Sistem Pemerintahan Daerah

2,567 views

Published on

Susplat dan Suskalak Resimen Mahasiswa Jayakarta di Rindam Jaya-Jakarta, 7 November 2013

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,567
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
248
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem Pemerintahan Daerah

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Penyandang gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, U.S.A ini adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Alumni Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan. Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di dunia maya. Silahkan email dadangsol@yahoo.com HP 08129322202 web: http://dadang-solihin.blogspot.com Pada tahun 2013 kakek satu cucu ini lulus Dengan Pujian dan dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha sebagai peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIX, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. dadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi Otonomi NKRI Amanat Konstitusi Perspektif Kebijakan Perspektif Teori Perspektif Praktek dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Argumentasi dalam Memilih Desentralisasi 1. Efisiensi-efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Tidaklah mungkin mengelola negara yang kompleks dilakukan dengan cara yang sentralistik, karena akan menjadi tidak efisien dan tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. 2. Pendidikan Politik. Pemerintahan daerah merupakan kancah pelatihan (training ground) dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. 3. Pemerintahan Daerah sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan. SistemPemda dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. 4. Stabilitas Politik 5. Stabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal. Kesetaraan Politik (Political Equality). Masyarakat baik secara sendiri-sendiri ataupun secara berkelompok akan ikut terlibat dalam mempengaruhi pemerintahnya untuk membuat kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan mereka. 6. Akuntabilitas publik. Si pemegang jabatan publik harus mampu mempertanggung-jawabkan segala bentuk pilihan kebijaksanaan dan politiknya kepada warga masyarakat yang mempercayakan kepadanya jabatan politik tersebut. SistemPemda dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Mengapa Otonomi NKRI? 1. Indonesia masih belum memungkinkan menganut federasi.  Harus mempersiapkan UUD baru untuk sebuah Negara Federasi Indonesia  Harus menetapkan mekanisme "Checks and Balances" antara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang mencakup Pemerintah Nasional serta Propinsi atau Negara Bagian. Setiap propinsi atau negara bagian harus memiliki semacam "Konstitusi Negara Bagian ".   SistemPemda Dll. dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. 2. Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara nation state (negara bangsa).  Kembalikan "Hak-Hak Dasar" masyarakat di Daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal.  Berikan supervisi agar Daerah tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari kepentingan nasional.  Daerah yang kuat di dalam membangun masyarakatnya, mereka dengan sendirinya akan mendukung Negara Kesatuan, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk mendukung gerakan separatisme. SistemPemda dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. 3. Sentralisasi telah terbukti gagal mengatasi krisis nasional.  Pemerintah berhasil melakukan perubahan sosial-ekonomi secara fundamental dengan menggunakan mekanisme "Carrot and Stick".  Seharusnya tugas Pemerintah tidak lagi mengurus dan memikirkan masalah-masalah Daerah, diserahkan saja sepenuhnya kepada Daerah.  Sumber daya kekuasaan sepenuhnya dikontrol oleh Presiden.  Akan tetapi, ketika terjadi krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 negara sama sekali tidak mampu menghadapinya. SistemPemda dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. 4. Untuk memantapkan kehidupan demokrasi di masa-masa yang akan datang.  Demokrasi tanpa ada penguatan politik lokal akan menjadi sangat rapuh.  Politik tidak seharusnya menjadi dominasi orang-orang di Jakarta saja.  Lembaga Perwakilan Rakyat sudah sewajarnya mengadopsi sistem "Dua Kamar" atau sistem "Bicameral".  Kamar pertama atau First Chamber harus memberikan tempat khusus kepada perwakilan kepentingan Daerah dengan menjadikannya sebagai "Upper Chamber" atau "Upper House" .  Kamar kedua "Lower House" atau "Second Chamber" merupakan perwakilan rakyat secara langsung yang diberi nama "Dewan Perwakilan Rakyat“. SistemPemda dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. 5. Aspek keadilan.  Desentralisasi/otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara.  Atas nama negara, Pemerintah pada masa lalu dengan sekehendak hatinya mengambil alih tanah-tanah masyarakat setempat yang merupakan hak milik mereka yang diwariskan secara turun-temurun.  Kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah diberlakukan untuk menghentikan segala bentuk kebijakan yang mengalienasikan kepentingan masyarakat setempat yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam. SistemPemda dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. Pasal 18 UUD 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. Hubungan wewenang Pasal 18A UUD 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. dadang-solihin.blogspot.com Hubungan keuangan 15
