Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019

on

  • 666 views

Musrenbang RPJMD Kabupaten Kubu Raya-Kalimantan Barat di Gardenia Hotel-Kubu Raya, 5 Mei 2014

Musrenbang RPJMD Kabupaten Kubu Raya-Kalimantan Barat di Gardenia Hotel-Kubu Raya, 5 Mei 2014

Statistics

Views

Total Views
666
Views on SlideShare
666
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
77
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Presentation Transcript

  • 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  • 2. 33
  • 3. Materi • Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah • RPJMN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Kerangka Pembangunan Berkelanjutan • Tantangan RT RPJMN 2015-2019 • Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 • Sasaran RPJMN 2015-2019 (Indikatif) 4dadang-solihin.blogspot.com
  • 4. 5dadang-solihin.blogspot.com
  • 5. 6dadang-solihin.blogspot.com
  • 6. IMPACT Indikator Kinerja dan Log-Frame ABK AT KPJM OUTPUT INPUTOUTCOMEINPUT OUTPUT OUTCOME 7dadang-solihin.blogspot.com
  • 7. Alur Pikir Logic Model Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubahIMPACTS Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOMES Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUTS Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan ACTIVITIES Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja INPUTS Metode Pelaksanaan MetodePenyusunan Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007 8dadang-solihin.blogspot.com
  • 8. Hirarki dari Visi ke Program Visi Misi Strategi Kebijakan Program • Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. • Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. • Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. • Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. • Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Tujuan/ Sasaran • Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi 9dadang-solihin.blogspot.com
  • 9. Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA PRIMA Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program (Mengacu pada Struktur UU 25/2004) Kebingungan X Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program Visi X FrustrasiSasaran Strategi Kebijakan Program Tidak TerarahVisi Misi X Strategi Kebijakan Program Visi Misi Sasaran Tidak EfektifX Kebijakan Program Strategi Program Salah LangkahXVisi Misi Sasaran Kebijakan Tidak EfisienXStrategiVisi Misi Sasaran 10dadang-solihin.blogspot.com
  • 10. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 11dadang-solihin.blogspot.com
  • 11. NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) 12dadang-solihin.blogspot.com Status Hukum Dokumen Perencanaan
  • 12. dadang-solihin.blogspot.com 13 PEMBANGUNAN DAERAH Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah PEMBANGUNAN DI DAERAH  Memberikan pelayanan kepada masyarakat,  Mengelola sumber daya ekonomi daerah. Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:  Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,  Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
  • 13. Pelaku Pembangunan: Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS 14dadang-solihin.blogspot.com
  • 14. Troika 15dadang-solihin.blogspot.com
  • 15. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia UsahaGood Governance 16dadang-solihin.blogspot.com
  • 16. Sinergi Stakeholders 17dadang-solihin.blogspot.com
  • 17. Sinergi Stakeholders 18dadang-solihin.blogspot.com
  • 18. 19 dadang- solihin.blogspot.com
  • 19. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dadang-solihin.blogspot.com 20 Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui  MUSRENBANG RKP  RPJM  Nasional RPJP  Nasional Renstra KL Renja ‐ KL RAPBN RKA‐KL APBN Rincian  APBN Pedoman Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Pemerintah  Pusat RPJM  Daerah RPJP  Daerah RKP  Daerah Renstra  SKPD Renja ‐ SKPD RAPBD RKA ‐ SKPD APBD Rincian  APBD Pedoman Pedoman Pedoman Dijabarkan Pedoman Pedoman Diacu UU SPPN (No.25/2004) Pemerintah  Daerah Bahan Bahan (diserasikan  dlm RAKORPUS &  Trilateral Meeting) Bahan Bahan UU KeuNeg (No.17/2003)
