dadang-solihin.blogspot.com   2
Nama                       : Dr. Dadang Solihin, SE, MA   Tempat/Tgl Lahir           : Bandung 6 November 1961   Pekerjaan...
Materi•   SPPN, Perlindungan Hutan dan    Konservasi Alam•   Rencana Pembangunan Jangka    Menengah•   Rencana Strategis K...
dadang-solihin.blogspot.com   5
Apa itu SPPNSPPN adalah Satu kesatuan tata cara  perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana-  rencana pembanguna...
Tujuan SPPN1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi  ...
Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses poli...
Status Hukum Dokumen Perencanaan                NASIONAL                                     DAERAH        Dokumen        ...
Keterkaitan SPPN dengan Keuangan Negara 20 Tahunan             5 Tahunan                                         Tahunan  ...
Syarat Dokumen Perencanaan          S.M.A.R.T1. Specific:     Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan       ...
Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan ...
Fungsi/Manfaat Perencanaan•   Sebagai alat koordinasi    seluruh stakeholders•   Sebagai penuntun arah•   Minimalisasi ket...
Perencanaan yang Ideal•   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat    dari perencanaan harus turut se...
dadang-solihin.blogspot.com   15
RPJMN 2010 - 2014Buku I     Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro           yang merupakan penjabara...
Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III                             Visi-Misi                           SBY-Boediono    ...
RPJMN 2010-2014                              VISIINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN                    ...
Prioritas Nasional     PerbaikanInfrastruktur Lunak    Prioritas 1  Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola                   ...
Perbedaan RPJMN 2004-2009            dengan RPJMN 2010-2014 (1/2)Struktur Buku          RPJMN 2004-2009                   ...
Perbedaan RPJMN 2004-2009            dengan RPJMN 2010-2014 (2/2)     Substansi           RPJMN 2004-2009                 ...
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan      NASIONAL-DAERAH                           K/L-SKPD            KEWENANGAN    ...
dadang-solihin.blogspot.com   23
Renstra-KL•   Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan    untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanaka...
Muatan Renstra-KL Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:1. Visi2. Misi3. Tujuan dan Sasaran Strategis4. Arah Kebijak...
Substansi Renstra-KL Renstra-KL memuat visi,  misi, tujuan, strategi,  kebijakan, program, dan  kegiatan pembangunan Ses...
Perbedaan Renstra 2004-2009                                           1/2                 dengan Renstra 2010-2014     Sub...
Perbedaan Renstra 2004-2009                                            2/2                 dengan Renstra 2010-2014    Sub...
Alur Penyusunan Renstra-KL            Proses                       Proses                   Penetapan          Teknokratik...
Alur Penyusunan Renstra-KL         dadang-solihin.blogspot.com   30
Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara                            ORGANISASI                           KEMENTERIAN/        ...
Renstra-KL bagi Kementerian                              ORGANISASI                             KEMENTERIAN/              ...
Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator                                        ORGANISASI                            ...
Renstra-KL bagi LPND                                 ORGANISASI                                KEMENTERIAN/               ...
Sistematika Penulisan Renstra-KLBAB I PENDAHULUAN                                    3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L  ...
Step by Step            Penyusunan Renstra K/L                                                                         7  ...
Tahap Penyusunan Renstra-KL 1/3                                      (2) Identifikasi Kondisi                             ...
Tahap Penyusunan Renstra-KL 2/3  (4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran                      (5) Penyusunan Arah Kebijakan dan ...
Tahap Penyusunan Renstra-KL 3/3                (6)                                (7) Penyusunan Target dan  Penyusunan Pr...
Program K/L         Program Teknis                                Program Generik Merupakan program yang                 ...
Kegiatan K/L Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan  kerja setingkat Eselon II Tindakan mobil...
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/La. Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi,...
Indikator Kinerja Program (Outcome) Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka  menengah untuk beneficiaries t...
Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang  dihasilkan oleh kegiatan yang...
Target Kinerja  SMARTa. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;b. Measurable: Target kiner...
Penyusunan Pendanaan K/L  Program dan                                      Struktur Program    Kegiatan         1      Eva...
