Rencana Kerja Pemerintah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Rencana Kerja Pemerintah

  • 1,828 views
Uploaded on

Capacity Building Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam di Kaisar Hotel-Jakarta, 3 April 2012

Capacity Building Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam di Kaisar Hotel-Jakarta, 3 April 2012

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,828
On Slideshare
1,827
From Embeds
1
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
87
Comments
0
Likes
0

Embeds 1

https://twitter.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  • 2. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah P b D h BappenasAlamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : dadangsol@yahoo.comWebsite : http://dadang-solihin.blogspot.com dadang- dadang-solihin.blogspot.com 3
  • 3. Materi• Reformasi Perencanaan• Rencana Pembangunan Jangka Panjang g g j g Nasional (RPJPN) 2005-2025• Rencana Pembangunan Jangka Menengah• Rencana Kerja Pemerintah dadang-solihin.blogspot.com 4
  • 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  • 5. Apa itu SPPNSPPN adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang jangka panjang, menengah, dan tahunan Yang dilaksanakan oleh unsur g penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. daerah dadang-solihin.blogspot.com 6
  • 6. Tujuan SPPN j1. Mendukung k di1 M d k koordinasi antar-pelaku pembangunan. i t l k b2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, e e t , be ead a , da be e a juta e s e , efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 7
  • 7. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. itu Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara stakeholders, lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 8
  • 8. Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. ( 13 Ayat 1) y ) Jangka Panjang Daerah (Ps. ( 13 Ayat 2) y )(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka Menengah N i lJ k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D J k M h Daerah h (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan PeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD((Renja KL) j ) (Ps. (Ps 21 Ayat 1) ( (Renja SKPD) j ) ( Ps. 21 Ayat 3) Ps dadang-solihin.blogspot.com 9
  • 9. d s t… d s t…dadang-solihin.blogspot.com 11
  • 10. Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajatdengan bangsa lain dengan mengandalkan padakemampuan dan kekuatan sendiri.Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dankemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baikantarindividu, gender, maupun wilayah.Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup. dadang-solihin.blogspot.com 12
  • 11. 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional8. Mewujudkan I d8 M j dk Indonesia b i berperan penting d l ti dalam pergaulan d i l dunia internasional dadang-solihin.blogspot.com 13
  • 12. dadang-solihin.blogspot.com 14
  • 13. dadang-solihin.blogspot.com 15
  • 14. RPJMN 2010 - 2014Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program AksiBuku serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil I Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana y g tertuang dalam RPJPN p y g yang gBukuB k 2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG II PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I I.Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusunBuku dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH III DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. dadang-solihin.blogspot.com 16
  • 15. Keterkaitan Buku I Buku II dan Buku III I, II, Visi-Misi SBY-Boediono Buku RPJMN 2010-1014 I 11 Prioritas Nasional+Buku 3 Prioritas Nasional Lainnya Buku II III Prioritas Bidang: P i it Bid Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Prioritas Regional: Sarana Prasarana, Politik, Sumatera, Jawa-Bali, Hankam, Hukum & Aparatur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Wilayah & Tata Ruang, SDA & Tenggara, Maluku, Papua LH dadang-solihin.blogspot.com 17
