Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)  yang Berkualitas Seminar Penyempurnaan Rancangan Akhir RPJPD 2005-2025 ...
File Presentasi ini bisa didownload di <ul><li>http://www.ziddu.com/download/4097836/2008_070_Kukar_RPJPD.pdf.html </li></...
www.dadangsolihin.com
Materi <ul><li>Tujuan Pembangunan </li></ul><ul><li>Pembangunan Daerah dan Permasalahannya </li></ul><ul><li>Penulisan R P...
Apa Tujuan Pembangunan?  ( Todaro: the three objectives of development) <ul><li>P eningkatan standar hidup   (levels of li...
How? <ul><li>Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan </li></ul><ul><ul><li>antar daerah  </li></ul></ul><ul><ul...
Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah  upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pem...
Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan daerah juga merupakan  upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah  ...
Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan daerah dilaksanakan melalui  penguatan otonomi daerah  dan  pengelolaan sumber ...
Pembangunan Daerah (4) <ul><li>Pemerintahan  (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan m...
Permasalahan Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan Ekonomi  </li></ul><ul><ul><li>Meningkatnya pengangguran dan kemis...
Permasalahan Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan Prasarana Wilayah  </li></ul><ul><ul><li>Terbatasnya tingkat pelay...
Permasalahan Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup  </li></ul><ul><ul><li>Menuru...
Permasalahan Pembangunan Daerah (4) <ul><ul><li>Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatnya ...
Permasalahan Pembangunan Daerah (5) <ul><li>Permasalahan Khusus  </li></ul><ul><li>Lemahnya daya saing investasi </li></ul...
Sistematika Penulisan R PJP  Daerah (Sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2008)   <ul><li>Bab I Pendahuluan </li></ul><ul><li>Bab ...
Langkah Penyusunan RPJPD www.dadangsolihin.com <ul><li>Visi, misi, dan arah pembangunan Daerah  </li></ul><ul><li>Mengacu ...
Checklist: RPJ P D yang Berkualitas (1) <ul><li>Ada rumusan isu dan permasalahan pembangunan masa kini yang jelas </li></u...
Checklist: RPJ P D yang Berkualitas (2)  <ul><li>Ada rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria  SMART </li></ul><u...
Isu Strategis Daerah Jangka Panjang <ul><li>Pertumbuhan dan pengembangan daya saing ekonomi daerah </li></ul><ul><li>Hamba...
Arah Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Implementatif:  Rumusan arah pembangunan harus dapat  d ilaksanakan, oleh karenanya ma...
Arah Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Konsistensi:  Arah pembangunan harus mempunyai konsistensi  dalam jangka panjang, dala...
Pengertian “Maju” www.dadangsolihin.com
Maju  ( Tap MPR No. VII/MPR/2001) <ul><li>Meningkatnya kemampuan bangsa dalam pergaulan antarbangsa.  </li></ul><ul><li>Me...
Maju  ( UU 17/2007) <ul><li>Indikator Sosial: </li></ul><ul><li>SDM-nya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan ...
Maju  ( UU 17/2007) <ul><li>Indikator Kependudukan: </li></ul><ul><li>Laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil;  </li></...
Maju  ( UU 17/2007) <ul><li>Indikator Ekonomi: </li></ul><ul><li>tingkat pendapatan dan pembagiannya.  </li></ul><ul><li>T...
Maju  ( UU 17/2007) <ul><li>Dalam proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor per...
Maju  ( UU 17/2007) <ul><li>Indikator Kelembagaan Politik dan Hukum: </li></ul><ul><li>Lembaga politik dan kemasyarakatan ...
Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com
Pengertian Indikator Kinerja <ul><li>Indikator Kinerja  adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau k...
Pengertian Kinerja <ul><li>Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mew...
Fungsi Indikator Kinerja <ul><li>memperjelas tentang;  what, how, who,  and  when  suatu kegiatan dilaksanakan </li></ul><...
Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuanti...
Terminologi Setiap Tingkatan www.dadangsolihin.com OUTPUT Sesuatu yang langsung  diperoleh/  dicapai dari pelaksanaan kegi...
Indikator Kinerja INPUT <ul><li>Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material...
Indikator Kinerja OUTPUT <ul><li>Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok...
Indikator Kinerja OUTCOME <ul><li>Pengukuran indikator  Hasil  seringkali rancu dengan pengukuran indikator  Keluaran .  <...
Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome <ul><li>Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan </li></ul><ul><ul><li>Tingkat Pema...
Indikator Kinerja IMPACT <ul><li>Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari h...
Persyaratan Indikator Kinerja:  SMART <ul><li>S PESIFIC -jelas, tidak mengundang multi interpretasi </li></ul><ul><li>M EA...
Sumber Pembuktian  (Means of Verification) <ul><li>How  should the information be collected, eg. sample survey </li></ul><...
Logic Model Theory www.dadangsolihin.com Hasil pembangunan yang diperoleh dari  pencapaian outcome Apa yang ingin diubah D...
Metode Penyusunan  Indikator Program dan Kegiatan www.dadangsolihin.com Data/informasi dikumpulkan sendiri oleh SKPD-K/L C...
Menentukan Indikator Outcome (1) <ul><li>Indikator outcome mencerminkan indikator output terpenting </li></ul>www.dadangso...
Menentukan Indikator Outcome (2) <ul><li>Indikator outcome merupakan composite index dari indikator output </li></ul><ul><...
Menentukan Indikator Outcome (3) <ul><li>Indikator outcome merupakan hasil Survei </li></ul><ul><ul><li>Indikator output h...
Target Kinerja <ul><li>Merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai.  </li></ul><ul><li>Target Kinerj...
Indikator PencapaianDaerah www.dadangsolihin.com
Agenda Pembangunan dan Indikator Pencapaian Daerah (1) www.dadangsolihin.com Agenda Pembangunan  Nasional 2004-2009 Indika...
Agenda Pembangunan dan Indikator Pencapaian Daerah (2) www.dadangsolihin.com Agenda Pembangunan  Nasional 2004-2009 Indika...
Agenda Pembangunan dan Indikator Pencapaian Daerah (3) www.dadangsolihin.com Agenda Pembangunan  Nasional 2004-2009 Indika...
TERIMA KASIH www.dadangsolihin.com
<ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan,...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas

6,787

Published on

Seminar Penyempurnaan Rancangan Akhir RPJPD 2005-2025 Kabupaten Kutai Kartanegara; Tenggarong, 24 Desember 2008

Published in: Education, Economy & Finance
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
6,787
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas

  1. 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas Seminar Penyempurnaan Rancangan Akhir RPJPD 2005-2025 Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggarong, 24 Desember 2008 Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah - Bappenas BAPPENAS
  2. 2. File Presentasi ini bisa didownload di <ul><li>http://www.ziddu.com/download/4097836/2008_070_Kukar_RPJPD.pdf.html </li></ul>www.dadangsolihin.com
  3. 3. www.dadangsolihin.com
  4. 4. Materi <ul><li>Tujuan Pembangunan </li></ul><ul><li>Pembangunan Daerah dan Permasalahannya </li></ul><ul><li>Penulisan R PJP Daerah </li></ul><ul><li>Checklist: RPJ P D yang Berkualitas </li></ul><ul><li>Isu Strategis Daerah Jangka Panjang </li></ul><ul><li>Arah Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Indikator Kinerja </li></ul>www.dadangsolihin.com
  5. 5. Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development) <ul><li>P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. </li></ul><ul><li>P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang . </li></ul><ul><li>P eningkatan kebebasan (f reedom/ democracy ) setiap orang. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  6. 6. How? <ul><li>Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan </li></ul><ul><ul><li>antar daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>antar sub daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). </li></ul></ul><ul><li>Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. </li></ul><ul><li>Menciptakan atau menambah lapangan kerja. </li></ul><ul><li>Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. </li></ul><ul><li>Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  7. 7. Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: </li></ul><ul><ul><li>memberikan pelayanan kepada masyarakat, </li></ul></ul><ul><ul><li>mengelola sumber daya ekonomi daerah. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  8. 8. Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: </li></ul><ul><ul><li>tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, </li></ul></ul><ul><ul><li>memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  9. 9. Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). </li></ul><ul><li>Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  10. 10. Pembangunan Daerah (4) <ul><li>Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. </li></ul><ul><li>Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. </li></ul><ul><li>Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  11. 11. Permasalahan Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan Ekonomi </li></ul><ul><ul><li>Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil </li></ul></ul><ul><ul><li>Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah </li></ul></ul><ul><li>Pembangunan Sosial </li></ul><ul><ul><li>Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  12. 