Sistem Manajemen Nasional
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Sistem Manajemen Nasional

on

  • 899 views

Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIX Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Panca Gatra R 202, 6 Maret 2013

Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIX Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Panca Gatra R 202, 6 Maret 2013

Statistics

Views

Total Views
899
Views on SlideShare
890
Embed Views
9

Actions

Likes
0
Downloads
29
Comments
0

1 Embed 9

http://www.slideee.com 9

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sistem Manajemen Nasional Presentation Transcript

  • 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  • 2. 3dadang-solihin.blogspot.com Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 Email : dadangsol@gmail.com Website : dadang-solihin.blogspot.com
  • 3. Materi 1. Pokok-Pokok Pikiran Sistem Manajemen Nasional 2. Latar Belakang Sistem Manajemen Nasional 3. Manfaat Sistem Manajemen Nasional 4. Penyimpangan Sistem Manajemen Nasional yang Ditemukan 5. Penutup dadang-solihin.blogspot.com 4
  • 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  • 5. Apa itu Sismennas Sismennas adalah  Perpaduan tata nilai, struktur, fungsi, dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber daya dan dana nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.  Proses penyelenggaraannya secara serasi dan terpadu meliputi berbagai siklus kegiatan berupa perumusan kebijakan (policy formulation), pelaksanaan kebijakan (policy implementation), dan penilaian hasil-hasil pelaksanaan kebijakan nasional. 6dadang-solihin.blogspot.com
  • 6. Landasan Sismennas 1. Pancasila, sebagai landasan falsafati; 2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 3. Wawasan Nusantara sebagai landasan visional yang mengandung nilai- nilai persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan negara; 4. Ketahanan Nasional sebagai landasan konsepsional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keamanan; 5. Landasan operasional yang dalam perjalanan sejarah NKRI berkembang sesuai dengan kepentingannya, yaitu: – Nawaksara saat kepemimpinan Presiden Soekarno, – GBHN saat kepemimpinan Presiden Suharto, – RPJPN 2005—2025, RPJMN 2005—2009 dan RPJMN 2010—2014 saat kepemimpinan Presiden SBY. dadang-solihin.blogspot.com 7
  • 7. Orientasi Sismennas 1. Mengembangkan wawasan strategik; 2. Membangun keterpaduan dan kerja sama: – antarlembaga, – antarbidang, – antarsektor, – antarwilayah, dan – antarpemerintah dengan masyarakat; 3. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab (Good Governance); 4. Menerapkan metodologi dan teknik manajemen secara tepat guna. dadang-solihin.blogspot.com 8
  • 8. Konsep Dasar Sismennas • Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan (interrelasi), saling keterpaduan (interaksi), saling ketergantungan (interdependensi) yang secara sinergi bersama-sama mengemban fungsi tertentu. • Manajemen adalah pengelolaan atau tata laksana yang merupakan proses, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian atas setiap pemanfaatan sumber daya dan sumber dana secara hemat, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan yang tepat guna. • Nasional adalah seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan bermasyarakat melingkupi berbagai aspek kehidupan dalam bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkandung makna bahwa setiap komponen bangsa sadar akan hak dan kewajiban juga berperan serta dalam membangun dan membela negara. dadang-solihin.blogspot.com 9
  • 9. Tatanan Sismennas • Inner Setting: Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) 1. Tata Administrasi Negara (TAN); 2. Tata Laksana Pemerintahan (TLP); • Outer Setting: Faktor Lingkungan. 1. Tata Politik Nasional (TPN); 2. Tata Kehidupan Masyarakat (TKM). dadang-solihin.blogspot.com 10
  • 10. Unsur Ketatanegaraan dan Sismennas dadang-solihin.blogspot.com 11 NEGARA PEMERINTAH BANGSA RAKYAT TAN Tata Administrasi Negara TLP Tata Laksana Pemerintahan TPN Tata Politik Nasional TKM Tata Kehidupan Masyarakat Ketatanegaraan Sismennas Tatanan Dalam (Inner Setting) Tatanan Luar (Outer Setting) Suprastruktur Infrastruktur Sub-struktur Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB)
  • 11. Arus Masuk Struktur Sismennas Sismennas Tatanan Luar Tatanan Dalam Sismennas Tatanan Luar Sismenas Arus Masuk Arus Keluar Tata Administrasi Nasional (TAN) TL Pemerintahan (TLP) Tata Politik Nasional (TPN) Tata Kehidupan Masyarakat (TKM) Tata Kehidupan Masyarakat (TKM) Tata Politik Nasional (TPN) Tata Administrasi Nasional (TAN) Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) Tatanan Dalam Tampak  Atas Tatanan Luar Tampak  Samping Arus  Keluar Arus  Masuk 12
  • 12. RPJMN 2010 - 2014 dadang-solihin.blogspot.com 13 Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN. Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. Buku I Buku II Buku III
  • 13. Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III dadang-solihin.blogspot.com 14 Visi-Misi SBY-Boediono RPJMN 2010-1014 11 Prioritas Nasional+ 3 Prioritas Nasional Lainnya Prioritas Bidang: Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Sarana Prasarana, Politik, Hankam, Hukum & Aparatur, Wilayah & Tata Ruang, SDA & LH Prioritas Regional: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua Buku I Buku II Buku III