  • 16. RPJMN 2010-2014 2010- VISIINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN MISI1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG AGENDA1.1 PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN dadang-solihin.blogspot.com 18
  • 17. Prioritas Nasional PerbaikanInfrastruktur Lunak Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2 Pendidikan Prioritas 3 Kesehatan Penguatan Prioritas 4 Penanggulangan KemiskinanInfrastruktur Sosial Prioritas 5 Ketahanan Pangan Prioritas 6 Infrastruktur Prioritas 7 Iklim Investasi dan Bisnis Percepatan p Prioritas 8 Energi Pembangunan Prioritas 9 Lingkungan Hidup danInfrastruktur Fisik Penanggulangan Bencana Prioritas P i it 10 P bPembangunan D Daerah T ti h Tertinggal, l Terdepan, dan Pascakonflik Pembangunan Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Kreativitas Inovasi Teknologi dadang-solihin.blogspot.com 19
  • 18. Perbedaan RPJMN 2004-2009 2004- 1/2 dengan RPJMN 2010-2014 d 2010-Struktur Buku RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014Terdiri dari 1 buku: Terdiri dari 3 buku: Bagian I Permasalahan dan agenda  Buku satu, mencerminkan prioritas pembangunan nasional pembangunan nasional Bagian II, III, IV Agenda pembangunan  Buku Dua, mencerminkan nasional (bab-bab berdasarkan ( p pembangunan p g pada bidang dan lintas g permasalahan dan prioritas bidang pembangunan yang ditentukan)  Buku Tiga, mencerminkan Bagian V Kerangka Ekonomi Makro pembangunan dengan berbasis Bagian VI Kaidah Pelaksanaan kewilayahan Pembangunan nasional serta g penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah tahun 2010 dadang-solihin.blogspot.com 20
  • 19. Perbedaan RPJMN 2004-2009 2004- 2/2 dengan RPJMN 2010-2014 2010- Substansi RPJMN 2004 2009 2004-2009 RPJMN 2010 2014 2010-2014Perencanaan Perencanaan berdasarkan isu Perencanaan pada RPJMN permasalahan (issue based) berdasarkan pembagian selama 5 t h l tahun bidang bidPerencanaan spasial Belum mencantumkan Perencanaan spasial terdapat perencanaan spasial dalam buku tigaProgram dan Open Program Linkage dengan strukturKegiatan organisasiPengukuran Kinerja Tidak Terdapat tool g j p Dilengkapi dengan indikator g p g menentukan kinerja yang akan untuk memudahkan dicapai dan mengevaluasinya pengukuran kinerja dan evaluasiTarget Belum seluruhnya Terlihat target yang akan mencantumkan target yang dicapai selama 5 tahun akan dicapai pPenganggaran Belum mencantumkan Mencantumkan anggaran bagi anggaran pelaksanaan pembangunan untuk 5 tahun dadang-solihin.blogspot.com 21
  • 20. Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan NASIONAL-DAERAH K/L-SKPD KEWENANGAN RENCANA JANGKA RENCANA STRATEGIS PANJANG & MENENGAH PERAN STRATEGI VISI, MISI K/L-SKPD (2010-2014) KEBIJAKSANAAN TUJUAN DAN SASARAN KERANGKA EKONOMI MAKRO STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM PROGRAM TUPOKSI K/L-SKPD KEGIATAN KEGIATAN (2010-2014)Hubungan Keterkaitan Dokumen untuk Menjamin Terciptanya Sinergitas antara Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai RPJMN dadang-solihin.blogspot.com 22
  • 21. dadang-solihin.blogspot.com 23
  • 22. Proses Perencanaan dan Penganggaran g gg PRESIDEN MENETAPKAN PENYAMPAIAN PAGU PENYAMPAIAN NOTA ARAH KEBIJAKAN & PENETAPAN ALOKASI INDIKATIF DAN PENYAMPAIAN PAGU KEUANGAN, PRIORITAS ANGGARAN K/L OLEH PEMBANGUNAN RANCANGAN AWAL ANGGARAN K/L RANCANGAN APBN, PRESIDEN NASIONAL RKP DAN RUU APBN JAN FEB MART APRL MEI JUNI JULI AGTS SEPT OKT NOV DES PENGESAHAN PENYUSUNAN PENYELESAIAN PENYELESAIAN DOKUMEN PERKIRAAN PERPRES PEMBAHASAN MUSRENBANG PENELAAHAN PELAKSANAAN KAPASITAS FISKAL RKP RANCANGAN APBN RKA-K/L ANGGARAN OLEH Th X + FE 3 th DAN RUU APBN MENKEU Hasil Pembahasan berupa1 Rupiah1. b berita acara k k kesepakatan a) Rp. Murni pembahasan yang akan b) PNBP dan BLU disampaikan KemKeu2. PHLN kepada K/L3. PDN dadang-solihin.blogspot.com 24