12. Permasalahan Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan Prasarana Wilayah </li></ul><ul><ul><li>Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  13. 13. Permasalahan Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup </li></ul><ul><ul><li>Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). </li></ul></ul><ul><ul><li>Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  14. 14. Permasalahan Pembangunan Daerah (4) <ul><ul><li>Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  15. 15. Permasalahan Pembangunan Daerah (5) <ul><li>Permasalahan Khusus </li></ul><ul><li>Lemahnya daya saing investasi </li></ul><ul><li>Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha </li></ul><ul><li>Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat </li></ul><ul><li>Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  16. 16. Sistematika Penulisan R PJP Daerah (Sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2008) <ul><li>Bab I Pendahuluan </li></ul><ul><li>Bab I I Kondisi, Analisis d an Prediksi Kondisi Umum Daerah </li></ul><ul><li>Bab I II Visi, Misi, d an Arah Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Bab I V Penutup </li></ul>www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com
  17. 17. Langkah Penyusunan RPJPD www.dadangsolihin.com <ul><li>Visi, misi, dan arah pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Mengacu pada RPJP Nasional. </li></ul>www.dadangsolihin.com Rancangan RPJPD Musrenbang RPJPD Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda Proses Teknokratik oleh Bappeda <ul><li>B ahan Rancangan RPJP </li></ul><ul><li>M elibatkan Masyarakat </li></ul>Oleh Bappeda Oleh DPRD
  18. 18. Checklist: RPJ P D yang Berkualitas (1) <ul><li>Ada rumusan isu dan permasalahan pembangunan masa kini yang jelas </li></ul><ul><li>Ada kejelasan status kinerja pembangunan daerah masa kini </li></ul><ul><li>Ada analisis trend atau kecenderungan perkembangan faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pembangunan daerah seperti fisik, sosial, ekonomi, politik, dan teknologi </li></ul><ul><li>Ada analisis tentang kekuatan dan kelemahan internal dan peluang dan encaman eksternal pembangunan daerah </li></ul><ul><li>Ada rumusan visi, misi, dan agenda pembangunan daerah yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, R elevant , Time bound) </li></ul>www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com
  19. 19. Checklist: RPJ P D yang Berkualitas (2) <ul><li>Ada rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria SMART </li></ul><ul><li>Ada rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan </li></ul><ul><li>Ada rumusan arah kebijakan untuk masing-masing strategi </li></ul><ul><li>Ada kemampuan untuk menyesuaikan dari waktu ke waktu terhadap perkembangan internal dan eksternal yang terjadi </li></ul><ul><li>Ada evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan </li></ul><ul><li>Ada komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dari dokumen yang dihasilkan </li></ul><ul><li>Ada instrumen, metodologi, pendekatan yang tepat digunakan untuk mendukung proses perencanaan </li></ul>www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com
  20. 20. Isu Strategis Daerah Jangka Panjang <ul><li>Pertumbuhan dan pengembangan daya saing ekonomi daerah </li></ul><ul><li>Hambatan-hambatan dalam investasi dan penanaman modal </li></ul><ul><li>Ekonomi biaya tinggi </li></ul><ul><li>Konflik-konflik pemanfaatan ruang daerah dan perkembangan ruang terbangun </li></ul><ul><li>Kerusakan sumberdaya alam </li></ul><ul><li>Degradasi kelestarian lingkungan dan bencana alam </li></ul><ul><li>Tantangan ketenagakerjaan dan pengangguran </li></ul><ul><li>Konflik-konflik sosial </li></ul><ul><li>Pelayanan publik </li></ul><ul><li>Hambatan penyelenggaraan otonomi daerah dan </li></ul><ul><li>Pemekaran wilayah </li></ul>www.dadangsolihin.com
  21. 21. Arah Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Implementatif: Rumusan arah pembangunan harus dapat d ilaksanakan, oleh karenanya maka rumusan tersebut harus didasarkan atas permasalahan yang nyata (akuntabel) dan arahannya sudah mempertimbangkan kemampuan dan peluang yang ada. </li></ul><ul><li>Feksibilitas: Mengingat skala waktu perencanaan yang berjangka panjang, sedangkan ketidakpastian perubahan dalam jangka panjang sulit untuk diprediksi, maka rumusan dalam menentukan arah pembangunan daerah harus punya fleksibilitas tinggi, dalam arti dapat mengakomodasi kemungkinan-kemungkinan perubahan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  22. 22. Arah Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Konsistensi: Arah pembangunan harus mempunyai konsistensi dalam jangka panjang, dalam arti siapapun Kepala Daerahnya, program yang dikembangkannya harus mendukung pada pencapaian arah pembangunan jangka panjang. Perumusan arah pembangunan daerah harus didasarkan atas sinergitas antara potensi pengembangan dan kebijakan pembangunan, baik dalam skala lokal maupun regional dan nasional. </li></ul><ul><li>Kesinambungan: Rumusan arah pembangunan jangka panjang bersifat sinambung, dengan demikian maka rumusannya harus mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan yang berdampak jangka panjang. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  23. 23. Pengertian “Maju” www.dadangsolihin.com