Sumber danTarget Pendanaan            Berasal dari:  SUMBER     Pemerintah (Pusat dan Daerah)PENDANAAN    Swasta (Invest...
dadang-solihin.blogspot.com   48
Pencapaian Renstra 2005-2009                                                         1/41. Sampai 2004, lahan kritis di se...
Pencapaian Renstra 2005-2009                                                     2/48.   Pada 2008 dalam rangka meningkatk...
Pencapaian Renstra 2005-2009                                                        3/415. Untuk mempertahankan kawasan ko...
Pencapaian Renstra 2005-2009                                                       4/420. Dalam kaitan dengan pemanfaatan ...
Permasalahan1. Belum semua kawasan hutan dilakukan             sistem tata air dalam hubungannya   tata batas baik batas l...
Arah Kebijakan dan Strategi•   Kebijakan prioritas pembangunan Sektor Kehutanan:    1. Pemantapan Kawasan Hutan.    2. Reh...
Program Kementerian Kehutanan1.   Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan     Kawasan Hutan2.   Program ...
Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan                  Perlindungan Hutan Tujuan program:                         ...
dadang-solihin.blogspot.com   57
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3,046 views

Published on

Capacity Building kerjasama LAN dengan Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam di Royal Safari Garden Hotel-Puncak
28 November 2011

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,046
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
158
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 PIN BB : 277878F0 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi• SPPN, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam• Rencana Pembangunan Jangka Menengah• Rencana Strategis K/L• Rehabilitasi Hutan dan Konservasi SDA dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Apa itu SPPNSPPN adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Tujuan SPPN1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan PeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. Keterkaitan SPPN dengan Keuangan Negara 20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan Pedoman Pedoman Renstra Renja - Rincian RKA-KL Pemerintah KL KL APBN Pusat Pedoman Diacu Dijabar Pedoman Pedoman RPJP RPJM kan RKP RAPBN APBN Nasional NasionalDiacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang Dijabar RPJP Pedoman RPJM kan RKP Pedoman RAPBD APBD Daerah Daerah Daerah Pemerintah Daerah Pedoman Diacu Pedoman Renstra Renja - Pedoman RKA - Rincian SKPD SKPD SKPD APBD UU SPPN UU KN dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. Syarat Dokumen Perencanaan S.M.A.R.T1. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;4. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan;5. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. Perencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. RPJMN 2010 - 2014Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program AksiBuku serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil I Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPNBuku 2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG II PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusunBuku dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH III DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III Visi-Misi SBY-Boediono Buku RPJMN 2010-1014 I 11 Prioritas Nasional+Buku 3 Prioritas Nasional Lainnya Buku II III Prioritas Bidang: Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Prioritas Regional: Sarana Prasarana, Politik, Sumatera, Jawa-Bali, Hankam, Hukum & Aparatur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Wilayah & Tata Ruang, SDA & Tenggara, Maluku, Papua LH dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. RPJMN 2010-2014 VISIINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN MISI1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG AGENDA1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. Prioritas Nasional PerbaikanInfrastruktur Lunak Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2 Pendidikan Prioritas 3 Kesehatan Penguatan Prioritas 4 Penanggulangan KemiskinanInfrastruktur Sosial Prioritas 5 Ketahanan Pangan Prioritas 6 Infrastruktur Prioritas 7 Iklim Investasi dan Bisnis Percepatan Prioritas 8 