  • 23. RKP UU 25/2004 tentang SPPN PP 20/2004 tentang RKPRKP adalah penjabaran dari RPJM RKP adalah penjabaran dari RPJMNasional yang memuat: Nasional yang memuat:• Prioritas pembangunan • Rancangan kerangka ekonomi• Rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk y g makro yang mencakup didalamnya arah kebijakan fiskal gambaran perekonomian secara dan moneter menyeluruh termasuk arah • Prioritas pembangunan kebijakan fiskal, serta program • Rencana kerja dan K/L, K/L lintas K/L kewilayahan K/L, pendanaannya baik yang dalam bentuk kerangka regulasi dilaksanakan langsung oleh dan kerangka pendanaan yang pemerintah maupun y g p p yang bersifat indikatif. ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 25
  • 24. Ciri Penyusunan RKP Pen s nan1. Proses “top-down” dan “bottom-up”.2. Tindak lanjut kebijakan desentralisasi maka kegiatan p j j g pemerintah pusat di daerah menjadi salah satu perhatian utama.3. Proses penyatuan persepsi K/L tentang prioritas pembangunan nasional dan konsekuensi rencana anggarannya sebagai persiapan pembahasan RKA K/L di DPR. dadang-solihin.blogspot.com 26
  • 25. Pokok P k k-pokok penyusunan RKP Pokok- k k• Penyusunan RKP dan pendanaannya menggunakan Renja-KL dan rancangan RKPD provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bahan masukan.• Disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada Renstra KL prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong p g g partisipasi masyarakat. p y• Standar pelayanan mininum digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun RKP. dadang-solihin.blogspot.com 27
  • 26. Pokok Pokok Penyusunan RKP P k k-P k k P Pokok-• Program dan kegiatan disusun dengan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu.• Program terdiri dari kegiatan yang berupa: • Kerangka regulasi yang tertujuan untuk emfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat; dan/atau • K Kerangka pelayanan umum d i k l dan investasi P t i Pemerintah yang i t h bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat. p y dadang-solihin.blogspot.com 28
  • 27. Pendekatan Penyusunan RKP Pen s nan• Sebagai pedoman penyusunan RAPBN, RKP disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran.• Pendekatan baru tersebut mencakup 3 (tiga) hal: 1. penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah 2. penerapan penganggaran terpadu 3. penerapan penganggaran berbasis kinerja. dadang-solihin.blogspot.com 29
  • 28. Mekanisme Penyusunan RKP Pen s nan1. Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari RPJM Nasional2.2 Pimpinan K/L menyiapkan rancangan R j KL sesuai d Pi i i k Renja-KL i dengan t tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP dan berpedoman p p pada Renstra-KL3. Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja-KL Rancangan RKP menjadi bahan bagi Musrenbangnas yang diik ti oleh unsur-unsur penyelenggara b iM b diikuti l h l pemerintah4. Musrenbang penyusunan RKP dilaksanakan paling lambat bulan April5. Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang6. RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN7. RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden dadang-solihin.blogspot.com 30
  • 29. Proses Penyusunan RKP 2012 Telaah Buku I,II, III RPJMN 2010 – 2014 dalam tahun berjalan Temu Konsultasi Pra Rakernis/ Triwulanan I -2011 Ratek K/L Menghasilkan Ranc Awal Pagu Indikatif per K/L Penyusunan Raker Bappenas Sidkab dan Finalisasi Ranc. Awal Tema RKP 2012 Ranc. RKP 2012 RKP Forum Rakorbangpus RKP 2012 Penyusunan Awal Konsultasi UPPD Publik Penyusunan Ranc. Final Musrenbang Trilateral meeting Persandingan UPPD – Renja UPPD 2012 Provinsi KL Penyusunan Ranc. Final Ratek/Pra Musrenbangnas Renja K/L 2012 Rateknis K/L Sidkab Musrenbangnas Pasca Penetapan RKP Rancangan Akhir RKP 2012 Musrenbangnas 2012 RKP 2012 dadang-solihin.blogspot.com 31