  • 14. V I S I INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN M I S I 1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA 2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI 3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG AGENDA 1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN 3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI 4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN RPJMN 2010-2014 15dadang-solihin.blogspot.com
  • 15. Prioritas Nasional dadang-solihin.blogspot.com 16 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat Prioritas Lainnya
  • 16. dadang-solihin.blogspot.com 17 Agenda 1 Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Agenda 2 Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Agenda 3 Penegakan Pilar Demokrasi Agenda 4 Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Agenda 5 Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan PN 1 s/d PN 11, PN 13, PN 14 PN 1 PN 12 PN 1 PN 12 PN 13 PN 14 Misi 1 Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera Misi 2 Memperkuat Pilar-pilar Demokrasi Misi 3 Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Visi INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN *) PN: Prioritas Nasional
  • 17. dadang-solihin.blogspot.com 18
  • 18. dadang-solihin.blogspot.com 19 Founding Fathers Melahirkan Sebuah Negara Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Bentuk Bangunan: ”Negara Kesatuan” Tatanan Kenegaraan: ”Republik” Seluruh Rakyat Indonesia Mendirikan Sebuah Negara dan Kepemerintahannya 1. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 2. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan dan memiliki kemerdekaannya. 3. Pemerintah negara Indonesia diberi amanah untuk melaksanakan emban nasional, yaitu: • Pertama, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, sebagai pernyataan politik untuk tetap menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara. • Kedua, “memajukan kesejahteraan umum” sebagai upaya untuk mencapai kehidupan masyarakat yang serba adil dan makmur. • Ketiga, “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai kiat membangun kehidupan sosial-budaya yang bermartabat. • Keempat,”melaksanakan ketertibandunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” merupakan komitmen kehidupan bangsa Indonesia di antara bangsa- bangsa.
  • 19. Apa Itu Pembangunan? 20 Pembangunan adalah:  proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik  melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Tujuan Pembangunan: 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com
  • 20. Apa itu SPPN SPPN adalah  Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan  Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 21dadang-solihin.blogspot.com
  • 21. Tujuan SPPN 1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 22dadang-solihin.blogspot.com
  • 22. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 23dadang-solihin.blogspot.com
  • 23. NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) 24dadang-solihin.blogspot.com Status Hukum Dokumen Perencanaan
  • 24. Reformasi Sistem Penganggaran PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU Visi:  Melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN Visi:  Melaksanakan program kerja Presiden/KDH terpilih Misi:  Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan  Penganggaran berdasarkan pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Misi:  Pelaksanaan kerangka regulasi, kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/D  Anggaran disusun berdasarkan RKP/D dengan mempertimbang- kan kemampuan keuangan negara 25dadang-solihin.blogspot.com 1/2
  • 25. Reformasi Sistem Penganggaran dadang-solihin.blogspot.com 26 Penganggaran Berbasis: 1. Pengeluaran Rutin 2. Pengeluaran Pembangunan Paradigma Lama Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Penganggaran Berbasis Kinerja 2. Kerangka Penganggaran Jangka Menengah 3. Anggaran Terpadu Paradigma Baru 2/2
  • 26. dadang-solihin.blogspot.com 27
  • 27. • Sismennas bermanfaat untuk pemasyarakatan politik, yaitu suatu pengenalan (adaptasi) dan penyesuaian (adjustment) untuk menumbuhkan pemahaman hak dan kewajiban masyarakat terhadap negara sebagai organisasi. • Tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban akan berbuah pada tumbuhnya ketertiban di tiap tatanan, yaitu – Tertib Administrasi (Tibmin), – Tertib Politik (Tibpol), dan – Tertib Sosial (Tibsos). • Keberhasilan pemasyarakatan politik dan tercapainya keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dalam memelihara kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin pada hasil proses perumusan kebijakan (policy formulation); pelaksanaan kebijakan (policy implemention); dan penilaian hasil pelaksanaan kebijakan (policy evaluation) yang semakin dapat diterima dan terlaksana dengan baik. dadang-solihin.blogspot.com 28