Energi Pembangunan Prioritas 9 Lingkungan Hidup danInfrastruktur Fisik Penanggulangan Bencana Prioritas 10 Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pascakonflik Pembangunan Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Kreativitas Inovasi Teknologi dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. Perbedaan RPJMN 2004-2009 dengan RPJMN 2010-2014 (1/2)Struktur Buku RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014Terdiri dari 1 buku: Terdiri dari 3 buku: Bagian I Permasalahan dan agenda  Buku satu, mencerminkan prioritas pembangunan nasional pembangunan nasional Bagian II, III, IV Agenda pembangunan  Buku Dua, mencerminkan nasional (bab-bab berdasarkan pembangunan pada bidang dan lintas permasalahan dan prioritas bidang pembangunan yang ditentukan)  Buku Tiga, mencerminkan Bagian V Kerangka Ekonomi Makro pembangunan dengan berbasis Bagian VI Kaidah Pelaksanaan kewilayahan Pembangunan nasional serta penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah tahun 2010 www.dadangsolihin.com 20
  20. 20. Perbedaan RPJMN 2004-2009 dengan RPJMN 2010-2014 (2/2) Substansi RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014Perencanaan Perencanaan berdasarkan isu Perencanaan pada RPJMN permasalahan (issue based) berdasrkan pembagian bidang selama 5 tahunPerencanaan spasial Belum mencantumkan Perencanaan spasial terdapat perencanaan spasial dalam buku tigaProgram dan Open Program Linkage dengan strukturKegiatan organisasiPengukuran Kinerja Tidak Terdapat tool Dilengkapi dengan indikator menentukan kinerja yang akan untuk memudahkan dicapai dan mengevaluasinya pengukuran kinerja dan evaluasiTarget Belum seluruhnya Terlihat target yang akan mencantumkan target yang dicapai selama 5 tahun akan dicapaiPenganggaran Belum mencantumkan Mencantumkan anggaran bagi anggaran pelaksanaan pembangunan untuk 5 tahun www.dadangsolihin.com 21
  21. 21. Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan NASIONAL-DAERAH K/L-SKPD KEWENANGAN RENCANA JANGKA RENCANA STRATEGIS PANJANG & MENENGAH PERAN STRATEGI VISI, MISI K/L-SKPD (2010-2014) KEBIJAKSANAAN TUJUAN DAN SASARAN KERANGKA EKONOMI MAKRO STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM PROGRAM TUPOKSI K/L-SKPD KEGIATAN KEGIATAN (2010-2014)Hubungan Keterkaitan Dokumen untuk Menjamin Terciptanya Sinergitas antara Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai RPJMN dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. Renstra-KL• Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.• Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.• Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja yang akan dicapai oleh Presiden. dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. Muatan Renstra-KL Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:1. Visi2. Misi3. Tujuan dan Sasaran Strategis4. Arah Kebijakan Pembangunan5. Program dan Kegiatan6. Kebutuhan Pendanaan dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. Substansi Renstra-KL Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/ Lembaga  Informasi tentang keluaran (output) dan sumberdaya bersifat indikatif dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. Perbedaan Renstra 2004-2009 1/2 dengan Renstra 2010-2014 Substansi Renstra 2004-2009 Renstra 2010-2014Susunan Buku Bervariasi di setiap Renstra Terdiri dari 4 Bab: Kementerian Lembaga 1. Pendahuluan 2. Visi, Misi, dan Tujuan K/L 3. Arah Kebijakan dan Strategi 4. PenutupVisi dan Misi Cakupan misi dan visi masih Terdapat Ketentuan dan cara belum jelas menentukan visi dan misiProgram/Kegiatan  Open Program dan Kegiatan  Program dan kegiatan disesuaikan  Tidak jelas pada setiap level dengan hasil restrukturisasi outcome dan output program dan kegiatan bagi setiap K/L  Terdapat Ketentuan jelas bagi pengguna program dan kegiatan dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. Perbedaan Renstra 2004-2009 2/2 dengan Renstra 2010-2014 Substansi Renstra 2004-2009 Renstra 2010-2014Outcome, Output Masih belum menggunakan outcome Menggunakan outcome dan dan output output yang telah ditentukan sesuai unit organisasiIndikator  Penyusunan dengan indikator Indikator bagi outcome dan output yang masih belum terukur telah ditentukan  Masih belum ada yang menggunakan indikatorSasaran Sasaran masih belum disesuaikan Sasaran disesuaikan dengan dengan dokumen