  • 20. RPJMN 2015-2019 dalam Kerangka RPJPN 2005-2025 dadang-solihin.blogspot.com 21 Visi Pembangunan 2005‐2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR (UU 17 TAHUN 2007)
  • 21. Kerangka Penyusunan RPJMN dadang-solihin.blogspot.com 22 Rancangan  Teknokratis RPJMN  2015‐2019 Rancangan RPJMN  2015‐2019 Rancangan  Akhir RPJMN  2015‐2019 Visi – Misi  Presiden terpilih Musrenbang RPJMN  dan Sidang Kabinet Arahan  RPJPN 2005‐2025 Isu Strategis Jangka  Menengah 2015‐2019  (background studies) Evaluasi  RPJMN 2010‐2014 Aspirasi  Masyarakat
  • 22. RPJMN : Menjabarkan Visi – Misi Presiden Terpilih ke dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan dadang-solihin.blogspot.com 23 RPJMN 2015‐2019 : 1. Prioritas Nasional 2. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Nasional 3. Dukungan Mekanisme Implementasi : ‐ Kerangka Regulasi ‐ Kerangka Kelembagaan ‐ Kerangka Pendanaan 4. Pembangunan Bidang‐bidang 5. Pembangunan Wilayah Visi – Misi  Presiden  terpilih Arahan  RPJPN 2005‐2025
  • 23. Kerangka Pikir Penyusunan RPJMN 2015-2019 dadang-solihin.blogspot.com 24 Background Studies Background Studies SDASDMIPTEK *Sumber UU 17/2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 Evaluasi RPJMN 2 MASUKAN STAKEHOLDERS 1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 2. Ekonomi 3. Iptek 4. Sarana dan Prasarana 5. Politik 6. Hankam 7. Hukum dan Aparatur 8. Wilayah dan Tata Ruang 9. SDA dan LH 9 Bidang: PEMBANGUNAN BERDAYA SAING, INKLUSIF, BERKELANJUTAN & BERKEADILAN Pengarusutamaan Tantangan & Kendala PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
  • 24. dadang-solihin.blogspot.com 25
  • 25. Kerangka Pembangunan Berkelanjutan dadang-solihin.blogspot.com 26 Aspek Ekonomi 1. Struktur Ekonomi 2. Pola Konsumsi dan Produksi 3. Ketahanan Pangan 4. Ketahanan Energi 5. Infrastruktur/ Konektivitas Aspek Sosial 1. Pemerataan 2. Kesehatan 3. Pendidikan 4. Keamanan 5. Perumahan 6. Kependudukan Aspek Lingkungan 1. Atmosfir 2. Tanah 3. Pesisir dan Laut 4. Air Bersih 5. Keaneka-ragaman Hayati Aspek Kelembagaan 1. Kerangka Kelembagaan 2. Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001 MDG dan Post-2015 Development Agenda Tata Kelola dan Pemberantasan Korupsi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : Bukan Lagi Pilihan, Namun menjadi Keharusan Kelemahan 1: aspek lingkungan belum berkembang seperti pilar sosial dan ekonomi ukuran dan indikatorKelemahan 2: valuasi aspek lingkungan dan internalisasi ke dalam pilar ekonomi dan sosial Ekonomi Hijau
  • 26. Kerangka Teknokratik RPJMN 2015 – 2019 Menguatkan Landasan untuk Keluar dari Middle Income Trap (MIT) Keluar dari MIT RT-RPJMN 2015 – 2019 Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek Kerangka Pendanaan : APBN dan Non Kerangka Regulasi Polhukam Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change Ekonomi Kesra Lingkungan -RB -Tertib hukum -Anti korupsi -Demokrasi -Stabilitas DN - Tranfromasi Struktur - Resiliensi - Infrastruktur - Inovasi Daerah - Mutu SDM - Kemiskinan - Pemerataan - Employment - BPJS - Pengelolaan SDA dan biodiv - Kelautan - Mitigasi adaptasi PI - Pemerataan - SPM terpenuhi - Urbanisasi - Pelaksanaan Desentralisasi Kerangka Kelembagaan • Membutuhkan Comprehensif reform • Not BAU (out the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadu tidak sendiri- sendiri Delivery Mechanism Jangka Panjang: Tercapai tahun 2030 apabila Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun • Sangat penting untuk menguatkan fondasi keluar MIT • Tidak boleh meleset masa 5 tahun ke depan. 27
  • 27. 28dadang-solihin.blogspot.com
  • 28. Keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada tahun 2030 1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif dan berkelanjutan 2. Transformasi struktur ekonomi yang didukung pengelolaan SDA yang lebih baik dan pengembangan iptek dan inovasi 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 4. Ketahanan pangan, energi, dan air 5. Penyediaan infrastruktur yang memadai dadang-solihin.blogspot.com 29