  15. 15. Pasal 18B UUD Masyarakat Tradisional 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Daerah Khusus 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan  Teori pemisahan kekuasaan (separation of power) oleh Montesquieu.  Kekuasaan negara dipisahkan secara horizontal melalui fungsi legislatif, eksekutif, dan judikatif.  Konsep pembagian kekuasaan (distribution of power atau division of power).  Kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan ‘atas-bawah’.  Biasa digunakan dalam mekanisme pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian. SistemPemda dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. Alasan Dianutnya Desentralisasi (The Liang Gie, 1968) Dari sudut politik: • Untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang akhirnya dapat menimbulkan tirani; • Untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi; Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan: Efisiensi • Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah. • Hal-hal yang lebih tepat di tangan pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat. Dari sudut kultural: • Supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya; Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi: • Pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut. dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. 14 Manfaat Otonomi Daerah (Shabbir Cheema dan Rondinelli, 1983) 1. Perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen. 2. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat. 3. Perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih realistik. 4. Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya "penetrasi" yang lebih baik dari Pemerintah Pusat bagi Daerah-Daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, di mana seringkali rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elite lokal, dan di mana dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas. 5. Representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan di dalam perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah. 6. Peluang bagi pemerintahan serta lembaga privat dan masyarakat di Daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan managerial. 7. Dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di Pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di Pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat Daerah. dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. 14 Manfaat Otonomi Daerah (Shabbir Cheema dan Rondinelli, 1983) 8. Dapat menyediakan struktur di mana berbagai departemen di pusat dapat dikoordinasi secara efektif bersama dengan pejabat Daerah dan sejumlah NGOs di berbagai Daerah. Propinsi, Kabupaten, dan Kota dapat menyediakan basis wilayah koordinasi bagi program pemerintah. 9. Struktur pemerintahan yang didesentralisasikan diperlukan guna melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program. 10.Dapat meningkatkan pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal, yang seringkali tidak simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan kalangan miskin di pedesaan. 11. Administrasi pemerintahan menjadi mudah disesuaikan, inovatif, dan kreatif. Kalau mereka berhasil maka dapat dicontoh oleh Daerah yang lainnya. 12. Memungkinkan pemimpin di Daerah menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik dari pada yang dilakukan oleh pejabat di Pusat. 13. Memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di Daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijaksanaan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan kepentingan mereka di dalam memelihara sistem politik. 14. Meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah, karena hal itu tidak lagi menjadi beban pemerintah Pusat karena sudah diserahkan kepada Daerah. dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Tujuan Otonomi Daerah  Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui  peningkatan pelayanan,  pemberdayaan dan peran serta masyarakat.  Meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan  prinsip demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan dan kekhususan serta  potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Sumber: UU 32/2004 (Penjelasan Umum) dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. Sasaran Otonomi Daerah 1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan pusat dan daerah. 