Your SlideShare is downloading. ×
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

1,949

Published on

1 November 2012 Capacity Building Aparatur Akuntabilitas Kinerja Lemhannas RI di Gedung Asta Gatra-Lemhannas Jakarta

1 November 2012 Capacity Building Aparatur Akuntabilitas Kinerja Lemhannas RI di Gedung Asta Gatra-Lemhannas Jakarta

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,949
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
137
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  • 2. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah BappenasAlamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : dadangsol@yahoo.comWebsite : http://dadang-solihin.blogspot.com dadang-solihin.blogspot.com 3
  • 3. Materi• Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan• Reformasi Perencanaan Pembangunan  Apa itu SPPN  Tujuan SPPN  Proses Perencanaan• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III  Visi, Misi, Agenda, dan Prioritas• Reformasi Penganggaran  Penganggaran Berbasis Kinerja  Kerangka Penganggaran Jangka Menengah  Anggaran Terpadu dadang-solihin.blogspot.com 4
  • 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  • 5. dadang-solihin.blogspot.com 6
  • 6. Apa itu SPPNSPPN adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 7
  • 7. Tujuan SPPN1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 8
  • 8. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 9
  • 9. Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan PeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 10
  • 10. Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who will use the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 11
  • 11. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 12
  • 12. Perencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 13
  • 13. Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 14
  • 14. dadang-solihin.blogspot.com 15
  • 15. RPJMN 2010 - 2014Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program AksiBuku serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil I Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPNBuku 2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG II PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusunBuku dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH III DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. dadang-solihin.blogspot.com 16
  • 16. Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III Visi-Misi SBY-Boediono Buku RPJMN 2010-1014 I 11 Prioritas Nasional+Buku 3 Prioritas Nasional Lainnya Buku II III Prioritas Bidang: Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Prioritas Regional: Sarana Prasarana, Politik, Sumatera, Jawa-Bali, Hankam, Hukum & Aparatur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Wilayah & Tata Ruang, SDA & Tenggara, Maluku, Papua LH dadang-solihin.blogspot.com 17
  • 17. RPJMN 2010-2014 VISI INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN MISI1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG AGENDAI. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYATII. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHANIII. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASIIV. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSIV. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN PRIORITAS NASIONAL 11 + 3 dadang-solihin.blogspot.com 18
  • 18. Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 1. Melanjutkan program perbaikan kesejahteraan rakyat yang sudah berjalan 2. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 3. Mendorong sektor riil dan pemihakan kepada usaha kecil menengah dan koperasi serta terus menjaga stabilitas ekonomi makro. dadang-solihin.blogspot.com 19
  • 19. Agenda II: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan 1. Reformasi birokrasi akan dilaksanakan di seluruh K/L untuk selanjutnya diteruskan di pemerintah daerah. 2. Dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh 3. Memantapkan dan memperluas program percepatan reformasi birokrasi yang dikombinasikan dengan sejumlah program aksi lainnya seperti reformasi bidang hukum 4. Reformasi birokrasi dalam pengelolaan BUMN dadang-solihin.blogspot.com 20
  • 20. Agenda III: Penegakan Pilar Demokrasi 1. Menjamin kebebasan berpendapat 2. Adanya check and balance 3. Jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan gender. 4. Memperkuat lembaga – lembaga demokrasi 5. Pencapaian tingkat demokrasi yang substansial dan prosedural dadang-solihin.blogspot.com 21
  • 21. Agenda IV: Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi• Pembenahan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.• Meminimalisasi tumpang tindih dan inkosistensi peraturan perundang-undangan• Menghilangkan hambatan pada implementasi peraturan perundangan• Mengupayakan adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya• Peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum• Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum• Mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan terbuka. dadang-solihin.blogspot.com 22