  • 30. Musrenbangnas RKP M srenbangnas• Kementerian Perencanaan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan untuk menyelaraskan antar Renja-KL dan antara kegiatan dekonsentrasi dan tusas pembantuan yang tercantum dalam Renja-KI dengan rancangan RKPD.• Hasil H il musyawarah perencanaan pembangunan di h b digunakan untuk k t k memutakhirkan rancangan RKP dadang-solihin.blogspot.com 32
  • 31. Tahapan Tahapan Musrenbang Tahun 2012 Mendiseminsikan Menghasilkan Rancangan Awal RKP g masukan untuk Untuk masukan 2013 dan SEB Pagu Rancangan Renja Menghasilkan penajaman Renja Indikatif 2013 K/L UPPD K/L RAKORBANGPUS/ MUSREN Persandingan TRIWULANAN II RATEK K/L UPPD & Renja K/L BANGPROV (21 Mar) (< ( 21 Maret)) (10-15 Apr) (21 Mar-10 Apr) PRA-RAKOR PRA-MUSREN MUSREN PASCA MUSREN TRIWULANAN I FORUM OMS BANGPUS BANGNAS BANGNAS BANGNAS (29 Feb) (21-30 Mar) (29Mar) (16-20, 25 Apr) (26 Apr) (30 Apr)Menyusun Isu Menjaring aspirasi 1. Membahas 1. Laporan hasil PertemuanStrategis Provinsi Menetapkan Isu publik bagi RKP Sinkronisasi Pra Musren Bappenas – K/Lsebagai basis Strategis 2013 Pusat Daerah. 2. Arahan membahas hasilpembahasan y / 2. Per wilayah/ p presiden Musrenbangnassinkronisasi pusat hari untuk penyem- 3. Dialog Pusat-daerah purnaan RKP 2013 Daerah Rangkaian Musrenbangnas dadang-solihin.blogspot.com 33
  • 32. Pembahasan rancangan RKP• Rancangan RKP dibahas dalam Sidang Kabinet untuk ditetapkan menjadi RKP dengan Keputusan Presiden paling lambat pertengahan bulan Mei.• RKP dipergunakan sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan i it d prioritas anggaran di DPR DPR.• Dalam hal RKP yang dapat ditetapkan berbeda dengan RKP hasil pembahasan dengan DPR maka Pemerintah mengunakan RKP hasil pembahasan dengan DPR. dadang-solihin.blogspot.com 34
  • 33. Isi RKP 2012 B k I: Buku I Prioritas Pembangunan serta Kerangka Buku II: Ekonomi Makro dan Pembiayaan Prioritas Pembangunan Bidang PembangunanI. Pendahuluan I. Kebijakan Pengarusutamaan dan lintas 1. Latar belakang bidang 2. Tujuan II. Bidang Sosial budaya dan kehidupan 3. Prioritas Nasional dan Prakarsa Baru beragama 4. Sistematika III. Bidang ekonomiII.II Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional IV. Bidang IPTEK Tahun 2012 1. Kondisi Umum V. Bidang Sarana dan Prasarana 2. Tema Pembangunan Tahun 2011 VI. Bidang Politik 3. Prioritas Pembangunan VII. Bidang Pertahanan dan KeamananIII. Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan VIII. Bidang hukum dan aparatur Pembangunan IX. Bidang Wilayah dan Tata Ruang 1. Kondisi Ekonomi makro tahun 2011 dan perkiraan tahun 2011 X. Bidang SDA dan LH 2. Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun XI. Sistem Pendukung Manajemen 2012 Pembangunan Nasional 3. Tantangan Pokok 3 T t P k k XII. XII Matriks Target Kinerja Pembang nan Tah n Pembangunan Tahun 4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro 2012 5. Pendanaan melalui Transfer ke Daerah XIII. Matriks Rencana Tindak Pembangunan K/LIV. Kaidah pelaksanaan p Tahun 2012 dadang-solihin.blogspot.com 35
  • 34. Isi RKP 2012 Buku III: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan I. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Tahun 2010 2014 2010-2014 II. Pengembangan Wilayah Sumatera 2012 III. III Pengembangan Wil P b Wilayah J h Jawa-Bali B li 2012 IV. Pengembangan Wilayah Kalimantan 2012 V. Pengembangan Wilayah Sulawesi 2012 VI. VI Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara 2012 VII. Pengembangan Wilayah Maluku 2012 VIII. Pengembangan Wilayah Papua 2012 IX. Kaidah Pelaksanaan dadang-solihin.blogspot.com 36