2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah; 3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel; 4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten; 5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional; dan 6. Tertatanya daerah otonom baru. Sumber: RPJM 2004-2009 dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. Pembagian Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintah: 1. Politik Luar Negeri. 2. Pertahanan. 3. Keamanan. 4. Yustisi. 5. Moneter dan Fiskal Nasional. 6. Agama. Urusan Pemerintahan Daerah: • Menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. Beberapa Pengertian Prinsip otonomi seluas-luasnya: • Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah. Asas otonomi: • Pelaksanaan urusan pemerintahan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri, Asas tugas pembantuan: • Penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa, • Penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa. dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. Kriteria Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1. Kriteria Eksternalitas • Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. • Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah. 2. Kriteria Akuntabilitas • Pertimbangan bahwa yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. 3. Kriteria Efisiensi • Pertimbangan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. Hubungan antar Pemerintahan  Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah • Hubungan dalam bidang keuangan • Hubungan dalam bidang pelayanan umum • Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya  Antar Pemerintahan Daerah • Hubungan dalam bidang keuangan • Hubungan dalam bidang pelayanan umum • Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. Arah Kebijakan Pembentukan DOB Pembentukan daerah secara umum adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui: • • Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat; Percepatan Pertumbuhan Kehidupan Demokrasi; • Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Perekonomian Daerah; • Percepatan Pengelolaan Potensi Daerah; • Peningkatan Keamanan dan Ketertiban; • Peningkatan Hubungan yang Serasi antara Pusat dan Daerah. dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. Kewenangan yang Tumpang Tindih • Pelaksanaan otonomi daerah masih kental diwarnai oleh kewenangan yang tumpang tindih antar institusi pemerintahan dan aturan yang berlaku, baik antara aturan yang lebih tinggi atau aturan yang lebih rendah. Anggaran • Dalam otonomi daerah, paradigma anggaran telah bergeser ke arah apa yang disebut dengan anggaran partisipatif. • Dalam prakteknya, keinginan masyarakat akan selalu bertabrakan dengan kepentingan elit, sehingga dalam penetapan anggaran belanja daerah, lebih cenderung mencerminkan kepentingan elit daripada keinginan masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. Elit Lokal • Otonomi daerah diwarnai oleh kepentingan elit lokal yang mencoba memanfaatkan otonomi daerah sebagai momentum untuk mencapai kepentingan politiknya, dengan cara memobilisasi massa dan mengembangkan sentimen kedaerahan, seperti “putra daerah” dalam pemilihan kepala daerah. Politik Identitas Diri • Menguatnya politik identitas diri selama pelaksanaan otonomi daerah yang mendorong satu daerah berusaha melepaskan diri dari induknya yang sebelumnya menyatu. • Otonomi daerah dibayang-bayangi oleh potensi konflik horisontal yang bernuansa etnis. dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. Orientasi Kekuasaan • Otonomi daerah masih menjadi isu pergeseran kekuasaan di kalangan elit daripada isu untuk melayani masyarakat secara lebih efektif. • Langkah-langkah desentralisasi belumlah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. • Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang diharapkan menjadi pintu masuk bagi demokratisasi politik, sosial dan ekonomi di tingkat lokal, mengandung banyak peluang bagi proses peminggiran kepentingan rakyat dan menguntungkan kepentingan elit lokal. dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. Dimana Posisi Otoda? Visi Otoda Strategi Otoda Kinerja Otoda dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. Dimana Posisi Otoda? Sasaran Otoda Strategi Otoda Kinerja Otoda dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. Permasalahan Otonomi Daerah 1. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat. 2. Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyaris mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat pemerintahan di daerah. 3. Adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan antar-daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber daya budaya, infrastruktur ekonomi, dan tingkat kualitas sumber daya manusia. 4. Adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang menghambat penyelenggaraan otonomi daerah. Sumber: Tap MPR No. IV/MPR/2000 dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. Permasalahan Otonomi Daerah 1. Belum Jelasnya Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2. Berbedanya Persepsi Para Pelaku Pembangunan terhadap Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. 