  • 28. ARUS MASUK 1.Fungsi Pengenalan Kepentingan: – Menemukan, mengenali, dan merumuskan permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang terdapat pada struktur Tata Kehidupan Masyarakat (TKM), yaitu: • Kepentingan Sosial (Social Interest); • Kepentingan Politik (Political Interest); • Kepentingan Umum (Public Interest). – Selanjutnya, di dalam Tata Politik Nasional (TPN) permasalahan dan kebutuhan tersebut diolah dan diformulasikan sebagai masukan pada proses selanjutnya. dadang-solihin.blogspot.com 29
  • 29. 2. Fungsi Pemilihan Kepemimpinan: – Berperan dalam memberi masukan tentang tersedianya orang- orang yang berkualitas guna menempati berbagai kedudukan dan jabatan tertentu untuk memegang mandat untuk menyelenggarakan berbagai tugas dan pekerjaan dalam rangka TPKB. – Sesuai dengan tatanan yang ada diperlukan adanya kepemimpinan masyarakat (social leadership); kepemimpinan bangsa (political leadership); dan kepemimpinan negara (state leadership). dadang-solihin.blogspot.com 30
  • 30. Proses Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) •Mentransformasikan berbagai masukan yang bersifat politis (aspek kehidupan bangsa) ke dalam bentuk administratif (program dan kegiatan) 1. Perencanaan dilaksanakan sebagai rintisan dan persiapan sebelum pelaksanaan sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan. 2. Pengendalian dilaksanakan sebagai arahan, bimbingan, dan koordinasi selama pelaksanaan. 3. Penilaian dilaksanakan untuk membandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah pelaksanaan selesai. •Seluruh keputusan dan kebijakan dari tiga fungsi TPKB tersebut lebih lanjut secara strategis, manajerial, dan operasional dituangkan dalam berbagai hierarki perundang-undangan dan peraturan sesuai dengan kepentingan dan klasifikasinya serta dikeluarkan oleh instansi atau pejabat terkait yang diwenangkan. dadang-solihin.blogspot.com 31
  • 31. ARUS KELUAR •Secara fungsional Sismennas menghasilkan 1. Aturan, norma, patokan, pedoman dan lain-lain atau disebut kebijakan umum (public policy); 2. Penyelenggaraan, penerapan, penegakan, dan pelaksanaan berbagai kebijakan nasional lazimnya dijabarkan dalam sejumlah program dan berbagai kegiatan; 3. Penyelesaian segala macam perselisihan, pelanggaran, dan penyelewengan yang timbul sehubungan dengan penentuan, penerapan, penegakan, penyelenggaraan kebijakan umum serta program dan kegiatan dalam upaya mewujudkan tertib hukum. •Dari pemahaman di atas, pada arus keluar terdapat tiga fungsi utama, yaitu : pembuatan aturan (rule making), penerapan aturan (rule aplication), dan penghakiman aturan (rule adjudication), yang mengandung arti penyelesaian perselisihan berdasarkan penentuan kebenaran peraturan yang berlaku. •Kemanfatatan, sebagai hasil akhir (outcome) Sismennas, adalah terpenuhinya berbagai kepentingan masyarakat dari aspek kesejahteraan dan keamanan yang berorientasi pada kehematan (ekonomis), efisien, dan efektif. dadang-solihin.blogspot.com 32
  • 32. dadang-solihin.blogspot.com 33 • Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders • Sebagai penuntun arah • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan kualitas
  • 33. dadang-solihin.blogspot.com 34
  • 34. dadang-solihin.blogspot.com 35
  • 35. • Sistem kepartaian dan pemilihan umum yang belum auditable (banyak yang tidak dilaporkan). • Maraknya politik uang dalam pemilu dan pengangkatan pejabat. • Kebijakan publik (dan peraturan perundang-undangan) yang tidak harmonis dan tidak sinkron satu sama lain. • Kurangnya “checks and balances” dalam proses legislatif. • Tidak adanya sistem evaluasi yang komprehensif terhadap program pemerintah. • Lemahnya sistem compliance dalam administrasi negara (hanya formalitas tidak dalam realitas). 36 Kelemahan Sistemik Pemerintahan dadang-solihin.blogspot.com Sumber: Prof. Dr. Azhar Kasim, 2012
  • 36. • Prosedur pelayanan yang berbelit-belit. • Pertimbangan politik dan nepotisme masih dominan dalam praktek rekrutmen dan penempatan aparatur sipil (spoils system versus merit system) dan kesejahteraan pegawai negeri yang rendah. • top-down approach, tanpa evaluasi dan umpan balik (no feedback). • Masih maraknya praktek korupsi dan perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip good governance, misalnya, praktek laporan fiktif, dsb. 37 Birokrasi Pemerintahan Tidak Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat dadang-solihin.blogspot.com Sumber: Prof. Dr. Azhar Kasim, 2012
  • 37. 38 PEMBANGUNAN INDONESIA PEMBANGUNAN DI INDONESIA dadang-solihin.blogspot.com  Memberikan pelayanan kepada masyarakat,  Mengelola sumber daya ekonomi daerah.  Peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,  Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
  • 38. Sinergi Stakeholders 39dadang-solihin.blogspot.com
  • 39. Sinergi Stakeholders 40dadang-solihin.blogspot.com
  • 40. Kegagalan Perencanaan41dadang-solihin.blogspot.com
  • 41. 42  informasinya kurang lengkap,  metodologinya belum dikuasai,  perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana  pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan- pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.  Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:  Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: Kegagalan Perencanaan 1/4 dadang-solihin.blogspot.com
  • 42.  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. 43  Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.  Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. Kegagalan Perencanaan 2/4 dadang-solihin.blogspot.com