  • 35. Evaluasi RKP UU 25/2004 PP 20/2004• Pimpinan K/L melakukan • Hasil program-program evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan harus secara RKP K/L periode sebelumnya sinergis mendukung pencapaian• Menteri menyusun evaluasi RKP sasaran pembangunan nasional berdasarkan hasil evaluasi yang ditetapkan dalam RPJM Renja K/L Nasional. masing-masing • Keluaran dari masing masing kegiatan dalam satu program harus secara sinergis g mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari program yang bersangkutan dadang-solihin.blogspot.com 37
  • 36. dadang-solihin.blogspot.com 38
  • 37. Tema Pembangunan Tahun 2013 Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan bagi Perluasan Kesejahteraan RakyatUnsur – unsur p pokok tema ini adalah:(1) Daya Saing.( )(2) Daya Tahan Ekonomi (Resilience ). y ( )(3) Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat.( )(4) Stabilitas Sosial dan Politik. dadang-solihin.blogspot.com 39
  • 38. Prioritas Nasional dan Isu Strategis 2013 RPJMN 2010-2014 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 8 Energi 2 Pendidikan P didik 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 3 Kesehatan 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 4 Penanggulangan Kemiskinan 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 5 Ketahanan Pangan 12 Bidang Politik Hukum dan Keamanan Politik, 6 Infrastruktur 13 Bidang Perekonomian 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013 ISU STRATEGIS NASIONAL 2013 PENINGKATAN DAYA SAING PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESRA Membaiknya iklim investasi dan usaha (Ease of doing bussiness) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity Percepatan p g p pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1-4 g g Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi PEMANTAPAN STABILITAS SOSPOL Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda Persiapan pemilu 2014 Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI Percepatan pembangunan Minimum Essential Force Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi dadang-solihin.blogspot.com 40
  • 39. Prioritas Nasional dalam K Kerangka P b k Pembangunan N i l Nasional MEKANISME EKONOMI (PRO GROWTH DAN PRO JOB) ) MEKANISME EKONOMI (PRO-GROWTH DAN PRO-JOB (PRO- PRO PRO- OB) • Stabilitas makro ekonomi • Prioritas 5: Ketahanan Pangan • Prioritas 6: Infrastruktur • Prioritas 7: Iklim Investasi dan Usaha • Prioritas 8: Energi • Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi • Prioritas lainnya:  Bidang Perekonomian PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA KERANGKA • Prioritas 1: Reformasi PRO ENVIRONMENT Birokrasi dan TataPEMBANGUNAN • P i it 9 Lingkungan hidup dan bencana Prioritas 9: Li k hid d b Kelola; K l l NASIONAL • Prioritas 2: Pendidikan; • Prioritas 3: Kesehatan; PRO POOR DAN PRO(PRO-POOR DAN PRO-JOB) PRO RAKYAT (PRO- (JOB PRO-J ) y • Prioritas lainnya: • Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan  Bidang Polhukam • Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik; • Percepatan:  Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat  Percepatan Pembangunan NTT • Prioritas Lainnya:  Bidang Kesejahteraan Rakyat dadang-solihin.blogspot.com 41
  • 40. Integrasi MP3EI dan MP3KI dalam RKP MEKANISMEEKONOMI MEKANISME EKONOMI•• Menjaga stabilitas makro ekonomi Menjaga stabilitas makro ekonomi•• Mendorong percepatan pertumbuhan sektor riil riil Mendorong percepatan pertumbuhan sektor MASTERPLAN MASTERPLAN•• Perbaikan iklim investasi baik baik di sektor keuangan maupun sektor riil 7) Perbaikan iklim investasi di sektor keuangan maupun sektor riil (Prioritas (Prioritas 7) PERCEPATAN PERCEPATAN DAN•• Mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur (Prioritas 6) Mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur (Prioritas 6) DAN PERLUASAN Penguatan skema kerjasama pembiayaan investasi dengan