3. Masih Rendahnya Kerjasama antar Pemerintah Daerah. 4. Belum Terbentuknya Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien. 5. Terbatasnya dan Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah. 6. Masih Terbatasnya Kapasitas Keuangan Daerah. 7. Pembentukan Daerah Otonom Baru (Pemekaran Wilayah) yang Masih Belum Sesuai dengan Tujuannya. Sumber: RPJM 2004-2009 dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. Urusan Pemerintahan • Terjadi tumpang tindih antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, karena belum sinkronnya antara UU Otoda dengan UU Sektor. • Terjadi tarik menarik urusan, khususnya urusan yang mempunyai potensi pendapatan (revenue). • Adanya gejala keengganan dari K/L untuk mendesentralisasikan urusan secara penuh karena kekhawatiran daerah belum mampu melaksanakan urusan tsb secara optimal. dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. Kelembagaan Daerah • Adanya kecenderungan daerah untuk menerapkan struktur gemuk akibat tekanan birokrasi dan politisi • Adanya nomenklatur struktur yang berbeda-beda sehingga menyulitkan kordinasi dan pembinaan • Struktur yg gemuk membutuhkan PNS yg banyak sehingga untuk gaji dan insentif PNS menelan sebagian besar alokasi APBD dibandingkan untuk pelayanan publik. • Struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasikan fungsi pelayanan publik yaitu penyediaan pelayanan dasar dan pengembangan potensi unggulan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. Kepegawaian • Banyak Pemda mengalami kelebihan PNS dengan kompetensi rendah dan kekurangan PNS dengan kompetensi yg memadai. • Adanya gejala pengedepanan “Putera Asli Daerah” untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dengan mengabaikan kompetensi/profesionalisme. • Adanya gejala politisasi PNS (terutama dalam event Pilkada). • Tidak terdapat kejelasan dalam career planning dan career development akibat tidak adanya manpower planning di daerah. • Penilaian kinerja yang sudah obselete (out of date); tidak ada reward atau punishment terkait dengan kinerja. • Kesejahteraan yg belum memadai sehingga PNS cenderung mencari penghasilan tambahan dan tidak fokus pada tugas pokok. dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. Keuangan Daerah 1. Keuangan daerah yang kurang mencukupi (Financial Insufficiency). 2. 3. Overhead cost pemda yang tinggi. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD. 4. 5. Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kurangnya manajemen aset Pemda. 6. Masih lemahnya kebijakan investasi di daerah dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. Perwakilan 1. Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD. 2. Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD. 3. Campur tangan DPRD dalam penentuan penunjukan pejabat karir. 4. Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap peraturan perundangan. 5. Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan lemahnya networking. dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. Pelayanan Publik 1. Masih rendahnya kualitas pelayanan 2. Masih besarnya peranan Pemda dalam penyediaan pelayanan. 3. Tidak jelasnya standar pelayanan. 4. Rendahnya akuntabilitas pelayanan. dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. Daerah Otonom Baru 1/3 • Pada tahun 2000: 80% daerah otonomi baru telah gagal dalam upaya mensejahterakan rakyat. Kebijakan pemekaran daerah justru memunculkan beragam persoalan baru antara lain pecahnya konflik horizontal, meluasnya praktek korupsi hingga bertambahnya beban keuangan negara. Kecenderungan semacam ini jika dibiarkan akan kontraproduktif terhadap ide awal pemekaran. • Hanya 22,80% daerah otonomi baru yang mengalami perkembangan yang baik. Sisanya, 77,80% daerah pemekaran belum menunjukkan ketidaksiapannya untuk menjadi daerah otonom dan mandiri. dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. Daerah Otonom Baru 2/3 • Hasil evaluasi terhadap 205 DOB yang meliputi 7 Provinsi, 164 Kabupaten dan 34 Kota dari Faktor Good Governance, Pelayanan Publik, Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat, secara umum menunjukkan Pemda baru hasil pemekaran belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Bahkan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah masih rendah. • Masih banyak kendala bagi DOB untuk meningkatkan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik, Perbaikan Tata Pemerintahan, dan Peningkatan Daya Saing. dadang-solihin.blogspot.com 45
  45. 45. Daerah Otonom Baru • Implikasi penambahan daerah otonom baru, antara lain: • 3/3 Mengurangi kesempatan daerah lama untuk mendapat kenaikan dana perimbangan (DAU, DAK, DBH); Kenaikan jumlah belanja gaji PNSD juga mengalami peningkatan secara fluktuatif; • • • Kenaikan anggaran instansi vertikal untuk kantor baru di daerah otonom baru; Menambah jumlah daerah tertinggal akibat semakin semakin terbaginya sumber pendapatan daerah, baik daerah induk maupun daerah otonom baru. dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. dadang-solihin.blogspot.com 47

×