dadang-solihin.blogspot.com   2
Nama                      : Dadang Solihin    Tempat/Tgl Lahir          : Bandung 6 November 1961    Pekerjaan            ...
Materi M  Menggabungkan M&E k d l          b   k       ke dalam  Siklus Manajemen Pembangunan Kondisi Saat Ini dan Harap...
dadang-solihin.blogspot.com   5
Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:          Strategi           Apakah yang dilakukan sudah benar?          Operasi ...
Jenis Evaluasi    menurut waktu pelaksanaanTahap Perencanaan (ex-ante): dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangun...
Jenis Evaluasi             menurut tujuan•   Evaluasi proses:    Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus    pada ...
Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi?•   Alasan Ekonomi    – Memperbaiki desain & keefektifan      program    – Realokasi sumb...
Kondisi Saat Ini dan Harapan Ke Depan         Kondisi Saat Ini                             Harapan Ke Depan M  Monev hhan...
Pengertian•   Pengendalian: Rangkaian kegiatan manajemen untuk       g              g        g           j    menjamin aga...
Pengendalian                           g                                                      Pasal 2-3 P  Pengendalian d...
Monitoring                               g                                    Pasal 4-10•    Monitoring pelaksanaan progra...
Mekanisme Monitoring dan Pelaporan                                                                                        ...
Evaluasi (1/2)                       (                       (1/2                                      Pasal 121. Evaluasi...
Evaluasi (2/2)                      (                      (2/2                                      Pasal 124. Evaluasi p...
Evaluasi Renja-KL dan RKP                         Renja-                            j                                     ...
Evaluasi Pelaksanaan        Rencana Pembangunan Tahunan     Menteri/                                             Laporan E...
Evaluasi Renstra-KL dan RPJMN                      Renstra-                                                               ...
Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Jangka Menengah    Menteri/                                             Laporan Ev...
dadang-solihin.blogspot.com   21
Pelaporan                                                        (Penjelasan PP 39/2006)Tujuan Pelaporan                  ...
Permasalahan UmumMasalah yang terjadi pada setiap iM   l h         j di d       i instansi sektoral b                     ...
Hambatan dalam Transmisi Data Sektoral•   Dampak otonomi daerah. Dalam Otda tidak ada kewajiban    Kabupaten/Kota melapork...
Rekomendasi1.1 K/L perlu meninjau k b li sistem pengumpulan d           l       i j kembali i                l data yang s...
Rekomendasi4. K/L utama dan BPS perlu mendiskusikan konvergensi dan   penggunaan format data yang lebih standar dan umum a...
Rekomendasi7. Tanggungjawab utama terhadap peningkatan kualitas dan   ketersediaan d t yang disediakan oleh SKPD ada di t ...
Rekomendasi10. Pemerintah Pusat perlu mendukung pengembangan suatu    sistem database nasional dengan data Kabupaten/Kota ...
Rekomendasi15. SKPD perlu mengalokasikan sebagian dari dana yang tersedia    untuk kegiatan d        kk i       data pada ...
Rekomendasi18. Buku data statistik tahunan (statistical yearbooks) untuk                                 (           y    ...
