSM Kebijakan dan program khusus LSM Ormas Agenda lobi dan tekanan politik Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda KDH, Sekda, SKPD DPRD Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus Parpol Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai LSM Berbagai bentuk dan jenis LSM Ormas Berbagai bentuk dan jenis Ormas Lembaga Intermediary Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Lingkungan Lingkungan yang sehat dan lestari Arena Pembangunan Sosial Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Ekonomi Pertumbuhan dan pemerataan Kelembagaan Pembuatan keputusan partisipatif
    37. 41. Wadah Perwakilan Rakyat www.dadangsolihin.com Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat B erbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu B erbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional <ul><li>M ana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat? </li></ul><ul><li>Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? </li></ul><ul><li>Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? </li></ul><ul><li>Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat? </li></ul>
    38. 42. Fungsi DPRD menurut UU <ul><li>Legislasi : kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. </li></ul><ul><li>Anggaran : kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD. </li></ul><ul><li>Pengawasan : kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. </li></ul><ul><li>Sumber : UU 32/2004 </li></ul>www.dadangsolihin.com
    39. 43. Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998) <ul><li>DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif. </li></ul><ul><li>Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat. </li></ul><ul><li>Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas konstituen. </li></ul><ul><li>Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    40. 44. Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini) <ul><li>DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu. </li></ul><ul><li>Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah. </li></ul><ul><li>Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya. </li></ul><ul><li>Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    41. 45. Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1) <ul><li>Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia. </li></ul><ul><li>Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    42. 46. Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2) <ul><li>Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik. </li></ul><ul><li>Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi. </li></ul><ul><li>DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    43. 47. Mengapa Hal Ini Terjadi? <ul><li>Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. </li></ul><ul><li>Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai. </li></ul><ul><li>Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali. </li></ul><ul><li>“ Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    44. 48. Kemauan untuk Mereformasi <ul><li>Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-hari. </li></ul><ul><li>Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi. </li></ul><ul><li>DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    45. 49. Best Practices (1) <ul><li>Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi </li></ul><ul><li>Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan. </li></ul><ul><li>Penggunaan Masa Reses yang Bermakna </li></ul><ul><li>Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk melakukan konsultasi dengan para konsituennya. </li></ul><ul><li>Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    46. 50. Best Practices (2) <ul><li>Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah </li></ul><ul><li>DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. </li></ul><ul><li>Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah. </li></ul><ul><li>Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    47. 51. Best Practices (3) <ul><li>Dengar Pendapat Publik </li></ul><ul><li>Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan masyarakat melalui dengar pendapat publik. </li></ul><ul><li>Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah. </li></ul><ul><li>Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    48. 52. Best Practices (4) <ul><li>Transparansi Anggaran </li></ul><ul><li>Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster. </li></ul><ul><li>Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio untuk membicarakan anggaran daerah. </li></ul><ul><li>Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran </li></ul><ul><li>Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    49. 53. Orientasi Dasar Politik DPRD <ul><li>A genda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga . </li></ul><ul><ul><li>Penanggulangan kemiskinan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    50. 54. Orientasi Dasar Politik DPRD . . . <ul><li>Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. </li></ul><ul><ul><li>D engan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    51. 55. Orientasi Dasar Politik DPRD . . . <ul><li>P emikiran yang selalu mencari upaya perbaikan . </li></ul><ul><ul><li>A nggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    52. 56. Orientasi Dasar Politik DPRD . . . <ul><li>M embangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif . </li></ul><ul><ul><li>P ara anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    53. 57. Siklus Representasi Wakil Rakyat <ul><li>Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. </li></ul><ul><li>Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. </li></ul><ul><li>J ika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. </li></ul><ul><li>Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    54. 58. Siklus Representasi Wakil Rakyat Sumber: NDI, LGSP www.dadangsolihin.com Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi) R A K Y A T PEMILU DPRD MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat Fungsi Legislasi Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan Representasi Rakyat (keterwakilan)
