Your SlideShare is downloading. ×
0
dadang-solihin.blogspot.com   2
Nama               : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir   : Bandung 6 November 1961Pekerjaan          : Direktur E...
Materi• Arah Pembangunan Bangsa• Prioritas Nasional• Perubahan Paradigma  Pembangunan• Reformasi Birokrasi dalam RPJMN  da...
Arah Pembangunan Bangsa        dadang-solihin.blogspot.com   5
Prioritas Nasional                                  1    Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola                              ...
dadang-solihin.blogspot.com   7
Siklus Manajemen Pembangunan         dadang-solihin.blogspot.com   8
Reformasi Penganggaran                                              Reformasi Pemerintahan                                ...
Pergeseran Paradigma:        From Government to Governance          Government                                  Governance...
Keseimbangan                         Peran Tiga Pilar   Pemerintahan               Dunia Usaha                 Masyarakat ...
Pelaku Pembangunan:               Paradigma Governance   Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat ...
Model Governance                Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga   Tingkat        Perusahaan        O...
Pelaku Pembangunan: Stakeholders           STATE                       CITIZENS           Executive                   orga...
Troikadadang-solihin.blogspot.com   15
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat  Masyarakat,  Bangsa, dan    Negara          ...
Sinergitas Stakeholders       dadang-solihin.blogspot.com   17
dadang-solihin.blogspot.com   18
Perkembangan Indeks Persepsi KorupsiSumber: RKP 2013                   dadang-solihin.blogspot.com   19
Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani dibandingkan          dengan yang Dilaporkan 2009-2010 100 90 80 70 60 50 40 30 2...
Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Perda               Pelayanan Satu Atap 2009-2010 100  90  80  70  60  50  40  30 ...
Persentase Kab/Kota yang Telah Memiliki             E-Procurement 2009–2010100 90 80 70 60 50 40 30 20 10  0              ...
Substansi Inti Prioritas Nasional 1 dalam                                                                               1/...
Substansi Inti Prioritas Nasional 1 dalam                                                                  2/2            ...
Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 1 pada                                   1/3 2011 dan Perkiraannya pada 2012 dal...
Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 1 pada                                                   2/3 2011 dan Perkiraann...
Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 1 pada                                       3/3 2011 dan Perkiraannya pada 2012...
Permasalahan dalam Reformasi 1/3         Birokrasi dan Tata Kelola•   Belum sepenuhnya tertata kelembagaan birokrasi pemer...
Permasalahan dalam Reformasi 2/3         Birokrasi dan Tata Kelola•   Belum tertatanya secara baik jumlah, distribusi dan ...
Permasalahan dalam Reformasi 3/3        Birokrasi dan Tata Kelola•   Belum terintegrasinya SPM dalam dokumen perencanaan  ...
Tantangan dalam Reformasi           Birokrasi dan Tata Kelola•   Pengembangan dan perubahan suatu organisasi birokrasi pem...
Sasaran Pembangunan Prioritas 1/3          Nasional 1 RKP 2013•   Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada ...
Sasaran Pembangunan Prioritas 2/3          Nasional 1 RKP 2013•   Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung man...
Sasaran Pembangunan Prioritas 3/3          Nasional 1 RKP 2013•   Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah yang...
Arah Kebijakan Prioritas Nasional 1             RKP 20131.   Penataan Kelembagaan Birokrasi Pemerintah melalui konsolidasi...