swasta swasta (Prioritas 6) Penguatan skema kerjasama pembiayaan investasi dengan (Prioritas 6) PERLUASAN•• PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN•• Ketahanan energi (Prioritas 8) 8) Ketahanan energi (Prioritas EKONOMI EKONOMI•• Ketahanan pangan (Prioritas 5) 5) Ketahanan pangan (Prioritas INDONESIA INDONESIA Reformasi birokrasi dandan tata kelola (Prioritas 1) Reformasi birokrasi tata kelola (Prioritas 1)•••• Peningkatan SDM dan inovasi teknologi (Prioritas 2 dan 11) Peningkatan SDM dan inovasi teknologi (Prioritas 2 dan 11) (MP3EI) ) ( (MP3EI)•• Bidang perekonomian - industri pengolahan dan pariwisata (Prioritas lainnya) lainnya) Bidang perekonomian - industri pengolahan dan pariwisata (Prioritas•• Bidang polhukam - Alutsista (Prioritas lainnya) Bidang polhukam - Alutsista (Prioritas lainnya) 2012 2015 2020 2025 Program Strategis PROGRAM PENANGGULANGAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL MASTERPLAN MASTERPLAN KEMISKINAN EKSISTING Jaminan Sosial (Social Security): PERCEPATAN Klaster I  Asuransi Kesehatan PERCEPATAN DAN Bantuan dan Jaminan  Jaminan Kematian DAN Sosial  Jaminan Hari Tua PERLUASAN TRANSFORMASI  Jaminan Pensiun  Jaminan Kecelakaan Kerja PERLUASAN Klaster II PENGURANGAN Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Sosial (Social Assistance):  Food stamps PENGURANGAN Klaster III KEMISKINAN KUMKM   Temporary shelter KEMISKINAN Beasiswa miskin INDONESIA Klaster IV Program Pro Rakyat Pro-Rakyat INDONESIA PENGEMBANGAN LIVELIHOOD (breakthrough) (MP3KI) (MP3KI) Pemberdayaan (Community Empowerment) Akses Berusaha & Kredit (Financial Access) Pengembangan Kawasan berbasis Potensi Lokal Kelompok Sasaran RTHM, RTM dan RTSM 30 % terbawah 20 % terbawah 10 % terbawah (40 % terbawah PPLS 2011) (PPLS 2014/2017) (PPLS 2017/2020) (PPLS 2023) dadang-solihin.blogspot.com 42
  • 41. RPJMN 2010-2014 2010-INDIKATOR Realisasi 2005 Realisasi 2006 Realisasi 2007 Realisasi 2008 Realisasi 2009PertumbuhanEkonomi : 5,7% 5,5 % 6,3% 6,0% 4,5%Pengangguran: 11,24% 10,28% 9,11% 8,39% 7,87%Kemiskinan: 15,97% 17,75 % 16,58% 15,42% 14,15% Realisasi 2010 Realisasi 2011 RKP APBN -P 2012 Proyeksi 2013 Proyeksi 2014PertumbuhanP b hEkonomi: 6,1% 6,5 % 6,3%-6,7% 6,7%-7,4% 7,0%-7,7%Pengangguran 7,1% 6,53 % 6,4%-6,6% 6,0%-6,6% 5%-6%Kemiskinan 13,3% 12,36% 10,5%-11.5% 9,5%-10,5% 8%-10% dadang-solihin.blogspot.com 43
  • 42. Konsep Dasar Inisiatif Baru o sep asa s at au• Inisiatif Baru dapat berupa : – Penambahan Program (Fokus Prioritas)/Outcome/Kegiatan/Output baru; – Penambahan Volume Target; atau – Percepatan Pencapaian Target Target.• Tujuan Inisiatif Baru : – Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem Perencanaan dan Penganggaran; – Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional ; j g p j g – Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas – Melakukan Efisiensi (saving proposal). dadang-solihin.blogspot.com 44
  • 43. Bagan Arsitektur Program dadang-solihin.blogspot.com 45
  • 44. Kebijakan Inisiatif Baru RKP 2013 jo Bappenas telah mengirim surat inisiatif baru ke seluruh K/L tanggal 7 Februari ‒ Tidak ada perubahan dalam Permen PPN/Ka Bappenas No 1/2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru ‒ Jadwal penyusunan selambat-lambat tanggal 17 Februari 2012o Arah kebijakan p j pemanfaatan NI adalah untuk : ‒ Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); ‒ Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; ‒ Ketahanan Pangan dalam rangka surplus 10 juta ton beras; ‒ Pembangunan kawasan timur Indonesia (KTI), daerah perbatasan dan tertinggal; ‒ K bij k pencapaian prioritas pembangunan nasional l i Kebijakan i i it b i l lainnya.o Pengisian aplikasi inisiatif baru dilakukan langsung melalui web (web based) (hardcopy tetap disampaikan). disampaikan) dadang-solihin.blogspot.com 46
  • 45. dadang-solihin.blogspot.com 47