Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas Raker Forum SKPD Pemda Kabupaten Mamuju Hotel Inna Grand Bali Beach-Sanur, 6 Maret 2009 BAPPENAS

File Presentasi ini bisa didownload di

http://www.ziddu.com/download/4117030/2009_005_Mamuju.pdf.html

www.dadangsolihin.com

Materi

Apa Tujuan Pembangunan?

Pembangunan Daerah

Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance

Permasalahan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegagalan Perencanaan

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Penutup

Pendahuluan

Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan

www.dadangsolihin.com Reporting (4) M & E (1) Planning (2) Budgeting (3) Implementation

Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development)

P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang .

P eningkatan kebebasan (f reedom/ democracy ) setiap orang.

How?

Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah

antar sub daerah

antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Menciptakan atau menambah lapangan kerja.

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Pembangunan Daerah (1)

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:

memberikan pelayanan kepada masyarakat,

mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:

tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat.

Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.

Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.

Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance www.dadangsolihin.com Government Governance

Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good .

Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja

Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS

Troika www.dadangsolihin.com

Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance

Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan www.dadangsolihin.com

Permasalahan Pembangunan Daerah (1)

Pembangunan Ekonomi

Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan

Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil

Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah

Pembangunan Sosial

Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).

Pembangunan Prasarana Wilayah

Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah.

Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur.

Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik.

Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.

Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur.

Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).

Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan.

Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan.

Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)

Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan.

Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis.

Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.

Permasalahan Khusus

Lemahnya daya saing investasi

Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha

Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat

Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.

Definisi Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan .

Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).

Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan

Tepat : Dikaitkan dengan tindakan

Pilihan-pilihan :

Pemilihan tujuan dan kriteria

Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan

Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan

Syarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

Tujuan akhir yang dikehendaki.

Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Masalah-masalah yang dihadapi.

Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan

Sebagai penuntun arah

Minimalisasi ketidakpastian

Minimalisasi inefisiensi sumberdaya

Penetapan standar dan pengawasan kualitas

Kegagalan Perencanaan (1)

Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:

informasinya kurang lengkap,

metodologinya belum dikuasai,

perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana

pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.

kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.

aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,

masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.

Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.

Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.

Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).

Sistem Perencanaan yang Berhasil

Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.

Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.

Perencanaan yang Ideal

Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).

Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting).

www.dadangsolihin.com Monev? + 30 Laws and Regulations regarding M&E Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government

Gambaran Sistem M&E (Sekarang dan Akan Datang) www.dadangsolihin.com Sekarang Akan Datang

Adanya berbagai macam peraturan yang mengamanatkan agar sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan

Depdagri

LAN

Menpan

Departemen Keuangan

Bappenas

Setneg

K/L terkait

Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi

Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)

Evaluasi top-down

Evaluasi fragmentasi 1 waktu

Evaluasi pasif

Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi

Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah

Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif

Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya

Lebih efisien dan biaya rendah

Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom-up

Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi

Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)

Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi

Adanya komunitas evaluator

Apa itu Sistem Monitoring

Sistem Monitoring adalah sistem pengumpulan data/informasi secara reguler dan terus-menerus yang dapat menghasilkan indikatorindikator perkembangan dan pencapaian suatu kegiatan program/kegiatan terhadap tujuan yang ditetapkan.

Sistem monitoring mencakup penelusuran pelaksanaan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap target kinerja yang jelas dan konsisten, laporan kemajuan, dan identifikasi masalah.

Secara umum, sistem monitoring (dan evaluasi) terdiri dari empat komponen, yaitu: tujuan ( goal ), sasaran ( target ), indikator ( indicator ), dan masukan ( input) .

Mengapa Monitoring Diperlukan?

Untuk mengetahui:

Apakah tujuan yang ditetapkan akan (cenderung) dapat dicapai?

Mengapa?

Mengapa tidak?

Apakah hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan/ implementasi program/ kegiatan?

Apakah koordinasi yang dilakukan efektif?

Apakah terdapat kesenjangan dalam implementasi?

Bagaimana mengatasinya?

Apa itu Evaluasi?

Evaluasi adalah:

suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematik

mengenai suatu kebijakan, program atau kegiatan

berdasarkan informasi dan hasil analisis

dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya

untuk keperluan pemangku kepentingan.

Evaluasi Menurut Waktu Pelaksanaan

Evaluasi Formatif:

Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program

Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program

Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan program.

Evaluasi Summatif:

Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai

Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program

Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program.