  • 43.  Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.  Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. 44  Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.  Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Kegagalan Perencanaan 3/4 dadang-solihin.blogspot.com
  • 44.  Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.  Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). 45  Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.  Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Kegagalan Perencanaan 4/4 dadang-solihin.blogspot.com
  • 45. • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar. • Pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. 46 Sistem Perencanaan yang Berhasil dadang-solihin.blogspot.com
  • 46. • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). 47 Perencanaan yang Ideal dadang-solihin.blogspot.com
  • 47. Bias-bias dalam Perencanaan Pembangunan 48dadang-solihin.blogspot.com
  • 48. 49 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias pertama  Adanya kecenderungan berpikir bahwa: – dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, – dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya.  Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang demikian. dadang-solihin.blogspot.com 1/10
  • 49. 50 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias kedua  Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass-root).  Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 2/10
  • 50. 51 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias ketiga  Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial.  Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena: – kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah. dadang-solihin.blogspot.com 3/10
  • 51. 52 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias keempat  Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri.  Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang:  terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini.  pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor. dadang-solihin.blogspot.com 4/10
  • 52. 53 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias kelima  Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan.  Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya.  Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 5/10
  • 53. 54 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias keenam  Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya.  Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri.  Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat.  Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan. dadang-solihin.blogspot.com 6/10
  • 54. 55 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias ketujuh  Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan.  Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi. dadang-solihin.blogspot.com 7/10
  • 55. 56 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias kedelapan  Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan.  Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang.  Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan. dadang-solihin.blogspot.com 8/10
  • 56. 57 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias kesembilan • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu. • Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi. • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan. dadang-solihin.blogspot.com 9/10
  • 57. 58 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias kesepuluh  Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi.  Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuh. dadang-solihin.blogspot.com 10/10
  • 58. dadang-solihin.blogspot.com 59
  • 59. Kesimpulan • Setiap organisasi memerlukan manajemen untuk mencapai tujuannya. Demikian pula negara yang dipandang sebagai suatu organisasi yang besar dan kompleks memerlukan sistem manajemen untuk mencapai tujuan nasionalnya. • Pendekatan dalam mengelola organisasi negara adalah kesisteman. Dalam hal itu seluruh unsur dan bagian dalam sistem akan saling berkorelasi dan teroganisasi untuk bersama-sama menuju satu tujuan. Sismennas adalah sistem manajemen yang diterapkan dalam organisasi negara. dadang-solihin.blogspot.com 60
  • 60. Kesimpulan • Dalam sebuah negara terkandung unsur-unsur negara, yaitu wilayah, rakyat, kepemerintahan. Ketiga unsur negara tersebut dapat disebut dengan wadah, isi, dan tata laku, yang merefleksikan bentuk dan karakter negara. • Di dalam wadah terdapat isi, yaitu seluruh rakyat Indonesia yang telah menyatukan kehendak sebagai bangsa untuk memperjuangkan cita-citanya. • Dinamika dalam wadah adalah sistem pemerintahan yang mencerminkan tata laku dan karakter suatu bangsa dan negara. • Penerapan Sismennas adalah sebagai piranti dalam mengelola dan menyelenggarakan segala kegiatan nasional melingkup seluruh aspek kehidupan masyarakat oleh negara/pemerintah. dadang-solihin.blogspot.com 61
  • 61. Saran Perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 62
  • 62. Perencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). 63dadang-solihin.blogspot.com Saran
  • 63. 64dadang-solihin.blogspot.com