yang menjadi dokumen yang terkait dengan acuan (RKP dan RPJM) penyusunan Rensta seperti RPJM dan RKPAnggaran  Kerangka pendanaan masih Alokasi anggaran selama 5 tahun bervariasi pada tingkatan program dan kegiatan  Jangka waktu anggaran bervariasi dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. Alur Penyusunan Renstra-KL Proses Proses Penetapan Teknokratik Politik Renstra-KL Menggunakan metode  Proses penyusunan  Renstra-KL ditetapkan dan kerangka berpikir Renstra-KL yang dengan Peraturan ilmiah disesuaikan dengan Pimpinan K/L Trilateral meeting visi, misi, dan program antara K/L, Bappenas, prioritas (platform) dan Kementerian Presiden Keuangan Mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN dan RPJPN 2005-2025 dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. Alur Penyusunan Renstra-KL dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA LEMBAGA TINGGI NEGARA Program-programTeknis dilaksanakan oleh organisasi Lembaga Tinggi Negara ESELON I ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. Renstra-KL bagi Kementerian ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEMENTERIAN Program Teknis dilaksanakan oleh 1(satu) unit organisasi Eselon 1A yangbersifat memberikan ESELON Ipelayanan eksternal ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA• Disarankan untuk 1 (satu) Program Teknis KEMENTERIAN KOORDINATOR digunakan oleh seluruh Eselon 1A terkait• Indikator kinerja masing-masing Eselon 1A muncul dalam ESELON I indikator kinerja program ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. Renstra-KL bagi LPND ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA LPND & LEMBAGA NON STRUKTURAL LPND dan Lembaga Non-Struktural akanmenggunakan 1 (satu)Program Teknis untuk Lembaganya ESELON I ESELON II dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. Sistematika Penulisan Renstra-KLBAB I PENDAHULUAN 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L 1.1 Kondisi Umum  Uraian bersifat lengkap (tidak hanya 1.2 Potensi dan Permasalahan mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yangBAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN diperlukan untuk melaksanakannya) KEMENTERIAN/LEMBAGA  Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui 2.1 Visi Kementerian/Lembaga Program dan/atau Lintas Program dalam K/L 2.2 Misi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan 2.3 Tujuan  Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator 2.4 Sasaran Strategis kinerja outcome dari masing-masing Kementerian/Lembaga Program  Uraian dilengkapi dengan penjelasanBAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI mengenai penataan aparatur K/L, meliputi 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi  Sesuai dengan penugasan RPJMN sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam pada K/L, terkait dengan prioritas mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. nasional/ bidang (Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku III). BAB IV Penutup  Uraian mencakup indikatif pendanaan LAMPIRAN dilengkapi dengan indikator-indikator Matriks Kinerja K/L kinerja outcome dari masing-masing Matriks Pendanaan K/L Program dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. Step by Step Penyusunan Renstra K/L 7 5 1 Penyusunan 3 Penyusunan Target dan Penyusunan Visi Arah Kebijakan Pendanaan K/LPersiapan dan Misi K/L dan Strategi (berbasis KPJM) Identifikasi Penyusunan Kondisi Umum, Penyusunan Tujuan dan Potensi dan Program dan Sasaran Strategis Permasalahan K/L Kegiatan K/L 2 4 6 dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. Tahap Penyusunan Renstra-KL 1/3 (2) Identifikasi Kondisi (3) Penyusunan Visi (1) Persiapan Umum, Potensi dan dan Misi K/L Permasalahan K/L1. Identifikasi isu-isu strategis 1. Kondisi Umum K/L 1. Visi adalah rumusan umum atau pilihan-pilihan strategis  Hasil evaluasi terhadap mengenai keadaan yang yang akan dihadapi; pencapaian program dan ingin dicapai oleh K/L pada kegiatan2. Identifikasi asas legal bagi  Hasil aspirasi masyarakat akhir periode K/L dalam pelaksanaan dalam pemenuhan perencanaan. tugas dan justifikasi fungsi kebutuhan barang publik, 2. Misi adalah rumusan umum dan kewenangannya,; layanan publik, dan regulasi mengenai upaya-upaya dalam lingkup kewenangan yang akan dilaksanakan3. Identifikasi struktur K/L organisasi