Evaluasi Menurut Tujuan

Evaluasi proses:

Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan ( service delivery ).

Evaluasi biaya-manfaat:

Mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif penggunaan sumberdaya dan manfaat dari program.

Evaluasi dampak:

Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yang diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat, dan kelembagaan.

Mengapa Perlu Evaluasi?

Apakah desain program-program tersebut sudah tepat?

Jawaban dari pertanyaan ini akan memberikan pembelajaran untuk penyusunan desain suatu program di masa yang akan datang.

Apakah sumberdaya yang tersedia telah digunakan secara efisien?

Jawaban dari pertanyaan ini akan memberikan gambaran mengenai akuntabilitas penggunaan dana publik dalam suatu program.

Apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan yang diharapkan?

Jawaban dari pertanyaan ini akan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan mengenai apakah suatu program akan dilanjutkan, dan kalau dilajutkan apakah desainnya akan diperbaiki.

Mengapa Enggan Melakukan Evaluasi

Biaya evaluasi mahal.

Evaluasi menghabiskan banyak waktu.

Secara teknis evaluasi sulit dilakukan.

Temuan evaluasi sering bersifat politis.

Laporan evaluasi sering terlambat.

Banyak pelaksana program yang takut bahwa program mereka akan dinilai gagal.

Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi www.dadangsolihin.com Aspek Monitoring Evaluasi

Tujuan

Menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan Memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program

Fokus

Akuntabilitas penyampaian input program

Dasar untuk aksi perbaikan

Penilaian keberlanjutan program

Akuntabilitas penggunaan sumberdaya

Pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang

Cakupan

Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana?

Apakah terdapat penyimpangan?

Apakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan?

Relevansi

Efektifitas

Efisiensi

Dampak

Keberlanjutan

Waktu pelaksanaan

Dilaksanakan terus-menerus

Dilaksanakan secara berkala selama program berjalan

Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program

Kriteria Evaluasi

Relevansi

Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan

Efektifitas

Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan

Efisiensi

Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan.

Dampak

Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak

Keberlanjutan

Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi

Jenis Evaluasi www.dadangsolihin.com Tahap Perencanaan ( ex‑ante ) Tahap Pelaksanaan ( on‑going ) Tahap Pasca‑Pelaksanaan ( ex‑post )

dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan

untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan

untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir

untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan

untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Kunci Keberhasilan M&E

Keberhasilan institusionalisasi sistem M&E mencakup berbagai upaya menciptakan kesinambungan & menjamin sistem M&E berfungsi baik bagi pemerintah

Ada tiga kunci utama yaitu:

pemanfaatan informasi M&E

kualitas informasi M&E

Kesinambungan M&E

Kendala Pelaksanaan M&E (1)

Anggaran

Apresiasi yang kurang terhadap pentingnya M&E menyebabkan anggaran yang dialokasikan kecil.

SDM

Belum didukung oleh jumlah dan kualitas SDM yang cukup.

Kemampuan/ Keahlian

” Tour of duty” PNS, terutama di Pemda

Kurangnya tenaga teknis terlatih

Perlengkapan/ Peralatan

Berkaitan dengan kondisi perekonomian dan infrastruktur wilayah yang masih tertinggal. Mis: listrik, AC, komputer, kendaraan operasional, peralatan telekomunikasi.

Kendala Pelaksanaan M&E (2)

Prosedural

Tidak adanya acuan kerja (Petunjuk Operasional)

Tidak diterimanya laporan Monitoring pelaksanaan kegiatan

Tidak adanya kerangka acuan pelaksanaan evaluasi

Mekanisme pelaporan yang ada inter instansi pemerintah belum memiliki pola yang jelas dan pasti.

Pengiriman

Kondisi geografis

Masih minimnya prasarana dan sarana transportasi/ komunikasi.

Pengertian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan

KEGUNAAN

dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)

petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran

Pengertian Kinerja

Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)

Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995)

Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).

Pengembangan Indikator Kinerja

Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada penghitungan biaya keluaran (efisiensi ) . Tujuan kebijakan dan pendekatan program – juga harus dianalisa

Indikator bisa diterapkan untuk: (a) Masukan; (b) Efisiensi – Keluaran; (c) Efektivitas – Hasil; (d) Kualitas; dan (e) Kepuasan Pelanggan.