dadang-solihin.blogspot.com   36
Progres dan Tantangan bagi Percepatan Reformasi Birokrasi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Progres dan Tantangan bagi Percepatan Reformasi Birokrasi

1,200

Published on

Seminar Percepatan Reformasi Birokrasi
Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) di Ambhara Hotel-Jakarta, 18 September 2012

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,200
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Progres dan Tantangan bagi Percepatan Reformasi Birokrasi "

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah BappenasAlamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : dadangsol@yahoo.comWebsite : http://dadang-solihin.blogspot.com dadang- 3 solihin.blogspot.com
  3. 3. Materi• Arah Pembangunan Bangsa• Prioritas Nasional• Perubahan Paradigma Pembangunan• Reformasi Birokrasi dalam RPJMN dan RKP dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. Arah Pembangunan Bangsa dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Prioritas Nasional 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 11 Prioritas Nasional 5 Ketahanan PanganKabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur 2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Siklus Manajemen Pembangunan dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Reformasi Penganggaran Reformasi Pemerintahan • Desentralisasi dan Otonomi Daerah Reformasi BirokrasiReformasi Perencanaan dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, pemerintah, civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. Keseimbangan Peran Tiga Pilar Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha  Pemerintah Masyarakat Swasta Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. Model Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive organized into: Judiciary Community-based organizations Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. Troikadadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. Perkembangan Indeks Persepsi KorupsiSumber: RKP 2013 dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani dibandingkan dengan yang Dilaporkan 2009-2010 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Korupsi 2009 Korupsi 2010Sumber: Laporan Nasional EKPD 2011 dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Perda Pelayanan Satu Atap 2009-2010 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Pelayanan Satu Atap 2009 Pelayanan Satu Atap 2010Sumber: Laporan Nasional EKPD 2011 dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. Persentase Kab/Kota yang Telah Memiliki E-Procurement 2009–2010100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 e‐procurement 2009 e‐procurement 2010Sumber: Laporan Nasional EKPD 2011 dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Substansi Inti Prioritas Nasional 1 dalam 1/2 RPJMN 2010-2014• Struktur: Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas K/L : – K/L yang menangani aparatur negara pada 2010: 1. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), 2. Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan 3. Lembaga Administrasi Negara (LAN) – Restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, seperti di bidang keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014• Otonomi daerah: Penataan otonomi daerah melalui – Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah – Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah – Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah• SDM: penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat- lambatnya 2011. dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. Substansi Inti Prioritas Nasional 1 dalam 2/2 RPJMN 2010-2014• Regulasi: Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, di antaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011;• Sinergi antara pusat dan daerah: Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;• Penegakan Hukum: Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum• Data Kependudukan: – Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) – Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya pada 2011. dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 1 pada 1/3 2011 dan Perkiraannya pada 2012 dalam RKP 2013 • Sampai 2011, sebanyak 16 K/L telah melaksanakan RB dan 20 K/L sedang dalam proses persetujuan. • Perluasan RB di daerah pada 2012 mulai dilaksanakan di 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota. • Sampai akhir 2011, kebijakan penataan daerah terus dilakukan melalui moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dan penyusunan Desain Besar Penataan Daerah (Desertada). • Dalam rangka peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah, sebanyak 30 provinsi telah memanfaatkan DAK sesuai dengan Juklak