  24. 24. Maju ( Tap MPR No. VII/MPR/2001) <ul><li>Meningkatnya kemampuan bangsa dalam pergaulan antarbangsa. </li></ul><ul><li>Meningkatnya kualitas SDM sehingga mampu bekerjasama dan bersaing dalam era global. </li></ul><ul><li>Meningkatnya kualitas pendidikan sehingga menghasilkan tenaga yang kompeten sesuai dengan standar nasional dan internasional. </li></ul><ul><li>Meningkatnya disiplin dan etos kerja. </li></ul><ul><li>Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi serta pembudayaannya dalam masyarakat. </li></ul><ul><li>Teraktualisasikannya keragaman budaya Indonesia. </li></ul><ul><li>Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Bersih </li></ul><ul><li>Terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN. </li></ul><ul><li>Terbentuknya penyelenggara negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat. </li></ul><ul><li>Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  25. 25. Maju ( UU 17/2007) <ul><li>Indikator Sosial: </li></ul><ul><li>SDM-nya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. </li></ul><ul><li>Tingginya kualitas pendidikan penduduknya ditandai oleh : </li></ul><ul><ul><li>makin menurunnya tingkat pendidikan terendah </li></ul></ul><ul><ul><li>meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  26. 26. Maju ( UU 17/2007) <ul><li>Indikator Kependudukan: </li></ul><ul><li>Laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; </li></ul><ul><li>Angka Harapan Hidup yang lebih tinggi; </li></ul><ul><li>Kualitas Pelayanan Sosial yang lebih baik. </li></ul><ul><li>Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  27. 27. Maju ( UU 17/2007) <ul><li>Indikator Ekonomi: </li></ul><ul><li>tingkat pendapatan dan pembagiannya. </li></ul><ul><li>Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi suatu bangsa menjadikan bangsa tersebut lebih makmur dan lebih maju. </li></ul><ul><li>Negara yang maju pada umumnya adalah negara yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. </li></ul><ul><li>Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  28. 28. Maju ( UU 17/2007) <ul><li>Dalam proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. </li></ul><ul><li>Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  29. 29. Maju ( UU 17/2007) <ul><li>Indikator Kelembagaan Politik dan Hukum: </li></ul><ul><li>Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan dasar, yaitu konstitusi yang ditetapkan oleh rakyatnya. </li></ul><ul><li>Adanya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan dan keamanan. </li></ul><ul><li>Dalam aspek politik, sejarah menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kemajuan suatu bangsa dan sistem politik yang dianutnya. </li></ul><ul><li>Bangsa yang maju pada umumnya menganut sistem demokrasi, yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. </li></ul><ul><li>Bangsa yang maju adalah bangsa yang hak-hak warganya, keamanannya, dan ketenteramannya terjamin dalam kehidupannya. </li></ul><ul><li>Selain unsur-unsur tersebut, bangsa yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  30. 30. Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com
  31. 31. Pengertian Indikator Kinerja <ul><li>Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan </li></ul><ul><li>KEGUNAAN </li></ul><ul><li>dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) </li></ul><ul><li>petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran </li></ul>www.dadangsolihin.com
  32. 32. Pengertian Kinerja <ul><li>Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) </li></ul><ul><li>Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) </li></ul><ul><li>Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  33. 33. Fungsi Indikator Kinerja <ul><li>memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan </li></ul><ul><li>menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders </li></ul><ul><li>membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan </li></ul>
  34. 34. Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan
  35. 35. Terminologi Setiap Tingkatan www.dadangsolihin.com OUTPUT Sesuatu yang langsung diperoleh/ dicapai dari pelaksanaan kegiatan OUTCOME Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran IMPACT <ul><li>Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan </li></ul><ul><li>Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional </li></ul>INPUT Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan agar keluaran sesuai yg diharapkan
  36. 36. Indikator Kinerja INPUT <ul><li>Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. </li></ul><ul><li>Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Jumlah dana yang dibutuhkan </li></ul><ul><li>Tenaga yang terlibat </li></ul><ul><li>Peralatan yang digunakan </li></ul><ul><li>Jumlah bahan yang digunakan </li></ul>www.dadangsolihin.com