Bisa dikaitkan dengan kesepakatan kinerja antara Menteri dan Kepala Lembaga dan para pejabat di bawahnya

Indikator memerlukan definisi dan penafsiran yang hati-hati – seringkali diformulasikan, diimplementasikan dan ditafsirkan dengan buruk

Harus dikembangkan untuk masing-masing program/kegiatan – ada yang sulit misalnya pertahanan – beberapa lebih mudah misalnya penyelenggara jasa.

Fungsi Indikator Kinerja

Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan

Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders

Membangun dasar pengukuran, analisis, dan

Evaluasi kinerja program pembangunan

Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan

Logic Model Theory www.dadangsolihin.com Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah IMPACT Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOME Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUT Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan KEGIATAN Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja INPUT Metode Pelaksanaan Metode Penyusunan Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information , National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

Indikator Kinerja INPUT

Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan

Contoh:

Jumlah dana yang dibutuhkan

Tenaga yang terlibat

Peralatan yang digunakan

Jumlah bahan yang digunakan

Indikator Kinerja OUTPUT

Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Contoh:

Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan

Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi

Jumlah permohonan yang diselesaikan

Jumlah pelatihan / peserta pelatihan

Jumlah jam latihan dalam sebulan

Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan

Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli

Jumlah komputer yang dibeli

Jumlah gedung /jembatan yg dibangun

meter panjang jalanyang dibangun/rehab

Indikator Kinerja OUTCOME

Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran .

Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai.

Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.

Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.

Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome

Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan

Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan

tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)

kemenangan tim dlm setiap pertandingan

Peningkatan langsung hal-hal yg positif

kenaikan prestasi kelulusan siswa

peningkatan daya tahan bangunan

Penambahan daya tampung siswa

Penurunan langsung hal-hal yang negatif

Penurunan Tingkat Kemacetan

Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas

Menentukan Indikator Outcome (1)

Indikator outcome mencerminkan indikator output terpenting

Indikator outcome :

Indikator output 1a

Indikator output 2b, 2c

Indikator output 3b

Indikator output 4a

OUTPUT 2 Indikator 2a Indikator 2b Indikator 2c OUTPUT 1 Indikator 1a Indikator 1b Indikator 1c OUTPUT 3 Indikator 3a Indikator 3b Indikator 3c OUTPUT 4 Indikator 4a Indikator 4b Indikator 4c OUTCOME

Indikator outcome merupakan composite index dari indikator output

Indeks gabungan ( composite indexes ) diperoleh dengan membobot output

www.dadangsolihin.com OUTPUT 2 Indikator : (Pt b ) OUTPUT 1 Indikator : (Pt a ) OUTPUT 3 Indikator : (Pt c ) OUTCOME Indikator : ( I = (∑P t / ∑P t-1 ) x 100)

Indikator outcome merupakan hasil Survei

Indikator output harus mendukung pencapaian outcome, meskipun tidak terkait langsung dalam penyusunan indikator outcome

www.dadangsolihin.com OUTCOME (mis : IHSG, IPM, APK) OUTPUT 3 Indikator output OUTPUT 2 Indikator output OUTPUT 1 Indikator output

Indikator Kinerja IMPACT

Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Contoh:

Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang

% Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat

Peningkatan cadangan pangan

Peningkatan PDRB sektor tertentu

Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang

Penurunan Tingkat kemiskinan

Penurunan Tingkat Kematian

Persyaratan Indikator Kinerja: SMART

S PESIFIC -jelas, tidak mengundang multi interpretasi

M EASUREABLE -dapat diukur (“What gets measured gets managed”)

A TTAINABLE -dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)

R ELEVANT (information needs of the people who will use the data)

T IMELY -tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

Sumber Pembuktian (Means of Verification)

How should the information be collected, eg. sample survey

What source is most appropriate?

Who should do it?

When and How often should the information be collected, analyzed & reported

What formats are required to record the data being collected?

Penutup

Setiap bangsa di seluruh dunia memiliki tujuan pembangunan yang bersifat universal.

Sudah mendesak untuk menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan

Dalam usaha melaksanakan pembangunan Daerah, harus memperhitungkan berbagai permasalahan yang ada serta adanya p ergeseran p aradigma d ari Government menjadi Governance

Untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perencanaan pembangunan daerah diperlukan suatu sistem monitoring dan evaluasi pembangunan yang berdasarkan indikator kinerja pembangunan yang SMART.

Terima Kasih www.dadangsolihin.com

Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com