    55. 59. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (1) <ul><li>Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. </li></ul><ul><li>Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. </li></ul><ul><li>DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    56. 60. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (2) <ul><li>Secara substansial </li></ul><ul><ul><li>perlindungan hak </li></ul></ul><ul><ul><li>peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek </li></ul></ul><ul><li>Secara prosedural </li></ul><ul><ul><li>mengikuti prosedur hukum yang benar </li></ul></ul><ul><ul><li>melibatkan masyarakat di dalam prosesnya </li></ul></ul><ul><li>K omunikasi dan hubungan dengan konstituen , media serikat , Ormas, LSM, perguruan tinggi , dan lain-lain. </li></ul><ul><li>S istem pendukung ( supporting system ) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    57. 62. Tahapan Perencanaan (1) www.dadangsolihin.com <ul><li>Penyusunan Rencana </li></ul><ul><ul><li>Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga / SKPD </li></ul></ul><ul><ul><li>Musyawarah Perencanaan Pembangunan </li></ul></ul><ul><ul><li>Rancangan Akhir Rencana Pembangunan </li></ul></ul><ul><li>Penetapan Rencana </li></ul><ul><ul><li>RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda </li></ul></ul><ul><ul><li>RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah </li></ul></ul>
    58. 63. Tahapan Perencanaan (2) www.dadangsolihin.com Sumber: UU25/2004 <ul><li>Pengendalian Pelaksanaan Rencana </li></ul><ul><ul><li>D ilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD . </li></ul></ul><ul><ul><li>Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. </li></ul></ul><ul><li>Evaluasi Pelaksanaan Rencana </li></ul><ul><ul><li>Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. </li></ul></ul>
    59. 64. <ul><li>Pengendalian </li></ul><ul><ul><li>Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. </li></ul></ul><ul><li>P emantauan/Monitoring </li></ul><ul><ul><li>Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. </li></ul></ul><ul><li>Evaluasi </li></ul><ul><ul><li>Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. </li></ul></ul>Pengertian www.dadangsolihin.com Sumber: PP39/2006
    60. 65. Evaluasi www.dadangsolihin.com Tahap Perencanaan ( ex‑ante ) Tahap Pelaksanaan ( on‑going ) Tahap Pasca‑Pelaksanaan ( ex‑post ) <ul><li>dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan </li></ul><ul><li>untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya </li></ul><ul><li>dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan </li></ul><ul><li>untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya </li></ul><ul><li>Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir </li></ul><ul><li>untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan </li></ul><ul><li>untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. </li></ul>
    61. 66. Evaluasi menurut Waktu Pelaksanaan <ul><ul><li>Evaluasi Formatif: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan program. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Evaluasi Summatif: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program. </li></ul></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    62. 67. Kegunaan Evaluasi <ul><li>Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan </li></ul><ul><li>Menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik </li></ul><ul><li>Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan kegiatan </li></ul>www.dadangsolihin.com
    63. 68. Evaluasi Memberikan Informasi mengenai: <ul><li>Strategi </li></ul><ul><ul><li>Apakah yang dilakukan sudah benar? </li></ul></ul><ul><li>Operasi </li></ul><ul><ul><li>Apakah cara yang ditempuh sudah benar? </li></ul></ul><ul><li>Pembelajaran </li></ul><ul><ul><li>Apakah ada cara yang lebih baik? </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    64. 69. Monitoring dan Evaluasi <ul><li>Monitoring </li></ul><ul><ul><li>Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal </li></ul></ul><ul><ul><li>Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program </li></ul></ul><ul><li>Evaluasi </li></ul><ul><ul><li>Periodik dan berkala </li></ul></ul><ul><ul><li>Dapat bersifat internal, eksternal atau partisipatif </li></ul></ul><ul><ul><li>Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    65. 70. Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi www.dadangsolihin.com Aspek Monitoring Evaluasi <ul><li>Tujuan </li></ul>Menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan Memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program <ul><li>Fokus </li></ul><ul><li>Akuntabilitas penyampaian input program </li></ul><ul><li>Dasar untuk aksi perbaikan </li></ul><ul><li>Penilaian keberlanjutan program </li></ul><ul><li>Akuntabilitas penggunaan sumberdaya </li></ul><ul><li>Pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang </li></ul><ul><li>Cakupan </li></ul><ul><li>Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana? </li></ul><ul><li>Apakah terdapat penyimpangan? </li></ul><ul><li>Apakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan? </li></ul><ul><li>Relevansi </li></ul><ul><li>Keberhasilan </li></ul><ul><li>Keefekifan biaya </li></ul><ul><li>Pembelajaran </li></ul><ul><li>Waktu pelaksanaan </li></ul><ul><li>Dilaksanakan terus-menerus </li></ul><ul><li>Dilaksanakan secara berkala selama program berjalan </li></ul>Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program
    66. 71. Terima Kasih www.dadangsolihin.com
    67. 72. Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com

    ×