beserta tugas untuk mewujudkan visi. 2. Identifikasi Potensi dan pokok dan fungsinya. Permasalahan K/L4. Identifikasi data-data dan  Uraian Visi dan Misi K/L informasi yang diperlukan  Uraian kondisi umum serta dituangkan dalam sebagai bahan potensi dan permasalahan dokumen Renstra-KL Bab K/L dituangkan dalam Bab I. pengambilan keputusan II. Visi, Misi, Tujuan dan Pendahuluan pada subbab selama proses penyusunan 1.1 Kondisi Umum K/L, dan Sasaran Strategis K/L, Renstra-KL. 1.2 Potensi dan pada subbab 2.1 Visi K/L, Permasalahan K/L. dan 2.2 Misi K/L. dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. Tahap Penyusunan Renstra-KL 2/3 (4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran (5) Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategis K/L Strategi1. Tujuan: 1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional  Sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan  K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaran- berlaku pada periode jangka menengah; sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya  Dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dalam rangka pencapaian program prioritas dicapai pada periode jangka menengah; Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam  Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki RPJMN) selain bertanggungjawab dalam oleh K/L; dan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran  Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategisnya sendiri.  Uraian Strategi dan Kebijakan Nasional strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dituangkan dalam Bab III tentang Strategi dan Kebijakan (subbab 3.1). K/L2. Sasaran: 2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L  Merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L;  Memuat program-program indikatif untuk  Mencerminkan berfungsinya outcomes dari memecahkan permasalahan yang penting dan semua program dalam K/L; mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah serta memiliki dampak yang  Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan  Dilengkapi dengan target kinerja. sasaran strategis.  Program-program tersebut harus mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN (Buku I, Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L II, III) sesuai dengan bidang terkait. dituangkan dalam Bab II tentang Visi, Misi,  Uraian mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3 dituangkan dalam Bab III tentang Arah Kebijakan dan 2.4). dadang-solihin.blogspot.com (subbab 3.2). dan Strategi 38
  38. 38. Tahap Penyusunan Renstra-KL 3/3 (6) (7) Penyusunan Target dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pendanaan K/L (berbasis KPJM)1. Program K/L 1. Penelaahan (review) program dan2. Kegiatan K/L kegiatan.3. Indikator Kinerja Program dan 2. Penyusunan program dan kegiatan Kegiatan K/L baru untuk periode 2010-2014.4. Indikator Kinerja Program (Outcome) 3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2010) bagi program dan kegiatan baru5. Indikator Kinerja Kegiatan (Output) 4. Menyusun Prakiraan Maju Jangka6. Target Kinerja Menengah. dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. Program K/L Program Teknis Program Generik Merupakan program yang  Merupakan program yang digunakan menghasilkan pelayanan kepada oleh beberapa organisasi eselon 1 A kelompok sasaran/ masyarakat yang bersifat pelayanan internal untuk (pelayanan eksternal) mendukung pelayanan aparatur dan/ Mencerminkan tupoksi unit organisasi atau administrasi pemerintahan eselon 1 A  Nomenklatur program dibuat unik untuk Nomenklatur program bersifat unik/ setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan khusus tidak duplikatif untuk masing- nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan masing organisasi pelaksananya membedakan kode programnya Harus dapat dievaluasi pencapaian  Ditujukan untuk menunjang kinerjanya berdasarkan periode waktu pelaksanaan program teknis tertentu Dilaksanakan dalam periode jangka menengah, perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. Kegiatan K/L Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan modal sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. a. Kegiatan Teknis Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian Sasaran Nasional. b. Kegiatan Generik Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis. dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/La. Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya.d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.f. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator.g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. Indikator Kinerja Program (Outcome) Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai dengan visi, misi dan tupoksinya; Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program. Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai dengan tupoksinya; Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur; Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome program; dan Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. Target Kinerja  SMARTa. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;b. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya;c. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;d. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact yang ditetapkan; dane. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 45
  45. 45. Penyusunan Pendanaan K/L Program dan Struktur Program Kegiatan 1 Evaluasi (PP dan Kegiatan 2 2005-2009 21/2004) 2010-2014 Pagu Program Definitif Struktur 2010 Kegiatan 3 Pagu Kinerja Definitif 2010 Penyusunan based year 2010 Program dan kegiatan 2010-2014 4 Pagu Definitif Prakiraan Maju 2010 2011 2012 2013 2014 dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. Sumber danTarget Pendanaan Berasal dari: SUMBER  Pemerintah (Pusat dan Daerah)PENDANAAN  Swasta (Investasi Swasta Dalam dan Luar Negeri)  Melalui Mekanisme Public Private Partnership TARGET MERUPAKAN BESARAN DALAM ANGKAPENDANAAN dadang-solihin.blogspot.com 47
  47. 47. dadang-solihin.blogspot.com 48
  48. 48. Pencapaian Renstra 2005-2009 1/41. Sampai 2004, lahan kritis di seluruh wilayah 6. Pemanfaatan kawasan konservasi lebih banyak Indonesia tercatat seluas 30,19 juta ha, meliputi diarahkan pada pemanfaatan “produk” jasa dari kategori kritis seluas 23,31 juta ha dan sangat ekosistem hutan, berupa: kritis seluas 6,89 juta ha. a. Jasa penyediaan untuk menghasilkan2. Laju degradasi hutan, yang meliputi deforestrasi berbagai komoditas kebutuhan manusia dan degradasi fungsi, seluas 1,08 juta ha per termasuk obat-obatan, sumber genetik, air, tahun, atau menurun dari 2,8 juta ha per tahun dll, pada priode akhir 1990-an sampai awal 2000- b. Jasa pengaturan untuk menjaga kualitas an. iklim, udara, air, erosi dan mengontrol3. Pada 2008 telah disusun rancangan PP tentang berbagai aspek biologis di muka bumi, Pengelolaan DAS. Secara keseluruhan, sampai c. Jasa kultural dalam membentuk identitas akhir 2014 diharapkan sebanyak 108 unit DAS budaya, hubungan sosial, peninggalan Prioritas di Indonesia dapat diselesaikan pusaka, wisata, dll, dan penyusunan rencana pengelolaan DAS d. Jasa pendukung dalam membentuk formasi terpadunya. tanah, produk oksigen, habitat, dan siklus mineral.4. Dalam rangka pemulihan kondisi dan fungsi 7. Kegiatan penanaman pada kawasan hutan lahan kritis, khususnya pada DAS prioritas, yang dilaksanakan sampai 2008 adalah seluas sejak 2003 telah dicanangkan Gerakan 906.969 ha. Kegiatan rehabilitasi lahan di luar Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). kawasan hutan melalui kegiatan penghijauan5. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumberdaya telah dilakukan pembuatan hutan rakyat seluas alam di kawasan hutan konservasi seluas 27,2 1.102.912 ha dan penghijauan lingkungan pada juta ha, atau kurang lebih 20% dari luas lahan-lahan publik sebanyak 504,2 juta bibit kawasan hutan di Indonesia. pohon. dadang-solihin.blogspot.com 49
  49. 49. Pencapaian Renstra 2005-2009 2/48. Pada 2008 dalam rangka meningkatkan peran 12. Berdasarkan angka tahunan titik api dari serta masyarakat dalam Gerhan, telah 2000-2009, rata-rata jumlah hotspot dalam 5 dilakukan gerakan penanaman pohon tahunan adalah sebanyak 40.492 titik, sebanyak 108,95 juta bibit pohon. sedangkan untuk tahun 2005-2009 adalah9. Guna memulihkan kerusakan lahan pasca sebanyak 58.890 titik. kegiatan penambangan telah dilakukan upaya 13. Kegiatan peningkatan kapasitas dan reklamasi lahan bekas tambang seluas 21.380 pemantapan kelembagaan antara lain ha. dibentuknya Brigade Pengendalian Kebakaran10. Dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan Hutan (Manggala Agni) di 10 provinsi rawan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan dan kebakaran dengan jumlah personil sebanyak reklamasi, sejak 2003-2008 telah dilakukan 1.560 orang. Dengan adanya pembentukan penanam pada areal seluas 2.009.881 ha. daerah operasi (Daops) baru Manggala Agni di Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur,11. Kegiatan konservasi sumberdaya hutan telah saat ini terdapat kekuatan Manggala Agni dilaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian mencapai 1.590 orang. kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan taman nasional termasuk taman nasional 14. Upaya untuk meningkatkan efektivitas model dan kawasan konservasi lainnya, penekanan jumlah hotspot telah dilakukan pengelolaan keanekaragaman hayati, dan kegiatan pencegahan kebakaran melalui pengembangan jasa lingkungan dan wisata peningkatan peran serta dan pemberdayaan alam. masyarakat, sampai dengan tahun 2009 telah terbentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) sebanyak 5.157 orang. dadang-solihin.blogspot.com 50
  50. 50. Pencapaian Renstra 2005-2009 3/415. Untuk mempertahankan kawasan konservasi 19. Guna meningkatkan kapasitas pengelolaan di “jantung” Kalimantan telah dilaksanakan konservasi jenis dan genetik, telah disusun: inisiatif kerjasama 3 negara yaitu Indonesia, a. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Malaysia, dan Brunei Darusalam melalui Harimau Sumatera (Panthera tigris program Heart of Borneo (HoB) yang sumatrae) 2007-2017 yang telah ditetapkan dokumennya telah ditandatangani pada 12 dengan Permenhut P.42/Menhut-II/2007) Februari 2007. b. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi16. Pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan di Kalteng, sedang disusun rencana aksi 2007-2017 (Permenhut P.44/Menhut- pengelolaan konservasi sebagai tindak lanjut II/2007) dari penerbitan Permenhut P.55/Menhut- c. Strategy and Action Plan for The II/2008 tentang Rencana Induk Rehabilitasi Conservation of Rhinos in Indonesia 2007- dan Konservasi Kawasan Pengembangan 2017 (Permenhut P.43/Menhut-II/2007) Lahan Gambut di Kalteng. d. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi17. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman Orangutan Indonesia 2007-2017 hayati telah dilakukan kegiatan penerapan (Permenhut P.53/Menhut-IV/2007) Sistem Manajemen Mutu dalam mendukung e. Strategi Konservasi Curik/Jalak Bali Program Good Governance melalui perolehan (Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan sertifikat ISO 9001:2000 pada Pebruari 2008. Konservasi Alam Nomor SK.150/IV/Set-18. Kegiatan pengembangan konservasi jenis dan 3/2007). genetik telah dilaksanakan pelepas-liaran f. Pedoman Penanggulangan Konflik Antara satwa liar dilindungi/endemic ke habitat Manusia dan Satwa Liar melalui Permenhut alamnya dari hasil penangkaran, sitaan, P.48/Menhut-II/2008. rampasan atau penyerahan langsung dari masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 51
  51. 51. Pencapaian Renstra 2005-2009 4/420. Dalam kaitan dengan pemanfaatan tumbuhan 23. Gambaran mitra bina cinta alam saat ini dan satwa liar (TSL), sampai dengan 2009 adalah jumlah kader konservasi sebanyak tercatat sejumlah 316 perusahaan penangkar TSL Guna penyelamatan satwa liar, telah 38.319 orang, kelompok pencinta alam dilakukan pelestarian eksitu satwa-satwa yang sebanyak 1.317 unit, dan kelompok swadaya dilindungi di 36 unit lembaga konservasi masyarakat/kelompok profesi 84 kelompok,21. Dalam rangka pengembangan pariwisata dimana mereka berperan sebagai inisiator, alam, sampai dengan pertengahan tahun motivator, fasilitator, dan dinamisator upaya 2009 terdapat 25 unit Izin Pengusahaan konservasi sumberdaya alam hutan dan Pariwisata Alam (IPPA) yang berada pada 9 ekosistem setempat. (sembilan) unit kawasan taman nasional, 15 24. Perkembangan kegiatan pemberdayaan unit berada di kawasan taman wisata alam, masyarakat dalam perspektif konservasi dan 1 unit berada di kawasan taman buru. sumberdaya alam berupa pembinaan Sedangkan yang masih dalam tahap masyarakat desa di sekitar kawasan pengajuan permohonan ijin berjumlah 12 konservasi, saat ini terdapat sebanyak 2.931 pemohon, dan yang dalam tahap izin prinsip desa dengan jumlah warga sebanyak kurang berjumlah 15 pemohon. lebih 1,6 juta orang.22. Terkait dengan pengelolaan hutan secara 25. Guna pengembangan pemberdayaan terpadu melalui peningkatan pemanfaatan masyarakat tersebut telah dibangun 132 jasa lingkungan hutan yang berpotensi Model Desa Konservasi, terdiri dari 77 desa mendukung pembangunan kehutanan binaan Balai Taman Nasional (BTN) dan 55 berkelanjutan (sustainable forest desa di Balai Konservasi Sumber Daya Alam management). (BKSDA). dadang-solihin.blogspot.com 52