  • 29. Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 1. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada daerah, penduduk miskin, dan anak dengan kebutuhan khusus. 2. Meningkatkan kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan literasi. 3. Menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di masing-masing kab/kota. dadang-solihin.blogspot.com 30
  • 30. Tantangan Utama RT-RPJMN 2015-2019 1. Percepatan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan 2. Pemberantasan korupsi 3. Percepatan konsolidasi demokrasi 4. Potensi bencana alam besar dan resiko perubahan iklim dadang-solihin.blogspot.com 31
  • 31. Tantangan RT-RPJMN 2015-2019: Bidang-Bidang RPJPN Sosial Budaya  Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan  Penurunan kesenjangan akses pendidikan (antarwilayah, antarkelompok status ekonomi, dan antargender).  Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan  Peningkatan derajat kesehatan masyarakat , pencegahan dan pengendalian penyakit  Penguatan karakter dan jati diri bangsa. Ekonomi:  Pemanfaatan Bonus Demografi  Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi  Debottlenecking dan peningkatan kapasitas infrastruktur  Pengembangan sistem inovasi dan ekonomi kreatif  Penanggulangan kemiskinan dan pemerataan  Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas  Peningkatan kontribusi UKM terhadap ekonomi dadang-solihin.blogspot.com 32
  • 32. Tantangan RT-RPJMN 2015-2019: Bidang-Bidang RPJPN Polhukhankam:  Pemantapan dan percepatan konsolidasi demokrasi  Peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional  Perbaikan tata kelola pembangunan dan penegakan hukum yang berkualitas.  Peran Indonesia dalam berbagai forum internasional. Wilayah dan Tata Ruang:  Pengurangan kesenjangan antar wilayah  Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan  Pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah  Peningkatan efektivitas penataan ruang dadang-solihin.blogspot.com 33
  • 33. Tantangan RT-RPJMN 2015-2019: Bidang-Bidang RPJPN Sarana Prasarana:  Penguatan konektivitas nasional dan sinergi antarsektor  Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar  Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk meningkatkan daya saing SDA dan LH:  Pemantapan ketahanan pangan  Penguatan ketahanan energi dan air  Penguatan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan  Pengembangan ekonomi hijau (green economy)  Penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) dadang-solihin.blogspot.com 34
  • 34. 35dadang-solihin.blogspot.com
  • 35. Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 1. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada daerah, penduduk miskin, dan anak dengan kebutuhan khusus. 2. Meningkatkan kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan literasi. 3. Menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di masing-masing kab/kota. 4. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas. 5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak. 6. Memperbaiki status gizi remaja putri, ibu hamil dan anak dibawah 2 tahun. 7. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan. 8. Meningkatkan kualitas implementasi jaminan kesehatan masyarakat. 9. Pengembangan kebijakan afirmatif : pelayanan dasar, pengembangan penghidupan berkelanjutan, dan sistem perlindungan sosial yang komprehensif. dadang-solihin.blogspot.com 36
  • 36. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi ekonomi melalui industrialisasi berkelanjutan (green secara bertahap) dan penguasaan iptek. 2. Menjaga dan mempertahankan kesinambungan fiskal. 3. Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas manufaktur dan jasa (parawisata dan lainnya). 4. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas. 5. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi. dadang-solihin.blogspot.com 37
  • 37. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh 1. Memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Meningkatkan penegakan hukum serta efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. 3. Memantapkan dan mempercepat konsolidasi demokrasi. 4. Meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional. 5. Meningkatkan kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional. dadang-solihin.blogspot.com 38