  37. 37. Indikator Kinerja OUTPUT <ul><li>Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. </li></ul><ul><li>Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan </li></ul><ul><ul><li>Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah permohonan yang diselesaikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah pelatihan / peserta pelatihan </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah jam latihan dalam sebulan </li></ul></ul><ul><li>Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan </li></ul><ul><ul><li>Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah komputer yang dibeli </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah gedung /jembatan yg dibangun </li></ul></ul><ul><ul><li>meter panjang jalanyang dibangun/rehab </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  38. 38. Indikator Kinerja OUTCOME <ul><li>Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran . </li></ul><ul><li>Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. </li></ul><ul><li>Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. </li></ul><ul><li>Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  39. 39. Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome <ul><li>Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan </li></ul><ul><ul><li>Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan </li></ul></ul><ul><ul><li>tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) </li></ul></ul><ul><ul><li>kemenangan tim dlm setiap pertandingan </li></ul></ul><ul><li>Peningkatan langsung hal-hal yg positif </li></ul><ul><ul><li>kenaikan prestasi kelulusan siswa </li></ul></ul><ul><ul><li>peningkatan daya tahan bangunan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penambahan daya tampung siswa </li></ul></ul><ul><li>Penurunan langsung hal-hal yang negatif </li></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Kemacetan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  40. 40. Indikator Kinerja IMPACT <ul><li>Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang </li></ul><ul><ul><li>% Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan cadangan pangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan PDRB sektor tertentu </li></ul></ul><ul><li>Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang </li></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat kemiskinan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Kematian </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  41. 41. Persyaratan Indikator Kinerja: SMART <ul><li>S PESIFIC -jelas, tidak mengundang multi interpretasi </li></ul><ul><li>M EASUREABLE -dapat diukur (“What gets measured gets managed”) </li></ul><ul><li>A TTAINABLE -dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) </li></ul><ul><li>R ELEVANT (information needs of the people who will use the data) </li></ul><ul><li>T IMELY -tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) </li></ul>www.dadangsolihin.com
  42. 42. Sumber Pembuktian (Means of Verification) <ul><li>How should the information be collected, eg. sample survey </li></ul><ul><li>What source is most appropriate? </li></ul><ul><li>Who should do it? </li></ul><ul><li>When and How often should the information be collected, analyzed & reported </li></ul><ul><li>What formats are required to record the data being collected? </li></ul>www.dadangsolihin.com
  43. 43. Logic Model Theory www.dadangsolihin.com Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah DAMPAK Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOME Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUT Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan KEGIATAN Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja INPUT Metode Pelaksanaan Metode Penyusunan Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information , National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
  44. 44. Metode Penyusunan Indikator Program dan Kegiatan www.dadangsolihin.com Data/informasi dikumpulkan sendiri oleh SKPD-K/L Composite Indexes Indikator Outcome Data dan informasi disediakan institusi lain (mis: BPS) Output Terpenting Hasil Survey Kinerja Sumber Pengumpulan Data Jenis Indikator
  45. 45. Menentukan Indikator Outcome (1) <ul><li>Indikator outcome mencerminkan indikator output terpenting </li></ul>www.dadangsolihin.com <ul><li>Indikator outcome : </li></ul><ul><li>Indikator output 1a </li></ul><ul><li>Indikator output 2b, 2c </li></ul><ul><li>Indikator output 3b </li></ul><ul><li>Indikator output 4a </li></ul>OUTPUT 2 Indikator 2a Indikator 2b Indikator 2c OUTPUT 1 Indikator 1a Indikator 1b Indikator 1c OUTPUT 3 Indikator 3a Indikator 3b Indikator 3c OUTPUT 4 Indikator 4a Indikator 4b Indikator 4c OUTCOME