dan 25 provinsi telah optimal dalam melakukan penyerapan DAK. • Sebanyak 18 provinsi memiliki proporsi belanja langsung yang lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung • Berdasarkan data BPK Semester I terdapat 32 daerah (provinsi/kab/kota) atau sebsar 9% yang memiliki LKPD tahun 2010 dengan status WTP • Pada tahun 2012 ditargetkan pemanfaatan DAK sesuai juklak, optimalisasi penyerapan DAK, kualitas belanja daerah serta pertanggungjawaban keuangan daerah makin meningkat. dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 1 pada 2/3 2011 dan Perkiraannya pada 2012 dalam RKP 2013 • RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) disusun dalam rangka pembenahan SDM Aparatur secara mendasar untuk menggantikan UU 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan. • Pemerintah telah menerbitkan kebijakan moratorium Penerimaan PNS melalui Peraturan Bersama antara Menteri PAN & RB, Mendagri, dan Menkeu tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September 2011 sd 31 Desember 2012. • Pada tahun 2012 ditargetkan dapat dilatih sebanyak 4.125 SDM tenaga Analisis Jabatan di K/L dan Pemda. • Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui pengkajian terhadap 9000 Perda, dimana ditemukan 351 Perda bermasalah. • Pada tahun 2012, ditargetkan dilakukan kajian terhadap 3000 Perda dan terdapat rekomendasi tindak lanjut dari hasil pengkajian tersebut baik disetujui, direvisi, maupun dibatalkan. • Hingga tahun 2011 telah ditetapkan 15 SPM untuk diterapkan dan menjadi acuan penyediaan pelayanan publik dasar di daerah. • Hingga saat ini telah terakumulasi 10 SPM yang telah disosialisasikan dan difasilitasi penerapannya di daerah. Selain itu, telah diterbitkan SE Kemendagri No. 100/1023/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah. • Pada tahun 2012 ditargetkan penerapan 9 SPM di lingkup Urusan Pemerintahan Daerah I dan 6 SPM di lingkup Urusan Pemerintahan Daerah II. dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 1 pada 3/3 2011 dan Perkiraannya pada 2012 dalam RKP 2013 • Sampai 2011, telah dibentuk 420 pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di instansi pemda, dan selanjutnya terus ditingkatkan kualitasnya, baik aspek SDM, pemanfaatan TIK, penyederhanaan prosedur dan kepastian dalam pelayanan. • Pada 2012, diperkuat dengan penyusunan sistem pengaduan pelayanan, penerapan replikasi inovasi pelayanan publik, dan pemeringkatan pelayanan publik di K/L dan Pemda sebagai best practices penyelenggaraan pelayanan. • Dalam hal penataan administrasi penduduk melalui pengembangan Sistem Adminstrasi Kependudukan (SAK), dari target 67,29 juta penduduk di 497 kabupaten/kota pada tahun 2011, perekaman e-KTP sampai dengan tanggal 12 April 2012 adalah sebanyak 57.561.894 penduduk • e-KTP yang telah diterbitkan sampai dengan tanggal 11 April 2012 yaitu sebanyak 9.671.575 lembar e-KTP. • Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi setiap penduduk yang ditargetkan terlaksana di 497 kab/kota, telah diberikan kepada penduduk di 497 kab/kota, dengan perincian: – Tahun 2010 sebanyak 330 kab/kota – Tahun 2011 sebanyak 167 kab/kota. • Tahun 2012, ditargetkan terbitnya e-KTP untuk 100,51 juta jiwa di 300 kab/kota dan ditambah sisa yang tidak terlaksana di tahun 2011 sejumlah 40 juta jiwa. dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. Permasalahan dalam Reformasi 1/3 Birokrasi dan Tata Kelola• Belum sepenuhnya tertata kelembagaan birokrasi pemerintah yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi, tepat ukuran dan posturnya, kewenangan dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan• Masih terdapat kecenderungan bahwa pembentukan organisasi/instansi baru tanpa didasarkan pada hasil evaluasi dan pengkajian (audit organisasi) secara mendalam• Masih banyak usulan pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru (DOB), walaupun pemerintah telah melakukan moratorium DOB• Permasalahan terkait kapasitas keuangan pemerintah daerah: – Kualitas belanja APBD dan pengelolaan anggaran yang masih rendah – Penggunaan dana perimbangan yang belum efektif dan efisien seperti penyerapan dana alokasi khusus (DAK) yang belum optimal di beberapa daerah – Pelaksanaan DAK yang belum sesuai dengan petunjuk teknis (juknis), keterlambatan informasi pengalokasian DAK ke daerah, maupun proses administrasi seperti masalah tender pekerjaan kontrak – Pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, salah satunya ditunjukkan oleh proporsi belanja pegawai yang relatif besar dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. Permasalahan dalam Reformasi 2/3 Birokrasi dan Tata Kelola• Belum tertatanya secara baik jumlah, distribusi dan kualitas PNS di instansi pemerintah pusat dan daerah.