  • 38. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah 1. Menjaga momentum pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera serta meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. 2. Menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat. 3. Mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. 4. Meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan dan perdesaan. 5. Mempercepat penetapan rencana tata ruang wilayah. 6. Mengoptimalkan desentralisasi dan otonomi daerah. dadang-solihin.blogspot.com 39
  • 39. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan 1. Memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan 2. Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik). 3. Menjamin ketahanan air, pangan, dan energi untuk mendukung ketahanan nasional 4. Mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan 5. Meningkatkan kontribusi kerjasama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur 6. Mengintegrasikan isu lintas bidang infrastruktur dadang-solihin.blogspot.com 40
  • 40. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah SDA yang Berkelanjutan 1. Meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian. 2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian/perikanan. 3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya. 4. Meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber daya energi. 5. Meningkatkan efisiensi dan pemerataan pemanfaatan energi. 6. Mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah. 7. Pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. dadang-solihin.blogspot.com 41
  • 41. Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim 1. Memperkuat kapasitas kelembagaan mitigasi bencana alam untuk mengurangi resiko bencana 2. Mempercepat rehabilitasi daerah terkena bencana 3. Memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dadang-solihin.blogspot.com 42
  • 42. 43dadang-solihin.blogspot.com
  • 43. 1. Keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada 2030 1. Pertumbuhan ekonomi sekitar 6-8 persen per tahun, terutama didukung oleh industri yang mempunyai nilai tambah tinggi 2. PDB per kapita 2019 sekitar USD 7000 3. Pengurangan angka kemiskinan menjadi 6-8 persen pada periode 2015- 2019 4. Meningkatnya kualitas SDM: a. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan (dasar, menengah dan tinggi): • APM SD/MI/sederajat : 97 % (2019) • APM SMP/MTs/sederajat : 80 % (2019) • APK SMP/MTs//sederajat : 104 % (2019) • APK SMA/SMK/MA : 89 % (2019) • APK PT/PTA : 33 % (2019) b. Membaiknya kualitas pendidikan c. Angka Kematian Bayi dari 28 per seribu (2012) menjadi 25 per seribu (2019) dadang-solihin.blogspot.com 44
  • 44. RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4 Pertumbuhan PDB 6 - 8 % per tahun PDB per kapita 2013 Sktr USD 4.000 2019: Sktr USD 7.000 2025: > USD 12.000 Kemiskinan 2013 : 11,47% 6 - 8 % per tahun Pengangguran 2013: 6,25% Roadmap MITRoadmap MIT 2015 2020 2025 20302010 Threshold Middle Income Trap USD 12.000 BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030 dadang-solihin.blogspot.com 45
  • 45. 2. Terjaganya Swasembada Pangan • Produksi Beras: 46,1 juta ton (pertumbuhan 2,9% per tahun) 3. Ketahanan Energi • Meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi (renewable energy) dari 4 % (2014)  6-7 % (2019) • Kapasitas terpasang pembangkit listrik : 92,9 GW 4. Meningkatnya Kuantitas Sarana Prasarana dan Kualitas Layanan • Rasio Elektrifikasi 100 % • Jangkauan air bersih 85% • Kelayakan jalan raya 100 % 5. Menurunnya Emisi GRK • Mendekati 26 % (2019) dadang-solihin.blogspot.com 46
  • 46. 6. Menurunnya Kesenjangan • Meningkatnya peranan PDRB di luar Jawa: – Luar Jawa: dari 41 % (2014)  menjadi 45-47 % (2019) – Jawa: dari 59 % (2014)  menjadi 53-55 % (2019) • Menurunnya jumlah kabupaten tertinggal: – Dari 114 Kab (2014)  39 Kab (2019) 7. Menurunnya Praktek Korupsi • Meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi (renewable energy) dari 4 % (2014)  6-7 % (2019) • Kapasitas terpasang pembangkit listrik : 92,9 GW 8. Meningkatnya Konsolidasi Demokrasi dadang-solihin.blogspot.com 47
  • 47. 48dadang-solihin.blogspot.com