  46. 46. Menentukan Indikator Outcome (2) <ul><li>Indikator outcome merupakan composite index dari indikator output </li></ul><ul><ul><li>Indeks gabungan ( composite indexes ) diperoleh dengan membobot output </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com OUTPUT 2 Indikator : (Pt b ) OUTPUT 1 Indikator : (Pt a ) OUTPUT 3 Indikator : (Pt c ) OUTCOME Indikator : ( I = (∑P t / ∑P t-1 ) x 100)
  47. 47. Menentukan Indikator Outcome (3) <ul><li>Indikator outcome merupakan hasil Survei </li></ul><ul><ul><li>Indikator output harus mendukung pencapaian outcome, meskipun tidak terkait langsung dalam penyusunan indikator outcome </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com OUTCOME (mis : IHSG, IPM, APK) OUTPUT 3 Indikator output OUTPUT 2 Indikator output OUTPUT 1 Indikator output
  48. 48. Target Kinerja <ul><li>Merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai. </li></ul><ul><li>Target Kinerja harus: </li></ul><ul><ul><li>Berupa angka numerik </li></ul></ul><ul><ul><li>Dapat diperbandingkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Cukup spesifik. </li></ul></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi Kukar 2005-2025 </li></ul>www.dadangsolihin.com Aspek Sasaran Parameter Indikator Target 2025 SDM Terwujudnya masyarakat yang ... Peningkatan kualitas manusia IPM ?
  49. 49. Indikator PencapaianDaerah www.dadangsolihin.com
  50. 50. Agenda Pembangunan dan Indikator Pencapaian Daerah (1) www.dadangsolihin.com Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 Indikator Aman dan Damai <ul><li>Indeks kriminalitas </li></ul><ul><li>HDI dan HPI daerah konflik </li></ul>Adil dan Demokratis <ul><li>Angka Gender-related Development Index (GDI); dan </li></ul><ul><li>Angka Gender Empowerment Measurement (GEM) </li></ul><ul><li>Kesejahteraan anak: </li></ul><ul><li>- Angka partisipasi sekolah (APS) </li></ul><ul><li>- Status gizi balita buruk </li></ul><ul><li>- Persalinan bayi oleh tenaga kesehatan </li></ul><ul><li>4. Perlindungan anak: </li></ul><ul><li>- Pekerja anak (%) </li></ul><ul><li>- Jumlah anak yang memilki akte kelahiran </li></ul><ul><li>5. Peraturan daerah yang spesifik mengenai mekanisme dan koordinasi dana dekonsentrasi </li></ul><ul><li>6. Perbaikan proses penyelenggaraan Musrenbang </li></ul>
  51. 51. Agenda Pembangunan dan Indikator Pencapaian Daerah (2) www.dadangsolihin.com Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 Indikator Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat <ul><ul><ul><ul><li>Ekonomi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pertumbuhan PDRB </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Struktur PBRB dan PDRB per kapita </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Jumlah penduduk miskin </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Investasi dan aktivitas ekspor-impor </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Peningkatan peran UKM </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pendidikan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Angka Buta Aksara penduduk usia 15 tahun keatas </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk setiap jenjang pendidikan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok usia sekolah </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Angka Melanjutkan sekolah </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Angka putus sekolah </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Angka mengulang kelas </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Rata-rata lama penyelesaian pendidikan </li></ul></ul></ul></ul>
  52. 52. Agenda Pembangunan dan Indikator Pencapaian Daerah (3) www.dadangsolihin.com Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 Indikator Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat <ul><ul><ul><ul><li>Kesehatan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Umur Harapan Hidup (UHH) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Angka Kematian Bayi (AKB) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Angka Kematian Ibu (AKI) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Prevalensi Gizi Kurang </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kependudukan dan KB </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Laju pertumbuhan penduduk (%) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Unmet need KB (%) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Total Fertility Rate/TFR (per perempuan) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Partisipasi laki-laki dalam ber-KB (%) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Prasarana dan Sarana </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan berbagai prasarana dan sarana </li></ul></ul></ul></ul>
  53. 53. TERIMA KASIH www.dadangsolihin.com
  54. 54. <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008) , Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005). the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004). Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003). Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002). Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001). and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com

×