• Sistem seleksi/rekruitmen belum terstandarisasi dengan baik; profesionalisme, integritas dan netralitas PNS perlu ditingkatkan.• Kinerja pegawai harus diarahkan pada peningkatan kinerja institusi.• Proses percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, masih ditemukannya perda yang bermasalah yang membutuhkan pengkajian dan tindak lanjut. dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. Permasalahan dalam Reformasi 3/3 Birokrasi dan Tata Kelola• Belum terintegrasinya SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.• Penerapan SPM yang belum diimbangi dengan kemampuan aparatur pemerintah daerah (pemda) dan keuangan daerah.• Implementasi SPM yang belum sampai pada tahap costing.• Kompetensi sdm pelaksana pelayanan publik.• Kurangnya sosialisasi standar dan prosedur pelayanan sehingga masyarakat belum mengerti hak dan kewajibannya secara baik.• Penanganan pengaduan yang kurang responsif. Integritas dan budaya melayani, masih harus ditingkatkan. dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. Tantangan dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola• Pengembangan dan perubahan suatu organisasi birokrasi pemerintah harus diselaraskan dengan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien, serta mengantisipasi dinamika lingkungan strategisnya (daerah, nasional dan global).• Diperlukan komitmen bersama untuk melakukan moratorium dob dan peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.• Penyempurnaan manajemen kepegawaian harus terus ditingkatkan agar tercipta PNS sebagai aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional dan melayani.• Diperlukan peningkatan kualitas pembentukan regulasi baru sehingga terwujud sistem hukum yang sederhana dan tertib.• Reformasi regulasi perlu diterapkan di semua tingkat regulasi baik di pusat maupun daerah.• Integritas dan budaya melayani oleh aparatur PNS, masih harus ditingkatkan. dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. Sasaran Pembangunan Prioritas 1/3 Nasional 1 RKP 2013• Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku dengan indikator antara lain: – Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai 4,0 – Opini WTP atas Laporan Keuangan mencapai 100% untuk KL, 60% untuk Provinsi, dan 40% untuk Kabupaten/Kota – Instansi yang telah melaksanakan reformasi birokrasi mencapai 100% untuk K/L dan Provinsi, dan 40% untuk Kabupaten/Kota. – Instansi pemerintah yang akuntabel mencapai 90% untuk K/L, 70% untuk provinsi dan 50% untuk kabupaten/kota dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. Sasaran Pembangunan Prioritas 2/3 Nasional 1 RKP 2013• Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM berintegritas, dan penerapan standar pelayanan minimal, dengan indikator antara lain: – Integritas Pelayanan Publik, mencapai 7,5 untuk unit pelayanan instansi pusat dan 7,0 untuk instansi daerah – Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah telah mencapai 100%. dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. Sasaran Pembangunan Prioritas 3/3 Nasional 1 RKP 2013• Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain didukung manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik dan meningkatnya kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam mendukung penerapan SPM, dengan indikator antara lain: – Diterapkannya 15 SPM di daerah, 9 SPM di UPD I dan 6 SPM di UPD II; – Daerah yang menerapkan DAK sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (Juklak/Juknis) mencapai 85% – Daerah yang telah optimal (100%) menyerap DAK mencapai 85% – Tersusunnya 1 Permendagri di bidang dana perimbangan dan dana transfer lainnya – Daerah provinsi, yang belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung mencapai 55% – Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah mencapai 29% – Jumlah APBD yang disahkan tepat waktu mencapai 85% – Daerah Provinsi, yang ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian Status WTP mencapai 75%. – Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu mencapai 80%. dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. Arah Kebijakan Prioritas Nasional 1 RKP 20131. Penataan Kelembagaan Birokrasi Pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal;2. Penataan Otonomi Daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (kabupaten/kota di 33 provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;3. Percepatan Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang- undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;4. Penetapan dan Penerapan Sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;5. Peningkatan Integrasi dan Integritas Penerapan dan Penegakan Hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. dadang-solihin.blogspot.com 36
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×