  • 22. Agenda V: Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan 1. Dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH), 2. Mempertajam kualitas program perlindungan dan bantuan sosial dalam gugus (cluster) 1 untuk menjadi bantuan sosial berbasis keluarga. 3. Dilaksanakannya program aksi perkuatan usaha mikro, kecil, dan menengah. 4. Perluasan cakupan program PNPM meliputi seluruh kecamatan per tahun 2009 diharapkan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat perdesaaan dan kecamatan. dadang-solihin.blogspot.com 23
  • 23. Prioritas Nasional 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 11 Prioritas Nasional 5 Ketahanan PanganKabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur 2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat dadang-solihin.blogspot.com 24
  • 24. dadang-solihin.blogspot.com 25
  • 25. Reformasi Sistem Penganggaran 1/2 PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARUVisi: Visi: Melaksanakan rencana  Melaksanakan program kerja pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih berdasarkan GBHNMisi: Misi: Penyelenggaraan pemerintahan  Pelaksanaan kerangka regulasi, umum dan pembangunan kerangka investasi, dan Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D rutin dan pengeluaran  Anggaran disusun berdasarkan pembangunan RKP/D dengan mempertimbang- kan kemampuan keuangan negara dadang-solihin.blogspot.com 26
  • 26. 2/2 Reformasi Sistem Penganggaran Paradigma Lama Paradigma Baru Penganggaran dengan Pendekatan:Penganggaran Berbasis: 1. Penganggaran Berbasis1. Pengeluaran Rutin Kinerja2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran Pembangunan Jangka Menengah 3. Anggaran Terpadu dadang-solihin.blogspot.com 27
  • 27. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); 2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam Tujuan penganggaran (operational efficiency); 3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).Landasan 1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (outputKonseptual and outcome oriented); 2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the managerKonseptual manages); 3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function). dadang-solihin.blogspot.com 28
  • 28. Syarat Penerapan PBK • Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai sasaran program (outcome);Indikator • Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek- Kinerja tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan; • Sebagai instrumen evaluasi kinerja. • Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;Standar • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai; • Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item, Biaya menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap memperhatikan kualitas produk. • Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;Evaluasi • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi danKinerja merumuskan alternatif solusinya; • Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya; • Rekomendasi kelangsungan kebijakan. dadang-solihin.blogspot.com 29
  • 29. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency) 2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning) Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option) 4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline) 5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget Konseptual 2. Mempunyai baseline (angka dasar) Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar Konseptual 4. Penetapan Parameter 5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives) dadang-solihin.blogspot.com 30
  • 30. KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja Rolling Budget Implikasi anggaran 2011 2012 2013 2014 Kebijakan ditetapkan sbg baseline Prakiraan Prakiraan (R)APBN Maju Maju KPJM Prakiraan Prakiraan APBN RAPBN Maju Maju 2011 2012 TA 2011 dan 2013 2014 KPJM 2012 - 2014 T0 T+1 T+2 T+3 Prakiraan PrakiraanREALISASI APBN RAPBN TA 2012 dan Maju Maju 2011 2012 2013 KPJM 2013 - 2015 2014 2015 T-1 T0 T+1 T+2 T+3 dadang-solihin.blogspot.com 31
  • 31. Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM Angka Prakiraan Maju untuk tahun- tahun berikutnya dihitung berdasarkan: • alokasi anggaran pada tahun berjalan Kegiatan • disesuaikan dengan tingkat inflasi On-going yang digunakan dalam APBN Prakiraan Maju Angka Prakiraan Maju Multi- untuk tahun-tahun years berikutnya dihitung Project berdasarkan formula/ Kegiatan model yang telah Ad-hoc ditetapkan sesuai dengan karakteristikCatatan : Target masing-masingHasil penghitungan prakiraan maju akan Tahunan kegiatanmenjadi baseline pada tahun ybs. yg berbeda dadang-solihin.blogspot.com 32
  • 32. Penganggaran Secara Terpadu• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional. dadang-solihin.blogspot.com 33
  • 33. dadang-solihin.blogspot.com 34

×