  52. 52. Permasalahan1. Belum semua kawasan hutan dilakukan sistem tata air dalam hubungannya tata batas baik batas luar maupun batas dengan masalah bencana banjir, fungsi. kekeringan dan tanah longsor.2. Belum semua kawasan hutan dikelola 6. Kurangnya data informasi kehutanan dalam unit-unit pengelolaan, khususnya yang terintegrasi sesuai dengan pada kawasan hutan produksi dan hutan kebutuhan para pihak. lindung di luar Pulau Jawa. 7. Pengembangan Iptek kehutanan belum3. Tingginya gangguan keamanan hutan secara optimal menunjang untuk baik terhadap kawasan maupun hasil- kebutuhan informasi dalam menetapkan hasilnya, termasuk ancaman kebakaran kebijakan dan operasionalisasi teknis hutan dan lahan. pengelolaan hutan di lapangan.4. Sebagian masyarakat belum memahami 8. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang pentingnya upaya-upaya konservasi masih terbatas termasuk kapasitas sumberdaya alam, khususnya dalam (kualitas dan kuantitas) sumberdaya konteks pelestarian jenis-jenis flora dan manusia SDM, baik pada tatanan fauna serta lingkungan abiotiknya. pemerintah terutama pemerintah5. Lahan kritis termasuk kategori sangat kabupatan/kota, serta masyarakat kritis masih luas yang berdampak pada khususnya yang berada di dalam dan menurunnya daya dukung DAS, sekitar kawasan hutan. terutama dalam kaitannya dengan dadang-solihin.blogspot.com 53
  53. 53. Arah Kebijakan dan Strategi• Kebijakan prioritas pembangunan Sektor Kehutanan: 1. Pemantapan Kawasan Hutan. 2. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). 3. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan. 4. Konservasi Keanekaragaman Hayati. 5. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan. 6. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan. dadang-solihin.blogspot.com 54
  54. 54. Program Kementerian Kehutanan1. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan2. Program Peningkatan Usaha Kehutanan3. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan4. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat5. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan6. Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan7. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan8. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan dadang-solihin.blogspot.com 55
  55. 55. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Tujuan program:  Indikator Kinerja Utama Program: 1. Meningkatkan ‘kemandirian’ pengelolaan 1. Terbangunnya sistem pengelolaan BLU 12 kawasan konservasi di UPT PHKA. 2. Terwujudnya kelestarian keanekaragaman 2. Konflik dan tekanan terhadap kawasan hayati, dan hak-hak negara atas kawasan taman nasional dan kawasan konservasi dan hasil hutan lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun 3. Meningkatnya penerimaan negara dan sebanyak 5%. masyarakat dari kegiatan konservasi 3. Populasi spesies prioritas utama yang sumberdaya alam. terancam punah meningkat sebesar 3% dari Beberapa kegiatan dalam program Konservasi kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan habitat. Hutan sangat erat kaitannya dalam merespon 4. Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal terhadap isu-isu perubahan iklim, utamanya logging, perambahan, perdagangan dalam hal menekan terjadinya deforestasi dan tumbuhan dan satwa liar(TSL) ilegal, degradasi hutan. penambangan ilegal dan kebakaran hutan) Outcome program: penanganannya terselesaikan minimal 75%. 1. Biodiversity dan ekosistemnya berperan 5. Hotspot (titik api) di pulau Kalimantan, pulau significant sebagai penyangga ketahanan sumatera, dan pulau sulawesi berkurang ekologis dan penggerak ekonomi riil serta 20% setiap tahun. pengungkit martabat bangsa dalam 6. Meningkatnya pengusahaan pariwisata pergaulan global. alam sebesar 60% dibanding tahun 2009. dadang-solihin.blogspot.com 56
  56. 56. dadang-solihin.blogspot.com 57

×