dadang-solihin.blogspot.com   31
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Berdasarkan PP39/2006
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Berdasarkan PP39/2006

3,664 views

Published on

The World Bank, Lokakarya Pertukaran Informasi M&E di Aryaduta Hotel-Jakarta, 24 Februari 2011

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,664
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
290
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Berdasarkan PP39/2006

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Nama : Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor Al tK t : Jl Taman S Jl. T Suropati No. 2 ti N Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-dadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi M Menggabungkan M&E k d l b k ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan Kondisi Saat Ini dan Harapan Ke p Depan Mekanisme Monitoring dan Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah P l Pelaporan dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:  Strategi Apakah yang dilakukan sudah benar?  Operasi Apakah cara yang ditempuh sudah benar?  Pembelajaran Apakah ada cara yang lebih baik? dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Jenis Evaluasi menurut waktu pelaksanaanTahap Perencanaan (ex-ante): dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan untuk memilih dan menentukan:1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnyaTahap Pelaksanaan (on-going) Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan programTahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post) Pasca Pelaksanaan (ex post) dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan untuk menilai:1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Jenis Evaluasi menurut tujuan• Evaluasi proses: Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery) delivery).• Evaluasi biaya-manfaat: y Mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif penggunaan sumberdaya & manfaat dari program.• Evaluasi dampak: Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yg diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat, & kelembagaan. dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi?• Alasan Ekonomi – Memperbaiki desain & keefektifan program – Realokasi sumberdaya dari program yang kurang ke yang lebih efektif• Alasan Sosial Al S i l – Meningkatkan transparansi & akuntabilitas• Alasan Politik – Meningkatkan kredibilitas pengambilan k bil keputusan dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. Kondisi Saat Ini dan Harapan Ke Depan Kondisi Saat Ini Harapan Ke Depan M Monev hhanya untuk kepentingan t kk ti  Monev untuk kepentingan Lembaga M t kk ti L b instansi/lembaga lain yang lebih sendiri superior  Sistem yang baku untuk Si t Sistem merupakan bagian d i sub- k b i dari b kepentingan nasional dilengkapi ordinasi dengan kekhasan lokal. Menjadi beban Lembaga  Menjadi kebutuhan Bagian dari kewajiban  Bagian dari akuntabilitas dan Tidak ada reward tapi hanya ada dibuka kepada publik punishment  Menjadi bahan masukan Tidak adanya keterkaitan antara perencanaan ke depan evaluasi dan perencanaan ke depan  Ada reward dan punishment Tidak adanya implikasi/dampak dari berdasar indikator yang jelas pelaksanaan kegiatan evaluasi dengan perencanaan Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. Pengertian• Pengendalian: Rangkaian kegiatan manajemen untuk g g g j menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.• Monitoring: K i t mengamati perkembangan M it i Kegiatan ti k b pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.• Evaluasi: Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran ( t t) dan h il ( t k (i t) k l (output), d hasil (outcome) ) terhadap rencana dan standar.• Perencanaan: Proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. Pengendalian g Pasal 2-3 P Pengendalian di j k untuk menjamin tercapainya tujuan d d li ditujukan k j i i j dan sasaran pembangunan sesuai dengan rencana. • Dilakukan melalui kegiatan monitoring dan p g g g pengawasan. • Meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja. No Pejabat Pelaksana Obyek Pengendalian 1. Pimpinan K/L Pelaksanaan Renja-K/L 2. Gubernur  Pelaksanaan Dekonsentrasi  PelaksanaanTugas Pembantuan 3. Bupati/Walikota Pelaksanaan Tugas Pembantuan dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. Monitoring g Pasal 4-10• Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap: – Perkembangan realisasi penyerapan dana, – R li Realisasi pencapaian t i i target k l t keluaran ( t t) dan (output), d – Kendala yang dihadapi.• Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan triwulanan triwulanan.No Pejabat Pelaksana Obyek Monitoring 1. Pimpinan K/L Pelaksanaan Renja-K/L Renja K/L 2. Gubernur  Pelaksanaan Dekonsentrasi  PelaksanaanTugas Pembantuan 3. 3 Bupati/Walikota Pelaksanaan Tugas Pembantuan 4. Kepala SKPD Provinsi Pelaksanaan Dekonsentrasi 5. Kepala SKPD Kabupaten/Kota Pelaksanaan Tugas Pembantuan dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. Mekanisme Monitoring dan Pelaporan Presiden P id RI Form C Form C  Men.DN Bupati/ Walikota Gubernur u.p. Bappeda u.p. Bappeda  Men.PPN 10 hari setelah 14 hari setelah 5 hari setelah triwulan berakhir triwulan berakhir  Men.Keu triwulan berakhir 5 hari setelah Form C Form C Form C triwulan berakhir  Men.PAN Form C 5 hari setelah triwulan berakhir 14 hari setelah triwulan berakhir Form C F Form C Kepala SKPD Kepala SKPD Menteri/ Ka. Lemb Kabupaten/ Kota Provinsi Dana Pembantuan 5 hari Dana Dekonsentrasi 5 hari 10 hari setelah Form B setelah setelah triwulan berakhir (Kabupaten/Kota) Form B triwulan Form(Provinsi) B triwulan Kementerian/Lembaga berakhir berakhir Ka. Unit Org. Ka. Unit Kerja Ka. Unit Kerja 5 hari setelah Form A Form A Form A triwulan berakhir PPTK PPTK Ka. Unit Kerja K/LKeterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2 Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi kewenangannya 2. pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota dadang-solihin.blogspot.com melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan 14 kewenangannya
  14. 14. Evaluasi (1/2) ( (1/2 Pasal 121. Evaluasi pelaksanaan Renja-KL dan RKP:1 E l i l k R j KL d RKP Menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional.2. Evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL: Menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program.3.3 Evaluasi dilakukan berdasarkan:  sumberdaya yang digunakan;  indikator dan sasaran kinerja output untuk kegiatan; j p g  indikator dan sasaran kinerja hasil outcome untuk program. dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. Evaluasi (2/2) ( (2/2 Pasal 124. Evaluasi pelaksanaan RPJMN/D dil k k paling sedikit satu k li4 E l i l k dilakukan li diki kali dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya periode rencana.5. Evaluasi tersebut dilaksanakan berdasarkan:  sumberdaya yang digunakan;  indikator dan sasaran kinerja output untuk kegiatan pokok;  indikator dan sasaran kinerja outcome untuk program.6.6 Evaluasi dilaksanakan secara sistematis obyektif dan transparan sistematis, obyektif, transparan. dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. Evaluasi Renja-KL dan RKP Renja- j Pasal 13-14Evaluasi Renja-KL Renja- Evaluasi RKP1. Pimpinan K/L melakukan evaluasi 5. Menteri PPN melakukan pelaksanaan Renja-KL periode Renja KL evaluasi pelaksanaan l i l k sebelumnya. RKP periode2. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian sebelumnya berdasarkan y y g g sasaran sumberdaya yang digunakan, , laporan hasil e a uas apo a as evaluasi indikator dan sasaran kinerja keluaran pelaksanaan Renja-KL (output) untuk masing-masing kegiatan. tersebut.3. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai 6. Menteri PPN pencapaian indikator dan sasaran hasil menggunakan hasil (outcome). evaluasi RKP tersebut4. Pimpinan K/L menyampaikan laporan guna penyusunan hasil h il evaluasi pelaksanaan R j KL l i l k Renja-KL rancangan RKP untuk kepada Menteri PPN paling lambat dua periode dua tahun bulan setelah tahun anggaran berakhir. berikutnya. dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Menteri/ Laporan Evaluasi Kepala Lembaga Evaluasi Renja-KL Evaluasi Pelaksanaan Renja-KL R j KL 2 Bulan setelah anggaran berakhir Laporan Evaluasi Menteri RKP Pelaksanaan Evaluasi Evaluasi Perencanaan RKPMasukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. Evaluasi Renstra-KL dan RPJMN Renstra- Pasal 15-16Evaluasi Renstra-KL Renstra- Evaluasi RPJMN 3. Menteri PPN melakukan evaluasi RPJMN1. Pimpinan K/L melakukan mengunakan hasil evaluasi Renstra-KL evaluasi terhadap tersebut dan hasil evaluasi pelaksanaan pelaksanaan program RKP periode RPJMN yang berjalan. dalam Renstra-KL. p 4. Evaluasi pelaksanaan RPJMN dilakukan2. Hasil evaluasi tersebut untuk menilai pencapaian pelaksanaan disampaikan ke Menteri strategi pembangunan nasional, kebijakan PPN paling lambat umum, program dan kegiatan pokok, serta empat bulan sebelum k k k i k b i kerangka ekonomi makro sebagaimana RPJMN berakhir. ditetapkan dalam dokumen RPJMN periode berjalan.5. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut Pimpinan K/L dapat mengajukan usulan perubahan program kepada Menteri PPN. dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Jangka Menengah Menteri/ Laporan Evaluasi Evaluasi Renstra-KL E l Evaluasi i Pelaksanaan Kepala L b K l Lembaga Renstra-KL 4 Bulan sebelum RPJMN berakhir Laporan Evaluasi Menteri RPJMN Pelaksanaan Evaluasi Evaluasi Perencanaan RPJMN Usul Perubahan ProgramMasukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. Pelaporan (Penjelasan PP 39/2006)Tujuan Pelaporan Periode Pelaporan  Berkala setiap 3 bulan  Untuk memberikan (triwulan) dan 6 bulan informasi yang cepat, (semester) atau tahunan. tepat, dan akurat kepada stakeholders sebagai  Berjenjang dari satu unit kerja bahan pengambilan paling b li bawah d l h dalam suatu t keputusan sesuai organisasi sampai kepada dengan kondisi yang pucuk pimpinan organisasi, terjadi serta penentuan serta dari satu tingkat kebijakan yang relevan. pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.  Pelaporan dilakukan pula kepada masyarakat baik secara aktif (melalui media cetak/elektronik) maupun pasif (melalui internet). dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Permasalahan UmumMasalah yang terjadi pada setiap iM l h j di d i instansi sektoral b i k l berupa:• Data yang tersedia tidak lengkap dan kualitas data kurang memadai.• Data sulit didapat hampir semua instansi baik di Kabupaten/Kota didapat, maupun di provinsi harus melakukan “jemput bola” untuk mendapatkan data.• Data datang terlambat hal ini dialami baik Kabupaten/Kota dengan terlambat, kecamatan, atau provinsi dengan Kabupaten/Kota;• Beberapa instansi, terutama instansi yang berhubungan dengan pusat (misalnya Dinas Kesehatan) terlalu diberi beban membuat berbagai macam laporan.• Kebijakan pusat berkaitan dengan pelaporan cukup banyak dan terkadang terjadi t t k d t j di tumpang-tindih k bij k antara satu k ti dih kebijakan t t kementerian t i dengan kementerian lainnya. dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. Hambatan dalam Transmisi Data Sektoral• Dampak otonomi daerah. Dalam Otda tidak ada kewajiban Kabupaten/Kota melaporkan hasil kegiatan kepada provinsi.• Keterbatasan kemampuan organisasi/staf dalam melakukan pengolahan d analisis d t l h dan li i data.• Terbatasnya dana dan fasilitas untuk melakukan pengumpulan data di lapangan. p g• Terjadi ‘ego sektoral’ dan “ego bidang” dalam melakukan pendistribusian data sektoral,• Untuk berbagai d U kb b i daerah, l h luas wilayah d k d il h dan keadaan geografis fi (e.g. Kalimantan Timur, NTB, NTT, dll)• Kebijakan pusat berkaitan dengan data dan pelaporan dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. Rekomendasi1.1 K/L perlu meninjau k b li sistem pengumpulan d l i j kembali i l data yang sudahd h lama (“legacy systems”) yang diterapkan di lapangan dan di tingkat Kabupaten/Kota, untuk mengeliminasi duplikasi, mengfokus pada indikator prioritas, dan untuk mengurangi beban pencatatan dan pelaporan untuk petugas lapangan.2.2 K/L perlu meng-”phase-out” sistem data yang parallel dan meng- phase-out parallel, menyatukannya ke dalam sistem “satu pintu” di mana data hanya di- enter satu kali ke dalam database terintegrasi.3. K/L perlu menerbitkan dokumentasi mengenai definisi indikator yang mereka gunakan, bagaimana mereka mengukur hal tersebut, dan memberikan penjelasan ( p p j (kepada umum) mengapa data untuk ) g p indikator yang mirip dapat berbeda antara survei dan pencatatan di instansi lapangan. dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. Rekomendasi4. K/L utama dan BPS perlu mendiskusikan konvergensi dan penggunaan format data yang lebih standar dan umum antar database dengan data daerah.5. BPS perlu memulai suatu crash program multi-tahun untuk meningkatkan metodologi proyeksi penduduk untuk Kabupaten/Kota, termasuk rincian umur dan time series yang di-update secara p periodik.6. BPS perlu memainkan peran depan di Sistem Statistik Indonesia, dengan melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran atas komparabilitas dan kualitas data data.  Cara yang tepat untuk memulai kegiatan seperti itu adalah dengan menerbitkan “catatan teknis” tentang komparabilitas data sektoral, terutama antara data yang BPS memperoleh melalui survei dan data sektoral dari fasilitas di lapangan (seperti Puskesmas, Sekolah, dll). dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. Rekomendasi7. Tanggungjawab utama terhadap peningkatan kualitas dan ketersediaan d t yang disediakan oleh SKPD ada di t k t di data di di k l h d tangan SKPD sendiri.  Proses pe g a a ada a sua u p oses iteratif, da membuka oses peningkatan adalah suatu proses e a , dan e bu a akses terhadap data kepada umum hanyalah langkah pertama dalam suatu proses panjang (long march) untuk meningkatkan mutu dari data. data8. K/L perlu meneruskan pengembangan sistem yang memungkinkan untuk mengirim data dari Kabupaten/Kota langsung ke pusat melalui internet.9. Pemerintah Pusat perlu mendukung pengembangan suatu “national virtual network”, yang melayani semua sektor, agar national network , semua SKPD dapat mempunya akses internet untuk meng-upload data ke website sektoral. dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. Rekomendasi10. Pemerintah Pusat perlu mendukung pengembangan suatu sistem database nasional dengan data Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota, akses umum pada sebagian atau seluruh data tersebut.11. Instansi tingkat provinsi ditugaskan dengan meng-upload data Kabupaten/Kota ke web untuk Kabupaten/Kota yang belum dapat melaksanakannya sendiri.12.12 Setiap SKPD sebaiknya mengembangkan akses terhadap data antar unit/bidang yang ada di SKPD (mis. dengan LAN).13. Permerintah Pusat sebaiknya mempertimbangkan penggunaan earmarked funding (dana dekon atau TP) untuk meningkatkan pengumpulan data yang diperlukan pada Tk pusat dan yang diabaikan oleh pemerintah daerah. p14. SKPD perlu mempertimbangkan untuk menempatkan tenaga yang melaksanakan pengolahan data pada posisi fungsional. dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. Rekomendasi15. SKPD perlu mengalokasikan sebagian dari dana yang tersedia untuk kegiatan d kk i data pada perbaikan k li d b ik kualitas d data, d dengan memperbandingkan data tsb dengan data lama dan menilai apakah data seperti itu mungkin, serta menginvestigasi hal-hal apa yang dapat menyebabkan bahwa data tsb sulit dipercaya.16. Instansi Pemerintah Pusat dan SKPD perlu mengembangkan ketreampilan dari staf yang ditugaskan mengolah data agar data, mereka lebih mampu untuk menyediakan data dengan kualitas yang baik.17. Data tingkat Kabupaten/Kota perlu dilepaskan kepada umum secara cepat. Peningkatan kualitas akan tercapai lebih cepat melalui umpan balik dari berbagai pengguna data, daripada menyimpan data tsb untuk jangka waktu tak tertentu. dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. Rekomendasi18. Buku data statistik tahunan (statistical yearbooks) untuk ( y ) Kabupaten/Kota perlu disediakan dalam bentuk PDF pada website instansi sektoral tingkat pusat, sehingga dapat di- download oleh para pengguna.20. Pemerintah Pusat sebaiknya memberikan tugas pembantuan kepada provinsi untuk memfasilitasi pengumpulan, transmisi dan diseminasi data sektoral. di i id t kt l21. Pemda dapat mempertimbangkan untuk menetapkan peraturan y g yang menentukan j jadwal dan p prosedur untuk data sharing, g, sebagai dasar kerjasama antar instansi dalam suatu pemerintahan, dan antar pemerintah pada tingkatan administratif yang berbeda berbeda. dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. dadang-solihin.blogspot.com 31

×